Draft_Perjanjian Jual Beli Batubara Terbaru.docx

1. Page 1 of 22
Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua
PERJANJIAN JUAL BELI
ANTARA
PT _______________________
DENGAN
PT ____________________
NOMOR: ................................
Pada hari Selasa, ____________ 2023 (tanggal __________, bulan ________tahun dua ribu dua puluh
tiga), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
1. PT ______________, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan
____________, dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : ____________
Nomor Identitas : ................................
Jabatan : ____________
Surel : ____________
Untuk selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------
“PIHAK PERTAMA“
2. PT _________________, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia, yang beralamat di
_________________, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : ................................
Nomor Identitas : ................................
Jabatan : ................................
Surel : ................................
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------------
“PIHAK KEDUA“

2. Page 2 of 22
Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua
PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai------
------ “PARA PIHAK”
Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
1. Pihak Pertama adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang Pertambangan batubara,
termasuk jual beli hasil pertambangan batubara.
2. Pihak Kedua adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang ..................................
3. Para Pihak menyatakan mencabut perjanjian yang sebelumnya telah dibuat dan
ditandatangani oleh Para Pihak sebagaimana tertuang dalam “Sale and Purchase
Agreement for Steam Coal GCV (arb) 5500-5300 Kcal/Kg, Terms: FOB (Free on Board)
Mother Vessel, Contract No: 028/RMA-ICMG/CASH/VI/2023”.
Selanjutnya secara bersama-sama Para Pihak bersepakat untuk membuat PERJANJIAN JUAL
BELI ANTARA PT _______________________DENGAN PT _______________________ (selanjutnya disebut
sebagai “Perjanjian”), dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:
Pasal I
Ketentuan Umum
Dalam Perjanjian ini, kecuali konteksnya menentukan lain, persyaratan berikut masing-masing
memiliki arti sebagai berikut :
1. Pecahan satu ton dalam perhitungan apa pun akan dibulatkan ke atas ke ton terdekat
jika pecahan tersebut 0,5 atau lebih, dan harus dibulatkan ke bawah jika sebaliknya.
2. Mata uang Dolar Amerika Serikat, US$, $, atau mata uang negara lainnya jika digunakan
wajib mengacu pada mata uang Rupiah (Rp).
3. Pecahan sen dalam perhitungan apa pun harus dibulatkan ke atas ke sen terdekat jika
pecahan tersebut setengah sen atau lebih, dan akan di bulatkan ke bawah jika
sebaliknya.
4. ADB berarti air dried basis atau dasar kering udara.
5. ARB berarti as received basis atau dasar yang di terima.
6. ASTM berarti American Society for Testing and Materials.
7. ISO berarti International Organization for Standardization atau Organisasi Standarisasi
Internasional.
8. Bill of Lading, BL atau B/L berarti tanda terima yang diberikan oleh Kapal Induk untuk
pengiriman batubara dan merupakan dokumen hak milik.
9. ETA berarti expected time & date of arrival atau perkiraan waktu dan tanggal
kedatangan.

3. Page 3 of 22
Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua
10. FOB berarti pengiriman Free on Board atau pengiriman gratis di pesawat sesuai dengan
Incoterms 2010. Harga batubara bebas dari semua biaya lain di atas Kapal Induk
dengan memuat cerat ke dalam ruang Kapal Induk.
11. Kcal/Kg berarti Kilokalori energi per kilogram batubara.
12. Pelabuhan Muat berarti pelabuhan dimana batubara akan dimuat ke kapal Induk, yaitu
di Pelabuhan Muara Taboneo, Kalimantan Selatan, Indonesia.
13. Pratique berarti izin untuk melakukan bisnis di pelabuhan oleh kapal yang telah
mematuhi semua peraturan kesehatan setempat yang berlaku.
14. Surveyor berarti CCIC, COTECNA, IOL, TCRC, ATQ, LEON, SCCI, TRIBHAKTI, GIOSERVICE,
Bureau Veritas, Carsurin, dan/atau Sucofindo.
15. Pernyataan Fakta berarti pernyataan yang disiapkan oleh agen kapal di Pelabuhan
Muat yang menunjukan tanggal dan waktu kedatangan Kapal Induk dan dimulai serta
diselesaikannya pemuatan. Ini merinci jumlah kargo yang dimuat setiap hari, jam kerja,
dan jam berhenti, dengan alasan penghentian.
16. Hari kerja berarti hari dimana bisnis ditransaksikan secara teratur dan kecuali
dinyatakan secara tegas, istilah hari akan dianggap sebagai hari kalender.
17. CP berarti Charter Party atau Pihak Yang Menyewakan yaitu pemilik kapal yang
menyewakan kapalnya baik untuk seluruh atau sebagian dari kapasitas angkutannya
kepada seorang penyewa kapal.
18. Istilah lain yang tidak disebutkan di dalam Pasal 1 ini akan mengacu pada pengertian
umum yang biasa digunakan dalam penambangan, jual beli, pengangkutan batubara,
serta transaksi melalui instansi perbankan.
Pasal 2
Pokok Perjanjian
1. Para Pihak dengan ini setuju bahwa jangka waktu perjanjian ini akan dimulai dari
tanggal penandatanganan perjanjian ini hingga seluruh pembayaran yang disepakati
sepenuhnya diselesaikan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua termasuk bonus, penalti
dan atau pengiriman kapal, mana saja yang lebih awal.
2. Pihak Kedua setuju membeli batubara dari Pihak Pertama berbasis Kapal Induk
(Incoterms 2010).
3. Semua izin administrasi tambang batubara akan disiapkan dan diurus oleh Pihak
Pertama.
4. Pihak Kedua wajib melakukan survei terlebih dahulu dengan detail sebelum
menandatangani Perjanjian.
5. Dalam hal terjadinya kecelakaan di dalam pelaksanaan Perjanjian ini, Pihak Kedua tidak
bertanggung jawab pada kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan.
6. Pihak Pertama akan mengizinkan perwakilan dari Pihak Kedua untuk melakukan
pengawasan dan melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan guna memenuhi
hak dan kepentingan Pihak Kedua.
Pasal 3

