Contoh Perjanjian Kerjasama UKL UPL Terbaru (Beli Kontrak, Hub: 08118887270 (WA))

1. 1
SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
No. ______________________
Surat Perjanjian Kerjasama (“Perjanjian”) ini dibuat pada hari ........., tanggal ..................., bulan
............., tahun ......................... (Tgl-Bln-Thn), oleh dan antara:
1. PT ________________, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan
kepada hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di
....................................................., untuk selanjutnya disebut sebagai “Pihak Pertama”; dan
2. ____________________., pribadi, swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor:________________, yang beralamat di jalan ............................................................,
untuk selanjutnya disebut sebagai “Pihak Kedua”.
Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak” dan
masing-masing sebagai “Pihak”.
Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
A. Bahwa Pihak Pertama adalah pengelola terminal khusus Pihak Pertama Blok A berikut segala
sarana dan prasarana penunjang yang terletak di
....................................................................................
B. Bahwa Pihak Kedua adalah tenaga ahli yang ahli dan berpengalaman di bidang studi Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL dan UPL) dan
penyusunan dokumen UKL/UPL untuk kegiatan manajemen pengelolaan lingkungan hidup.
C. Bahwa untuk menunjang kegiatan usahanya, Pihak Pertama bermaksud bekerjasama dengan
Pihak Kedua untuk melakukan studi penyusunan dokumen UKL dan UPL terminal khusus
Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini telah sepakat untuk
mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut:
PASAL 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN
1. Pihak Pertama dengan ini menunjuk Pihak Kedua untuk melakukan studi penyusunan
dokumen UKL dan UPL terminal khusus Pihak Pertama yang berlokasi di
..................................................... dan Pihak Kedua dengan ini menerima penunjukan tersebut
dari Pihak Pertama dan menyanggupi serta menjamin untuk melaksanakan pekerjaan tersebut
dengan sebaik-baiknya.

2. 2
2. Lingkup pekerjaan Pihak Kedua meliputi:
a. Pemfokusan aspek yang dipandang penting terkait dengan dampak yang ditimbulkan oleh
keberadaan terminal khusus;
b. draft hasil pekerjaan akan dipresentasikan hingga mendapatkan persetujuan dari instansi
yang berwenang untuk itu;
c. melakukan studi UKL dan UPL, dan apabila setelah presentasi ternyata ada masukan dari
tim penilai misalnya, penambahan data maupun parameter studi, maka hal tersebut akan
menjadi tanggung jawab Pihak Kedua untuk memperbaikinya sampai dengan diterimanya
dokumen UKL dan UPL tersebut oleh instansi yang berwenang;
d. menyusun dokumen UKL dan UPL untuk kemudian mempresentasikannya kepada pihak-
pihak yang berwenang untuk itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
e. mendapatkan persetujuan dan pengesahan dokumen UKL dan UPL dari instansi yang
berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
f. hasil kajian UKL dan UPL disusun sebagai laporan akhir oleh Pihak Kedua, seluruhnya
merupakan tanggung jawab dari Pihak Kedua sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
(Untuk selanjutnya hal-hal tersebut di atas disebut sebagai “Pekerjaan”)
3. Dalam melaksanakan Pekerjaan, Pihak Kedua menyetujui untuk memberikan laporan tertulis
Pekerjaan berupa dokumen UKL dan UPL dengan format dan substansi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepada Pihak Pertama (selanjutnya
disebut “Dokumen UKL dan UPL”).
PASAL 2
JANGKA WAKTU PEKERJAAN
1. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Perjanjian ini
disepakati oleh Para Pihak selama 2 (dua) bulan kalender terhitung sejak tanggal ditanda-
tanganinya Perjanjian ini sampai dengan tanggal .......................... (“Jangka Waktu
Pekerjaan”).
2. Pihak Kedua diperkenankan memperpanjang Jangka Waktu Pekerjaan ini paling lama 14
(empat belas) hari kalender terhitung sejak Jangka Waktu Pekerjaan berakhir, dengan
mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari kalender sebelum Jangka Waktu Pekerjaan berakhir.
3. Perubahan Jangka Waktu Pekerjaan dapat dipertimbangkan kembali oleh Pihak Pertama
apabila terjadi sesuatu keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud Pasal 7 Perjanjian ini.
4. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak dan akan berlaku sampai dengan
Pihak Pertama mendapatkan Dokumen UKL dan UPL yang telah disahkan oleh instansi yang

