SlideShare a Scribd company logo

NOTA KESEPAHAMAN PENGAMBILALIHAN SAHAM-CLEAN DRAFT.docx

GLC
GLC

1. Nota kesepahaman ini membahas rencana pengambilalihan saham antara PT. Perusahaan Pertama dan PT. Perusahaan Kedua. 2. PT. Perusahaan Pertama bermaksud membeli seluruh saham PT. Perusahaan Kedua setelah dilakukan uji tuntas finansial dan hukum. 3. Nota ini mengatur kewajiban para pihak, harga, jangka waktu, kerahasiaan informasi, dan penyelesaian sengketa melal

1 of 5
Download to read offline
1
NOTA KESEPAHAMAN
RENCANA PENGAMBILALIHAN SAHAM
ANTARA
PT. _________________________________ DAN PT. ______________
Nomor: __________________
Nota Kesepahaman Rencana Pengambilalihan Saham (selanjutnya disebut “NOTA
KESEPAHAMAN”) ini dibuat, disepakati dan ditandatangani pada hari ini senin tanggal
_______tahun ______ (_______), oleh dan antara :
1. PT. _________________________________, sebuah perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, beralamat
....................
..............................................................................................................................., dalam
hal ini diwakili oleh .................. selaku Direktur Utama oleh dan karenanya sah
bertindak untuk dan atas nama PT. _________________________________ (untuk
selanjutnya disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”);
2. PT. ______________ sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk
kepada hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di ......................................
................................................., dalam hal ini diwakili oleh ............................. selaku
Direktur Utama oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT.
______________ (untuk selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”).
Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut
sebagai “PARA PIHAK” dan masing-masing disebut sebagai “PIHAK”.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
A. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perusahaan perseroan terbatas yang bergerak dalam
bidang industri pengolahan hasil hutan dan merupakan pemegang Izin Usaha
Pengusahaan Hasil Hutan Kayu (selanjutnya disebut “IUPHHK”) yang berada di wilayah
Kalimantan;
B. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk membeli dan mengambilalih seluruh saham
yang telah diterbitkan PIHAK KEDUA dan/atau telah ditempatkan dan/atau disetor oleh
para pemegang saham dari PIHAK KEDUA.
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk
mengadakan NOTA KESEPAHAMAN ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:
PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN NOTA KESEPAHAMAN
1. NOTA KESEPAHAMAN ini dimaksudkan sebagai bentuk kerangka dasar bagi PIHAK
PERTAMA, atas rencana pengambilalihan seluruh saham yang telah diterbitkan PIHAK
KEDUA dan/atau telah ditempatkan dan/atau disetor oleh para pemegang saham dari
PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA (selanjutnya disebut
“PENGAMBILALIHAN SAHAM”).
2
2. NOTA KESEPAHAMAN ini bertujuan sebagai persiapan awal atas rencana realisasi
PENGAMBILALIHAN SAHAM sesuai dengan dan berdasarkan kepada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
PASAL 2
RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN
1. NOTA KESEPAHAMAN ini merupakan lanjutan dari pertemuan-pertemuan baik formal
maupun informal sebelumnya yang dimaksudkan untuk membicarakan rencana
PENGAMBILALIHAN SAHAM.
2. PENGAMBILALIHAN SAHAM akan dilakukan setelah dilakukannya Uji Tuntas Aspek
Finansial (Financial Due Diligence) dan Uji Tuntas Aspek Hukum (Legal Due Diligence)
atas aspek finansial dan aspek hukum dari PIHAK KEDUA.
3. Uji Tuntas Aspek Finansial (Financial Due Diligence) akan dilakukan oleh Akuntan
Publik yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dan setiap dan segala biaya yang timbul
sebagai akibat dari dan/atau sehubungan dan/atau terkait dengan pelaksanaan Uji Tuntas
Aspek Finansial (Financial Due Diligence) termasuk namun tidak terbatas kepada biaya
yang timbul dari penunjukan Akuntan Publik akan dan wajib menjadi tanggungan dan
kewajiban dari PIHAK PERTAMA sepenuhnya.
4. Uji Tuntas Aspek Hukum (Legal Due Diligence) akan dilakukan oleh Advokat dan
Konsultan Hukum yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dan setiap dan segala biaya
yang timbul sebagai akibat dari dan/atau sehubungan dan/atau terkait dengan pelaksanaan
Uji Tuntas Aspek Hukum (Legal Due Diligence) termasuk namun tidak terbatas kepada
biaya yang timbul dari penunjukan Advokat dan Konsultan Hukum akan dan wajib
menjadi tanggungan dan kewajiban dari PIHAK PERTAMA sepenuhnya.
PASAL 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK
1. PIHAK PERTAMA dengan ini berkewajiban untuk:
a. Membuat dan menyampaikan rencana PENGAMBILALIHAN SAHAM setelah harga
PENGAMBILALIHAN SAHAM disetujui dan disepakati oleh PARA PIHAK dan
para pemegang saham dari PIHAK KEDUA.
b. Rencana PENGAMBILALIHAN SAHAM secara resmi akan disampaikan PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan para PEMEGANG SAHAM dari PIHAK
KEDUA setelah PIHAK PERTAMA mendapat persetujuan dari Rapat Umum
Pemegang Saham PIHAK PERTAMA.
c. Melakukan pemberitahuan minimal 3 (tiga) hari sebelumnya kepada PIHAK KEDUA
sebelum melakukan kunjungan ke kantor PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan
Uji Tuntas Aspek Finansial (Financial Due Diligence) dan Uji Tuntas Aspek Hukum
(Legal Due Diligence).
d. Menanggung setiap dan seluruh biaya-biaya yang timbul dan/atau mungkin timbul
sehubungan dengan pelaksanaan Uji Tuntas Aspek Finansial (Financial Due
Diligence) dan Uji Tuntas Aspek Hukum (Legal Due Diligence).
e. Menanggung setiap dan seluruh biaya-biaya yang timbul dan/atau mungkin timbul
sehubungan dengan dan/atau terkait dengan dan/atau sebagai akibat dari penunjukan
3
notaris dan/atau penandatanganan PPJB (apabila ada) dan/atau Akta Jual Beli (apabila
ada), yang terkait dengan PENGAMBILALIHAN SAHAM.
f. Melaksanakan NOTA KESEPAHAMAN ini dengan itikad baik.
2. PIHAK KEDUA dengan ini berkewajiban untuk:
a. Menyediakan, menyiapkan dan memperlihatkan dokumen-dokumen yang diperlukan
dalam pelaksanaan Uji Tuntas Aspek Finansial (Financial Due Diligence) dan Uji
Tuntas Aspek Hukum (Legal Due Diligence) yang terkait dengan
PENGAMBILALIHAN SAHAM untuk sebatas diperlihatkan asli dan/atau fotocopy-
nya kepada PIHAK PERTAMA dan/atau Akuntan Publik yang ditunjuk PIHAK
PERTAMA dan/atau Advokat dan Konsultan Hukum yang ditunjuk PIHAK
PERTAMA.
b. Mengijinkan PIHAK PERTAMA untuk dapat melakukan Uji Tuntas Aspek Finansial
(Financial Due Diligence) dan Uji Tuntas Aspek Hukum (Legal Due Diligence) yang
terkait dengan PENGAMBILALIHAN SAHAM yang dilaksanakan di kantor PIHAK
KEDUA.
c. Melaksanakan NOTA KESEPAHAMAN ini dengan itikad baik.
PASAL 4
HARGA PENGAMBILALIHAN SAHAM
Harga atas PENGAMBILALIHAN SAHAM akan disampaikan oleh PIHAK PERTAMA