4. Page 4 of 22
Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua
Objek Perjanjian, Kuantitas, dan Jadwal Pengiriman
1. Objek Perjanjian
Komoditas yang dijual oleh Pihak Pertama adalah Batubara Non-Kokas Indonesia
dalam jumlah besar.
2. Kuantitas
Pihak Pertama setuju untuk menjual, mengirimkan dan Pihak Kedua setuju untuk
membeli, mengambil sejumlah 50.000 (lima puluh ribu) MT (± 10%).
3. Jadwal Pengiriman
a. Laycan (Laydays and Cancelling Day) atau waktu tercepat dan terlama untuk
pemuatan batubara ke atas kapal di Pelabuhan Muat adalah bulan Juli 2023
b. Pengiriman bulanan reguler dapat terus berlanjut tergantung pada kinerja
pengiriman percobaan serta berdasarkan kesepakatan Para Pihak, yang dibuat
dalam amandemen perjanjian, yang mana amandemen perjanjian akan
ditandatangani untuk pengiriman bulanan berikutnya.
Pasal 4
Spesifikasi Batubara
Sesuai standar yang ditentukan dalam tabel dalam Standar Pengambilan Sampel dan Analisis:
Berdasarkan As Received (ARB), kecuali ditentukan lain (ARB berarti "As Received Basis"):
a. Indonesia Coking: NAR 5000 standar ASTM
Khas Penyesuaian
Kelembaban Total (ADB) 16% - 18% 22%
Kelembaban yang melekat (ADB) 13% kira-kira. -
Kadar Abu (ADB) 10% di atas 12%
Total Sulfur (ADB) 0.8% di atas 1%
Nilai Kalor Kkal/kg (ARB) 5.500 Di bawah 5.300
(ARB = Sebagai Dasar yang
Diterima)
Materi yang mudah
menguap
(ADB) 38% - 45 % -

5. Page 5 of 22
Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua
Karbon Tetap (ADB) 36% -42 % -
HGI 43-55 Sekitar -
Ukuran 0-50 mm 90 % -
Suhu Fusi Abu 1200 °C -
Pasal 5
Harga
1. Harga dasar untuk Perjanjian ini adalah USD 98,00/MT FOB (Dolar Amerika Serikat)
basis Geared and Grab Mother Vessel, basis NAR 5000 (As Received Basis – ARB).
2. Penyesuaian/Penalti:
Jika spesifikasi kargo tidak memenuhi batas penolakan yang diatur dalam Perjanjian
ini, maka Pihak Kedua memiliki hak untuk menolak kargo, atau menerima kargo yang
disertai dengan Penalti terhadap Pihak Pertama yang diterapkan seperti di bawah ini:
A. Penyesuaian Harga karena Nilai Kalori:
1. Dalam hal ARB aktual di Pelabuhan Muat di atas 5.500 Kcal/Kg dalam Spesifikasi
Tipikal, maka harga harus disesuaikan sesuai dengan rumus berikut:
Harga yang Disesuaikan = Harga Dasar x ARD Bersertifikat /
5500
2. Dalam hal ARB aktual di pelabuhan pemuatan di bawah 5.500 kkal / kg, Pihak
Kedua berhak untuk menyesuaikan Harga FOB dengan melakukan pengurangan
lebih lanjut pada tingkat USD 0,50 per 1 poin (100 kalori).
B. Penyesuaian Harga karena Total Sulfur:
Dalam hal Total Sulfur (TS) Bersertifikat melebihi 0,8% (ADB), Harga Dasar FOB yang
ditentukan harus dikurangi sebesar 0,25% dari Harga Dasar FOB untuk setiap 0,10%
lebih dari 1,0% dengan fraksi pro rata ;
Penalti = Harga Dasar x 0.25% x ((Bersertifikat TS – 1.0%)/0.10%)
C. Penyesuaian Harga karena Kadar Abu

6. Page 6 of 22
Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua
Jika Abu Bersertifikat (Ash) melebihi 10% (ADB), Harga Dasar FOB akan dikurangi
0,80% dari FOB Harga Dasar untuk setiap 1,0% lebih dari 12% dengan pecahan pro
rata.
Penalti = Harga Dasar x 0.80% x ((Certified Ash – 12%) /1.0%)
Pasal 6
Penentuan Kuantitas
1. Berat pengiriman batubara harus dihitung dalam Metrik Ton (MT) terdekat dengan
menggunakan draft survei dan harus ditentukan di Pelabuhan Muat berdasarkan draft
laporan survei oleh perusahaan surveyor independen (selanjutnya disebut sebagai
"Otoritas Pemeriksa"). Rancangan survei harus dilakukan oleh Otoritas Pemeriksa.
2. Otoritas Pemeriksa akan mengeluarkan Sertifikat Berat kepada Para Pihak yang
menyatakan berat kiriman di Pelabuhan Muat, yang bersifat final, konklusif dan
mengikat yang bebas dari penipuan atau kesalahan nyata, dan berat yang dimasukkan
dalam Bill of Lading sesuai dengan pengiriman.
3. Dalam waktu 1 (satu) hari setelah selesainya operasi pemuatan Kapal Induk di
Pelabuhan Muat, Pihak Pertama wajib mengirim salinan Bill of Lading Kapal Induk
kepada Pihak Kedua melalui email, dan dalam waktu 3 (tiga) hari Pihak Pertama juga
wajib mengirimkan kepada Pihak Kedua pindaian atau hasil scan dokumen-dokumen
asli Sertifikat Berat, Sertifikat Analisis, Sertifikat Asal (Untuk tujuan pabean Pihak
Kedua).
4. Pihak Pertama harus menunjuk Otoritas Pemeriksa untuk melakukan penentuan berat
dengan biaya yang ditanggung oleh Pihak Pertama.
Pasal 7
Penentuan Kualitas
1. Kualitas pengiriman batubara harus ditentukan pada saat pemuatan di Pelabuhan
Muat. Sampel representatif harus diambil di Pelabuhan Muat sesuai dengan ISO
("Standar") oleh otoritas inspeksi independen perusahaan surveyor independen, yang
ditunjuk oleh Pihak Pertama dengan kesepakatan bersama dari Pihak Kedua. Biaya
pemeriksaan ditanggung oleh Pihak Pertama.
2. Analisis Batubara selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan Standar Pengambilan
Sampel dan Analisis Perjanjian ini.
3. Setiap sampel yang diambil oleh Otoritas Inspeksi harus dibagi menjadi beberapa
bagian sebagai berikut:

