Pengurusan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Selain Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri (RPHP) melibatkan permohonan, persyaratan, proses penerbitan, pelaporan, pengawasan, dan evaluasi RPHP bagi importir perikanan.
1. Pengurusan Rekomendasi
Pemasukan Hasil Perikanan
(RPHP)
01a
RPHP adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada
importir perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan
penolong industri ke dalam wilayah Negara Republik
Indonesia.
KKP mengurus Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan selain
bahan baku dan bahan penolong industri digunakan untuk
pemindangan, umpan, konsumsi hotel, restoran dan catering,
pasar modern, bahan pengayaan makanan, bahan produk
olahan berbasis daging lumatan.
Apakah RPHP?
2. 01b
1) UU No 45 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas UU
No 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan
2) UU No 7 Tahun 2016 tentang
Perlindungan
Pemberdayaan
Pembudi Daya
Petambak Garam
3) Peraturan Pemerintah No 57
Tahun 2015 tentang Sistem
Jaminan Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan
dan
Nelayan,
Ikan dan
serta
Tambah
Peningkatan
Produk
Nilai
Hasil
Perikanan
Apa saja Dasar Hukum RPHP?
4) Peraturan Pemerintah No 9
Tahun 2018 tentang Tata
Impor
dan
Cara Pengendalian
Komoditas
Komoditas
Perikanan
Pergaraman
Baku dan
sebagai Bahan
Bahan Penolong Industri
5) Peraturan Pemerintah No 24
Tahun
Pelayanan
Berusaha
2018 tentang
Perizinan
Terintegrasi
Secara Elektronika
6) Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan No 58 Tahun
2018 tentang Rekomendasi
Pemasukan Hasil Perikanan
Selain Bahan Baku dan
Bahan Penolong Industri
3. 01c
Tata Cara Pengajuan RPHP?
1 Menyampaikan Rencana Usaha 1 Tahun, berisi :
Kapasitas gudang
penyimpanan
Kepemilikan sarana
pengangkutan
Kebutuhan ikan, target
produksi dan pemasaran
Rencana distribusi ikan impor
Mengajukan Surat Permohonan dengan lampiran :
Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
Laporan Stok Ikan
Daftar Kepemilikan jumlah kapal yang dimiliki pelaku
usaha atau mitra dan SIPI (Khusus umpan)
2
Bila kurang jelas, hubungi call center RPHP di 08224 0000 167 atau datang ke
loket pelayanan RPHP di PTSP KKP Gedung Mina Bahari IV Lantai 1
4. 01c
Tata Cara Pelayanan OnLine
RPHP
?
1. Dokumen permohonan dan persyaratan disampaikan secara
online ke alamat website www.rphp-online.kkp.go.id
2. Setiap pemohon baru akan mendapatkan password dan
username dari administrator
3. User name dan password akan digunakan pemohon untuk mengakses
aplikasi rphp – online dan mengunggah kelengkapan dokumen yang
disyaratkan
4. Pemohon dapat memantau proses penerbitan RPHP melalui
aplikasi dengan menggunakan account yang dimiliki
5. Kebenaran NIB juga dapat langsung dicek di aplikasi RPHP
karena sudah link dengan aplikasi OSS KKP
6. Aplikasi RPHP telah link ke aplikasi BKIPM dan Ditjen PDSPKP dari
mulai penyampaian permohonan sampai dengan penerbitan, ke
depan juga akan link dengan INATRADE dan INSW
7. Ikan menjadi salah satu komoditas yang dipantau realisasi impor nya
oleh Stranas Pencegahan Korupsi (KPK)
6. 01e
Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan
selain sebagai bahan baku dan bahan
penolong industri diterbitkan 2 (dua) kali
dalam 1 (satu) tahun untuk setiap Pelaku
Usaha.
Dalam kondisi tertentu Rekomendasi dapat
diterbitkan sewaktu waktu
Rekomendasi Pemasukan HasilPerikanan
selainsebagai bahan baku dan bahan
penolong industri digunakan untuk 1 (satu)
kali pengajuan persetujuan impor.