3. 3
berwenang untuk itu, terkecuali ditentukan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perjanjian
ini (“Jangka Waktu Perjanjian”).
PASAL 3
BIAYA PEKERJAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN
1. Para Pihak sepakat bahwa total biaya pekerjaan ini adalah sebesar Rp. ...............................,-
(....................................................) (“Biaya Pekerjaan”). Biaya Pekerjaan wajib dipotong
Pajak Penghasilan (PPh) Pihak Kedua yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan
perpajakan yang berlaku.
2. Biaya Pekerjaan akan dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua melalui tahapan
pembayaran sebagai berikut:
a. Tahap Pertama : 30% (tiga puluh persen) dari Biaya Pekerjaan atau Rp. ......................,-
(............................................) akan dibayarkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja
setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak.
b. Tahap Kedua : 70% (tujuh puluh persen) dari Biaya Pekerjaan atau Rp. ...................,-
(.................................................) akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas)
hari kerja setelah dokumen UKL dan UPL mendapatkan pengesahan dari instansi yang
berwenang.
3. Para Pihak sepakat bahwa pembayaran Biaya Pekerjaan dilakukan melalui mekanisme
transfer ke rekening Pihak Kedua sebagai berikut:
Nama Bank :
Cabang :
Nomor Rekening :
Atas Nama :
4. Pihak Kedua tidak berhak untuk menaikkan Biaya Pekerjaan dengan alasan apapun termasuk
apabila terjadi kenaikan bahan-bahan dan biaya-biaya dalam melaksanakan Perjanjian ini.
5. Selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, biaya-biaya lainnya yang mungkin timbul
sehubungan dengan Perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-masing Pihak.
6. Selain dari ketentuan pajak yang telah diatur dalam Perjanjian ini, segala pajak yang timbul
sehubungan dengan Perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

4. 4
PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
1. Selain kewajiban Pihak Pertama yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini,
kewajiban Pihak Pertama sehubungan dengan Pekerjaan ini adalah sebagai berikut:
a. memberikan ijin kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan pengumpulan data, evaluasi
dan konsultasi serta memberikan informasi yang benar kepada Pihak Kedua mengenai
rencana kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam ruang lingkup Pekerjaan;
b. memilih, menugaskan dan menanggung biaya karyawan Pihak Pertama yang ditunjuk
sebagai pendamping Pihak Kedua yang memiliki keahlian sesuai kebutuhan, mengetahui
keadaan lokasi dan dapat mengatasi masalah non teknis yang mungkin timbul selama
dalam pelaksanaan survey lapangan, pengamatan dan pelaksanaan Pekerjaan ini;
c. melakukan pembayaran Biaya Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini; dan
d. melaksanakan setiap dan seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini dengan itikad baik.
2. Selain hak Pihak Pertama yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, hak Pihak
Pertama sehubungan dengan Pekerjaan ini adalah sebagai berikut:
a. memperoleh laporan tertulis dari Pihak Kedua berupa Dokumen UKL dan UPL yang
telah disahkan oleh instansi yang berwenang untuk itu;
b. memperoleh keterangan dan/atau informasi dan/atau penjelasan dari Pihak Kedua
sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Dokumen UKL dan UPL dan/atau
hal-hal lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
c. membatalkan penyerahan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini
dan mengakhiri Perjanjian apabila:
1) Pihak Kedua ternyata telah menyerahkan sebagian dan/atau seluruh Pekerjaan yang
menjadi kewajibannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu
dari Pihak Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perjanjian ini; atau
2) Pihak Kedua menurut pertimbangan Pihak Pertama ternyata dinilai tidak dapat
dan/atau tidak mampu dalam melaksanakan Pekerjaan baik sebagian dan/atau
keseluruhan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
d. memotong secara otomatis Biaya Pekerjaan sehubungan dengan denda keterlambatan
dari Pihak Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perjanjian ini.
3. Selain kewajiban Pihak Kedua yang telah diatur dalam pasal-pasal dalam Perjanjian ini,
kewajiban Pihak Kedua sehubungan dengan Pekerjaan ini adalah sebagai berikut:
a. menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan Jangka Waktu Perjanjian, dengan tahapan
sebagai berikut:
1) Studi pendahuluan selama 2 (dua) minggu, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai
berikut:
 Penggandaan dan distribusi Dokumen UKL dan UPL kepada tim studi;
 Diskusi tim mengenai status studi UKL/UPL kepada tim studi;
 Penyusunan struktur laporan studi.
2) Pengambilan data/informasi dan penyusunan hasil studi selama 4 (empat) minggu,
meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 Permintaan data-data terkait operasional dan pengelolaan limbah terminal khusus;

