Perjanjian ini mengatur kerja sama antara PT XYZ dengan individu/badan hukum sebagai subkontraktor untuk pengembangan desain UI/UX dan aplikasi digital. Lingkup pekerjaan mencakup pengembangan prototype UI/UX, website, aplikasi web, dan mobile app. Dokumen ini mengatur hak dan kewajiban para pihak, mekanisme perubahan lingkup pekerjaan, jadwal dan garansi, serta ketentuan pembayaran.

1. TANGGAL _____________________2023
ANTARA
PT _________________
DAN
_________________
PERJANJIAN KERJASAMA SUBKONTRAKTOR UNTUK PENGEMBANGAN
DESAIN UI/UX DAN APLIKASI DIGITAL

2. 2
Perjanjian Kerjasama Subkontraktor untuk Pengembangan Desain UI/UX dan Aplikasi Digital
(“Perjanjian”) ini ditandatangani pada ________________ 2023.
ANTARA:
1. _______________, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia
dan berdomisili di ____________ yang dalam hal ini diwakili oleh _________ selaku
Direktur (“PIHAK PERTAMA”); dan;
2. ___________, Individu, Warga Negara Indonesia dengan NO.KTP____dan berdomisili di
__________ yang dalam hal ini selaku Subkontraktor (“PIHAK KEDUA”).
(Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini secara sendiri-sendiri disebut sebagai “PIHAK” dan
bersama-sama disebut sebagai “PARA PIHAK”)
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
BAHWA:
(A) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah badan hukum yang bergerak dalam bidang pengembangan
teknologi dan layanan digital, termasuk namun tidak terbatas pada konsultasi dan pengembangan
dalam bidang manajemen informatika, perancangan dan pemrograman perangkat lunak
(pengembangan perangkat lunak);
(B) Bahwa PIHAK KEDUA adalah individu atau badan hukum yang bergerak dalam bidang
pengembangan UI/UX Design dan aplikasi, termasuk namun tidak terbatas pada website, aplikasi
web, dan aplikasi seluler (Mobile App);
(C) PIHAK KEDUA ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan “Proyek Pengembangan Desain UI/UX
dan Aplikasi Digital " oleh PIHAK PERTAMA.
(D) Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dalam Proyek Pengembangan Desain UI/UX dan
Aplikasi Digital (selanjutnya disebut sebagai "Proyek"), yang meliputi Pre-seed dan Growth. Paket Pre-
seed akan mencakup pembuatan UI/UX Design (prototype), sementara paket Growth akan mencakup
pengembangan proyek berupa website, aplikasi web, atau aplikasi seluler (Mobile App).
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam
Perjanjian ini, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat syarat sebagaimana tercantum dalam pasal pasal
berikut ini:

3. 3
PASAL 1
DEFINISI/ISTILAH
1. Mobile App: Aplikasi yang dikembangkan untuk perangkat seluler seperti smartphone dan tablet.
2. Product Prototype: Model awal atau contoh dari suatu produk yang digunakan untuk menguji
konsep, desain, dan fungsi sebelum dikembangkan lebih lanjut.
3. Product Development: Proses pengembangan produk dari konsep hingga peluncuran, melibatkan
perencanaan, desain, pengembangan, pengujian, dan perbaikan produk.
4. UI/UX Design (prototype): Proses perancangan antarmuka pengguna (User Interface) dan
pengalaman pengguna (User Experience) untuk aplikasi digital, seperti website, web app, dan
mobile app.
5. Web App: Aplikasi yang diakses melalui browser web, menggunakan teknologi web seperti HTML,
CSS, dan JavaScript.
6. Website: Kumpulan halaman web yang saling terhubung dan diakses melalui internet menggunakan
browser web. Sebuah website dapat berfungsi sebagai sumber informasi, platform komunikasi, atau
toko online, dan biasanya terdiri dari berbagai elemen seperti teks, gambar, video, dan tautan.
PASAL 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN
1. PIHAK KEDUA akan melaksanakan Proyek pengembangan UI/UX Design dan aplikasi yang
mencakup paket Pre-seed dan Growth dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut:
a. Pelaksanaan berdasarkan paket yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA:
1) Pre-seed:
- UI/UX Design (prototype);
2) Growth:
- Pengembangan produk (website, web app, mobile app);
b. Periode garansi selama 6 (enam) bulan dimulai setelah proyek launching oleh PIHAK
PERTAMA.