7. Page 7 of 22
Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua
a. Satu bagian yang akan dianalisis sesuai dengan klausul yang ditentukan;
b. Satu bagian yang akan menjadi Sampel Pengirim;
c. Satu Bagian untuk menjadi Sampel Pihak Kedua (Sampel akan dikirim ke kantor
Pihak Kedua dengan kurir ekspres atas biaya Pihak Pertama);
4. Otoritas Pemeriksa harus segera mengeluarkan sertifikat pengambilan sampel dan
analisis ("Sertifikat Analisis") kepada Pihak Kedua dan Pihak Pertama yang
mengesahkan hasil analisisnya dan sertifikat tersebut bersifat final dan mengikat bagi
Pihak Kedua dan Pihak Pertama.
5. Hak untuk memeriksa UJI KUALITAS & KUANTITAS
Pihak Pertama akan memberikan pemberitahuan kepada Pihak Kedua, dan Pihak
Kedua akan, tunduk pada Persyaratan Pelabuhan Muat, memiliki hak dengan biaya
sendiri untuk menunjuk Perwakilan ATAU untuk menghadiri dan mengamati semua
pengumpulan dan pengambilan sampel, analisis, pemuatan dan penimbangan
Batubara yang dilakukan di Pelabuhan Muat. Pihak Pertama harus mengizinkan akses
yang wajar untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
Pasal 8
Ketentuan Pengiriman
1. Nominasi Kapal
a. Pihak Kedua harus mencalonkan kapal ekspor yang sesuai kepada Pihak Pertama
dan / atau perwakilan mereka untuk pemeriksaan dan penerimaan, dan dalam
hubungan ini Pihak Kedua akan mencalonkan kapal / persyaratan Dem / Des
setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak, di mana Pihak Pertama di sini
menerima dan di sini menyediakan titik berlabuh yang aman di laut terbuka
Kalimantan, Indonesia.
b. Ukuran kapal ekspor di sini adalah minimum 20.000 MT yang disetujui oleh Para
Pihak dalam Perjanjian ini.
c. Pihak Kedua telah memberitahukan 5 (lima) hari laycan kepada Pihak Pertama
sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini. Jika Pihak Kedua dan kapal yang
melakukan gagal memenuhi jadwal di atas, Pihak Pertama tidak akan berkomitmen
untuk melakukan di bawah laycan yang disepakati dan Para Pihak harus
mendiskusikan lebih lanjut tentang laycan yang baru.
d. Kapal harus digolongkan Lloyds atau ABS tertinggi atau setara dan bersertifikat
ISM dengan usia maksimum 24 tahun kecuali disepakati lain. Kapal dengan usia
lebih dari 24 tahun harus disepakati bersama berdasarkan kasus per kasus dan
tingkat pemuatan dapat berubah tergantung pada kapasitas pemuatan kapal.

8. Page 8 of 22
Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua
e. Pihak Pertama akan menjawab nominasi kapal dalam waktu 24 (dua puluh empat)
jam pada hari kerja, jika tidak dapat diterima (Nominasi tidak dapat ditolak secara
tidak wajar oleh Pihak Pertama), Pihak Kedua akan mencalonkan kapal pengganti.
2. Laycan
Para Pihak sepakat untuk menetapkan laycan seperti yang sudah disebutkan dalam
Perjanjian ini.
3. Tingkat Pemuatan
a. Pihak Pertama untuk memastikan kapal adalah kapal jenis geared, dek tunggal,
dilengkapi dengan minimal empat (4) palka. Kapal harus dilengkapi dengan derek
dan pegangan kinerja yang baik dan sesuai untuk mencapai tingkat pemuatan
yang disepakati sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini; minimal 4 (empat)
set derek sistem hidrolik dengan SWL 4x20 MT dan pegangan minimum 4x10 cbm,
yang mana derek dan pegangan harus dapat bekerja terus menerus secara
bersama-sama.
b. Para Pihak sepakat untuk menetapkan tingkat pemuatan sesuai sertifikat surveyor
kelautan independen, yang akan memeriksa derek dan pegangan kapal begitu
kapal tiba di Pelabuhan Muat (Muara Taboneo, Kalimantan Selatan) tetapi tidak
lebih dari 7.000 MT PWWD SHINC, tidak termasuk hari libur besar Indonesia seperti
hari Idul Fitri, hari Idul Adha, Hari Kemerdekaan, hari Natal dan hari Tahun Baru
Internasional.
c. Tingkat pemuatan ini menjadi dasar untuk perhitungan demurrage (biaya
kelebihan waktu berlabuh) atau pengiriman kapal.
4. Agen Kapal
a. Pihak Kedua ataupun pemilik Kapal dapat menunjuk agen umum dan agen lokal
kapal di Pelabuhan Muat, dan menginformasikan melalui email kepada Pihak
Pertama dengan mencantumkan nama narahubung / contact person.
b. Pihak yang telah ditunjuk sebagai agen kapal wajib memberitahukan secara tertulis
kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan menyebutkan nama dan rincian
kontak.
c. Pihak Kedua atau agen pelabuhan muat harus mengajukan Pemberitahuan
Kedatangan (N.O.A) setiap 7/4/3/2 hari dan 24 jam sebelum ETA kapal di
Pelabuhan Muat kepada Pihak Pertama.
5. Pemberitahuan Perkiraan Waktu Kedatangan (ETA)

9. Page 9 of 22
Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua
Setelah nominasi kapal diberikan, hari peletakan dan total kargo ditetapkan,
prosedur berikut harus diterapkan:
a. Setelah penandatanganan Perjanjian ini, Pihak Kedua akan memberitahu Pihak
Pertama ETA kapal di pelabuhan muat, perkiraan jumlah kargo yang diperlukan
dan distribusi kargo. Namun, rencana penyimpanan dan jumlah muatan aktual
tunduk pada konfirmasi akhir dari nakhoda kapal selambat-lambatnya
sebagaimana disebutkan pada Pemberitahuan ETA 48 (empat puluh delapan) jam.
b. Pihak Kedua ataupun agen pelabuhan muat harus memberi pemberitahuan
kedatangan kapal yang sebenarnya kepada Pihak Pertama setiap 7/4/3/2 jam dan
24 jam pemberitahuan kedatangan kapal yang sebenarnya.
6. Kegagalan Kapal Induk
a. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk mengatur kapal yang diarahkan dan
diambil yang cocok untuk masuk, berlabuh di dan meninggalkan pelabuhan muat.
b. Kedatangan Kapal tidak boleh menunda lebih dari 5 hari sejak pembaruan Notice
of Arrival (NOA) yang dinyatakan oleh Agen/Nakhoda Kapal kepada Pihak Pertama
pada hari ke-3 sebelum kedatangan Kapal di Pelabuhan Muat/Anchorage Point,
dalam laycan yang disepakati.
c. Jika keterlambatan kedatangan Kapal lebih dari yang disepakati seperti di atas,
maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyepakati perihal pembebanan biaya
demurrage yang dikeluarkan.
d. Penahanan:
Dalam hal kapal induk dicegah atau tertunda dalam berlabuh atau berlayar di/dari
Pelabuhan Muat sebagai akibat dari kegagalan Pihak Pertama untuk melengkapi
semua formalitas dan memproses dokumentasi yang diperlukan dan Pihak Kedua
telah memberikan Letter of Credit yang diperlukan termasuk perubahannya, jika
ada, sebelum pengiriman, maka Pihak Pertama akan bertanggung jawab atas biaya
yang terkait dengan penahanan kapal induk di atas dan termasuk terhadap biaya
demurrage.
e. Angkutan Mati:
Pemilik/nakhoda/agen kapal yang dinominasikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak
Pertama wajib menyatakan rencana penyimpanan kepada Pihak Pertama sebelum
48 (empat puluh delapan) jam kedatangan kapal di pelabuhan muat. Setelah
rencana penyimpanan diumumkan, Pihak Pertama harus memuat batubara sesuai
jumlah yang dinyatakan dalam rencana penyimpanan. Untuk setiap kekurangan
kuantitas yang dimuat, Pihak Pertama harus membayar muatan mati yang harus

