Perjanjian Pre-Audit Kesiapan Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pada IUPHHK-HA. (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))

1. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Halaman 1 dari 4
SURAT PERJANJIAN KERJA
SPK Nomor : ………………………………
Jenis Pekerjaan : Pre-Audit Kesiapan Sertifikasi Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pada IUPHHK-
HA PT. ______________ Di Provinsi ________
Surat Perjanjian Kerja (“Perjanjian”) ini dibuat pada hari ini, .......... tanggal ..........., bulan
................., tahun dua ribu ................. (Tgl-Bln-Thn), oleh dan antara:
1. PT. ______________, sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk
berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di ..................,
beralamat di ................................................................................................., dalam hal ini
diwakili oleh ............................., dalam jabatannya selaku Direktur, oleh dan karenanya
sah bertindak untuk dan atas nama PT. ______________ (selanjutnya disebut sebagai
“Pihak Pertama”); dan
2. .............., Koordinator Tim Pre-Audit yang beralamat di
....................................................................................., dalam hal ini mewakili Tim Pre-
Audit, oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Tim Pre-Audit
(selanjutnya disebut sebagai “Pihak Kedua”).
Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai
“Para Pihak” dan secara sendiri – sendiri disebut sebagai “Pihak”.
Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
A. Bahwa Pihak Pertama adalah suatu perseroan terbatas yang berusaha di bidang usaha
pengelolaan Hutan Alam dan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu –
Hutan Alam (IUPHHK-HA) sesuai SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor :
_____, tanggal ______ seluas ± _____ Ha (kurang lebih _________ Hektar) yang
berlokasi di ....................................................... (”Areal Kerja”);
B. Pihak Kedua adalah Koordinator Tim Pre Audit yang bertanggungjawab terhadap
proses pelaksanaan Pre Audit.
C. Bahwa Pihak Pertama bermaksud untuk menggunakan jasa Pihak Kedua untuk
melakukan Pre-Assessment Verifikasi Legalitas Kayu Pihak Pertama untuk
mempersiapkan Main Assessment Verifikasi Legalitas Kayu.
Pasal 1
Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan dari Perjanjian ini adalah Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk
melakukan pekerjaan Pre-Audit Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari di
Areal Kerja Pihak Pertama dengan mengacu pada Standar dan Pedoman Verifikasi Legalitas
Kayu yaitu berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-

2. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Halaman 2 dari 4
BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu beserta
perubahannya dari waktu ke waktu (apabila ada).
Pasal 2
Lingkup Pekerjaan
Lingkup pekerjaan dalam Perjanjian ini adalah meliputi pekerjaan Pre-Audit Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari di Areal Kerja Pihak Pertama termasuk namun
tidak terbatas kepada Internal Audit, Pemenuhan CAR sampai Evaluasi dan Monitoring.
Pasal 3
Biaya Jasa dan Cara Pembayaran
1. Para Pihak setuju bahwa Pihak Pertama akan membayar kepada Pihak Kedua biaya jasa
untuk melaksanakan pekerjaan Pre-Audit Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari sebesar Rp. ______,- (________ Rupiah) belum termasuk PPN
10% (“Biaya Jasa”).
2. Pembayaran Biaya Jasa dilakukan menurut tahapan kemajuan pekerjaan dengan
ketentuan sebagai berikut :
(1) Tahap I : Sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Biaya Jasa yaitu
sebesar Rp. _______,- (________ Rupiah) dibayarkan
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kedua belah
pihak menandatangani Perjanjian ini dan tim siap berangkat ke
lapangan.
(2) Tahap II : Sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Biaya Jasa yaitu
sebesar Rp. ______,- (_______Rupiah) dibayarkan selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pihak Kedua
menyerahkan Laporan Hasil Pre Audit kepada Pihak Pertama.
3. Para Pihak sepakat bahwa pembayaran Biaya Jasa oleh Pihak Pertama kepada Pihak
Kedua akan dilakukan dengan cara transfer ke rekening Pihak Kedua yaitu sebagai
berikut:
Bank : ........................
Cabang : ........................
No. Rekening : ........................
Atas Nama : ........................
4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi beban tanggung jawab Pihak Pertama,
sementara Pajak Penghasilan (PPh) menjadi beban tanggung jawab Pihak Kedua dan
dapat langsung dipotong otomatis oleh Pihak Pertama dalam pembayaran Biaya Jasa.

3. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Halaman 3 dari 4
Pasal 4
Jangka Waktu Perjanjian
Para Pihak sepakat bahwa jangka waktu Perjanjian ini berlaku selama ____(___) bulan
terhitung sejak tanggal ditandantanganinya Perjanjian ini oleh Para Pihak (“Jangka Waktu
Perjanjian”).
Pasal 5
Hak Dan Kewajiban Pihak Pertama
1. Pihak Pertama dalam Perjanjian ini, berkewajiban dan bertanggungjawab untuk
menyediakan data/dokumen dan memberikan informasi/keterangan yang diperlukan
dalam rangka Pre-Audit Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari kepada
Pihak Kedua, dan Pihak Pertama bertanggung jawab penuh atas kebenaran setiap
data/dokumen dan informasi/keterangan yang dibuatnya atau diberikan kepada Pihak
Kedua;
2. Membayar Biaya Jasa yang diberikan kepada Pihak Kedua sesuai jadwal pembayaran
yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.
3. Pihak Pertama dalam Perjanjian ini, berhak untuk:
3.1. meminta Pihak Kedua melakukan semua tahapan pekerjaan Pre-Audit Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sesuai dengan ketentuan dan jangka
waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian ini;
3.2. memperoleh Laporan Hasil Pre-Audit yang telah dilakukan Pihak Kedua dalam
jangka waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian ini;
3.3. memberikan klarifikasi kepada Pihak Kedua atas Laporan Hasil Pre-Audit yang
dibuat dan disampaikan oleh Pihak Kedua; dan
3.4. meminta Pihak Kedua untuk membuat koreksi hasil pekerjaan (apabila ada).
Pasal 6
Hak Dan Kewajiban Pihak Kedua
1. Pihak Kedua dalam Perjanjian ini, berkewajiban dan bertanggungjawab secara penuh
untuk:
1.1. melakukan Pre-Audit Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
sesuai dengan ketentuan dan jangka waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian
ini;
1.2. menyediakan personil Tim Pre-Audit yang berpengalaman sesuai kebutuhan
dalam melakukan Pre-Audit Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari;
1.3. membuat dan memberikan Laporan hasil Pre-Audit;.
1.4. mengatur kelangsungan/kelancaran pelaksanaan tahapan kegiatan Pre-Audit di
lapangan oleh personil Tim Pre-Audit Pihak Kedua;
1.5. menjaga kerahasiaan semua data/dokumen dan informasi/keterangan Pihak
Pertama serta hasil pelaksanaan kegiatan jasa, terkecuali telah memperoleh izin
tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama; dan

4. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Halaman 4 dari 4
1.6. memberikan koreksi terhadap pekerjaan apabila diperlukan dan diminta oleh
Pihak Pertama (apabila ada).
2. Pihak Kedua dalam Perjanjian ini berhak untuk memperoleh data/dokumen,
informasi/keterangan yang diperlukan untuk proses Pre-Audit dari Pihak Pertama, dan
Pihak Pertama bertanggungjawab penuh atas kebenaran setiap data/dokumen dan
informasi/ keterangan yang dibuatnya atau diberikan kepada Pihak Kedua.
3. Mempertanggung jawabkan hasil Pre-Audit kepada Pihak Pertama.
Pasal 7
Force Majeure
1. Yang disebut Force Majeure adalah peristiwa-peristiwa/kejadian-kejadian yang terjadi
di luar kemampuan Para Pihak, yang dapat mengakibatkan tertunda/terhentinya
pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, antara lain bencana alam (banjir,
gempa bumi, angin topan), kebakaran, pemogokan, wabah/epidemi, keputusan
pemerintah dan/atau kebijakan pejabat pemerintah yang fundamental mempengaruhi
pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Apabila terjadi Force Majeure, Pihak yang terkena Force Majeure dalam waktu 3x24
(tiga kali dua puluh empat) jam setelah terjadinya keadaan tersebut wajib
memberitahukannya kepada Pihak lainnya. Apabila dalam jangka waktu tersebut Pihak
yang terkena Force Majeure tidak memberikan laporan kepada Pihak lainnya, maka
dianggap tidak terjadi keadaan Force Majeure dan Pihak tersebut wajib melaksanakan
Perjanjian ini sesuai dengan Jangka Waktu Perjanjian.
3. Selama terjadi Force Majeure tersebut, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban-
kewajiban yang dibebankan kepada masing-masing Pihak.
4. Dalam hal Force Majeure berlangsung selama 14 (empat belas) hari kalender berturut-
turut, maka Pihak yang tidak terkena Force Majeure mempunyai hak untuk dapat
mengakhiri Perjanjian ini dengan terlebih dahulu mengadakan pembebasan dan
penyelesaian atas kewajiban Para Pihak yang masih tertunggak sampai dengan tanggal
diakhirinya Perjanjian ini.
Pasal 8
Hukum Yang Berlaku Dan Penyelesaian Perselisihan
1. Perjanjian ini tunduk dan berlaku hukum Negara Republik Indonesia.
2. Apabila dalam masa berlakunya Perjanjian ini terjadi perselisihan sebagai akibat dari
Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan
tersebut dengan jalan musyawarah mufakat.
3. Apabila dengan cara musyawarah sebagaimana ayat 2 tersebut di atas tidak tercapai
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal musyawarah pertama
diadakan oleh Para Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala
perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

5. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Halaman 5 dari 4
Pasal 9
Pengakhiran Perjanjian
1. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini hanya dapat berakhir atau diakhiri karena hal-
hal sebagai berikut:
a. Berakhir secara otomatis dengan sendirinya apabila Jangka Waktu Perjanjian telah
berakhir; atau
b. Diakhiri secara sepihak oleh Pihak yang tidak terkena Force Majeure
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat 4 Perjanjian ini; atau
c. Diakhiri secara sepihak oleh Pihak Pertama melalui suatu pemberitahuan secara
tertulis dalam hal menurut penilaian Pihak Pertama, Pihak Kedua tidak dapat
melaksanakan sebagian dan/atau seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
atau
d. Diakhiri secara sepihak oleh Pihak Kedua dalam hal Pihak Pertama tidak
melakukan pembayaran Biaya Jasa sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini; atau
e. Diakhiri atas dasar kesepakatan tertulis dari Para Pihak.
2. Dalam hal pengakhiran Perjanjian yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 9
ayat 1 huruf b atau c atau d atau e di atas, maka hal tersebut tidak serta merta
menghilangkan kewajiban-kewajiban Para Pihak yang masih terhutang kepada Pihak
lainnya sebelum dilakukannya pengakhiran Perjanjian ini dan seluruh resiko serta
kewajiban selanjutnya dari Para Pihak yang timbul bukan berdasarkan Perjanjian ini
akan ditanggung oleh masing-masing Pihak.
3. Untuk pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk mengenyampingkan
keberlakuan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam
hal diperlukannya keputusan hakim atau pengadilan sehubungan dengan pengakhiran
perjanjian.
Pasal 10
Kerahasiaan
1. Semua data dan informasi yang diperoleh dari Pihak Pertama, tidak dibenarkan untuk
disebarluaskan oleh Pihak Kedua kepada pihak manapun tanpa izin tertulis terlebih
dahulu dari Pihak Pertama.
2. Pihak Kedua bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat hukum yang timbul dari
tindakan-tindakan Pihak Kedua dan/atau personil/timnya yang membocorkan informasi
rahasia dan bersedia untuk mengganti segala kerugian yang dialami oleh Pihak Pertama
sehubungan dengan pembocoran informasi rahasia tersebut.
Pasal 11
Lain-Lain
1. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian atas
dasar pemufakatan kedua belah pihak dan akan dituangkan dalam bentuk addendum yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

6. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Halaman 6 dari 4
2. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing dibubuhi materai
secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak guna dipatuhi
sepenuhnya dengan itikad serta jiwa kerjasama yang baik.
4. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
5. Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi batal, tidak
berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, baik seluruhnya atau sebagian
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan suatu
penetapan dan/atau keputusan pengadilan dan/atau lembaga arbitrase dan/atau instansi
yang berwenang, hal itu tidak akan mempengaruhi keabsahan atau berlakunya ketentuan-
ketentuan lain dari Perjanjian ini. Para Pihak akan dan berkewajiban, dalam setiap
kejadian semacam itu, membuat suatu dokumen tambahan sebagaimana diperlukan untuk
dapat memberlakukan dan/atau menggantikan ketentuan-ketentuan yang menjadi batal,
tidak sah atau tidak berlaku tersebut.
6. Semua lampiran, tambahan, perubahan, amandemen dan/atau addendum atas Perjanjian
ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
7. Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian di antara Para Pihak berkenaan dengan
materi yang diperjanjikan, serta menghapuskan dan membatalkan kesepakatan dan/atau
perjanjian apapun baik secara lisan dan/atau tertulis yang dibuat sebelumnya oleh Para
Pihak berkenaan dengan materi yang diperjanjikan.
Demikian Perjanjian ini ditandangani oleh Para Pihak pada tanggal sebagaimana tersebut di
atas.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
PT. ______________ ____________________
____________________________ ______________________
Nama: ....................................... Nama: .............................
Jabatan: Direktur Jabatan: Koordinator Tim