4. 4
PASAL 3
JADWAL PEKERJAAN DAN WAKTU PENYELESAIAN
1. Penjadwalan, jadwal pekerjaan, dan tenggat waktu yang harus diikuti oleh PIHAK KEDUA
bersifat fleksibel. Kedua belah pihak akan bekerja sama untuk menentukan jadwal yang sesuai
dengan kebutuhan proyek dan sumber daya yang tersedia. Fleksibilitas ini memungkinkan
PIHAK PERTAMA untuk mengakomodasi perubahan dalam lingkup proyek, kebutuhan Pemilik
Proyek, atau kondisi pasar yang mungkin mempengaruhi progres pekerjaan.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyepakati jadwal pekerjaan, yang mencakup
tanggal mulai, estimasi durasi proyek, dan tenggat waktu penyelesaian. Jadwal ini akan
dicantumkan dalam kontrak dan akan dijadikan sebagai pedoman bagi kedua belah pihak dalam
melaksanakan proyek.
3. Kedua belah pihak akan secara berkala memantau dan mengevaluasi kemajuan proyek sesuai
dengan jadwal yang telah disepakati. Apabila terjadi keterlambatan atau masalah yang
mempengaruhi penyelesaian proyek sesuai dengan jadwal, PIHAK KEDUA wajib segera
memberitahukan PIHAK PERTAMA dan mengusulkan rencana tindakan untuk mengatasi
masalah tersebut.
4. Apabila diperlukan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat menegosiasikan perubahan
jadwal pekerjaan, termasuk penyesuaian tenggat waktu penyelesaian. Perubahan jadwal harus
disetujui oleh kedua belah pihak dan dicatat dalam bentuk amandemen kontrak yang
ditandatangani oleh kedua belah pihak.
PASAL 4
MEKANISME PERUBAHAN LINGKUP PEKERJAAN
1. Apabila terjadi perubahan (penambahan dan/atau pengurangan) atas lingkup Pekerjaan
sebagaimana telah disepakati dan disetujui PARA PIHAK pada Pasal 2 Perjanjian ini, maka
untuk setiap perubahan (penambahan dan/atau pengurangan) diajukan oleh PIHAK PERTAMA
secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA akan melakukan analisa (business requirement definition dan data) sesuai
permintaan perubahan dari PIHAK PERTAMA. Konsekuensi atas perubahan (apabila ada) pada
Jangka Waktu Pekerjaan dan/atau Biaya Pekerjaan wajib disampaikan oleh PIHAK KEDUA
secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal
diterbitkannya permintaan tertulis atas perubahan lingkup Pekerjaan oleh PIHAK PERTAMA.
3. Dalam hal terdapat permintaan baru yang tidak termasuk dalam lingkup pekerjaan awal, kedua
belah pihak sepakat untuk menegosiasikan harga yang adil dan wajar untuk permintaan tersebut.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan melakukan negosiasi harga untuk permintaan
baru dengan mempertimbangkan biaya tambahan, waktu, dan sumber daya yang diperlukan
untuk memenuhi permintaan tersebut. Kedua belah pihak akan bekerja sama untuk mencapai

5. 5
kesepakatan mengenai harga yang adil dan wajar, serta memperhitungkan dampak dari
permintaan baru terhadap jadwal pekerjaan dan tenggat waktu penyelesaian proyek.
4. Setiap perubahan (penambahan dan/atau pengurangan) atas lingkup Pekerjaan wajib
dinegosiasikan, disetujui dan disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK. Kesepakatan atas setiap
perubahan (penambahan dan/atau pengurangan) atas lingkup Pekerjaan akan dituangkan dalam
addendum atau amandemen atas Perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Perjanjian ini.
PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
1. Berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. Memberikan hasil Pekerjaan yang memuaskan dan sesuai spesifikasi yang diperjanjikan kepada
PIHAK PERTAMA.
b. Menyediakan tim dan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi untuk menjalankan
Pengembangan dan penyelesaian proyek sesuai paket Pre-seed dan Growth.
c. Menyediakan fasilitas yang memadai seperti perangkat keras (hardware) maupun perangkat
lunak (software) orisinil atau berlisensi untuk penyelenggaraan Proyek sehingga tidak
melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Mengelola dan memprioritaskan permintaan-permintaan PIHAK PERTAMA atas hasil proyek
yang akan digunakan.
e. Memberikan laporan secara tertulis terhadap tahapan Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh
PIHAK KEDUA.
f. Memberikan garansi, perbaikan dan/atau penggantian terhadap setiap dan/atau seluruh
Pekerjaan yang tidak dapat berfungsi dan/atau tidak dapat dijalankan.
g. Menerima masukan, saran, dan permintaan terkait Proyek Pengembangan dan Implementasi
dari PIHAK PERTAMA.
h. Memberikan dukungan dan bantuan teknis kepada PIHAK PERTAMA sehubungan dengan
Proyek.
i. Memastikan bahwa Proyek yang dikerjakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan
yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.
j. Memberikan hasil Pekerjaan/proyek yang telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA sesuai
dengan standar dan kualitas yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.
k. Berkomitmen untuk menghormati dan melindungi hak cipta, merek dagang, dan hak
kekayaan intelektual lainnya yang terkait dengan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK
KEDUA dalam rangka Perjanjian ini. Semua hak tersebut akan melekat pada PIHAK
PERTAMA sebagai klien, sehingga dalam proses pengerjaan akan diutamakan penggunaan
desain/template yang belum didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
("Dirjen HAKI"). Selanjutnya, PIHAK KEDUA dilarang untuk mendaftarkan hasil
pekerjaan pada Dirjen HAKI.
l. Memberikan penjelasan atau klarifikasi terkait Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA
jika diperlukan.

