SlideShare a Scribd company logo

Perubahan Juknis dari 0014 ke 0010.pptx

•Download as PPTX, PDF•
•
H
HendrieHaryanto

Perubahan peraturan pengadaan PT PLN

Education
1 of 95
PT PLN (Persero) Jakarta, 19 Desember 2016
1. Perubahan ini mencabut Juknis Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Edaran Direksi Nomor: 0014.E/DIR/2014 tanggal 09 Desember 2014, selanjutnya mengganti dengan Juknis Pengadaan Barang/Jasa melalui Edaran Direksi Nomor : 0010.E/DIR/2016 tanggal 24 Nopember 2016. 2. Sedangkan Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud di dalam Keputusan Direksi No. 0620.K/DIR/2013 tanggal 03 Oktober 2013 yang telah dirubah menjadi Peraturan Direksi No. 0527.K/DIR/2014 tanggal 31 Oktober 2014, tetap berlaku, tidak berubah. 3. Tujuan dilakukan penggantian Juknis pengadaan barang/jasa a.l.: - Agar ketentuan yang mengatur tentang pengadaan tidak menjadi hambatan bagi penyelenggara pengadaan barang/jasa APLN - Memberi peluang kepada Pengguna Barang/Jasa dalam menerapkan professional judgement terkait dengan pengambilan kebijakan/keputusan dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa APLN
1. Mempertegas redaksional pada ketentuan-ketentuan yang multi tafsir / ambigu, 2. Menambah / mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Juknis pengadaan Barang/Jasa untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, a.l.: 1) Pendelegasian wewenang pengesahan Dokumen PQ, RKS / Dokumen Lelang dan HPS oleh KDIV/KSAT terkait 2) Shortlist dimasukkan sebagai salah satu metode untuk Pelelangan Terbatas selain menggunakan DPT. Shortlist harus mendapat persetujuan (penetapan) Direksi / Komite Direktur / Direktur terkait. 3) Pengaturan pengadaan Alih Daya, 4) Pengaturan pengadaan IPP termasuk Jaminan pengadaan dan penandatanganan dokumen pengadaan IPP, 5) Merevisi ketentuan pengadaan BBM, Gas Bumi/gas lainnya, 6) Merevisi ketentuan pengadaan asuransi. 3. Menambahkan matrik kewenangan proses pengadaan IPP. 4. Ketentuan Pengadaan Batubara diatur secara terpisah.
KEPPRES 18/1996 PP 12/1998 SK No.100/2004 SK No.200/2004 SK No.118/2004 PP 45/2005 SE Meneg BUMN No.S.298/S.MBU/2007, Tgl.25 Juni 2007 SK No. 80/2008 PEDOMAN UMUM PBJ Meneg BUMN No.05/MBU/2008, 03 Sept 2008 SK No.305/2010 SK Dir No. 038/1998 SK Dir No. 075/1998 SK Dir No. 138/2002 SK No.065 .A/2009 SK No.0282/2009 SK No.0304/2009 KEPPRES 80/2003 PERPRES 54/2010 + + + 1.SK.No. 608 /2010 2.SK.No. 066 /2011 3.SK No. 1059/2011 4.SK No. 1360/2011 5.SK No. 053/2012 6.SK No. 186/2012 7.SK No. 250/2012 8 SK No. 499/2012 9 SK No. 270/2013 4 SK No.: 0620/2013 SE No.: 0003/2014 SK No.: 0527/2014 SE No.: 0014/2014 SE No.: 0010/2016 JICA, ADB, Wold Bank
BAB I Ketentuan Umum BAB II Organisasi Pengadaan Barang/Jasa BAB III Daftar Penyedia Barang/Jasa Terseleksi (DPT) BAB IV Proses Pengadaan Barang/Jasa BAB V Pengadaan Khusus BAB VII Manajemen Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak BAB VIII Pengadaan Barang/Jasa Melalui Media Elektronik PLN BAB IX Pengendalian dan Pengawasan BAB VI Pendayagunaan Produksi Dalam negeri
1.1 Maksud dan Tujuan 1.2 Ruang Lingkup 1.3 Pengertian 1.4 Prinsip Dasar 1.5 Kebijakan Umum Pengadaan Barang/Jasa 1.6 Etika Pengadaan 1.7 Bantuan Hukum, Reward dan Punishment 1.8 Pakta Integritas 1.9 Izin Prinsip Direksi
1.3.4 Asuransi Pembangunan Proyek adalah asuransi yang menjamin segala macam risiko kerugian yang mungkin timbul di lingkungan proyek pembangunan selama masa pelaksanaan pembangunan. 1.3.4 Asuransi Pembangunan Proyek adalah asuransi yang menjamin atau memproteksi risiko kerugian yang mungkin timbul di lingkungan proyek pembangunan selama masa pelaksanaan pembangunan. 1.3.5 Asuransi Masa Operasi adalah asuransi yang menjamin segala macam risiko kerugian yang mungkin timbul atas harta benda atau aset milik perusahaan pada masa operasi dan dimulai sejak proyek diserahterimakan Taking Over Certificate (TOC) atau proyek dioperasikan secara komersial. 1.3.5 Asuransi Masa Operasi adalah asuransi yang menjamin atau memproteksi risiko kerugian yang mungkin timbul atas harta benda atau aset milik perusahaan pada masa operasi dan dimulai sejak proyek Commercial Operation Date (COD) atau proyek dioperasikan secara komersial. menjadi menjadi 1.3 Pengertian
1.3.7 Berita Acara Penyerahan Akhir/Final Acceptance Certificate (FAC) yaitu berita acara yang dibuat untuk menyatakan bahwa pekerjaan yang diperjanjikan telah selesai dilaksanakan dan setelahnya tidak ada lagi keterikatan pihak satu dengan lainnya kecuali ketentuan garansi barang/jasa yang lazim di pasaran. TAMBAHAN 1.3.10 Commercial Operating Date (COD) adalah tanggal yang telah disepakati oleh para pihak untuk mulai beroperasinya Aset Operasional secara komersial. 1.3.42 Leader Consortium/Pemimpin Konsorsium/ Penanggung Utama Jasa Asuransi adalah perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh PLN melalui mekanisme pengadaan yang akan mewakili dan bersama-sama PLN melaksanakan seleksi International Re-insurance Broker, serta menjadi pemimpin diantara Member Consortium dalampenempatan risiko yang akan diasuransikan melalui mekanisme yang telah ditentukan. 1.3.11 Consortium’s Leader Jasa Asuransi Aset Operasional adalah perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh PLN melalui mekanisme pengadaan yang mewakili dan bersama-sama PLN telah berhasil melaksanakan seleksi International Re-insurance Broker yang mendapatkan backup Re-insurance Company, serta menjadi pemimpin diantara Consortium’s Member dalam penempatan risiko yang akan diasuransikan melalui mekanisme yang telah ditentukan. menjadi 1.3 Pengertian
1.3.43 Member Consortium/Anggota Konsorsium/Penanggung Peserta Jasa Asuransi adalah perusahaan asuransi yang telah dinyatakan lulus sebagai anggota konsorsium dan diikutsertakan dalam penutupan asuransi di PLN. 1.3.12 Consortium’s Member Jasa Asuransi Aset Operasional adalah perusahaan asuransi yang telah dinyatakan lulus sebagai anggota konsorsium dan diikutsertakan dalam penutupan asuransi di PLN. 1.3.9 Daftar Penyedia Terseleksi yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar Penyedia Barang/Jasa yang lulus penilaian kualifikasi yang dimutakhirkan secara periodik berdasarkan kinerja Penyedia Barang/Jasa. 1.3.13 Daftar Penyedia Terseleksi yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar Penyedia Barang/Jasa yang dinyatakan lulus oleh PLN melalui mekanisme penilaian kualifikasi, ditetapkan dan disahkan oleh Pengguna Barang/Jasa dan dimutakhirkan secara periodik. 1.3.11 Direksi adalah organ PLN yang terdiri dari anggota Direksi yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan PLN untuk kepentingan, tujuan dan mewakili kepentingan PLN. 1.3.15 Direksi adalah organ PLN yang terdiri dari anggota Direksi/Direktur yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan PLN untuk kepentingan, tujuan dan mewakili kepentingan PLN. menjadi menjadi menjadi 1.3 Pengertian
1.7.3 Pengguna Barang/Jasa, Wakil Pengguna Barang/Jasa, Pejabat Perencana Pengadaan, Pejabat Pelaksana Pengadaan, Value for Money Committee dan pihak lain di PLN yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa yang tidak sesuai dengan Prinsip Dasar Pengadaan, Etika Pengadaan dan Prosedur yang berlaku, maka akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Disiplin Pegawai PLN yang berlaku. 1.7.3 Pengguna Barang/Jasa, Wakil Pengguna Barang/Jasa, Pejabat Perencana Pengadaan, Pejabat Pelaksana Pengadaan, Value for Money Committee dan pihak lain di PLN yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa yang tidak sesuai dengan Prinsip Dasar Pengadaan, Etika Pengadaan dan Prosedur yang berlaku, maka akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Disiplin Pegawai PLN dan/atau sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. menjadi 1.7 Bantuan Hukum, Reward dan Punishment
1.8.1 Pengguna Barang/Jasa, Wakil Pengguna Barang/Jasa, Pejabat Perencana Pengadaan, Pejabat Pelaksana Pengadaan, Value for Money Committee dan pihak lain di PLN yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa wajib menandatangani Pakta Integritas. 1.8.1 Pengguna Barang/Jasa, Wakil Pengguna Barang/Jasa, Pejabat Perencana Pengadaan, Pejabat Pelaksana Pengadaan, Value for Money Committee dan pihak lain di PLN yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa wajib menandatangani Pakta Integritas. Untuk Direksi dan Pejabat Struktural yang pada saat diangkat dalam jabatan struktural tersebut telah menandatangani Pakta Integritas untuk menjalankan fungsi jabatannya maka Pejabat Struktural tersebut tidak perlu menandatangani Pakta Integritas terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa menjadi 1.8.2 Calon Penyedia Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa wajib menanda - tangani Pakta Integritas. 1.8.2 Calon Penyedia Barang/Jasa wajib menandatangani Pakta Integritas. menjadi 1.8 Pakta Integritas
ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA 2.1 Pengguna Barang/Jasa 2.2 Wakil Pengguna Barang/Jasa 2.3 Pejabat Perencana Pengadaan 2.4 Pejabat Pelaksana Pengadaan 2.5 Value for Money Committee 2.6 Procurement Agent
2.1.3 Pengguna Barang/Jasa memiliki kewenangan menugaskan Direktorat/ Divisi/Bagian yang terkait dengan proses pengadaan untuk melakukan proses Pengadaan Barang/Jasa DIHAPUS 2.1.63 Menetapkan dan / atau mengesahkan: a. Dokumen Rencana Pengadaan. b. Dokumen Kualifikasi. c. Spesifikasi Teknis atau Kerangka Acuan Kerja (KAK). d. Dokumen Pelelangan / RKS. e. HPS. Pemenang Penyedia Barang/Jasa. 2.1.53 Menetapkan dan mengesahkan: Dokumen Rencana Pengadaan : a. Dokumen Rencana Pengadaan. b. Dokumen Kualifikasi. c. Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) d. Dokumen Pelelangan/RKS. e. HPS. f. Pemenang Penyedia Barang/Jasa. menjadi 2.1 Pengguna Barang/Jasa
2.1 Pengguna Barang/Jasa 2.1.5.4 Khusus untuk proses pengadaan di Kantor Pusat pengesahan Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2.1.5.3 yang merupakan kewenangan Direksi sebagai Pengguna Barang/Jasa dapat ditetapkan dan disahkan sebagai berikut: a. Dokumen Rencana Pengadaan oleh Direksi/Direktur terkait. b. Dokumen Kualifikasi oleh Kepala Satuan/Kepala Divisi yang menangani Perencanaan Pengadaan. c. Daftar Penyedia Terseleksi oleh Kepala Satuan/Kepala Divisi yang menangani tentang penyusunan DPT. d. Dokumen Pelelangan/RKS oleh Kepala Satuan/Kepala Divisi yang membawahi Pejabat Perencana Pengadaan dan Kepala Satuan/Kepala Divisi pada Direktorat terkait. e. Addendum Dokumen Pelelangan/RKS oleh Kepala Satuan/Kepala Divisi yang membawahi Pejabat Pelaksana Pengadaan dan Kepala Satuan/Kepala Divisi yang membawahi Pejabat Perencana Pengadaan. f. HPS oleh Kepala Satuan/Kepala Divisi yang menangani Pelaksanaan Pengadaan dan Kepala Satuan/Kepala Divisi pada Direktorat terkait. g. Pemenang Penyedia Barang/Jasa oleh Direksi/Direktur/ Kepala Satuan/Kepala Divisi berdasarkan batasan kewenangan. TAMBAHAN
2.1 Pengguna Barang/Jasa 2.1.6.7 Menandatangani Perjanjian /Kontrak sesuai dengan ketentuan Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan di Lingkungan PLN yang berlaku. 2.1.5.7 Menandatangani Perjanjian/ Kontrak dan perubahannya (bila ada) sesuai dengan ketentuan Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan di Lingkungan PLN yang berlaku. 2.1.5.11 Mempertanggungjawabkan segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan yang dilaksanakan. TAMBAHAN
2.3 Pejabat Perencana Pengadaan 2.3.2 Fungsi Perencanaan Pengadaan di Kantor Pusat dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Direksi, sedangkan di Unit Induk/Unit Penunjang ditunjuk oleh General Manager/Kepala. 2.3.2 Fungsi Perencanaan Pengadaan di Kantor Pusat dilaksanakan oleh Pejabat Struktural yang ditunjuk oleh Direksi, sedangkan di Unit Induk ditunjuk oleh General Manager. 2.3.8 Atasan Langsung Pejabat Perencana Pengadaan wajib memastikan proses perencanaan pengadaan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tersedianya dokumen terkait termasuk melakukan koordinasi dengan Pengguna Barang/Jasa, Value for Money Commiittee dan/atau pejabat lainnya yang terkait dengan perencanaan pengadaan TAMBAHAN
2.4.2 Fungsi Pelaksanaan Pengadaan di Kantor Pusat dilaksanakan oleh Pejabat Struktural yang ditunjuk oleh Direksi, sedangkan di Unit Induk ditunjuk oleh General Manager. 2.4.7 Atasan Langsung Pejabat Pelaksana Pengadaan wajib memastikan proses pengadaan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tersedianya dokumen terkait termasuk melakukan koordinasi dengan Pengguna Barang/Jasa, Value for Money Committee dan/atau pejabat lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan. TAMBAHAN 2.4 Pejabat Pelaksana Pengadaan
2.5.3.2 Di Unit Induk Komite Manajer atau melalui Rapat Pimpinan. Dalam hal Pengguna Barang/Jasa melimpahkan kewenangannya kepada Unit Pelaksana dibawahnya, fungsi Value for Money Committee tetap di Kantor Induk. 2.5 Value for Money Committee TAMBAHAN 2.5.5 Proses Pengadaan Barang/Jasa yang harus melalui review dan rekomendasi Value for Money Committee adalah Pengadaan Barang/Jasa yang masuk kategori kebutuhan Critical/Bottleneck/Strategis dan kategori kebutuhan Leverage yang nilai pengadaannya menjadi kewenangan Direksi/GM/Kepala, sesuai Supply Positioning Matrix. 2.5.5 Proses Pengadaan Barang/Jasa yang harus melalui review dan rekomendasi Value for Money Committee adalah Pengadaan Barang/Jasa yang masuk kategori kebutuhan Critical/Bottleneck, Strategis dan Leverage (tidak termasuk kategori kebutuhan Rutin) sesuai Supply Positioning Matrix. menjadi
19 RKAP ANALISIS PASAR ANALISIS KEBUTUHAN DOKUMEN PELELANGAN / RKS MEMILIH PENYEDIA BARANG/JASA  PELELANGAN TERBATAS  PELELANGAN TERBUKA  PENGECUALIAN HPE DPT ANALISIS DOKUMEN RENCANA PENGADAAN HPS KLARIFIKASI NEGOSIASI USULAN PEMENANG A A B B Penetapan Pemenang Pengumuman Pemenang Penunjukan Pemenang CDA Kontrak Ulang / Gagal Keterangan Rekomendasi VFM Persetujuan KDIV Dilaporkan ke KDIV Di PT PLN (Persero) Kantor Pusat
20 RKAP ANALISIS PASAR ANALISIS KEBUTUHAN DOKUMEN PELELANGAN / RKS MEMILIH PENYEDIA BARANG/JASA  PELELANGAN TERBATAS  PELELANGAN TERBUKA  PENGECUALIAN HPE DPT ANALISIS DOKUMEN RENCANA PENGADAAN HPS KLARIFIKASI NEGOSIASI USULAN PEMENANG A A B B Penetapan Pemenang Pengumuman Pemenang Penunjukan Pemenang CDA Kontrak Ulang / Gagal Keterangan Rekomendasi VFM Persetujuan GM / Manajer Dilaporkan ke GM / Manajer Di PT PLN (Persero) Kantor Induk
21 KANTOR PUSAT / UNIT INDUK / UNIT PENUNJANG Riset pasar Analisis kebutuhan Memilih Metode dan Strategi pengadaan Rekomendasi VFM Menyusun draft Rencana Pengadaan Penetapan Dokumen Rencana Pengadaan RKAP
DAFTAR PENYEDIA BARANG/JASA TERSELEKSI (DPT) 3.1 Maksud dan Tujuan Pengunaan DPT 3.2 Tugas dan Tanggung jawab Penyusunan DPT 3.3 Metoda Penyusunan DPT 3.4 Sifat dan Jenis DPT 3.5 Pengelolaan DPT 3.6 Dokumen Kualifikasi 3.7 Persyaratan Kualifikasi 3.8 Pelaksanaan Kualifikasi 3.9 Kondisi Belum tersedia DPT
23 Pengumuman Penilaian Kualifikasi Pendaftarandan Pengambilan Dokumen Kualifikasi Penyerahan Dokumen Aplikasi Kualifikasi Bantuan Wakil Pengguna ikut melakukan evaluasi Atasan Langsung meneruskan ke VFM Comm VFM Comm memberikan Rekomendasi Sanggah Pengumuman Hasil Evaluasi Kualitas Masa Sanggah Menjawab Sanggah Menyusun Hasil Final Evaluasi Kualifikasi Melaporkan hasil final ke Pengguna Pengguna Mengesahkan DPT y N N y Menyusun Hasil Evaluasi berdasar Rekom VFM Evaluasi Dokumen Aplikasi Kualifikasi
3.2 Tugas dan Tanggung jawab Penyusunan DPT 3.2 Penyusunan DPT menjadi tugas dan tanggung jawab Pejabat Perencana Pengadaan dan disahkan oleh Pengguna Barang/Jasa. 3.2 Penyusunan DPT menjadi tugas dan tanggung jawab Pejabat Perencana Pengadaan, ditetapkan dan disahkan oleh Pengguna Barang/Jasa. 3.4.1 DPT Lokal dibuat oleh Pejabat Perencana Pengadaan di Unit Induk/Unit Penunjang untuk dipergunakan dalam proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa setempat 3.4.1 DPT Lokal dibuat oleh Pejabat Perencana Pengadaan di Unit Induk atau Pejabat Perencanaan di Kantor Pusat, untuk dipergunakan dalam proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa setempat. menjadi menjadi 3.4 Sifat dan Jenis DPT
3.5 Pengelolaan DPT 3.5.7 PLN mengakui daftar hitam (black list) dari lembaga yang mempunyai keterkaitan dengan bisnis PLN, atau perusahaan yang sejenis dengan usaha PLN, atau mempunyai kesamaan kepentingan dengan bisnis PLN. 3.5.7 PLN dapat mengakui daftar hitam (black list) dari lembaga yang mempunyai keterkaitan dengan bisnis PLN, atau perusahaan yang sejenis dengan usaha PLN, atau mempunyai kesamaan kepentingan dengan bisnis PLN. menjadi 3.5.3 DPT harus dilakukan pemuktahiran secara berkala dan terus menerus antara lain berupa penambahan/penguranganCalon Penyedia Barang/Jasa dalam daftar DPT, pemuktahiran data dan kinerja Calon Penyedia Barang/Jasa yang sudah terdaftar dalam DPT. 3.5.3 DPT harus dilakukan pemuktahiran secara berkala dan terus menerus antara lain berupa penambahan/pengurangan Calon Penyedia Barang/Jasa dalam daftar DPT, pemuktahiran data dan/atau kinerja Calon Penyedia Barang/Jasa yang sudah terdaftar dalam DPT. Penambahan DPT dapat dilakukan apabila ada pendaftar baru yang dinyatakan lulus kualifikasi dan disahkan sebagai DPT oleh Pengguna Barang/Jasa, serta pengurangan DPT dapat dilakukan apabila dikenakan blacklist, masa berlaku DPT sudah berakhir, data kualifikasi tidak dimutakhirkan tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan atau berkinerja buruk menjadi
3.7 Persyaratan Kualifikasi 3.7.1.1 Memiliki ijin usaha sesuai dengan bidang usahanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.7.1.1 Memiliki perijinan sesuai dengan bidang usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. menjadi 3.7.1.8 Khusus untuk perusahaan asing apabila ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa diwajibkan untuk melengkapi persyaratan perijinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.7.1.8 Khusus perusahaan asing yang akan ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa diwajibkan memenuhi persyaratan perijinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.7.2.2 Mempunyai kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan. 3.7.2.2 Mempunyai kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan termasuk pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). menjadi menjadi 3.7.2.4 Sanggup memenuhi persyaratan penggunaan produksi dalam negeri sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tambahan
3.7 Persyaratan Kualifikasi 3.7.3.2 Untuk nilai pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa tertentu, harus memiliki surat keterangan dukungan keuangan/referensi dari Bank. 3.7.3.2 Untuk jenis dan/atau nilai pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa tertentu, harus memiliki surat keterangan dukungan keuangan/referensi dari Bank. menjadi 3.7.3.3 Untuk jenis pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya yang diutamakan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, mempunyai kemampuan keuangan yang memadai yang didukung dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau disahkan oleh Pimpinan Perusahaan. 3.7.4 Dalam hal tertentu Pengguna Barang/Jasa dapat menentukan persyaratan kualifikasi lainnya untuk menjamin value for money yang terbaik bagi PLN. TAMBAHAN
3.8.9 Pejabat Perencana Pengadaan menyusun dan melaporkan hasil penilaian kualifikasi kepada Atasan Langsung untuk selanjutnya disampaikan kepada Value for Money Committee. 3.8.9 Pejabat Perencana Pengadaan menyusun dan melaporkan hasil penilaian kualifikasi kepada Atasan Langsung. Atasan Langsung mengkoordinasikan tindak lanjut hasil penilaian kualifikasi kepada Pengguna Barang/Jasa termasuk bila diperlukan kepada Value for Money Committee untuk proses penetapan DPT. menjadi 3.8 Pelaksanaan Kualifikasi 3.8.10 Berdasarkan rekomendasi Value for Money Committee maka Pejabat Perencana Pengadaan mengumumkan hasil penilaian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa. 3.8.10 Setelah adanya pengesahan DPT oleh Pengguna Barang/Jasa, Pejabat Perencana Pengadaan atau Atasan Langsung Pejabat Perencana Pengadaan mengumumkan hasil penilaian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa. menjadi
3.9 Kondisi Belum tersedia DPT 3.9.1 Dalam hal untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang belum mempunyai DPT, dapat dilakukan melalui Metode Pelelangan Terbuka dengan Prakualifikasi atau Pascakualifikasi 3.9.1 Dalam hal untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang belum mempunyai DPT, dapat dilakukan melalui Metode Pelelangan Terbuka dengan Prakualifikasi atau Pascakualifikasi, dengan persyaratan kualifikasi sebagaimana diatur pada Angka 3.7. menjadi 3.9.3 Pengadaan barang dan/atau jasa yang belum pernah diadakan sebelumnya atau teknologi yang belum pernah digunakan di PLN namun mempunyai pasar Penyedia yang telah mapan (terbukti/proven), dapat dilakukan dengan menggunakan Shortlist yang disusun berdasarkan riset pasar yang mencukupi. Shortlist yang telah digunakan dalam pelelangan dapat dijadikan DPT setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. 3.9.3 Pengadaan barang dan/atau jasa yang belum pernah diadakan sebelumnya atau teknologi yang belum pernah digunakan di PLN namun mempunyai pasar Penyedia yang telah mapan (terbukti/proven) atau pengadaan barang/jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa, dapat dilakukan dengan menggunakan Shortlist. Shortlist disusun berdasarkan riset pasar yang mencukupi, memenuhi kriteria tertentu dan ditetapkan oleh Direksi/Komite Direktur/Direktur terkait. Shortlist yang telah digunakan dalam pelelangan dapat dijadikan DPT setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. menjadi
4.1 Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.2 Metoda Pengadaan Barang/Jasa 4.3 Joint Procurement 4.4 Metode Penawaran 4.5 Jangka Waktu Pengadaan Barang/Jasa 4.6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
4.1 Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.1.1.1.c Rencana Pengadaan Barang/Jasa Korporat disusun berdasarkan RKAP, yang pelaksanaannya dilakukan secara periodik sesuai siklus perencanaan PLN, baik dalam 1 (satu) tahun kalender atau gabungan beberapa tahun kalender. 4.1.1.1.c Rencana Pengadaan Barang/Jasa Korporat disusun berdasarkan RKAP dan/atau RUPTL, yang pelaksanaannya dilakukan secara periodik sesuai siklus perencanaan PLN, baik dalam 1 (satu) tahun kalender atau gabungan beberapa tahun kalender. 4.1.1.2.b Rencana Pengadaan Barang/Jasa disusun berdasarkan RKAP dan telah memperhitungkan potensi konsolidasi di tingkat korporat. 4.1.1.2.b Rencana Pengadaan Barang/Jasa disusun berdasarkan RKAP dan/atau RUPTL dan telah memperhitungkan potensi konsolidasi di tingkat korporat. TAMBAHAN 4.1.2.4 Proses penyusunan Dokumen Pelelangan/RKS berpedoman pada Edaran ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tetap mengacu pada Dokumen Pelelangan/RKS yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Pengguna Barang/Jasa. menjadi menjadi
4.1 Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.1.3.4 HPS disusun berdasarkan HPE. 4.1.3.4 HPS disusun secara cermat dan profesional dengan menggunakan data/referensi, antara lain : a. Harga Perkiraan Engineering. b. Dokumen Pelelangan c. … 4.1.3.5 HPE disusun secara cermat dan profesional dengan menggunakan data/referensi dasar, antara lain: a. Dokumen Pelelangan (Spesifikasi/ Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term Of Reference (TOR) atau Syarat Penawaran/Syarat Perjanjian/ Kontrak). b. Harga pasar setempat. c. ………………. 4.1.3.5 Harga Perkiraan Engineering disusun oleh Pejabat Perencana Pengadaan secara cermat dan professional. menjadi menjadi 4.1.3.6 HPE harus selalu dimutakhirkan. 4.1.3.6 Komponen biaya dan analisa perhitungan HPE harus selalu dimutakhirkan sebagai data/referensi dalam penyusunan HPS. menjadi
4.2 Metoda Pengadaan Barang/Jasa 4.2.1.1 Pelelangan Terbatas dilakukan dengan mengundang Penyedia Barang/Jasa yang terdapat dalam DPT. 4.2.1.1 Pelelangan Terbatas dilakukan dengan mengundang Penyedia Barang/Jasa yang terdapat dalam DPT atau Shortlist yang telah ditetapkan oleh Direksi/Komite Direktur/Direktur terkait. 4.2.1.3 Pelelangan Terbatas dengan DPT merupakan strategi utama Pengadaan Barang/Jasa. 4.2.1.3 Pelelangan Terbatas sepanjang telah tersusun DPT merupakan strategi utama Pengadaan Barang/Jasa 4.2.2.3.c Pembuktian kualifikasi dapat dilakukan terhadap semua calon Penyedia Barang/Jasa atau terhadap calon Penyedia Barang/Jasa yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan, yaitu dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam penawaran untuk memastikan kebenarannya dan jika diperlukan dapat dilakukan due diligence. TAMBAHAN menjadi menjadi
4.2 Metoda Pengadaan Barang/Jasa 4.2.3.1.b.6).a) Penyedia Barang/Jasa yang telah memenangkan Pelelangan Terbatas/Pelelangan Terbuka terhadap barang yang secara terus menerus dibutuhkan sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan dengan kualitas barang sama atau lebih baik dan dilengkapi dengan kajian yang disahkan oleh Pengguna Barang/Jasa; 4.2.3.1.b.6).a) Penyedia Barang/Jasa yang telah memenangkan Pelelangan Terbatas/ Pelelangan Terbuka/ Penunjukan Langsung dengan metode Open Book terhadap barang yang secara terus menerus dibutuhkan sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan dengan kualitas barang sama atau lebih baik dan dilengkapi dengan kajian yang disahkan oleh Pengguna Barang/Jasa; 4.2.3.1.b.6).b) Penyedia Barang/Jasa yang telah memenangkan Pelelangan Terbatas/ Pelelangan Terbuka terhadap jasa lainnya yang secara terus menerus dibutuhkan sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan dengan kualitas jasa sama atau lebih baik dan dilengkapi dengan kajian yang disahkan oleh Pengguna Barang/Jasa, hanya dapat dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; atau 4.2.3.1.b.6).b) Penyedia Barang/Jasa yang telah memenangkan Pelelangan Terbatas/ Pelelangan Terbuka terhadap jasa lainnya yang secara terus menerus dibutuhkan sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan dengan kualitas jasa sama atau lebih baik dan dilengkapi dengan kajian yang disahkan oleh Pengguna Barang/Jasa, hanya dapat dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; atau menjadi menjadi
4.2 Metoda Pengadaan Barang/Jasa 4.2.3.1.b.10) Penyelenggara fasilitas pemeliharaan kesehatan bagi pegawai dan keluarga yang ditanggung, termasuk tetapi tidak terbatas pada rumah sakit, klinik, dokter, apotek, dan laboratorium; 4.2.3.1.d.3).c) Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) TAMBAHAN 4.2.3.1.h.1) Pengguna Barang/Jasa dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), setelah ada pernyataan keadaan darurat dari Pengguna Barang/Jasa. 4.2.3.1.h.1) Pengguna Barang/Jasa dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), setelah ada pernyataan keadaan darurat dari Direksi/Direktur terkait/GM/Manajer Unit Pelaksana sesuai dengan batasan kewenangan. 4.2.3.2.b Pengguna Barang/Jasa dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), setelah ada pernyataan keadaan darurat dari Direksi/Direktur terkait/GM/Manajer Unit Pelaksana sesuai dengan batasan kewenangan. 4.2.3.2.b Pengadaan Langsung untuk barang/jasa yang bernilai sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat dibuktikan dengan kuitansi, dan di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan Surat Perintah Kerja (SPK)/Perjanjian/Kontrak. menjadi menjadi
