Perjanjian Sertifikasi Penilaian Kerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))

1. SURAT PERJANJIAN KERJA
Antara
PT. _______________
Dengan
LP-PHPL PT ___________________
Tentang
SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
………………..2020
No: ______________________

2. Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK-HA PT. _________________ di Provinsi KalimantanTengah
Surat Perjanjian Kerja Halaman 2 dari 15
SURAT PERJANJIAN KERJA
No :________________________
Antara
PT. _______________
Dengan
LP-PHPL PT. ___________________
T e n t a n g
SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
Surat Perjanjian Kerja (selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian”) ini dibuat pada hari ini, ....tanggal
........., bulan ......,tahun dua ribu ..................... (Tgl-Bln-Thn), oleh dan antara :
1. PT. _______________, sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan
hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di ............., beralamat di
.............................................................................................................., dalam hal ini diwakili
oleh ............................., dalam jabatannya selaku Direktur, oleh dan karenanya sah bertindak
untuk dan atas nama PT. _______________ (selanjutnya disebut sebagai “Pihak
Pertama”); dan
2. PT. ___________________, sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk
berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota ..........., beralamat di
............................................................................................,...............................................,
Jawa Barat, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh .............., bertindak dalam jabatannya selaku
Direktur, oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT ___________________
(selanjutnya disebut sebagai “Pihak Kedua”).
Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”
dan secara sendiri – sendiri disebut sebagai “Pihak”.
Selanjutnya Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
A. Bahwa Pihak Pertama adalah suatu perseroan terbatas yang berusaha di bidang usaha
pengelolaan Hutan Alam dan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam
(IUPHHK-HA) sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor : SK. 113/Menhut-II/2006 tanggal 19 April
2006 seluas ± 69.070 Ha (kurang lebih enam puluh Sembilan ribu tujuh puluh Hektar), yang
berlokasi di ....................................................................... (“Areal Kerja”);
B. Bahwa Pihak Kedua adalah suatu perseroan terbatas yang berusaha di bidang usaha penyedia
jasa sertifikasi, inspeksi, verifikasi termasuk jasa sertifikasi pengelolaan hutan lestari, sertifikasi
lacak balak dan verifikasi legalitas kayu yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional
(KAN) sebagai Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan nomor registrasi:
LPPHPL-001-IDN dengan tanggal penetapan awal tertanggal ..................... dan tanggal
perubahannya tertanggal ................................ yang berlaku hingga tanggal ...........................
dan sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan nomor registrasi: LVLK-011-IDN dengan
tanggal pemberian akreditasi tertanggal .................................. dengan masa berlaku

3. Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK-HA PT. _________________ di Provinsi KalimantanTengah
Surat Perjanjian Kerja Halaman 3 dari 15
akreditasinya tertanggal .................................. dan telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan
melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 jo. Nomor : SK.
11/Menhut-VI/SET/2013 tanggal ................................... tentang Penetapan Lembaga Penilai
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
C. Bahwa Pihak Pertama bermaksud untuk menggunakan jasa Pihak Kedua untuk melakukan
Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pihak Pertama sebagai pemenuhan
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni
2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.95/Menhut-II/2014
tanggal 22 Desember 104 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Republik
Indonesia Nomor: P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014, tentang Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada
Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014
tanggal 29 Desember 2014 jo Nomor: P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014
Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan
Verifikasi Legalitas serta melakukan Penilikan/Survailen.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Para Pihak dengan ini sepakat untuk
mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1
Penunjukkan
1. Pihak Pertama dengan ini menunjuk Pihak Kedua, dan Pihak Kedua dengan ini menerima
penunjukan Pihak Pertama untuk melakukan pekerjaan Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL di Areal
Kerja Pihak Pertama (selanjutnya disebut sebagai “Pekerjaan Sertifikasi PHPL”).
2. Pihak Kedua tidak dapat mengalihkan kembali seluruh atau sebagian hak dan/atau kewajibannya
berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain.
Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan Sertifikasi PHPL
1. Ruang Lingkup Pekerjaan Sertifikasi PHPL yang dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak
Pertama adalah Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL pada Areal Kerja Pihak Pertama sesuai dengan
acuan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini dan
sebagaimana dijelaskan secara rinci pada Lampiran 1 Perjanjian (Ruang Lingkup Pekerjaan
Sertifikasi PHPL) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Pihak Kedua selain melaksanakan tahapan kegiatan pekerjaan sebagaimana sudah ditetapkan di
dalam Perjanjian ini dan Lampiran 1 Perjanjian ini, Pihak Kedua juga selama masa berlakunya S-
PHPL, berhak untuk melakukan audit khusus atau disebut juga dengan audit tiba-tiba, audit
khusus dilakukan untuk memverifikasi kembali ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar
PHPL yang dilakukan Pihak Pertama berdasarkan keluhan Pemantau Independen (“PI”) (apabila
ada). Namun demikian sebelum melakukan audit khusus, Pihak Kedua wajib menginformasikan
waktu pelaksanaan audit khusus tersebut terlebih dahulu secara tertulis kepada Pihak Pertama.
3. Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan, maka Pihak Kedua berkewajiban dan bertanggung-
jawab:
3.1. untuk menyediakan Tim Audit yang berpengalaman dan ahli dalam bidang PHPL;
3.2. untuk melakukan semua tahapan kegiatan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Standar dan
Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja PHPL;
3.3. atas seluruh personil Pihak Kedua dan atas kelangsungan/kelancaran pelaksanaan jasa di
Areal Kerja Pihak Pertama;
3.4. Pihak Kedua dan/atau personilnya wajib mentaati syarat-syarat dan ketentuan lain yang
disetujui Pihak Pertama sesuai dengan Perjanjian ini, semua petunjuk pelaksanaan dan
perintah atas dasar Perjanjian ini yang diberikan oleh Pihak Pertama secara tertulis
maupun secara lisan, peraturan Ketenagakerjaan, peraturan terkait Kesehatan dan

4. Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK-HA PT. _________________ di Provinsi KalimantanTengah
Surat Perjanjian Kerja Halaman 4 dari 15
Keselamatan Kerja (“K3”) serta peraturan-peraturan dan/atau ketentuan-ketentuan lain
yang mungkin ada yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama, Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah dan/atau Instansi Pemerintah yang berwenang yang berhubungan
dengan pelaksanaan Pekerjaan Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL di Areal Kerja Pihak
Pertama.
4. Pihak Pertama, berdasarkan pertimbangan Pihak Pertama dan untuk kepentingan terbaik Pihak
Pertama, akan memberikan data, informasi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan
oleh Pihak Kedua sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Penilaian Kinerja PHPL di Areal
Kerja Pihak Pertama.
5. Pihak Pertama bertanggung-jawab penuh dan menjamin bahwa setiap data, informasi dan
keterangan-keterangan yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua seperti yang
dimaksud Pasal 2 ayat (4) Perjanjian adalah benar.
6. Berdasarkan permintaan Komite Akreditasi Nasional (“KAN”) atau pertimbangan Pihak Kedua,
audit yang bersifat verifikasi yang timbul dari suatu masalah yang terkait dengan sistem PHPL
atau untuk keperluan pengawasan oleh KAN terhadap Pihak Kedua sebagai LP-PHPL di Areal
Kerja Pihak Pertama, dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu paling
lambat 14 (empat belas) hari kalender, dan Pihak Kedua wajib mendampingi Pihak Pertama
selama audit tersebut dilaksanakan dengan biaya sepenuhnya dari Pihak Kedua dan/atau KAN.
7. Untuk keperluan pengawasan Pihak Kedua sebagai LP-PHPL oleh KAN, maka KAN atas biaya
sendiri dapat melakukan kunjungan lapangan dengan pemberitahuan terlebih dahulu paling
lambat 14 (empat belas) hari kalender kepada Pihak Pertama, dan Pihak Kedua wajib
mendampingi Pihak Pertama selama pengawasan oleh KAN tersebut dilaksanakan.
Pasal 3
Pelaksanaan Pekerjaan Sertifikasi PHPL
1. Pelaksanaan Pekerjaan Sertifikasi PHPL pada Perjanjian ini mengacu pada :
- Peraturan Menteri Kehutanan No.: P.43/Menhut-II/2014, tanggal 19 Juni 2014 jo Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.95/Menhut-II/2014 tanggal 22
Desember 104 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor: P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014, tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan
Hak;
- Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014, tanggal
29 Desember 2014 jo Nomor: P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-
BPPHH/2014 Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas;
- SNI ISO/IEC 17065: 2012; Penilaian Kesesuaian Persyaratan Untuk Lembaga Sertifikasi
Produk, Proses dan Jasa;
- SNI ISO/IEC 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
- Dokumen KAN DPLS 13 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
- Perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan dari peraturan-peraturan tersebut di
atas yang mungkin terbit di kemudian hari, serta peraturan-peraturan lainnya mengenai
PHPL yang berlaku;
2. Apabila Pihak Pertama dinyatakan “Lulus” dengan nilai akhir kinerja berpredikat “Sedang” atau
“Baik” berdasarkan keputusan Pengambil Keputusan Pihak Kedua, maka Pihak Kedua akan
memberikan kepada Pihak Pertama yaitu Sertifikat PHPL asli atas nama Pihak Pertama, dengan
jangka waktu berlakunya Sertifikat PHPL adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
diterbitkannya Sertifikat PHPL tersebut dan menyampaikan salinan Sertifikat PHPL atas nama
Pihak Pertama tersebut kepada Pemerintah c.q Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia.
3. Apabila Pihak Pertama dinyatakan “Tidak Lulus” berdasarkan keputusan Pengambil Keputusan
Pihak Kedua, maka Pihak Pertama diberikan kesempatan untuk menyampaikan banding atas

5. Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK-HA PT. _________________ di Provinsi KalimantanTengah
Surat Perjanjian Kerja Halaman 5 dari 15
keputusan Pengambil Keputusan Pihak Kedua selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
kalender terhitung sejak penyampaian hasil keputusan Pengambilan Keputusan Pihak Kedua
kepada Pihak Pertama. Penyelesaian dan keputusan banding, wajib dilaksanakan oleh Pengambil
Keputusan Pihak Kedua selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak
diterima banding dan hasil keputusan diumumkan selambat-lambatnya 76 (tujuh puluh enam)
hari kalender terhitung sejak dimulainya pelaksanaan penilaian dan observasi lapangan.
4. Apabila Pihak Pertama dinyatakan “Tidak Lulus” berdasarkan keputusan Pengambil Keputusan
Pihak Kedua, sementara Verifikasi Legalitas Kayunya dinyatakan “Lulus” atau “memenuhi”
maka Pihak Kedua akan memberikan Sertifikat Legalitas Kayu asli kepada Pihak Pertama dengan
jangka waktu berlakunya Sertifikat Legalitas Kayu adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal
diterbitkannya Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) tersebut dan menyampaikan salinan Sertifikat
Legalitas Kayu (S-LK) atas nama Pihak Pertama tersebut kepada Pemerintah c.q Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
5. Selama masa berlakunya Sertifikat PHPL tersebut, Pihak Kedua akan melakukan kegiatan
Penilikan/Surveillance atas Areal Kerja Pihak Pertama secara berkala, yaitu terhitung sejak
tanggal diambilnya keputusan Sertifikasi PHPL oleh Pengambil Keputusan Pihak Kedua dan
dilakukan sesuai dengan Acuan Dan Ketentuan Sertifikasi PHPL.
6. Pihak Pertama berhak sepenuhnya dari waktu ke waktu mengevaluasi kinerja Pihak Kedua dan
memberikan masukan dan/atau tanggapan terhadap kinerja Pihak Kedua demi tercapainya
tujuan Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini.
Pasal 4
Jangka Waktu Perjanjian Dan Pengakhiran Perjanjian
1. Perjanjian ini ditetapkan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak
ditandatanganinya Perjanjian ini oleh Para Pihak (untuk selanjutnya disebut sebagai “Jangka
Waktu Perjanjian”).
2. Perjanjian ini berakhir dan/atau dapat diakhiri dengan salah satu ketentuan sebagai berikut :
2.1. Berakhir secara otomatis dengan sendirinya apabila Jangka Waktu Perjanjian telah
berakhir; atau
2.2. Diakhiri oleh Para Pihak, berdasarkan kesepakatan dan persetujuan tertulis Para Pihak;
atau
2.3. Diakhiri oleh salah satu Pihak, apabila Pihak lainnya tidak memenuhi kewajibannya
berdasarkan Perjanjian ini; atau
2.4. Diakhiri oleh salah satu Pihak, apabila Pihak lainnya berdasarkan penetapan dari
Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap menyebabkan Pihak
tersebut dilikuidasi/dibubarkan; atau
2.5. Diakhiri secara sepihak oleh Pihak Pertama apabila telah terbukti dirugikan baik secara
material maupun immaterial atas perbuatan kolusi dalam bentuk pemberian sesuatu atau
menjanjikan sesuatu kepada karyawan atau karyawan yang tergabung dalam afiliasi Pihak
Pertama yang dirugikan yang dilakukan oleh Pihak lainnya; atau
2.6. Diakhiri oleh Pihak yang tidak terkena Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Pasal 13 ayat 4 Perjanjian ini.
3. Dalam hal Perjanjian ini berakhir karena Pasal 4 ayat (2) angka (2.2) di atas, maka masing-
masing Pihak menanggung risiko atas segala akibat dari pengakhiran Perjanjian ini dan Para
Pihak saling memberikan pembebasan dan pelunasan serta tidak akan menuntut satu sama
lainnya di kemudian hari, kecuali pemutusan Perjanjian ini karena alasan:
3.1. terdapat itikad buruk; dan/atau
3.2. terdapat alasan pemutusan yang tidak sesuai dengan Perjanjian ini; dan/atau
3.3. terdapat tindak pidana misalnya penipuan.
4. Dalam hal Perjanjian ini berakhir karena Pasal 4 ayat (2) angka (2.3) Perjanjian ini, maka Pihak
yang telah merugikan Pihak lain dalam Perjanjian ini wajib memberikan ganti rugi sesuai
perhitungan Pihak yang dirugikan tersebut. Perhitungan ganti rugi Pihak yang dirugikan tersebut
adalah final dan mengikat Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam Perjanjian ini.

6. Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK-HA PT. _________________ di Provinsi KalimantanTengah
Surat Perjanjian Kerja Halaman 6 dari 15
5. Dalam hal Perjanjian ini berakhir karena Pasal 4 ayat (2) angka (2.5) Perjanjian ini, maka Pihak
Kedua akan dikenakan sanksi membayar kepada Pihak Pertama sebesar 100 (seratus) kali lipat
dari nilai kerugian yang diakibatkan oleh tindakan tersebut berdasarkan perhitungan Pihak
Pertama.
6. Pihak yang hendak melakukan pengakhiran Perjanjian wajib untuk memberikan permohonan
secara tertulis kepada Pihak lainnya perihal pengakhiran Perjanjian ini, dalam waktu 14 (empat
belas) hari kerja sebelum pengakhiran Perjanjian ini terlaksana.
7. Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Perjanjian ini
tidak menghapus segala hak dan kewajiban dari masing-masing Pihak kepada Pihak lainnya yang
diperoleh sebelum berakhirnya Perjanjian ini dan Pihak Kedua wajib untuk memberikan laporan
mengenai pekerjaan yang telah dilakukan oleh Pihak Kedua hingga waktu berakhirnya Perjanjian
ini kepada Pihak Pertama.
8. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata sehubungan dengan diperlukannya putusan hakim atau pengadilan sehubungan
dengan pengakhiran Perjanjian ini.
Pasal 5
Biaya Jasa
1. Para Pihak setuju bahwa Pihak Pertama akan membayar kepada Pihak Kedua biaya jasa untuk
Pekerjaan Sertifikasi PHPL sebesar Rp. __________,- (____________ Rupiah) sudah
termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) (untuk selanjutnya
disebut sebagai “Biaya Jasa”).
2. Pihak Pertama akan menanggung biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan
Sertifikasi PHPL dengan pertimbangan untuk kepentingan Pihak Pertama serta hanya terbatas
pada biaya-biaya sebagai berikut :
2.1 Biaya Konsultasi Publik; dan
2.2 Biaya transportasi lokal (Palangkaraya – Camp (PP)), akomodasi dan konsumsi personil
Pihak Kedua selama di Areal Kerja Pihak Pertama dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan
Sertifikasi PHPL;
3. Biaya Jasa sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas tidak termasuk biaya Audit Penilikan
(Surveillance) yang akan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali dalam masa pemeliharaan
sertifikat selama 4 (empat) tahun. Biaya Audit Penilikan/Surveilen akan ditentukan dan disepakati
kemudian secara tertulis oleh Para Pihak.
Pasal 6
Tata Cara Pembayaran
1. Para Pihak sepakat bahwa Biaya Jasa akan dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua
dalam 4 (empat) tahap sebagai berikut :
Tahap I : Sebesar 20% (dua puluh persen) dari Biaya Jasa yaitu sebesar Rp. _____,-
(_____ Rupiah), dibayar paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
penandatanganan Perjanjian ini oleh Para Pihak dan setelah tagihan/invoice serta
faktur pajak diterima oleh Pihak Pertama.
Tahap II : Sebesar 40% (empat puluh persen) dari Biaya Jasa yaitu sebesar
Rp. _______,- (_______ Rupiah), dibayar pada saat Tim Auditor siap
melakukan verifikasi/audit lapangan dan setelah tagihan/invoice serta faktur pajak
diterima oleh Pihak Pertama.
Tahap III : Sebesar 20% (dua puluh persen) dari Biaya Jasa yaitu sebesar Rp. _______,-
(_______ Rupiah), dibayar setelah Pihak Kedua menyerahkan Draft Laporan
Audit Tahap II kepada Pihak Pertama dan setelah tagihan/invoice serta faktur
pajak diterima oleh Pihak Pertama.

7. Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK-HA PT. _________________ di Provinsi KalimantanTengah
Surat Perjanjian Kerja Halaman 7 dari 15
Tahap IV : Sebesar 20% (dua puluh persen) dari Biaya Jasa yaitu sebesar Rp. ________,-
(_____________ Rupiah), dibayar kerja setelah Pihak Kedua selesai
melaksanakan seluruh Pekerjaan Sertifikasi PHPL dengan menyerahkan Laporan
Final Audit Tahap II dan/atau Sertifikat PHPL jika dinyatakan Lulus Penilaian dan
setelah tagihan/invoice serta faktur pajak diterima oleh Pihak Pertama.
2. Mekanisme pembayaran Biaya Jasa akan dilakukan melalui transfer ke rekening milik Pihak
Kedua sebagai berikut:
Bank : .........................................
Cabang : .........................................
Nomor Rekening : .........................................
Atas Nama : PT ___________________
3. Kecuali ditentukan lain secara tegas di dalam Perjanjian ini, maka segala biaya-biaya dan/atau
pajak lain yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-
masing Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Pasal 7
Pajak Dan Biaya Meterai
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi beban tanggung jawab Pihak Pertama dan sudah termasuk
ke dalam Biaya Jasa, sementara Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Meterai yang timbul sebagai akibat
adanya Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua.
Pasal 8
Laporan-Laporan
1. Pihak Kedua wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tahapan kegiatan Pekerjaan
Sertifikasi PHPL tersebut dan menyerahkan kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu 21 (dua
puluh satu) hari kalender terhitung sejak pertemuan penutupan (Lampiran 3.12 Peraturan
Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014).
2. Pihak Kedua bertanggung jawab penuh atas kebenaran setiap laporan hasil pelaksanaan tahapan
kegiatan Pekerjaan Sertifikasi PHPL yang dibuatnya tersebut.
Pasal 9
Pemberian, Pencabutan, Penangguhan, Dan Perpanjangan Sertifikat
1. Apabila berdasarkan keputusan Pengambil Keputusan Pihak Kedua, Pihak Pertama dinyatakan
“Lulus” PHPL, maka Pihak Kedua wajib menerbitkan dan memberikan Sertifikat PHPL (“S-
PHPL”) asli kepada Pihak Pertama dengan ketentuan sebagai berikut:
1.1. jika tidak ada banding, maka S-PHPL akan diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender
sejak berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian dan diumumkan paling lambat 14 (empat
belas) hari kalender setelah berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian;
1.2. jika ada banding, maka S-PHPL akan diterbitkan paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender
terhitung sejak tanggal adanya banding tersebut, dan diumumkan paling lambat 76 (tujuh
puluh enam) hari kalender sejak dimulainya pertemuan pembukaan dan observasi
lapangan.
2. S-PHPL yang telah diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dapat dicabut apabila:
2.1. Atas permohonan tertulis secara sukarela oleh Pihak Pertama bahwa sertifikatnya dicabut;
dan/atau
2.2. Pihak Pertama tidak bersedia dilakukan Penilikan/Surveillance setelah 3 (tiga) bulan sejak
penetapan pembekuan S-PHPL; dan/atau
2.3. Pihak Pertama kehilangan Hak Pengelolaan Hutan atau Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan
Kayu (IUPHHK) karena dicabut oleh Pemerintah atau pihak berwenang lainnya; dan/atau
2.4. Pihak Pertama berdasarkan penetapan dari Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap, dinyatakan melanggar hukum dan secara hukum terbukti membeli
dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu
illegal; dan/atau

8. Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK-HA PT. _________________ di Provinsi KalimantanTengah
Surat Perjanjian Kerja Halaman 8 dari 15
2.5. Pihak Pertama berdasarkan penetapan dari Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap, dinyatakan bangkrut/pailit dan/atau ditutup; dan/atau
2.6. Dalam jangka waktu yang telah ditetapkan 3 (tiga) bulan, Pihak Pertama tidak dapat
menindaklanjuti dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk menghilangkan
permasalahan yang menyebabkan pembekuan S-PHPL; dan/atau
2.7. Dalam kondisi pencabutan S-PHPL, S-PHPL sudah tidak berlaku, Pihak Pertama tidak boleh
melanjutkan penggunaan S-PHPL untuk kepentingan promosi materi periklanan.
3. S-PHPL yang telah diberikan kepada Pihak Pertama dapat ditangguhkan atau dibekukan apabila :
3.1. Pihak Pertama tidak bersedia dilakukan Penilikan/Surveillance sesuai tata waktu yang
ditetapkan sesuai prosedur Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPPHL);
dan/atau
3.2. Terdapat temuan ketidaksesuaian sebagai hasil audit khusus atau audit tiba-tiba yang telah
dibuktikan secara bersama-sama oleh Para Pihak; dan/atau
3.3. Pihak Pertama kehilangan hak untuk melakukan penebangan melalui pencabutan hak oleh
pihak yang berwenang untuk itu; dan/atau
3.4. Atas permintaan tertulis Pihak Pertama kepada Pihak Kedua bahwa Pihak Pertama
memohon untuk ditangguhkan S-PHPL nya; dan/atau
3.5. Pihak Pertama tidak membayar Biaya Jasa berdasarkan Perjanjian sesuai tahapan
pembayaran sebagaimana yang telah diatur dalam Perjanjian ini.
Dalam kondisi pembekuan, S-PHPL tidak berlaku sementara, Pihak Pertama tidak boleh
menggunakan S-PHPL untuk kepentingan promosi materi periklanan.
4. Pihak Pertama dapat mengajukan permohonan Re-Sertifikasi atas S-PHPL yang akan habis masa
berlakunya. Permohonan perpanjangan Re-Sertifikasi atas S-PHPL harus diajukan Pihak Pertama
kepada Pihak Kedua paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya S-PHPL berakhir.
Pasal 10
Hak Dan Kewajiban Pihak Pertama
1. Pihak Pertama dalam Perjanjian ini, berkewajiban dan bertanggungjawab antara lain untuk:
1.1. menyediakan data/dokumen dan memberikan informasi/keterangan yang diperlukan dan
disyaratkan untuk proses penilaian kinerja PHPL kepada Pihak Kedua, dan Pihak Pertama
bertanggung jawab penuh atas kebenaran setiap data/dokumen dan/atau
informasi/keterangan yang dibuatnya atau diberikan kepada Pihak Kedua;
1.2. menunjuk wakil Manajemen Representatif yang menangani PHPL;
1.3. tidak menggunakan S-PHPL, Logo dan Tanda V-Legal sedemikian rupa sehingga
mengakibatkan reputasi Pihak Kedua menjadi buruk dan tidak membuat pernyataan terkait
S-PHPL, Logo dan Tanda V-Legal yang dianggap oleh Pihak Kedua sebagai menyesatkan
atau tidak sah; dan
1.4. jika Pihak Pertama memberikan salinan S-PHPL kepada pihak lain, maka S-PHPL harus
direproduksi secara keseluruhan.
2. Membayar Biaya Jasa yang diberikan kepada Pihak Kedua sesuai dengan jadwal pembayaran
yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian ini.
3. Pihak Pertama dalam Perjanjian ini, berhak untuk:
3.1. meminta Pihak Kedua melakukan penilaian kinerja PHPL sesuai dengan ketentuan dan
jangka waktu yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian ini;
3.2. memperoleh laporan penilaian kinerja PHPL yang telah dilakukan Pihak Kedua dalam
jangka waktu yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian ini;
3.3. setiap waktu dapat meminta dan/atau memperoleh keterangan dan/atau penjelasan baik
secara tertulis maupun lisan terhadap Pekerjaan Sertifikasi PHPL yang dilakukan oleh Pihak
Kedua berdasarkan Perjanjian ini;
3.4. memperoleh koreksi Pekerjaan Sertifikasi PHPL kepada Pihak Kedua (apabila ada);
3.5. memberikan klarifikasi kepada Pihak Kedua atas laporan penilaian kinerja PHPL yang dibuat
dan disampaikan oleh Pihak Kedua;
3.6. memperoleh S-PHPL dari Pihak Kedua, apabila Pihak Pertama dinyatakan “Lulus” PHPL oleh
Pengambil Keputusan Pihak Kedua; dan

9. Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK-HA PT. _________________ di Provinsi KalimantanTengah
Surat Perjanjian Kerja Halaman 9 dari 15
3.7. menggunakan S-PHPL, Logo Pihak Kedua dan Tanda V-Legal, apabila Pihak Pertama
dinyatakan “Lulus” PHPL oleh Pengambil Keputusan Pihak Kedua.
4. Pihak Pertama harus menginformasikan kepada Pihak Kedua tanpa menunda, mengenai hal-hal
yang dapat mempengaruhi perubahan persyaratan standar sertifikasi penilaian kinerja PHPL yang
digunakan.
Pasal 11
Hak Dan Kewajiban Pihak Kedua
1. Pihak Kedua dalam Perjanjian ini, berkewajiban dan bertanggungjawab secara penuh untuk:
1.1. melakukan proses penilaian kinerja PHPL dan Penilikan/Surveillance sesuai dengan
ketentuan dan jangka waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian ini;
1.2. menyediakan personil dan Tim Audit yang berpengalaman sesuai kebutuhan dalam
melakukan penilaian kinerja PHPL;
1.3. membuat dan memberikan laporan hasil penilaian Pekerjaan Sertifikasi PHPL;.
1.4. menerbitkan S-PHPL, jika hasil penilaian Pihak Pertama dinyatakan “Lulus” oleh Pengambil
Keputusan Pihak Kedua;
1.5. kelangsungan/kelancaran pelaksanaan tahapan kegiatan penilaian di lapangan oleh
personil atau Tim Audit Pihak Kedua;
1.6. menjaga kerahasiaan semua data/dokumen dan informasi/keterangan Pihak Pertama serta
hasil pelaksanaan kegiatan jasa, kecuali telah memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari
Pihak Pertama;
1.7. mendengar dan memberikan kesempatan kepada Pihak Pertama untuk memberikan
klarifikasi dan/atau penjelasan atas hasil penilaian;
1.8. memberikan koreksi terhadap Pekerjaan Sertifikasi PHPL apabila diperlukan dan diminta
oleh Pihak Pertama (apabila ada).
2. Pihak Kedua dalam Perjanjian ini berhak untuk:
2.1. memperoleh data/dokumen, informasi/keterangan yang diperlukan dan disyaratkan untuk
proses penilaian dari Pihak Pertama, dan Pihak Pertama bertanggungjawab penuh atas
kebenaran setiap data/dokumen dan informasi/keterangan yang dibuatnya atau diberikan
kepada Pihak Kedua.
2.2. menangguhkan/membekukan atau mencabut S-PHPL yang telah diberikan kepada Pihak
Pertama, apabila terjadi peristiwa seperti yang ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat
(3) Perjanjian ini.
Pasal 12
Pernyataan Dan Jaminan
1. Para Pihak menyatakan berwenang menandatangani Perjanjian ini dan dengan demikian
Perjanjian ini sah dan mengikat Para Pihak serta mengikat sepenuhnya (para) pihak pengganti
Pihak dalam Perjanjian ini dikemudian hari.
2. Selama dan sesudah berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian ini, Para Pihak akan saling menjaga
rahasia mengenai seluruh informasi tentang kegiatan informasi dan nama baik masing-masing
Pihak serta tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang saling merugikan masing-masing
Pihak.
3. Pihak Kedua menjamin bahwa sampai dengan tanggal Perjanjian ini, setiap dokumen perusahaan
yang disampaikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, baik yang mengenai anggaran dasar dan
perubahannya dan/atau susunan direksi dan komisaris dan/atau data perusahaan lainnya,
merupakan dokumen yang masih sah dan berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan tidak ada dokumen-dokumen lain yang menggantikan atau mengubah dokumen-dokumen
yang sudah disampaikan kepada Pihak lain tersebut. Adapun anggaran dasar dan perubahannya
yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada saat ditandatangani Perjanjian ini
adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT ___________________ Nomor: 19, tertanggal
........................................ yang dibuat di hadapan Notaris ________, yang telah mendapatkan
persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-
63175.AH.01.01.Tahun2012 tanggal 10 Desember 2012, yang memiliki susunan Direksi dan
Dewan Komisaris sebagai berikut:

10. Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK-HA PT. _________________ di Provinsi KalimantanTengah
Surat Perjanjian Kerja Halaman 10 dari 15
- Direktur : .........................................
- Komisaris Utama : .........................................
- Komisaris : .........................................
4. Pihak Kedua sanggup dan berjanji kepada Pihak Pertama untuk melaksanakan setiap tahapan
kegiatan jasa penilain kinerja PHPL sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan serta
jadwal yang disepakati Para Pihak.
5. Perjanjian ini dan perubahan-perubahannya di kemudian hari mengikat sepenuhnya (para) pihak
lain yang menggantikan kedudukan Para Pihak dalam Perjanjian ini dengan memberitahukan
sebelumnya kepada Pihak lainnya.
6. Pihak Pertama tidak bertanggungjawab terhadap kontrak-kontrak dan/atau perjanjian yang
dibuat antara Pihak Kedua dengan pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan tahapan
kegiatan jasa penilaian kinerja PHPL di lapangan, dan dengan demikian Pihak Kedua
bertanggung jawab sepenuhnya dan membebaskan Pihak Pertama atas kontrak-kontrak
dan/atau perjanjian dimaksud.
7. Pihak Kedua bertanggungjawab sepenuhnya dan membebaskan Pihak Pertama dari segala
keberatan, tuntutan, ganti rugi dan/atau gangguan dalam bentuk apapun baik dari personil Pihak
Kedua maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan jasa penilaian
kinerja PHPL sepanjang Pihak Pertama memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam
Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014
Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
dan Verifikasi Legalitas Kayu dan/atau perubahannya dari waktu ke waktu.
8. Pihak Kedua tidak akan mengalihkan sebagian dan/atau seluruh Perjanjian ini kepada pihak lain
tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.
9. Pihak Kedua menjamin mutu terbaik atas sarana dan prasarana yang disediakan dalam rangka
pelaksanaan kegiatan jasa penilaian kinerja PHPL antara lain meliputi termasuk namun tidak
terbatas kepada personil/Tim Audit, dan lain sebagainya.
10. Pihak Kedua termasuk direksi, dewan komisaris, pemegang saham dan/atau karyawan Pihak
Kedua menjamin tidak akan berkolusi atau memberikan sesuatu kepada karyawan Pihak Pertama
dan/atau karyawan yang tergabung dalam afiliasi usaha Pihak Pertama yang dapat merugikan
Pihak Pertama baik secara material maupun immaterial, Pihak Kedua wajib melaporkan kepada
Pihak Pertama apabila ada karyawan Pihak Pertama yang mengajak berkolusi dengan Pihak
Kedua tersebut.
11. Apabila dalam masa pelaksanaan kegiatan jasa penilaian kinerja PHPL, Pihak Kedua telah terbukti
karena kesalahannya sendiri kehilangan haknya atau dicabut haknya sebagai Lembaga Penilai
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL), maka Pihak Kedua wajib mengembalikan seluruh
biaya yang telah dibayarkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua termasuk namun tidak terbatas
pada seluruh biaya lainnya yang telah dikeluarkan selain dari Biaya Jasa oleh Pihak Pertama yang
berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan Sertifikasi PHPL dalam jangka waktu 14 (empat belas)
hari kerja setelah Pihak Kedua dinyatakan kehilangan hak/dicabut haknya sebagai LPPHPL
tersebut.
12. Pihak Kedua dengan ini menyatakan dan menjamin Pihak Pertama, bahwa segala asuransi
kesehatan dan kecelakaan, serta pengobatan untuk seluruh tim pelaksana kegiatan jasa penilaian
kinerja PHPL menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pihak Kedua.
Pasal 13
Keadaan Kahar
1. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan/kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan Para,
yang dapat menyebabkan terhambat/tertunda/tidak dapat dilaksanakannya kewajiban-kewajiban
dalam Perjanjian ini antara lain pemogokan massal, boikot, embargo, kerusuhan sosial, huru
hara, keadaan darurat sipil atau militer, perang, demonstrasi, pertikaian antar suku atau
golongan atau agama, bencana alam (termasuk namun tidak terbatas pada: banjir, gempa bumi,

11. Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK-HA PT. _________________ di Provinsi KalimantanTengah
Surat Perjanjian Kerja Halaman 11 dari 15
angin topan), keputusan pemerintah dan/atau kebijakan pejabat pemerintah yang secara
fundamental mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi suatu Keadaan Kahar yang langsung dan/atau tidak langsung secara material
akan atau telah mempengaruhi Perjanjian ini dan pelaksanaannya, maka Pihak yang mengalami
Keadaan Kahar, dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah terjadinya Keadaan
Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, dan Para Pihak dengan segera
dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar akan saling berkonsultasi
dan mengambil keputusan bersama mengenai Perjanjian ini dan pelaksanaannya. Apabila dalam
jangka waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam tersebut Pihak yang mengalami Keadaan
Kahar tidak memberikan laporan kepada Pihak lainnya, maka dianggap tidak terjadi Keadaan
Kahar dan Pihak tersebut wajib melaksanakan Perjanjian ini sesuai dengan Jangka Waktu
Perjanjian.
3. Pelaksanaan kewajiban-kewajiban Para Pihak harus dihentikan selama Keadaan Kahar terus
berlangsung, dengan pengertian bahwa setiap Pihak harus mengambil langkah-langkah yang
wajar untuk membatasi akibat dari Keadaan Kahar dengan beralih ke langkah-langkah alternatif
yang disepakati oleh Para Pihak.
4. Dalam hal Keadaan Kahar berlangsung selama 14 (empat belas) hari kalender berturut-turut,
maka Pihak yang tidak terkena Keadaan Kahar mempunyai hak untuk dapat mengakhiri
Perjanjian ini dengan terlebih dahulu mengadakan pembebasan dan penyelesaian atas kewajiban
Para Pihak yang masih tertunggak sampai dengan tanggal diakhirinya Perjanjian ini.
Pasal 14
Kerahasiaan
1. Pihak Kedua berikut direksi, dewan komisaris, pemegang saham dan personil/karyawan Pihak
Kedua setuju dan menyanggupi bahwa selama masa berlakunya Perjanjian ini dan setelahnya
akan tetap menjaga kerahasiaan data/dokumen Pihak Pertama termasuk tetapi tidak terbatas
pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya yang diperoleh dalam rangka
pelaksanaan Pekerjaan Sertifikasi PHPL, dan tidak akan menggunakan untuk keperluan
pribadinya, atau tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama memberitahukan
kepada siapapun sebagian dan/atau keseluruhan informasi yang bersifat rahasia (termasuk
namun tidak dibatasi pada struktur organisasi dari kelompok usaha Pihak Pertama, rahasia
dagang, prosedur operasional, informasi mengenai pelanggan dari setiap anggota kelompok
usaha Pihak Pertama dan sumber serta jaringan pemasok, informasi mengenai hubungan antara
setiap anggota kelompok usaha Pihak Pertama dan hubungan antara masing – masing anggota
kelompok usaha Pihak Pertama dengan kontraktor mereka atau pihak ketiga lainnya, dan
sebagian maupun semua informasi lain yang bersifat komersial atau merupakan merek dagang
dari Pihak Pertama) kecuali apabila informasi tersebut sudah menjadi rahasia umum.
2. Pihak Kedua berikut direksi, dewan komisaris, pemegang saham dan/atau personil/karyawannya
tidak akan menggandakan dan/atau menyebarluaskan data/dokumen Pihak Pertama dan
dokumen-dokumen penting lainnya yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini,
kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.
3. Pihak Kedua bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat hukum yang timbul dari
tindakan-tindakan personil/karyawan Pihak Kedua antara lain pembocoran informasi data Pihak
Pertama dan/atau informasi lainnya yang menyangkut Perjanjian ini termasuk tetapi tidak
terbatas kepada kerugian material dan immaterial Pihak Pertama dan/atau tuntutan-tuntutan
lainnya.
Pasal 15
Denda Keterlambatan
Pihak Kedua bersedia untuk diberikan sanksi berupa membayar denda keterlambatan kepada Pihak
Pertama dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Apabila Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan Sertifikasi PHPL sesuai dengan jangka
waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum pada Pasal 4 Perjanjian ini sebagai akibat dari
kelalaian Pihak Kedua, maka untuk setiap hari keterlambatan Pihak Kedua wajib membayar

12. Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK-HA PT. _________________ di Provinsi KalimantanTengah
Surat Perjanjian Kerja Halaman 12 dari 15
denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu per seribu) dari Biaya Jasa untuk setiap hari
keterlambatan sampai sebesar-besarnya 5% (lima persen) dari Biaya Jasa.
2. Ketentuan sebagaimana tercantum di atas tidak berlaku apabila keterlambatan penyelesaian
pekerjaan tersebut disebabkan oleh kelalaian pihak terkait lainnya, dalam hal ini pemerintah
dan/atau instansi lainnya yang berwenang.
3. Apabila Pihak Kedua terbukti tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam Perjanjian ini, maka Pihak Pertama berhak memotong pembayaran Biaya Jasa
yang menjadi hak Pihak Kedua sebesar nilai pekerjaan yang bersangkutan sesuai Perjanjian ini,
yang dituangkan dalam Berita Acara.
Pasal 16
Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan
1. Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
2. Para Pihak sepakat untuk berupaya menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sehubungan
dengan pelaksanaan Perjanjian ini dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila upaya penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat
seperti yang ditentukan di ayat (3) di atas tidak tercapai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
kalender terhitung sejak tanggal musyawarah pertama diadakan oleh Para Pihak, maka Para
Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan (domisili) hukum yang umum dan tetap guna
upaya penyelesaian perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Pasal 17
Wanprestasi
1. Apabila Pihak Kedua melakukan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, maka
Pihak Pertama dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak setelah diadakan
teguran/peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut atas kelalaian yang
dilakukan Pihak Kedua tersebut.
2. Teguran/peringatan yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan setelah terlihat tanda-
tanda bahwa Pihak Kedua dalam keadaan :
a. Secara langsung dan/atau tidak langsung sengaja memperlambat penyelesaian Pekerjaan
Sertifikasi PHPL berdasarkan Perjanjian ini; dan/atau
b. Tidak melaksanakan jasa/pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana
diatur dalam Perjanjian ini, atau secara terus menerus mengabaikan untuk melaksanakan
kewajiban menurut Perjanjian ini; dan/atau
c. Memberikan keterangan tidak benar yang dapat merugikan Pihak Pertama sehubungan
dengan pelaksanaan jasa sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini; dan/atau
d. Menyerahkan pelaksanaan jasa ini kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian
tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.
3. Jika terjadi pemutusan Perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal ini, maka Pihak Pertama dapat
menunjuk lembaga sertifikasi PHPL lain berdasarkan pilihannya untuk menyelesaikan jasa
tersebut dan Pihak Kedua harus menyerahkan kepada Pihak Pertama segala arsip, perhitungan,
data, informasi, dan keterangan lain yang berhubungan dengan penyelesaian jasa sebagaimana
dimaksud dalam Perjanjian ini.
4. Apabila terjadi pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, maka segala
biaya yang diperlukan untuk penyelesaian jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini
dibebankan kepada Pihak Kedua.
Pasal 18
Perubahan Pelaksanaan Jasa
Ketentuan tentang perubahan pelaksanaan jasa diatur sebagai berikut :

13. Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK-HA PT. _________________ di Provinsi KalimantanTengah
Surat Perjanjian Kerja Halaman 13 dari 15
1. Para Pihak secara bersama-sama dapat melakukan perubahan jasa apabila dikehendaki oleh
Pihak Pertama. Perubahan jasa tersebut dapat termasuk namun tidak terbatas kepada perubahan
jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Perjanjian ini apabila dalam proses
audit ditemukan adanya ketidaksesuaian yang perlu diklarifikasi oleh Pihak Pertama sehingga
membutuhkan waktu tambahan.
2. Perubahan jangka waktu pelaksanaan jasa sebagaimana disebut pada ayat (1) tidak boleh
menambah total nilai Perjanjian yang tercantum dalam Perjanjian ini.
3. Perubahan jasa sebagaimana tercantum pada ayat (1) disepakati oleh Para Pihak dan dituangkan
dalam addendum Perjanjian yang disepakati oleh Para Pihak.
Pasal 19
Lain-Lain
1. Perjanjian ini dianggap sah dan berlaku setelah ditandatangani oleh Para Pihak.
2. Perjanjian ini sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup 1 (satu)
rangkap untuk Pihak Pertama dan1 (satu) rangkap untuk Pihak Kedua. Keduanya mempunyai
kekuatan hukum yang sama.
3. Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur
kemudian oleh Para Pihak dalam addendum Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi batal, tidak berlaku, tidak
sah atau tidak dapat diberlakukan, baik seluruhnya atau sebagian berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan suatu penetapan dan/atau keputusan
pengadilan dan/atau lembaga arbitrase dan/atau instansi yang berwenang, hal itu tidak akan
mempengaruhi keabsahan atau berlakunya ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini. Para
Pihak akan dan berkewajiban, dalam setiap kejadian semacam itu, membuat suatu dokumen
tambahan sebagaimana diperlukan untuk dapat memberlakukan dan/atau menggantikan
ketentuan-ketentuan yang menjadi batal, tidak sah atau tidak berlaku tersebut.
5. Semua lampiran, tambahan, perubahan, amandemen dan/atau addendum atas Perjanjian ini
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
6. Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian di antara Para Pihak berkenaan dengan materi
yang diperjanjikan, serta menghapuskan dan membatalkan kesepakatan dan/atau perjanjian
apapun baik secara lisan dan/atau tertulis yang dibuat sebelumnya oleh Para Pihak berkenaan
dengan materi yang diperjanjikan.
Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangai oleh Para Pihak pada tanggal yang telah disebutkan
pada awal Perjanjian ini.
PIHAK PERTAMA
PT _______________
_____________________________
Nama: .............................
Jabatan: Direktur
PIHAK KEDUA
PT ___________________
___________________________
Nama: ..................................
Jabatan: Direktur

14. Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK-HA PT. _________________ di Provinsi KalimantanTengah
Surat Perjanjian Kerja Halaman 14 dari 15
LAMPIRAN 1
STANDAR DAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PHPL DAN RUANG LINGKUP
JASA PHPL:
1. Standar dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja PHPL:
1.1. Standar penilian kinerja PHPL harus mengacu pada ketentuan dan memenuhi semua unsur
dalam prinsip, kriteria, indikator dan verifier sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.1 dan
Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan tertanggal 29 Desember 2014
Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu;
1.2. Pedoman pelaksanaan mengacu ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.1
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan tertanggal 29 Desember 2014 Nomor:
P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; dan
1.3. Pedoman pelaporan pelaksanaan penilaian kinerja PHPL mengacu ketentuan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran 3.12 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan tertanggal
29 Desember 2014 Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan
Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
2. Ruang lingkup jasa penilaian kinerja PHPL meliputi:
2.1 Kegiatan penilaian PHPL yang mencakup kegiatan sebagai berikut:
2.1.2. Kegiatan perencanaan penilaian PHPL yang meliputi persiapan dan perencanaan
penilaian sebagai berikut:
2.1.2.1. Penunjukan personil Tim Audit Pihak Kedua yang terdiri dari Lead Auditor
merangkap Auditor Prasyarat, Auditor Produksi, Auditor Ekologi, Auditor
Sosial dan Auditor VLK.
2.1.2.2. Penyusunan jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan penilaian PHPL.
2.1.2.3. Pengumuman secara tertulis rencana pelaksanaan penilaian selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan penilaian
pada: (i) website Kementerian Kehutanan (www.dephut.go.id dan http
://silk.dephut.go.id)), (ii) di desa/kelurahan lokasi kegiatan usaha Pihak
Pertama dan/atau media massa, (iii) serta menyampaikan surat
pemberitahuan kepada Pemantau Independen (PI) yaitu masyarakat madani
baik perorangan dan/atau lembaga yang berbadan hukum, yang
menjalankan fungsi pemantauan terkait dengan pelayanan publik di bidang
kehutanan seperti penerbitan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
(S-PHPL) dan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) tentang rencana pelaksanaan
(jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, tim audit disertai dengan
informasi profil singkat Pihak Pertama).
2.1.2.4. Pengumuman rencana pelaksanaan verifikasi di website Pihak Pertama dan
di website http://silk.dephut.go.id selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
kalender sebelum pelaksanaan verifikasi.
2.1.2.5. menginformasikan kepada Pihak Pertama mengenai dokumen yang
dibutuhkan dalam proses penilaian dan meminta kepada Pihak Pertama
untuk menunjuk manajemen representatif.
2.1.3. Kegiatan pelaksanaan penilaian meliputi:
2.1.3.1. Audit Tahap I
Tim audit melaksanakan audit tahap I sesuai dengan rencana audit yang
telah ditetapkan, meliputi kegiatan berikut :
(1) Melakukan verifikasi dokumen;
(2) Mempelajari kondisi lapangan auditee;
(3) Melakukan diskusi dengan auditee untuk menentukan kesiapan audit
tahap II;
(4) Mengumpulkan informasi penting terkait lingkup sertifikasi PHPL;
(5) Menentukan metodologi penilaian; dan
(6) Mengkaji alokasi sumber daya untuk pelaksanaan audit tahap II dan
persetujuan auditee mengenai rincian audit tahap II.

15. Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK-HA PT. _________________ di Provinsi KalimantanTengah
Surat Perjanjian Kerja Halaman 15 dari 15
2.1.3.2. Audit Tahap II
2.1.3.2.1 Koordinasi dengan Instansi Kehutanan
Tim audit berkoordinasi dengan instansi kehutanan di tingkat
Provinsi dan UPT Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan
sebelum dan sesudah penilaian lapangan. Sebelum penilaian
lapangan, tim menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan
meminta informasi tambahan terkait dengan kondisi auditee
yang akan dinilai. Setelah selesai melaksanaan penilaian
lapangan, tim melaporkan bahwa penilaian lapangan telah
selesai dan menyampaikan kebutuhan informasi yang kurang
lengkap.
2.1.3.2.2 Konsultasi publik dalam pelaksanaan penilaian.
Konsultasi publik adalah kegiatan untuk mengumpulkan
informasi tentang unit manajemen dari stakeholder/pemegang
kepentingan dan/atau masyarakat yang terkena dampak
langsung serta instansi pemerintah daerah yang terkait
sehubungan kegiatan usaha Pihak Pertama.
2.1.3.2.3 Pertemuan pembukaan.
Yaitu pertemuan antara Tim Audit Pihak Kedua dengan Pihak
Pertama yang bertujuan untuk memberikan penjelasan
mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan
prosedur verifikasi serta meminta surat kuasa dan/atau surat
tugas manajemen representatif dan pemenuhan data-
data/dokumen yang dibutuhkan oleh Tim Audit terutama yang
menyangkut data-data/dokumen perijinan yang secara umum
diberlakukan oleh pemerintah yang berlaku bagi sebuah unit
pengelola usaha kehutanan.
2.1.3.2.4 Verifikasi dokumen dan observasi lapangan.
(1) Verifikasi dokumen adalah kegiatan yang dilakukan Tim
Audit untuk menghimpun, mempelajari data dan dokumen
Pihak Pertama dan menganalisis menggunakan kriteria dan
indikator yang telah ditetapkan dalam Lampiran 1.1 dan
lampiran 2.1.
(2) Observasi lapangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh
Tim Audit untuk menguji kebenaran data/dokumen melalui
pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan
menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah
ditetapkan dalam Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 untuk
dapat melihat pemenuhannya.
Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan selambat-
lambatnya selama 21 (dua puluh satu) hari kalender.
2.1.3.2.5 Pertemuan penutupan (“Pertemuan Penutupan”).
Yaitu pertemuan antara Tim Audit Pihak Kedua dengan Pihak
Pertama untuk memaparkan hasil penilaian dan melakukan
konfirmasi hasil dan temuan di lapangan.
2.1.4. Tata cara pelaksanaan PHPL
Tata cara pelaksanaan audit di lapangan mengacu kepada standar SNI ISO/IEC
19011:2012 dan standar penilaian kinerja PHPL.
2.2 Pengolahan data hasil audit penilaian PHPL dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan audit
penilaian PHPL (“Laporan PHPL”):
2.2.1. Pembuatan Laporan PHPL mengacu kepada format yang telah diatur dalam Lampiran
3.12;

16. Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK-HA PT. _________________ di Provinsi KalimantanTengah
Surat Perjanjian Kerja Halaman 16 dari 15
2.2.2. Laporan hasil keputusan akhir penilaian PHPL disajikan dalam bentuk buku dan soft
copy dalam Compact Disc (CD) dan disampaikan kepada Pihak Pertama dan
Kementerian Kehutanan melalui Direktur Jenderal sebagai bahan pembinaan lebih
lanjut;
2.2.3. Penyampaian data dan dokumen Pihak Pertama yang belum lengkap selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sedangkan pembuatan laporan, pengambilan
keputusan dan penyampaian keputusan penilaian hasil audit PHPL selambat-
lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender terhitung sejak Pertemuan Penutupan.
2.3 Pengambilan keputusan dan pengumuman hasil keputusan penilaian PHPL.
2.3.1. Pengambilan keputusan “Lulus” atau “Tidak Lulus” penilaian PHPL dilakukan oleh
pengambil keputusan yang berstatus personil tetap Pihak Kedua dengan mereview
hasil audit PHPL yang dilakukan oleh Tim Audit:
2.3.1.1. Apabila Pihak Pertama dinyatakan lulus, maka Pihak Kedua akan
menerbitkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL);
2.3.1.2. Jika dinyatakan tidak lulus, maka Pihak Pertama diberikan waktu untuk
banding selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak
penyampaian hasil keputusan penilaian PHPL. Dalam hal terdapat banding,
maka penyelesaian dan keputusan banding dilaksanakan selambat-
lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya
banding dan hasil keputusan diumumkan selambat-lambatnya 76 (tujuh
puluh enam) hari kalender sejak dimulainya verifikasi dan observasi
lapangan.
2.3.2. Pengumuman hasil keputusan penilaian PHPL disertai dengan resume hasil penilaian
dilakukan melalui website Pihak Kedua dan website Kementerian Kehutanan.
2.4 Penerbitan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL).
4.1.1. Pihak Kedua akan menerbitkan S-PHPL, apabila Pihak Pertama dinyatakan ”LULUS”.
S-PHPL berlaku selama 5 (lima) tahun, dan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa
berlaku S-PHPL akan dilakukan Penilikan/Surveillance, dan untuk penilikan
(surveillance) pertama kali dilakukan selambat-lambatnya 12 bulan sejak tanggal
terbitnya S-PHPL.
4.1.2. Pihak Kedua wajib mempublikasikan penerbitan S-PHPL Pihak Pertama di website
Pihak Kedua dan website Kementerian Kehutanan dan/atau media massa selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak penetapan keputusan.
2.5 Penilikan/Surveillance.
Yaitu kegiatan penilaian kesesuaian yang dilakukan secara sistematik dan berulang sebagai
dasar untuk memelihara validitas pernyataan kesesuaian yang dilakukan setiap 1 (satu)
tahun sekali selama masa berlakunya S-PHPL dan untuk Penilikan/Surveillance pertama kali
dilakukan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal terbitnya S-PHPL.