Proses penerimaan permohonan sampai
dengan penerbitan atau penolakan
Rekomendasi dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 5 (lima) Hari.
Penerbitan Rekomendasi Pemasukan
Hasil Perikanan tidak dipungut biaya.
Perubahan Rekomendasi dapat dilakukan
dalam hal terdapat Perubahan negara asal
Hasil Perikanan.
Ketentuan Pengajuan dan Penerbitan RPHP?
8. 01g Bagaimana Pengawasan dan Evaluasi RPHP?
Pengawasan terhadap Pelaku Usaha?
Pengawasan dilakukan terhadap peruntukan pemasukan Hasil
Perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong
industri.
Dalam melaksanakan pengawasan, pengawas perikanan
berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait
Pelaku Usaha yang tidak menyampaikan laporan realisasi impor
dan realisasi distribusi dikenakan sanksi tidak diterbitkan
Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan selain sebagai bahan
baku dan bahan penolong industri untuk permohonan berikutnya
sampai dengan terpenuhinya kewajiban.
Evaluasi yang dilakukan kepada Pelaku Usaha (Importir)?
Dilakukan 3 (tiga) bulan sekali yaitu evaluasi terhadap
stok ikan, serapan ikan lokal, serapan tenaga kerja,
realisasi impor
9. Pengurusan
Sertifikat Kelayakan Pengolahan
(SKP)
Diatur dalam PERMEN KP
No.17 Tahun 2019 Tentang
Persyaratan dan Tata Cara
Penerbitan Sertifikat
Kelayakan Pengolahan
(SKP)
02a
Apakah SKP itu?
SKP adalah Sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha
terhadap setiap Unit Pengolahan Ikan yang telah menerapkan Cara
Pengolahan Ikan yang Baik (Good Manufacturing Practices) dan
Prosedur Operasional Standar Sanitasi (Sanitation Standard
Operation Prosedure)
Apa Dasar Hukum Yang Mewajibkan
Unit Pengolahan Ikan WAJIB
memiliki SKP?
1. UU No 31 Tahun 2004 jo UU No 45 Tahun
2009 tentang Perikanan, Pasal 20
2. PP 57 T
ahun 2015 tentang Sistem
Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan dan Peningkatan Nilai T
ambah
Produk Hasil Perikanan, Pasal 18
3. Permen KP No. 17 T
ahun 2019 tentang
Persyaratan dan T
ata Cara Penerbitan
SKP
1. Memberikan jaminan mutu dan
keamanan pada produk perikanan
yang diproduksi, diperdagangkan,
diekspor, diimpor, dan diedarkan
wilayah RI
2. Memenuhi standar produk hasil
perikanan yang dipersyaratkan (SNI
untuk produk yang diperdagangkan di
pasar dalam negeri atau standar
internasional/negara buyer untuk
produk yang diekspor)
3. Memenuhi persyaratan sanitasi dan
higiene dalam penanganan dan
pengolahan hasil perikanan
Pelaku
Usaha
Pengolah
an Ikan
Wajib
SKP,
Mengapa
?
10. 0
2b
1. NIB
2. Fotokopi Sertifikat Pengolah Ikan (SPI) atau sertifikat keterampilan di
bidang keamanan pangan yang setara untuk penanggung jawab mutu
diterbitkan paling lama 5 tahun sebelum pengajuan permohonan SKP
3. Fotokopi izin usaha di bidang pengolahan perikanan dan/atau Surat Izin
Usaha Perdagangan dan atau surat keterangan dari kelurahan atau
kantor desa (UKM)
4. Fotokopi identitas pemohon (KTP)
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan T
ahunan (SPT) Pajak 2 tahun terakhir
7. Fotokopi akte pendirian industri pengolahan ikan bagi perusahaan (tidak
wajib bagi UKM)
8. Fotokopi perjanjian sewa menyewa untuk UPI yang melakukan
penyewaan
9. Surat pernyataan melakukan proses produksi secara aktif
10.Bukti kepemilikan atau menguasai tempat dan fasilitas untuk penanganan,
pengolahan, pengemasan, dan/atau penyimpanan
11.Dokumen panduan mutu Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan Prosedur
Operasi Sanitasi Standar
12.Panduan mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan
pemenuhan persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi
13.Rekomendasi Kelayakan Pengolahan dari Pembina Mutu di Daerah
Apakah syarat pengajuan SKP?
