Draft Perjanjian Ganti Rugi/Indemnity Agreement kami menyediakan solusi hukum komprehensif bagi individu atau entitas yang ingin mengamankan transaksi atau kerjasama mereka dari potensi risiko finansial dan legal. Perjanjian ini dirancang dengan kejelian untuk menawarkan perlindungan maksimal kepada pihak yang memindahkan risiko (Indemnitor) dan pihak yang dilindungi (Indemnitee). Fitur Utama: Ketentuan Jelas dan Mendetail: Meliputi semua aspek esensial dari perjanjian ganti rugi, termasuk definisi kerugian, prosedur klaim, dan mekanisme penyelesaian sengketa, untuk memastikan tidak ada keambiguan yang bisa menimbulkan konflik di kemudian hari. Fleksibel dan Mudah Disesuaikan: Struktur perjanjian dirancang untuk memudahkan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan spesifik transaksi atau kerjasama Anda, baik itu dalam konteks bisnis, konstruksi, properti, atau kegiatan lain yang melibatkan risiko finansial. Klausul Perlindungan Komprehensif: Menyertakan klausul-klausul penting yang melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk klausul mengenai ganti rugi, batasan tanggung jawab, dan pengecualian. Penyelesaian Sengketa: Menawarkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, termasuk mediasi dan arbitrase, untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang lebih efisien dan ekonomis. Manfaat: Perlindungan Finansial: Lindungi aset dan keuangan Anda dari klaim dan tuntutan hukum yang tidak terduga. Ketentuan Legal yang Kuat: Dibuat oleh ahli hukum dengan pertimbangan aspek legal terkini, memastikan dokumen yang andal dan up-to-date. Mengurangi Risiko: Mengidentifikasi, mengalokasikan, dan mengurangi risiko terkait dengan operasi bisnis Anda, memberikan ketenangan pikiran dalam menjalankan kegiatan usaha. Kemudahan Penggunaan: Disertai dengan panduan penggunaan yang memudahkan Anda untuk mengimplementasikan dan menyesuaikan perjanjian sesuai kebutuhan. Perjanjian Ganti Rugi/Indemnity Agreement kami adalah investasi hukum yang cerdas untuk melindungi bisnis dan kegiatan Anda dari risiko tidak terduga. Dengan draft ini, Anda dapat memfokuskan energi pada pengembangan bisnis sambil memastikan keamanan dan kestabilan finansial Anda terjaga.

1. TANGGAL/DATED ___ MARET 2024
__________________________
DAN/AND
________________________
PERJANJIAN GANTI RUGI
INDEMNITY AGREEMENT

2. 2
PERJANJIAN GANTI RUGI INDEMNITY AGREEMENT
PERJANJIAN GANTI RUGI (“Perjanjian”) ini
ditandatangani pada _______Maret 2024.
This INDEMNITY AGREEMENT
(“Agreement”) is entered into on __March 2024.
ANTARA: BETWEEN:
1. ______, warga negara Indonesia dengan
nomor KTP. ___________ dan
berdomisili di ____No.___, RT, ___, RW
___ Kelurahan _____, Kecamatan P____
( “Pihak Pertama”)
1. __________, an Indonesian citizen with
ID number _____ and residing in ____
Number ____, RT ___, RW ____, _____
Sub-district, ____ District ;
( “First Party”)
2. ________, warga negara ____ dengan
nomor Passpor. ___________ dan
berdomisili di ____________.
( “Pihak Kedua”)
2. ____________, an __________citizen
with Passport number ___________ and
residing in _____________ ;
("Second Party")
(Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya
masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan
secara bersama-sama disebut “Para Pihak”)
(First Party and Second Party are hereinafter
individually referred to as the “Party” and
collectively as the “Parties”)
BAHWA: WHEREAS:
(A) Pihak Pertama dan Pihak Kedua, sebagai
pemilik modal untuk usaha _____, akan
mendirikan PT __________
("Perseroan"), sebuah perusahaan
penanaman modal asing yang
berkedudukan di Jakarta.