10. Page 10 of 22
Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua
dihitung dengan mengalikan short quantity dengan muatan kapal yang
dinominasikan kepada Pihak Pertama.
7. Subtitusi Kapal Dan Penyesuaian Volume Kargo
Setelah nominasi kapal diberikan dan kapal akan tiba, maka disepakati hal-hal
sebagai berikut:
a. Pihak Kedua dilarang melakukan substitusi kapal dalam waktu 03 (tiga) hari sejak
laycan ke-1.
b. Ketika kapal ekspor tiba lebih awal dari ETA yang disepakati: Pihak Pertama harus
melakukan yang terbaik untuk merevisi jadwal pemuatan kapal untuk mencegah
demurrage kapal ekspor, tetapi jika demurrage kapal ekspor masih terjadi, maka
Pihak Pertama tidak dapat dikenakan biaya penalti demurrage manapun.
c. Pemberitahuan Kesiapan (NOR/Notice of Readiness):
Kapal dapat menyampaikan Pemberitahuan Kesiapan (NOR/Notice of Readiness)
kapan saja siang atau malam dan setiap hari, Sabtu, Minggu, dan hari libur
Indonesia kecuali pada hari Libur Besar Indonesia (hari Idul Fitri, hari Idul Adha, hari
Kemerdekaan 17 Agustus, hari Natal 25 Desember, dan hari Tahun Baru 1 Januari),
apakah di tempat berlabuh atau tidak dari ruang tunggu biasa, apakah bebas
pratique atau tidak, apakah urusan bea cukai telah selesai atau tidak, dan apakah
berlabuh atau tidak, kapal yang disediakan dalam segala hal akan siap untuk
dimuat.
Jika kapal ekspor tiba pada hari libur besar Indonesia, Pemberitahuan Kesiapan
tidak dapat disampaikan dan lay-time tidak akan dihitung dalam hari libur tersebut,
dalam hal ini NOR akan dianggap disampaikan pada hari kerja berikutnya pada
pukul 08:00. NOR dapat disampaikan baik di tempat berlabuh atau tidak dari ruang
tunggu biasa, apakah urusan bea cukai telah selesai atau tidak, apakah bebas
pratique atau tidak, dan apakah berlabuh atau tidak.
8. Dimulainya Lay-time Dan Turn-time
a. Waktu singgah di Pelabuhan Muat akan dimulai 12 jam setelah Pemberitahuan
Kesiapan diajukan; kecuali pemuatan dimulai lebih cepat dan kemudian waktu
aktual yang digunakan harus dihitung.
b. Waktu yang hilang karena sebab-sebab berikut tidak dihitung sebagai lay-time:
i. Gangguan pemuatan karena angin kencang, hujan, kabut, atau penyebab alam
lainnya.
ii. Penundaan karena kerusakan peralatan pemuatan kapal, peralatan ballasting
atau peralatan penerangan, atau keterlambatan karena persyaratan kapal

11. Page 11 of 22
Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua
seperti mengubah rencana penyimpanan atau urutan pemuatan, dan perlu
memangkas kargo.
iii. Waktu hilang karena force majeure.
iv. Terlepas dari ketentuan yang diatur dalam pasal di atas, setelah kapal Pihak
Kedua berada di demurrage, semua waktu yang hilang akan terus dihitung
sebagai lay-time, termasuk kasus ketika Force Majeure dinyatakan setelah kapal
berada di demurrage.
v. Rumus Perhitungan Lay-time adalah:
Jumlah dalam hari
=
Total tonase sesuai kuantitas Bill of
Lading
Tingkat pemuatan disepakati
Pasal 9
Perhitungan Laytime
1. Perhitungan lay-time akan dilakukan oleh Pihak Pertama berdasarkan Pernyataan
Fakta (SOF) yang dikeluarkan oleh agen yang ditunjuk di pelabuhan muat dan untuk
dikonfirmasi dan diterima oleh Pihak Kedua dalam waktu 30 hari (tiga puluh) hari sejak
Kapal berlayar dari pelabuhan muat. laytime berakhir setelah selesainya Pemuatan.
a. Hasil Perhitungan tersebut harus disepakati oleh Para Pihak.
b. Demurrage / pengiriman / penahanan / barang mati harus dibayar dalam waktu
30 (tiga puluh) hari setelah Para Pihak mengkonfirmasi dokumen yang diajukan.
2. Pihak Pertama memiliki waktu 24 jam ("masa tenggang") untuk melengkapi
dokumentasi ekspor yang gagal, laytime akan dimulai kembali untuk menghitung
berakhirnya masa tenggang sampai Dokumen ekspor diterima oleh Agen.
3. Istilah Pemuatan - Bentuk Pemuatan:
a. Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua dengan 1 Pelabuhan yang aman di laut
bebas Muara Taboneo Kalimantan Selatan, Indonesia.
b. Kapal harus dibersihkan, tidak terhalang, dan ruang kargo mudah diakses, yang
harus disapu, bersih dan siap dalam segala aspek untuk menerima batubara dalam
jumlah besar.
c. Kapal akan memberikan cahaya yang cukup di atas kapal, gratis untuk operasi
pemuatan yang aman.