11. 02c Apa saja persyaratan mendapatkan rekomendasi kelayakan
pengolahan dari Pembina Mutu di Daerah?
Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada:
• Kepala Dinas KP Provinsi untuk usaha skala menengah dan
skala besar
• Kepala Dinas KP Kabupaten/Kota untuk usaha skala mikro dan
skala kecil
• Fotokopi surat izin usaha perikanan bidang Pengolahan Ikan
atau tanda daftar usaha pengolahan Hasil Perikanan atau izin
usaha industri
• Fotokopi SPI atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan
pangan yang setara untuk penanggung jawab mutu diterbitkan
paling lama 5 (lima) tahun sebelum pengajuan permohonan
SKP
• Rancangan panduan mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan
yang Baik dan pemenuhan persyaratan Prosedur Operasi
Standar Sanitasi
SKP yang diterbitkan atau
yang ditolak akan dinotifikasi
oleh KKP ke dalam sistem
OSS
Masa Berlaku SKP selama
2 Tahun
Proses penerbitan SKP
tidak dikenakan biaya
Pelaku Usaha yang telah
memiliki SKP wajib menjaga
konsistensi penerapan GMP
SSOP
Proses penerimaan permohonan rekomendasi sampai
dengan penerbitan atau penolakan rekomendasi
kelayakan pengolahan dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 60 Hari Kerja
12. 02d
Permohonan SKP wajib diajukan melalui SKP
Online
Melalui laman
https://skp-pdspkp.kkp.go.id
Alur Proses SKP Online dapat dilihat pada gambar berikut:
ADMIN PROVINSI ADMIN PUSAT
Pendaftaran user Approval user
Pendaftaran pembinaan Penerimaan permohonan
Pembinaan
Pembinaan
Tindakan perbaikan Approval Tindakan
perbaikan
Penerbitan Rekomendasi
Supervisi
Tindakan perbaikan
Penerbitan SKP
Pengiriman SKP
Penerimaan dan
Pengiriman SKP
Penerimaan SKP
Pengecekan Surat
Rekomendasi
Pembinaan SKP Penerbitan SKP
Bagaimana cara mengajukan permohonan SKP?
13. 02e
UPI
rmohonan SKP DIRJEN PDSPKP
NO
Eva Sekretariat SKP Pusat
ersyaratan
Yes
NO
ndakan Perbaikan er si Lapangan Pembina Mutu Pusat
(Optional)
Yes
Hasil Eval Sekretariat SKP Pusat
Verifikasi lapangan
Penerbitan SKP DIRJEN PDSPKP
Prosedur Pengajuan SKP
14. a. sosialisasi;
b. bimbingan teknis;
c. penyuluhan;
d. pemeriksaan lapangan; dan/atau
e. peningkatan peran serta masyarakat.
02f Siapakah yang melakukan pengawasan dan pembinaan
SKP ?
Pengawasan SKP dilakukan oleh :
1. Dirjen, Kepala Dinas KP Provinsi/Kab/Kota sesuai
kewenangannya wajib melakukan pengawasan atas
pemenuhan kewajiban yang meliputi:
a. menjaga konsistensi penerapan GMP SSOP
b. menginformasikan pencantuman penandaan/logo SKP atau
kopi SKP kepada pelanggan
2. Pengawasan terhadap pemenuhan 2 kewajiban diatas
dilakukan dengan pemeriksaan lapangan
Hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, atau
berdasarkan laporan Dirjen dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan
tertulis; pembekuan SKP; dan pencabutan SKP
.