6. 6
2. Berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
a. Menerima pembayaran atas Biaya Pekerjaan dari PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 6 (Tata Cara Pembayaran) Perjanjian ini.
b. Mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap mengenai ruang lingkup pekerjaan yang
diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan.
c. Menerima penyesuaian waktu pelaksanaan pekerjaan apabila terdapat perubahan yang
signifikan dalam ruang lingkup pekerjaan atau kondisi yang tidak terduga yang mempengaruhi
kelancaran pekerjaan.
d. Mengajukan klaim atas tambahan biaya yang timbul akibat perubahan ruang lingkup pekerjaan
atau kondisi yang tidak terduga yang mempengaruhi kelancaran pekerjaan.
e. Memperoleh dukungan yang diperlukan dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan
pekerjaan, termasuk namun tidak terbatas pada informasi, dan bantuan teknis yang relevan.
f. Menyampaikan keluhan atau saran terkait pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA
dan menerima tanggapan yang memadai.
g. Menerima pembatalan atau pengakhiran Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Pasal 9 (Pembatalan dan Pengakhiran) Perjanjian ini, termasuk hak untuk mendapatkan
ganti rugi yang wajar apabila pembatalan atau pengakhiran disebabkan oleh kelalaian atau
kesalahan PIHAK PERTAMA.
3. Berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. Menyediakan informasi yang akurat dan lengkap mengenai ruang lingkup pekerjaan kepada
PIHAK KEDUA.
b. Memberikan dukungan yang diperlukan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan
pekerjaan, termasuk namun tidak terbatas pada informasi, dan bantuan teknis yang relevan.
c. Membayar Biaya Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 (Tata Cara Pembayaran)
Perjanjian ini.
d. Menanggapi dengan cepat dan memadai keluhan atau saran yang disampaikan oleh PIHAK
KEDUA terkait pelaksanaan pekerjaan.
e. Melakukan penyesuaian waktu pelaksanaan pekerjaan atau membayar tambahan biaya yang
timbul akibat perubahan ruang lingkup pekerjaan atau kondisi yang tidak terduga yang
mempengaruhi kelancaran pekerjaan.
f. Melakukan pembatalan atau pengakhiran Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Pasal 8 (Pembatalan dan Pengakhiran) Perjanjian ini, termasuk kewajiban untuk
membayar ganti rugi yang wajar apabila pembatalan atau pengakhiran disebabkan oleh
kelalaian atau kesalahan PIHAK PERTAMA.
4. Berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA mempunyai hak sebagai berikut:
a. Memperoleh hasil Pekerjaan yang memuaskan dan sesuai spesifikasi yang diperjanjikan dari
PIHAK KEDUA.
b. Memperoleh laporan secara tertulis terhadap tahapan Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh
PIHAK KEDUA.