5. 5
 Analisis dan interpretasi Data;
 Penyusunan draft laporan studi.
3) Pelaporan hasil penelitian selama 2 (dua) minggu meliputi kegiatan-kegiatan sebagai
berikut:
 Diskusi draft laporan hasil studi antara Pihak Kedua dengan Pihak Pertama;
 Perbaikan draft laporan hasil studi Dokumen UKL dan UPL;
 Presentasi draft laporan hasil studi Dokumen UKL dan UPL;
 Perbaikan draft laporan hasil studi Dokumen UKL dan UPL;
 Persetujuan dan pengesahan studi Dokumen UKL dan UPL oleh instansi yang
berwenang;
b. menyelesaikan Dokumen UKL dan UPL sampai dengan mendapatkan pengesahan dari
instansi yang berwenang untuk itu;
c. menyimpan, menjaga, memelihara dan mengamankan segala dokumen/data yang
diberikan oleh Pihak Pertama termasuk namun tidak terbatas terhadap data, informasi
baik tertulis maupun tidak tertulis, keterangan, buku-buku, dokumen-dokumen, peta dan
surat lainnya yang diperlukan sehubungan dengan penyusunan Dokumen UKL dan UPL;
d. merahasiakan kepada pihak lainnya yang tidak berhak dan/atau tidak berkepentingan
terhadap segala sesuatu yang diketahui dan/atau diberitahukan oleh Pihak Pertama,
kecuali untuk kepentingan presentasi dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung
(pemerintah dan/atau instansi pemerintah yang terkait) sehubungan dengan penyusunan
Dokumen UKL dan UPL;
e. memperbaiki laporan tertulis terkait Dokumen UKL dan UPL apabila setelah
dipresentasikan oleh Pihak Kedua terdapat perbaikan-perbaikan, sampai dengan
diterimanya Dokumen UKL dan UPL tersebut oleh instansi pemerintah dan/atau pejabat
yang berwenang untuk itu;
f. memberikan pelayanan yang terbaik dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada Pihak
Pertama termasuk menyediakan tenaga ahli professional dibidangnya;
g. memberikan informasi yang benar mengenai kegiatan dan kemajuan pelaksanaan
Pekerjaan di lapangan;
h. menjaga jadwal/waktu konsultasi yang telah disetujui oleh Para Pihak dan bertanggung –
jawab atas pelaksanaan tugas serta menyusun laporan untuk selanjutnya menyerahkan
laporan akhir untuk digandakan sesuai kebutuhan administrasi pelaporan dan
dokumentasi Pihak Pertama;
i. membentuk tim pelaksana sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan;
j. melakukan presentasi hasil studi penyusunan Dokumen UKL dan UPL kepada instansi
terkait untuk mendapat masukan-masukan dan legalitas yang diperlukan;
k. memberikan laporan kepada Pihak Pertama berupa laporan akhir sebagai dasar atas
tanggung jawab pekerjaan penelitian yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak
Kedua. Laporan ini dibuat dan disampaikan kepada Pihak Pertama, selambat-lambatnya
setelah Pihak Kedua melaksanakan pekerjaan penyusunan Dokumen UKL dan UPL.
Laporan ini berupa penyerahan Dokumen revisi UKL dan UPL sebanyak 3 (tiga) set
dalam cetak dan 1 (satu) softcopy dalam disket atau compact disc (CD) oleh Pihak Kedua
kepada Pihak Pertama dalam kondisi telah selesai dipresentasikan kepada pihak-pihak
yang berwenang, dievaluasi dan telah diperbaiki serta telah dinyatakan disetujui dan
disahkan oleh instansi yang berwenang untuk itu;
l. menyerahkan Dokumen UKL dan UPL untuk pihak terkait (pemerintah dan/atau instansi
terkait) secara langsung;