12. Page 12 of 22
Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua
d. Pihak Pertama wajib memuat batubara 24 (dua puluh empat) jam berturut-turut
per WWDSHINC, tidak termasuk hari libur besar Indonesia, yaitu Hari
Kemerdekaan (satu hari), Natal (satu hari), Tahun Baru (satu hari), Idul Fitri (dua
hari), Idul Adha (satu hari).
e. Pihak Kedua wajib mengasuransikan muatannya dan semua biaya yang berkaitan
dengan asuransi untuk kargo ditanggung oleh Pihak Kedua.
f. Hak milik dan risiko kehilangan atau kerusakan batubara berpindah dari Pihak
Pertama kepada Pihak Kedua pada saat muatan dimuat di atas kapal induk di
Pelabuhan Muat.
g. Pihak Kedua dapat mengirim perwakilannya ke Pelabuhan Muat untuk
menyaksikan operasi pemuatan, pengambilan sampel, dan analisis kargo, jika
diperlukan.
4. Demurrage dan Pengiriman
Demurrage Tongkang adalah denda yang akan dikenakan kepada Pihak Kedua setiap
saat, jika:
a. Kapal tiba lebih lambat dari ETA yang disepakati sesuai yang disebutkan pada
nominasi kapal:
b. Proses pemuatan terganggu oleh persyaratan kapal ekspor, yaitu pergeseran,
kerusakan peralatan, kegagalan awak kapal ekspor, dan lain-lain, lebih dari waktu
yang diijinkan di dalam perjanjian ini mengenai perhitungan laytime.
c. Sehubungan dengan Kegagalan peralatan kapal dan/atau awak kapal dan/atau
kegagalan Pihak Kedua yang menyebabkan keterlambatan dan gangguan dalam
memulai pemuatan, maka semua biaya dan risiko wajib ada pada rekening Pihak
Kedua termasuk demurrage tongkang karena keterlambatan pemuatan batubara
dari tongkang ke kapal, yaitu USD 105 (seratus lima Dolar Amerika Serikat) per jam
per tongkang.
5. Demurrage Kapal Induk
Jika Pihak Pertama, hanya melalui tindakannya sendiri atau ketiadaannya, gagal
memenuhi tingkat pemuatan yang ditentukan dalam tingkat pemuatan yang
dinyatakan, yang menyebabkan laytime terlampaui, demurrage kapal ekspor harus
dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk semua waktu yang hilang
setelah berakhirnya laytime yang diizinkan pada biaya, tetapi waktu yang hilang karena
keterlambatan dalam memulai, atau gangguan terhadap, pemuatan karena kesalahan
peralatan dan awak kapal ekspor tidak dihitung sebagai laytime yang beban biayanya
dikenakan kepada Pihak Pertama..

13. Page 13 of 22
Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua
6. Pengiriman Kapal Induk
Jika Pihak Pertama memuat kapal lebih cepat dari perhitungan laytime, Pihak Kedua
harus membayar kepada Pihak Pertama pengiriman kapal untuk laytime yang dihemat,
yaitu pada biaya dan waktu yang dihemat melalui keterlambatan dalam memulai, atau
gangguan terhadap pemuatan karena kesalahan kapal ekspor akan dihitung sebagai
waktu yang dihemat. Tingkat demurrage / pengiriman kapal ekspor sesuai dengan
pihak charter dan tingkat pengiriman kapal ekspor menjadi setengah dari tingkat
demurrage kapal ekspor.
Pasal 10
Ketentuan Pembayaran
1. FOB Tunai Terhadap Kapal Induk
a. PIHAK KEDUA harus membayar 30% dari jumlah total 50.000mt X $98 X IDR
(selambat-lambatnya 3 hari) setelah penandatanganan Perjanjian dan memeriksa
kesiapan batubara di stockpile dan tambang.
b. Pihak Kedua membayar Pihak Pertama 30% selama proses penghancuran batubara
di stockpile.
c. Pihak Kedua membayar Pihak Pertama 30% setelah pemuatan tongkang pertama
selesai, dibuktikan dengan B/L tongkang dan setelah kapal tiba di pelabuhan
Taboneo.
d. Pihak Kedua membayar 10% kepada Pihak Pertama setelah pemuatan tongkang
terakhir ke kapal dan semua dokumen: COA, COO, COW, LS sudah lengkap,
i. I (satu) lembar Beneficiary Proforma Invoice asli dan 1 (satu) copy.
ii. I (satu) asli dan 1 (satu) salinan Sertifikat Penerima dan menyatakan bahwa
Pemohon akan menerima Kargo.
iii. 1 (satu) asli dan 1 (satu) salinan Sertifikat Penerima dan menyatakan bahwa
dokumen-dokumen di bawah ini akan dikirim langsung ke bank dalam waktu
14 hari setelah tanggal pengiriman:
1) Faktur komersial yang ditandatangani dan distempel Pihak Pertama dalam
1 (satu) asli dan 3 (tiga) salinan untuk nilai kargo FOBT 100% berdasarkan
Certificate Of Weight dan Certificate Of Sampling And Analysis yang
dikeluarkan oleh PT CCIC JAKARTA di Pelabuhan Muat di Indonesia yang
menunjukkan nilai barang 100%, dasar perhitungan jumlah yang harus
dibayar, kuantitas, harga satuan setelah penyesuaian, nomor L/C, nomor
B/L, nomor Perjanjian, nama kapal dan tanggal B/L.

14. Page 14 of 22
Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua
2) 3/3 asli dan 3 salinan NON-NEGOTIABLE papan Bill of Lading bersih
bertanda 'Freight Payable as per Charter Party” dan memberi tahu sesuai
instruksi Pihak Kedua, dibuat “To Order” dan Blank Endorsed.
3) 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) salinan Certificate of Weight yang
diterbitkan oleh PT CCIC JAKARTA di Pelabuhan Muat.
4) 1 (satu) asli dan rangkap tiga Certificate of Origin yang diterbitkan oleh
otoritas Pemerintah yang berwenang di Indonesia, berdasarkan Form “E”
dan satu lembar tagihan penambang asli yang terkait dengan FORM “E”.
5) 1 (satu) asli dan 3 (tiga) salinan Certificate of Sampling & Analysis yang
diterbitkan oleh PT CCIC JAKARTA di Pelabuhan Muat, sesuai dengan
Standar ISO dan standar GB untuk Trace Element Analysis.
6) 1 (satu) asli dan 3 (tiga) salinan draft laporan survei yang dikeluarkan oleh
PT CCIC JAKARTA di Pelabuhan Muat.
7) 1 (satu) asli dan 3 (tiga) salinan Certificate of Origin yang dikeluarkan oleh
PT CCIC JAKARTA di pelabuhan muat.
e. Dokumen pihak ketiga dapat diterima kecuali Invoice Komersial dan wesel (bill of
exchange) dan Sertifikat Penerima.
f. Semua dokumen harus diterbitkan, ditandatangani dan diberi tanggal dalam
bahasa Inggris, kecuali perjanjian-perjanjian yang dibuat di dalam wilayah Republik
Indonesia, wajib bahasa Indonesia atau setidak-tidaknya memiliki versi bahasa
Indonesia.
2. Transfer Telegraf
Sebagaimana disetujui oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua dapat memiliki pilihan untuk
membayar demurrage / dispatch / deadfreight (jika ada) melalui Transfer Telegraf.
3. CaraPembayaran
Pembayaran menggunakan 100% SKBDN Usance – Akseptasi, MT.700 (setelah seluruh
syarat dokumen terpenuhi dan dikirimkan ke Bank Penerbit / Bank Pihak Kedua, maka
Bank Penerbit / Bank Pihak Kedua mengirimkan “Akseptasi di depan” dan dilanjutkan
dengan SWIFT MT.752 ke Bank Penerima) dengan tenor 60 (enam puluh) hari yang
telah dikonfirmasi dan tidak dapat dipindahtangankan serta tidak dapat dicabut
kembali. Penerbitan SKBDN Usance – Akseptasi, MT.700 (setelah syarat dokumen
terpenuhi dan dikirimkan ke Bank Penerbit / Bank Pihak Kedua, maka Bank Penerbit /
Bank Pihak Kedua mengirimkan “Akseptasi di depan” dan dilanjutkan dengan SWIFT
MT.752) berasal dari Prime International Bank untuk kepentingan Pihak Pertama yang
diterbitkan oleh Bank Penerbit / Bank Pihak Kedua yang dilanjutkan dengan
“Akseptasi di depan” dan diikuti oleh SWIFT MT.752 yang diaktifkan segera setelah
Para Pihak menandatangani Perjanjian ini, selambat-lambat 25 (dua puluh lima) hari
sebelum hari pertama ‘Laycan’ Pengapalan di Pelabuhan Muat.