secara resmi kepada PIHAK KEDUA dan para pemegang saham dari PIHAK KEDUA
setelah PARA PIHAK dan pemegang saham dari PIHAK KEDUA sepakat dan setuju dengan
harga yang telah disepakati bersama termasuk namun tidak terbatas pada jadwal dan cara
pembayaran.
PASAL 5
JANGKA WAKTU
1. NOTA KESEPAHAMAN ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK
dan akan berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal NOTA
KESEPAHAMAN ini ditandatangani.
2. Apabila dalam hal PARA PIHAK telah mencapai kesepakatan terkait dengan harga
PENGAMBILALIHAN SAHAM, maka PARA PIHAK selanjutnya dalam jangka waktu
paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal NOTA
KESEPAHAMAN ini ditandatangani akan menyepakati dan menandatangani Perjanjian
Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) dan/atau Akta Jual Beli atas PENGAMBILALIHAN
SAHAM yang dibuat dihadapan notaris yang akan ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.
3. Setiap dan segala biaya yang timbul sehubungan dengan dan/atau terkait dengan dan/atau
sebagai akibat dari penunjukan notaris dan/atau penandatanganan PPJB (apabila ada)
dan/atau Akta Jual Beli (apabila ada), yang terkait dengan PENGAMBILALIHAN
SAHAM, akan dan wajib menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA sepenuhnya.
4. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal NOTA
KESEPAHAMAN ini ditandatangani, PARA PIHAK tidak membuat PPJB dan/atau
perpanjangan dan/atau pembaharuan NOTA KESEPAHAMAN dan/atau perjanjian
dan/atau kesepakatan lainnya yang dibuat secara tertulis yang terkait dengan NOTA
4
KESEPAHAMAN ini, maka NOTA KESEPAHAMAN ini akan secara otomatis berakhir
sehingga oleh karena itu PARA PIHAK tidak akan memiliki kewajiban apapun lagi untuk
melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dan disepakati dalam NOTA
KESEPAHAMAN ini.
PASAL 6
INFORMASI RAHASIA
1. Setiap dan seluruh PIHAK berkewajiban untuk menjaga seluruh informasi, data, material,
instruksi, komunikasi, baik yang diterima secara tertulis maupun secara lisan dari PIHAK
yang memberikan dan/atau membuka informasi, data, material, instruksi, komunikasi
tersebut, baik yang terkait dengan dan/atau sehubungan dengan dan/atau diperoleh
sebagai akibat dan/atau untuk tujuan pembuatan dan/atau pelaksanaan NOTA
KESEPAHAMAN dan/atau seluruh ketentuan dan persyaratan dari NOTA
KESEPAHAMAN (selanjutnya disebut “INFORMASI RAHASIA”) ini sebagai
informasi yang rahasia, kecuali apabila PIHAK penerima Informasi Rahasia diwajibkan
untuk membuka INFORMASI RAHASIA sebagaimana tersebut berdasarkan ketentuan
hukum, proses hukum, putusan, instruksi dan/atau perintah dari lembaga pengadilan
dan/atau arbitrase dan/atau instansi pemerintah yang berwenang dan PARA PIHAK
dengan ini sepakat:
a. untuk menjaga dan mempergunakan INFORMASI RAHASIA hanya untuk keperluan
serta maksud dan tujuan dari NOTA KESEPAHAMAN ini dan hanya sebagaimana
diizinkan berdasarkan ketentuan NOTA KESEPAHAMAN ini;
b. untuk membatasi akses dan pembukaan dari setiap dan seluruh INFORMASI
RAHASIA hanya terbatas kepada karyawan, agen dan/atau pihak ketiga yang
memerlukan INFORMASI RAHASIA tersebut yang juga telah menandatangani
perjanjian kerahasiaan secara tertulis dalam rangka menjaga kerahasiaan dari
INFORMASI RAHASIA;
c. untuk menjaga kerahasiaan dari setiap dan seluruh INFORMASI RAHASIA selama
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya INFORMASI
RAHASIA sebagaimana tersebut.
2. Tanpa mengurangi segala hak yang mungkin dimiliki PIHAK pemberi INFORMASI
RAHASIA yang dirugikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku untuk meminta dan/atau mendapatkan ganti kerugian, maka setiap dan seluruh
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ini yang dilakukan oleh PIHAK yang diberikan
INFORMASI RAHASIA akan memberikan hak bagi PIHAK pemberi INFORMASI
RAHASIA yang dirugikan untuk melakukan klaim, tuntutan dan/atau permintaan ganti
rugi kepada PIHAK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ini.
PASAL 7
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. NOTA KESEPAHAMAN ini dan segala akibat hukumnya tunduk dan berlaku Hukum
Negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat atas penafsiran dan/atau
pelaksanaan atas NOTA KESEPAHAMAN ini PARA PIHAK sepakat akan
menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat terlebih dahulu.
5
3. Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat mencapai penyelesaian secara musyarawah mufakat
atas perselisihan dan/atau perbedaan pendapat tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pertama kali dilaksanakannya pertemuan
musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dan/atau
perbedaan pendapat sebagaimana tersebut melalui arbitrase pada Badan Arbitrase
Nasional Indonesia (BANI) dengan tunduk pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan BANI. Proses
Arbitrase akan dilaksanakan di Jakarta, Indonesia. Proses persidangan Arbitrase akan
dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia, dihadapan 3 (tiga) orang Arbiter yang terdiri dari 1
(satu) Arbiter yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, 1 (satu) Arbiter yang ditunjuk oleh
PIHAK KEDUA, dan 1 (satu) Arbiter yang sekaligus akan bertindak sebagai ketua
Majelis Arbiter yang akan ditunjuk oleh 2 (dua) Arbiter yang ditunjuk oleh PARA
PIHAK sebelumnya. Putusan Arbitrase bersifat final dan mengikat PARA PIHAK dan
tidak ada upaya hukum lain dalam bentuk apapun yang dapat dilakukan PARA PIHAK
untuk membantah dan/atau tidak melaksanakan Putusan Arbitrase tersebut. Untuk
menghindari keragu-raguan, PARA PIHAK dengan ini mengesampingkan seluruh hak
yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengajukan
perbedaan pendapat dan/atau perselisihan sebagaimana tersebut di pengadilan.
PASAL 8
LAIN-LAIN
1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam NOTA KESEPAHAMAN ini,
akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum atau amandemen yang disepakati dan
ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak
terpisahkan dari NOTA KESEPAHAMAN ini.
2. PARA PIHAK sepakat bahwa selain dari ketentuan Pasal 2 ayat 3 dan 4, Pasal 5 ayat 3,
Pasal 6 tentang Informasi Rahasia, Pasal 7 tentang Hukum Yang Berlaku dan
Penyelesaian Perselisihan, dan Pasal 8 ayat 2, maka tidak ada satu ketentuan pun di dalam
NOTA KESEPAHAMAN ini yang mengikat dan/atau dimaksudkan untuk mengikat
secara hukum dan/atau menunjukkan kewajiban hukum dari PARA PIHAK dan NOTA
KESEPAHAMAN ini ditandatangani hanya untuk maksud membantu PARA PIHAK
untuk menegaskan kesepahaman di antara mereka.
Demikian NOTA KESEPAHAMAN ini dibuat di Jakarta pada tanggal tersebut di atas, dalam
rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang
sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
PT ___________________ PT. ________________
___________________ __________________
Direktur Utama Direktur Utama

