Untuk membeli draft ini, silahkan klik link di bawah ini: https://www.sdkpermit.com/products/Perjanjian-Kerjasama-Eksklusif-dalam-Manajemen-Investasi-dan-Pendirian-Perseroan-Terbatas-p570989510

1. Page 1 of 10
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT____________________________
DENGAN
PT _______________________
Pada hari ini, ___, ____________ (tanggal _______, bulan ____, tahun ________), bertempat di Jakarta,
kami yang bertanda tangan dibawah ini:
1. _______________LTD, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan Republik Rakyat Tiongkok, yang berkedudukan di ________________,,
dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : _______________
Nomor Identitas : ……………………………
Jabatan : _____________________
Untuk selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------ “PIHAK
PERTAMA“
2. PT _____________________, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di
__________________, dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : ____________
Nomor Identitas : _____________
Jabatan : Direksi
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------------
“PIHAK KEDUA“

2. Page 2 of 10
PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai ---------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- “PARA PIHAK”
Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
1. Pihak Pertama adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang manajemen investasi untuk
pihak-pihak (investor) yang hendak mendirikan perusahaan di dalam maupun di luar wilayah
negara Republik Rakyat Tiongkok.
2. Pihak Kedua adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang manajemen investasi untuk
pihak-pihak (investor) yang hendak mendirikan perusahaan di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
3. Perseroan Terbatas adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum Perseroan Terbatas,
yang didirikan serta diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di
Indonesia, yang mana Perseroan Terbatas tersebut merupakan milik Klien dari Pihak Pertama.
4. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan Jumat, namun tidak termasuk hari yang
dinyatakan sebagai hari libur oleh Pemerintah Indonesia.
5. Jam Kerja adalah pukul 09:00 WIB sampai dengan 16:00 WIB (mengikuti jam pelayanan umum
pada instansi pemerintahan di Indonesia).
6. Hari Kerja dan Jam Kerja mengikuti hari dan jam yang sedang berlangsung di Indonesia.
Selanjutnya secara bersama-sama Para Pihak bersepakat untuk membuat PERJANJIAN
KERJASAMA ANTARA ________________ (selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian”), dengan
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:
Pasal 1
Pokok Perjanjian
Para Pihak sepakat melakukan kerjasama ekslusif dimana Pihak Kedua menjadi satu-satunya Mitra
bagi Pihak Pertama untuk melakukan pengurusan penanaman modal/pendirian suatu Perseroan
Terbatas beserta seluruh perizinan yang dibutuhkan, serta melakukan segala tindakan lain yang
diperlukan agar Perseroan Terbatas dapat beroperasi dan melakukan kegiatan usaha di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 2
Ruang Lingkup

3. Page 3 of 10
Ruang Lingkup Perjanjian meliputi kerjasama:
1. Pengurusan pendirian Perseroan Terbatas.
2. Pengurusan segala perizinan yang dibutuhkan bagi Perseroan Terbatas.
3. Melakukan segala tindakan lain yang diperlukan agar Perseroan Terbatas dapat beroperasi
dan melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sepanjang
tindakan tersebut dapat dilakukan oleh Pihak Kedua dan tidak bertentangan dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 3
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama
1. Sebagai Perjanjian yang bersifat eksklusif, maka Pihak Pertama wajib menjadikan Pihak
Kedua sebagai satu-satunya Mitra yang akan melakukan pengurusan penanaman
modal/pendirian suatu Perseroan Terbatas beserta seluruh perizinan yang dibutuhkan,
serta melakukan segala tindakan lain yang diperlukan agar Perseroan Terbatas dapat
beroperasi dan melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pihak Pertama wajib untuk menjalankan prinsip kejujuraan dan transparansi di dalam
melaksanakan Perjanjian ini, terkhusus di dalam penyusunan laporan mengenai
pendapatan yang diperoleh dari pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Pihak Pertama wajib menyerahkan dokumen-dokumen, informasi-informasi, dan biaya-
biaya yang diperlukan oleh Pihak Kedua untuk melaksanakan Perjanjian sesuai dengan
Ruang Lingkup Perjanjian.
4. Pihak Pertama wajib berkoordinasi dengan Klien dari Pihak Pertama dalam rangka
menyerahkan dokumen-dokumen, informasi-informasi, dan biaya-biaya yang diperlukan
kepada Pihak Kedua.
5. Dalam hal Pihak Pertama lalai menyerahkan seluruh dokumen-dokumen, informasi-
informasi, dan biaya-biaya yang diperlukan kepada Pihak Kedua dalam jangka waktu 3
(tiga) hari kerja sejak dimintakan oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama yang bertanggung
jawab atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari kelalaian tersebut.
6. Dalam hal Pihak Kedua memberitahukan adanya kekurangan dokumen-dokumen,
informasi-informasi, dan/atau biaya-biaya yang diperlukan, maka Pihak Pertama wajib
menyerahkan kekurangan tersebut kepada Pihak Kedua dalam jangka waktu 3 (tiga) hari
sejak dimintakan oleh Pihak kedua.
7. Pihak Pertama wajib untuk melakukan validasi terhadap informasi-informasi dan
dokumen-dokumen yang diberikan oleh Klien dari Pihak Pertama sebelum
menyerahkannya kepada Pihak Kedua.