Pembinaan SKP dilakukan oleh : • Dirjen, Kepala Dinas KP Provinsi/Kab/Kota,
sesuai dengan kewenangannya melakukan
pembinaan kepada Pelaku Usaha dengan
melibatkan Pembina Mutu
• Pembinaan dilakukan secara berkala melalui:
15. 02g
Pelaku Usaha yang telah memperoleh SKP wajib
menyampaikan laporan kepada Dirjen PDSPKP
setiap 1 tahun sekali yang isinya paling sedikit:
•Nama produk yang memiliki SKP
•Volume produksi untuk pasar dalam negeri
dan/atau luar negeri setiap bulan
•Tujuan pemasaran
•Kendala yang dihadapi
Bentuk dan format Laporan telah disediakan di
Lampiran Permen KP dan Bagi yang tidak
memenuhi kewajiban dikenakan sanksi administrasi
Kewajiban Pemilik SKP melaporkan usahanya setiap 1 tahun
sekali
16. 02h
Akan dikenakan Sanksi Pidana sesuai
Undang-Undang Nomor 31/2004 jo 45/2009 Tentang Perikanan
Pasal 89
Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak
memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem
jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan
denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratu juta rupiah)
Apa sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menerapkan kelayakan
pengolahan ikan dalam usahanya?
17. BANTUAN PEMERINTAH
DITJEN PDSPKP
03a
Bantuan apa yang sudah KKP berikan dalam
penerapan sistem rantai dingin di kelompok nelayan
dan poklahsar serta bagaimana prosedurnya untuk
mendapatkan bantuan tersebut?
1. Chest Freezer
Dalam upaya menerapkan sistem rantai dingin kelompok poklahsar dan nelayan,
KKP telah memberikan bantuan Chest Freezer kapasitas 300 liter yang dapat
digunakan untuk; menyimpan bahan baku, menyimpan produk akhir serta membuat
es untuk mendinginkan ikan.
Pada tahun 2018 KKP telah memberikan 300 unit Chest freezer untuk 207 kelompok
poklahsar dan nelayan dan pada tahun 2019 KKP memberikan 300 unit Chest
freezer untuk 236 kelompok
Apa persyaratan untuk mendapatkan bantuan Chest freezer?
1. Merupakan kelompok poklahsar, nelayan, lembaga
pendidikan atau keagaaman berbadan hukum
2. Tidak sedang menerima bantuan sejenis dari
APBN/APBD
3. Mengajukan proporsal atau usulan permohonan
4. Melampirkan surat persyaratan kesanggupan untuk
mengoperasionalkan
5. T
ersedia listrik min 200 watt
18. BANTUAN PEMERINTAH DITJEN PDSPKP
03b
2. Pasar Ikan Modern
Pembangunan Pasar Ikan
Modern (PIM) dilaksanakan di
dua lokasi, yaitu Muara Baru
dan Kabupaten Bandung. PIM
Muara Baru terdiri dari tiga
lantai sebesar 2 Ha yang
dibangun di atas lahan sekitar
4,15 Ha ini dilengkapi dengan
896 unit lapak untuk menjual
ikan segar, 155 unit kios
maritim dan 8 unit food court.
Sejak diresmikan oleh
Presiden Indonesia pada
tanggal 13 Maret 2019, PIM
Muara Baru telah beroperasi
dengan baik.
19. BANTUAN PEMERINTAH DITJEN PDSPKP
03
3. Pasar Ikan Bersih
(PIB)
Pada periode tahun 2016-
2018 telah dilakukan
pembangunan PIB baik
yang bangunan baru
maupun revitalisasi
sebanyak 20 unit.
Pembangunan PIB
tersebut dimaksudkan
untuk menyediakan
produk perikanan dengan
jenis yang beragam,
kualitas yang baik serta
harga terjangkau yang
akan berdampak pada
peningkatan konsumsi
ikan masyarakat. Secara
umum pasar ikan tersebut
dapat beroperasi dengan
baik.