Recommended

Contoh Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
Contoh Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...Contoh Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
Contoh Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...GLC
 
Contoh Perjanjian Kesepakatan Uang Tali Asih Hak Ulayat (Beli Perjanjian, Hub...
Contoh Perjanjian Kesepakatan Uang Tali Asih Hak Ulayat (Beli Perjanjian, Hub...Contoh Perjanjian Kesepakatan Uang Tali Asih Hak Ulayat (Beli Perjanjian, Hub...
Contoh Perjanjian Kesepakatan Uang Tali Asih Hak Ulayat (Beli Perjanjian, Hub...GLC
 
Perjanjian keagenan Produk
Perjanjian keagenan ProdukPerjanjian keagenan Produk
Perjanjian keagenan ProdukMeneerGultom
 
Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simple
Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simplePerjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simple
Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simpleGLC
 
Non-Disclosure Agreement.docx
Non-Disclosure Agreement.docxNon-Disclosure Agreement.docx
Non-Disclosure Agreement.docxDanaiswaraLine
 
CONTOH PERJANJIAN SEWA-MENYEWA ALAT PERTANIAN (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...
CONTOH PERJANJIAN SEWA-MENYEWA ALAT PERTANIAN (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...CONTOH PERJANJIAN SEWA-MENYEWA ALAT PERTANIAN (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...
CONTOH PERJANJIAN SEWA-MENYEWA ALAT PERTANIAN (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...GLC
 
CONTOH PERJANJIAN SEWA MENYEWA JALAN (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
CONTOH PERJANJIAN SEWA MENYEWA JALAN (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))CONTOH PERJANJIAN SEWA MENYEWA JALAN (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
CONTOH PERJANJIAN SEWA MENYEWA JALAN (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))GLC
 
Akad ijarah muntahiyah bittamlik fix
Akad  ijarah  muntahiyah  bittamlik fixAkad  ijarah  muntahiyah  bittamlik fix
Akad ijarah muntahiyah bittamlik fixYati Araya
 

More Related Content

Similar to NOTA KESEPAHAMAN PENGAMBILALIHAN SAHAM-CLEAN DRAFT.docx

Contoh Perjanjian Kerjasama Penelitian Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811888...
Contoh Perjanjian Kerjasama Penelitian Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811888...Contoh Perjanjian Kerjasama Penelitian Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811888...
Contoh Perjanjian Kerjasama Penelitian Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811888...GLC
 
Contoh Perjanjian Alih Hak Izin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Kontrak, Hub: ...
Contoh Perjanjian Alih Hak Izin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Kontrak, Hub: ...Contoh Perjanjian Alih Hak Izin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Kontrak, Hub: ...
Contoh Perjanjian Alih Hak Izin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Kontrak, Hub: ...GLC
 
Contoh Perjanjian Penunjukan Distributor
Contoh Perjanjian Penunjukan DistributorContoh Perjanjian Penunjukan Distributor
Contoh Perjanjian Penunjukan DistributorGLC
 
Perjanjian Pialang Broker Asuransi.doc
Perjanjian Pialang Broker Asuransi.docPerjanjian Pialang Broker Asuransi.doc
Perjanjian Pialang Broker Asuransi.docGLC
 
PERJANJIAN KOMPENSASI _CLEAN DRAFT.docx
PERJANJIAN KOMPENSASI _CLEAN DRAFT.docxPERJANJIAN KOMPENSASI _CLEAN DRAFT.docx
PERJANJIAN KOMPENSASI _CLEAN DRAFT.docxMeneerGultom
 
Contoh Perjanjian Pengadaan Chassis Kendaraan Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: ...
Contoh Perjanjian Pengadaan Chassis Kendaraan Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: ...Contoh Perjanjian Pengadaan Chassis Kendaraan Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: ...
Contoh Perjanjian Pengadaan Chassis Kendaraan Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: ...GLC
 