4. Page 4 of 10
8. Pihak Pertama bertanggung jawab secara penuh serta melepaskan Pihak Kedua dari
tanggung jawab hukum apapun apabila timbul permasalahan hukum atas adanya
informasi-informasi dan dokumen-dokumen yang tidak benar atau tidak akurat atau palsu
yang diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
9. Pihak Pertama wajib untuk menjaga kerahasian informasi-informasi dan dokumen-
dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian, dan tidak diperkenankan untuk
memberitahukan atau menyebarkannya kepada pihak lain.
10. Pihak Pertama tidak diperkenankan melakukan intervensi yang dapat menghambat kinerja
Pihak Kedua dalam melaksanakan Perjanjian.
11. Pihak Pertama berhak untuk memonitor seluruh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
Pihak Kedua yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
12. Pihak Pertama berhak untuk mendapatkan laporan perkembangan atas tindakan-tindakan
yang dilakukan oleh Pihak Kedua yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
13. Pihak Pertama berhak mendapatkan dokumen-dokumen dan informasi-informasi yang
merupakan produk atau hasil dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pihak Kedua
yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
Pasal 4
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua
1. Pihak Kedua wajib untuk melaksanakan pengurusan penanaman modal/pendirian suatu
Perseroan Terbatas beserta seluruh perizinan yang dibutuhkan, serta melakukan segala
tindakan lain yang diperlukan agar Perseroan Terbatas dapat beroperasi dan melakukan
kegiatan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara profesional,
proaktif, dan tepat waktu.
2. Pihak Kedua wajib untuk menjalankan prinsip kejujuraan dan transparansi di dalam
melaksanakan Perjanjian ini, terkhusus di dalam penyusunan laporan mengenai biaya-
biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Pihak Kedua wajib untuk memberitahukan Pihak Pertama tentang kebutuhan atas
dokumen-dokumen, informasi-informasi, dan biaya-biaya yang diperlukan untuk
pelaksanaan Perjanjian.
4. Pihak Kedua akan memulai pengerjaan pengurusan apabila dokumen-dokumen,
informasi-informasi, dan biaya-biaya yang diperlukan telah dinyatakan lengkap oleh Pihak
Kedua.
5. Durasi pengerjaan akan ditentukan oleh Pihak Kedua, dengan mempertimbangkan
kuantitas dan tingkat kesulitan pengerjaan, dan akan dibertahukan oleh Pihak Kedua
kepada Pihak Pertama sebelum Pihak Kedua melaksanakan pengerjaan.