(A) First Party and Second Party, as capital owners
for the [business name] venture, intend to
establish PT __________ ("the Company"), a
foreign investment company located in Jakarta.)
(B) Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah
menandatangani Perjanjian Pemegang
Saham tertanggal ______, yang
menetapkan proporsi kepemilikan saham
masing-masing pihak dan menguraikan
prinsip-prinsip serta aturan pengelolaan
perusahaan.
(B) First Party and Second Party have signed a
Shareholders' Agreement dated _________,
which establishes the share ownership
proportion of each party and outlines the
principles and rules for company
management.)
DENGAN DEMIKIAN, Para Pihak menyetujui
menyusun perjanjian sebagai berikut:
DENGAN DEMIKIAN, Para Pihak menyetujui
menyusun perjanjian sebagai berikut:

3. 3
1. RUANG LINGKUP 1. SCOPE
Perjanjian ini mencakup persyaratan dan
ketentuan terkait pendirian PT, termasuk
pembiayaan, penggunaan identitas, ganti rugi
atas kerugian, dan ketentuan lain yang
disepakati oleh kedua belah pihak.
This agreement includes terms and conditions
related to the establishment of a PT, including
financing, use of identity, compensation for
losses, and other provisions agreed by both
parties.
2. PEMBIAYAAN DAN BIAYA 2. FINANCING AND FEES
1) Estimasi Biaya: Pihak Kedua akan
menyediakan estimasi biaya awal yang
diperlukan untuk pendirian PT, termasuk
namun tidak terbatas pada biaya notaris, biaya
pendaftaran, biaya legalisasi dokumen, dan
biaya administratif lainnya. Estimasi ini akan
disusun berdasarkan informasi terkini dari
sumber yang terpercaya dan disepakati oleh
Para Pihak.
2) Rincian Biaya: Setelah estimasi biaya
disetujui, Pihak Kedua akan bertanggung
jawab untuk mendanai semua biaya yang
diperlukan sebagai berikut:
- Biaya notaris dan legalisasi dokumen.
- Biaya pendaftaran PT ke instansi terkait.
- Biaya pembuatan dokumen perusahaan,
seperti Anggaran Dasar.
- Biaya administratif lain yang muncul
selama proses pendirian PT.
1) Estimated Costs: The Second Party shall
provide an initial cost estimate required for the
establishment of the Company, including but
not limited to notary fees, registration fees,
document legalization fees, and other
administrative costs. This estimate will be
prepared based on up-to-date information
from reliable sources and agreed upon by the
Parties.
2) Cost Details: Once the cost estimate is
approved, the Second Party will be responsible
for funding all necessary costs as follows:
- Notary fees and document legalization.
- Registration fees for the Company to the
relevant authorities.
- Costs for creating company documents,
such as the Articles of Association.
- Other administrative costs that arise
during the process of establishing the
Company.
3. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK
PERTAMA
3. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE
FIRST PARTY
a. Kewajiban Pihak Pertama:
1) Penyediaan Informasi dan Dokumen
Pihak Pertama bertanggung jawab untuk
menyediakan semua informasi dan
dokumen yang diperlukan untuk proses
pendirian PT. Ini termasuk, namun tidak
terbatas pada, identitas diri yang sah
(seperti KTP dan NPWP), dokumen
kepemilikan atau sewa tempat usaha, dan
dokumen lain sesuai dengan permintaan
Pihak Kedua atau yang diperlukan oleh
hukum setempat.
2) Ketepatan dan Kevalidan Informasi
Pihak Pertama harus memastikan bahwa
semua informasi dan dokumen yang
a. First Party's Obligations
1) Provision of Information and Documents
The First Party is responsible for providing
all information and documents necessary
for the process of establishing the
Company. This includes, but is not limited
to, valid personal identification (such as an
ID card and Taxpayer Identification
Number), documents of ownership or lease
of business premises, and other documents
as requested by the Second Party or required
by local law.