Uu no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU
Uu no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPUUu no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU
Uu no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPUFERI S SAMAD
 
Uu 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
Uu 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utangUu 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
Uu 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utanganthonius karianga
 
TUGASKU: KEPAILITAN PERUSAHAAN
TUGASKU: KEPAILITAN PERUSAHAANTUGASKU: KEPAILITAN PERUSAHAAN
TUGASKU: KEPAILITAN PERUSAHAANNurul Qamar
 
Contoh Perjanjian Opsi Beli Sederhana Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...
Contoh Perjanjian Opsi Beli Sederhana Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...Contoh Perjanjian Opsi Beli Sederhana Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...
Contoh Perjanjian Opsi Beli Sederhana Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...GLC
 
Perjanjian pemberian dan pengakuan hutang draft clean
Perjanjian pemberian dan pengakuan hutang draft cleanPerjanjian pemberian dan pengakuan hutang draft clean
Perjanjian pemberian dan pengakuan hutang draft cleanMeneerGultom
 
Contoh Perjanjian Jaminan Produk dan Perbaikan (Beli Perjanjian, Hub: 0811888...
Contoh Perjanjian Jaminan Produk dan Perbaikan (Beli Perjanjian, Hub: 0811888...Contoh Perjanjian Jaminan Produk dan Perbaikan (Beli Perjanjian, Hub: 0811888...
Contoh Perjanjian Jaminan Produk dan Perbaikan (Beli Perjanjian, Hub: 0811888...GLC
 
Perjanjian jual beli saham bersyarat cspa bumn
Perjanjian jual beli saham bersyarat cspa bumnPerjanjian jual beli saham bersyarat cspa bumn
Perjanjian jual beli saham bersyarat cspa bumnGLC
 
Contoh Perjanjian Penagihan Hutang Piutang Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081...
Contoh Perjanjian Penagihan Hutang Piutang Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081...Contoh Perjanjian Penagihan Hutang Piutang Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081...
Contoh Perjanjian Penagihan Hutang Piutang Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081...GLC
 
PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA  (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA  (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))GLC
 
Presentasi Aspek Hukum PPEI-WALI.ppt
Presentasi Aspek Hukum PPEI-WALI.pptPresentasi Aspek Hukum PPEI-WALI.ppt
Presentasi Aspek Hukum PPEI-WALI.pptEmirPohan2
 
Perjanjian Bayaran Hutang
Perjanjian Bayaran HutangPerjanjian Bayaran Hutang
Perjanjian Bayaran HutangMat Yus
 
Contoh Perjanjian Kerjasama Konsorsium Riset Proyek Terbaru (Beli Perjanjian,...
Contoh Perjanjian Kerjasama Konsorsium Riset Proyek Terbaru (Beli Perjanjian,...Contoh Perjanjian Kerjasama Konsorsium Riset Proyek Terbaru (Beli Perjanjian,...
Contoh Perjanjian Kerjasama Konsorsium Riset Proyek Terbaru (Beli Perjanjian,...GLC
 
Perjanjian Lisensi Merek _Indonesia_Clean.docx
Perjanjian Lisensi Merek _Indonesia_Clean.docxPerjanjian Lisensi Merek _Indonesia_Clean.docx
Perjanjian Lisensi Merek _Indonesia_Clean.docxMeneerGultom
 
Contoh Kontrak Kerja Kegiatan Ekspolrasi IUP Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
Contoh Kontrak Kerja Kegiatan Ekspolrasi IUP Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...Contoh Kontrak Kerja Kegiatan Ekspolrasi IUP Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
Contoh Kontrak Kerja Kegiatan Ekspolrasi IUP Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...GLC
 

Similar to NOTA KESEPAHAMAN PENGAMBILALIHAN SAHAM-CLEAN DRAFT.docx (20)

Contoh Perjanjian Kerjasama Penelitian Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811888...
Contoh Perjanjian Kerjasama Penelitian Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811888...Contoh Perjanjian Kerjasama Penelitian Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811888...
Contoh Perjanjian Kerjasama Penelitian Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811888...
 
Contoh Perjanjian Alih Hak Izin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Kontrak, Hub: ...
Contoh Perjanjian Alih Hak Izin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Kontrak, Hub: ...Contoh Perjanjian Alih Hak Izin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Kontrak, Hub: ...
Contoh Perjanjian Alih Hak Izin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Kontrak, Hub: ...
 
Contoh Perjanjian Penunjukan Distributor
Contoh Perjanjian Penunjukan DistributorContoh Perjanjian Penunjukan Distributor
Contoh Perjanjian Penunjukan Distributor
 
Perjanjian Pialang Broker Asuransi.doc
Perjanjian Pialang Broker Asuransi.docPerjanjian Pialang Broker Asuransi.doc
Perjanjian Pialang Broker Asuransi.doc
 
PERJANJIAN KOMPENSASI _CLEAN DRAFT.docx
PERJANJIAN KOMPENSASI _CLEAN DRAFT.docxPERJANJIAN KOMPENSASI _CLEAN DRAFT.docx
PERJANJIAN KOMPENSASI _CLEAN DRAFT.docx
 
Contoh Perjanjian Pengadaan Chassis Kendaraan Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: ...
Contoh Perjanjian Pengadaan Chassis Kendaraan Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: ...Contoh Perjanjian Pengadaan Chassis Kendaraan Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: ...
Contoh Perjanjian Pengadaan Chassis Kendaraan Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: ...
 
Uu no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU
Uu no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPUUu no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU
Uu no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU
 
Uu 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
Uu 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utangUu 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
Uu 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
 
TUGASKU: KEPAILITAN PERUSAHAAN
TUGASKU: KEPAILITAN PERUSAHAANTUGASKU: KEPAILITAN PERUSAHAAN
TUGASKU: KEPAILITAN PERUSAHAAN
 
Contoh Perjanjian Opsi Beli Sederhana Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...
Contoh Perjanjian Opsi Beli Sederhana Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...Contoh Perjanjian Opsi Beli Sederhana Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...
Contoh Perjanjian Opsi Beli Sederhana Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...
 