4.2 Metoda Pengadaan Barang/Jasa 4.2.3.2.d.4) Untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK/Perjanjian/Kontrak, Pejabat Pelaksana Pengadaan menyiapkan SPK/ Perjanjian/Kontrak untuk ditandatangani oleh Pengguna Barang/Jasa. 4.2.3.2.d.4) Untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK, Pejabat Pelaksana Pengadaan menyiapkan SPK untuk ditandatangani oleh Pengguna Barang/Jasa. menjadi 4.2.3.3.c.8).a) Menyiapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Barang/Jasa(SPPBJ) atau Letter of Intent (LOI) kepada Penyedia Barang/Jasa oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan. 4.2.3.3.c.8).a) Menyiapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Barang/Jasa (SPPBJ) atau Letter of Intent (LoI) atau Letter of Award (LoA) atau Notification of Award (NoA) kepada Penyedia Barang/Jasa oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan. menjadi
4.5 Jangka Waktu Pengadaan Barang/Jasa 4.5.5 Masa Sanggah diberikan selama 3 (tiga) hari kerja sejak pengumuman/pemberitahuan pemenang. 4.5.5 Masa Sanggah diberikan selama 3 (tiga) hari kerja sejak pengumuman hasil Prakualifikasi/Evaluasi Tahap 1/hasil pelelangan. 4.5.7 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) diterbitkan setelah pengumuman pemberitahuan penetapan pemenang pengadaan apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab 4.5.7 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atau Letter of Intent (LoI) atau Letter of Award (LoA) atau Notification of Award (NoA) diterbitkan setelah pengumuman pemberitahuan penetapan pemenang pengadaan apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab. menjadi menjadi 4.5.8 Penandatanganan Perjanjian/ Kontrak dilakukan setelah diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Penyedia Barang/Jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan mengenai jaminan pelaksanaan dalam Edaran ini. 4.5.8 Penandatanganan Perjanjian/Kontrak dilakukan setelah diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Penyedia Barang/Jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan mengenai jaminan pelaksanaan dalam Edaran ini. menjadi
4.6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.6.1.1 Pejabat Pelaksana Pengadaan mendapat penugasan dari Atasan Langsung untuk melakukan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan menerima Dokumen Pelelangan/RKS dan HPE. 4.6.1.1 Pejabat Pelaksana Pengadaan melaksanakan tahapan persiapan pengadaan setelah mendapat penugasan dari Atasan Langsung. 4.6.5.8 Semua perubahan dalam Dokumen Pelelangan/RKS sebagai hasil penjelasan dan atau jawaban atas pertanyaan Calon Penyedia Barang/Jasa harus dituangkan dalam Addendum Dokumen Pelelangan/RKS sebagaimana diatur dalam butir 4.6.6. 4.6.5.8 Semua perubahan dalam Dokumen Pelelangan/RKS sebagai hasil penjelasan dan atau jawaban atas pertanyaan Calon Penyedia Barang/Jasa harus dituangkan dalam Addendum Dokumen Pelelangan/RKS sebagaimana diatur pada angka 4.6.6. menjadi menjadi 4.6.6.5 Dalam kondisi tertentu diperlukan perbaikan perubahan Dokumen Pelelangan/RKS setelah dilakukan pembukaan penawaran teknis, PLN dapat melakukan perubahan tersebut dan dituangkan dalam suatu Memorandum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pelelangan/RKS dan harus disahkan oleh Pengguna Barang/Jasa. 4.6.6.6 Memorandum sebagaimana dimaksud pada angka 4.6.6.5 dapat dilakukan sebelum dilakukan pembukaan penawaran harga. TAMBAHAN
4.6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.6.6.7 Memorandum sebagaimana dimaksud pada angka 4.6.6.5 harus disampaikan secara tertulis kepada semua Calon Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran dan kepada Calon Penyedia Barang/Jasa diberikan hak untuk menyampaikan tambahan penawaran (supplementary bid proposal). TAMBAHAN 4.6.7.2.a Surat Penawaran bermaterai cukup, bertanggal, ditandatangani oleh yang memiliki kewenangan dan dicap. 4.6.7.2.a Surat Penawaran bertanggal dan ditandatangani oleh yang memiliki kewenangan. 4.6.7.3.a Surat Penawaran bermaterai cukup, bertanggal, ditandatangani oleh yang memiliki kewenangan dan dicap. 4.6.7.3.a Surat Penawaran bertanggal dan ditandatangani oleh yang memiliki kewenangan. menjadi menjadi menjadi 4.6.9.4 Dalam hal saksi dari wakil Calon Penyedia Barang/Jasa tidak ada, Pejabat Pelaksana Pengadaan dapat menunjuk saksi diluar dari Pejabat Pelaksana Pengadaan. 4.6.9.4 Dalam hal saksi dari wakil Calon Penyedia Barang/Jasa tidak ada, Pejabat Pelaksana Pengadaan dapat menunjuk saksi selain dari calon Penyedia Barang/Jasa.
4.6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.6.9.8 Menandatangani BAPP bersama 2 (dua) orang saksi dari Calon Penyedia Barang/Jasa yang hadir. 4.6.9.8 Menandatangani BAPP bersama 2 (dua) orang saksi dari Calon Penyedia Barang/Jasa yang hadir. Dalam hal saksi dari calon penyedia barang/jasa tidak ada maka Pejabat Pelaksana Pengadaan dapat menunjuk saksi selain dari Calon Penyedia Barang/Jasa. 4.6.8.1.b.1) Penawaran administrasi, teknis dan harga disampaikan secara bersamaan dalam satu sampul 4.6.8.1.b.1) Penawaran administrasi, teknis, Jaminan Penawaran asli dan harga disampaikan secara bersamaan dalam satu sampul. menjadi menjadi
4.6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.6.10.2.a.1).a) Pengadaan pembelian tenaga listrik dari Independent Power Producer (IPP) adalah: i. Untuk Pelelangan Terbatas atau Pelelangan Terbuka sebesar minimal 1% (satu persen) dari perkiraan nilai transaksi penjualan kWh selama 1 (satu) tahun. ii. Untuk Penunjukan Langsung untuk non PLTP: a) Minimal sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kWh selama 1 (satu) tahun berlaku sejak negosiasi dimulai sampai dengan terbit Letter of Intent (LoI), dengan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama untuk mencapai kesepakatan Letter of Intent (LoI). 4.6.10.2.a.1).a) Pengadaan pembelian tenaga listrik dari Independent Power Producer (IPP) adalah: i. Untuk Pelelangan Terbatas atau Pelelangan Terbuka sebesar minimal 1% (satu persen) dari perkiraan nilai total biaya proyek. ii. Untuk Penunjukan Langsung untuk non PLTP, minimal sebesar 1% (satu persen) dari nilai perkiraan total biaya proyek berlaku sejak negosiasi dimulai sampai dengan tandatangan PPA, dengan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama untuk mencapai penandatanganan PPA. menjadi
4.6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.6.10.2.a.1).c) Pengadaan Batubara adalah minimal sebesar 1% (satu persen) dari nilai estimasi pembelian selama 1 (satu) tahun. 4.6.10.2.a.1).c) Jaminan Penawaran Pengadaan Batubara mengikuti Edaran ini kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Peraturan Direksi yang mengatur khusus Pengadaan Batubara. 4.6.10.2.a.1).c) Dalam keadaan khusus Pengaturan Nilai Jaminan Penawaran, dapat ditentukan khusus oleh Direksi. 4.6.10.2.a.1).c) Dalam keadaan tertentu Pengaturan Nilai Jaminan Penawaran, dapat ditentukan khusus oleh Direksi. 4.6.10.2.a.3) Jaminan Penawaran akan dikembalikan kepada Calon Penyedia Barang/Jasa setelah dikeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), kecuali : a) Untuk Pemenang Pengadaan ditukar dengan Surat Jaminan Pelaksanaan pada saat akan menandatangani Perjanjian/Kontrak. b) Untuk Calon Pemenang urutan kedua dan ketiga akan dikembalikan setelah Perjanjian/Kontrak ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk. 4.6.10.2.a.3) Jaminan Penawaran akan dikembalikan kepada Calon Penyedia Barang/Jasa setelah dikeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), kecuali : a. Untuk Pemenang Pengadaan ditukar dengan Surat Jaminan Pelaksanaan pada saat akan menandatangani Perjanjian/Kontrak. b. Untuk Calon Pemenang urutan kedua dan ketiga akan dikembalikan setelah Perjanjian/Kontrak ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk. menjadi menjadi menjadi
4.6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.6.10.2.b.1).a) Pembelian Tenaga Listrik dari IPP adalah: i. Pengadaan melalui pelelangan terbatas atau pelelangan terbuka : a) Minimal sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kWh selama 1 (satu) tahun sejak penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA) sampai Financing Date. b) Minimal sebesar 5% (lima persen) dari nilai transaksi penjualan kWh selama 1 (satu) tahun sejak Financing Datesampai Commercial Operation Date (COD) dengan maksimal US$ 50.000.000,00 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat). ii. Penunjukan Langsung Untuk PLTP: iii. Penunjukan Langsung Untuk Non PLTP: 4.6.10.2.b.1).a) Pembelian Tenaga Listrik dari IPP adalah: i. minimal sejumlah 10% (sepuluh persen) dari perkiraan nilai total biaya proyek berlaku sejak penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA) sampai dengan Financing Date (atau Effective Date untuk PLTP); ii. minimal sejumlah 5% (lima persen) dari perkiraan nilai total biaya proyek berlaku sejak Financing Date (atau Effective Date untuk PLTP) sampai Commissioned Date (COD Unit 1); iii. minimal sejumlah 2,5% (dua koma lima persen) dari perkiraan nilai total biaya proyek berlaku sejak Commissioned Date (COD Unit 1) sampai dengan Commercial Operation Date (Plant). Untuk pelaksanaan penyampaian Jaminan Pelaksanaan oleh IPP di atas, disampaikan sekaligus pada saat penandatanganan PPA dengan ketentuan sebagai berikut: i. Jaminan Pelaksanaan I minimal sebesar 5% (lima persen) dari perkiraan nilai total biaya proyek berlaku sejak penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA) sampai Financing Date (atau Effective Date untuk PLTP) dan dikembalikan dengan tercapainya Financing Date (atau Effective Date untuk PLTP); dan ii. Jaminan Pelaksanaan II minimal sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari perkiraan nilai total biaya proyek berlaku sejak penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA) sampai Commissioned Date (COD Unit 1) dan dikembalikan dengan tercapainya Commissioned Date (COD Unit 1); dan iii. Jaminan Pelaksanaan III minimal sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari perkiraan nilai total biaya proyek berlaku sejak penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA) sampai Commercial Operation Date (Plant) dan dikembalikan dengan tercapainya Commercial Operation Date (Plant). menjadi
4.6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.6.10.2.b.1).c) Pengadaan Batubara minimal sebesar 5% (lima persen) dari nilai estimasi pembelian selama 2 (dua) tahun. 4.6.10.2.b.1).c) Jaminan Pelaksanaan Pengadaan Batubara mengikuti Edaran ini kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Peraturan Direksi yang mengatur khusus Pengadaan Batubara. 4.6.10.2.b.1)f) Kesepakatan Harga Satuan (KHS) adalah: i. Minimal sebesar 1% (satu persen) dari Nilai Perjanjian/Kontrak KHS yang dikenakan pada saat penandatanganan Perjanjian/Kontrak KHS; dan ii. Minimal sebesar 4% (empat persen) dari Nilai Surat Pesanan ...dst 4.6.10.2.b.1)f) Kesepakatan Harga Satuan (KHS) adalah minimal 5% (lima persen) dari estimasi nilai Perjanjian/Kontrak (harga satuan dikalikan dengan estimasi volume yang dibutuhkan) atau estimasi nilai Perjanjian/Kontrak selama 1 (satu) tahun. 4.6.10.2.b.1)g) Dalam keadaan khusus Pengaturan Nilai Jaminan Pelaksanaan dapat ditentukan khusus oleh Direksi. 4.6.10.2.b.1)g) Dalam keadaan tertentu Pengaturan Nilai Jaminan Pelaksanaan dapat ditentukan khusus oleh Direksi. menjadi menjadi menjadi
4.6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.6.10.2.b.2)b) Untuk Pengadaan BBM sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan Perjanjian/Kontrak sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah masa Perjanjian/Kontrak 1 (satu) tahun terlewati. 4.6.10.2.b.2)b) Untuk Jaminan Pelaksanan Pengadaan Minyak Bumi/BBM sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan Perjanjian/Kontrak sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah masa Perjanjian/Kontrak 1 (satu) tahun terlewati dan diperpanjang setiap tahunnya. 4.6.10.2.b.2)c) Untuk Pengadaan Batubara sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan Perjanjian/Kontrak sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah masa Perjanjian/Kontrak 2 (dua) tahun terlewati. 4.6.10.2.b.2)c) Untuk Jaminan Pelaksanaan Pengadaan Batubara mengikuti Edaran ini kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Peraturan Direksi yang mengatur khusus Pengadaan Batubara. 4.6.10.2.b.2)d) Untuk Pengadaan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Alih Daya) sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan Perjanjian/Kontrak sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah masa Perjanjian/Kontrak 1 (satu) tahun terlewati. 4.6.10.2.b.2)d) Untuk Pengadaan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Alih Daya) sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan Perjanjian/Kontrak sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah masa Perjanjian/Kontrak 1 (satu) tahun terlewati dan diperpanjang setiap tahunnya. menjadi menjadi menjadi
4.6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.6.10.2.b.3) Jaminan Pelaksanaan diserahkan minimal pada saat Perjanjian/Kontrak ditandatangani dan dapat dikembalikan setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir atau Final Acceptance Certificate (FAC). 4.6.10.2.b.3) Jaminan Pelaksanaan diserahkan sebelum Perjanjian/Kontrak ditandatangani dan dapat dikembalikan setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir atau Final Acceptance Certificate (FAC) dan pembayaran tahap akhir telah dilakukan. 4.6.10.2.b.6) Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan menjadi milik PLN apabila Penyedia Barang/Jasa melakukan wanprestasidan dilakukan pemutusan Perjanjian/Kontrak 4.6.10.2.b.6) Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan menjadi milik PLN apabila Penyedia Barang/Jasa melakukan wanprestasi dan telah dilakukan peringatan dan/atau dilakukan pemutusan Perjanjian/Kontrak. 4.6.10.2.c.3) Jaminan Uang Muka diberikan apabila sangat dibutuhkan demi kelancaran pekerjaan dan keuangan Perusahaan memungkinkan. 4.6.10.2.c.3) Uang Muka dapat diberikan apabila sangat dibutuhkan demi kelancaran pekerjaan dan keuangan Perusahaan memungkinkan. menjadi menjadi menjadi
4.6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.6.10.3.a Diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau Bank Asing yang beroperasi di Indonesia atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia kecuali diatur dalam Peraturan Direksi PLN yang mengatur tentang Jaminan Bank. 4.6.10.3.a Diterbitkan oleh Bank yang telah dinyatakan lulus oleh Direksi. 4.6.10.3.c Khusus untuk jaminan penawaran, dapat diterbitkan oleh Bank, Lembaga Pembiayaan Eksport Indonesia atau Perusahaan Asuransi yang telah dinyatakan lulus oleh Direksi. DIHAPUS 4.6.10.3.C Pembayaran atas klaim atau tuntutan pencairan adalah mutlak dan tanpa syarat (unconditional) meskipun ada tuntutan permintaan atau keberatan dari terjamin atau pihak manapun. Tambahan menjadi
4.6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.6.10.3.g Dalam hal masa berlaku Jaminan Penawaran diperkirakan berakhir sebelum Pengumuman Pemenang, maka paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku Jaminan Penawaran tersebut, Pejabat Pelaksana Pengadaan dapat meminta Calon Penyedia Barang/Jasa untuk memperpanjang Jaminan Penawaran. Dalam hal Calon Penyedia Barang/Jasa tidak bersedia memperpanjang Jaminan Penawaran setelah diminta Pejabat Pelaksana Pengadaan, maka Calon Penyedia Barang/Jasa dianggap mengundurkan diri dan Jaminan Penawaran dikembalikan. 4.6.10.3.g Dalam hal masa berlaku Jaminan Penawaran diperkirakan berakhir sebelum Pengumuman Pemenang, maka paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku Jaminan Penawaran tersebut, Pejabat Pelaksana Pengadaan dapat meminta Calon Penyedia Barang/Jasa untuk memperpanjang Jaminan Penawaran. Dalam hal Calon Penyedia Barang/Jasa tidak bersedia memperpanjang Jaminan Penawaran setelah diminta oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan, maka Calon Penyedia Barang/Jasa dianggap mengundurkan diri dan Jaminan Penawaran dikembalikan. 4.6.11.3 Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi yang ditetapkan dalam Dokumen Pelelangan/RKS, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. 4.6.11.3 Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi yang ditetapkan dalam Dokumen Pelelangan/RKS termasuk perubahannya (Addendum/Memorandum), tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. menjadi menjadi
4.6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.6.11.4.b Adanya penawaran dari Penyedia Barang/Jasa dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan Dokumen Pelelangan/RKS yang akan menimbulkan persaingan tidak sehat dan/atau tidak adil di antara Calon Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat. 4.6.11.4.b Adanya penawaran dari Penyedia Barang/Jasa dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan Dokumen Pelelangan/RKS termasuk perubahannya, yang akan menimbulkan persaingan tidak sehat dan/atau tidak adil di antara Calon Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat. 4.6.11.7 Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelelangan/RKS. 4.6.11.7 Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelelangan/RKS termasuk perubahannya 4.6.11.10.a Volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen penawaran disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen pengadaan; 4.6.11.10.a Volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen penawaran disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pelelangan/RKS; menjadi menjadi menjadi
4.6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.6.11.11.e Dalam hal terjadi perbedaan antara harga penawaran yang tercantum dalam surat penawaran dengan rincian penawaran, maka yang berlaku adalah harga penawaran yang tercantum pada surat penawaran. 4.6.11.11.e Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara total nilai penawaran dengan rincian penawaran maka yang berlaku adalah rincian penawaran dan total penawaran disesuaikan, kecuali ditentukan lain di dalam RKS. menjadi
4.6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.6.11.11.a Dalam hal terdapat penawaran yang tidak wajar yaitu dengan nilai penawaran 80% (delapan puluh persen) di bawah HPS, maka Pejabat Pelaksana Pengadaan harus meminta penjelasan/klarifikasi secara tertulis kepada Calon Penyedia Barang/jasa. 4.6.11.11.a Dalam hal terdapat penawaran dengan nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari HPS, maka Pejabat Pelaksana Pengadaan harus meminta penjelasan/klarifikasi secara tertulis kepada Calon Penyedia Barang/Jasa. 4.6.11.11.c Dalam hal penawaran di atas HPS, proses pengadaan barang/jasa dapat dilanjutkan dengan melakukan negosiasi kepada penawar terendah untuk mendapatkan harga Perjanjian/Kontrak maksimal sama dengan, dengan tetap memperhatikan aspek Good Corporate Governance (GCG). 4.6.11.11.c Dalam hal semua penawaran di atas HPS, proses pengadaan barang/jasa dapat dilanjutkan dengan melakukan negosiasi kepada penawar terendah untuk mendapatkan harga Perjanjian/Kontrak maksimal sama dengan HPS, dengan tetap memperhatikan aspek Good Corporate Governance (GCG). menjadi menjadi
4.6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.6.11.11.fUntuk pengadaan barang/jasa yang menggunakan kontrak Lumpsum, apabila terjadi harga satuan timpang yaitu harga satuan yang nilainya lebih besar dari 10% (sepuluh persen) di atas harga satuan HPS maka perlu diklarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan tersebut tidak berubah, maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume yang ditawarkan sesuai dengan dokumen pengadaan, tambahan volume selebihnya menggunakan harga satuan pada HPS. TAMBAHAN 4.6.12.1.c Penawaran dengan harga terendah terhadap pengadaan pekerjaan yang bersifat rutin atau pengadaan sederhana. 4.6.12.1.c Penawaran dengan harga terendah terhadap pengadaan pekerjaan tidak kompleks atau pengadaan sederhana. menjadi 4.6.11.12.b Klarifikasi tidak mengubah substansi penawaran atau harga dan bersifat rahasia. 4.6.11.12.b Klarifikasi dilakukan untuk memperjelas substansi penawaran teknis dan atau harga dan bersifat rahasia. menjadi
4.6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.6.13.2 Negosiasi teknis dan harga dilakukan untuk metode penawaran Request For Proposals (RFP), termasuk jika penawaran melewati HPS. 4.6.13.2 Negosiasi teknis dan harga dilakukan untuk semua metode pengadaan, termasuk penawaran yang melampaui/lebih rendah dari HPS. menjadi 4.6.13.3 Untuk metode penawaran Invitation To Bid (ITB) negosiasi harga dilakukan dengan seijin Pengguna Barang/Jasa, jika penawaran melewati HPS dan/atau pagu anggaran. 4.6.13.3 Untuk melakukan negosiasi dimulai dari penawaran terendah pertama, bila tidak tercapai kesepakatan dapat dilanjutkan kepada penawaran terendah kedua dan bila tidak tercapai kesepakatan juga dapat dilanjutkan kepada penawaran terendah ketiga. Apabila sampai dengan penawaran terendah ketiga tidak dicapai kesepakatan maka proses pengadaan dapat diusulkan gagal. menjadi 4.6.13.4 Untuk metode pengadaan Penunjukan Langsung, maka dilakukan negosiasi teknik dan harga. DIHAPUS
4.6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.6.18.1 Untuk menjamin adanya transparansi dan perlakuan yang sama (equal treatment) dalam setiap Pengadaan Barang/Jasa, maka Calon Penyedia Barang/Jasa yang berkeberatan atas pengumuman pemenang pengadaan berhak untuk mengajukan sanggahan secara tertulis disertai bukti-bukti kepada Pejabat Pelaksana Pengadaan disertai Pakta Integritas dari penyanggah. 4.6.18.1 Untuk menjamin adanya transparansi dan perlakuan yang sama (equal treatment) dalam setiap Pengadaan Barang/Jasa, maka Calon Penyedia Barang/Jasa yang berkeberatan atas pengumuman pemenang pengadaan berhak untuk mengajukan sanggahan secara tertulis disertai bukti-bukti kepada Pejabat Pelaksana Pengadaan. 4.6.19.1 Pengguna Barang/Jasa mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), dengan ketentuan: 4.6.19.1 Pengguna Barang/Jasa mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atau Letter of Intent (LoI) atau Letter of Award (LoA) atau Notification of Award (NoA) , dengan ketentuan: menjadi menjadi
4.6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.6.19.5 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dibuat setelah masa sanggah dilewati dan segera disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk 4.6.19.5 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atau Letter of Intent (LoI) atau Letter of Award (LoA) atau Notification of Award (NoA) dibuat setelah masa sanggah dilewati dan segera disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk. 4.6.20.1 Pejabat Pelaksana Pengadaan dan Wakil Pengguna Barang/Jasa melakukan upaya agar pengadaan tidak gagal, dengan melakukan langkah sesuai professional judgement, antara lain negosiasi langsung dengan Calon Penyedia Barang/Jasa peserta pengadaan atau Penunjukan Langsung ke BUMN/Anak Perusahaan PLN/Anak Perusahaan BUMN/Perusahaan Terafiliasi PLN/Perusahaan Terafiliasi BUMN. 4.6.20.1 Pejabat Pelaksana Pengadaan dan Wakil Pengguna Barang/Jasa melakukan upaya agar pengadaan tidak gagal, termasuk apabila hanya ada 1 (satu) Calon Penyedia barang/jasa yang menyampaikan penawaran, dengan melakukan langkah sesuai professional judgement, antara lain negosiasi langsung dengan Calon Penyedia Barang/Jasa peserta pengadaan yang ada atau Penunjukan Langsung ke BUMN/Anak Perusahaan PLN/Anak Perusahaan BUMN/Perusahaan Terafiliasi PLN/Perusahaan Terafiliasi BUMN. menjadi menjadi
4.6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.6.21.1 Contract Discussion Agreement (CDA) atau Kesepakatan Diskusi Perjanjian/Kontrak dapat dilakukan untuk pekerjaan konstruksi, pembangkit, transmisi, gardu induk dan distribusi serta pekerjaan lainnya dalam rangka membuat konsep Perjanjian/Kontrak yang mutakhir. 4.6.21.1 Contract Discussion Agreement (CDA) atau Kesepakatan Diskusi Perjanjian/Kontrak dapat dilakukan untuk pekerjaan konstruksi, pembangkit, transmisi, gardu induk dan distribusi serta pekerjaan lainnya dalam rangka membuat konsep Perjanjian/Kontrak yang mutakhir, dengan tidak merubah esensi penawaran dan hasil evaluasi pengadaan. 4.6.21.3 Contract Discussion Agreement (CDA)dilaksanakan setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan sebelum ditandatanganinya Perjanjian/Kontrak antara Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa. 4.6.21.3 Contract Discussion Agreement (CDA) dilaksanakan setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atau Letter of Intent (LoI) atau Letter of Award (LoA) atau Notification of Award (NoA) dan sebelum ditandatanganinya Perjanjian/Kontrak antara Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa. menjadi menjadi
4.6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.6.21.7 Beberapa hal berikut dapat didiskusikan dan dinegosiasikan sebelum penandatanganan Perjanjian/Kontrak antara lain: 4.6.21.7 Beberapa hal berikut dapat didiskusikan dan dikonfirmasi ulang sebelum penandatanganan Perjanjian/Kontrak antara lain : 4.6.22.3 Pembuatan draft Perjanjian/Kontrak menjadi tugas dan tanggung jawab Pejabat Pelaksana Pengadaan dan dapat dibantu oleh pihak lain sesuai keahlian baik internal maupun eksternal PLN. 4.6.22.3 Pembuatan Perjanjian/Kontrak menjadi tugas dan tanggung jawab Pejabat Pelaksana Pengadaan dan dapat dibantu oleh pihak lain sesuai keahlian baik internal maupun eksternal PLN. 4.6.22.5.e.4 Harga satuan barang dan/atau harga satuan jasa telah memasukkan harga pengangkutan/ transportasi sampai ke lokasi-lokasi yang dituju, termasuk biaya asuransi. 4.6.22.5.e.4 Harga satuan barang dan/atau harga satuan jasa berlaku pada titik serah tertentu. menjadi menjadi menjadi
4.6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.6.22.7 Urutan kekuatan hukum Dokumen Perjanjian/Kontrak : a. Perjanjian/Kontrak. b. Kesepakatan Diskusi Perjanjian/Kontrak (Contract Discussion Agreement). c. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). d. Surat Penawaran. e. Addendum/Amandemen Dokumen Pelelangan (apabila ada). f. Syarat-syarat Khusus Perjanjian/Kontrak. g. Syarat-syarat Umum Perjanjian/Kontrak. h. Spesifikasi Teknis. i. Gambar-gambar (apabila ada). j. Daftar kuantitas dan harga. 4.6.22.7 Urutan kekuatan hukum Dokumen Perjanjian/Kontrak : a. Perjanjian/Kontrak. b. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atau Letter of Intent (LoI) atau Letter of Award (LoA) atau Notification of Award (NoA). c. Kesepakatan Diskusi Perjanjian/Kontrak (Contract Discussion Agreement), apabila ada. d. Addendum/Amandemen/Memorandum Dokumen Pelelangan/RKS (apabila ada). e. Syarat-syarat Khusus Perjanjian/Kontrak. f. Syarat-syarat Umum Perjanjian/Kontrak. g. Spesifikasi Teknis. h. Gambar-gambar (apabila ada). i. Daftar kuantitas dan harga. j. Dokumen lain yang merupakan bagian dari Dokumen Pelelangan/RKS. k. Surat Penawaran/Proposal Penawaran menjadi
SOSIALISASI S E Dir No: 0010.E/DIR/2016 4.6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.6.22.10.a Penandatanganan Perjanjian/Kontrak dilakukan setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan. 4.6.22.10.a Penandatanganan Perjanjian/Kontrak dilakukan setelah diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atau Letter of Intent (LoI) atau Letter of Award (LoA) atau Notification of Award (NoA) dan Penyedia Barang/Jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan mengenai jaminan pelaksanaan dalam Edaran ini, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Pengguna Barang/Jasa. 4.6.22.10.d Penandatanganan Perjanjian/Kontrak dilakukan segera setelah penetapan Pemenang Pengadaan, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Pengguna Barang/Jasa. DIHAPUS menjadi