20. BANTUAN PEMERINTAH DITJEN PDSPKP
03c
4. Sentra Kuliner
Pada periode tahun 2016-
2018 telah dilakukan
pembangunan sentra kuliner
sebanyak 17 unit.
Pembangunan sentra kuliner
tersebut dimaksudkan
sebagai salah satu upaya
meningkatkan konsumsi
ikan, mendukung
penyediaan rumah makan
berbahan baku ikan dengan
menu yang beragam,
menyediakan sarana
edukasi, pembinaan dan
kampanye makan ikan serta
mendukung fasilitas tempat
wisata. Secara umum pasar
ikan tersebut dapat
beroperasi dengan baik.
21. BANTUAN PEMERINTAH DITJEN PDSPKP
03d
5. Ice Flake Machine (IFM)
Kapasitas 1,5 Ton/Hari
Pada periode tahun 2016-2018
telah dilakukan distribusi IFM
sebanyak 365 unit yang bertujuan
untuk membantu penerapan
sarana sistem rantai dingin dalam
rangka meningkatkan mutu dan
keamanan hasil perikanan.
22. BANTUAN PEMERINTAH DITJEN PDSPKP
03e
6. Cold Storage
Cold storage adalah gudang beku yang
merupakan suatu kesatuan bangunan yang terdiri
dari konstruksi sipil, konstruksi rangka baja, dan
pekerjaan instalasi cool room untuk proses
pembekuan ikan dan penyimpanan ikan beku
dalam rangka menjaga mutu ikan (sumber
Perdirjen PDSPKP nomor 32/PER-
DJPDSPKP/2017 tentang Juknis Penyaluran
Bantuan Pemerintah Pembangunan Coldstorage
tahun 2018.).
Coldstorage dapat dikelola oleh :
a. BUMN Perikanan (Perum Perindo dan PT
.
Perinus);
b. BUMD;
c. Dinas Prov/Kab/Kota yang membidangi
Perikanan dan Kelautan;
d. Koperasi dan Kelompok berbadan hukum;
e. Pelaku usaha yang ditunjuk oleh penerima
aset (Dinas Prov/Kab/Kota) sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
23. BANTUAN PEMERINTAH DITJEN PDSPKP
03
7. Kendaraan Berpendingin
Kendaraan berpendingin adalah kendaraan yang dilengkapi dengan wahana boks
berpendingin yang berfungsi menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan selama
dalam pengangkutan dan pendistribusian. Prosedur untuk mendapatkan kendaraan
berpendingin diatur dalam Jukni Dirjen PDSPKP no 1/PER-DJPDSPKP/2019
tentang Petunjuk T
eknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan
Berpendingin tahun 2019.
Yang bisa mendapatkan kendaraan berpendingin adalah
a. Koperasi;
b. Lembaga pendidikan; dan
c. Lembaga keagamaan
24. KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
04a
Apakah itu Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor
KP?
Kredit pembiayaan modal kerja dan/atau
investasi kepada debitur usaha KP yang
produktif dan layak namun belum memiliki
agunan tambahan atau agunan tambahan
belum cukup.
Apakah KUR dapat
digunakan sebagai modal
kerja?
KUR dapat digunakan
sebagai modal kerja
dan/atau modal investasi.
Siapa saja yang dapat mengakses KUR sektor KP?
Seluruh pelaku usaha yang sudah memiliki nomor
induk berusaha (NIB) serta memenuhi komitmen
termasuk dalam usaha mikro, kecil dan menengah
(UMKM) yang dapat mengakses KUR sektor KP
.
25. KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
04b
Bidang usaha apa saja yang dapat dibiayai
melalui KUR sektor KP?
Berdasarkan Permen KP 73/2016 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan KUR Sektor KP
,
terdapat 7 (tujuh) bidang usaha KP yang dapat
dibiayai KUR sektor KP
, yakni: a) penangkapan
ikan; b. pembudidayaan ikan; c. pengolahan
ikan; d. pemasaran produk KP; e. pergaraman
rakyat; f. wisata bahari; dan g. pendukung
kegiatan KP
.