Perjanjian pemberian dan pengakuan hutang draft clean
Perjanjian pemberian dan pengakuan hutang draft cleanPerjanjian pemberian dan pengakuan hutang draft clean
Perjanjian pemberian dan pengakuan hutang draft clean
 
Contoh Perjanjian Jaminan Produk dan Perbaikan (Beli Perjanjian, Hub: 0811888...
Contoh Perjanjian Jaminan Produk dan Perbaikan (Beli Perjanjian, Hub: 0811888...Contoh Perjanjian Jaminan Produk dan Perbaikan (Beli Perjanjian, Hub: 0811888...
Contoh Perjanjian Jaminan Produk dan Perbaikan (Beli Perjanjian, Hub: 0811888...
 
Perjanjian jual beli saham bersyarat cspa bumn
Perjanjian jual beli saham bersyarat cspa bumnPerjanjian jual beli saham bersyarat cspa bumn
Perjanjian jual beli saham bersyarat cspa bumn
 
Contoh Perjanjian Penagihan Hutang Piutang Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081...
Contoh Perjanjian Penagihan Hutang Piutang Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081...Contoh Perjanjian Penagihan Hutang Piutang Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081...
Contoh Perjanjian Penagihan Hutang Piutang Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081...
 
PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA  (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA  (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
 
Presentasi Aspek Hukum PPEI-WALI.ppt
Presentasi Aspek Hukum PPEI-WALI.pptPresentasi Aspek Hukum PPEI-WALI.ppt
Presentasi Aspek Hukum PPEI-WALI.ppt
 
Perjanjian Bayaran Hutang
Perjanjian Bayaran HutangPerjanjian Bayaran Hutang
Perjanjian Bayaran Hutang
 
Contoh Perjanjian Kerjasama Konsorsium Riset Proyek Terbaru (Beli Perjanjian,...
Contoh Perjanjian Kerjasama Konsorsium Riset Proyek Terbaru (Beli Perjanjian,...Contoh Perjanjian Kerjasama Konsorsium Riset Proyek Terbaru (Beli Perjanjian,...
Contoh Perjanjian Kerjasama Konsorsium Riset Proyek Terbaru (Beli Perjanjian,...
 
Perjanjian Lisensi Merek _Indonesia_Clean.docx
Perjanjian Lisensi Merek _Indonesia_Clean.docxPerjanjian Lisensi Merek _Indonesia_Clean.docx
Perjanjian Lisensi Merek _Indonesia_Clean.docx
 
Contoh Kontrak Kerja Kegiatan Ekspolrasi IUP Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
Contoh Kontrak Kerja Kegiatan Ekspolrasi IUP Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...Contoh Kontrak Kerja Kegiatan Ekspolrasi IUP Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
Contoh Kontrak Kerja Kegiatan Ekspolrasi IUP Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
 

More from GLC

248889449-Contoh-Keputusan-Sirkuler-Pemegang-Saham.doc
248889449-Contoh-Keputusan-Sirkuler-Pemegang-Saham.doc248889449-Contoh-Keputusan-Sirkuler-Pemegang-Saham.doc
248889449-Contoh-Keputusan-Sirkuler-Pemegang-Saham.docGLC
 
Perjanjian-Pemberian-Cessie.doc
Perjanjian-Pemberian-Cessie.docPerjanjian-Pemberian-Cessie.doc
Perjanjian-Pemberian-Cessie.docGLC
 
236079122-Contoh-Format-Daftar-Pemegang-Saham.doc
236079122-Contoh-Format-Daftar-Pemegang-Saham.doc236079122-Contoh-Format-Daftar-Pemegang-Saham.doc
236079122-Contoh-Format-Daftar-Pemegang-Saham.docGLC
 
Draft_Subkontraktor_ CLEAN.DOCX
Draft_Subkontraktor_ CLEAN.DOCXDraft_Subkontraktor_ CLEAN.DOCX
Draft_Subkontraktor_ CLEAN.DOCXGLC
 
TEMPLATE PERJANJIAN KERJASAMA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN LAYANAN APLIKASI DIG...
TEMPLATE PERJANJIAN KERJASAMA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN LAYANAN APLIKASI DIG...TEMPLATE PERJANJIAN KERJASAMA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN LAYANAN APLIKASI DIG...
TEMPLATE PERJANJIAN KERJASAMA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN LAYANAN APLIKASI DIG...GLC
 
Draft_Perjanjian Jual Beli Batubara Terbaru.docx
Draft_Perjanjian Jual Beli Batubara Terbaru.docxDraft_Perjanjian Jual Beli Batubara Terbaru.docx
Draft_Perjanjian Jual Beli Batubara Terbaru.docxGLC
 
Consultancy Agreement_Billingual-IndoEng.docx
Consultancy Agreement_Billingual-IndoEng.docxConsultancy Agreement_Billingual-IndoEng.docx
Consultancy Agreement_Billingual-IndoEng.docxGLC
 
Pertamina_Sustainability_Report_2021.pdf
Pertamina_Sustainability_Report_2021.pdfPertamina_Sustainability_Report_2021.pdf
Pertamina_Sustainability_Report_2021.pdfGLC
 
CONTRACT FOR SOIL INVESTIGATION_CLEAN DRAFT.docx
CONTRACT FOR SOIL INVESTIGATION_CLEAN DRAFT.docxCONTRACT FOR SOIL INVESTIGATION_CLEAN DRAFT.docx
CONTRACT FOR SOIL INVESTIGATION_CLEAN DRAFT.docxGLC
 
SPK-Pra survei-Kelapa Sawit-CLEAN DRAFT.docx
SPK-Pra survei-Kelapa Sawit-CLEAN DRAFT.docxSPK-Pra survei-Kelapa Sawit-CLEAN DRAFT.docx
SPK-Pra survei-Kelapa Sawit-CLEAN DRAFT.docxGLC
 
Draft perjanjian jual beli aset billingual clean
Draft perjanjian jual beli aset  billingual  cleanDraft perjanjian jual beli aset  billingual  clean
Draft perjanjian jual beli aset billingual cleanGLC
 
Perjanjian pinjam meminjam glc
Perjanjian pinjam meminjam  glcPerjanjian pinjam meminjam  glc
Perjanjian pinjam meminjam glcGLC
 
Perjanjian restrukturisasi hutang glc
Perjanjian restrukturisasi hutang  glcPerjanjian restrukturisasi hutang  glc
Perjanjian restrukturisasi hutang glcGLC
 
5b english poa-to_sell_shares-
5b english poa-to_sell_shares-5b english poa-to_sell_shares-
5b english poa-to_sell_shares-GLC
 