5.1 Pengadaan Energi Primer 5.2 Pembelian Tenaga Listrik 5.3 Sewa Menyewa/Sewa Beli 5.4 Sewa Guna Usaha (Leasing) 5.5 Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Alih Daya) 5.6 Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan 5.7 Pengadaan Asuransi 5.8 Pengadaan Parts Pembangkit Reverse Engineering dan Re-Engineering
5.1. 1 Energi Primer TAMBAHAN 5.1.1.5 Proses pengadaan energi primer untuk memenuhi kebutuhan pembangkit yang akan dibangun berdasarkan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dapat dilaksanakan setelah RUPTL ditetapkan oleh Menteri yang berwenang, untuk menjamin terpenuhinya rencana COD pembangkit. 5.1.2.1 Pelelangan Terbatas dari DPT yang pesertanya terdiri dari: a. Penyedia BBM dalam negeri yang memiliki Ijin Usaha Niaga BBM dari Pemerintah; dan/atau b. Penyedia BBM luar negeri. 5.1.2.2 Pelelangan Terbuka dapat dilakukan dalam hal DPT belum tersedia. 5.1.2.3 Penunjukan Langsung kepada BUMN/Anak Perusahaan PLN/Anak Perusahaan BUMN/Perusahaan Terafiliasi PLN/Perusahaan Terafiliasi BUMN yang memenuhi kriteria Penunjukan Langsung. 5.1. 2 Pengadaan Minyak Bumi / BBM TAMBAHAN 5.1.2 Pengadaan Minyak Bumi/BBM dapat dilakukan dengan metode:
5.1.3 Pengadaan Gas Bumi dilakukan melalui Metode Penunjukan Langsung kepada: 5.1.3 Pengadaan Gas Bumi dapat dilakukan dengan metode: 5.1.3.1 BUMN/Anak Perusahaan PLN/Anak Perusahaan BUMN/Perusahaan Terafiliasi PLN/Perusahaan Terafiliasi BUMN yang memenuhi kriteria Penunjukan Langsung; atau 5.1.3.2 PSC yang memiliki Seller Appointment Agreement Letter (SAAL) dari Pemerintah; atau 5.1.3.3 Perusahaan Daerah (Perusda)/BUMD yang mendapat alokasi Penjual Gas Bagian Negara dari Pemerintah; atau TAMBAHAN 5.1.3.4 Penyedia Gas Bumi di sisi hilir yang memiliki Ijin Usaha Niaga Umum; yang memenuhi kriteria Penunjukan Langsung.
5.1.4 Tahapan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Gas Bumi: 5.1.5 Proses pengadaan transportasi gas bumi dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku dan Edaran ini. 5.1.6 Pengadaan LNG, CNG dan Gas lainnya 5.1.7 Pengadaan infrastruktur dan transportasi LNG/CNG/Gas Lainnya dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku dan Edaran ini. TAMBAHAN 5.1.8 Proses Pengadaan Batubara mengikuti Edaran ini kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Peraturan Direksi yang mengatur khusus pengadaan batubara. 5.1.5 Pengadaan batubara
5.2 Pengadaan Tenaga Listrik 5.2.1.1 Proses, ketentuan dan istilah dalam Pembelian Tenaga Listrik mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika terdapat hal yang belum diatur dalam peraturan perundang- perundangan yang berlaku, maka mengikuti Edaran Direksi ini. 5.2.1.1 Metode Pengadaan, Proses, ketentuan dan istilah dalam Pembelian Tenaga Listrik mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika terdapat hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku, maka mengikuti Edaran ini. Apabila dipandang perlu, Pejabat Pelaksana Pengadaan dapat melakukan kajian atau penelitian terhadap dokumen yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan, maupun terhadap kebutuhan waktu pelaksanaan/evaluasi Proses Pengadaan yang terkait dengan penyiapan Dokumen Pengadaan maupun penyiapan Dokumen Penawaran. Pengaturan kewenangan pengesahan atau persetujuan terkait proses Pembelian Tenaga Listrik sebagaimana matriks yang terdapat pada Lampiran I dari Edaran ini. menjadi 5.2.1 Independent Power Producer (IPP)
5.2.1 Independent Power Producer (IPP) 5.2.1.2 Persyaratan Pengadaan IPP akan diatur secara rinci di dalam RFP termasuk apabila terdapat kebijakan terkini dari Pemerintah/Direksi atau perubahan sesuai kebutuhan proyek yang ditetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa. TAMBAHAN 5.2.1.8 Ketentuan Umum Pengadaan IPP 5.2.1.6 Adanya project account sebesar 10% (sepuluh persen) dari total biaya proyek dengan maksimal sebesar US$ 5.000.000 (lima juta dollar Amerika Serikat). 5.2.1.7 Adanya project development cost account sebesar 10% (sepuluh persen) dari perkiraan total biaya proyek. menjadi
5.3 Sewa Menyewa / Sewa Beli 5.3.2 Sewa Beli adalah aktivitas Pengguna Barang/Jasa yang saling mengikatkan diri dengan Penyedia Barang/Jasa untuk menggunakan suatu barang, baik barang bergerak dan/atau tidak bergerak dengan hak kepemilikan akan beralih dari Penyedia barang/Jasa kepada Pengguna Barang/Jasa setelah diselesaikannya seluruh pembayaran. 5.3.2 Sewa Beli (Pembelian Dengan Angsuran/Kredit) merupakan aktivitas Pengguna Barang/Jasa yang saling mengikatkan diri dengan Penyedia Barang/Jasa untuk menggunakan suatu barang, baik barang bergerak dan/atau tidak bergerak dengan hak kepemilikan akan beralih dari Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Barang/Jasa setelah diselesaikannya seluruh pembayaran. menjadi
5.3 Sewa Menyewa/Sewa Beli 5.3.3.1 Barang yang diperlukan untuk keperluan rutin/operasional PLN dan memerlukan biaya operasional dan pemeliharaan (Operation and Maintenance), seperti tetapi tidak terbatas pada komputer (PC, laptop, notebook), LCD Projector, mesin fotokopi, kendaraan bermotor (mobil, motor, truk, alat-alat berat), gedung dan/atau tanah, mesin pembangkit tenaga listrik. 5.3.3.1 Barang yang diperlukan untuk keperluan rutin/operasional PLN dan memerlukan biaya operasional dan pemeliharaan (Operation and Maintenance), seperti tetapi tidak terbatas pada komputer (PC, laptop, notebook), LCD Projector, mesin fotokopi, kendaraan bermotor (mobil, motor, truk, alat-alat berat), gedung dan/atau tanah, pembangkit tenaga listrik. menjadi
5.5 Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Alih Daya) 5.5 Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Alih Daya) Persyaratan pengadaan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Edaran ini dan ketentuan Direksi yang mengatur mengenai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5.5 Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Alih Daya) Proses pengadaan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain (alih daya) mengikuti Peraturan ini kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang- undangan yang berlaku dan/atau Peraturan Direksi yang mengatur khusus pengadaan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain (alih daya). Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain (alih daya) dilaksanakan untuk pekerjaan yang bersifat terus menerus dan dapat dilaksanakan dengan sistem Pemborongan Pekerjaan (PP) atau sistem Penyediaan Jasa Pekerja (PJP). menjadi
5.5 Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Alih Daya) 5.5.1 Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Alih Daya) dengan sistem Pemborongan Pekerjaan. 5.5.1.1 Proses pengadaan diproses di Unit Induk setelah dilakukan pemaketan pekerjaan (packaging) dan/atau pengelompokan pekerjaan (grouping). 5.5.1.2 Dengan mempertimbangkan kesulitan melakukan pemaketan dan pengelompokan pekerjaan, serta situasi dan kondisi lingkungan di masing- masing unit, maka proses pengadaan dapat dilakukan di Unit Pelaksana dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Direktur yang menangani Sumber Daya Manusia. 5.5.1.3 Jangka waktu kontrak minimal selama 5 (lima) tahun dan setelahnya dapat dilakukan pengadaan berulang (repeat order) sepanjang hasil evaluasi menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa berkinerja baik dan tidak ada masalah ketenagakerjaan yang berdampak negatif terhadap citra dan/atau kinerja PLN. TAMBAHAN
5.5 Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Alih Daya) 5.5.1.4 Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) harus mengatur komponen perlindungan hak-hak normatif tenaga kerja yang sedikitnya berisi : a. Total nilai pemborongan pekerjaan terdiri dari komponen biaya tenaga kerja dan komponen biaya lainnya. b. Komponen biaya tenaga kerja dihitung dengan mempertimbangkan hak- hak normatif tenaga kerja sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dan tidak dikompetisikan. c. Komponen biaya lainnya adalah komponen biaya yang harus ada untuk melaksanakan pekerjaan dan dikompetisikan. d. Komponen biaya tenaga kerja ditambah dengan komponen biaya lainnya menjadi nilai harga penawaran. TAMBAHAN
5.5 Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Alih Daya) 5.5.1.5 Penentuan komponen Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) dalam kontrak alih daya dapat dilakukan dengan 2 (dua) metode/cara, yaitu : a. Metode perhitungan UMK tetap (flat) yaitu perhitungan UMK tahun pertama menjadi dasar perhitungan untuk tahun-tahun berikutnya. 1) UMK yang dipergunakan adalah UMK pada tahun penawaran sebagai dasar perhitungan UMK pada tahun-tahun berikutnya. 2) Bila terjadi perubahan UMK sesuai ketentuan pemerintah, maka nilai UMK pada tahun berikutnya disesuaikan dengan ketentuan pemerintah tersebut, termasuk perubahan nilai nominal ROK (nilai prosentase ROK tetap). b. Metode perhitungan UMK proyeksi yaitu metode perhitungan yang memproyeksikan nilai UMK pada tahun-tahun berikutnya, yang berdasarkan pada data nilai UMK pada tahun-tahun sebelumnya yang diolah menggunakan kaidah/rumus statistik yang scientific. 1) Value for Money Committee menentukan prosentase toleransi batas atas dan batas bawah yang menjadi faktor risiko yang masih dapat di toleransi oleh para pihak. 2) Bila terjadi perubahan UMK yang jumlahnya melebihi prosentase toleransi batas atas, atau kurang dari prosentase toleransi batas bawah sebagaimana angka 5.5.1.5.a.2), maka dapat dilakukan perubahan UMK yang dituangkan dalam Addendum/Amandemen Perjanjian/ Kontrak. c. Penentuan metode perhitungan yang akan digunakan ditetapkan oleh Value for Money Committee. TAMBAHAN
5.5 Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Alih Daya) 5.5.1.6 Perlindungan tenaga kerja dan kesinambungan pelaksanaan pekerjaan a. Bila terjadi pemutusan Perjanjian/Kontrak secara sepihak atau tidak terlaksananya kontrak, maka untuk perlindungan tenaga kerja dan kesinambungan pelaksanaan pekerjaan, Pengguna Barang/Jasa dapat melakukan professional judgement agar tenaga kerja dan pelaksanaan pekerjaan dapat terus berjalan. b. Hasil professional judgement antara lain dapat berupa Penunjukan Langsung kepada Anak Perusahaan PLN atau perusahaan Terafiliasi PLN atau Penunjukan Langsung kepada Perusahaan lain yang memenuhi persyaratan. c. Jangka waktu Perjanjian/Kontrak hasil professional judgement paling lama 1 (satu) tahun, sampai proses pengadaan baru selesai dilakukan. 5.5.2 Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Alih Daya) dengan sistem Penyediaan Jasa Pekerja (PJP), hanya dilaksanakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang diijinkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku TAMBAHAN
5.5 Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Alih Daya) 5.5.3 Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan yang bersifat proyek (Project Based) atau sifat pekerjaannya tidak terus-menerus, tidak terikat kepada kewajiban ketenagakerjaan yang bersifat terus menerus: 5.5.3.1 Jangka waktu kontrak adalah sesuai dengan kebutuhan proyek. 5.5.3.2 Proses pengadaan mengacu kepada ketentuan pengadaan yang berlaku, dengan tetap mengikuti ketentuan ketenagakerjaan yang ada. TAMBAHAN
5.7.2 Pengadaan Penyedia Jasa Asuransi dilakukan dengan Pelelangan Terbatas (menggunakan DPT/shortlist) atau Pelelangan Terbuka atau Pengadaan Langsung. 5.7.2 Pengadaan Penyedia Jasa Asuransi dilakukan dengan Pelelangan Terbatas atau Pelelangan Terbuka atau Pengadaan Langsung. menjadi 5.7 Pengadaan Asuransi
5.7.3.3 Jenis Asuransi lainnya antara lain sebagai berikut : a. Pencurian (Theft Insurance), Kebongkaran (Burglary Insurance), Jaminan Kejujuran (Fidelity Guarantee). b. Money Insurance (Cash In Save, Cash In Transit, Cash In Cashier Box). c. Jiwa/Kecelakaan Kerja/Jaminan Hari Tua. d. Purna Jabatan/Dwiguna Eksekutif (Endowment Insurance). e. Director and Officer Liability. f. Kendaraan Bermotor (Motor Vehicle Insurance). g. Jenis Asuransi Lainnya (pengeboran panas bumi, Marine Vessel Power Plant, Infrastruktur Energi Primer, dan lain-lain). h. Jaminan (Bonding/Guarantee). i. Rangka Kapal (Marine Hull Insurance). j. Pesawat Terbang (Aviation Insurance). k. Bencana Alam (Act of God). l. Electronic Equipment Insurance. 5.7.3.3 Jenis Asuransi lainnya. 5.7 Pengadaan Asuransi
5.7.5 Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Jasa Asuransi Masa Operasi untuk aset Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Gardu Induk dan peralatan penunjangnya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 5.7.5 Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Jasa Asuransi Masa Operasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 5.7.5.2 Pengadaan Jasa Asuransi dapat dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, Tahap Satu yaitu pemilihan Leader Consortium / Pemimpin Konsorsium Asuransi Kerugian dan Member Consortium / Anggota Konsorsium dan seterusnu 5.7.5.2 Pengadaan Jasa Asuransi dapat dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, Tahap Satu yaitu pemilihan Calon Consortium’s Leader /Pemimpin Konsorsium Asuransi Kerugian dan Consortium’s Member /Anggota Konsorsium dan Tahap Dua yaitu pemilihan International Reinsurance Broker dan Reinsurance Company yang pelaksanaannya dilakukan oleh Calon Leader Konsorsium perusahaan asuransi yang ditunjuk dalam Tahap Satu. menjadi menjadi 5.7 Pengadaan Asuransi
5.7 Pengadaan Asuransi 5.7.6 Tata Cara Pengadaan Jasa Asuransi mengikuti ketentuan dalam Bab IV Edaran ini, kecuali Pengadaan Jasa Asuransi Masa Operasi dilakukan melalui 2 tahap sebagai berikut : 5.7.7 Pengadaan Jasa Asuransi dapat dibantu oleh Konsultan, baik internal maupun eksternal. 5.8.6 Pengadaan Reverse Engineering dapat dilakukan melalui metode Open Book kepada Penyedia Barang/Jasa (Workshop/Pabrikan) yang telah lulus verifikasi dari Unit PLN yang menangani penelitian dan pengembangan. TAMBAHAN 5.8 Pengadaan Part Pembangkit Reversse Engineering dan Re-engineering TAMBAHAN
7.1 Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak 7.2 Tata Cara Pembayaran 7.3 Mobilisasi 7.4 Pemeriksaan Lapangan dan Pekerjaan Tambah Kurang 7.5 Manajemen Perjanjian/Kontrak 7.6 Denda Keterlambatan dan Kompensasi Kinerja Tidak Sesuai Perjanjian/Kontrak 7.7 Serah Terima Pekerjaan dan Penutupan Perjanjian/Kontrak 7.8 Proses Penutupan Perjanjian/Kontrak 7.9 Garansi 7.10 Klaim 7.11 Manajemen Kinerja Penyedia Barang/Jasa
7.1 Pelaksanaan Perjanjian / Kontrak 7.1.3.4 Sebelum pekerjaan dimulai, Penyedia Barang/Jasa wajib meminta rekomendasi atas usulan nama calon penanggung (Perusahaan Asuransi) kepada Divisi yang membidangi asuransi dengan melampirkan konsep polis asuransi yang berisi syarat-syarat dan kondisi pertanggungan (asuransi) sesuai ketentuan Perjanjian/Kontrak, untuk selanjutnya disetujui oleh Pengguna Barang/Jasa. Polis Asuransi wajib diserahkan kepada Pengguna Barang/Jasa dan Divisi yang membidangi asuransi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan. 7.1.3.5 Mekanisme Persetujuan tertulis sebagaimana diatur pada 7.1.3.4 tersebut di atas, khusus untuk bidang Asuransi Pembangunan Proyek berpedoman kepada alur komunikasi (basic communication) yang ditetapkan oleh Kepala Divisi yang membidangi administrasi konstruksi. TAMBAHAN
7.2 Tata Cara Pembayaran 7.2.1.7 Pembayaran kemajuan (progress) fisik pekerjaan hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, kecuali barang hasil pabrikasi/manufacture antara lain material utama (pembangkit, transmisi dan distribusi) dapat dilakukan pembayaran sesuai dengan progress yang telah disepakati, tidak termasuk bahan- bahan dan alat-alat yang ada di lapangan antara lain material bangunan, alat-alat kerja dan alat- alat sejenisnya. 7.2.1.7 Pembayaran kemajuan (progress) fisik pekerjaan hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan dan alat-alat yang ada dilapangan. 7.2.1.10 Untuk Pengadaan Jasa seperti Jasa Konstruksi, pembayaran terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dari nilai Perjanjian/Kontrak setelah Berita Acara Penyerahan Akhir (FAC) diterbitkan. Untuk Pengadaan Barang, pembayaran dapat dilakukan sebesar 100% dari nilai Perjanjian/Kontrak setelah dilakukan serah terima barang yang dibuktikan dengan berita acara serah terima barang. 7.2.1.10 Pembayaran terakhir sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Perjanjian/Kontraknya hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dari nilai Perjanjian/Kontrak setelah Berita Acara Penyerahan Akhir (FAC) diterbitkan. menjadi menjadi
7.4.2.1 Pekerjaan Tambah Kurang dapat dilakukan untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tujuannya, dan dituangkan di dalam perubahan (Addendum/Amandemen) Perjanjian/Kontrak. 7.4 Pemeriksaan Lapangan dan Pekerjaan Tambah Kurang TAMBAHAN 7.4.2.1 Apabila terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan gambar yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian/Kontrak, maka Penyedia Barang/Jasa dan Pengguna Barang/Jasa dapat melakukan perubahan (Addendum/ Amandemen) Perjanjian/Kontrak yang meliputi antara lain: 7.4.2.2 Perubahan (Addendum/ Amandemen) Perjanjian/Kontrak dapat berupa antara lain: menjadi
7.5.2.4 Pemutusan Perjanjian/Kontrak yang disebabkan oleh kesalahan Pengguna Barang/Jasa, dikenakan sanksi berupa kewajiban mengganti kerugian yang menimpa Penyedia Barang/Jasa sesuai yang ditetapkan dalam Perjanjian/Kontrak dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 7.5.2.5 Pemutusan Perjanjian/Kontrak yang disebabkan oleh kesalahan Pengguna Barang/Jasa, Pengguna Barang/Jasa dapat dikenakan sanksi berupa kewajiban mengganti kerugian yang menimpa Penyedia Barang/Jasa sesuai yang ditetapkan dalam Perjanjian/Kontrak. menjadi 7.5.2.4 Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian/Kontrak sebagaimana diatur pada angka 7.5.2.3, Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa pencairan Jaminan Pelaksanaan atau pengenaan maksimum denda keterlambatan. 7.5 Manajemen Perjanjian/Kontrak TAMBAHAN
menjadi 7.7 Serah Terima Pekerjaan dan Penutupan Perjanjian/Kontrak 7.7.1.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan. 7.7.1.1 Setelah pekerjaan fisik selesai 100% (seratus persen) untuk pekerjaan Konstruksi/Barang/Jasa, kecuali untuk bagian pekerjaan yang tidak mempengaruhi fungsi hasil pekerjaan misalnya pending item pada pekerjaan konstruksi yang dapat diterima oleh Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan. 7.7.1.3 Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa wajib memperbaiki/ menyelesaikannya. 7.7.1.3 Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan dan/atau barang yang diserahkan cacat, Penyedia Barang/Jasa wajib memperbaiki/ mengganti/ menyelesaikannya. menjadi
7.7.1.5 Pembayaran setelah pekerjaan fisik selesai 100% (seratus persen), dilakukan dengan ketentuan: a. Untuk Pekerjaan yang memerlukan adanya masa pemeliharaan (misalnya pekerjaan jasa konstruksi), pembayaran dilakukan dengan jumlah maksimal sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai Perjanjian/Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan. Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan 30 hari setelah FAC sesuai ketentuan pada angka 4.6.10.2. huruf b angka 2) huruf a). Dalam hal ini FAC adalah serah terima pekerjaan setelah selesainya masa pemeliharaan. b. Untuk Pekerjaan selain angka 7.7.1.5.a, pembayaran dapat dilakukan dengan jumlah maksimal sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Perjanjian/Kontrak. Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan 30 hari setelah FAC sesuai ketentuan pada angka 4.6.10.2. huruf b angka 2) huruf a). Dalam hal ini FAC adalah serah terima pekerjaan setelah fisik selesai 100% (seratus persen). 7.7.1.5 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai Perjanjian/Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan.Jaminan pelaksanaan berlaku sampai dengan 30 hari setelah FAC sesuai ketentuan pada angka 4.6.10.2. huruf b angka 2) huruf a). menjadi 7.7 Serah Terima Pekerjaan dan Penutupan Perjanjian/Kontrak
7.7 Serah Terima Pekerjaan dan Penutupan Perjanjian/Kontrak 7.7.1.6 Penyedia Barang/Jasa wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan. 7.7.1.6 Untuk Pekerjaan yang memerlukan adanya masa pemeliharaan, Penyedia Barang/Jasa wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan. menjadi 7.9 Garansi 7.9 Garansi Barang /.Produk (selanjutnya disebut Garansi) 7.9 Garansi 7.9.6 Penyedia Barang/Jasa yang tidak melaksanakan kewajiban terkait dengan Garansi sebagaimana mestinya, dapat dimasukkan ke dalam Blacklist. TAMBAHAN
8.1.1 Maksud Pelaksanaan e-Procurement PLN 8.1.2 Ketentuan Umum e-Procurement PLN 8.1.3 Ketentuan Pelaksanaan e-Procurement PLN 8.1.4 Sebelum e-Procurement PLN dilakukan, .........dst 8.1.5 Dalam Pelaksanaan e-Procurement, Pejabat ....dst 8.1.6 Penawaran Harga Yg Dilakukan dng Action , .....dst 8.1.7 Penawaran Harga Yg Dilakukan dng e-Bidding..dst 8.1.8 Pemberlakukan Ketentuan e-Proc .......dst 8.1.9 Pendokumentasian Pengadaan Barang/Jasa ....dst
8.1.1 Maksud Pelaksanaan e-Procurement PLN 8.1.1.2 Sarana pendokumentasian Pengadaan Barang/jasa yang diproses secara offline/manual. 8.1.1.2 Sarana pendokumentasian Pengadaan Barang/Jasa secara digital. 8.1.2.2 Pada prinsipnya pelaksanaan e- Procurement PLN dilakukan melalui penawaran harga dengan e-Auction 8.1.2.2 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-Procurement PLN dilakukan secara e-Bidding atau e-Auction 8.1.2.3 Dalam hal dan kondisi tertentu yang menurut pertimbangan dan penilaian Pejabat Pelaksana Pengadaan sulit dilaksanakan dengan e-Auction. Pejabat Pelaksana Pengadaan dapat menentukan pelaksanaan e-Procurement PLN melalui penawaran harga dengan e-Bidding. 8.1.2.3 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui sarana e-Procuremet PLN wajib mengacu pada Edaran Direksi ini dan ketentuan Direksi lainnya dan/atau Terms of Condition yang terdapat pada aplikasi e-Procurement. menjadi menjadi menjadi 8.1.2 Ketentuan Umum e-Procurement PLN
8.1.2.3 Pengguna Barang/Jasa diwajibkan untuk menggunakan material yang telah dibursakan oleh Unit-unit PLN dalam hal material yang dibursakan tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan DIHAPUS 8.1.2 Ketentuan Umum e-Procurement PLN 8.1.2.5 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melaui sarana e-Procuremet PLN wajib mengacu pada Edaran Direksi ini dan ketentuan Direksi lainnya dan/atau Terms of Condition yang terdapat pada aplikasi e-Procurement. DIHAPUS
8.1.3.1 Tempat pelaksanaan e- Procurement PLN dilakukan di Bidding Room yang disediakan oleh PLN dan/atau dari web-site di luar PLN. 8.1.3.1 Pendaftaran dan proses penilaian kualifikasi DPT dapat dilakukan melalui e- Procurement PLN. 8.1.3.2 Waktu pelaksanaan e- Procurement PLN dilakukan pada tanggal, hari dan jam yang sama sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan. 8.1.3.2 Waktu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-Procurement PLN dilakukan pada tanggal, hari dan jam sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan. 8.1.3.3 Pada saat memulai e- Procurement PLN, Pejabat Pelaksana Pengadaan wajib menyampaikan jangka waktu pelaksanaan. 8.1.3.3 Rapat Penjelasan (aanwijzing) yang dilakukan melalui e-Procurement PLN, dalam hal diperlukan dapat dilanjutkan dengan peninjauan lapangan. Berita Acara Rapat Penjelasan wajib disampaikan oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan setelah pelaksanaan Rapat Penjelasan. 8.1.3 Ketentuan Pelaksanaan e-Procurement PLN
8.1.3.4 Calon Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran melalui e-Procurement PLN dan secara manual (hard copy). 8.1.3.5 Pembukaan penawaran dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan untuk diketahui oleh masing-masing Penyedia Barang/Jasa. Berita Acara Pembukaan Penawaran ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan dan 2 (dua) wakil Calon Penyedia Barang/Jasa. Dalam hal wakil Calon Penyedia Barang/Jasa tidak hadir maka Pejabat Pelaksana Pengadaan dapat menunjuk saksi lain. 8.1.3.6 Sanggahan dilakukan melalui e-Procurement PLN. 8.1.3 Ketentuan Pelaksanaan e-Procurement PLN TAMBAHAN
TAMBAHAN 8.1.4 Sebelum e-Procurement PLN dilakukan, Calon Penyedia Barang/Jasa diharuskan menandatangani persyaratan/ ketentuan pelaksanaan e-Procurement PLN. 8.1.4 Penawaran harga yang dilakukan dengan e-Auction adalah sebagai berikut: menjadi 8.1.4 Sebelum e-Procurement PLN dilakukan, .........dst 8.1.4.1 Penawaran harga awal yang dimasukkan adalah harga sebelum PPN. 8.1.4.2 Calon Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan harga awal dapat melampaui HPS. 8.1.4.3 Penawaran harga akhir adalah harga yang dimasukkan sebelum batas waktu akhir yang ditentukan. 8.1.4.4 Calon Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan harga akhir melampaui HPS akan dilakukan negosiasi dan kesepakatan negosiasi maksimal sama dengan HPS, apabila tidak tercapai kesepakatan dinyatakan gugur.
TAMBAHAN 8.1.5 Penawaran harga yang dilakukan dengan e-Bidding adalah sebagai berikut: menjadi 8.1.5 Dalam Pelaksanaan e-Procurement, Pejabat ....dst 8.1.5.1 Penawaran harga akhir adalah harga yang dimasukkan sebelum batas waktu akhir yang ditentukan. 8.1.5.2 Calon Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan harga akhir melampaui HPS akan dilakukan negosiasi dan kesepakatan negosiasi maksimal sama dengan HPS, apabila tidak tercapai kesepakatan dinyatakan gugur. 8.1.5 Dalam pelaksanaan e-Procurement PLN, Pejabat Pelaksana Pengadaan bertanggung jawab dalam memandu dan mengawasi proses pelaksanaan e- Procurement PLN.
TAMBAHAN 8.1.6 Penawaran Harga Yg Dilakukan dng Action , .....dst 8.1.6 Untuk efisiensi dan efektifitas Pengadaan melalui e-Procurement PLN dapat dilakukan antara lain dengan e-Cataloging dan e-Commerce. 8.1.6.1 Jenis Barang/Jasa yang akan dimasukkan di dalam e-Cataloging dan e-Commerce sudah melalui evaluasi untuk memperoleh Value for Money yang terbaik bagi PLN. 8.1.6.2 Tata Cara pelaksanaan e-Cataloging dan e-Commerce berpedoman pada ketentuan e-Cataloging dan e-Commerce yang ditetapkan oleh Direksi. 8.1.6.1 Nilai total HPS tidak harus disampaikan kepada Calon Penyedia Barang/Jasa sebelum pemasukan penawaran. 8.1.9 Pendokumentasian Pengadaan Barang/Jasa secara offline/manual dilakukan sesuai dengan format isian yang terdapat di dalam e-Procurement PLN. DIHAPUS
PENUTUP Edaran ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) Dengan ditetapkannya Edaran ini maka; 1. Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0014.E/DIR/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2. Ketentuan mengenai pembelian tenaga listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA di atas 10 MW melalui pemilihan langsung dan penunjukan langsung sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 281.K/DIR/2009 tentang Pelimpahan Wewenang Pembelian Tenaga Listrik Energi Alternatif/Terbarukan dan Non BBM Kepada PT PLN (Persero) Wilayah/Distribusi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Proses Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sebelum berlakunya Edaran ini diselesaikan dengan berpedoman pada Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0014.E/DIR/2014. Proses pembelian tenaga listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA di atas 10 MW melalui Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung yang sedang berjalan dan belum dilakukan penetapan/penunjukan calon Pemegang IUPTL dilaksanakan mengikuti ketentuan dalam Edaran ini.
TERIMA KASIH