6. 6
m. mentaati petunjuk-petunjuk serta penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Pihak
Pertama;
n. memberikan penjelasan dan/atau perbaikan terkait dengan Pekerjaan dan/atau Dokumen
UKL dan UPL, apabila ternyata dikemudian hari masih ada hal-hal yang memerlukan
penjelasan-penjelasan dari Pihak Kedua maupun perbaikan-perbaikan hasil Pekerjaan
dan/atau Dokumen UKL dan UPL termasuk namun tidak terbatas untuk memberikan
penjelasan kepada pihak-pihak terkait (pemerintah dan/atau non pemerintah) yang
membutuhkan penjelasan sehubungan dengan Pekerjaan dan/atau Dokumen UKL dan
UPL tersebut;
o. melaksanakan perubahan dan/atau penambahan atau apapun yang diminta/dipersyaratkan
oleh instansi yang bewenang dalam rangka pengurusan/proses penyelesaian Dokumen
UKL dan UPL;
p. apabila atas dasar pertimbangan ilmiah, hasil penelitian tidak disetujui oleh instansi yang
menilai, maka Pihak Kedua bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan sampai
selesai dan menanggung seluruh biaya yang timbul karenanya; dan
q. melaksanakan setiap dan seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini dengan itikad baik.
4. Selain hak Pihak Kedua yang telah diatur dalam pasal-pasal dalam Perjanjian ini, hak Pihak
Kedua sehubungan dengan Pekerjaan ini adalah sebagai berikut:
a. memperoleh data dan/atau dokumen Pihak Pertama sehubungan dengan pelaksanaan
Perjanjian ini; dan
b. memperoleh Biaya Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
PASAL 5
KERAHASIAAN
1. Pihak Kedua bersedia untuk menjaga kerahasiaan atas semua informasi dan/atau dokumen-
dokumen hasil kerja, dan tidak diperkenankan untuk memberikan informasi dalam bentuk
dan/atau cara apapun kepada pihak-pihak lain selain instansi yang berwenang dalam rangka
proses pengesahan.
2. Seluruh data dan informasi selama proses berjalan dan hasilnya akan menjadi milik Pihak
Pertama yang akan diserahkan oleh Pihak Kedua setelah Pekerjaan selesai.
3. Tidak dipenuhinya ketentuan ayat 1 dan 2 di atas oleh Pihak Kedua akan menimbulkan hak
kepada Pihak Pertama untuk mengurangi dan/atau dibebaskan dari kewajiban membayar
Biaya Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
PASAL 6
DENDA KETERLAMBATAN
1. Apabila Jangka Waktu Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perjanjian ini dilampaui,
maka Pihak Kedua harus memberikan laporan tertulis kepada Pihak Pertama penyebab
keterlambatan dimaksud dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum Jangka
Waktu Pekerjaan tersebut berakhir.