7. 7
c. Memperoleh garansi, perbaikan dan/atau penggantian terhadap setiap dan/atau seluruh
Pekerjaan yang tidak dapat berfungsi dan/atau tidak dapat dijalankan;
d. Menyampaikan masukan, saran, dan permintaan terkait Proyek Pengembangan dan
Implementasi kepada PIHAK KEDUA.
e. Meminta dukungan dan bantuan teknis dari PIHAK KEDUA sehubungan dengan Proyek.
f. Memastikan bahwa Proyek yang dikerjakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan
yang telah disepakati dalam Perjanjian ini;
g. Menerima hasil Pekerjaan/proyek yang telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan
standar dan kualitas yang telah disepakati dalam Perjanjian ini;
h. Mendapatkan perlindungan hukum atas hak cipta, merek dagang, dan hak kekayaan intelektual
lainnya yang terkait dengan hasil pekerjaan yang dilakukan dalam rangka Perjanjian ini. Semua
hak tersebut akan melekat pada PIHAK PERTAMA sebagai klien, sehingga untuk proses
pengerjaan akan diutamakan menggunakan desain/template yang belum didaftarkan pada Dirjen
HAKI.
i. Meminta penjelasan atau klarifikasi terkait Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA jika
diperlukan.
PASAL 6
PENETAPAN BIAYA PEKERJAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN
1. Harga atau biaya pekerjaan yang disepakati antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan
bersifat adjustable, yang berarti harga akan ditentukan berdasarkan nilai proyek dan tingkat
kesulitan pekerjaan. Kedua belah pihak akan secara bersama-sama mengevaluasi proyek dan
menetapkan harga yang adil dan wajar berdasarkan estimasi waktu, sumber daya, dan kompleksitas
pekerjaan yang diperlukan.
2. Harga dapat dihitung berdasarkan satuan waktu, seperti per hari, per bulan, atau per tahun,
tergantung pada durasi dan lingkup proyek. Kedua belah pihak akan menyepakati satuan harga yang
paling sesuai untuk proyek yang bersangkutan.
3. PIHAK KEDUA akan menyampaikan penawaran harga kepada PIHAK PERTAMA, yang
mencakup rincian biaya dan satuan harga yang diusulkan. PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUA akan melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan mengenai harga yang akan
dikenakan. Kesepakatan tersebut akan menjadi satu kesatuan dengan perjanjian ini dan dijadikan
sebagai dasar pembayaran.
4. Pembayaran pertama sebesar 50% dari besaran total biaya project dilakukan oleh PIHAK KEDUA
kepada PIHAK PERTAMA sebelum project dimulai dan setelah Perjanjian ditandatangani oleh
PARA PIHAK serta setelah PIHAK PERTAMA memberikan invoice/tagihan kepada PIHAK
KEDUA.
5. Pembayaran kedua dan terakhir dilakukan setelah milestone yang sudah disepakati selesai. Masing-
masing pembayaran kedua dan terakhir akan berjumlah 25% dari total biaya project.

8. 8
6. Apabila terjadi perubahan lingkup atau jadwal proyek yang mempengaruhi biaya pekerjaan, kedua
belah pihak akan melakukan renegosiasi harga sesuai dengan perubahan tersebut. Perubahan harga
harus disetujui oleh kedua belah PIHAK dan dicatat dalam bentuk amandemen kontrak yang
ditandatangani oleh kedua belah PIHAK.
7. Biaya Pekerjaan belum termasuk pajak yang berlaku yang menjadi tanggung jawab PARA PIHAK
dan semua pajak dan/atau bea yang dikenakan sebagai akibat pelaksanaan Pekerjaan ini akan
ditanggung oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
8. Metode pembayaran Biaya Pekerjaan yang disepakati oleh PARA PIHAK adalah melalui layanan
transfer Bank. Pembayaran atas setiap tahapan Biaya Pekerjaan harus dilakukan oleh PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui rekening bank milik PIHAK KEDUA yang tertera di
bawah ini:
a. Nama Bank :
b. Cabang :
c. Nomor Rekening :
d. Atas Nama :
9. Pembayaran akan dilakukan setelah proyek selesai dikerjakan oleh PIHAK KEDUA. PIHAK
PERTAMA akan melakukan verifikasi dan menilai hasil pekerjaan untuk memastikan bahwa semua
persyaratan dan standar kualitas telah terpenuhi sebelum melakukan pembayaran.
10. Untuk menghindari keragu-raguan, pembayaran atas Biaya Pekerjaan akan dilakukan oleh PIHAK
PERTAMA dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak disepakatinya,
ditandatanganinya dan diterimanya oleh PIHAK PERTAMA dokumen-dokumen yang diperlukan
sebagai syarat pembayaran sebagaimana diatur di dalam LAMPIRAN 1 Perjanjian ini dan
invoice/tagihan atas pembayaran masing-masing tahapan Biaya Pekerjaan dari PIHAK KEDUA.
11. Dalam hal terjadi Force Majeure maka PIHAK KEDUA mempunyai hak dalam menerima
pembayaran Biaya Pekerjaan yang telah terlaksana dan yang berita acaranya telah disetujui oleh
PARA PIHAK sebelum terjadinya Force Majeure.
12. PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran dalam mata uang rupiah setelah PIHAK
PERTAMA memberikan faktur atau invoice atas Biaya Pekerjaan yang telah diselesaikan pada
tahapan tersebut. Jika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu, maka PIHAK KEDUA berhak
menunda atau menghentikan pekerjaan sampai pembayaran dilakukan.
PASAL 7
JAMINAN PARA PIHAK
PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin kepada pihak lain bahwa:

9. 9
1. Masing-masing PIHAK adalah badan hukum atau individu yang memiliki izin yang sah dan tunduk
kepada hukum yang berlaku di negara masing-masing PIHAK dan telah memenuhi seluruh
ketentuan-ketentuan yang diisyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
di negara masing-masing PIHAK serta telah memiliki setiap dan seluruh izin-izin yang diperlukan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing
PIHAK untuk menjalankan usahanya.
2. Pada tanggal Perjanjian ini, masing-masing PIHAK tidak dalam proses likuidasi ataupun dalam
tuntutan likuidasi dari pihak ketiga manapun dan tidak ada proses dan/atau tuntutan likuidasi yang
diancamkan dan/atau ditunda untuk dilakukan oleh pihak ketiga kepada masing-masing PIHAK.
3. Penandatanganan dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini tidak menyebabkan pelanggaran atas undang-
undang dan/atau peraturan pemerintah, pengadilan, perjanjian yang dimiliki oleh masing-masing
PIHAK dengan pihak ketiga lainnya dan/atau hak-hak dari pihak ketiga lainnya termasuk namun
tidak terbatas kepada hak kepemilikan dan/atau hak kekayaan intelektual.
4. Masing-masing PIHAK memiliki kemampuan finansial, pengetahuan, sumber daya manusia, dan
kemampuan teknikal yang memadai dan mencukupi untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya
sebagaimana diatur di dalam ketentuan Perjanjian ini.
5. Masing-masing PIHAK mempunyai hak dan kuasa untuk menandatangani dan melaksanakan
segala sesuatu dalam Perjanjian ini.
PASAL 8
JANGKA WAKTU PERJANJIAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN
1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini hingga periode garansi
Perjanjian ini telah selesai (selanjutnya disebut sebagai “Jangka Waktu Perjanjian”). Jangka
Waktu Perjanjian dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan bersama PARA PIHAK secara
tertulis.
2. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini hanya dapat berakhir atau diakhiri karena hal-hal
sebagai berikut:
a. Berakhir secara otomatis dengan sendirinya apabila Jangka Waktu Perjanjian telah berakhir
dan PARA PIHAK tidak melakukan dan/atau menyepakati perpanjangan atas Jangka Waktu
Perjanjian; atau
b. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA melalui suatu pemberitahuan secara
tertulis, apabila berdasarkan penilaian salah satu Pihak, PIHAK KEDUA tidak dapat
memenuhi sebagian dan/atau seluruh kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur di dalam
Perjanjian ini; atau
c. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan Pasal 12 Perjanjian,
dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian Pekerjaan dan/atau terjadi keterlambatan dalam
penyerahan hasil per-persentase;
d. Diakhiri oleh PIHAK yang tidak terkena keadaan Force Majeure berdasarkan ketentuan
Pasal 9, dalam hal terjadinya keadaan Force Majeure; atau
e. Diakhiri secara sepihak oleh salah satu PIHAK dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal 10 Perjanjian ini; atau
f. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan Pasal 12 Perjanjian
dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran atas Biaya Pekerjaan yang dilakukan oleh

10. 10
PIHAK PERTAMA dan DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN telah mencapai
nilai maksimumnya ; atau
g. Diakhiri secara sepihak oleh salah satu PIHAK melalui suatu pemberitahuan secara tertulis,
apabila PIHAK lainnya tidak dapat melanjutkan bisnisnya atau tidak mampu melaksanakan
kewajiban-kewajibannya yang sudah jatuh tempo kepada para krediturnya (insolvent)
sedemikian rupa, sehingga mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kewajiban-
kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini atau dinyatakan pailit atau dilikuidasi
berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga dan/atau pengadilan yang berwenang di yurisdiksi
tempat PIHAK tersebut bertempat tinggal dan/atau berkedudukan dan/atau menjalankan
kegiatan usahanya yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
h. Diakhiri atas dasar kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
3. Dalam hal pengakhiran PERJANJIAN yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 1
huruf b atau c atau d atau e atau f atau g atau h di atas, maka hal tersebut tidak serta merta
menghilangkan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang masih terhutang kepada PIHAK
lainnya sebelum dilakukannya pengakhiran Perjanjian ini dan seluruh risiko serta kewajiban
selanjutnya dari PARA PIHAK yang timbul bukan berdasarkan Perjanjian ini akan ditanggung
oleh masing-masing PIHAK.
4. PARA PIHAK dengan ini sepakat dan setuju untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal
1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait mengenai persyaratan diperlukannya suatu
putusan atau penetapan Pengadilan dan/atau hakim untuk menghentikan/mengakhiri suatu
perjanjian.
PASAL 9
FORCE MAJEURE
1. Masing-masing PIHAK dalam Perjanjian ini tidak dapat menuntut PIHAK lainnya untuk
melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini atau menganggap
PIHAK lainnya telah melanggar Perjanjian ini dalam hal terjadinya Force Majeure sebagaimana
didefinisikan di Perjanjian ini).
2. Yang termasuk ke dalam Force Majeure berdasarkan Perjanjian ini adalah suatu peristiwa atau
keadaan yang terjadi di luar kekuasaan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang
mengakibatkan salah satu atau PARA PIHAK yang terkena keadaan Force Majeure menjadi
tidak dapat melaksanakan hak-hak dan/atau kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam
Perjanjian ini, termasuk namun terbatas kepada kebakaran, bencana alam, peperangan, huru-
hara, pemogokan dan seluruh kebijakan maupun Peraturan pemerintah pusat atau pemerintah
setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak-hak dan kewajiban masing-
masing PIHAK (selanjutnya disebut “Force Majeure”).
3. Setiap kejadian/peristiwa Force Majeure yang dialami oleh PIHAK yang terkena Force Majeure
wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang terkena Force Majeure kepada PIHAK
lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya peristiwa
dimaksud, dengan melampirkan bukti-bukti dari instansi yang berwenang.