Recommended

Permen pu 7 2011
Permen pu 7 2011Permen pu 7 2011
Permen pu 7 2011
Armida Share
 
Dokumen seleksi batang toru
Dokumen seleksi batang toruDokumen seleksi batang toru
Dokumen seleksi batang toru
Herman Caniago Kampreto
 
pelatihan penyelesaian sengketa pengadaan
pelatihan penyelesaian sengketa pengadaanpelatihan penyelesaian sengketa pengadaan
pelatihan penyelesaian sengketa pengadaan
Jon Nizar
 
pengadaan barang dan jasa pemerintah
pengadaan barang dan jasa pemerintahpengadaan barang dan jasa pemerintah
pengadaan barang dan jasa pemerintah
IdaYanti30
 
39 dokumen kua-pw-jk.pm.06
39 dokumen kua-pw-jk.pm.0639 dokumen kua-pw-jk.pm.06
39 dokumen kua-pw-jk.pm.06
kopi007
 
Permasalahan dalam pembuatan peraturan direkri tentang
Permasalahan dalam pembuatan peraturan direkri tentangPermasalahan dalam pembuatan peraturan direkri tentang
Permasalahan dalam pembuatan peraturan direkri tentang
Amelia Amel
 
09. pendataan bangunan gedung kec. rejoso
09. pendataan bangunan gedung kec. rejoso09. pendataan bangunan gedung kec. rejoso
09. pendataan bangunan gedung kec. rejoso
Bachtiar Setiadi
 
Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1
Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1
Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1
Rulli Saputra
 

Recommended

Permen pu 7 2011
Permen pu 7 2011Permen pu 7 2011
Permen pu 7 2011
Armida Share
 
Dokumen seleksi batang toru
Dokumen seleksi batang toruDokumen seleksi batang toru
Dokumen seleksi batang toru
Herman Caniago Kampreto
 
pelatihan penyelesaian sengketa pengadaan
pelatihan penyelesaian sengketa pengadaanpelatihan penyelesaian sengketa pengadaan
pelatihan penyelesaian sengketa pengadaan
Jon Nizar
 
pengadaan barang dan jasa pemerintah
pengadaan barang dan jasa pemerintahpengadaan barang dan jasa pemerintah
pengadaan barang dan jasa pemerintah
IdaYanti30
 
39 dokumen kua-pw-jk.pm.06
39 dokumen kua-pw-jk.pm.0639 dokumen kua-pw-jk.pm.06
39 dokumen kua-pw-jk.pm.06
kopi007
 
Permasalahan dalam pembuatan peraturan direkri tentang
Permasalahan dalam pembuatan peraturan direkri tentangPermasalahan dalam pembuatan peraturan direkri tentang
Permasalahan dalam pembuatan peraturan direkri tentang
Amelia Amel
 
09. pendataan bangunan gedung kec. rejoso
09. pendataan bangunan gedung kec. rejoso09. pendataan bangunan gedung kec. rejoso
09. pendataan bangunan gedung kec. rejoso
Bachtiar Setiadi
 
Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1
Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1
Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1
Rulli Saputra
 
Dokumen Kualifikasi - Pemeriksaan Besar Bendungan Bajulmati(1).pdf
Dokumen Kualifikasi - Pemeriksaan Besar Bendungan Bajulmati(1).pdfDokumen Kualifikasi - Pemeriksaan Besar Bendungan Bajulmati(1).pdf
Dokumen Kualifikasi - Pemeriksaan Besar Bendungan Bajulmati(1).pdf
CangkirPecah
 
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20123
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20123Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20123
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20123
EnvaPya
 
Matrix perbedaan
Matrix perbedaanMatrix perbedaan
Matrix perbedaan
Yobin Manik
 
Keputusan presiden no_80_th_2003
Keputusan presiden no_80_th_2003Keputusan presiden no_80_th_2003
Keputusan presiden no_80_th_2003
runad
 
Doklel penyusunan ded drainase lingkungan kawasan komplek al jatibening indah...
Doklel penyusunan ded drainase lingkungan kawasan komplek al jatibening indah...Doklel penyusunan ded drainase lingkungan kawasan komplek al jatibening indah...
Doklel penyusunan ded drainase lingkungan kawasan komplek al jatibening indah...
alamsyahnoor1
 
1 1 pengertian dan istilah
1 1 pengertian dan istilah1 1 pengertian dan istilah
1 1 pengertian dan istilah
Joy Irman
 
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
National Standardization Agency of Indonesia
 
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20121
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20121Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20121
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20121
dhoan Evridho
 
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-2012
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-2012Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-2012
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-2012
dhoan Evridho
 
Slide-CVL212-CVL212-Slide-03.pptx
Slide-CVL212-CVL212-Slide-03.pptxSlide-CVL212-CVL212-Slide-03.pptx
Slide-CVL212-CVL212-Slide-03.pptx
raudhahzahrahrosadi
 
Dok Kualifikasi - Perencanaan Museum.pdf
Dok Kualifikasi - Perencanaan Museum.pdfDok Kualifikasi - Perencanaan Museum.pdf
Dok Kualifikasi - Perencanaan Museum.pdf
ssuser6900d6
 
Pengantar Umum Pengadaan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MANAGEM...
Pengantar Umum Pengadaan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MANAGEM...Pengantar Umum Pengadaan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MANAGEM...
Pengantar Umum Pengadaan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MANAGEM...
Kanaidi ken
 
Konsolidasi Permen PU No 07 Tahun 2011 dan Perubahannya tentang Standar dan P...
Konsolidasi Permen PU No 07 Tahun 2011 dan Perubahannya tentang Standar dan P...Konsolidasi Permen PU No 07 Tahun 2011 dan Perubahannya tentang Standar dan P...
Konsolidasi Permen PU No 07 Tahun 2011 dan Perubahannya tentang Standar dan P...
Agus Nurwahyudi
 
Syarat Syarat Umum Kontrak.pdf
Syarat Syarat Umum Kontrak.pdfSyarat Syarat Umum Kontrak.pdf
Syarat Syarat Umum Kontrak.pdf
yendrams
 
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Operator Warnet Vast Raha
 
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Operator Warnet Vast Raha
 
Surat perjanjian kerja apbd dinkes lkt
Surat perjanjian kerja apbd dinkes lktSurat perjanjian kerja apbd dinkes lkt
Surat perjanjian kerja apbd dinkes lkt
ibnuhajar60
 
Dokumen Kualifikasi AMDAL 15062020.pdf
Dokumen Kualifikasi AMDAL 15062020.pdfDokumen Kualifikasi AMDAL 15062020.pdf
Dokumen Kualifikasi AMDAL 15062020.pdf
ssuserbd4ddd
 
Keputusan presiden no.80 tahun 2003 1
Keputusan presiden no.80 tahun 2003 1Keputusan presiden no.80 tahun 2003 1
Keputusan presiden no.80 tahun 2003 1
Henni Gusnia
 
POJK No.6_POJK.07_2022_Perlindungan Konsumen di Sektor Keuangan_Highlights.pdf
POJK No.6_POJK.07_2022_Perlindungan Konsumen di Sektor Keuangan_Highlights.pdfPOJK No.6_POJK.07_2022_Perlindungan Konsumen di Sektor Keuangan_Highlights.pdf
POJK No.6_POJK.07_2022_Perlindungan Konsumen di Sektor Keuangan_Highlights.pdf
AristoElyanTambuwun1
 
form Tindak Lanjut Observasi Penilaian Kinerja PMM
form Tindak Lanjut Observasi Penilaian Kinerja PMMform Tindak Lanjut Observasi Penilaian Kinerja PMM
form Tindak Lanjut Observasi Penilaian Kinerja PMM
AgungJakaNugraha1
 
Laporan observasi sri handayani lubis.pdf
Laporan observasi sri handayani lubis.pdfLaporan observasi sri handayani lubis.pdf
Laporan observasi sri handayani lubis.pdf
SriHandayaniLubisSpd
 

More Related Content

Similar to Perubahan Juknis dari 0014 ke 0010.pptx

Keputusan presiden no_80_th_2003
Keputusan presiden no_80_th_2003Keputusan presiden no_80_th_2003
Keputusan presiden no_80_th_2003
runad
 
Doklel penyusunan ded drainase lingkungan kawasan komplek al jatibening indah...
Doklel penyusunan ded drainase lingkungan kawasan komplek al jatibening indah...Doklel penyusunan ded drainase lingkungan kawasan komplek al jatibening indah...
Doklel penyusunan ded drainase lingkungan kawasan komplek al jatibening indah...
alamsyahnoor1
 
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20121
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20121Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20121
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20121
dhoan Evridho
 
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-2012
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-2012Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-2012
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-2012
dhoan Evridho
 
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Operator Warnet Vast Raha
 
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Operator Warnet Vast Raha
 
Surat perjanjian kerja apbd dinkes lkt
Surat perjanjian kerja apbd dinkes lktSurat perjanjian kerja apbd dinkes lkt
Surat perjanjian kerja apbd dinkes lkt
ibnuhajar60
 

Similar to Perubahan Juknis dari 0014 ke 0010.pptx (20)

Dokumen Kualifikasi - Pemeriksaan Besar Bendungan Bajulmati(1).pdf
Dokumen Kualifikasi - Pemeriksaan Besar Bendungan Bajulmati(1).pdfDokumen Kualifikasi - Pemeriksaan Besar Bendungan Bajulmati(1).pdf
Dokumen Kualifikasi - Pemeriksaan Besar Bendungan Bajulmati(1).pdf
 
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20123
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20123Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20123
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20123
 
Matrix perbedaan
Matrix perbedaanMatrix perbedaan
Matrix perbedaan
 
Keputusan presiden no_80_th_2003
Keputusan presiden no_80_th_2003Keputusan presiden no_80_th_2003
Keputusan presiden no_80_th_2003
 
Doklel penyusunan ded drainase lingkungan kawasan komplek al jatibening indah...
Doklel penyusunan ded drainase lingkungan kawasan komplek al jatibening indah...Doklel penyusunan ded drainase lingkungan kawasan komplek al jatibening indah...
Doklel penyusunan ded drainase lingkungan kawasan komplek al jatibening indah...
 