7. 7
2. Apabila Pihak Kedua terlambat menyerahkan hasil Pekerjaan sebagaimana diatur dalam
Perjanjian ini, maka Pihak Kedua akan dikenakan denda sebesar 0,1% (nol koma satu persen)
untuk setiap hari keterlambatan dari Biaya Pekerjaan, dengan maksimum denda sebesar 5 %
(lima persen) dari Biaya Pekerjaan yang akan diperhitungkan dengan pembayaran yang
dilakukan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, dan terhadap pengurangan tersebut tidak
dapat dijadikan alasan oleh Pihak Kedua untuk menambah waktu penyelesaian Pekerjaan.
3. Apabila denda keterlambatan tersebut pada ayat 2 pasal ini telah mencapai maksimum, maka
Pihak Pertama berhak untuk menunjuk pihak lain untuk menyelesaikan Pekerjaan dengan
biaya yang ditanggung oleh Pihak Kedua dan/atau mengakhiri/membatalkan Perjanjian ini
secara sepihak tanpa hak bagi Pihak Kedua untuk menuntut hal apapun kepada Pihak
Pertama. Denda keterlambatan akan diperhitungkan dan dipotong pada tahap pembayaran
terakhir.
PASAL 7
FORCE MAJEURE
1. Setiap kegagalan dan/atau keterlambatan baik dari Pihak Pertama maupun Pihak Kedua
dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan ketentuan-ketentuan Perjanjian
ini, tidak dapat dan tidak akan dianggap sebagai pelanggaran atau kegagalan terhadap
ketentuan Perjanjian apabila pelanggaran atau kegagalan tersebut disebabkan oleh Force
Majeure (sebagaimana didefinisikan di bawah).
2. Yang termasuk ke dalam Force Majeure berdasarkan Perjanjian ini adalah setiap kejadian
yang timbul di luar kekuatan dan kekuasaan dari Pihak yang terkena untuk mengatasinya
sehingga menyebabkan tertundanya atau terhambatnya atau terhalangnya Pihak yang
mengalami keadaan Force Majeure untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya
berdasarkan Perjanjian ini yaitu termasuk namun terbatas kepada:
a. bencana alam seperti topan, gempa bumi dan banjir yang dinyatakan dalam berita acara
oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah setempat; atau
b. gangguan keamanan dan/atau peperangan, tindakan pemerintah di bidang moneter dan
kebijakan mengenai Lingkungan Hidup yang berubah secara drastis; atau
c. pemadaman aliran listrik oleh Perusahan Listrik Negara (PLN) selama 24 (dua puluh
empat) jam terus menerus yang dapat mengganggu Pekerjaan di laboratorium atau di
kantor.
3. Dalam hal terjadinya Force Majeure, Pihak yang terkena keadaan Force Majeure wajib
untuk menyampaikan laporan kepada Pihak yang tidak terkena keadaan Force Majeure
tersebut, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak terjadinya Force Majeure tersebut.
Apabila Pihak yang terkena keadaan Force Majeure lalai dalam melaporkan hal ini, maka
Pihak yang tidak terkena keadaan Force Majeure dapat menganggap bahwa Force Majeure
tersebut tidak pernah terjadi dan Pihak yang terkena keadaan Force Majeure harus segera
menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan Jangka Waktu Pekerjaan tanpa memperhatikan
waktu terjadinya keadaan Force Majeure tersebut.