11. 11
4. Bilamana dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud,
belum atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya
peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh PIHAK tersebut.
5. Setelah berakhirnya masa Force Majeure, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan
musyawarah untuk mufakat mengenai kelanjutan Perjanjian ini.
6. Dalam hal Force Majeure berlangsung selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender berturut-
turut, maka PIHAK yang tidak terkena Force Majeure mempunyai hak untuk dapat mengakhiri
Perjanjian ini melalui suatu pemberitahuan secara tertulis dengan terlebih dahulu mengadakan
pembebasan dan penyelesaian atas kewajiban PARA PIHAK yang masih tertunggak sampai
dengan tanggal diakhirinya Perjanjian ini.
PASAL 10
KERAHASIAAN INFORMASI DAN PEMANFAATANNYA
1. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap dan seluruh informasi yang diterima oleh masing-masing PIHAK
dari pihak lainnya dalam bentuk, cara, dan/atau media apapun sehubungan dengan pelaksanaan
Perjanjian ini (selanjutnya disebut sebagai "INFORMASI RAHASIA") akan diperlakukan oleh PARA
PIHAK sebagai bersifat rahasia. Setiap PIHAK berkewajiban untuk menjaga INFORMASI RAHASIA
tersebut dan dilarang untuk menyebarkan, memberitahukan, dan/atau menginformasikan, baik dalam
bentuk lisan maupun tulisan dan/atau dalam media apapun, baik cetak dan/atau elektronik, dan/atau atas
dasar alasan apapun, setiap dan seluruh INFORMASI RAHASIA tersebut kepada pihak lain manapun
juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang memberikan INFORMASI RAHASIA.
2. PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan Pasal 10 ini tidak berlaku terhadap informasi yang
diisyaratkan dan/atau diwajibkan untuk diberikan dan/atau dibuka sehubungan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan/atau putusan pengadilan dan/atau lembaga arbitrase dan/atau
keputusan dari instansi-instansi pemerintah Negara Republik Indonesia yang berwenang dan
terkait dengan Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa dalam PIHAK PERTAMA diwajibkan
untuk memberikan dan/atau membuka INFORMASI RAHASIA tersebut maka PIHAK
PERTAMA berkewajiban untuk terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada
PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA berhak untuk memberikan instruksi dan/atau perintah
mengenai bagian-bagian dari INFORMASI RAHASIA yang dapat dibuka dan/atau tidak dapat
dibuka.
3. PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan dalam pasal ini akan tetap berlaku meskipun Jangka
Waktu Perjanjian telah berakhir atau diakhiri.
4. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju bahwa dalam keadaan tertentu, PIHAK
PERTAMA mungkin perlu memberikan INFORMASI RAHASIA kepada klien PIHAK
PERTAMA. Dalam hal ini, PIHAK PERTAMA wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari
PIHAK KEDUA sebelum memberikan INFORMASI RAHASIA tersebut kepada klien PIHAK
PERTAMA. Lampiran 1 berisi format untuk mendapatkan persetujuan tertulis tersebut.