1 1 pengertian dan istilah
1 1 pengertian dan istilah1 1 pengertian dan istilah
1 1 pengertian dan istilah
 
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20121
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20121Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20121
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20121
 
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-2012
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-2012Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-2012
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-2012
 
Slide-CVL212-CVL212-Slide-03.pptx
Slide-CVL212-CVL212-Slide-03.pptxSlide-CVL212-CVL212-Slide-03.pptx
Slide-CVL212-CVL212-Slide-03.pptx
 
Dok Kualifikasi - Perencanaan Museum.pdf
Dok Kualifikasi - Perencanaan Museum.pdfDok Kualifikasi - Perencanaan Museum.pdf
Dok Kualifikasi - Perencanaan Museum.pdf
 
Pengantar Umum Pengadaan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MANAGEM...
Pengantar Umum Pengadaan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MANAGEM...Pengantar Umum Pengadaan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MANAGEM...
Pengantar Umum Pengadaan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MANAGEM...
 
Konsolidasi Permen PU No 07 Tahun 2011 dan Perubahannya tentang Standar dan P...
Konsolidasi Permen PU No 07 Tahun 2011 dan Perubahannya tentang Standar dan P...Konsolidasi Permen PU No 07 Tahun 2011 dan Perubahannya tentang Standar dan P...
Konsolidasi Permen PU No 07 Tahun 2011 dan Perubahannya tentang Standar dan P...
 
Syarat Syarat Umum Kontrak.pdf
Syarat Syarat Umum Kontrak.pdfSyarat Syarat Umum Kontrak.pdf
Syarat Syarat Umum Kontrak.pdf
 
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
 
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
 
Surat perjanjian kerja apbd dinkes lkt
Surat perjanjian kerja apbd dinkes lktSurat perjanjian kerja apbd dinkes lkt
Surat perjanjian kerja apbd dinkes lkt
 
Dokumen Kualifikasi AMDAL 15062020.pdf
Dokumen Kualifikasi AMDAL 15062020.pdfDokumen Kualifikasi AMDAL 15062020.pdf
Dokumen Kualifikasi AMDAL 15062020.pdf
 
Keputusan presiden no.80 tahun 2003 1
Keputusan presiden no.80 tahun 2003 1Keputusan presiden no.80 tahun 2003 1
Keputusan presiden no.80 tahun 2003 1
 
POJK No.6_POJK.07_2022_Perlindungan Konsumen di Sektor Keuangan_Highlights.pdf
POJK No.6_POJK.07_2022_Perlindungan Konsumen di Sektor Keuangan_Highlights.pdfPOJK No.6_POJK.07_2022_Perlindungan Konsumen di Sektor Keuangan_Highlights.pdf
POJK No.6_POJK.07_2022_Perlindungan Konsumen di Sektor Keuangan_Highlights.pdf
 

Recently uploaded

Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaanSoal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
ressyefrina15
 
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.docKISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
riska190321
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
AndiCoc
 
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptxSlide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
tressa8
 

Recently uploaded (20)

form Tindak Lanjut Observasi Penilaian Kinerja PMM
form Tindak Lanjut Observasi Penilaian Kinerja PMMform Tindak Lanjut Observasi Penilaian Kinerja PMM
form Tindak Lanjut Observasi Penilaian Kinerja PMM
 
Laporan observasi sri handayani lubis.pdf
Laporan observasi sri handayani lubis.pdfLaporan observasi sri handayani lubis.pdf
Laporan observasi sri handayani lubis.pdf
 
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Pancasila Sebagai Nilai Kehidupan powerpointpptx
Pancasila Sebagai Nilai Kehidupan powerpointpptxPancasila Sebagai Nilai Kehidupan powerpointpptx
Pancasila Sebagai Nilai Kehidupan powerpointpptx
 
Modul Ajar Sosiologi - Lembaga Sosial - Fase E.pdf
Modul Ajar Sosiologi - Lembaga Sosial - Fase E.pdfModul Ajar Sosiologi - Lembaga Sosial - Fase E.pdf
Modul Ajar Sosiologi - Lembaga Sosial - Fase E.pdf
 
Master 2_Modul 4_Percakapan Coaching.pdf
Master 2_Modul 4_Percakapan Coaching.pdfMaster 2_Modul 4_Percakapan Coaching.pdf
Master 2_Modul 4_Percakapan Coaching.pdf
 
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptxAKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
 
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaanSoal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik WidarsihTugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.docKISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
RPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docx
RPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docxRPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docx
RPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docx
 
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptxSlide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
 
Aksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdf
Aksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdfAksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdf
Aksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdf
 
Kisi-kisi soal IPA 8.docx 2023-2024.docx
Kisi-kisi soal IPA 8.docx 2023-2024.docxKisi-kisi soal IPA 8.docx 2023-2024.docx
Kisi-kisi soal IPA 8.docx 2023-2024.docx
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 