5a indonesian-poa to-sell_shares
5a indonesian-poa to-sell_shares5a indonesian-poa to-sell_shares
5a indonesian-poa to-sell_sharesGLC
 
4 notice instruction-final
4 notice instruction-final4 notice instruction-final
4 notice instruction-finalGLC
 
3 lampiran 2 consent-to_transfer-final
3 lampiran 2 consent-to_transfer-final3 lampiran 2 consent-to_transfer-final
3 lampiran 2 consent-to_transfer-finalGLC
 
2 notice acknowledgement-final
2 notice acknowledgement-final2 notice acknowledgement-final
2 notice acknowledgement-finalGLC
 
1 list of-pledged_shares_final
1 list of-pledged_shares_final1 list of-pledged_shares_final
1 list of-pledged_shares_finalGLC
 
Power of attorney to sell_shares
Power of attorney to sell_sharesPower of attorney to sell_shares
Power of attorney to sell_sharesGLC
 

More from GLC (20)

248889449-Contoh-Keputusan-Sirkuler-Pemegang-Saham.doc
248889449-Contoh-Keputusan-Sirkuler-Pemegang-Saham.doc248889449-Contoh-Keputusan-Sirkuler-Pemegang-Saham.doc
248889449-Contoh-Keputusan-Sirkuler-Pemegang-Saham.doc
 
Perjanjian-Pemberian-Cessie.doc
Perjanjian-Pemberian-Cessie.docPerjanjian-Pemberian-Cessie.doc
Perjanjian-Pemberian-Cessie.doc
 
236079122-Contoh-Format-Daftar-Pemegang-Saham.doc
236079122-Contoh-Format-Daftar-Pemegang-Saham.doc236079122-Contoh-Format-Daftar-Pemegang-Saham.doc
236079122-Contoh-Format-Daftar-Pemegang-Saham.doc
 
Draft_Subkontraktor_ CLEAN.DOCX
Draft_Subkontraktor_ CLEAN.DOCXDraft_Subkontraktor_ CLEAN.DOCX
Draft_Subkontraktor_ CLEAN.DOCX
 
TEMPLATE PERJANJIAN KERJASAMA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN LAYANAN APLIKASI DIG...
TEMPLATE PERJANJIAN KERJASAMA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN LAYANAN APLIKASI DIG...TEMPLATE PERJANJIAN KERJASAMA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN LAYANAN APLIKASI DIG...
TEMPLATE PERJANJIAN KERJASAMA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN LAYANAN APLIKASI DIG...
 
Draft_Perjanjian Jual Beli Batubara Terbaru.docx
Draft_Perjanjian Jual Beli Batubara Terbaru.docxDraft_Perjanjian Jual Beli Batubara Terbaru.docx
Draft_Perjanjian Jual Beli Batubara Terbaru.docx
 
Consultancy Agreement_Billingual-IndoEng.docx
Consultancy Agreement_Billingual-IndoEng.docxConsultancy Agreement_Billingual-IndoEng.docx
Consultancy Agreement_Billingual-IndoEng.docx
 
Pertamina_Sustainability_Report_2021.pdf
Pertamina_Sustainability_Report_2021.pdfPertamina_Sustainability_Report_2021.pdf
Pertamina_Sustainability_Report_2021.pdf
 
CONTRACT FOR SOIL INVESTIGATION_CLEAN DRAFT.docx
CONTRACT FOR SOIL INVESTIGATION_CLEAN DRAFT.docxCONTRACT FOR SOIL INVESTIGATION_CLEAN DRAFT.docx
CONTRACT FOR SOIL INVESTIGATION_CLEAN DRAFT.docx
 
SPK-Pra survei-Kelapa Sawit-CLEAN DRAFT.docx
SPK-Pra survei-Kelapa Sawit-CLEAN DRAFT.docxSPK-Pra survei-Kelapa Sawit-CLEAN DRAFT.docx
SPK-Pra survei-Kelapa Sawit-CLEAN DRAFT.docx
 
Draft perjanjian jual beli aset billingual clean
Draft perjanjian jual beli aset  billingual  cleanDraft perjanjian jual beli aset  billingual  clean
Draft perjanjian jual beli aset billingual clean
 
Perjanjian pinjam meminjam glc
Perjanjian pinjam meminjam  glcPerjanjian pinjam meminjam  glc
Perjanjian pinjam meminjam glc
 
Perjanjian restrukturisasi hutang glc
Perjanjian restrukturisasi hutang  glcPerjanjian restrukturisasi hutang  glc
Perjanjian restrukturisasi hutang glc
 
5b english poa-to_sell_shares-
5b english poa-to_sell_shares-5b english poa-to_sell_shares-
5b english poa-to_sell_shares-
 
5a indonesian-poa to-sell_shares
5a indonesian-poa to-sell_shares5a indonesian-poa to-sell_shares
5a indonesian-poa to-sell_shares
 
4 notice instruction-final
4 notice instruction-final4 notice instruction-final
4 notice instruction-final
 
3 lampiran 2 consent-to_transfer-final
3 lampiran 2 consent-to_transfer-final3 lampiran 2 consent-to_transfer-final
3 lampiran 2 consent-to_transfer-final
 
2 notice acknowledgement-final
2 notice acknowledgement-final2 notice acknowledgement-final
2 notice acknowledgement-final
 
1 list of-pledged_shares_final
1 list of-pledged_shares_final1 list of-pledged_shares_final
1 list of-pledged_shares_final
 
Power of attorney to sell_shares
Power of attorney to sell_sharesPower of attorney to sell_shares
Power of attorney to sell_shares
 