12. 12
PASAL 11
PEMBERITAHUAN
1. Setiap informasi, sebagaimana telah ditentukan dalam Perjanjian ini, wajib diberikan oleh
PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lain dan akan dibuat secara tertulis serta akan dikirimkan
ke alamat yang ditunjuk, oleh masing-masing PIHAK sebagaimana berikut:
a. PIHAK PERTAMA
PT. __________________
......................................
......................................
......................................
Up.: ………………….
Tlp.: ………………….
Fax.: ………………...
Email: ………….........
b. PIHAK KEDUA
__________________
......................................
......................................
......................................
Up.: ………………….
Tlp.: ………………….
Fax.: ………………...
Email: ………….........
2. PARA PIHAK dapat merubah alamat pemberitahuan sebagaimana tersebut di atas dengan
memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis.
PASAL 12
PEMBATALAN DAN SANKSI KETERLAMBATAN
1. PIHAK PERTAMA berhak membatalkan kontrak apabila Subkontraktor PIHAK KEDUA tidak
dapat memenuhi atau menyelesaikan proyek sesuai dengan tanggal yang ditentukan dalam kontrak
atau jadwal yang disepakati oleh kedua belah pihak. Alasan pembatalan kontrak dapat mencakup,
tetapi tidak terbatas pada, keterlambatan penyelesaian proyek, hasil pekerjaan yang tidak memenuhi
standar kualitas yang disepakati, atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan kontrak lainnya.

13. 13
2. Sebelum membatalkan kontrak, PIHAK PERTAMA akan mengirimkan pemberitahuan tertulis
kepada PIHAK KEDUA yang menjelaskan alasan pembatalan dan memberikan PIHAK KEDUA
kesempatan untuk memperbaiki masalah atau menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang
wajar, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
3. Apabila kontrak dibatalkan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tidak berhak atas
pembayaran untuk pekerjaan yang belum selesai atau tidak memenuhi standar kualitas yang
disepakati. PIHAK PERTAMA juga berhak untuk menuntut ganti rugi atau mengambil tindakan
hukum lainnya yang dianggap perlu, sesuai dengan hukum yang berlaku dan ketentuan kontrak.
4. Dalam hal terjadi terjadi keterlambatan atas pembayaran Biaya Pekerjaan dan DENDA
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN telah mencapai nilai maksimumnya oleh PIHAK
PERTAMA, maka PIHAK KEDUA, dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya, dapat
menghentikan atau tidak melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, sampai semua tagihan
pembayaran tersebut dilunasi, atau PIHAK KEDUA dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan suatu
pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu.
PASAL 13
GARANSI
1. Bahwa atas pelaksanaan Pekerjaan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk memberikan
kepada PIHAK PERTAMA garansi atas Pekerjaan dan pemeliharaan untuk jangka waktu 6
(enam) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya final launching hasil proyek (selanjutnya
disebut “Masa Garansi”).
2. Selama Masa Garansi, PIHAK KEDUA memberikan jaminan “Bugs Fixing Product Warranty”
sesuai dengan lingkup Pekerjaan.
3. Masa Garansi tidak berlaku apabila ada perubahan (penambahan dan/atau pengurangan)
terhadap struktur program aplikasi, perubahan dari prosedur kerja ataupun perubahan dari basis
teknologi sesuai dengan lingkup Pekerjaan setelah finalisasi atau berita acara penyelesaian
Pekerjaan.
PASAL 14
JASA PEMELIHARAAN
1. Setelah Masa Garansi berakhir dan/atau dalam Masa Garansi, PIHAK PERTAMA dapat
mengajukan permintaan periode jasa pemeliharaan kepada PIHAK KEDUA dengan suatu perjanjian
tersendiri.
2. Hal-hal yang mengatur mengenai jasa pemeliharaan ini akan dibuat dalam perjanjian tersendiri.
PASAL 15
HAK KEPEMILIKAN DAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL PROPERTI
1. Hasil Proyek Pengembangan Desain UI/UX dan Aplikasi Digital akan menjadi/merupakan hak
milik dari PIHAK PERTAMA selaku klien. Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan hasil
Proyek Pengembangan Teknologi dan Layanan Digital, termasuk namun tidak terbatas pada hak
cipta, paten, merek dagang, dan desain, akan sepenuhnya melekat pada PIHAK PERTAMA.