8. 8
4. Dalam hal Force Majeure berlangsung selama lebih 14 (empat belas) hari kalender berturut-
turut, maka Pihak yang tidak terkena Force Majeure mempunyai hak untuk dapat mengakhiri
Perjanjian ini dengan terlebih dahulu mengadakan pembebasan dan penyelesaian atas
kewajiban Para Pihak yang masih tertunggak sampai dengan tanggal diakhirinya Perjanjian
ini.
PASAL 8
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
1. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini hanya dapat berakhir atau diakhiri karena hal-hal
sebagai berikut:
a. Berakhir secara otomatis dengan sendirinya apabila Jangka Waktu Perjanjian telah
berakhir; atau
b. Diakhiri secara sepihak oleh Pihak Pertama berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 2
huruf c Perjanjian ini; atau
c. Diakhiri secara sepihak oleh Pihak yang tidak terkena Force Majeure sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat 4 Perjanjian ini; atau
d. Diakhiri secara sepihak oleh Pihak Kedua dalam hal Pihak Pertama tidak dapat
melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan pembayaran Biaya Pekerjaan
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Perjanjian ini; atau
e. Diakhiri atas dasar kesepakatan tertulis dari Para Pihak.
2. Dalam hal pengakhiran Perjanjian yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 1
huruf b atau c atau d atau e di atas, maka hal tersebut tidak serta merta menghilangkan
kewajiban-kewajiban Para Pihak yang masih terhutang kepada Pihak lainnya sebelum
dilakukannya pengakhiran Perjanjian ini dan seluruh resiko serta kewajiban selanjutnya
dari Para Pihak yang timbul bukan berdasarkan Perjanjian ini akan ditanggung oleh
masing-masing Pihak.
3. Untuk pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk mengenyampingkan
keberlakuan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal
diperlukannya keputusan hakim atau pengadilan sehubungan dengan pengakhiran
perjanjian.
PASAL 9
LARANGAN PENGALIHAN PERJANJIAN
Pihak Kedua tidak diperkenankan mengalihkan sebagian dan/atau seluruh Pekerjaan berdasarkan
Perjanjian ini kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak
Pertama.

9. 9
PASAL 10
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara
Republik Indonesia.
2. Segala perselisihan atau sengketa atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul antara Para
Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh Para Pihak
secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai
mufakat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal
musyawarah pertama diadakan, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian
tersebut pada Pengadilan Negeri dan memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak
berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura di Jayapura.
PASAL 11
LAIN-LAIN
1. Segala perubahan, perpanjangan dan/atau segala sesuatu yang belum dan/atau tidak cukup
diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalan suatu addendum (tambahan) yang akan
menjadi bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini tidak dapat diubah, baik sebagaian maupun seluruhnya tanpa persetujuan
tertulis terlebih dahulu dari Para Pihak.
3. Apabila ada satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi batal, tidak berlaku, tidak
sah atau tidak dapat diberlakukan, baik seluruhnya atau sebagian berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan suatu penetapan dan/atau keputusan
pengadilan dan/atau lembaga arbitrase dan/atau instansi yang berwenang, hal itu tidak akan
mempengaruhi keabsahan atau berlakunya ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini. Para
Pihak akan dan berkewajiban, dalam setiap kejadian semacam itu, membuat suatu dokumen
tambahan sebagaimana diperlukan untuk dapat memberlakukan dan/atau menggantikan
ketentuan-ketentuan yang menjadi batal, tidak sah atau tidak berlaku tersebut.
4. Semua lampiran, tambahan, perubahan, amandemen dan/atau addendum, surat dan/atau
dokumen lainnya (apabila ada) yang berkaitan dengan Perjanjian ini merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
5. Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian di antara Para Pihak berkenaan dengan
materi yang diperjanjikan, serta menghapuskan dan membatalkan kesepakatan dan/atau
perjanjian apapun baik secara lisan dan/atau tertulis yang dibuat sebelumnya oleh Para Pihak
berkenaan dengan materi yang diperjanjikan.

10. 10
Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatanganani sebagaimana tanggal di atas oleh Para
Pihak dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang sama.
Pihak Pertama Pihak Kedua
PT ________________
_____________________ _____________________
Nama: Nama: ..........................
Jabatan: Direktur

11. 11