NOTA KESEPAHAMAN PENGAMBILALIHAN SAHAM-CLEAN DRAFT.docx

  • 1. 1 NOTA KESEPAHAMAN RENCANA PENGAMBILALIHAN SAHAM ANTARA PT. _________________________________ DAN PT. ______________ Nomor: __________________ Nota Kesepahaman Rencana Pengambilalihan Saham (selanjutnya disebut “NOTA KESEPAHAMAN”) ini dibuat, disepakati dan ditandatangani pada hari ini senin tanggal _______tahun ______ (_______), oleh dan antara : 1. PT. _________________________________, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, beralamat .................... ..............................................................................................................................., dalam hal ini diwakili oleh .................. selaku Direktur Utama oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. _________________________________ (untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”); 2. PT. ______________ sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di ...................................... ................................................., dalam hal ini diwakili oleh ............................. selaku Direktur Utama oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. ______________ (untuk selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”). Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai “PARA PIHAK” dan masing-masing disebut sebagai “PIHAK”. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: A. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perusahaan perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang industri pengolahan hasil hutan dan merupakan pemegang Izin Usaha Pengusahaan Hasil Hutan Kayu (selanjutnya disebut “IUPHHK”) yang berada di wilayah Kalimantan; B. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk membeli dan mengambilalih seluruh saham yang telah diterbitkan PIHAK KEDUA dan/atau telah ditempatkan dan/atau disetor oleh para pemegang saham dari PIHAK KEDUA. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan NOTA KESEPAHAMAN ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN NOTA KESEPAHAMAN 1. NOTA KESEPAHAMAN ini dimaksudkan sebagai bentuk kerangka dasar bagi PIHAK PERTAMA, atas rencana pengambilalihan seluruh saham yang telah diterbitkan PIHAK KEDUA dan/atau telah ditempatkan dan/atau disetor oleh para pemegang saham dari PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA (selanjutnya disebut “PENGAMBILALIHAN SAHAM”).
  • 2. 2 2. NOTA KESEPAHAMAN ini bertujuan sebagai persiapan awal atas rencana realisasi PENGAMBILALIHAN SAHAM sesuai dengan dan berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. PASAL 2 RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN 1. NOTA KESEPAHAMAN ini merupakan lanjutan dari pertemuan-pertemuan baik formal maupun informal sebelumnya yang dimaksudkan untuk membicarakan rencana PENGAMBILALIHAN SAHAM. 2. PENGAMBILALIHAN SAHAM akan dilakukan setelah dilakukannya Uji Tuntas Aspek Finansial (Financial Due Diligence) dan Uji Tuntas Aspek Hukum (Legal Due Diligence) atas aspek finansial dan aspek hukum dari PIHAK KEDUA. 3. Uji Tuntas Aspek Finansial (Financial Due Diligence) akan dilakukan oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dan setiap dan segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dan/atau sehubungan dan/atau terkait dengan pelaksanaan Uji Tuntas Aspek Finansial (Financial Due Diligence) termasuk namun tidak terbatas kepada biaya yang timbul dari penunjukan Akuntan Publik akan dan wajib menjadi tanggungan dan kewajiban dari PIHAK PERTAMA sepenuhnya. 4. Uji Tuntas Aspek Hukum (Legal Due Diligence) akan dilakukan oleh Advokat dan Konsultan Hukum yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dan setiap dan segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dan/atau sehubungan dan/atau terkait dengan pelaksanaan Uji Tuntas Aspek Hukum (Legal Due Diligence) termasuk namun tidak terbatas kepada biaya yang timbul dari penunjukan Advokat dan Konsultan Hukum akan dan wajib menjadi tanggungan dan kewajiban dari PIHAK PERTAMA sepenuhnya. PASAL 3 KEWAJIBAN PARA PIHAK 1. PIHAK PERTAMA dengan ini berkewajiban untuk: a. Membuat dan menyampaikan rencana PENGAMBILALIHAN SAHAM setelah harga PENGAMBILALIHAN SAHAM disetujui dan disepakati oleh PARA PIHAK dan para pemegang saham dari PIHAK KEDUA. b. Rencana PENGAMBILALIHAN SAHAM secara resmi akan disampaikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan para PEMEGANG SAHAM dari PIHAK KEDUA setelah PIHAK PERTAMA mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham PIHAK PERTAMA. c. Melakukan pemberitahuan minimal 3 (tiga) hari sebelumnya kepada PIHAK KEDUA sebelum melakukan kunjungan ke kantor PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan Uji Tuntas Aspek Finansial (Financial Due Diligence) dan Uji Tuntas Aspek Hukum (Legal Due Diligence). d. Menanggung setiap dan seluruh biaya-biaya yang timbul dan/atau mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Uji Tuntas Aspek Finansial (Financial Due Diligence) dan Uji Tuntas Aspek Hukum (Legal Due Diligence). e. Menanggung setiap dan seluruh biaya-biaya yang timbul dan/atau mungkin timbul sehubungan dengan dan/atau terkait dengan dan/atau sebagai akibat dari penunjukan
  • 3. 3 notaris dan/atau penandatanganan PPJB (apabila ada) dan/atau Akta Jual Beli (apabila ada), yang terkait dengan PENGAMBILALIHAN SAHAM. f. Melaksanakan NOTA KESEPAHAMAN ini dengan itikad baik. 2. PIHAK KEDUA dengan ini berkewajiban untuk: a. Menyediakan, menyiapkan dan memperlihatkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Uji Tuntas Aspek Finansial (Financial Due Diligence) dan Uji Tuntas Aspek Hukum (Legal Due Diligence) yang terkait dengan PENGAMBILALIHAN SAHAM untuk sebatas diperlihatkan asli dan/atau fotocopy- nya kepada PIHAK PERTAMA dan/atau Akuntan Publik yang ditunjuk PIHAK PERTAMA dan/atau Advokat dan Konsultan Hukum yang ditunjuk PIHAK PERTAMA. b. Mengijinkan PIHAK PERTAMA untuk dapat melakukan Uji Tuntas Aspek Finansial (Financial Due Diligence) dan Uji Tuntas Aspek Hukum (Legal Due Diligence) yang terkait dengan PENGAMBILALIHAN SAHAM yang dilaksanakan di kantor PIHAK KEDUA. c. Melaksanakan NOTA KESEPAHAMAN ini dengan itikad baik. PASAL 4 HARGA PENGAMBILALIHAN SAHAM Harga atas PENGAMBILALIHAN SAHAM akan disampaikan oleh PIHAK PERTAMA secara resmi kepada PIHAK KEDUA dan para pemegang saham dari PIHAK KEDUA setelah PARA PIHAK dan pemegang saham dari PIHAK KEDUA sepakat dan setuju dengan harga yang telah disepakati bersama termasuk namun tidak terbatas pada jadwal dan cara pembayaran. PASAL 5 JANGKA WAKTU 1. NOTA KESEPAHAMAN ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan akan berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal NOTA KESEPAHAMAN ini ditandatangani. 