2) Accuracy and Validity of Information
The First Party must ensure that all provided
information and documents are correct,
accurate, and up-to-date. The First Party is
also responsible for immediately notifying
the Second Party of any changes that may

4. 4
disediakan adalah benar, akurat, dan terkini.
Pihak Pertama juga bertanggung jawab
untuk segera memberitahukan Pihak Kedua
tentang perubahan apapun yang mungkin
mempengaruhi proses pendirian atau
operasional PT.
b. Hak Pihak Pertama
1) Perlindungan Hukum: Pihak Pertama
berhak mendapatkan perlindungan hukum
terhadap penggunaan identitas dan
informasi pribadinya dalam proses
pendirian PT. Ini termasuk, namun tidak
terbatas pada, perlindungan terhadap
penyalahgunaan data oleh pihak ketiga.
2) Ganti Rugi: Pihak Pertama berhak
menerima ganti rugi dari Pihak Kedua atas
setiap kerugian, kerusakan, atau tanggung
jawab hukum yang timbul sebagai akibat
dari proses pendirian PT, penyalahgunaan
informasi pribadi, atau kegagalan dalam
operasional perusahaan yang bukan
disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan
Pihak Pertama.
affect the establishment or operational
process of the Company.
b. First Party's Rights
1) Legal Protection: The First Party is entitled
to legal protection regarding the use of their
identity and personal information in the
process of establishing the Company. This
includes, but is not limited to, protection
against misuse of data by third parties.
2) Compensation: The First Party is entitled to
compensation from the Second Party for any
loss, damage, or legal liability arising from
the establishment process of the Company,
misuse of personal information, or failure in
the company's operations not caused by
negligence or fault of the First Party.
4. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA 4.SECOND PARTY RIGHTS AND
OBLIGATIONS
a. Kewajiban Pihak Kedua:
1) Pembiayaan Pendirian PT: Pihak Kedua
bertanggung jawab untuk membiayai
sepenuhnya biaya pendirian PT, termasuk
semua biaya notaris, biaya pendaftaran, dan
biaya lain yang relevan sesuai dengan
estimasi biaya yang telah disepakati oleh
Para Pihak.
2) Ganti Rugi kepada Pihak Pertama: Pihak
Kedua wajib mengganti rugi Pihak Pertama
untuk semua kerugian, kerusakan, atau
biaya yang timbul sebagai akibat langsung
dari pendirian PT, kecuali kerugian tersebut
disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan
Pihak Pertama.
b. Hak Pihak Kedua:
1) Operasional dan Manajemen PT: Pihak
Kedua memiliki hak untuk terlibat dalam
pengambilan keputusan strategis terkait
operasional dan manajemen PT, sesuai
a. Second Party's Obligations:
1) Financing the Establishment of the
Company: The Second Party is responsible
for fully financing the establishment costs
of the Company, including all notary fees,
registration fees, and other relevant costs
according to the cost estimate agreed upon
by the Parties.
2) Compensating the First Party: The Second
Party is obliged to compensate the First
Party for all losses, damages, or expenses
that arise as a direct result of the
establishment of the Company, except for
losses caused by the negligence or fault of
the First Party.
b. Second Party's Rights
1) Operational and Management of the
Company: The Second Party has the right
to be involved in strategic decision-making
related to the operations and management

5. 5
dengan proporsi kepemilikan saham atau
kesepakatan lain yang disetujui oleh Para
Pihak.
2) Akses Informasi: Pihak Kedua berhak
mendapatkan akses terhadap informasi
keuangan dan operasional PT, termasuk
laporan keuangan, rencana bisnis, dan
informasi penting lainnya yang berkaitan
dengan operasional perusahaan.
of the Company, according to the share
ownership proportion or other agreement
approved by the Parties.
2) Access to Information: The Second Party
has the right to access financial and
operational information of the Company,
including financial reports, business plans,
and other essential information related to
the company's operations.