Perubahan Juknis dari 0014 ke 0010.pptx

  • 1. PT PLN (Persero) Jakarta, 19 Desember 2016
  • 2. 1. Perubahan ini mencabut Juknis Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Edaran Direksi Nomor: 0014.E/DIR/2014 tanggal 09 Desember 2014, selanjutnya mengganti dengan Juknis Pengadaan Barang/Jasa melalui Edaran Direksi Nomor : 0010.E/DIR/2016 tanggal 24 Nopember 2016. 2. Sedangkan Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud di dalam Keputusan Direksi No. 0620.K/DIR/2013 tanggal 03 Oktober 2013 yang telah dirubah menjadi Peraturan Direksi No. 0527.K/DIR/2014 tanggal 31 Oktober 2014, tetap berlaku, tidak berubah. 3. Tujuan dilakukan penggantian Juknis pengadaan barang/jasa a.l.: - Agar ketentuan yang mengatur tentang pengadaan tidak menjadi hambatan bagi penyelenggara pengadaan barang/jasa APLN - Memberi peluang kepada Pengguna Barang/Jasa dalam menerapkan professional judgement terkait dengan pengambilan kebijakan/keputusan dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa APLN
  • 3. 1. Mempertegas redaksional pada ketentuan-ketentuan yang multi tafsir / ambigu, 2. Menambah / mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Juknis pengadaan Barang/Jasa untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, a.l.: 1) Pendelegasian wewenang pengesahan Dokumen PQ, RKS / Dokumen Lelang dan HPS oleh KDIV/KSAT terkait 2) Shortlist dimasukkan sebagai salah satu metode untuk Pelelangan Terbatas selain menggunakan DPT. Shortlist harus mendapat persetujuan (penetapan) Direksi / Komite Direktur / Direktur terkait. 3) Pengaturan pengadaan Alih Daya, 4) Pengaturan pengadaan IPP termasuk Jaminan pengadaan dan penandatanganan dokumen pengadaan IPP, 5) Merevisi ketentuan pengadaan BBM, Gas Bumi/gas lainnya, 6) Merevisi ketentuan pengadaan asuransi. 3. Menambahkan matrik kewenangan proses pengadaan IPP. 4. Ketentuan Pengadaan Batubara diatur secara terpisah.
  • 4. KEPPRES 18/1996 PP 12/1998 SK No.100/2004 SK No.200/2004 SK No.118/2004 PP 45/2005 SE Meneg BUMN No.S.298/S.MBU/2007, Tgl.25 Juni 2007 SK No. 80/2008 PEDOMAN UMUM PBJ Meneg BUMN No.05/MBU/2008, 03 Sept 2008 SK No.305/2010 SK Dir No. 038/1998 SK Dir No. 075/1998 SK Dir No. 138/2002 SK No.065 .A/2009 SK No.0282/2009 SK No.0304/2009 KEPPRES 80/2003 PERPRES 54/2010 + + + 1.SK.No. 608 /2010 2.SK.No. 066 /2011 3.SK No. 1059/2011 4.SK No. 1360/2011 5.SK No. 053/2012 6.SK No. 186/2012 7.SK No. 250/2012 8 SK No. 499/2012 9 SK No. 270/2013 4 SK No.: 0620/2013 SE No.: 0003/2014 SK No.: 0527/2014 SE No.: 0014/2014 SE No.: 0010/2016 JICA, ADB, Wold Bank
  • 5. BAB I Ketentuan Umum BAB II Organisasi Pengadaan Barang/Jasa BAB III Daftar Penyedia Barang/Jasa Terseleksi (DPT) BAB IV Proses Pengadaan Barang/Jasa BAB V Pengadaan Khusus BAB VII Manajemen Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak BAB VIII Pengadaan Barang/Jasa Melalui Media Elektronik PLN BAB IX Pengendalian dan Pengawasan BAB VI Pendayagunaan Produksi Dalam negeri
  • 6. 1.1 Maksud dan Tujuan 1.2 Ruang Lingkup 1.3 Pengertian 1.4 Prinsip Dasar 1.5 Kebijakan Umum Pengadaan Barang/Jasa 1.6 Etika Pengadaan 1.7 Bantuan Hukum, Reward dan Punishment 1.8 Pakta Integritas 1.9 Izin Prinsip Direksi
  • 7. 1.3.4 Asuransi Pembangunan Proyek adalah asuransi yang menjamin segala macam risiko kerugian yang mungkin timbul di lingkungan proyek pembangunan selama masa pelaksanaan pembangunan. 1.3.4 Asuransi Pembangunan Proyek adalah asuransi yang menjamin atau memproteksi risiko kerugian yang mungkin timbul di lingkungan proyek pembangunan selama masa pelaksanaan pembangunan. 1.3.5 Asuransi Masa Operasi adalah asuransi yang menjamin segala macam risiko kerugian yang mungkin timbul atas harta benda atau aset milik perusahaan pada masa operasi dan dimulai sejak proyek diserahterimakan Taking Over Certificate (TOC) atau proyek dioperasikan secara komersial. 1.3.5 Asuransi Masa Operasi adalah asuransi yang menjamin atau memproteksi risiko kerugian yang mungkin timbul atas harta benda atau aset milik perusahaan pada masa operasi dan dimulai sejak proyek Commercial Operation Date (COD) atau proyek dioperasikan secara komersial. menjadi menjadi 1.3 Pengertian
  • 8. 1.3.7 Berita Acara Penyerahan Akhir/Final Acceptance Certificate (FAC) yaitu berita acara yang dibuat untuk menyatakan bahwa pekerjaan yang diperjanjikan telah selesai dilaksanakan dan setelahnya tidak ada lagi keterikatan pihak satu dengan lainnya kecuali ketentuan garansi barang/jasa yang lazim di pasaran. TAMBAHAN 1.3.10 Commercial Operating Date (COD) adalah tanggal yang telah disepakati oleh para pihak untuk mulai beroperasinya Aset Operasional secara komersial. 1.3.42 Leader Consortium/Pemimpin Konsorsium/ Penanggung Utama Jasa Asuransi adalah perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh PLN melalui mekanisme pengadaan yang akan mewakili dan bersama-sama PLN melaksanakan seleksi International Re-insurance Broker, serta menjadi pemimpin diantara Member Consortium dalampenempatan risiko yang akan diasuransikan melalui mekanisme yang telah ditentukan. 1.3.11 Consortium’s Leader Jasa Asuransi Aset Operasional adalah perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh PLN melalui mekanisme pengadaan yang mewakili dan bersama-sama PLN telah berhasil melaksanakan seleksi International Re-insurance Broker yang mendapatkan backup Re-insurance Company, serta menjadi pemimpin diantara Consortium’s Member dalam penempatan risiko yang akan diasuransikan melalui mekanisme yang telah ditentukan. menjadi 1.3 Pengertian
  • 9. 1.3.43 Member Consortium/Anggota Konsorsium/Penanggung Peserta Jasa Asuransi adalah perusahaan asuransi yang telah dinyatakan lulus sebagai anggota konsorsium dan diikutsertakan dalam penutupan asuransi di PLN. 1.3.12 Consortium’s Member Jasa Asuransi Aset Operasional adalah perusahaan asuransi yang telah dinyatakan lulus sebagai anggota konsorsium dan diikutsertakan dalam penutupan asuransi di PLN. 1.3.9 Daftar Penyedia Terseleksi yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar Penyedia Barang/Jasa yang lulus penilaian kualifikasi yang dimutakhirkan secara periodik berdasarkan kinerja Penyedia Barang/Jasa. 1.3.13 Daftar Penyedia Terseleksi yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar Penyedia Barang/Jasa yang dinyatakan lulus oleh PLN melalui mekanisme penilaian kualifikasi, ditetapkan dan disahkan oleh Pengguna Barang/Jasa dan dimutakhirkan secara periodik. 1.3.11 Direksi adalah organ PLN yang terdiri dari anggota Direksi yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan PLN untuk kepentingan, tujuan dan mewakili kepentingan PLN. 1.3.15 Direksi adalah organ PLN yang terdiri dari anggota Direksi/Direktur yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan PLN untuk kepentingan, tujuan dan mewakili kepentingan PLN. menjadi menjadi menjadi 1.3 Pengertian
  • 10. 1.7.3 Pengguna Barang/Jasa, Wakil Pengguna Barang/Jasa, Pejabat Perencana Pengadaan, Pejabat Pelaksana Pengadaan, Value for Money Committee dan pihak lain di PLN yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa yang tidak sesuai dengan Prinsip Dasar Pengadaan, Etika Pengadaan dan Prosedur yang berlaku, maka akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Disiplin Pegawai PLN yang berlaku. 1.7.3 Pengguna Barang/Jasa, Wakil Pengguna Barang/Jasa, Pejabat Perencana Pengadaan, Pejabat Pelaksana Pengadaan, Value for Money Committee dan pihak lain di PLN yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa yang tidak sesuai dengan Prinsip Dasar Pengadaan, Etika Pengadaan dan Prosedur yang berlaku, maka akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Disiplin Pegawai PLN dan/atau sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. menjadi 1.7 Bantuan Hukum, Reward dan Punishment
  • 11. 1.8.1 Pengguna Barang/Jasa, Wakil Pengguna Barang/Jasa, Pejabat Perencana Pengadaan, Pejabat Pelaksana Pengadaan, Value for Money Committee dan pihak lain di PLN yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa wajib menandatangani Pakta Integritas. 1.8.1 Pengguna Barang/Jasa, Wakil Pengguna Barang/Jasa, Pejabat Perencana Pengadaan, Pejabat Pelaksana Pengadaan, Value for Money Committee dan pihak lain di PLN yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa wajib menandatangani Pakta Integritas. Untuk Direksi dan Pejabat Struktural yang pada saat diangkat dalam jabatan struktural tersebut telah menandatangani Pakta Integritas untuk menjalankan fungsi jabatannya maka Pejabat Struktural tersebut tidak perlu menandatangani Pakta Integritas terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa menjadi 1.8.2 Calon Penyedia Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa wajib menanda - tangani Pakta Integritas. 1.8.2 Calon Penyedia Barang/Jasa wajib menandatangani Pakta Integritas. menjadi 1.8 Pakta Integritas
  • 12. ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA 2.1 Pengguna Barang/Jasa 2.2 Wakil Pengguna Barang/Jasa 2.3 Pejabat Perencana Pengadaan 2.4 Pejabat Pelaksana Pengadaan 2.5 Value for Money Committee 2.6 Procurement Agent
  • 13. 2.1.3 Pengguna Barang/Jasa memiliki kewenangan menugaskan Direktorat/ Divisi/Bagian yang terkait dengan proses pengadaan untuk melakukan proses Pengadaan Barang/Jasa DIHAPUS 2.1.63 Menetapkan dan / atau mengesahkan: a. Dokumen Rencana Pengadaan. b. Dokumen Kualifikasi. c. Spesifikasi Teknis atau Kerangka Acuan Kerja (KAK). d. Dokumen Pelelangan / RKS. e. HPS. Pemenang Penyedia Barang/Jasa. 2.1.53 Menetapkan dan mengesahkan: Dokumen Rencana Pengadaan : a. Dokumen Rencana Pengadaan. b. Dokumen Kualifikasi. c. Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) d. Dokumen Pelelangan/RKS. e. HPS. f. Pemenang Penyedia Barang/Jasa. menjadi 2.1 Pengguna Barang/Jasa
  • 14. 2.1 Pengguna Barang/Jasa 2.1.5.4 Khusus untuk proses pengadaan di Kantor Pusat pengesahan Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2.1.5.3 yang merupakan kewenangan Direksi sebagai Pengguna Barang/Jasa dapat ditetapkan dan disahkan sebagai berikut: a. Dokumen Rencana Pengadaan oleh Direksi/Direktur terkait. b. Dokumen Kualifikasi oleh Kepala Satuan/Kepala Divisi yang menangani Perencanaan Pengadaan. c. Daftar Penyedia Terseleksi oleh Kepala Satuan/Kepala Divisi yang menangani tentang penyusunan DPT. d. Dokumen Pelelangan/RKS oleh Kepala Satuan/Kepala Divisi yang membawahi Pejabat Perencana Pengadaan dan Kepala Satuan/Kepala Divisi pada Direktorat terkait. e. Addendum Dokumen Pelelangan/RKS oleh Kepala Satuan/Kepala Divisi yang membawahi Pejabat Pelaksana Pengadaan dan Kepala Satuan/Kepala Divisi yang membawahi Pejabat Perencana Pengadaan. f. HPS oleh Kepala Satuan/Kepala Divisi yang menangani Pelaksanaan Pengadaan dan Kepala Satuan/Kepala Divisi pada Direktorat terkait. g. Pemenang Penyedia Barang/Jasa oleh Direksi/Direktur/ Kepala Satuan/Kepala Divisi berdasarkan batasan kewenangan. TAMBAHAN
  • 15. 2.1 Pengguna Barang/Jasa 2.1.6.7 Menandatangani Perjanjian /Kontrak sesuai dengan ketentuan Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan di Lingkungan PLN yang berlaku. 2.1.5.7 Menandatangani Perjanjian/ Kontrak dan perubahannya (bila ada) sesuai dengan ketentuan Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan di Lingkungan PLN yang berlaku. 2.1.5.11 Mempertanggungjawabkan segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan yang dilaksanakan. TAMBAHAN
  • 16. 2.3 Pejabat Perencana Pengadaan 2.3.2 Fungsi Perencanaan Pengadaan di Kantor Pusat dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Direksi, sedangkan di Unit Induk/Unit Penunjang ditunjuk oleh General Manager/Kepala. 2.3.2 Fungsi Perencanaan Pengadaan di Kantor Pusat dilaksanakan oleh Pejabat Struktural yang ditunjuk oleh Direksi, sedangkan di Unit Induk ditunjuk oleh General Manager. 2.3.8 Atasan Langsung Pejabat Perencana Pengadaan wajib memastikan proses perencanaan pengadaan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tersedianya dokumen terkait termasuk melakukan koordinasi dengan Pengguna Barang/Jasa, Value for Money Commiittee dan/atau pejabat lainnya yang terkait dengan perencanaan pengadaan TAMBAHAN
  • 17. 2.4.2 Fungsi Pelaksanaan Pengadaan di Kantor Pusat dilaksanakan oleh Pejabat Struktural yang ditunjuk oleh Direksi, sedangkan di Unit Induk ditunjuk oleh General Manager. 2.4.7 Atasan Langsung Pejabat Pelaksana Pengadaan wajib memastikan proses pengadaan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tersedianya dokumen terkait termasuk melakukan koordinasi dengan Pengguna Barang/Jasa, Value for Money Committee dan/atau pejabat lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan. TAMBAHAN 2.4 Pejabat Pelaksana Pengadaan
  • 18. 2.5.3.2 Di Unit Induk Komite Manajer atau melalui Rapat Pimpinan. Dalam hal Pengguna Barang/Jasa melimpahkan kewenangannya kepada Unit Pelaksana dibawahnya, fungsi Value for Money Committee tetap di Kantor Induk. 2.5 Value for Money Committee TAMBAHAN 2.5.5 Proses Pengadaan Barang/Jasa yang harus melalui review dan rekomendasi Value for Money Committee adalah Pengadaan Barang/Jasa yang masuk kategori kebutuhan Critical/Bottleneck/Strategis dan kategori kebutuhan Leverage yang nilai pengadaannya menjadi kewenangan Direksi/GM/Kepala, sesuai Supply Positioning Matrix. 2.5.5 Proses Pengadaan Barang/Jasa yang harus melalui review dan rekomendasi Value for Money Committee adalah Pengadaan Barang/Jasa yang masuk kategori kebutuhan Critical/Bottleneck, Strategis dan Leverage (tidak termasuk kategori kebutuhan Rutin) sesuai Supply Positioning Matrix. menjadi
  • 19. 19 RKAP ANALISIS PASAR ANALISIS KEBUTUHAN DOKUMEN PELELANGAN / RKS MEMILIH PENYEDIA BARANG/JASA  PELELANGAN TERBATAS  PELELANGAN TERBUKA  PENGECUALIAN HPE DPT ANALISIS DOKUMEN RENCANA PENGADAAN HPS KLARIFIKASI NEGOSIASI USULAN PEMENANG A A B B Penetapan Pemenang Pengumuman Pemenang Penunjukan Pemenang CDA Kontrak Ulang / Gagal Keterangan Rekomendasi VFM Persetujuan KDIV Dilaporkan ke KDIV Di PT PLN (Persero) Kantor Pusat
  • 20. 20 RKAP ANALISIS PASAR ANALISIS KEBUTUHAN DOKUMEN PELELANGAN / RKS MEMILIH PENYEDIA BARANG/JASA  PELELANGAN TERBATAS  PELELANGAN TERBUKA  PENGECUALIAN HPE DPT ANALISIS DOKUMEN RENCANA PENGADAAN HPS KLARIFIKASI NEGOSIASI USULAN PEMENANG A A B B Penetapan Pemenang Pengumuman Pemenang Penunjukan Pemenang CDA Kontrak Ulang / Gagal Keterangan Rekomendasi VFM Persetujuan GM / Manajer Dilaporkan ke GM / Manajer Di PT PLN (Persero) Kantor Induk
  • 21. 21 KANTOR PUSAT / UNIT INDUK / UNIT PENUNJANG Riset pasar Analisis kebutuhan Memilih Metode dan Strategi pengadaan Rekomendasi VFM Menyusun draft Rencana Pengadaan Penetapan Dokumen Rencana Pengadaan RKAP
  • 22. DAFTAR PENYEDIA BARANG/JASA TERSELEKSI (DPT) 3.1 Maksud dan Tujuan Pengunaan DPT 3.2 Tugas dan Tanggung jawab Penyusunan DPT 3.3 Metoda Penyusunan DPT 3.4 Sifat dan Jenis DPT 3.5 Pengelolaan DPT 3.6 Dokumen Kualifikasi 3.7 Persyaratan Kualifikasi 3.8 Pelaksanaan Kualifikasi 3.9 Kondisi Belum tersedia DPT
  • 23. 23 Pengumuman Penilaian Kualifikasi Pendaftarandan Pengambilan Dokumen Kualifikasi Penyerahan Dokumen Aplikasi Kualifikasi Bantuan Wakil Pengguna ikut melakukan evaluasi Atasan Langsung meneruskan ke VFM Comm VFM Comm memberikan Rekomendasi Sanggah Pengumuman Hasil Evaluasi Kualitas Masa Sanggah Menjawab Sanggah Menyusun Hasil Final Evaluasi Kualifikasi Melaporkan hasil final ke Pengguna Pengguna Mengesahkan DPT y N N y Menyusun Hasil Evaluasi berdasar Rekom VFM Evaluasi Dokumen Aplikasi Kualifikasi
  • 24. 3.2 Tugas dan Tanggung jawab Penyusunan DPT 3.2 Penyusunan DPT menjadi tugas dan tanggung jawab Pejabat Perencana Pengadaan dan disahkan oleh Pengguna Barang/Jasa. 3.2 Penyusunan DPT menjadi tugas dan tanggung jawab Pejabat Perencana Pengadaan, ditetapkan dan disahkan oleh Pengguna Barang/Jasa. 3.4.1 DPT Lokal dibuat oleh Pejabat Perencana Pengadaan di Unit Induk/Unit Penunjang untuk dipergunakan dalam proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa setempat 3.4.1 DPT Lokal dibuat oleh Pejabat Perencana Pengadaan di Unit Induk atau Pejabat Perencanaan di Kantor Pusat, untuk dipergunakan dalam proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa setempat. menjadi menjadi 3.4 Sifat dan Jenis DPT
  • 25. 3.5 Pengelolaan DPT 3.5.7 PLN mengakui daftar hitam (black list) dari lembaga yang mempunyai keterkaitan dengan bisnis PLN, atau perusahaan yang sejenis dengan usaha PLN, atau mempunyai kesamaan kepentingan dengan bisnis PLN. 3.5.7 PLN dapat mengakui daftar hitam (black list) dari lembaga yang mempunyai keterkaitan dengan bisnis PLN, atau perusahaan yang sejenis dengan usaha PLN, atau mempunyai kesamaan kepentingan dengan bisnis PLN. menjadi 3.5.3 DPT harus dilakukan pemuktahiran secara berkala dan terus menerus antara lain berupa penambahan/penguranganCalon Penyedia Barang/Jasa dalam daftar DPT, pemuktahiran data dan kinerja Calon Penyedia Barang/Jasa yang sudah terdaftar dalam DPT. 3.5.3 DPT harus dilakukan pemuktahiran secara berkala dan terus menerus antara lain berupa penambahan/pengurangan Calon Penyedia Barang/Jasa dalam daftar DPT, pemuktahiran data dan/atau kinerja Calon Penyedia Barang/Jasa yang sudah terdaftar dalam DPT. Penambahan DPT dapat dilakukan apabila ada pendaftar baru yang dinyatakan lulus kualifikasi dan disahkan sebagai DPT oleh Pengguna Barang/Jasa, serta pengurangan DPT dapat dilakukan apabila dikenakan blacklist, masa berlaku DPT sudah berakhir, data kualifikasi tidak dimutakhirkan tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan atau berkinerja buruk menjadi
  • 26. 3.7 Persyaratan Kualifikasi 3.7.1.1 Memiliki ijin usaha sesuai dengan bidang usahanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.7.1.1 Memiliki perijinan sesuai dengan bidang usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. menjadi 3.7.1.8 Khusus untuk perusahaan asing apabila ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa diwajibkan untuk melengkapi persyaratan perijinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.7.1.8 Khusus perusahaan asing yang akan ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa diwajibkan memenuhi persyaratan perijinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.7.2.2 Mempunyai kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan. 3.7.2.2 Mempunyai kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan termasuk pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). menjadi menjadi 3.7.2.4 Sanggup memenuhi persyaratan penggunaan produksi dalam negeri sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tambahan
  • 27. 3.7 Persyaratan Kualifikasi 3.7.3.2 Untuk nilai pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa tertentu, harus memiliki surat keterangan dukungan keuangan/referensi dari Bank. 3.7.3.2 Untuk jenis dan/atau nilai pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa tertentu, harus memiliki surat keterangan dukungan keuangan/referensi dari Bank. menjadi 3.7.3.3 Untuk jenis pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya yang diutamakan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, mempunyai kemampuan keuangan yang memadai yang didukung dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau disahkan oleh Pimpinan Perusahaan. 3.7.4 Dalam hal tertentu Pengguna Barang/Jasa dapat menentukan persyaratan kualifikasi lainnya untuk menjamin value for money yang terbaik bagi PLN. TAMBAHAN
  • 28. 3.8.9 Pejabat Perencana Pengadaan menyusun dan melaporkan hasil penilaian kualifikasi kepada Atasan Langsung untuk selanjutnya disampaikan kepada Value for Money Committee. 3.8.9 Pejabat Perencana Pengadaan menyusun dan melaporkan hasil penilaian kualifikasi kepada Atasan Langsung. Atasan Langsung mengkoordinasikan tindak lanjut hasil penilaian kualifikasi kepada Pengguna Barang/Jasa termasuk bila diperlukan kepada Value for Money Committee untuk proses penetapan DPT. menjadi 3.8 Pelaksanaan Kualifikasi 3.8.10 Berdasarkan rekomendasi Value for Money Committee maka Pejabat Perencana Pengadaan mengumumkan hasil penilaian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa. 3.8.10 Setelah adanya pengesahan DPT oleh Pengguna Barang/Jasa, Pejabat Perencana Pengadaan atau Atasan Langsung Pejabat Perencana Pengadaan mengumumkan hasil penilaian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa. menjadi
  • 29. 3.9 Kondisi Belum tersedia DPT 3.9.1 Dalam hal untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang belum mempunyai DPT, dapat dilakukan melalui Metode Pelelangan Terbuka dengan Prakualifikasi atau Pascakualifikasi 3.9.1 Dalam hal untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang belum mempunyai DPT, dapat dilakukan melalui Metode Pelelangan Terbuka dengan Prakualifikasi atau Pascakualifikasi, dengan persyaratan kualifikasi sebagaimana diatur pada Angka 3.7. menjadi 3.9.3 Pengadaan barang dan/atau jasa yang belum pernah diadakan sebelumnya atau teknologi yang belum pernah digunakan di PLN namun mempunyai pasar Penyedia yang telah mapan (terbukti/proven), dapat dilakukan dengan menggunakan Shortlist yang disusun berdasarkan riset pasar yang mencukupi. Shortlist yang telah digunakan dalam pelelangan dapat dijadikan DPT setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. 3.9.3 Pengadaan barang dan/atau jasa yang belum pernah diadakan sebelumnya atau teknologi yang belum pernah digunakan di PLN namun mempunyai pasar Penyedia yang telah mapan (terbukti/proven) atau pengadaan barang/jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa, dapat dilakukan dengan menggunakan Shortlist. Shortlist disusun berdasarkan riset pasar yang mencukupi, memenuhi kriteria tertentu dan ditetapkan oleh Direksi/Komite Direktur/Direktur terkait. Shortlist yang telah digunakan dalam pelelangan dapat dijadikan DPT setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. menjadi
  • 30. 4.1 Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.2 Metoda Pengadaan Barang/Jasa 4.3 Joint Procurement 4.4 Metode Penawaran 4.5 Jangka Waktu Pengadaan Barang/Jasa 4.6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
  • 31. 4.1 Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.1.1.1.c Rencana Pengadaan Barang/Jasa Korporat disusun berdasarkan RKAP, yang pelaksanaannya dilakukan secara periodik sesuai siklus perencanaan PLN, baik dalam 1 (satu) tahun kalender atau gabungan beberapa tahun kalender. 4.1.1.1.c Rencana Pengadaan Barang/Jasa Korporat disusun berdasarkan RKAP dan/atau RUPTL, yang pelaksanaannya dilakukan secara periodik sesuai siklus perencanaan PLN, baik dalam 1 (satu) tahun kalender atau gabungan beberapa tahun kalender. 4.1.1.2.b Rencana Pengadaan Barang/Jasa disusun berdasarkan RKAP dan telah memperhitungkan potensi konsolidasi di tingkat korporat. 4.1.1.2.b Rencana Pengadaan Barang/Jasa disusun berdasarkan RKAP dan/atau RUPTL dan telah memperhitungkan potensi konsolidasi di tingkat korporat. TAMBAHAN 4.1.2.4 Proses penyusunan Dokumen Pelelangan/RKS berpedoman pada Edaran ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tetap mengacu pada Dokumen Pelelangan/RKS yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Pengguna Barang/Jasa. menjadi menjadi
  • 32. 4.1 Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.1.3.4 HPS disusun berdasarkan HPE. 4.1.3.4 HPS disusun secara cermat dan profesional dengan menggunakan data/referensi, antara lain : a. Harga Perkiraan Engineering. b. Dokumen Pelelangan c. … 4.1.3.5 HPE disusun secara cermat dan profesional dengan menggunakan data/referensi dasar, antara lain: a. Dokumen Pelelangan (Spesifikasi/ Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term Of Reference (TOR) atau Syarat Penawaran/Syarat Perjanjian/ Kontrak). b. Harga pasar setempat. c. ………………. 4.1.3.5 Harga Perkiraan Engineering disusun oleh Pejabat Perencana Pengadaan secara cermat dan professional. menjadi menjadi 4.1.3.6 HPE harus selalu dimutakhirkan. 4.1.3.6 Komponen biaya dan analisa perhitungan HPE harus selalu dimutakhirkan sebagai data/referensi dalam penyusunan HPS. menjadi
  • 33. 4.2 Metoda Pengadaan Barang/Jasa 4.2.1.1 Pelelangan Terbatas dilakukan dengan mengundang Penyedia Barang/Jasa yang terdapat dalam DPT. 4.2.1.1 Pelelangan Terbatas dilakukan dengan mengundang Penyedia Barang/Jasa yang terdapat dalam DPT atau Shortlist yang telah ditetapkan oleh Direksi/Komite Direktur/Direktur terkait. 4.2.1.3 Pelelangan Terbatas dengan DPT merupakan strategi utama Pengadaan Barang/Jasa. 4.2.1.3 Pelelangan Terbatas sepanjang telah tersusun DPT merupakan strategi utama Pengadaan Barang/Jasa 4.2.2.3.c Pembuktian kualifikasi dapat dilakukan terhadap semua calon Penyedia Barang/Jasa atau terhadap calon Penyedia Barang/Jasa yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan, yaitu dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam penawaran untuk memastikan kebenarannya dan jika diperlukan dapat dilakukan due diligence. TAMBAHAN menjadi menjadi
  • 34. 4.2 Metoda Pengadaan Barang/Jasa 4.2.3.1.b.6).a) Penyedia Barang/Jasa yang telah memenangkan Pelelangan Terbatas/Pelelangan Terbuka terhadap barang yang secara terus menerus dibutuhkan sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan dengan kualitas barang sama atau lebih baik dan dilengkapi dengan kajian yang disahkan oleh Pengguna Barang/Jasa; 4.2.3.1.b.6).a) Penyedia Barang/Jasa yang telah memenangkan Pelelangan Terbatas/ Pelelangan Terbuka/ Penunjukan Langsung dengan metode Open Book terhadap barang yang secara terus menerus dibutuhkan sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan dengan kualitas barang sama atau lebih baik dan dilengkapi dengan kajian yang disahkan oleh Pengguna Barang/Jasa; 4.2.3.1.b.6).b) Penyedia Barang/Jasa yang telah memenangkan Pelelangan Terbatas/ Pelelangan Terbuka terhadap jasa lainnya yang secara terus menerus dibutuhkan sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan dengan kualitas jasa sama atau lebih baik dan dilengkapi dengan kajian yang disahkan oleh Pengguna Barang/Jasa, hanya dapat dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; atau 4.2.3.1.b.6).b) Penyedia Barang/Jasa yang telah memenangkan Pelelangan Terbatas/ Pelelangan Terbuka terhadap jasa lainnya yang secara terus menerus dibutuhkan sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan dengan kualitas jasa sama atau lebih baik dan dilengkapi dengan kajian yang disahkan oleh Pengguna Barang/Jasa, hanya dapat dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; atau menjadi menjadi
  • 35. 4.2 Metoda Pengadaan Barang/Jasa 4.2.3.1.b.10) Penyelenggara fasilitas pemeliharaan kesehatan bagi pegawai dan keluarga yang ditanggung, termasuk tetapi tidak terbatas pada rumah sakit, klinik, dokter, apotek, dan laboratorium; 4.2.3.1.d.3).c) Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) TAMBAHAN 4.2.3.1.h.1) Pengguna Barang/Jasa dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), setelah ada pernyataan keadaan darurat dari Pengguna Barang/Jasa. 4.2.3.1.h.1) Pengguna Barang/Jasa dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), setelah ada pernyataan keadaan darurat dari Direksi/Direktur terkait/GM/Manajer Unit Pelaksana sesuai dengan batasan kewenangan. 4.2.3.2.b Pengguna Barang/Jasa dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), setelah ada pernyataan keadaan darurat dari Direksi/Direktur terkait/GM/Manajer Unit Pelaksana sesuai dengan batasan kewenangan. 4.2.3.2.b Pengadaan Langsung untuk barang/jasa yang bernilai sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat dibuktikan dengan kuitansi, dan di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan Surat Perintah Kerja (SPK)/Perjanjian/Kontrak. menjadi menjadi