15. Page 15 of 22
Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua
4. SyaratdanKetentuanTransaksiUsanceSKBDN:
a. Pembayaran menggunakan SKBDN Usance – Akseptasi, MT.700 (setelah
syarat dokumen terpenuhi dan dikirimkan ke Bank Penerbit / Bank Pihak Kedua,
maka Bank Penerbit / Bank Pihak Kedua mengirimkan “Akseptasi di depan” dan
dilanjutkan dengan SWIFT MT.752), yang masa berlakunya selama 60 (enam
puluh) hari sejak diterimanya “Akseptasi”.
b. Pihak Kedua melalui Bank Penerbit / Bank Pihak Kedua menerbitkan SKBDN
Usance – Akseptasi, MT.700 (setelah syarat dokumen terpenuhi dan
dikirimkan ke Bank Penerbit / Bank Pihak Pertama, maka Bank Penerbit / Bank Pihak
Kedua mengirimkan mengirimkan “Akseptasi di depan” dan dilanjutkan dengan
SWIFT MT.752) dengan tenor selama 60 hari kepada Bank Penerima / Bank Pihak
Pertama, kemudian Pihak Pertama mengirimkan seluruh dokumen yang
disyaratkan didalam SKBDN Usance – Akseptasi, MT.700 kepada Bank
Penerima / Bank Pihak Kedua yaitu : (Sebagai syarat dokumen), antara lain:
i. Perjanjian 1 (satu) Asli dan 2 (dua) copy/salinan.
ii. Commercial Invoice 1 (satu) Asli dan 2 (dua) copy/salinan yang
menunjukkan nomor Perjanjian.
c. Setelah itu, Bank Penerima / Bank Pihak Pertama akan mengecek dan memverifikasi
dokumen tersebut agar sesuai menurut isi dari SKBDN Usance – Akseptasi,
MT.700tersebut.
d. Kemudian Bank Penerima / Bank Pihak Pertama akan mengirimkan seluruh syarat
dokumen yang telah di cek dan diverifikasi tersebut kepada Bank Penerbit / Bank
Pihak Kedua.
e. Setelah Bank Penerbit / Bank Pihak Kedua menerima dan memverifikasi seluruh
syarat dokumen tersebut, maka Bank Penerbit / Bank Pihak Kedua akan segera
menerbitkan “AKSEPTASI DIDEPAN” dan dilanjutkan dengan mengirim MT.752
melalui SWIFT sebagai Jaminan Pembayaran yang tidak dapat dibatalkan dengan
alasan apapun kepada Bank Penerima/Bank Pihak Pertama.
f. Pencairan pembayaran tetap dilakukan sesuai tenor di SKBDN Usance –
Akseptasi, MT.700 (setelah syarat dokumen terpenuhi dan dikirimkan ke Bank
Penerbit / Bank Pihak Kedua, maka Bank Penerbit / Bank Pihak Kedua mengirimkan
“Akseptasi di depan” dan dilanjutkan dengan SWIFT MT.752), meskipun MT.752
telah dikirim kepada Bank Penerima/Bank Pihak Pertama.
g. Pihak Kedua menerbitkan SKBDN Usance – Akseptasi, MT.700 (setelah
syarat dokumen terpenuhi dan dikirimkan ke Bank Penerbit / Bank Pihak Kedua,
maka Bank Penerbit / Bank Pihak Kedua mengirimkan “Akseptasi di depan” dan
dilanjutkan dengan SWIFT MT.752) dengan tenor 2 (dua) bulan dengan nilai sama
1 (satu) bulan pengiriman batubara.
h. Jika nilai pengiriman yang harus dibayar berbeda dengan nilai SKBDN Usance –
Akseptasi, MT.700 , maka harga akan mengacu kepada penyesuaian yang telah
diatur dalam Perjanjian ini.
i. Setelah Bank Penerbit / Bank Pihak Kedua menerima dokumen-dokumen pada
item 4b, Bank Penerbit / Bank Pihak Kedua akan mengirimkan “Akseptasi di