5. GANTI RUGI DAN PENYELESAIAN
KERUGIAN
5. COMPENSATION AND SETTLEMENT
OF LOSSES
a. Mekanisme Ganti Rugi:
1) Pihak Kedua akan mengganti rugi Pihak
Pertama atas semua kerugian, kerusakan,
atau biaya yang langsung timbul sebagai
akibat dari pendirian dan operasional PT,
kecuali disebabkan oleh kelalaian atau
kesalahan Pihak Pertama.
2) Ganti rugi termasuk, tapi tidak terbatas
pada, kerugian finansial, kerusakan
reputasi, dan biaya hukum.
b. Perhitungan Kerugian: Kerugian akan dihitung
berdasarkan dokumentasi dan bukti yang sah,
termasuk, namun tidak terbatas pada, faktur,
kwitansi, dan dokumen keuangan lainnya yang
mendukung klaim tersebut.
c. Batas Waktu Klaim Ganti Rugi:
1) Pihak Pertama harus mengajukan klaim
ganti rugi kepada Pihak Kedua dalam waktu
[misalnya, "90 hari"] setelah kerugian atau
kerusakan diketahui.
2) Pihak Kedua harus menanggapi klaim
tersebut dalam waktu [misalnya, "30 hari"]
dari penerimaan klaim.
d. Dokumentasi Klaim:
1) Pihak Pertama wajib menyediakan
dokumentasi lengkap yang mendukung
klaim ganti rugi, termasuk deskripsi detil
kerugian, bukti pengeluaran, dan dokumen
relevan lainnya.
2) Pihak Kedua berhak untuk meminta
informasi tambahan atau dokumentasi
pendukung untuk memverifikasi klaim
tersebut.
a. Compensation and Loss Settlement Mechanism:
1) The Second Party will compensate the First
Party for all losses, damages, or expenses
that directly arise from the establishment
and operations of the Company, except
those caused by the negligence or fault of
the First Party.
2) Compensation includes, but is not limited
to, financial losses, reputational damage,
and legal costs.
b. Loss Calculation: Losses will be calculated
based on valid documentation and evidence,
including, but not limited to, invoices, receipts,
and other financial documents supporting the
claim.
c. Deadline for Compensation Claims:
1) The First Party must submit a
compensation claim to the Second Party
within [e.g., "90 days"] after the loss or
damage is identified.
2) The Second Party must respond to the claim
within [e.g., "30 days"] of receiving the
claim.
d. Claim Documentation:
1) The First Party is required to provide
complete documentation supporting the
compensation claim, including a detailed
description of the loss, proof of expenses,
and other relevant documents.
2) The Second Party has the right to request
additional information or supporting
documentation to verify the claim.
6. JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN 6. TERM AND TERMINATION

6. 6
a. Perjanjian ini berlaku mulai dari tanggal
penandatanganan dan akan berlangsung selama
[masukkan jangka waktu, misalnya, "5 tahun"],
kecuali diakhiri lebih awal oleh kedua belah
pihak sesuai dengan ketentuan di bawah ini.
Perjanjian dapat diakhiri jika:
- Salah satu pihak melanggar ketentuan
perjanjian dan tidak memperbaiki
pelanggaran tersebut dalam waktu
[masukkan waktu, misalnya, "30 hari"]
setelah pemberitahuan tertulis.
- Terjadi keadaan force majeure yang
menghambat pelaksanaan perjanjian.
- Kedua belah pihak setuju untuk
mengakhiri perjanjian secara bersama.
b. Prosedur Pengakhiran:
- Pihak yang ingin mengakhiri perjanjian
harus memberikan pemberitahuan tertulis
kepada pihak lainnya.
- Semua kewajiban finansial hingga tanggal
pengakhiran harus diselesaikan.
a. This agreement shall commence from the date
of signing and will continue for a duration of
[insert duration, e.g., "5 years"], unless earlier
terminated by both parties according to the
provisions below. The agreement may be
terminated if:
- Either party breaches the agreement terms
and fails to remedy such breach within
[insert time, e.g., "30 days"] after written
notice.
- Force majeure conditions impede the
execution of the agreement.
- Both parties mutually agree to terminate
the agreement.
b. Termination Procedures:
- The party wishing to terminate the
agreement must provide written notice to
the other party.