2. Apabila dalam hal PARA PIHAK telah mencapai kesepakatan terkait dengan harga PENGAMBILALIHAN SAHAM, maka PARA PIHAK selanjutnya dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal NOTA KESEPAHAMAN ini ditandatangani akan menyepakati dan menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) dan/atau Akta Jual Beli atas PENGAMBILALIHAN SAHAM yang dibuat dihadapan notaris yang akan ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA. 3. Setiap dan segala biaya yang timbul sehubungan dengan dan/atau terkait dengan dan/atau sebagai akibat dari penunjukan notaris dan/atau penandatanganan PPJB (apabila ada) dan/atau Akta Jual Beli (apabila ada), yang terkait dengan PENGAMBILALIHAN SAHAM, akan dan wajib menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA sepenuhnya. 4. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal NOTA KESEPAHAMAN ini ditandatangani, PARA PIHAK tidak membuat PPJB dan/atau perpanjangan dan/atau pembaharuan NOTA KESEPAHAMAN dan/atau perjanjian dan/atau kesepakatan lainnya yang dibuat secara tertulis yang terkait dengan NOTA
  • 4. 4 KESEPAHAMAN ini, maka NOTA KESEPAHAMAN ini akan secara otomatis berakhir sehingga oleh karena itu PARA PIHAK tidak akan memiliki kewajiban apapun lagi untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dan disepakati dalam NOTA KESEPAHAMAN ini. PASAL 6 INFORMASI RAHASIA 1. Setiap dan seluruh PIHAK berkewajiban untuk menjaga seluruh informasi, data, material, instruksi, komunikasi, baik yang diterima secara tertulis maupun secara lisan dari PIHAK yang memberikan dan/atau membuka informasi, data, material, instruksi, komunikasi tersebut, baik yang terkait dengan dan/atau sehubungan dengan dan/atau diperoleh sebagai akibat dan/atau untuk tujuan pembuatan dan/atau pelaksanaan NOTA KESEPAHAMAN dan/atau seluruh ketentuan dan persyaratan dari NOTA KESEPAHAMAN (selanjutnya disebut “INFORMASI RAHASIA”) ini sebagai informasi yang rahasia, kecuali apabila PIHAK penerima Informasi Rahasia diwajibkan untuk membuka INFORMASI RAHASIA sebagaimana tersebut berdasarkan ketentuan hukum, proses hukum, putusan, instruksi dan/atau perintah dari lembaga pengadilan dan/atau arbitrase dan/atau instansi pemerintah yang berwenang dan PARA PIHAK dengan ini sepakat: a. untuk menjaga dan mempergunakan INFORMASI RAHASIA hanya untuk keperluan serta maksud dan tujuan dari NOTA KESEPAHAMAN ini dan hanya sebagaimana diizinkan berdasarkan ketentuan NOTA KESEPAHAMAN ini; b. untuk membatasi akses dan pembukaan dari setiap dan seluruh INFORMASI RAHASIA hanya terbatas kepada karyawan, agen dan/atau pihak ketiga yang memerlukan INFORMASI RAHASIA tersebut yang juga telah menandatangani perjanjian kerahasiaan secara tertulis dalam rangka menjaga kerahasiaan dari INFORMASI RAHASIA; c. untuk menjaga kerahasiaan dari setiap dan seluruh INFORMASI RAHASIA selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya INFORMASI RAHASIA sebagaimana tersebut. 2. Tanpa mengurangi segala hak yang mungkin dimiliki PIHAK pemberi INFORMASI RAHASIA yang dirugikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk meminta dan/atau mendapatkan ganti kerugian, maka setiap dan seluruh pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ini yang dilakukan oleh PIHAK yang diberikan INFORMASI RAHASIA akan memberikan hak bagi PIHAK pemberi INFORMASI RAHASIA yang dirugikan untuk melakukan klaim, tuntutan dan/atau permintaan ganti rugi kepada PIHAK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ini. PASAL 7 HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN 1. NOTA KESEPAHAMAN ini dan segala akibat hukumnya tunduk dan berlaku Hukum Negara Republik Indonesia. 2. Apabila terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat atas penafsiran dan/atau pelaksanaan atas NOTA KESEPAHAMAN ini PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat terlebih dahulu.
  • 5. 5 3. Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat mencapai penyelesaian secara musyarawah mufakat atas perselisihan dan/atau perbedaan pendapat tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pertama kali dilaksanakannya pertemuan musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dan/atau perbedaan pendapat sebagaimana tersebut melalui arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan tunduk pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan BANI. Proses Arbitrase akan dilaksanakan di Jakarta, Indonesia. Proses persidangan Arbitrase akan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia, dihadapan 3 (tiga) orang Arbiter yang terdiri dari 1 (satu) Arbiter yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, 1 (satu) Arbiter yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA, dan 1 (satu) Arbiter yang sekaligus akan bertindak sebagai ketua Majelis Arbiter yang akan ditunjuk oleh 2 (dua) Arbiter yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sebelumnya. Putusan Arbitrase bersifat final dan mengikat PARA PIHAK dan tidak ada upaya hukum lain dalam bentuk apapun yang dapat dilakukan PARA PIHAK untuk membantah dan/atau tidak melaksanakan Putusan Arbitrase tersebut. Untuk menghindari keragu-raguan, PARA PIHAK dengan ini mengesampingkan seluruh hak yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengajukan perbedaan pendapat dan/atau perselisihan sebagaimana tersebut di pengadilan. PASAL 8 LAIN-LAIN 1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam NOTA KESEPAHAMAN ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum atau amandemen yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari NOTA KESEPAHAMAN ini. 2. PARA PIHAK sepakat bahwa selain dari ketentuan Pasal 2 ayat 3 dan 4, Pasal 5 ayat 3, Pasal 6 tentang Informasi Rahasia, Pasal 7 tentang Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan, dan Pasal 8 ayat 2, maka tidak ada satu ketentuan pun di dalam NOTA KESEPAHAMAN ini yang mengikat dan/atau dimaksudkan untuk mengikat secara hukum dan/atau menunjukkan kewajiban hukum dari PARA PIHAK dan NOTA KESEPAHAMAN ini ditandatangani hanya untuk maksud membantu PARA PIHAK untuk menegaskan kesepahaman di antara mereka. Demikian NOTA KESEPAHAMAN ini dibuat di Jakarta pada tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK. PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PT ___________________ PT. ________________ ___________________ __________________ Direktur Utama Direktur Utama