16. Page 16 of 22
Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua
depan” yang diikuti SWIFT MT.752 sebagai Jaminan Pembayaran dan akan
dicairkan pada saat jatuh tempo SKBDN Usance – Akseptasi, MT.700 yaitu 60 hari
dan setelah Bank Penerima / Bank Pihak Pertama menerima “Akseptasi” yang
diikuti SWIFT MT.752 dari SKBDN Usance – Akseptasi, MT.700 akan aman
sebagai Jaminan Pembayaran.
j. Pihak Pertama akan memuat batubara dalam waktu 7 hari ke kapal setelah Bank
Penerima menerima “Akseptasi”, setelah itu Pihak Pertama akan menerbitkan
dokumen-dokumen sebagai berikut :
i. 3/3 set lengkap asli dan 3 (tiga) salinan yang tidak dapat dinegosiasikan atas Bills
of Lading, B/L disiapkan sesuai dengan instruksi Pihak Kedua.
ii. Sertifikat Berat dalam 1 (satu) asli dan 3 (tiga) rangkap salinan yang diterbitkan oleh
Surveyor Independen di Pelabuhan Muat.
iii. Sertifikat Draft Laporan Survei dalam 1 (satu) asli dan 3 (tiga) salinan yang
diterbitkan oleh Surveyor Independen di Pelabuhan Muat.
iv. Sertifikat Pengambilan Sampel dan Analisis dalam 1 (satu) asli dan 3 (tiga) salinan
yang diterbitkan oleh Surveyor Independen di Pelabuhan Muat.
v. Surat Keterangan Asal dalam 1 (satu) asli dan 3 (tiga) rangkap yang diterbitkan oleh
Surveyor Independen di Pelabuhan Muat.
vi. Sertifikat Penerima yang menyatakan bahwa 1 (satu) set dokumen yang tidak dapat
dinegosiasikan diatur dalam butir a - e di atas telah difaks kepada pemohon dalam
waktu 7 hari kalender sejak tanggal B/L, nama komoditas, jumlah/berat, nama
kapal, tanggal pengiriman, nilai faktur sebelum penyesuaian harga, nomor SKBDN,
nomor P, eta kapal di pelabuhan bongkar.
vii. Salin faktur demurrage/pengiriman atau Nota Debit yang diterbitkan oleh
Penerima SKBDN atau Pihak Pertama dan di cap dan ditandatangani oleh Pemohon
SKBDN.
viii. Setelah menerima pembayaran, Pihak Pertama mengirimkan B/L asli kepada Pihak
Kedua.
BANK KOORDINAT PENJUAL / PIHAK PERTAMA:
Bank Name
Address
City
Country
Account Name
Account Number
SWIFT Code
Bank Officer Name
Bank Telephone
Number
Bank Faximile Number
BANK KOORDINAT PEMBELI / PIHAK KEDUA:

17. Page 17 of 22
Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua
Bank Name
Address
City
Country
Account Name
Account Number
SWIFT Code
Bank Officer Name
Bank Telephone
Number
Bank Faximile Number
Pasal 11
Pajak dan Kewajiban
Semua bea impor, pungutan, iuran, dll. atas bahan yang diimpor dari Kapal jika ada di
pelabuhan bongkar, akan menjadi tanggungan Pihak Kedua. Segala pajak, bea, pajak
ekspor dll atas pemuatan barang di negara asal/pemuatan menjadi tanggungan Pihak
Pertama.
Pasal 12
Resiko Pembelian
1. Pihak Pertama atau Pihak Kedua dapat mengakhiri Perjanjian seluruhnya atau
sebagian, dalam hal:
a. Jika Pihak Pertama gagal mengirimkan sebagian atau seluruh barang dalam jangka
waktu yang ditentukan dalam Perjanjian atau perpanjangannya yang diberikan oleh
Pihak Kedua, Atau Pihak Pertama gagal mengirimkan kualitas kargo yang tidak
memenuhi spesifikasi, atau
b. Jika Pihak Kedua lalai untuk memenuhi salah satu komitmen terkait pembelian
kargo sebagai pembayaran tepat waktu, laycan / penunjukan kapal dalam jangka
waktu yang ditentukan dalam Perjanjian atau perpanjangannya yang diberikan oleh
Pihak Kedua, atau
c. Jika Pihak Pertama/Pihak Kedua lalai untuk melakukan kewajiban-kewajiban lainnya
berdasarkan Perjanjian.
2. Dalam hal salah satu pihak mengakhiri Perjanjian seluruhnya atau sebagian, sesuai
dengan yang disebutkan di atas, pihak lain dapat membeli/menjual, dengan syarat dan
cara yang dianggap tepat, barang-barang yang serupa dengan yang tidak
terkirim/tidak diangkat, dan pihak yang mengakhiri akan bertanggung jawab kepada
pihak lain atas setiap kelebihan biaya yang dikeluarkan untuk barang serupa tersebut.
Dalam hal salah satu pihak melanggar Perjanjian secara keseluruhan atau sebagian,

18. Page 18 of 22
Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua
pihak lain memiliki hak untuk mengakhiri Perjanjian atau melanjutkan pelaksanaan
Perjanjian dengan itikad baik jika memungkinkan.
3. Kepemilikan dan risiko kehilangan atau kerusakan batubara beralih dari Pihak Pertama
ke Pihak Kedua pada saat kargo dimuat di atas kapal induk di Pelabuhan Muat.
4. Apabila terjadi suatu kecelakaan dalam proses pemuatan batubara termasuk sebab-
sebab force majeure yang menyebabkan pemuatan tidak dapat dilanjutkan maka Pihak
Kedua berkewajiban kepada Pihak Pertama untuk membayar muatan yang telah
dimuat di kapal.
5. Pihak Kedua meyakinkan Pihak Pertama untuk menerima kekurangan pengiriman
untuk menegosiasikan L/C untuk penggantian jika terjadi kecelakaan yang disebutkan
di atas. Biaya lain yang timbul harus diselesaikan secara damai kasus per kasus.
Pasal 13
Force Majeure
1. Istilah "Force Majeure" berarti setiap penyebab yang secara wajar di luar kendali dan
tanpa kesalahan atau kelalaian dari pihak yang terkena dampaknya, dan yang, dengan
pelaksanaan kegiatan yang wajar atau menimbulkan perluasan yang wajar, pihak
tersebut tidak dapat mencegah untuk diatasi, terlepas dari apakah peristiwa tersebut
dapat diperkirakan sebelumnya, seperti tetapi tidak terbatas pada tindakan Tuhan,
tindakan pemerintah, pembajakan, tindakan musuh publik, pemberontakan,
kerusuhan, pemogokan penutupan, perselisihan perburuhan, gangguan atau
kerusuhan, kekurangan tenaga kerja, material atau bahan bakar , kebakaran, ledakan,
tanah longsor, gempa bumi, badai, banjir, kondisi sungai, gangguan atau
keterlambatan transportasi, embargo, blokade, tindakan otoritas sipil atau militer, dan
penyebab lain dari jenis atau karakter yang disebutkan di sini, baik dapat diperkirakan
atau tidak, yang seluruhnya atau sebagian mencegah penambangan, penyiapan,
pengangkutan, pemuatan atau pengangkutan batubara, dari mana pihak yang terkena
dampak tidak dapat membebaskan diri secara wajar dengan memberikan jaminan,
atau pelaksanaan Perjanjian akan ditangguhkan dan dilanjutkan kembali sampai
penyebab tersebut tidak ada lagi.
2. Jika Force Majeure negara berlangsung selama lebih dari 60 (enam puluh) hari, salah
satu pihak akan memiliki hak untuk mengakhiri Perjanjian dengan memberikan
pemberitahuan 30 hari sebelumnya kepada Pihak lainnya dalam hal mana tidak ada
pihak yang berhak untuk menuntut ganti rugi pada akhirnya.
3. Agar ketentuan klausul ini berlaku, pihak dalam Perjanjian yang terpengaruh oleh
kondisi Force Majeure harus memberikan kepada pihak lain secara tertulis tentang
kondisi tersebut, segera setelah dimulainya (dan dalam hal apa pun dalam waktu 05