  • 36. 4.2 Metoda Pengadaan Barang/Jasa 4.2.3.2.d.4) Untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK/Perjanjian/Kontrak, Pejabat Pelaksana Pengadaan menyiapkan SPK/ Perjanjian/Kontrak untuk ditandatangani oleh Pengguna Barang/Jasa. 4.2.3.2.d.4) Untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK, Pejabat Pelaksana Pengadaan menyiapkan SPK untuk ditandatangani oleh Pengguna Barang/Jasa. menjadi 4.2.3.3.c.8).a) Menyiapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Barang/Jasa(SPPBJ) atau Letter of Intent (LOI) kepada Penyedia Barang/Jasa oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan. 4.2.3.3.c.8).a) Menyiapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Barang/Jasa (SPPBJ) atau Letter of Intent (LoI) atau Letter of Award (LoA) atau Notification of Award (NoA) kepada Penyedia Barang/Jasa oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan. menjadi
  • 37. 4.5 Jangka Waktu Pengadaan Barang/Jasa 4.5.5 Masa Sanggah diberikan selama 3 (tiga) hari kerja sejak pengumuman/pemberitahuan pemenang. 4.5.5 Masa Sanggah diberikan selama 3 (tiga) hari kerja sejak pengumuman hasil Prakualifikasi/Evaluasi Tahap 1/hasil pelelangan. 4.5.7 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) diterbitkan setelah pengumuman pemberitahuan penetapan pemenang pengadaan apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab 4.5.7 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atau Letter of Intent (LoI) atau Letter of Award (LoA) atau Notification of Award (NoA) diterbitkan setelah pengumuman pemberitahuan penetapan pemenang pengadaan apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab. menjadi menjadi 4.5.8 Penandatanganan Perjanjian/ Kontrak dilakukan setelah diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Penyedia Barang/Jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan mengenai jaminan pelaksanaan dalam Edaran ini. 4.5.8 Penandatanganan Perjanjian/Kontrak dilakukan setelah diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Penyedia Barang/Jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan mengenai jaminan pelaksanaan dalam Edaran ini. menjadi
  • 38. 4.6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.6.1.1 Pejabat Pelaksana Pengadaan mendapat penugasan dari Atasan Langsung untuk melakukan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan menerima Dokumen Pelelangan/RKS dan HPE. 4.6.1.1 Pejabat Pelaksana Pengadaan melaksanakan tahapan persiapan pengadaan setelah mendapat penugasan dari Atasan Langsung. 4.6.5.8 Semua perubahan dalam Dokumen Pelelangan/RKS sebagai hasil penjelasan dan atau jawaban atas pertanyaan Calon Penyedia Barang/Jasa harus dituangkan dalam Addendum Dokumen Pelelangan/RKS sebagaimana diatur dalam butir 4.6.6. 4.6.5.8 Semua perubahan dalam Dokumen Pelelangan/RKS sebagai hasil penjelasan dan atau jawaban atas pertanyaan Calon Penyedia Barang/Jasa harus dituangkan dalam Addendum Dokumen Pelelangan/RKS sebagaimana diatur pada angka 4.6.6. menjadi menjadi 4.6.6.5 Dalam kondisi tertentu diperlukan perbaikan perubahan Dokumen Pelelangan/RKS setelah dilakukan pembukaan penawaran teknis, PLN dapat melakukan perubahan tersebut dan dituangkan dalam suatu Memorandum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pelelangan/RKS dan harus disahkan oleh Pengguna Barang/Jasa. 4.6.6.6 Memorandum sebagaimana dimaksud pada angka 4.6.6.5 dapat dilakukan sebelum dilakukan pembukaan penawaran harga. TAMBAHAN
  • 39. 4.6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.6.6.7 Memorandum sebagaimana dimaksud pada angka 4.6.6.5 harus disampaikan secara tertulis kepada semua Calon Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran dan kepada Calon Penyedia Barang/Jasa diberikan hak untuk menyampaikan tambahan penawaran (supplementary bid proposal). TAMBAHAN 4.6.7.2.a Surat Penawaran bermaterai cukup, bertanggal, ditandatangani oleh yang memiliki kewenangan dan dicap. 4.6.7.2.a Surat Penawaran bertanggal dan ditandatangani oleh yang memiliki kewenangan. 4.6.7.3.a Surat Penawaran bermaterai cukup, bertanggal, ditandatangani oleh yang memiliki kewenangan dan dicap. 4.6.7.3.a Surat Penawaran bertanggal dan ditandatangani oleh yang memiliki kewenangan. menjadi menjadi menjadi 4.6.9.4 Dalam hal saksi dari wakil Calon Penyedia Barang/Jasa tidak ada, Pejabat Pelaksana Pengadaan dapat menunjuk saksi diluar dari Pejabat Pelaksana Pengadaan. 4.6.9.4 Dalam hal saksi dari wakil Calon Penyedia Barang/Jasa tidak ada, Pejabat Pelaksana Pengadaan dapat menunjuk saksi selain dari calon Penyedia Barang/Jasa.
  • 40. 4.6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.6.9.8 Menandatangani BAPP bersama 2 (dua) orang saksi dari Calon Penyedia Barang/Jasa yang hadir. 4.6.9.8 Menandatangani BAPP bersama 2 (dua) orang saksi dari Calon Penyedia Barang/Jasa yang hadir. Dalam hal saksi dari calon penyedia barang/jasa tidak ada maka Pejabat Pelaksana Pengadaan dapat menunjuk saksi selain dari Calon Penyedia Barang/Jasa. 4.6.8.1.b.1) Penawaran administrasi, teknis dan harga disampaikan secara bersamaan dalam satu sampul 4.6.8.1.b.1) Penawaran administrasi, teknis, Jaminan Penawaran asli dan harga disampaikan secara bersamaan dalam satu sampul. menjadi menjadi
  • 41. 4.6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.6.10.2.a.1).a) Pengadaan pembelian tenaga listrik dari Independent Power Producer (IPP) adalah: i. Untuk Pelelangan Terbatas atau Pelelangan Terbuka sebesar minimal 1% (satu persen) dari perkiraan nilai transaksi penjualan kWh selama 1 (satu) tahun. ii. Untuk Penunjukan Langsung untuk non PLTP: a) Minimal sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kWh selama 1 (satu) tahun berlaku sejak negosiasi dimulai sampai dengan terbit Letter of Intent (LoI), dengan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama untuk mencapai kesepakatan Letter of Intent (LoI). 4.6.10.2.a.1).a) Pengadaan pembelian tenaga listrik dari Independent Power Producer (IPP) adalah: i. Untuk Pelelangan Terbatas atau Pelelangan Terbuka sebesar minimal 1% (satu persen) dari perkiraan nilai total biaya proyek. ii. Untuk Penunjukan Langsung untuk non PLTP, minimal sebesar 1% (satu persen) dari nilai perkiraan total biaya proyek berlaku sejak negosiasi dimulai sampai dengan tandatangan PPA, dengan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama untuk mencapai penandatanganan PPA. menjadi
  • 42. 4.6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.6.10.2.a.1).c) Pengadaan Batubara adalah minimal sebesar 1% (satu persen) dari nilai estimasi pembelian selama 1 (satu) tahun. 4.6.10.2.a.1).c) Jaminan Penawaran Pengadaan Batubara mengikuti Edaran ini kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Peraturan Direksi yang mengatur khusus Pengadaan Batubara. 4.6.10.2.a.1).c) Dalam keadaan khusus Pengaturan Nilai Jaminan Penawaran, dapat ditentukan khusus oleh Direksi. 4.6.10.2.a.1).c) Dalam keadaan tertentu Pengaturan Nilai Jaminan Penawaran, dapat ditentukan khusus oleh Direksi. 4.6.10.2.a.3) Jaminan Penawaran akan dikembalikan kepada Calon Penyedia Barang/Jasa setelah dikeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), kecuali : a) Untuk Pemenang Pengadaan ditukar dengan Surat Jaminan Pelaksanaan pada saat akan menandatangani Perjanjian/Kontrak. b) Untuk Calon Pemenang urutan kedua dan ketiga akan dikembalikan setelah Perjanjian/Kontrak ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk. 4.6.10.2.a.3) Jaminan Penawaran akan dikembalikan kepada Calon Penyedia Barang/Jasa setelah dikeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), kecuali : a. Untuk Pemenang Pengadaan ditukar dengan Surat Jaminan Pelaksanaan pada saat akan menandatangani Perjanjian/Kontrak. b. Untuk Calon Pemenang urutan kedua dan ketiga akan dikembalikan setelah Perjanjian/Kontrak ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk. menjadi menjadi menjadi
  • 43. 4.6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.6.10.2.b.1).a) Pembelian Tenaga Listrik dari IPP adalah: i. Pengadaan melalui pelelangan terbatas atau pelelangan terbuka : a) Minimal sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kWh selama 1 (satu) tahun sejak penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA) sampai Financing Date. b) Minimal sebesar 5% (lima persen) dari nilai transaksi penjualan kWh selama 1 (satu) tahun sejak Financing Datesampai Commercial Operation Date (COD) dengan maksimal US$ 50.000.000,00 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat). ii. Penunjukan Langsung Untuk PLTP: iii. Penunjukan Langsung Untuk Non PLTP: 4.6.10.2.b.1).a) Pembelian Tenaga Listrik dari IPP adalah: i. minimal sejumlah 10% (sepuluh persen) dari perkiraan nilai total biaya proyek berlaku sejak penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA) sampai dengan Financing Date (atau Effective Date untuk PLTP); ii. minimal sejumlah 5% (lima persen) dari perkiraan nilai total biaya proyek berlaku sejak Financing Date (atau Effective Date untuk PLTP) sampai Commissioned Date (COD Unit 1); iii. minimal sejumlah 2,5% (dua koma lima persen) dari perkiraan nilai total biaya proyek berlaku sejak Commissioned Date (COD Unit 1) sampai dengan Commercial Operation Date (Plant). Untuk pelaksanaan penyampaian Jaminan Pelaksanaan oleh IPP di atas, disampaikan sekaligus pada saat penandatanganan PPA dengan ketentuan sebagai berikut: i. Jaminan Pelaksanaan I minimal sebesar 5% (lima persen) dari perkiraan nilai total biaya proyek berlaku sejak penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA) sampai Financing Date (atau Effective Date untuk PLTP) dan dikembalikan dengan tercapainya Financing Date (atau Effective Date untuk PLTP); dan ii. Jaminan Pelaksanaan II minimal sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari perkiraan nilai total biaya proyek berlaku sejak penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA) sampai Commissioned Date (COD Unit 1) dan dikembalikan dengan tercapainya Commissioned Date (COD Unit 1); dan iii. Jaminan Pelaksanaan III minimal sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari perkiraan nilai total biaya proyek berlaku sejak penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA) sampai Commercial Operation Date (Plant) dan dikembalikan dengan tercapainya Commercial Operation Date (Plant). menjadi
  • 44. 4.6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.6.10.2.b.1).c) Pengadaan Batubara minimal sebesar 5% (lima persen) dari nilai estimasi pembelian selama 2 (dua) tahun. 4.6.10.2.b.1).c) Jaminan Pelaksanaan Pengadaan Batubara mengikuti Edaran ini kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Peraturan Direksi yang mengatur khusus Pengadaan Batubara. 4.6.10.2.b.1)f) Kesepakatan Harga Satuan (KHS) adalah: i. Minimal sebesar 1% (satu persen) dari Nilai Perjanjian/Kontrak KHS yang dikenakan pada saat penandatanganan Perjanjian/Kontrak KHS; dan ii. Minimal sebesar 4% (empat persen) dari Nilai Surat Pesanan ...dst 4.6.10.2.b.1)f) Kesepakatan Harga Satuan (KHS) adalah minimal 5% (lima persen) dari estimasi nilai Perjanjian/Kontrak (harga satuan dikalikan dengan estimasi volume yang dibutuhkan) atau estimasi nilai Perjanjian/Kontrak selama 1 (satu) tahun. 4.6.10.2.b.1)g) Dalam keadaan khusus Pengaturan Nilai Jaminan Pelaksanaan dapat ditentukan khusus oleh Direksi. 4.6.10.2.b.1)g) Dalam keadaan tertentu Pengaturan Nilai Jaminan Pelaksanaan dapat ditentukan khusus oleh Direksi. menjadi menjadi menjadi
  • 45. 4.6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.6.10.2.b.2)b) Untuk Pengadaan BBM sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan Perjanjian/Kontrak sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah masa Perjanjian/Kontrak 1 (satu) tahun terlewati. 4.6.10.2.b.2)b) Untuk Jaminan Pelaksanan Pengadaan Minyak Bumi/BBM sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan Perjanjian/Kontrak sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah masa Perjanjian/Kontrak 1 (satu) tahun terlewati dan diperpanjang setiap tahunnya. 4.6.10.2.b.2)c) Untuk Pengadaan Batubara sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan Perjanjian/Kontrak sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah masa Perjanjian/Kontrak 2 (dua) tahun terlewati. 4.6.10.2.b.2)c) Untuk Jaminan Pelaksanaan Pengadaan Batubara mengikuti Edaran ini kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Peraturan Direksi yang mengatur khusus Pengadaan Batubara. 4.6.10.2.b.2)d) Untuk Pengadaan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Alih Daya) sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan Perjanjian/Kontrak sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah masa Perjanjian/Kontrak 1 (satu) tahun terlewati. 4.6.10.2.b.2)d) Untuk Pengadaan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Alih Daya) sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan Perjanjian/Kontrak sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah masa Perjanjian/Kontrak 1 (satu) tahun terlewati dan diperpanjang setiap tahunnya. menjadi menjadi menjadi
  • 46. 4.6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.6.10.2.b.3) Jaminan Pelaksanaan diserahkan minimal pada saat Perjanjian/Kontrak ditandatangani dan dapat dikembalikan setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir atau Final Acceptance Certificate (FAC). 4.6.10.2.b.3) Jaminan Pelaksanaan diserahkan sebelum Perjanjian/Kontrak ditandatangani dan dapat dikembalikan setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir atau Final Acceptance Certificate (FAC) dan pembayaran tahap akhir telah dilakukan. 4.6.10.2.b.6) Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan menjadi milik PLN apabila Penyedia Barang/Jasa melakukan wanprestasidan dilakukan pemutusan Perjanjian/Kontrak 4.6.10.2.b.6) Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan menjadi milik PLN apabila Penyedia Barang/Jasa melakukan wanprestasi dan telah dilakukan peringatan dan/atau dilakukan pemutusan Perjanjian/Kontrak. 4.6.10.2.c.3) Jaminan Uang Muka diberikan apabila sangat dibutuhkan demi kelancaran pekerjaan dan keuangan Perusahaan memungkinkan. 4.6.10.2.c.3) Uang Muka dapat diberikan apabila sangat dibutuhkan demi kelancaran pekerjaan dan keuangan Perusahaan memungkinkan. menjadi menjadi menjadi
  • 47. 4.6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.6.10.3.a Diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau Bank Asing yang beroperasi di Indonesia atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia kecuali diatur dalam Peraturan Direksi PLN yang mengatur tentang Jaminan Bank. 4.6.10.3.a Diterbitkan oleh Bank yang telah dinyatakan lulus oleh Direksi. 4.6.10.3.c Khusus untuk jaminan penawaran, dapat diterbitkan oleh Bank, Lembaga Pembiayaan Eksport Indonesia atau Perusahaan Asuransi yang telah dinyatakan lulus oleh Direksi. DIHAPUS 4.6.10.3.C Pembayaran atas klaim atau tuntutan pencairan adalah mutlak dan tanpa syarat (unconditional) meskipun ada tuntutan permintaan atau keberatan dari terjamin atau pihak manapun. Tambahan menjadi
  • 48. 4.6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.6.10.3.g Dalam hal masa berlaku Jaminan Penawaran diperkirakan berakhir sebelum Pengumuman Pemenang, maka paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku Jaminan Penawaran tersebut, Pejabat Pelaksana Pengadaan dapat meminta Calon Penyedia Barang/Jasa untuk memperpanjang Jaminan Penawaran. Dalam hal Calon Penyedia Barang/Jasa tidak bersedia memperpanjang Jaminan Penawaran setelah diminta Pejabat Pelaksana Pengadaan, maka Calon Penyedia Barang/Jasa dianggap mengundurkan diri dan Jaminan Penawaran dikembalikan. 4.6.10.3.g Dalam hal masa berlaku Jaminan Penawaran diperkirakan berakhir sebelum Pengumuman Pemenang, maka paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku Jaminan Penawaran tersebut, Pejabat Pelaksana Pengadaan dapat meminta Calon Penyedia Barang/Jasa untuk memperpanjang Jaminan Penawaran. Dalam hal Calon Penyedia Barang/Jasa tidak bersedia memperpanjang Jaminan Penawaran setelah diminta oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan, maka Calon Penyedia Barang/Jasa dianggap mengundurkan diri dan Jaminan Penawaran dikembalikan. 4.6.11.3 Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi yang ditetapkan dalam Dokumen Pelelangan/RKS, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. 4.6.11.3 Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi yang ditetapkan dalam Dokumen Pelelangan/RKS termasuk perubahannya (Addendum/Memorandum), tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. menjadi menjadi
  • 49. 4.6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.6.11.4.b Adanya penawaran dari Penyedia Barang/Jasa dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan Dokumen Pelelangan/RKS yang akan menimbulkan persaingan tidak sehat dan/atau tidak adil di antara Calon Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat. 4.6.11.4.b Adanya penawaran dari Penyedia Barang/Jasa dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan Dokumen Pelelangan/RKS termasuk perubahannya, yang akan menimbulkan persaingan tidak sehat dan/atau tidak adil di antara Calon Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat. 4.6.11.7 Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelelangan/RKS. 4.6.11.7 Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelelangan/RKS termasuk perubahannya 4.6.11.10.a Volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen penawaran disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen pengadaan; 4.6.11.10.a Volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen penawaran disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pelelangan/RKS; menjadi menjadi menjadi
  • 50. 4.6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.6.11.11.e Dalam hal terjadi perbedaan antara harga penawaran yang tercantum dalam surat penawaran dengan rincian penawaran, maka yang berlaku adalah harga penawaran yang tercantum pada surat penawaran. 4.6.11.11.e Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara total nilai penawaran dengan rincian penawaran maka yang berlaku adalah rincian penawaran dan total penawaran disesuaikan, kecuali ditentukan lain di dalam RKS. menjadi
  • 51. 4.6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.6.11.11.a Dalam hal terdapat penawaran yang tidak wajar yaitu dengan nilai penawaran 80% (delapan puluh persen) di bawah HPS, maka Pejabat Pelaksana Pengadaan harus meminta penjelasan/klarifikasi secara tertulis kepada Calon Penyedia Barang/jasa. 4.6.11.11.a Dalam hal terdapat penawaran dengan nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari HPS, maka Pejabat Pelaksana Pengadaan harus meminta penjelasan/klarifikasi secara tertulis kepada Calon Penyedia Barang/Jasa. 4.6.11.11.c Dalam hal penawaran di atas HPS, proses pengadaan barang/jasa dapat dilanjutkan dengan melakukan negosiasi kepada penawar terendah untuk mendapatkan harga Perjanjian/Kontrak maksimal sama dengan, dengan tetap memperhatikan aspek Good Corporate Governance (GCG). 4.6.11.11.c Dalam hal semua penawaran di atas HPS, proses pengadaan barang/jasa dapat dilanjutkan dengan melakukan negosiasi kepada penawar terendah untuk mendapatkan harga Perjanjian/Kontrak maksimal sama dengan HPS, dengan tetap memperhatikan aspek Good Corporate Governance (GCG). menjadi menjadi
  • 52. 4.6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.6.11.11.fUntuk pengadaan barang/jasa yang menggunakan kontrak Lumpsum, apabila terjadi harga satuan timpang yaitu harga satuan yang nilainya lebih besar dari 10% (sepuluh persen) di atas harga satuan HPS maka perlu diklarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan tersebut tidak berubah, maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume yang ditawarkan sesuai dengan dokumen pengadaan, tambahan volume selebihnya menggunakan harga satuan pada HPS. TAMBAHAN 4.6.12.1.c Penawaran dengan harga terendah terhadap pengadaan pekerjaan yang bersifat rutin atau pengadaan sederhana. 4.6.12.1.c Penawaran dengan harga terendah terhadap pengadaan pekerjaan tidak kompleks atau pengadaan sederhana. menjadi 4.6.11.12.b Klarifikasi tidak mengubah substansi penawaran atau harga dan bersifat rahasia. 4.6.11.12.b Klarifikasi dilakukan untuk memperjelas substansi penawaran teknis dan atau harga dan bersifat rahasia. menjadi
  • 53. 4.6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.6.13.2 Negosiasi teknis dan harga dilakukan untuk metode penawaran Request For Proposals (RFP), termasuk jika penawaran melewati HPS. 4.6.13.2 Negosiasi teknis dan harga dilakukan untuk semua metode pengadaan, termasuk penawaran yang melampaui/lebih rendah dari HPS. menjadi 4.6.13.3 Untuk metode penawaran Invitation To Bid (ITB) negosiasi harga dilakukan dengan seijin Pengguna Barang/Jasa, jika penawaran melewati HPS dan/atau pagu anggaran. 4.6.13.3 Untuk melakukan negosiasi dimulai dari penawaran terendah pertama, bila tidak tercapai kesepakatan dapat dilanjutkan kepada penawaran terendah kedua dan bila tidak tercapai kesepakatan juga dapat dilanjutkan kepada penawaran terendah ketiga. Apabila sampai dengan penawaran terendah ketiga tidak dicapai kesepakatan maka proses pengadaan dapat diusulkan gagal. menjadi 4.6.13.4 Untuk metode pengadaan Penunjukan Langsung, maka dilakukan negosiasi teknik dan harga. DIHAPUS
  • 54. 4.6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.6.18.1 Untuk menjamin adanya transparansi dan perlakuan yang sama (equal treatment) dalam setiap Pengadaan Barang/Jasa, maka Calon Penyedia Barang/Jasa yang berkeberatan atas pengumuman pemenang pengadaan berhak untuk mengajukan sanggahan secara tertulis disertai bukti-bukti kepada Pejabat Pelaksana Pengadaan disertai Pakta Integritas dari penyanggah. 4.6.18.1 Untuk menjamin adanya transparansi dan perlakuan yang sama (equal treatment) dalam setiap Pengadaan Barang/Jasa, maka Calon Penyedia Barang/Jasa yang berkeberatan atas pengumuman pemenang pengadaan berhak untuk mengajukan sanggahan secara tertulis disertai bukti-bukti kepada Pejabat Pelaksana Pengadaan. 4.6.19.1 Pengguna Barang/Jasa mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), dengan ketentuan: 4.6.19.1 Pengguna Barang/Jasa mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atau Letter of Intent (LoI) atau Letter of Award (LoA) atau Notification of Award (NoA) , dengan ketentuan: menjadi menjadi
  • 55. 4.6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.6.19.5 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dibuat setelah masa sanggah dilewati dan segera disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk 4.6.19.5 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atau Letter of Intent (LoI) atau Letter of Award (LoA) atau Notification of Award (NoA) dibuat setelah masa sanggah dilewati dan segera disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk. 4.6.20.1 Pejabat Pelaksana Pengadaan dan Wakil Pengguna Barang/Jasa melakukan upaya agar pengadaan tidak gagal, dengan melakukan langkah sesuai professional judgement, antara lain negosiasi langsung dengan Calon Penyedia Barang/Jasa peserta pengadaan atau Penunjukan Langsung ke BUMN/Anak Perusahaan PLN/Anak Perusahaan BUMN/Perusahaan Terafiliasi PLN/Perusahaan Terafiliasi BUMN. 4.6.20.1 Pejabat Pelaksana Pengadaan dan Wakil Pengguna Barang/Jasa melakukan upaya agar pengadaan tidak gagal, termasuk apabila hanya ada 1 (satu) Calon Penyedia barang/jasa yang menyampaikan penawaran, dengan melakukan langkah sesuai professional judgement, antara lain negosiasi langsung dengan Calon Penyedia Barang/Jasa peserta pengadaan yang ada atau Penunjukan Langsung ke BUMN/Anak Perusahaan PLN/Anak Perusahaan BUMN/Perusahaan Terafiliasi PLN/Perusahaan Terafiliasi BUMN. menjadi menjadi
  • 56. 4.6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.6.21.1 Contract Discussion Agreement (CDA) atau Kesepakatan Diskusi Perjanjian/Kontrak dapat dilakukan untuk pekerjaan konstruksi, pembangkit, transmisi, gardu induk dan distribusi serta pekerjaan lainnya dalam rangka membuat konsep Perjanjian/Kontrak yang mutakhir. 4.6.21.1 Contract Discussion Agreement (CDA) atau Kesepakatan Diskusi Perjanjian/Kontrak dapat dilakukan untuk pekerjaan konstruksi, pembangkit, transmisi, gardu induk dan distribusi serta pekerjaan lainnya dalam rangka membuat konsep Perjanjian/Kontrak yang mutakhir, dengan tidak merubah esensi penawaran dan hasil evaluasi pengadaan. 4.6.21.3 Contract Discussion Agreement (CDA)dilaksanakan setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan sebelum ditandatanganinya Perjanjian/Kontrak antara Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa. 4.6.21.3 Contract Discussion Agreement (CDA) dilaksanakan setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atau Letter of Intent (LoI) atau Letter of Award (LoA) atau Notification of Award (NoA) dan sebelum ditandatanganinya Perjanjian/Kontrak antara Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa. menjadi menjadi
  • 57. 4.6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.6.21.7 Beberapa hal berikut dapat didiskusikan dan dinegosiasikan sebelum penandatanganan Perjanjian/Kontrak antara lain: 4.6.21.7 Beberapa hal berikut dapat didiskusikan dan dikonfirmasi ulang sebelum penandatanganan Perjanjian/Kontrak antara lain : 4.6.22.3 Pembuatan draft Perjanjian/Kontrak menjadi tugas dan tanggung jawab Pejabat Pelaksana Pengadaan dan dapat dibantu oleh pihak lain sesuai keahlian baik internal maupun eksternal PLN. 4.6.22.3 Pembuatan Perjanjian/Kontrak menjadi tugas dan tanggung jawab Pejabat Pelaksana Pengadaan dan dapat dibantu oleh pihak lain sesuai keahlian baik internal maupun eksternal PLN. 4.6.22.5.e.4 Harga satuan barang dan/atau harga satuan jasa telah memasukkan harga pengangkutan/ transportasi sampai ke lokasi-lokasi yang dituju, termasuk biaya asuransi. 4.6.22.5.e.4 Harga satuan barang dan/atau harga satuan jasa berlaku pada titik serah tertentu. menjadi menjadi menjadi
  • 58. 4.6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.6.22.7 Urutan kekuatan hukum Dokumen Perjanjian/Kontrak : a. Perjanjian/Kontrak. b. Kesepakatan Diskusi Perjanjian/Kontrak (Contract Discussion Agreement). c. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). d. Surat Penawaran. e. Addendum/Amandemen Dokumen Pelelangan (apabila ada). f. Syarat-syarat Khusus Perjanjian/Kontrak. g. Syarat-syarat Umum Perjanjian/Kontrak. h. Spesifikasi Teknis. i. Gambar-gambar (apabila ada). j. Daftar kuantitas dan harga. 4.6.22.7 Urutan kekuatan hukum Dokumen Perjanjian/Kontrak : a. Perjanjian/Kontrak. b. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atau Letter of Intent (LoI) atau Letter of Award (LoA) atau Notification of Award (NoA). c. Kesepakatan Diskusi Perjanjian/Kontrak (Contract Discussion Agreement), apabila ada. d. Addendum/Amandemen/Memorandum Dokumen Pelelangan/RKS (apabila ada). e. Syarat-syarat Khusus Perjanjian/Kontrak. f. Syarat-syarat Umum Perjanjian/Kontrak. g. Spesifikasi Teknis. h. Gambar-gambar (apabila ada). i. Daftar kuantitas dan harga. j. Dokumen lain yang merupakan bagian dari Dokumen Pelelangan/RKS. k. Surat Penawaran/Proposal Penawaran menjadi
  • 59. SOSIALISASI S E Dir No: 0010.E/DIR/2016 4.6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.6.22.10.a Penandatanganan Perjanjian/Kontrak dilakukan setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan. 4.6.22.10.a Penandatanganan Perjanjian/Kontrak dilakukan setelah diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atau Letter of Intent (LoI) atau Letter of Award (LoA) atau Notification of Award (NoA) dan Penyedia Barang/Jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan mengenai jaminan pelaksanaan dalam Edaran ini, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Pengguna Barang/Jasa. 4.6.22.10.d Penandatanganan Perjanjian/Kontrak dilakukan segera setelah penetapan Pemenang Pengadaan, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Pengguna Barang/Jasa. DIHAPUS menjadi