5. Page 5 of 10
6. Pihak Kedua wajib meninjau dan memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen, informasi-
informasi, dan biaya-biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian yang diserahkan
oleh Pihak Pertama, dan apabila terdapat kekurangan, maka Pihak Kedua wajib segera
berkomunikasi dengan Pihak Pertama agar segera dilengkapi oleh Pihak Pertama.
7. Pihak Kedua wajib memberikan laporan mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
Pihak Kedua yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini secara rutin dan akurat kepada
Pihak Pertama.
8. Pihak Kedua wajib menyerahkan dokumen-dokumen dan informasi-informasi yang
merupakan produk atau hasil dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pihak Kedua
yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
9. Pihak Kedua hanya akan menjalin koordinasi dan komunikasi dengan Pihak Pertama, dan
tidak diperkenankan untuk menjalin koordinasi dan komunikasi secara langsung dengan
Klien dari Pihak Pertama.
10. Pihak Kedua wajib untuk menjaga kerahasian informasi-informasi dan dokumen-dokumen
yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian, dan tidak diperkenankan untuk
memberitahukan atau menyebarkannya kepada pihak lain.
11. Pihak Kedua berkewajiban untuk menjaga dan menyimpan dokumen-dokumen terkait
pelaksanaan Perjanjian hingga batas waktu 3 (tiga) tahun sejak Pihak Kedua menerima
dokumen-dokumen tersebut.
12. Pihak Kedua berhak mendapatkan dokumen-dokumen dan informasi-informasi yang
benar, akurat, dan valid yang terkait dengan Klien dari Pihak Pertama.
13. Pihak Kedua tidak memiliki kewajiban untuk memvalidasi keaslian dokumen-dokumen dan
informasi-informasi yang didapatkan dari Pihak Pertama.
14. Pihak Kedua dibebaskan dari segala tanggung jawab hukum apapun apabila timbul
permasalahan hukum atas adanya informasi-informasi dan dokumen-dokumen yang tidak
benar atau tidak akurat atau palsu yang diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak
Kedua.
15. Pihak Kedua berhak menerima pembagian keuntungan dari Pihak Pertama.
16. Pihak Kedua berhak mengakhiri Perjanjian dengan Pihak Pertama apabila di kemudian hari
terjadi:
a. Pihak Pertama telah memberikan dokumen-dokumen atau informasi-informasi palsu
yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
b. Pihak Pertama memberikan dokumen-dokumen dan/atau informasi-informasi yang
salah sebanyak maksimal 3 (tiga) kali kepada Pihak Kedua.
17. Pihak Kedua hanya bertanggung jawab sebatas pengurusan penanaman modal/pendirian
suatu Perseroan Terbatas beserta seluruh perizinan yang dibutuhkan, serta melakukan
segala tindakan lain yang diperlukan agar Perseroan Terbatas dapat beroperasi dan
melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan oleh
karenanya Pihak Kedua tidak bertanggung jawab atas setiap tindakan-tindakan dan
kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas setelah Perseroan Terbatas
resmi berdiri dan beroperasi.

6. Page 6 of 10
18. Pihak Kedua akan memberitahukan secara rutin kepada Pihak Pertama mengenai
Peraturan Perundang-undangan, dan kebijakan setempat yang sedang berlaku, dan wajib
untuk segera menginformasikan kepada Pihak Pertama apabila terdapat perubahan
Peraturan Perundang-undangan, dan kebijakan setempat yang relevan demi memastikan
kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini.
Pasal 5
Pembagian Keuntungan
Atas keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk
melakukan pembagian keuntungan, yang mana Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan
mendapatkan pembagian masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan
bersih yang diperoleh.
Pasal 6
Tata Cara Penyerahan Laporan Usaha dan Pembagian Keuntungan
1. Pembuatan Laporan Tutup Buku Akhir Bulan disusun oleh Para Pihak pada tanggal terakhir
di setiap bulannya.
2. Apabila tanggal terakhir sebagaimana disebut pada Pasal 6 angka 1 di atas jatuh pada hari
libur atau di luar hari kerja, maka tutup buku laporan keuangan yang dilakukan oleh
masing-masing pihak dimajukan ke hari kerja yang paling mendekati tanggal terakhir di
setiap bulannya.
3. Laporan keuangan disusun dengan merincikan seluruh pemasukan dan pengeluaran yang
berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian, yang dikirimkan oleh satu pihak kepada pihak
lainnya.
4. Pembagian Keuntungan dilaksanakan setiap bulan, dan Pihak Pertama wajib mengirimkan
bagian keuntungan Pihak Kedua selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah dibuatkannya
Laporan Tutup Buku Akhir Bulan, yang apabila hari tersebut jatuh pada hari libur atau di
luar hari kerja, maka penyerahan pembagian keuntungan diundur ke hari kerja yang
terdekat.
5. Besaran keuntungan ditetapkan berdasarkan pendapatan kotor yang telah dikurangi
seluruh biaya-biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian.
6. Kewajiban pembayaran pajak Para Pihak akan mengikuti ketentuan hukum perpajakan
yang berlaku;
7. Pembagian keuntungan dilakukan dalam mata uang USD atau EUR, namun apabila
diwajibkan untuk bertransaksi dalam mata uang resmi negara lain, nilai tukar akan tunduk
pada nilai tukar Bank of China pada hari pembagian keuntungan.
8. Para Pihak bertanggung jawab atas biaya yang timbul dari pengiriman atau penarikan
uang yang dilakukannya di bank masing-masing pihak.