19. Page 19 of 22
Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua
hari setelah diketahuinya keadaan tersebut). Pemberitahuan tertulis juga harus
diberikan kepada pihak lain ketika kondisi tersebut tidak ada lagi.
4. Dalam hal Pihak Pertama atau Pihak Kedua terkena peristiwa force majeure, pihak yang
terkena dampak harus segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain
yang menyatakan keadaan peristiwa Force Majeure dan menyebutkan sifat dari
peristiwa tersebut beserta perkiraannya. dengan itikad baik sejauh mana dan jangka
waktu dimana kinerjanya akan terpengaruh karenanya.
5. Pihak yang terkena dampak harus atas permintaan pihak lain, memberikan bukti
tentang terjadinya peristiwa dan jangka waktunya.
6. Pemberitahuan Force Majeure:
a. Pemberitahuan Keadaan Kahar yang diberikan wajib:
1) Menentukan kewajiban yang tidak dapat dilakukan oleh suatu Pihak (termasuk
jika Pihak yang terpengaruh adalah Pihak Pertama, tonase, sumber batubara,
dan Pelabuhan Muat (sejauh relevan) yang kemungkinan akan terpengaruh
oleh Keadaan Kahar);
2) Menjabarkan secara lengkap peristiwa Force Majeure;
3) Memperkirakan jangka waktu terjadinya Force Majeure akan berlanjut; dan
4) Menentukan langkah-langkah yang diusulkan untuk diambil untuk
memperbaiki atau mengurangi dampak dari Force Majeure.
b. Pihak yang terkena dampak dari Force Majeure harus, atas permintaan,
memberikan informasi lain yang mungkin diperlukan oleh Pihak yang tidak
terpengaruh oleh Force Majeure.
c. Pihak yang terkena dampak dari Force Majeure harus segera memberitahukan
kepada Pihak lain ketika Force Majeure telah berhenti.
7. Penanggulangan Force Majeure
Pihak yang tercegah, terhalangi, atau tertunda untuk melaksanakan kewajibannya
berdasarkan Perjanjian ini sebagai akibat dari Force Majeure harus memperbaiki
dampak Force Majeure sejauh yang dapat dilakukan secara wajar dan melanjutkan
pelaksanaan kewajibannya sesegera mungkin.
8. Mitigasi
Pihak yang tercegah, terhalangi atau tertunda untuk melaksanakan kewajibannya
berdasarkan Perjanjian ini sebagai akibat dari Force Majeure harus, atas biayanya
sendiri, mengambil semua tindakan yang dapat dilakukan secara wajar untuk
mengurangi kerugian yang diderita oleh Pihak lain sebagai akibatnya atas
kegagalannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

20. Page 20 of 22
Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua
9. Tidak ada perpanjangan Jangka Waktu
Jangka Waktu tidak akan diperpanjang selama masa Force Majeure, kecuali disepakati
lain antara Pihak Kedua dan Pihak Pertama.
10. Sengketa
Jika terjadi perselisihan antara Para Pihak mengenai apakah Force Majeure telah terjadi
atau berlanjut, Pihak yang terkena Force Majeure menanggung beban untuk
membuktikan bahwa Force Majeure telah terjadi dan masih berlanjut.
Pasal 14
Arbitrase
1. Setiap perselisihan, kontroversi, atau klaim yang timbul selama pelaksanaan
perjanjian ini akan diselesaikan secara damai dengan kesepakatan bersama antara
Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
2. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka
perselisihan(-perselisihan), atau tuntutan(-tuntutan) harus diajukan untuk diselesaikan
ke arbitrase di Singapura, akan dirujuk dan akhirnya diselesaikan melalui arbitrase
berdasarkan Aturan Arbitrase dari Kamar Dagang Internasional sebagaimana telah
diubah dan berlaku, dari waktu ke waktu.
3. Masing-masing pihak menunjuk 1 (satu) arbiter, kemudian 2 (dua) arbiter yang
ditunjuk tersebut menunjuk arbiter ke-3 (ketiga), yang akan bertindak sebagai arbiter
ketua majelis.
4. Semua biaya arbitrase akan ditanggung oleh pihak yang kalah.
5. Keputusan ICC bersifat final dan mengikat Para Pihak.
6. Hukum yang akan diterapkan adalah hukum Singapura, kecuali dinyatakan lain.
Pasal 15
Amandemen
Setiap amandemen yang dilakukan terhadap Perjanjian ini harus dalam bentuk addendum
tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak. Addendum tersebut jika ditandatangani akan
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
Pasal 16
Kepemilikan Dan Resiko Kerugian

21. Page 21 of 22
Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua
Kepemilikan dan resiko kehilangan atau kerusakan batubara beralih dari Pihak Pertama ke
Pihak Kedua pada saat kargo dimuat di atas kapal induk di Pelabuhan Muat. Menyimpang
dari hal tersebut di atas, baik Pihak Kedua maupun Pihak Pertama tidak bertanggung
jawab atas kerusakan kapal yang disebabkan oleh kegiatan bongkar muat, yang akan
diselesaikan langsung antara pemilik kapal dan kru bongkar muat.
Pasal 17
Pengesampingan
Setiap kegagalan pada salah satu Pihak dalam pelaksanaan yang ketat dari setiap
ketentuan Perjanjian atau untuk melaksanakan salah satu haknya di dalam Perjanjian ini,
tidak akan dianggap sebagai pengesampingan terhadap ketentuan tersebut.
Pasal 18
Kerahasiaan
1. Syarat dan ketentuan (termasuk tanpa batasan harga) yang ditetapkan dalam
perjanjian ini dianggap oleh Para Pihak sebagai rahasia. Tidak ada pihak yang boleh
mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan
tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya, kecuali jika pengungkapan tersebut
diwajibkan oleh hukum.
2. Pihak Kedua dilarang mengalihkan hak atas perjanjian jual beli batubara ini kepada
pihak lain sebagian dan/atau seluruhnya.
Untuk menandakan kesepahaman dan penerimaan terhadap seluruh ketentuan di atas, semua
pihak membubuhkan tanda tangannya di bawah ini:
Pihak Pertama
PT ____________________
Pihak Kedua
PT _______________________
Nama : ___________________
Jabatan : President Director
Nama : Mr.
Jabatan : CEO
Tanggal : Juli 2023 Tanggal : Juli 2023

22. Page 22 of 22
Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua
Saksi – Saksi
Nama : Nama :
Tanggal : Juli 2023 Tanggal : Juli 2023