  • 60. 5.1 Pengadaan Energi Primer 5.2 Pembelian Tenaga Listrik 5.3 Sewa Menyewa/Sewa Beli 5.4 Sewa Guna Usaha (Leasing) 5.5 Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Alih Daya) 5.6 Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan 5.7 Pengadaan Asuransi 5.8 Pengadaan Parts Pembangkit Reverse Engineering dan Re-Engineering
  • 61. 5.1. 1 Energi Primer TAMBAHAN 5.1.1.5 Proses pengadaan energi primer untuk memenuhi kebutuhan pembangkit yang akan dibangun berdasarkan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dapat dilaksanakan setelah RUPTL ditetapkan oleh Menteri yang berwenang, untuk menjamin terpenuhinya rencana COD pembangkit. 5.1.2.1 Pelelangan Terbatas dari DPT yang pesertanya terdiri dari: a. Penyedia BBM dalam negeri yang memiliki Ijin Usaha Niaga BBM dari Pemerintah; dan/atau b. Penyedia BBM luar negeri. 5.1.2.2 Pelelangan Terbuka dapat dilakukan dalam hal DPT belum tersedia. 5.1.2.3 Penunjukan Langsung kepada BUMN/Anak Perusahaan PLN/Anak Perusahaan BUMN/Perusahaan Terafiliasi PLN/Perusahaan Terafiliasi BUMN yang memenuhi kriteria Penunjukan Langsung. 5.1. 2 Pengadaan Minyak Bumi / BBM TAMBAHAN 5.1.2 Pengadaan Minyak Bumi/BBM dapat dilakukan dengan metode:
  • 62. 5.1.3 Pengadaan Gas Bumi dilakukan melalui Metode Penunjukan Langsung kepada: 5.1.3 Pengadaan Gas Bumi dapat dilakukan dengan metode: 5.1.3.1 BUMN/Anak Perusahaan PLN/Anak Perusahaan BUMN/Perusahaan Terafiliasi PLN/Perusahaan Terafiliasi BUMN yang memenuhi kriteria Penunjukan Langsung; atau 5.1.3.2 PSC yang memiliki Seller Appointment Agreement Letter (SAAL) dari Pemerintah; atau 5.1.3.3 Perusahaan Daerah (Perusda)/BUMD yang mendapat alokasi Penjual Gas Bagian Negara dari Pemerintah; atau TAMBAHAN 5.1.3.4 Penyedia Gas Bumi di sisi hilir yang memiliki Ijin Usaha Niaga Umum; yang memenuhi kriteria Penunjukan Langsung.
  • 63. 5.1.4 Tahapan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Gas Bumi: 5.1.5 Proses pengadaan transportasi gas bumi dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku dan Edaran ini. 5.1.6 Pengadaan LNG, CNG dan Gas lainnya 5.1.7 Pengadaan infrastruktur dan transportasi LNG/CNG/Gas Lainnya dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku dan Edaran ini. TAMBAHAN 5.1.8 Proses Pengadaan Batubara mengikuti Edaran ini kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Peraturan Direksi yang mengatur khusus pengadaan batubara. 5.1.5 Pengadaan batubara
  • 64. 5.2 Pengadaan Tenaga Listrik 5.2.1.1 Proses, ketentuan dan istilah dalam Pembelian Tenaga Listrik mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika terdapat hal yang belum diatur dalam peraturan perundang- perundangan yang berlaku, maka mengikuti Edaran Direksi ini. 5.2.1.1 Metode Pengadaan, Proses, ketentuan dan istilah dalam Pembelian Tenaga Listrik mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika terdapat hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku, maka mengikuti Edaran ini. Apabila dipandang perlu, Pejabat Pelaksana Pengadaan dapat melakukan kajian atau penelitian terhadap dokumen yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan, maupun terhadap kebutuhan waktu pelaksanaan/evaluasi Proses Pengadaan yang terkait dengan penyiapan Dokumen Pengadaan maupun penyiapan Dokumen Penawaran. Pengaturan kewenangan pengesahan atau persetujuan terkait proses Pembelian Tenaga Listrik sebagaimana matriks yang terdapat pada Lampiran I dari Edaran ini. menjadi 5.2.1 Independent Power Producer (IPP)
  • 65. 5.2.1 Independent Power Producer (IPP) 5.2.1.2 Persyaratan Pengadaan IPP akan diatur secara rinci di dalam RFP termasuk apabila terdapat kebijakan terkini dari Pemerintah/Direksi atau perubahan sesuai kebutuhan proyek yang ditetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa. TAMBAHAN 5.2.1.8 Ketentuan Umum Pengadaan IPP 5.2.1.6 Adanya project account sebesar 10% (sepuluh persen) dari total biaya proyek dengan maksimal sebesar US$ 5.000.000 (lima juta dollar Amerika Serikat). 5.2.1.7 Adanya project development cost account sebesar 10% (sepuluh persen) dari perkiraan total biaya proyek. menjadi
  • 66. 5.3 Sewa Menyewa / Sewa Beli 5.3.2 Sewa Beli adalah aktivitas Pengguna Barang/Jasa yang saling mengikatkan diri dengan Penyedia Barang/Jasa untuk menggunakan suatu barang, baik barang bergerak dan/atau tidak bergerak dengan hak kepemilikan akan beralih dari Penyedia barang/Jasa kepada Pengguna Barang/Jasa setelah diselesaikannya seluruh pembayaran. 5.3.2 Sewa Beli (Pembelian Dengan Angsuran/Kredit) merupakan aktivitas Pengguna Barang/Jasa yang saling mengikatkan diri dengan Penyedia Barang/Jasa untuk menggunakan suatu barang, baik barang bergerak dan/atau tidak bergerak dengan hak kepemilikan akan beralih dari Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Barang/Jasa setelah diselesaikannya seluruh pembayaran. menjadi
  • 67. 5.3 Sewa Menyewa/Sewa Beli 5.3.3.1 Barang yang diperlukan untuk keperluan rutin/operasional PLN dan memerlukan biaya operasional dan pemeliharaan (Operation and Maintenance), seperti tetapi tidak terbatas pada komputer (PC, laptop, notebook), LCD Projector, mesin fotokopi, kendaraan bermotor (mobil, motor, truk, alat-alat berat), gedung dan/atau tanah, mesin pembangkit tenaga listrik. 5.3.3.1 Barang yang diperlukan untuk keperluan rutin/operasional PLN dan memerlukan biaya operasional dan pemeliharaan (Operation and Maintenance), seperti tetapi tidak terbatas pada komputer (PC, laptop, notebook), LCD Projector, mesin fotokopi, kendaraan bermotor (mobil, motor, truk, alat-alat berat), gedung dan/atau tanah, pembangkit tenaga listrik. menjadi
  • 68. 5.5 Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Alih Daya) 5.5 Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Alih Daya) Persyaratan pengadaan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Edaran ini dan ketentuan Direksi yang mengatur mengenai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5.5 Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Alih Daya) Proses pengadaan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain (alih daya) mengikuti Peraturan ini kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang- undangan yang berlaku dan/atau Peraturan Direksi yang mengatur khusus pengadaan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain (alih daya). Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain (alih daya) dilaksanakan untuk pekerjaan yang bersifat terus menerus dan dapat dilaksanakan dengan sistem Pemborongan Pekerjaan (PP) atau sistem Penyediaan Jasa Pekerja (PJP). menjadi
  • 69. 5.5 Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Alih Daya) 5.5.1 Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Alih Daya) dengan sistem Pemborongan Pekerjaan. 5.5.1.1 Proses pengadaan diproses di Unit Induk setelah dilakukan pemaketan pekerjaan (packaging) dan/atau pengelompokan pekerjaan (grouping). 5.5.1.2 Dengan mempertimbangkan kesulitan melakukan pemaketan dan pengelompokan pekerjaan, serta situasi dan kondisi lingkungan di masing- masing unit, maka proses pengadaan dapat dilakukan di Unit Pelaksana dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Direktur yang menangani Sumber Daya Manusia. 5.5.1.3 Jangka waktu kontrak minimal selama 5 (lima) tahun dan setelahnya dapat dilakukan pengadaan berulang (repeat order) sepanjang hasil evaluasi menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa berkinerja baik dan tidak ada masalah ketenagakerjaan yang berdampak negatif terhadap citra dan/atau kinerja PLN. TAMBAHAN
  • 70. 5.5 Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Alih Daya) 5.5.1.4 Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) harus mengatur komponen perlindungan hak-hak normatif tenaga kerja yang sedikitnya berisi : a. Total nilai pemborongan pekerjaan terdiri dari komponen biaya tenaga kerja dan komponen biaya lainnya. b. Komponen biaya tenaga kerja dihitung dengan mempertimbangkan hak- hak normatif tenaga kerja sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dan tidak dikompetisikan. c. Komponen biaya lainnya adalah komponen biaya yang harus ada untuk melaksanakan pekerjaan dan dikompetisikan. d. Komponen biaya tenaga kerja ditambah dengan komponen biaya lainnya menjadi nilai harga penawaran. TAMBAHAN
  • 71. 5.5 Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Alih Daya) 5.5.1.5 Penentuan komponen Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) dalam kontrak alih daya dapat dilakukan dengan 2 (dua) metode/cara, yaitu : a. Metode perhitungan UMK tetap (flat) yaitu perhitungan UMK tahun pertama menjadi dasar perhitungan untuk tahun-tahun berikutnya. 1) UMK yang dipergunakan adalah UMK pada tahun penawaran sebagai dasar perhitungan UMK pada tahun-tahun berikutnya. 2) Bila terjadi perubahan UMK sesuai ketentuan pemerintah, maka nilai UMK pada tahun berikutnya disesuaikan dengan ketentuan pemerintah tersebut, termasuk perubahan nilai nominal ROK (nilai prosentase ROK tetap). b. Metode perhitungan UMK proyeksi yaitu metode perhitungan yang memproyeksikan nilai UMK pada tahun-tahun berikutnya, yang berdasarkan pada data nilai UMK pada tahun-tahun sebelumnya yang diolah menggunakan kaidah/rumus statistik yang scientific. 1) Value for Money Committee menentukan prosentase toleransi batas atas dan batas bawah yang menjadi faktor risiko yang masih dapat di toleransi oleh para pihak. 2) Bila terjadi perubahan UMK yang jumlahnya melebihi prosentase toleransi batas atas, atau kurang dari prosentase toleransi batas bawah sebagaimana angka 5.5.1.5.a.2), maka dapat dilakukan perubahan UMK yang dituangkan dalam Addendum/Amandemen Perjanjian/ Kontrak. c. Penentuan metode perhitungan yang akan digunakan ditetapkan oleh Value for Money Committee. TAMBAHAN
  • 72. 5.5 Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Alih Daya) 5.5.1.6 Perlindungan tenaga kerja dan kesinambungan pelaksanaan pekerjaan a. Bila terjadi pemutusan Perjanjian/Kontrak secara sepihak atau tidak terlaksananya kontrak, maka untuk perlindungan tenaga kerja dan kesinambungan pelaksanaan pekerjaan, Pengguna Barang/Jasa dapat melakukan professional judgement agar tenaga kerja dan pelaksanaan pekerjaan dapat terus berjalan. b. Hasil professional judgement antara lain dapat berupa Penunjukan Langsung kepada Anak Perusahaan PLN atau perusahaan Terafiliasi PLN atau Penunjukan Langsung kepada Perusahaan lain yang memenuhi persyaratan. c. Jangka waktu Perjanjian/Kontrak hasil professional judgement paling lama 1 (satu) tahun, sampai proses pengadaan baru selesai dilakukan. 5.5.2 Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Alih Daya) dengan sistem Penyediaan Jasa Pekerja (PJP), hanya dilaksanakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang diijinkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku TAMBAHAN
  • 73. 5.5 Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Alih Daya) 5.5.3 Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan yang bersifat proyek (Project Based) atau sifat pekerjaannya tidak terus-menerus, tidak terikat kepada kewajiban ketenagakerjaan yang bersifat terus menerus: 5.5.3.1 Jangka waktu kontrak adalah sesuai dengan kebutuhan proyek. 5.5.3.2 Proses pengadaan mengacu kepada ketentuan pengadaan yang berlaku, dengan tetap mengikuti ketentuan ketenagakerjaan yang ada. TAMBAHAN
  • 74. 5.7.2 Pengadaan Penyedia Jasa Asuransi dilakukan dengan Pelelangan Terbatas (menggunakan DPT/shortlist) atau Pelelangan Terbuka atau Pengadaan Langsung. 5.7.2 Pengadaan Penyedia Jasa Asuransi dilakukan dengan Pelelangan Terbatas atau Pelelangan Terbuka atau Pengadaan Langsung. menjadi 5.7 Pengadaan Asuransi
  • 75. 5.7.3.3 Jenis Asuransi lainnya antara lain sebagai berikut : a. Pencurian (Theft Insurance), Kebongkaran (Burglary Insurance), Jaminan Kejujuran (Fidelity Guarantee). b. Money Insurance (Cash In Save, Cash In Transit, Cash In Cashier Box). c. Jiwa/Kecelakaan Kerja/Jaminan Hari Tua. d. Purna Jabatan/Dwiguna Eksekutif (Endowment Insurance). e. Director and Officer Liability. f. Kendaraan Bermotor (Motor Vehicle Insurance). g. Jenis Asuransi Lainnya (pengeboran panas bumi, Marine Vessel Power Plant, Infrastruktur Energi Primer, dan lain-lain). h. Jaminan (Bonding/Guarantee). i. Rangka Kapal (Marine Hull Insurance). j. Pesawat Terbang (Aviation Insurance). k. Bencana Alam (Act of God). l. Electronic Equipment Insurance. 5.7.3.3 Jenis Asuransi lainnya. 5.7 Pengadaan Asuransi
  • 76. 5.7.5 Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Jasa Asuransi Masa Operasi untuk aset Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Gardu Induk dan peralatan penunjangnya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 5.7.5 Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Jasa Asuransi Masa Operasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 5.7.5.2 Pengadaan Jasa Asuransi dapat dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, Tahap Satu yaitu pemilihan Leader Consortium / Pemimpin Konsorsium Asuransi Kerugian dan Member Consortium / Anggota Konsorsium dan seterusnu 5.7.5.2 Pengadaan Jasa Asuransi dapat dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, Tahap Satu yaitu pemilihan Calon Consortium’s Leader /Pemimpin Konsorsium Asuransi Kerugian dan Consortium’s Member /Anggota Konsorsium dan Tahap Dua yaitu pemilihan International Reinsurance Broker dan Reinsurance Company yang pelaksanaannya dilakukan oleh Calon Leader Konsorsium perusahaan asuransi yang ditunjuk dalam Tahap Satu. menjadi menjadi 5.7 Pengadaan Asuransi
  • 77. 5.7 Pengadaan Asuransi 5.7.6 Tata Cara Pengadaan Jasa Asuransi mengikuti ketentuan dalam Bab IV Edaran ini, kecuali Pengadaan Jasa Asuransi Masa Operasi dilakukan melalui 2 tahap sebagai berikut : 5.7.7 Pengadaan Jasa Asuransi dapat dibantu oleh Konsultan, baik internal maupun eksternal. 5.8.6 Pengadaan Reverse Engineering dapat dilakukan melalui metode Open Book kepada Penyedia Barang/Jasa (Workshop/Pabrikan) yang telah lulus verifikasi dari Unit PLN yang menangani penelitian dan pengembangan. TAMBAHAN 5.8 Pengadaan Part Pembangkit Reversse Engineering dan Re-engineering TAMBAHAN
  • 78. 7.1 Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak 7.2 Tata Cara Pembayaran 7.3 Mobilisasi 7.4 Pemeriksaan Lapangan dan Pekerjaan Tambah Kurang 7.5 Manajemen Perjanjian/Kontrak 7.6 Denda Keterlambatan dan Kompensasi Kinerja Tidak Sesuai Perjanjian/Kontrak 7.7 Serah Terima Pekerjaan dan Penutupan Perjanjian/Kontrak 7.8 Proses Penutupan Perjanjian/Kontrak 7.9 Garansi 7.10 Klaim 7.11 Manajemen Kinerja Penyedia Barang/Jasa
  • 79. 7.1 Pelaksanaan Perjanjian / Kontrak 7.1.3.4 Sebelum pekerjaan dimulai, Penyedia Barang/Jasa wajib meminta rekomendasi atas usulan nama calon penanggung (Perusahaan Asuransi) kepada Divisi yang membidangi asuransi dengan melampirkan konsep polis asuransi yang berisi syarat-syarat dan kondisi pertanggungan (asuransi) sesuai ketentuan Perjanjian/Kontrak, untuk selanjutnya disetujui oleh Pengguna Barang/Jasa. Polis Asuransi wajib diserahkan kepada Pengguna Barang/Jasa dan Divisi yang membidangi asuransi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan. 7.1.3.5 Mekanisme Persetujuan tertulis sebagaimana diatur pada 7.1.3.4 tersebut di atas, khusus untuk bidang Asuransi Pembangunan Proyek berpedoman kepada alur komunikasi (basic communication) yang ditetapkan oleh Kepala Divisi yang membidangi administrasi konstruksi. TAMBAHAN
  • 80. 7.2 Tata Cara Pembayaran 7.2.1.7 Pembayaran kemajuan (progress) fisik pekerjaan hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, kecuali barang hasil pabrikasi/manufacture antara lain material utama (pembangkit, transmisi dan distribusi) dapat dilakukan pembayaran sesuai dengan progress yang telah disepakati, tidak termasuk bahan- bahan dan alat-alat yang ada di lapangan antara lain material bangunan, alat-alat kerja dan alat- alat sejenisnya. 7.2.1.7 Pembayaran kemajuan (progress) fisik pekerjaan hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan dan alat-alat yang ada dilapangan. 7.2.1.10 Untuk Pengadaan Jasa seperti Jasa Konstruksi, pembayaran terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dari nilai Perjanjian/Kontrak setelah Berita Acara Penyerahan Akhir (FAC) diterbitkan. Untuk Pengadaan Barang, pembayaran dapat dilakukan sebesar 100% dari nilai Perjanjian/Kontrak setelah dilakukan serah terima barang yang dibuktikan dengan berita acara serah terima barang. 7.2.1.10 Pembayaran terakhir sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Perjanjian/Kontraknya hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dari nilai Perjanjian/Kontrak setelah Berita Acara Penyerahan Akhir (FAC) diterbitkan. menjadi menjadi
  • 81. 7.4.2.1 Pekerjaan Tambah Kurang dapat dilakukan untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tujuannya, dan dituangkan di dalam perubahan (Addendum/Amandemen) Perjanjian/Kontrak. 7.4 Pemeriksaan Lapangan dan Pekerjaan Tambah Kurang TAMBAHAN 7.4.2.1 Apabila terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan gambar yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian/Kontrak, maka Penyedia Barang/Jasa dan Pengguna Barang/Jasa dapat melakukan perubahan (Addendum/ Amandemen) Perjanjian/Kontrak yang meliputi antara lain: 7.4.2.2 Perubahan (Addendum/ Amandemen) Perjanjian/Kontrak dapat berupa antara lain: menjadi
  • 82. 7.5.2.4 Pemutusan Perjanjian/Kontrak yang disebabkan oleh kesalahan Pengguna Barang/Jasa, dikenakan sanksi berupa kewajiban mengganti kerugian yang menimpa Penyedia Barang/Jasa sesuai yang ditetapkan dalam Perjanjian/Kontrak dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 7.5.2.5 Pemutusan Perjanjian/Kontrak yang disebabkan oleh kesalahan Pengguna Barang/Jasa, Pengguna Barang/Jasa dapat dikenakan sanksi berupa kewajiban mengganti kerugian yang menimpa Penyedia Barang/Jasa sesuai yang ditetapkan dalam Perjanjian/Kontrak. menjadi 7.5.2.4 Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian/Kontrak sebagaimana diatur pada angka 7.5.2.3, Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa pencairan Jaminan Pelaksanaan atau pengenaan maksimum denda keterlambatan. 7.5 Manajemen Perjanjian/Kontrak TAMBAHAN
  • 83. menjadi 7.7 Serah Terima Pekerjaan dan Penutupan Perjanjian/Kontrak 7.7.1.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan. 7.7.1.1 Setelah pekerjaan fisik selesai 100% (seratus persen) untuk pekerjaan Konstruksi/Barang/Jasa, kecuali untuk bagian pekerjaan yang tidak mempengaruhi fungsi hasil pekerjaan misalnya pending item pada pekerjaan konstruksi yang dapat diterima oleh Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan. 7.7.1.3 Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa wajib memperbaiki/ menyelesaikannya. 7.7.1.3 Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan dan/atau barang yang diserahkan cacat, Penyedia Barang/Jasa wajib memperbaiki/ mengganti/ menyelesaikannya. menjadi
  • 84. 7.7.1.5 Pembayaran setelah pekerjaan fisik selesai 100% (seratus persen), dilakukan dengan ketentuan: a. Untuk Pekerjaan yang memerlukan adanya masa pemeliharaan (misalnya pekerjaan jasa konstruksi), pembayaran dilakukan dengan jumlah maksimal sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai Perjanjian/Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan. Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan 30 hari setelah FAC sesuai ketentuan pada angka 4.6.10.2. huruf b angka 2) huruf a). Dalam hal ini FAC adalah serah terima pekerjaan setelah selesainya masa pemeliharaan. b. Untuk Pekerjaan selain angka 7.7.1.5.a, pembayaran dapat dilakukan dengan jumlah maksimal sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Perjanjian/Kontrak. Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan 30 hari setelah FAC sesuai ketentuan pada angka 4.6.10.2. huruf b angka 2) huruf a). Dalam hal ini FAC adalah serah terima pekerjaan setelah fisik selesai 100% (seratus persen). 7.7.1.5 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai Perjanjian/Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan.Jaminan pelaksanaan berlaku sampai dengan 30 hari setelah FAC sesuai ketentuan pada angka 4.6.10.2. huruf b angka 2) huruf a). menjadi 7.7 Serah Terima Pekerjaan dan Penutupan Perjanjian/Kontrak
  • 85. 7.7 Serah Terima Pekerjaan dan Penutupan Perjanjian/Kontrak 7.7.1.6 Penyedia Barang/Jasa wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan. 7.7.1.6 Untuk Pekerjaan yang memerlukan adanya masa pemeliharaan, Penyedia Barang/Jasa wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan. menjadi 7.9 Garansi 7.9 Garansi Barang /.Produk (selanjutnya disebut Garansi) 7.9 Garansi 7.9.6 Penyedia Barang/Jasa yang tidak melaksanakan kewajiban terkait dengan Garansi sebagaimana mestinya, dapat dimasukkan ke dalam Blacklist. TAMBAHAN
  • 86. 8.1.1 Maksud Pelaksanaan e-Procurement PLN 8.1.2 Ketentuan Umum e-Procurement PLN 8.1.3 Ketentuan Pelaksanaan e-Procurement PLN 8.1.4 Sebelum e-Procurement PLN dilakukan, .........dst 8.1.5 Dalam Pelaksanaan e-Procurement, Pejabat ....dst 8.1.6 Penawaran Harga Yg Dilakukan dng Action , .....dst 8.1.7 Penawaran Harga Yg Dilakukan dng e-Bidding..dst 8.1.8 Pemberlakukan Ketentuan e-Proc .......dst 8.1.9 Pendokumentasian Pengadaan Barang/Jasa ....dst
  • 87. 8.1.1 Maksud Pelaksanaan e-Procurement PLN 8.1.1.2 Sarana pendokumentasian Pengadaan Barang/jasa yang diproses secara offline/manual. 8.1.1.2 Sarana pendokumentasian Pengadaan Barang/Jasa secara digital. 8.1.2.2 Pada prinsipnya pelaksanaan e- Procurement PLN dilakukan melalui penawaran harga dengan e-Auction 8.1.2.2 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-Procurement PLN dilakukan secara e-Bidding atau e-Auction 8.1.2.3 Dalam hal dan kondisi tertentu yang menurut pertimbangan dan penilaian Pejabat Pelaksana Pengadaan sulit dilaksanakan dengan e-Auction. Pejabat Pelaksana Pengadaan dapat menentukan pelaksanaan e-Procurement PLN melalui penawaran harga dengan e-Bidding. 8.1.2.3 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui sarana e-Procuremet PLN wajib mengacu pada Edaran Direksi ini dan ketentuan Direksi lainnya dan/atau Terms of Condition yang terdapat pada aplikasi e-Procurement. menjadi menjadi menjadi 8.1.2 Ketentuan Umum e-Procurement PLN
  • 88. 8.1.2.3 Pengguna Barang/Jasa diwajibkan untuk menggunakan material yang telah dibursakan oleh Unit-unit PLN dalam hal material yang dibursakan tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan DIHAPUS 8.1.2 Ketentuan Umum e-Procurement PLN 8.1.2.5 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melaui sarana e-Procuremet PLN wajib mengacu pada Edaran Direksi ini dan ketentuan Direksi lainnya dan/atau Terms of Condition yang terdapat pada aplikasi e-Procurement. DIHAPUS
  • 89. 8.1.3.1 Tempat pelaksanaan e- Procurement PLN dilakukan di Bidding Room yang disediakan oleh PLN dan/atau dari web-site di luar PLN. 8.1.3.1 Pendaftaran dan proses penilaian kualifikasi DPT dapat dilakukan melalui e- Procurement PLN. 8.1.3.2 Waktu pelaksanaan e- Procurement PLN dilakukan pada tanggal, hari dan jam yang sama sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan. 8.1.3.2 Waktu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-Procurement PLN dilakukan pada tanggal, hari dan jam sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan. 8.1.3.3 Pada saat memulai e- Procurement PLN, Pejabat Pelaksana Pengadaan wajib menyampaikan jangka waktu pelaksanaan. 8.1.3.3 Rapat Penjelasan (aanwijzing) yang dilakukan melalui e-Procurement PLN, dalam hal diperlukan dapat dilanjutkan dengan peninjauan lapangan. Berita Acara Rapat Penjelasan wajib disampaikan oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan setelah pelaksanaan Rapat Penjelasan. 8.1.3 Ketentuan Pelaksanaan e-Procurement PLN
  • 90. 8.1.3.4 Calon Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran melalui e-Procurement PLN dan secara manual (hard copy). 8.1.3.5 Pembukaan penawaran dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan untuk diketahui oleh masing-masing Penyedia Barang/Jasa. Berita Acara Pembukaan Penawaran ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan dan 2 (dua) wakil Calon Penyedia Barang/Jasa. Dalam hal wakil Calon Penyedia Barang/Jasa tidak hadir maka Pejabat Pelaksana Pengadaan dapat menunjuk saksi lain. 8.1.3.6 Sanggahan dilakukan melalui e-Procurement PLN. 8.1.3 Ketentuan Pelaksanaan e-Procurement PLN TAMBAHAN
  • 91. TAMBAHAN 8.1.4 Sebelum e-Procurement PLN dilakukan, Calon Penyedia Barang/Jasa diharuskan menandatangani persyaratan/ ketentuan pelaksanaan e-Procurement PLN. 8.1.4 Penawaran harga yang dilakukan dengan e-Auction adalah sebagai berikut: menjadi 8.1.4 Sebelum e-Procurement PLN dilakukan, .........dst 8.1.4.1 Penawaran harga awal yang dimasukkan adalah harga sebelum PPN. 8.1.4.2 Calon Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan harga awal dapat melampaui HPS. 8.1.4.3 Penawaran harga akhir adalah harga yang dimasukkan sebelum batas waktu akhir yang ditentukan. 8.1.4.4 Calon Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan harga akhir melampaui HPS akan dilakukan negosiasi dan kesepakatan negosiasi maksimal sama dengan HPS, apabila tidak tercapai kesepakatan dinyatakan gugur.
  • 92. TAMBAHAN 8.1.5 Penawaran harga yang dilakukan dengan e-Bidding adalah sebagai berikut: menjadi 8.1.5 Dalam Pelaksanaan e-Procurement, Pejabat ....dst 8.1.5.1 Penawaran harga akhir adalah harga yang dimasukkan sebelum batas waktu akhir yang ditentukan. 8.1.5.2 Calon Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan harga akhir melampaui HPS akan dilakukan negosiasi dan kesepakatan negosiasi maksimal sama dengan HPS, apabila tidak tercapai kesepakatan dinyatakan gugur. 8.1.5 Dalam pelaksanaan e-Procurement PLN, Pejabat Pelaksana Pengadaan bertanggung jawab dalam memandu dan mengawasi proses pelaksanaan e- Procurement PLN.
  • 93. TAMBAHAN 8.1.6 Penawaran Harga Yg Dilakukan dng Action , .....dst 8.1.6 Untuk efisiensi dan efektifitas Pengadaan melalui e-Procurement PLN dapat dilakukan antara lain dengan e-Cataloging dan e-Commerce. 8.1.6.1 Jenis Barang/Jasa yang akan dimasukkan di dalam e-Cataloging dan e-Commerce sudah melalui evaluasi untuk memperoleh Value for Money yang terbaik bagi PLN. 8.1.6.2 Tata Cara pelaksanaan e-Cataloging dan e-Commerce berpedoman pada ketentuan e-Cataloging dan e-Commerce yang ditetapkan oleh Direksi. 8.1.6.1 Nilai total HPS tidak harus disampaikan kepada Calon Penyedia Barang/Jasa sebelum pemasukan penawaran. 8.1.9 Pendokumentasian Pengadaan Barang/Jasa secara offline/manual dilakukan sesuai dengan format isian yang terdapat di dalam e-Procurement PLN. DIHAPUS
  • 94. PENUTUP Edaran ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) Dengan ditetapkannya Edaran ini maka; 1. Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0014.E/DIR/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2. Ketentuan mengenai pembelian tenaga listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA di atas 10 MW melalui pemilihan langsung dan penunjukan langsung sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 281.K/DIR/2009 tentang Pelimpahan Wewenang Pembelian Tenaga Listrik Energi Alternatif/Terbarukan dan Non BBM Kepada PT PLN (Persero) Wilayah/Distribusi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Proses Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sebelum berlakunya Edaran ini diselesaikan dengan berpedoman pada Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0014.E/DIR/2014. Proses pembelian tenaga listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA di atas 10 MW melalui Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung yang sedang berjalan dan belum dilakukan penetapan/penunjukan calon Pemegang IUPTL dilaksanakan mengikuti ketentuan dalam Edaran ini.