7. Page 7 of 10
9. Pihak Pertama mengirimkan pembagian keuntungan kepada Pihak Kedua melalui transfer
ke Rekening Bank __________, nomor: __________, atas nama PT ___________.
Pasal 7
Jangka Waktu
1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (tahun) tahun sejak tanggal ditandatangani
oleh Para Pihak dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak.
2. Dalam hal Para Pihak bermaksud memperpanjang Perjanjian ini, maka Perjanjian ini akan
ditinjau kembali untuk diperbaharui oleh Para Pihak paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum
berakhirnya Perjanjian ini.
3. Pihak yang ingin melakukan perubahan atau mengakhiri Perjanjian ini wajib
memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan
sebelumnya.
Pasal 8
Kerahasiaan Data dan Informasi Rahasia
1. Para Pihak bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data dan
informasi yang diterima yang sifatnya penting dan rahasia, kecuali ditentukan lain oleh
Peraturan Perundang-undangan, maka masing-masing pihak diperkenankan untuk
membuka informasi atau data tersebut kepada pihak yang berwenang untuk itu.
2. Pihak yang lalai melaksanakan ketentuan Pasal 8 angka 1 di atas, bertanggung jawab atas
segala kerugian yang timbul akibat terungkapnya data dan informasi yang sifatnya
penting dan rahasia kepada siapapun.
3. Para Pihak tetap tunduk dan terikat pada ketentuan Pasal 8 angka 1 dan 2 di atas sekalipun
Perjanjian telah berakhir.
Pasal 9
Monitoring dan Evaluasi
1. Para Pihak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara
berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan melalui Rapat Koordinasi oleh
Para Pihak.
2. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 9 angka 1
digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan diperpanjang atau tidaknya
Perjanjian ini.

8. Page 8 of 10
3. Monitoring oleh Para Pihak dilakukan guna perbaikan atau penyempurnaan hal-hal yang
tidak sesuai dengan tujuan Perjanjian ini.
Pasal 10
Ketentuan Keadaan Kahar / Force Majeur
1. Para Pihak saling membebaskan pihak lainnya dari tanggung jawab atas segala kelalaian
pelaksanaan Perjanjian yang timbul sebagai akibat dari suatu Keadaan Memaksa (Force
Majeure) yang berada di luar kuasa dan tidak disengaja oleh masing-masing pihak.
2. Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa (Force Majeure) adalah hal-hal yang
disebabkan oleh faktor external yang tidak dapat diatasi maupun dihindari oleh para pihak,
seperti: bencana alam, kebakaran, huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, penjarahan
besar-besaran, dan keadaan perang.
3. Merebaknya suatu jenis penyakit dalam bentuk apapun, termasuk Pandemi COVID-19
tidak termasuk sebagai suatu Keadaan Memaksa (Forje Majeur), sehingga tidak dapat
dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk tidak melaksanakan kewajiban yang
ditentukan di dalam Perjanjian ini.
Pasal 11
Penyelesaian Perselisihan
1. Dalam hal terjadi perselisihan antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan
Perjanjian ini, maka Para Pihak bersepakat menyelesaikanya secara musyawarah untuk
mencapai mufakat.
2. Segala sesuatu yang merupakan hasil penyelesaian perselisihan akan dituangkan dalam
suatu berita acara.
3. Dalam hal musyawarah dianggap tidak berhasil untuk mencapai mufakat maka Para Pihak
bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut pada Pengadilan Negeri di tempat
kediaman Pihak Kedua.
Pasal 12
Korespondensi
1. Pemberitahuan dan/atau pertukaran informasi sebagai pelaksanaan Perjanjian ini
disampaikan secara tertulis kepada:
a. _______________________ LIMITED
Alamat : ________________.

9. Page 9 of 10
Telepon : ________________
E-mail : ___________
b. PT ____________________________
Alamat : ______________________
Telepon : ........, ext. ........
E-mail : ........
2. Para Pihak setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud
pada Pasal 12 angka 1 dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi
tersebut kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum terjadinya
perubahan alamat korespondensi tersebut.
3. Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh
Pihak lain, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan
alamat korespondensi sebagaimana tertera pada Pasal 12 angka 1.
Pasal 13
Penutup
1. Perjanjian ini mengikat Para Pihak secara hukum.
2. Hal-hal lain yang mungkin kelak akan muncul di kemudian hari dan belum diatur dalam
perjanjian ini akan dimusyawarahkan oleh Para Pihak dan akan dituangkan dalam bentuk
addendum.
3. Surat Perjanjian ini dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, yang seluruhnya ditandatangani
oleh Para Pihak, dengan dibubuhi meterai yang cukup, dan memiliki kekuatan hukum
yang sama.
Jakarta , ___________ 2023
Pihak Pertama, Pihak Kedua,

10. Page 10 of 10
_______________ _______________
Legal Representative Direksi
______________ Limited PT ________________
Saksi-saksi:
1. ...................................... ( )
2. ...................................... ( )