14. 14
2. PIHAK KEDUA (Subkontraktor) wajib menghormati dan melindungi Hak Kekayaan Intelektual
PIHAK PERTAMA dan tidak akan melakukan tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi
nilai dari hak-hak tersebut. Dalam hal ini, PIHAK KEDUA setuju untuk menyerahkan semua
hak, klaim, dan kepentingan atas hasil proyek, termasuk kekayaan intelektual yang terkait, kepada
PIHAK PERTAMA dan tidak akan menggunakan, menggandakan, atau membagikan hasil
proyek tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
PASAL 16
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. Perjanjian ini tunduk dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik
Indonesia.
2. Segala perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara
musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai dalam jangka
waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pertemuan
musyawarah pertama kali dilaksanakan oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk
menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan
tunduk pada ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa dan Peraturan BANI. Proses persidangan arbitrase akan dilaksanakan di
Surabaya, Indonesia, dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Majelis Arbitrase akan terdiri dari
3 (tiga) orang arbiter yang terdiri dari 1 (satu) orang arbiter yang ditunjuk oleh PIHAK
PERTAMA, 1 (satu) orang arbiter yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dan 1 (satu) orang arbiter
yang juga akan bertindak selaku ketua Majelis Arbitrase akan ditunjuk oleh Ketua BANI yang
menjabat pada saat itu. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat PARA PIHAK. PARA
PIHAK sepakat dan berjanji bahwa tidak ada upaya hukum dalam bentuk apapun dan dengan
alasan apapun yang dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK terhadap putusan arbitrase
sebagaimana tersebut.
4. Untuk menghindari keragu-raguan, PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan Pasal 16 Perjanjian
ini akan tetap berlaku meskipun Perjanjian telah berakhir atau diakhiri.
PASAL 17
LAIN-LAIN
1. Dalam pelaksanaan Pekerjaan dalam Perjanjian ini tidak dapat ditafsirkan sebagai hubungan
antara atasan dan bawahan atau prinsipal dan agen serta dipahami bahwa posisi PIHAK KEDUA
dan/atau siapapun dalam pelaksanaan Pekerjaan ini merupakan kontraktor/vendor independen.
2. Perjanjian ini tidak dapat diubah, ditambah, diakhiri dan/atau dialihkan kepada pihak lainnya
tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK dan setiap perubahan, penambahan,
pengakhiran dan/atau pengalihan atas Perjanjian ini baru berlaku efektif sejak disetujui dan
ditandatangani secara tertulis terlebih dahulu oleh PARA PIHAK.

15. 15
3. Hal hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, apabila dipandang
perlu oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam addendum atau amandemen atas
Perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian
ini.
4. PARA PIHAK sepakat bahwa semua lampiran, tambahan, perubahan, amandemen dan/atau
addendum atas Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian ini.
5. Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi batal, tidak berlaku, tidak
sah atau tidak dapat diberlakukan, baik seluruhnya atau sebagian berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan suatu penetapan dan/atau keputusan
pengadilan dan/atau lembaga arbitrase dan/atau instansi yang berwenang, hal itu tidak akan
mempengaruhi keabsahan atau berlakunya ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini. PARA
PIHAK akan dan berkewajiban, dalam setiap kejadian semacam itu, membuat suatu dokumen
tambahan sebagaimana diperlukan untuk dapat memberlakukan dan/atau menggantikan
ketentuan-ketentuan yang menjadi batal, tidak sah atau tidak berlaku tersebut.
6. Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian di antara PARA PIHAK berkenaan dengan
materi yang diperjanjikan, serta menghapuskan dan membatalkan kesepakatan dan/atau
perjanjian apapun baik secara lisan dan/atau tertulis yang dibuat sebelumnya oleh PARA PIHAK
berkenaan dengan materi yang diperjanjikan.
Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan memiliki lampiran-lampiran (jika ada)
yang sah jika dilekatkan pada Perjanjian ini, masing-masing sama bunyinya, dibubuhi meterai cukup
serta memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani dan dibubuhi cap perusahaan oleh
PARA PIHAK.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
_____________________________ _________________
Oleh: ____________________ Oleh:________________
Nama: Nama:_______________
Jabatan: Jabatan:

16. 16
LAMPIRAN 1
PENGAJUAN PERSETUJUAN TERTULIS UNTUK PENGGUNAAN INFORMASI RAHASIA
Tanggal:
Kepada Yth.:
[Identitas PIHAK KEDUA]
Dengan surat ini, kami, PIHAK PERTAMA, bermaksud untuk menggunakan informasi rahasia
yang kami terima dari Anda selama pelaksanaan perjanjian kerja sama yang telah kita sepakati.
Informasi rahasia yang dimaksud adalah sebagai berikut:
[Deskripsi rinci informasi rahasia yang akan digunakan]
Kami bermaksud menggunakan informasi rahasia ini untuk tujuan berikut:
[Deskripsi rinci tujuan penggunaan informasi rahasia]
Kami memahami bahwa informasi ini bersifat rahasia dan kami berjanji akan menjaga
kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan perjanjian yang telah disepakati antara PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
Mohon persetujuan tertulis Anda atas penggunaan informasi rahasia ini. Anda dapat
menandatangani dan memberikan cap perusahaan Anda pada formulir yang disediakan di
bawah ini.
Dengan ini saya, selaku [Jabatan Resmi di PIHAK KEDUA], menyetujui penggunaan
informasi rahasia sebagaimana telah dijelaskan di atas oleh PIHAK PERTAMA.
Nama: [Nama]
Jabatan: [Jabatan]
Tanda Tangan: ________
Cap Perusahaan: ________
Tanggal: ________