Apa persyaratan pengajuan KUR
sektor KP?
Persyaratan Umum: a. Terdaftar di
Dinas KP setempat; b. Mengisi
formulir calon debitur; c.
Menyampaikan rencana kegiatan
usaha; dan d. Dapat sedang
menerima kredit/pembiayaan lain,
seperti KPR, KKB, dan kartu kredit.
Berapa suku bunga KUR sektor KP?
Suku bunga KUR sektor KP sebesar 7% efektif
per tahun, sama dengan suku bunga KUR
sektor lainnya.
26. KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
04c
Berapa penyaluran KUR sektor KP?
2016: Rp 1,14 Triliun dengan 56.063 debitur;
2017: Rp 2,61 Triliun dengan 116.651 debitur;
2018: Rp 2,73 Triliun dengan 113.051 debitur;
2019: Rp 1,49 Triliun dengan 58.428 debitur
(sd TW II 2019).
Bidang usaha apa yang banyak mengakses
KUR sektor KP?
Periode TW II 2019: Perdagangan (45,4%),
Budidaya (24,6%), Penangkapan (18,3%), Jasa
perikanan (9,3%), Pengolahan (2,3%), dan
Pergaraman (0,1%)
Siapa saja lembaga penyalur KUR?
Bank Umum, Bank Daerah, dan Lembaga
Pembiayaan yang ditetapkan oleh Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian.
27. KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
04d
Apa saja jenis KUR sektor KP?
KUR Mikro (≤ Rp 25 juta, dengan jangka waktu
maksimal 3 tahun untuk kredit modal kerja dan
maksimal 5 tahun untuk kredit investasi) dan
KUR Ritel (≥ Rp 25 juta sd Rp 500 juta, dengan
jangka waktu maksimal 4 tahun untuk kredit
modal kerja dan maksimal 5 tahun untuk kredit
investasi).
Provinsi mana saja yang banyak mengakses
KUR sektor KP?
Periode TW II 2019: Jawa Timur (14%), Jawa
Tengah (14%), Sulawesi Selatan (10%), Jawa
Barat (9%), dan Lainnya (53%)
28. 05 Bagaimana Mengatasi Hambatan Tarif Produk
Perikanan di Luar Negeri?
Produk perikanan Indonesia harus diperkuat daya saingnya melalui antara
lain :
1. Pembangunan industri perikanan di kawasan Sentra 8. Menyelenggarakan Marine and Fisheries Business
Kelautan dan Perikanan Terpadu sebagai export and Investment Forum setiap bulan di KKP;
gateway; 9. Kerjasama market intelligence dengan
2. Pemenuhan kebutuhan bahan baku Unit Pengolahan instansi/lembaga di luar negeri;
ikan (UPI) melalui penambahan armada tangkap, kapal 10. Fasilitasi pengajuan stimulus dan insentif fiskal untuk
angkut, percepatan perijinan, perluasan usaha investasi Kelautan dan Perikanan;
budidaya (khususnya udang);
11. Penyediaan aplikasi sistem telusur stok ikan dan
3. Kemudahan ijin pemasukan bahan baku untuk tujuan produk perikanan;
ekspor (terutama komoditas sub tropis)
12. Diplomasi penanganan hambatan ekspor dan
4. Peningkatan nilai tambah melalui pengendalian ekspor penurunan tarif bea masuk ekspor (Jepang, EU,
tuna dan cakalang utuh beku EFTA, Iran, Australia, RCEP);
5. Peningkatan kepatuhan pemenuhan persyaratan 13. Peningkatan nilai tambah produk melalui
ekspor negara tujuan (Sertifikat Hasil Tangkapan pembangunan Sistem Rantai Dingin (integrated cold
Ikan/SHTI, Marine Mammals Protection Act, dll); storage, cold storage, dan lainnya);
6. Partisipasi pada pameran internasional dan branding 14. Peningkatan kompetensi SDM Kelautan dan
produk Indonesia untuk pasar ekspor di pasar Perikanan.
tradisional dan non-tradisional;