- All financial obligations up until the
termination date must be settled.
7. PENYELESAIAN SENGKETA 7. DISPUTE RESOLUTION
Semua sengketa yang timbul dari atau terkait
dengan perjanjian ini harus diupayakan
penyelesaiannya melalui mediasi atau arbitrase
sebelum mengambil jalur hukum formal. Para
pihak akan memilih BANI sebagai metode
penyelesaian sengketa pertama. Yurisdiksi dan
hukum negara Indonesia akan berlaku untuk
perjanjian ini.
All disputes arising from or related to this
agreement shall first seek resolution through
mediation or arbitration before resorting to formal
legal proceedings. The parties will choose
arbitration as the primary method of dispute
resolution. The jurisdiction and laws of country or
region Indonesia shall apply to this agreement.
8. KETENTUAN UMUM 8. GENERAL PROVISIONS
Jika sebagian dari perjanjian ini dinyatakan tidak
sah atau tidak dapat dilaksanakan, ketentuan
tersebut akan dihapus dan tidak akan
mempengaruhi kevalidan dan keberlakuan
ketentuan lainnya. Para pihak berhak untuk
mengamendemen perjanjian ini dengan
persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.
Should any part of this agreement be declared
invalid or unenforceable, such provision shall be
severed and shall not affect the validity and
enforceability of the remaining provisions. The
parties reserve the right to amend this agreement
with written consent from both parties.
9. PENUTUP 9. CLOSING
Perjanjian ini merupakan kesepakatan lengkap
antara kedua belah pihak terkait materi yang
dibahas dan menggantikan semua perjanjian
sebelumnya, baik lisan maupun tertulis. Perjanjian
ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan
saksi pada tanggal ___________.
This agreement constitutes the entire agreement
between the parties concerning the subject matter
herein and supersedes all previous agreements,
whether oral or written. This agreement is signed
by both parties and witnesses on the date
____________.
Masing-masing dari penandatangan dengan ini
(i) menyatakan bahwa pihaknya telah
membaca Perjanjian ini, termasuk Klausula
18.6 (Bahasa) Perjanjian ini, dan memahami
isinya yang dibuat dalam Bahasa Inggris dan
akibat Perjanjian ini, (ii) menyatakan bahwa
pihaknya telah membuat dan menandatangani
Perjanjian ini secara sukarela tanpa adanya
paksaan, (iii) menyatakan bahwa pihaknya
Each of the undersigned (i) represents that it
has read this Agreement, including Clause 18.6
(Language) of this Agreement, and
understands its English language contents and
its consequences, (ii) represents that it has
made and entered into this Agreement freely
and without duress, (iii) represents that it has
received independent legal advice with regard

7. 7
telah menerima nasihat oleh penasihat hukum
independen berkenaan dengan Perjanjian ini
dan (iv) berjanji bahwa pihaknya tidak akan
menolak keabsahan Perjanjian ini atas dasar
tidak ditaatinya Undang Undang Republik
Indonesia No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera,
Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu
Kebangsaan atau Peraturan Presiden
pelaksanaannya (pada saat diterbitkan).
to this Agreement, and (iv) undertakes that it
will not challenge the validity of this Agreement
based on any failure to comply with Law No. 24
of 2009 on National Flag, Language, Coat of
Arms and National Anthem or the
implementing Presidential Regulation (when
issued).
DEMIKIAN Para Pihak selanjutnya
membubuhkan tanda tangannya masing-masing
pada hari dan tahun sebagaimana disebutkan
pertama kali di atas.
IN WITNESS WHEREOF the Parties have
hereunto set their respective hands on the day and
year first above written.
PIHAK PERTAMA FIRST PARTY
By/Oleh: _____________________
Name/Nama: ____________________
Title/Jabatan: ___________________
By/Oleh: _____________________
Name/Nama: ____________________
Title/Jabatan: ___________________
PIHAK KEDUA SECOND PARTY
By/Oleh: _____________________ By/Oleh: _____________________
Nama: Nama: