Perjanjian kerjasama antara dua perusahaan untuk melaksanakan proyek pengembangan teknologi dan layanan digital, mencakup lingkup pekerjaan seperti pengembangan perangkat lunak, desain antarmuka pengguna, dan pengujian produk. Perjanjian ini mengatur jadwal, mekanisme perubahan lingkup pekerjaan, dan garansi selama enam bulan.

1. TANGGAL/DATED _____________________2023
ANTARA/BETWEEN
____________________.
DAN/AND
PT _________________
PERJANJIAN KERJASAMA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN
LAYANAN APLIKASI DIGITAL
TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND DIGITAL APPLICATION SERVICES
COOPERATION AGREEMENT

2. 2
PERJANJIAN KERJASAMA
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN
LAYANAN APLIKASI DIGITAL
TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND
DIGITAL APPLICATION SERVICES
COOPERATION AGREEMENT
PERJANJIAN KERJASAMA
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN
LAYANAN APLIKASI DIGITAL
(“Perjanjian”) ini ditandatangani pada
________________ 2023.
This TECHNOLOGY DEVELOPMENT
AND DIGITAL APPLICATION SERVICES
COOPERATION AGREEMENT
(“Agreement”) is entered into on
________________ 2023.
ANTARA: BETWEEN:
1. ______________, suatu perusahaan
yang didirikan berdasarkan hukum
Republik _____ dan berdomisili di
____________ yang dalam hal ini
diwakili oleh ___________ selaku
Direktur (“PIHAK PERTAMA”);
dan;
1. ___________, a company established
under the laws of the Republic of
Indonesia and domiciled in
____________ which in this case is
represented by _________ as Direktur
(“FIRST PARTY”); And;
2. ___________, suatu perseroan
terbatas yang didirikan berdasarkan
hukum Negara _______ dan
berdomisili di __________ (“PIHAK
KEDUA”).
2. ______a limited liability company
duly established under the laws of
Republic of Indonesia and having its
domicile at _______ (“SECOND
PARTY”);
(Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini
secara sendiri-sendiri disebut sebagai
“Pihak” dan bersama-sama disebut sebagai
“Para Pihak”)
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan
hal-hal sebagai berikut:
(First Party and Second Party are hereinafter
individually referred to as the “Party” and
collectively as the “Parties”)
THE PARTIES must first explain the
following:
BAHWA: WHEREAS:
(A) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah badan
hukum berbentuk perseroan terbatas yang
bergerak dalam bidang pengembangan
teknologi dan layanan digital, termasuk
namun tidak terbatas pada konsultasi dan
pengembangan dalam bidang manajemen
informatika, perancangan dan
(A) Whereas the FIRST PARTY is a legal
entity in the form of a limited liability
company engaged in the development of
digital technology and services,
including but not limited to consulting in
the field of informatics management,
software design and programming
(software development);

3. 3
pemrograman perangkat lunak
(pengembangan perangkat lunak);
(B) Bahwa PIHAK KEDUA adalah badan
hukum berbentuk perseroan terbatas yang
bergerak dalam bidang ____________;
(C) PIHAK PERTAMA ditunjuk sebagai
pelaksana pekerjaan implementasi
“Proyek Pengembangan Teknologi dan
Layanan Digital" oleh PIHAK
PERTAMA.
(D) Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk bekerja
sama dalam Proyek Pengembangan
Teknologi dan Layanan Digital (selanjutnya
disebut sebagai "Proyek"), yang meliputi
paket layanan yang disediakan oleh PIHAK
PERTAMA, yaitu Pre-seed dan Growth.
Paket Pre-seed akan mencakup pembuatan
UI/UX Design (prototype), sementara paket
Growth akan mencakup pengembangan
proyek berupa website, aplikasi web, atau
aplikasi seluler (Mobile App).
(B) Whereas the SECOND PARTY is a legal
entity in the form of a limited liability
company engaged in the ____________
sector;
(C) FIRST PARTY was appointed as the
executor of the implementation work of
the "Technology Development Project
and Digital Services" by the FIRST
PARTY.
(D) That the PARTIES agreed to work
together on the Digital Technology and
Services Development Project
(hereinafter referred to as the "Project"),
which includes the service packages
provided byFISRT PARTY, namelyPre-
seed and Growth. The Pre-seed package
will cover the creation of a UI/UX
Design (prototype), while the Growth
package will cover the development of
projects in the form of websites, web
applications or mobile applications
(Mobile App).
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini
PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri
dalam Perjanjian ini, dengan ketentuan-
ketentuan dan syarat syarat sebagaimana
tercantum dalam pasal pasal berikut ini:
Based on the above matters, THE PARTIES
hereby agree to be bound by this Agreement,
with the terms and conditions as stated in the
following articles:
PASAL 1
DEFINISI/ISTILAH
1. Business Requirement Documents:
Dokumen yang mencakup kebutuhan
bisnis yang harus dipenuhi oleh suatu
sistem atau produk. Dokumen ini berfungsi
sebagai panduan untuk tim pengembangan
dalam merancang dan mengembangkan
solusi yang sesuai dengan kebutuhan
pengguna dan bisnis.
ARTICLE 1
DEFINITIONS/TERMS
1. Business Requirement Documents: A
document that includes the business
requirements that must be met by a system
or product. This document serves as a
guide for the development team in
designing and developing a solution that
meets user and business needs.

4. 4
2. Backend Developer: pengembang yang
bertanggung jawab untuk merancang,
mengembangkan, dan mengelola sistem,
database, dan infrastruktur yang
mendukung aplikasi atau situs web.
3. Free Development and Staging
Environment: Lingkungan pengembangan
dan staging yang disediakan secara gratis,
digunakan untuk menguji dan
menyempurnakan sistem sebelum
diluncurkan ke lingkungan produksi.
4. Frontend Developer: pengembang yang
bertanggung jawab untuk merancang dan
mengembangkan antarmuka pengguna
(User Interface) dan pengalaman pengguna
(User Experience) untuk aplikasi atau situs
web.
5. Intellectual Property Right: Hak kekayaan
intelektual yang mencakup hak cipta,
paten, merek dagang, dan rahasia dagang
yang terkait dengan suatu produk atau
sistem.
6. Mobile App: Aplikasi yang dikembangkan
untuk perangkat seluler seperti smartphone
dan tablet.
7. Product Prototype: Model awal atau
contoh dari suatu produk yang digunakan
untuk menguji konsep, desain, dan fungsi
sebelum dikembangkan lebih lanjut.
8. Product Market Fit: Kondisi di mana suatu
produk atau sistem cocok dengan
kebutuhan pasar dan mampu memenuhi
permintaan atau ekspektasi pelanggan.
2. Backend Developer: A developer
responsible for designing, developing,
and managing the systems, databases, and
infrastructure that support an application
or website.
3. Free Development and Staging
Environment: A development and staging
environment provided for free, used for
testing and refining systems before
launching them into a production
environment.
4. Frontend Developer: A developer
responsible for designing and developing
user interfaces (User Interface) and user
experiences (User Experience) for
applications or websites.
5. Intellectual Property Right: Intellectual
property rights that include copyrights,
patents, trademarks, and trade secrets
related to a product or system.
6. Mobile App: An application developed
for mobile devices such as smartphones
and tablets.
7. Product Prototype: An initial model or
example of a product used for testing
concepts, designs, and functionality
before further development.
8. Product Market Fit: A condition in which
a product or system fits market needs and
is capable of meeting customer demand or
expectations.
9. Product Development: The process of
developing a product from concept to

5. 5
9. Product Development: Proses
pengembangan produk dari konsep hingga
peluncuran, melibatkan perencanaan,
desain, pengembangan, pengujian, dan
perbaikan produk.
10. Product Manager: Seseorang yang
bertanggung jawab untuk mengelola dan
mengkoordinasikan pengembangan
produk, termasuk merencanakan,
mengatur, dan mengendalikan sumber daya
yang diperlukan untuk mencapai tujuan
produk.
11. Performance Testing: Pengujian yang
dilakukan untuk mengukur kinerja sistem
atau produk dalam hal kecepatan,
responsivitas, dan stabilitas.
12. Sprint Completion: Tahap dalam
metodologi pengembangan Agile di mana
semua pekerjaan yang direncanakan dalam
satu sprint telah selesai dan siap untuk
ditinjau atau diuji.
13. UI/UX Design (prototype): Proses
perancangan antarmuka pengguna (User
Interface) dan pengalaman pengguna (User
Experience) untuk aplikasi digital, seperti
website, web app, dan mobile app.
14. Virtual Office: Suatu konsep di mana tim
atau perusahaan bekerja secara remote dan
menggunakan teknologi untuk
berkomunikasi, berkolaborasi, dan
mengelola pekerjaan.
15. Web App: Aplikasi yang diakses melalui
browser web, menggunakan teknologi web
seperti HTML, CSS, dan JavaScript.
launch, involving planning, design,
development, testing, and improvement
of the product.
10. Product Manager: An individual
responsible for managing and
coordinating product development,
including planning, organizing, and
controlling resources needed to achieve
product goals.
11. Performance Testing: Testing conducted
to measure the performance of a system or
product in terms of speed, responsiveness,
and stability.
12. Sprint Completion: A stage in the Agile
development methodology where all
planned work in a sprint has been
completed and is ready for review or
testing.
13. UI/UX Design (prototype): The process
of designing user interfaces (User
Interface) and user experiences (User
Experience) for digital applications, such
as websites, web apps, and mobile apps.
14. Virtual Office: A concept where a team or
company works remotely and uses
technology to communicate, collaborate,
and manage work.
15. Web App: An application accessed
through a web browser, using web
technologies such as HTML, CSS, and
JavaScript.
16. Website: A collection of interconnected
web pages accessed via the internet using
a web browser. A website can serve as an

6. 6
16. Website: Kumpulan halaman web yang
saling terhubung dan diakses melalui
internet menggunakan browser web.
Sebuah website dapat berfungsi sebagai
sumber informasi, platform komunikasi,
atau toko online, dan biasanya terdiri dari
berbagai elemen seperti teks, gambar,
video, dan tautan.
information source, communication
platform, or online store, and typically
consists of various elements such as text,
images, videos, and links.
PASAL 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN
1. PIHAK PERTAMA akan melaksanakan
Proyek Pengembangan dan Implementasi
yang mencakup lingkup pekerjaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.
2. Lingkup Pekerjaan juga mengacu kepada
LAMPIRAN 1 (Jadwal Pelaksanaan
Proyek), LAMPIRAN 2 (Tata Cara
Pembayaran) Perjanjian ini.
3. Periode garansi selama 6 (enam) bulan
dimulai setelah final launching di kantor
PIHAK KEDUA.
ARTICLE 2
SCOPE OF WORK
1. THE FIRST PARTY will carry out the
Development and Implementation Project
which includes the scope of work as listed
in Appendix 1.
2. Scope of Work also refers to ANNEX 1
(Project Implementation Schedule),
ANNEX 2 (Procedure of payment) of this
Agreement.
3. The warranty period of 6 (six) months
begins after the final launching at the
SECOND PARTY's office.
PASAL 3
JADWAL PEKERJAAN dan JAMINAN
WAKTU PENYELESAIAN
1. Jadwal dan waktu penyelesaian pekerjaan
Proyek sebagaimana diatur pada Pasal 2
ayat 1 Perjanjian ini adalah selama
_____bulan terhitung sejak tanggal
ditandatanganinya Perjanjian oleh PARA
PIHAK (untuk selanjutnya disebut sebagai
“Jangka Waktu Pekerjaan”). Untuk
menghindari keragu-raguan, Jangka
Waktu Pekerjaan adalah tidak termasuk
Jangka Waktu Garansi (sebagaimana
didefinisikan di dalam Perjanjian ini).
ARTICLE 3
JOB SCHEDULE and GUARANTEED
COMPLETION TIME
1. The schedule and time for completion of the
Project work as stipulated in Article 2
paragraph 1 of this Agreement is for _____
months from the date the Agreement was
signed by the PARTIES (hereinafter
referred to as the “Work Period”). For the
avoidance of doubt, the Term of Work does
not include the Warranty Period (as defined
in this Agreement).

7. 7
2. Jangka Waktu Pekerjaan dapat dirubah
sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan
dan kesepakatan tertulis dari PARA
PIHAK.
2. The term of work can be changed according
to the situation, conditions, needs and
written agreement of the PARTIES.
PASAL 4
MEKANISME PERUBAHAN LINGKUP
PEKERJAAN
1. Apabila terjadi perubahan (penambahan
dan/atau pengurangan) atas lingkup
Pekerjaan sebagaimana telah disepakati
dan disetujui PARA PIHAK pada Pasal 2
Perjanjian ini, maka untuk setiap
perubahan (penambahan dan/atau
pengurangan) diajukan oleh PIHAK
PERTAMA secara tertulis kepada PIHAK
KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA akan melakukan
analisa (business requirement definition
dan data) sesuai permintaan perubahan
dari PIHAK KEDUA. Konsekuensi atas
perubahan (apabila ada) pada Jangka
Waktu Pekerjaan dan/atau Biaya
Pekerjaan wajib disampaikan oleh PIHAK
PERTAMA secara tertulis kepada PIHAK
KEDUA paling lambat 2 (dua) minggu
terhitung sejak tanggal diterbitkannya
permintaan tertulis atas perubahan
lingkup Pekerjaan oleh PIHAK
PERTAMA.
3. Setiap perubahan (penambahan dan/atau
pengurangan) atas lingkup Pekerjaan
wajib dinegosiasikan, disetujui dan
disepakati lebih lanjut oleh PARA
PIHAK. Kesepakatan atas setiap
perubahan (penambahan dan/atau
pengurangan) atas lingkup Pekerjaan akan
dituangkan dalam addendum atau
amandemen atas Perjanjian ini yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Perjanjian ini.
ARTICLE 4
SCOPE OF WORK CHANGE
MECHANISM
1. If there is a change (addition and/or
reduction) to the scope of the Work as
agreed upon and approved by the PARTIES
in Article 2 of this Agreement, then for each
change (addition and/or reduction)
submitted by the FIRST PARTY in writing
to the SECOND PARTY.
2. THE SECOND PARTY will carry out an
analysis (business requirement definition
and data) according to the change request
from the FIRST PARTY. The consequences
of changes (if any) to the Term of Work
and/or Cost of Work must be submitted by
the SECOND PARTY in writing to the
FIRST PARTY no later than 2 (two) weeks
from the date of issuance of a written request
for changes to the scope of Work by the
FIRST PARTY.
3. Any changes (additions and/or reductions)
to the scope of the Work must be further
negotiated, approved and agreed upon by
the PARTIES. Agreement on any changes
(additions and/or reductions) to the scope of
the Work will be set forth in an addendum
or amendment to this Agreement which is an
integral part of this Agreement.

8. 8
PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
1. Berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK
PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai
berikut:
a. Menyediakan tim dan sumber daya
manusia yang mempunyai kualifikasi
untuk menjalankan Pengembangan dan
Implementasi proyek sesuai paket Pre-
seed dan Growth.
b. Menyediakan fasilitas yang memadai
seperti perangkat keras (hardware)
maupun perangkat lunak (software)
orisinil atau berlisensi untuk
penyelenggaraan Proyek sehingga tidak
melanggar peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
c. Mengelola dan memprioritaskan
permintaan-permintaan PIHAK
KEDUA, atas hasil proyek yang akan
diimplementasikan/digunakan.
d. Berkomitmen untuk menghormati dan
melindungi hak cipta, merek dagang,
dan hak kekayaan intelektual lainnya
yang terkait dengan hasil pekerjaan
yang dilakukan dalam rangka
Perjanjian ini. Semua hak kekayaan
intelektual akan melekat pada PIHAK
KEDUA sebagai klien, dan dalam
proses pengerjaan akan diutamakan
penggunaan desain/template yang
belum didaftarkan pada Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual (“Dirjen
HAKI”). Sebagai bagian dari
komitmen ini, PIHAK PERTAMA
tidak akan mendaftarkan hasil
pekerjaan ini pada Dirjen HAKI.
2. Berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK
PERTAMA mempunyai hak sebagai
berikut:
ARTICLE 5
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE
PARTIES
1. Based on this Agreement, the FIRST
PARTY has the following obligations:
a. Provide a team and human resources who
have the qualifications to carry out the
Development and Implementation of
projects according to the Pre-seed and
Growth packages.
b. Providing adequate facilities such as
original or licensed hardware and
software for implementing the Project so
as not to violate the applicable laws and
regulations.
c. Manage and prioritize the SECOND
PARTY requests for the results of the
project to be implemented/used.
d. Committed to respecting and protecting
copyrights, trademarks and other
intellectual property rights related to the
work carried out within the framework of
this Agreement. All intellectual property
rights will be attached to the SECOND
PARTY as a client, and in the process the
use of designs/templates that have not
been registered with the Directorate
General of Intellectual Property (“Dirjen
HAKI”) will be prioritized. As part of
this commitment, the FIRST PARTY
will not register the results of this work
with the Dirjen HAKI.
2. Based on this Agreement, the FIRST
PARTY has the following rights:

9. 9
a. Menerima pembayaran atas Biaya
Pekerjaan dari PIHAK KEDUA
sebagaimana diatur dalam ketentuan
Pasal 6 dan LAMPIRAN 2 (Tata Cara
Pembayaran) Perjanjian ini.
b. Mendapatkan informasi yang akurat
dan lengkap mengenai ruang lingkup
pekerjaan yang diperlukan untuk
melaksanakan pekerjaan.
c. Menerima penyesuaian waktu
pelaksanaan pekerjaan apabila terdapat
perubahan yang signifikan dalam ruang
lingkup pekerjaan atau kondisi yang
tidak terduga yang mempengaruhi
kelancaran pekerjaan.
d. Mengajukan klaim atas tambahan biaya
yang timbul akibat perubahan ruang
lingkup pekerjaan atau kondisi yang
tidak terduga yang mempengaruhi
kelancaran pekerjaan.
e. Memperoleh dukungan yang
diperlukan dari PIHAK KEDUA untuk
melaksanakan pekerjaan, termasuk
namun tidak terbatas pada informasi,
dan bantuan teknis yang relevan.
f. Menyampaikan keluhan atau saran
terkait pelaksanaan pekerjaan kepada
PIHAK KEDUA dan menerima
tanggapan yang memadai.
g. Menerima pembatalan atau
pengakhiran Perjanjian ini sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam
Pasal 9 (Pembatalan dan Pengakhiran)
Perjanjian ini, termasuk hak untuk
mendapatkan ganti rugi yang wajar
apabila pembatalan atau pengakhiran
disebabkan oleh kelalaian atau
kesalahan PIHAK KEDUA.
3. Berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK
KEDUA mempunyai kewajiban sebagai
berikut:
a. Receive payment for the Cost of Work from
the SECOND PARTY as stipulated in the
provisions of Article 6 and ANNEX 2
(Payment Procedures) of this Agreement.
b. Obtain accurate and complete information
regarding the scope of work required to
carry out the work.
c. Accept adjustments to the time of execution
of work when there are significant changes
in the scope of work or unforeseen
conditions that affect the smooth running of
work.
d. Submit claims for additional costs incurred
due to changes in the scope of work or
unforeseen conditions that affect the smooth
running of work.
e. Obtain the necessary support from the
SECOND PARTY to carry out the work,
including but not limited to information,
and relevant technical assistance.
f. Submit complaints or suggestions regarding
the implementation of work to the
SECOND PARTY and receive adequate
responses.
g. Accept the cancellation or termination of
this Agreement in accordance with the
provisions stipulated in Article 9
(Cancellation and Termination) of this
Agreement, including the right to obtain
reasonable compensation if the cancellation
or termination is caused by the negligence
or fault of the SECOND PARTY.
3. Based on this Agreement, the SECOND
PARTY has the following obligations:

10. 10
a. Memberikan jaminan bahwa segala
hasil yang diperoleh dari Proyek/Hasil
pekerjaan adalah hak PIHAK KEDUA
dan hanya dipakai untuk operasional
PIHAK KEDUA semata.
b. Menyediakan informasi yang akurat
dan lengkap mengenai ruang lingkup
pekerjaan kepada PIHAK
PERTAMA.
c. Memberikan dukungan yang
diperlukan kepada PIHAK
PERTAMA untuk melaksanakan
pekerjaan, termasuk namun tidak
terbatas pada informasi, dan bantuan
teknis yang relevan.
d. Membayar Biaya Pekerjaan sesuai
dengan ketentuan dalam Pasal 6 dan
LAMPIRAN 2 (Tata Cara
Pembayaran) Perjanjian ini.
e. Menanggapi dengan cepat dan
memadai keluhan atau saran yang
disampaikan oleh PIHAK PERTAMA
terkait pelaksanaan pekerjaan.
f. Melakukan penyesuaian waktu
pelaksanaan pekerjaan atau membayar
tambahan biaya yang timbul akibat
perubahan ruang lingkup pekerjaan
atau kondisi yang tidak terduga yang
mempengaruhi kelancaran pekerjaan.
g. Melakukan pembatalan atau
pengakhiran Perjanjian ini sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam
Pasal 8 (Pembatalan dan Pengakhiran)
Perjanjian ini, termasuk kewajiban
untuk membayar ganti rugi yang wajar
apabila pembatalan atau pengakhiran
disebabkan oleh kelalaian atau
kesalahan PIHAK KEDUA.
4. Berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK
KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
a. Memperoleh hasil Pekerjaan yang
memuaskan dari PIHAK PERTAMA.
a. Provide guarantees that all results obtained
from the Project/Work results are the rights
of the SECOND PARTY and are only used
for the operations of the SECOND PARTY
solely.
b. Provide accurate and complete information
regarding the scope of work to the FIRST
PARTY.
c. Provide the necessary support to the FIRST
PARTY to carry out the work, including but
not limited to information and relevant
technical assistance.
d. Pay the Work Cost in accordance with the
provisions in Article 6 and ATTACHMENT
2 (Payment Procedures) of this Agreement.
e. Respond quickly and adequately to
complaints or suggestions submitted by the
FIRST PARTY regarding the
implementation of the work.
f. Make adjustments to the time of execution
of work or pay additional costs arising from
changes in the scope of work or unforeseen
conditions that affect the smooth running of
work.
g. Cancel or terminate this Agreement in
accordance with the provisions stipulated in
Article 8 (Cancellation and Termination) of
this Agreement, including the obligation to
pay reasonable compensation if the
cancellation or termination is caused by the
negligence or fault of the SECOND
PARTY.
4. Based on this Agreement, the SECOND
PARTY has the following rights:
a. Obtain satisfactory work results from the
FIRST PARTY.

11. 11
b. Memperoleh laporan secara tertulis
terhadap tahapan Pekerjaan yang telah
diselesaikan oleh PIHAK PERTAMA.
c. Jika Tingkat Penyelesaian Sprint
(Sprint Completion) kurang dari 80%
dalam tiga (3) sprint berturut-turut,
maka PIHAK KEDUA, memiliki hak
untuk mengakhiri kontrak kerja sama
ini sebelum masa berakhirnya. Dalam
hal ini, PIHAK KEDUA wajib
memberitahukan kepada PIHAK
PERTAMA secara tertulis tentang
keputusan untuk membatalkan kontrak
dengan menyertakan bukti dan alasan
yang berkaitan dengan
ketidakmampuan PIHAK PERTAMA
dalam mencapai Tingkat Penyelesaian
Sprint yang telah disepakati.
d. Memperoleh garansi, perbaikan
dan/atau penggantian terhadap setiap
dan/atau seluruh Pekerjaan yang tidak
dapat berfungsi dan/atau tidak dapat
dijalankan;
e. Menyampaikan masukan, saran, dan
permintaan terkait Proyek
Pengembangan dan Implementasi
kepada PIHAK PERTAMA.
f. Meminta dukungan dan bantuan teknis
dari PIHAK PERTAMA sehubungan
dengan Proyek Pengembangan dan
Implementasi.
g. Memastikan bahwa Proyek
Pengembangan dan Implementasi yang
dikerjakan oleh PIHAK PERTAMA
sesuai dengan ketentuan yang telah
disepakati dalam Perjanjian ini;
h. Menerima hasil Pekerjaan yang telah
diselesaikan oleh PIHAK PERTAMA
sesuai dengan standar dan kualitas yang
telah disepakati dalam Perjanjian ini;
i. Mendapatkan perlindungan hukum atas
hak cipta, merek dagang, dan hak
kekayaan intelektual lainnya yang
b. Obtain a written report on the stages of
Work completed by the FIRST PARTY.
c. If the Sprint Completion Rate is less than
80% in three (3) consecutive sprints, then
the SECOND PARTY, has the right to
terminate this cooperation contract before
the expiry. In this case, the Client must
notify the FIRST PARTY in writing about
the decision to cancel the contract by
including evidence and reasons related to
the FIRST PARTY's inability to achieve the
agreed Sprint Completion Level.
d. Obtain warranty, repair and/or replacement
for any and/or all Works that cannot
function and/or cannot be executed.
e. Submit input, suggestions, and requests
related to the Development and
Implementation Project to the FIRST
PARTY.
f. Request technical support and assistance
from the FIRST PARTY in connection with
the Development and Implementation
Project.
g. Ensure that the Development and
Implementation Project carried out by the
FIRST PARTY is in accordance with the
provisions agreed in this Agreement;
h. Receive the results of the work that has been
completed by the FIRST PARTY in
accordance with the standards and quality
agreed in this Agreement;
i. Obtain legal protection for copyrights,
trademarks and other intellectual property

12. 12
terkait dengan hasil pekerjaan yang
dilakukan dalam rangka Perjanjian ini.
Hak-hak tersebut akan melekat pada
PIHAK KEDUA, sehingga proses
pengerjaan akan diutamakan untuk
menggunakan desain/template yang
belum didaftarkan pada Dirjen HAKI.
Dalam hal ini, Blankon Tech sebagai
PIHAK PERTAMA tidak akan
mendaftarkan hasil pekerjaan ini
kepada Dirjen HAKI.
j. Meminta penjelasan atau klarifikasi
terkait Pekerjaan yang dilakukan oleh
PIHAK PERTAMA jika diperlukan.
rights related to the work performed within
the framework of this Agreement. These
rights will be attached to the SECOND
PARTY, so that the work process will
prioritize using designs/templates that have
not been registered with the Dirjen HAKI.
In this case, Blankon Tech as the FIRST
PARTY will not register the results of this
work to Dirjen HAKI.
j. Request explanation or clarification
regarding the Work performed by the
FIRST PARTY if necessary.
PASAL 6
BIAYA PEKERJAAN DAN MEKANISME
PEMBAYARAN
1. Para Pihak sepakat bahwa biaya atas
Pekerjaan dalam Perjanjian ini adalah
berubah-ubah dan akan ditentukan sesuai
dengan tarif jasa yang berlaku pada saat
pekerjaan dilaksanakan.
2. Biaya Pekerjaan belum termasuk pajak
yang berlaku yang menjadi tanggung jawab
PARA PIHAK dan semua pajak dan/atau
bea yang dikenakan sebagai akibat
pelaksanaan Pekerjaan ini akan ditanggung
oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
3. Metode pembayaran Biaya Pekerjaan yang
disepakati oleh PARA PIHAK adalah
melalui layanan transfer uang Wise.
Pembayaran atas setiap tahapan Biaya
Pekerjaan harus dilakukan oleh PIHAK
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA
ARTICLE 6
WORK COST AND PAYMENT
MECHANISM
1. The Parties agree that the cost of the Work
in this Agreement is variable and will be
determined according to the service rates in
effect at the time the work is carried out.
2. The cost of the Work does not include
applicable taxes which are the responsibility
of THE PARTIES and all taxes and/or
duties imposed as a result of the
implementation of this Work will be borne
by each PARTY in accordance with the
applicable laws and regulations.
3. The payment method for the Work Fee
agreed upon by THE PARTIES is through
the Wise money transfer service. Payment
for each stage of the Work Cost must be
made by the SECOND PARTY to the
FIRST PARTY through the FIRST
PARTY's bank account listed below:

13. 13
melalui rekening bank milik PIHAK
PERTAMA yang tertera di bawah ini:
a. Nama Bank : [Nama Bank PIHAK
PERTAMA]
b. Cabang : [Cabang Bank PIHAK
PERTAMA]
c. Nomor Rekening : [Nomor Rekening
Bank PIHAK PERTAMA]
d. Atas Nama : [Nama Pemilik Rekening
Bank PIHAK PERTAMA]
4. Pembayaran pertama sebesar 50% dari
besaran total biaya project dilakukan oleh
PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA sebelum project dimulai dan
setelah Perjanjian ditandatangani oleh
PARA PIHAK serta setelah PIHAK
PERTAMA memberikan invoice/tagihan
kepada PIHAK KEDUA.
5. Pembayaran kedua dan terakhir dilakukan
setelah milestone yang sudah disepakati
selesai. Masing-masing pembayaran kedua
dan terakhir akan berjumlah 25% dari total
biaya project.
6. Untuk menghindari keragu-raguan,
pembayaran atas masing-masing Biaya
Pekerjaan akan dilakukan oleh PIHAK
KEDUA dalam waktu maksimal 14 (empat
belas) hari kerja sejak disepakatinya,
ditandatanganinya dan diterimanya oleh
PIHAK KEDUA dokumen-dokumen yang
diperlukan sebagai syarat pembayaran
sebagaimana diatur di dalam LAMPIRAN
2 Perjanjian ini dan invoice/tagihan atas
pembayaran masing-masing tahapan Biaya
Pekerjaan dari PIHAK PERTAMA.
7. Dalam hal terjadi Force Majeure maka
PIHAK PERTAMA mempunyai hak
dalam menerima pembayaran Biaya
Pekerjaan yang telah terlaksana dan yang
a. Bank Name : [FIRST PARTY Bank
Name]
b. Branch : [FIRST PARTY Bank
Branch]
c. Account Number : [FIRST PARTY
Bank Account Number]
d. On behalf of : [Name of FIRST PARTY
Bank Account Holder]
4. The first payment of 50% of the total project
cost is made bythe SECOND PARTY to the
FIRST PARTY before the project starts and
after the Agreement is signed by THE
PARTIES and after the FIRST PARTY
provides invoices/bills to the SECOND
PARTY.
5. The second and final payment is made after
the agreed milestones are completed. Each
second and final payment will amount to
25% of the total project cost.
6. To avoid doubts, payment for each Work
Cost will be made by the SECOND PARTY
within a maximum period of 14 (fourteen)
working days after the agreement, signing
and receipt by the SECOND PARTY of the
documents required as payment terms as set
out in the ANNEX 2 This agreement and
invoices/bills for payment of each stage of
the Work Cost from the FIRST PARTY.
7. In the event of a Force Majeure, the FIRST
PARTY has the right to receive payment for
the Work Costs that have been carried out
and whose minutes have been approved by

14. 14
berita acaranya telah disetujui oleh PARA
PIHAK sebelum terjadinya Force Majeure.
8. PIHAK KEDUA wajib melakukan
pembayaran dalam mata uang [_____mata
uang yang disepakati] dalam waktu [jumlah
hari] setelah PIHAK PERTAMA
memberikan faktur atau invoice atas Biaya
Pekerjaan yang telah diselesaikan pada
tahapan tersebut. Jika pembayaran tidak
dilakukan tepat waktu, maka PIHAK
PERTAMA berhak menunda atau
menghentikan pekerjaan sampai
pembayaran dilakukan.
THE PARTIES prior to the occurrence of a
Force Majeure.
8. The SECOND PARTY is required to make
payments in the currency [agreed currency]
within [number of days] after the FIRST
PARTY provides an invoice for the Cost of
Work completed at that stage. If payment is
not made on time, the FIRST PARTY has
the right to postpone or stop work until
payment is made.
PASAL 7
JAMINAN PARA PIHAK
PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan
menjamin kepada pihak lain bahwa:
1. Masing-masing PIHAK adalah badan
hukum yang sah dan didirikan berdasarkan
dan tunduk kepada hukum yang berlaku di
negara masing-masing PIHAK dan telah
memenuhi seluruh ketentuan-ketentuan
yang diisyaratkan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di
negara masing-masing PIHAK serta telah
memiliki setiap dan seluruh izin-izin yang
diperlukan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku di negara masing-masing PIHAK
untuk menjalankan usahanya.
2. Pada tanggal Perjanjian ini, masing-masing
PIHAK tidak dalam proses likuidasi
ataupun dalam tuntutan likuidasi dari pihak
ketiga manapun dan tidak ada proses
dan/atau tuntutan likuidasi yang
diancamkan dan/atau ditunda untuk
dilakukan oleh pihak ketiga kepada masing-
masing PIHAK.
3. Penandatanganan dan/atau pelaksanaan
Perjanjian ini tidak menyebabkan
pelanggaran atas undang-undang dan/atau
peraturan pemerintah, pengadilan,
perjanjian yang dimiliki oleh masing-
ARTICLE 7
WARRANTIES OF THE PARTIES
THE PARTIES hereby declare and guarantee
to other parties that:
1. Each PARTY is a legal entity established
based on and subject to the applicable laws
in the country of each PARTY and has
complied with all provisions required by the
provisions of the laws and regulations in
effect in the countryof each PARTY and has
any and all permits required under the
provisions of the laws and regulations in
effect in each PARTY's country to carry out
their business.
2. As of the date of this Agreement, each
PARTY is not in the liquidation process or
in a liquidation claim from any third party
and there is no process and/or liquidation
claim that is threatened and/or postponed to
be carried out by a third party to each
PARTY.
3. The signing and/or implementation of this
Agreement does not cause a violation of
laws and/or government regulations, courts,
agreements owned by each PARTY with
other third parties and/or the rights of other

15. 15
masing PIHAK dengan pihak ketiga
lainnya dan/atau hak-hak dari pihak ketiga
lainnya termasuk namun tidak terbatas
kepada hak kepemilikan dan/atau hak
kekayaan intelektual.
4. Masing-masing PIHAK memiliki
kemampuan finansial, pengetahuan,
sumber daya manusia, dan kemampuan
teknikal yang memadai dan mencukupi
untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya
sebagaimana diatur di dalam ketentuan
Perjanjian ini.
5. Masing-masing PIHAK mempunyai hak
dan kuasa untuk menandatangani dan
melaksanakan segala sesuatu dalam
Perjanjian ini.
PASAL 8
JANGKA WAKTU PERJANJIAN DAN
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal
ditandatanganinya Perjanjian ini hingga
periode garansi sebagaimana tercantum di
dalam LAMPIRAN 2 Perjanjian ini telah
selesai (selanjutnya disebut sebagai
“Jangka Waktu Perjanjian”). Jangka
Waktu Perjanjian dapat diperpanjang atas
dasar kesepakatan bersama PARA
PIHAK secara tertulis.
2. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian
ini hanya dapat berakhir atau diakhiri
karena hal-hal sebagai berikut:
a. Berakhir secara otomatis dengan
sendirinya apabila Jangka Waktu
Perjanjian telah berakhir dan PARA
PIHAK tidak melakukan dan/atau
menyepakati perpanjangan atas
Jangka Waktu Perjanjian; atau
b. Diakhiri secara sepihak oleh satu
PIHAK melalui suatu pemberitahuan
secara tertulis, apabila berdasarkan
penilaian salah satu Pihak, PIHAK
KEDUA tidak dapat memenuhi
sebagian dan/atau seluruh kewajiban-
kewajibannya sebagaimana diatur di
dalam Perjanjian ini; atau
c. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK
KEDUA berdasarkan ketentuan Pasal
third parties including but not limited to
rights ownership and/or intellectual property
rights.
4. Each PARTY has adequate and sufficient
financial capacity, knowledge, human
resources, and technical capabilities to fulfill
its obligations as stipulated in the provisions
of this Agreement.
5. Each PARTY has the right and power to
sign and implement everything in this
Agreement.
ARTICLE 8
TERM OF THE AGREEMENT AND
TERMINATION OF THE AGREEMENT
1. This agreement is valid from the date of
signing of this Agreement until the warranty
period as stated in ATTACHMENT 2 of this
Agreement has been completed (hereinafter
referred to as the "Term of Agreement").
The Term of the Agreement can be extended
on the basis of a written agreement between
the PARTIES.
2. THE PARTIES agree that this Agreement
can only end or be terminated due to the
following matters:
a. It ends automatically if the Agreement
Term has ended and the PARTIES do
not carry out and/or agree to an
extension of the Agreement Period; or
b. Terminated unilaterally by one PARTY
through a written notification, if based
on the assessment of one Party, the
other Party is unable to fulfill some
and/or all of its obligations as stipulated
in this Agreement; or
c. Terminated unilaterally by the
SECOND PARTY based on the
provisions of Article 14 paragraph 6 of
the Agreement, in the event that there is

16. 16
12 Perjanjian, dalam hal terjadi
keterlambatan penyelesaian Pekerjaan
dan/atau terjadi keterlambatan dalam
penyerahan hasil per-persentase;
d. Diakhiri oleh PIHAK yang tidak
terkena keadaan Force Majeure
berdasarkan ketentuan Pasal 9, dalam
hal terjadinya keadaan Force Majeure;
atau
e. Diakhiri secara sepihak oleh salah satu
PIHAK dalam hal terjadinya
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal
10 Perjanjian ini; atau
f. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK
PERTAMA berdasarkan ketentuan
Pasal 12 Perjanjian dalam hal terjadi
keterlambatan pembayaran atas Biaya
Pekerjaan yang dilakukan oleh
PIHAK PERTAMA dan DENDA
KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN telah mencapai nilai
maksimumnya ; atau
g. Diakhiri secara sepihak oleh salah satu
PIHAK melalui suatu pemberitahuan
secara tertulis, apabila PIHAK lainnya
tidak dapat melanjutkan bisnisnya
atau tidak mampu melaksanakan
kewajiban-kewajibannya yang sudah
jatuh tempo kepada para krediturnya
(insolvent) sedemikian rupa, sehingga
mempengaruhi kemampuannya untuk
memenuhi kewajiban-kewajibannya
berdasarkan PERJANJIAN ini atau
dinyatakan pailit atau dilikuidasi
berdasarkan Putusan Pengadilan
Niaga dan/atau pengadilan yang
berwenang di yurisdiksi tempat
PIHAK tersebut bertempat tinggal
dan/atau berkedudukan dan/atau
menjalankan kegiatan usahanya yang
telah berkekuatan hukum tetap; atau
h. Diakhiri atas dasar kesepakatan
tertulis dari PARA PIHAK.
3. Dalam hal pengakhiran PERJANJIAN
yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan
Pasal 8 ayat 1 huruf b atau c atau d atau e
atau f atau g atau h di atas, maka hal
a delay in the completion of the Work
and/or there is a delay in the delivery of
results per percentage of progress.
d. Terminated by a PARTY that is not
affected by Force Majeure under the
provisions of Article 9, in the event of a
Force Majeure event; or
e. Terminated unilaterally by one of the
PARTIES in the event of a violation of
the provisions of Article 10 of this
Agreement; or
f. Terminated unilaterally by the FIRST
PARTY based on the provisions of
Article 12 of the Agreement in the
event that there is a delay in payment of
the Cost of the Work carried out by the
SECOND PARTY and the PENALTY
FOR LATE PAYMENT has reached its
maximum value; or
g. Terminated unilaterally by one of the
PARTIES through a written
notification, if the other PARTY is
unable to continue its business or is
unable to carryout its obligations which
are due to its creditors (insolvent) in
such a way as to affect its ability to
fulfill its obligations under the
AGREEMENT this or declared
bankrupt or liquidated based on a
Decision of the Commercial Court
and/or the competent court in the
jurisdiction where the PARTY resides
and/or is domiciled and/or carries out
business activities that have permanent
legal force; or
h. Terminated on the basis of a written
agreement from the PARTIES.
3. In the event that the termination of the
AGREEMENT is carried out based on the
provisions of Article 8 paragraph 1 letter b
or c or d or e or f or g or h above, this does

17. 17
tersebut tidak serta merta menghilangkan
kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang
masih terhutang kepada PIHAK lainnya
sebelum dilakukannya pengakhiran
Perjanjian ini dan seluruh risiko serta
kewajiban selanjutnya dari PARA PIHAK
yang timbul bukan berdasarkan Perjanjian
ini akan ditanggung oleh masing-masing
PIHAK.
4. PARA PIHAK dengan ini sepakat dan
setuju untuk mengesampingkan ketentuan
dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata terkait mengenai
persyaratan diperlukannya suatu putusan
atau penetapan Pengadilan dan/atau hakim
untuk menghentikan/mengakhiri suatu
perjanjian.
not necessarily eliminate the obligations of
the PARTIES that are still owed to the other
PARTIES prior to the termination of this
Agreement and all subsequent risks and
obligations of the PARTIES that arise not
based on this Agreement will be borne by
each PARTY.
4. THE PARTIES hereby agree and agree to
waive the provisions in Article 1266 of the
Civil Code regarding the requirements for a
decision or decision of the Court and/or
judge to terminate/terminate an agreement.
PASAL 9
FORCE MAJEURE
1. Masing-masing PIHAK dalam Perjanjian
ini tidak dapat menuntut PIHAK lainnya
untuk melaksanakan atau memenuhi
ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini
atau menganggap PIHAK lainnya telah
melanggar Perjanjian ini dalam hal
terjadinya Force Majeure sebagaimana
didefinisikan di Perjanjian ini).
2. Yang termasuk ke dalam Force Majeure
berdasarkan Perjanjian ini adalah suatu
peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar
kekuasaan salah satu PIHAK atau PARA
PIHAK, yang mengakibatkan salah satu
atau PARA PIHAK yang terkena keadaan
Force Majeure menjadi tidak dapat
melaksanakan hak-hak dan/atau
kewajiban-kewajiban sesuai dengan
ketentuan dalam Perjanjian ini, termasuk
namun terbatas kepada kebakaran,
bencana alam, peperangan, huru-hara,
pemogokan dan seluruh kebijakan
maupun Peraturan pemerintah pusat atau
pemerintah setempat yang secara
langsung dapat mempengaruhi
pemenuhan hak-hak dan kewajiban
masing- masing PIHAK (selanjutnya
disebut “Force Majeure”).
ARTICLE 9
FORCE MAJEURE
1. Each PARTY in this Agreement cannot
demand the other PARTY to carry out or
fulfill the provisions of this Agreement or
assume that the other PARTY has violated
this Agreement in the event of Force
Majeure as defined in this Agreement).
2. What is included in Force Majeure based on
this Agreement is an event or condition that
occurs beyond the control of one of the
PARTIES or THE PARTIES, which results
in one or the PARTIES affected by Force
Majeure being unable to exercise their rights
and/or obligations in accordance with the
provisions of this Agreement, including but
limited to fires, natural disasters, wars, riots,
strikes and all policies and regulations of the
central government or local government
which can directly affect the fulfillment of
the rights and obligations of each THE
PARTY (hereinafter referred to as “Force
Majeure”).

18. 18
3. Setiap kejadian/peristiwa Force Majeure
yang dialami oleh PIHAK yang terkena
Force Majeure wajib diberitahukan secara
tertulis oleh PIHAK yang terkena Force
Majeure kepada PIHAK lainnya
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender
terhitung sejak tanggal terjadinya
peristiwa dimaksud, dengan melampirkan
bukti-bukti dari instansi yang berwenang.
4. Bilamana dalam waktu 7 (tujuh) hari
kalender sejak diterimanya pemberitahuan
dimaksud, belum atau tidak ada tanggapan
dari PIHAK yang menerima
pemberitahuan, maka adanya peristiwa
tersebut dianggap telah disetujui oleh
PIHAK tersebut.
5. Setelah berakhirnya masa Force Majeure,
PARA PIHAK sepakat untuk
mengadakan musyawarah untuk mufakat
mengenai kelanjutan Perjanjian ini.
6. Dalam hal Force Majeure berlangsung
selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari
kalender berturut-turut, maka PIHAK
yang tidak terkena Force Majeure
mempunyai hak untuk dapat mengakhiri
Perjanjian ini melalui suatu
pemberitahuan secara tertulis dengan
terlebih dahulu mengadakan pembebasan
dan penyelesaian atas kewajiban PARA
PIHAK yang masih tertunggak sampai
dengan tanggal diakhirinya Perjanjian ini.
3.Every Force Majeure incident/event
experienced by the PARTIES affected by the
Force Majeure must be notified in writing by
the PARTIES affected by the Force Majeure
to the other PARTIES no later than 3 (three)
calendar days from the date the incident
occurred, attaching evidence. from the
competent authority.
4.If within 7 (seven) calendar days after
receiving the said notification, there has been
no response from the PARTY receiving the
notification, then the said event is deemed to
have been approved by that PARTY.
5.After the expiration of the Force Majeure
period, the PARTIES agree to hold
deliberations to reach a consensus regarding
the continuation of this Agreement.
6.In the event that Force Majeure lasts for more
than 30 (thirty) consecutive calendar days,
the PARTIES that are not affected by Force
Majeure have the right to be able to terminate
this Agreement through a written notification
by first releasing and settling the obligations
of PARA. PARTIES who are still in arrears
until the date of termination of this
Agreement.
PASAL 10
KERAHASIAAN INFORMASI DAN
PEMANFAATANNYA
1. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap dan
seluruh informasi yang diterima oleh
masing-masing PIHAK dari pihak lainnya
dalam bentuk, cara, dan/atau media apapun
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian
ini (selanjutnya disebut sebagai
"INFORMASI RAHASIA") akan
ARTICLE 10
CONFIDENTIALITY OF
INFORMATION AND ITS USE
1. THE PARTIES agree that any and all
information received byeach PARTY from
the other party in any form, method and/or
media in connection with the
implementation of this Agreement
(hereinafter referred to as
"CONFIDENTIAL INFORMATION")

19. 19
diperlakukan oleh PARA PIHAK sebagai
bersifat rahasia. Setiap PIHAK berkewajiban
untuk menjaga INFORMASI RAHASIA
tersebut dan dilarang untuk menyebarkan,
memberitahukan, dan/atau
menginformasikan, baik dalam bentuk lisan
maupun tulisan dan/atau dalam media
apapun, baik cetak dan/atau elektronik,
dan/atau atas dasar alasan apapun, setiap dan
seluruh INFORMASI RAHASIA tersebut
kepada pihak lain manapun juga tanpa
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak
yang memberikan INFORMASI RAHASIA.
2. PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan
Pasal 10 ini tidak berlaku terhadap
informasi yang diisyaratkan dan/atau
diwajibkan untuk diberikan dan/atau
dibuka sehubungan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan/atau
putusan pengadilan dan/atau lembaga
arbitrase dan/atau keputusan dari instansi-
instansi pemerintah Negara Republik
Indonesia yang berwenang dan terkait
dengan Perjanjian ini, dengan ketentuan
bahwa dalam PIHAK PERTAMA
diwajibkan untuk memberikan dan/atau
membuka INFORMASI RAHASIA
tersebut maka PIHAK PERTAMA
berkewajiban untuk terlebih dahulu
melakukan pemberitahuan secara tertulis
kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK
KEDUA berhak untuk memberikan
instruksi dan/atau perintah mengenai
bagian-bagian dari INFORMASI
RAHASIA yang dapat dibuka dan/atau
tidak dapat dibuka.
3. PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan
dalam pasal ini akan tetap berlaku
meskipun Jangka Waktu Perjanjian telah
berakhir atau diakhiri.
will be treated by the PARTIES as
confidential. . Each PARTY is obliged to
maintain the CONFIDENTIAL
INFORMATION and is prohibited from
disseminating, notifying, and/or informing,
both in oral and written form and/or in any
media, both print and/or electronic, and/or
based on any reason, any and all such
CONFIDENTIAL INFORMATION to
any other party without the prior written
consent of the party providing the
CONFIDENTIAL INFORMATION.
2. THE PARTIES agree that the provisions of
Article 10 do not apply to information
required and/or required to be provided
and/or disclosed in connection with the
provisions of laws and regulations and/or
court decisions and/or arbitration
institutions and/or decisions from agencies
government agencies of the Republic of
Indonesia which are authorized and related
to this Agreement, provided that the FIRST
PARTY is required to provide and/or
disclose the CONFIDENTIAL
INFORMATION, the FIRST PARTY is
obliged to give written notification to the
SECOND PARTY and the SECOND
PARTY has the right to give instructions
and/or orders regarding parts of
CONFIDENTIAL INFORMATION that
can be disclosed and/or cannot be
disclosed.
3. THE PARTIES agree that the provisions in
this article will remain in effect even
though the Term of Agreement has expired
or been terminated.
PASAL 11
PEMBERITAHUAN
1. Setiap informasi, sebagaimana telah
ditentukan dalam Perjanjian ini, wajib
diberikan oleh PIHAK yang satu kepada
ARTICLE 11
ANNOUNCEMENT
1. Any information, as specified in this
Agreement, must be provided by one
PARTY to another PARTY and will be

20. 20
PIHAK yang lain dan akan dibuat secara
tertulis serta akan dikirimkan ke alamat
yang ditunjuk, oleh masing-masing
PIHAK sebagaimana berikut:
a. PIHAK PERTAMA
PT. __________________
......................................
......................................
......................................
Up.: ………………….
Tlp.: ………………….
Fax.: ………………...
Email: ………….........
b. PIHAK KEDUA
PT. __________________
......................................
......................................
......................................
Up.: ………………….
Tlp.: ………………….
Fax.: ………………...
Email: ………….........
2. PARA PIHAK dapat merubah alamat
pemberitahuan sebagaimana tersebut di
atas dengan memberitahukan PIHAK
lainnya secara tertulis.
made in writing and will be sent to the
designated address, by each PARTY as
follows:
a. FIRST PARTY
PT. __________________
......................................
......................................
......................................
Up.: ………………….
Tlp.: ………………….
Fax.: ………………...
Email: ………….........
b. SECOND PARTY
PT. __________________
......................................
......................................
......................................
Up.: ………………….
Tlp.: ………………….
Fax.: ………………...
Email: ………….........
2. THE PARTIES may change the
notification address as mentioned above by
notifying the other PARTIES in writing.
PASAL 12
SANKSI KETERLAMBATAN
1. Jika Tingkat Penyelesaian Sprint (Sprint
Completion) kurang dari 80% dalam tiga
ARTICLE 12
DELAY SANCTIONS
1. If the Sprint Completion Rate is less than
80% in three (3) consecutive sprints, then

21. 21
(3) sprint berturut-turut, maka PIHAK
KEDUA, memiliki hak untuk mengakhiri
kontrak kerja sama ini sebelum masa
berakhirnya. Dalam hal ini, PIHAK
KEDUA wajib memberitahukan kepada
PIHAK PERTAMA secara tertulis tentang
keputusan untuk membatalkan kontrak
dengan menyertakan bukti dan alasan yang
berkaitan dengan ketidakmampuan PIHAK
PERTAMA dalam mencapai Tingkat
Penyelesaian Sprint yang telah disepakati.
2. Jika Tingkat Penyelesaian Sprint (Sprint
Completion) kurang dari 60% pada akhir
suatu sprint, maka PIHAK PERTAMA
memberikan garansi pengembalian uang
sebesar 100% dari pembayaran yang telah
dilakukan oleh PIHAK KEDUA. PIHAK
PERTAMA akan melakukan pengembalian
uang dalam jangka waktu yang telah
disepakati oleh kedua belah pihak, serta
memenuhi persyaratan dan ketentuan yang
telah disepakati dalam kontrak ini.
3. Dalam hal terjadi terjadi keterlambatan atas
pembayaran Biaya Pekerjaan dan DENDA
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN
telah mencapai nilai maksimumnya oleh
PIHAK KEDUA, maka PIHAK
PERTAMA, dengan pemberitahuan tertulis
sebelumnya, dapat menghentikan atau tidak
melaksanakan Pekerjaan berdasarkan
Perjanjian ini, sampai semua tagihan
pembayaran tersebut dilunasi, atau PIHAK
PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian ini
dengan suatu pemberitahuan secara tertulis
terlebih dahulu.
the SECOND PARTY, has the right to
terminate this cooperation contract before
the expiry. In this case, the SECOND
PARTY shall notify the FIRST PARTY in
writing of the decision to cancel the
contract by including evidence and reasons
relating to the FIRST PARTY's inability to
achieve the agreed Sprint Completion
Level.
2. If the Sprint Completion Rate is less than
60% at the end of a sprint, the FIRST
PARTY guarantees a refund of 100% of the
payments made by the SECOND PARTY.
THE FIRST PARTY will make a refund
within the timeframe agreed by both
parties, and fulfill the terms and conditions
agreed in this contract.
3. In the event that there is a delay in payment
of the Work Cost and the LATE
PAYMENT PENALTY has reached its
maximum value by the SECOND PARTY,
the FIRST PARTY, with prior written
notification, may stop or not carry out the
Work under this Agreement, until all bills
for payment have been paid, or The FIRST
PARTY may terminate this Agreement
with prior written notification.
PASAL 13
NON SOLICITATION
1. Selama Jangka Waktu Perjanjian ini
PARA PIHAK setuju dan sepakat
untuk tidak menerima dan tidak
mempekerjakan pegawai antara PARA
PIHAK yang mengajukan dan
menawarkan pekerjaan atau posisi
tertentu di salah satu PIHAK.
2. PARA PIHAK setuju dan sepakat
untuk tidak menerima dan tidak
ARTICLE 13
NON SOLICITATION
1. During the Term of this Agreement, THE
PARTIES agree and agree not to accept and
not employ employees between the
PARTIES who submit and offer certain jobs
or positions in one of the PARTIES.
2. THE PARTIES agree and agree not to
accept and not employ employees from

22. 22
mempekerjakan pegawai dari PARA
PIHAK yang mengajukan,
menawarkan dan melamar pekerjaan
atau posisi tertentu disalah satu PIHAK
dalam jangka waktu 12 (dua belas)
bulan terhitung sejak berakhirnya
Jangka Waktu Perjanjian atau
diakhirinya Perjanjian ini.
3. Apabila terjadi pengambilalihan
pegawai diantara PARA PIHAK, maka
harus melalui permintaan tertulis dan
persetujuan terlebih dahulu dari PARA
PIHAK dan PIHAK yang mengambil
harus membayar kepada PIHAK yang
di ambil pegawainya sejumlah 24 (dua
puluh empat) kali bulan gaji dan
pendapatan lain yang diterima dari
perusahaanya selama tahun berjalan.
THE PARTIES who submit, offer and apply
for certain jobs or positions in one of the
PARTIES within a period of 12 (twelve)
months from the end of the Term of
Agreement or termination of this
Agreement.
3. If there is an employee takeover between the
PARTIES, then it must be through a written
request and prior approval from the
PARTIES and the taking over party must
pay to the PARTY whose employees are
taken in the amount of 24 (twenty four)
times the month's salary and other income
received from company during the current
year.
PASAL 14
GARANSI
1. Bahwa atas pelaksanaan Pekerjaan dan
sebagaimana juga dicantumkan di
dalam LAMPIRAN 2 Perjanjian ini,
PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat
untuk memberikan kepada PIHAK
KEDUA garansi atas Pekerjaan dan
pemeliharaan untuk jangka waktu 6
(enam) bulan terhitung sejak tanggal
dimulainya final launching hasil proyek
(selanjutnya disebut “Masa Garansi”).
2. Selama Masa Garansi, PIHAK
PERTAMA memberikan jaminan Bugs
Fixing Product Warranty sesuai dengan
lingkup Pekerjaan.
3. Masa Garansi tidak berlaku apabila ada
perubahan (penambahan dan/atau
pengurangan) terhadap struktur
program aplikasi, perubahan dari
prosedur kerja ataupun perubahan dari
basis teknologi sesuai dengan lingkup
Pekerjaan setelah finalisasi atau berita
acara penyelesaian Pekerjaan.
ARTICLE 14
WARRANTY
1. Whereas for the implementation of the
Work and as also stated in
ATTACHMENT 2 to this Agreement, the
FIRST PARTY hereby agrees to provide
the SECOND PARTY with a guarantee for
the Work and maintenance for a period of
6 (six) months from the date of the final
launching of the project results (hereinafter
referred to as the “Warranty Period”).
2. During the Warranty Period, the FIRST
PARTY guarantees Bugs Fixing Product
Warranty in accordance with the scope of
the Work.
3. The warranty period does not apply if there
are changes (addition and/or subtraction) to
the structure of the application program,
changes to work procedures or changes to
the technology base in accordance with the
scope of work after finalization or minutes
of work completion.
PASAL 15 ARTICLE 15

23. 23
JASA PEMELIHARAAN
1. Setelah Masa Garansi berakhir dan/atau
dalam Masa Garansi, PIHAK PERTAMA
dapat mengajukan permintaan periode jasa
pemeliharaan kepada PIHAK KEDUA
dengan suatu perjanjian tersendiri.
2. Hal-hal yang mengatur mengenai jasa
pemeliharaan ini akan dibuat dalam
perjanjian tersendiri.
MAINTENANCE SERVICES
1. After the warranty period ends and/or
during the warranty period, the FIRST
PARTY may submit a request for a
maintenance service period to the
SECOND PARTY with a separate
agreement.
2. Matters governing this maintenance
service will be made in a separate
agreement.
PASAL 16
HAK KEPEMILIKAN DAN HAK ATAS
KEKAYAAN INTELEKTUAL
PROPERTI
Hasil Proyek Pengembangan Teknologi dan
Layanan Digital akan menjadi/merupakan hak
milik dari PIHAK KEDUA selaku klien. Selain
itu, Hak Kekayaan Intelektual yang terkait
dengan hasil pekerjaan sesuai dengan
perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas
pada hak cipta, paten, merek dagang, dan
desain, akan melekat pada PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA wajib menghormati dan
melindungi Hak Kekayaan Intelektual PIHAK
KEDUA dan tidak akan melakukan tindakan
yang dapat merugikan atau mengurangi nilai
dari hak-hak tersebut.
ARTICLE 16
OWNERSHIP RIGHTS AND
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
The results of the Digital Technology and
Service Development Project will become/are
the property of the SECOND PARTY as the
client. In addition, Intellectual Property Rights
related to the results of work in accordance
with this agreement, including but not limited
to copyrights, patents, trademarks and designs,
will be attached to the SECOND PARTY. THE
FIRST PARTY must respect and protect the
SECOND PARTY's Intellectual Property
Rights and will not take any action that could
harm or reduce the value of these rights.
PASAL 17
HUKUM YANG BERLAKU DAN
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. Perjanjian ini tunduk dan hanya dapat
ditafsirkan berdasarkan hukum Negara
Republik Indonesia.
2. Segala perselisihan yang timbul akibat
pelaksanaan Perjanjian ini akan
diselesaikan secara musyawarah untuk
mencapai mufakat.
3. Apabila penyelesaian perselisihan secara
musyawarah dan mufakat tidak tercapai
dalam jangka waktu selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari kalender terhitung
sejak tanggal pertemuan musyawarah
pertama kali dilaksanakan oleh PARA
ARTICLE 17
APPLICABLE LAW AND SETTLEMENT
OF DISPUTES
1. This agreement is subject to and can only
be interpreted based on the laws of the
Republic of Indonesia.
2. All disputes arising from the
implementation of this Agreement will be
resolved by deliberation to reach a
consensus.
3. If the resolution of the dispute by
deliberation and consensus is not reached
within a period of no later than 30 (thirty)
calendar days from the date of the first
deliberation meeting held by the
PARTIES, THE PARTIES agree to resolve

24. 24
PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat
untuk menyelesaikan perselisihan tersebut
melalui Badan Arbitrase Nasional
Indonesia (BANI) dengan tunduk pada
ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa dan Peraturan
BANI. Proses persidangan arbitrase akan
dilaksanakan di Surabaya, Indonesia,
dengan menggunakan Bahasa Indonesia.
Majelis Arbitrase akan terdiri dari 3 (tiga)
orang arbiter yang terdiri dari 1 (satu)
orang arbiter yang ditunjuk oleh PIHAK
PERTAMA, 1 (satu) orang arbiter yang
ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dan 1
(satu) orang arbiter yang juga akan
bertindak selaku ketua Majelis Arbitrase
akan ditunjuk oleh Ketua BANI yang
menjabat pada saat itu. Keputusan
arbitrase bersifat final dan mengikat
PARA PIHAK. PARA PIHAK sepakat
dan berjanji bahwa tidak ada upaya hukum
dalam bentuk apapun dan dengan alasan
apapun yang dapat dilaksanakan oleh
PARA PIHAK terhadap putusan arbitrase
sebagaimana tersebut.
4. Untuk menghindari keragu-raguan, PARA
PIHAK sepakat bahwa ketentuan Pasal 17
Perjanjian ini akan tetap berlaku meskipun
Perjanjian telah berakhir atau diakhiri.
the dispute through the Indonesian
National Arbitration Board ( BANI)
subject to the provisions of Law no. 30 of
1999 concerning Arbitration and
Alternative Dispute Resolution and BANI
Regulations. The arbitration proceedings
will be held in Surabaya, Indonesia, using
the Indonesian language. The Arbitration
Council will consist of 3 (three) arbitrators
consisting of 1 (one) arbitrator appointed
by the FIRST PARTY, 1 (one) arbitrator
appointed by the SECOND PARTY and 1
(one) arbitrator who will also act as
chairman The Arbitration Council will be
appointed by the Chairman of BANI who
is serving at that time. The arbitration
decision is final and binding on the
PARTIES. THE PARTIES agree and
promise that there are no legal remedies in
any form and for any reason that can be
implemented by the PARTIES against the
arbitral award as mentioned.
4. To avoid doubts, THE PARTIES agree that
the provisions of Article 17 of this
Agreement will remain in effect even if the
Agreement has expired or been terminated.
PASAL 18
LAIN-LAIN
1. Dalam pelaksanaan Pekerjaan dalam
Perjanjian ini tidak dapat ditafsirkan
sebagai hubungan antara atasan dan
bawahan atau prinsipal dan agen.
2. Perjanjian ini tidak dapat diubah,
ditambah, diakhiri dan/atau dialihkan
kepada pihak lainnya tanpa persetujuan
tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK
dan setiap perubahan, penambahan,
pengakhiran dan/atau pengalihan atas
Perjanjian ini baru berlaku efektif sejak
disetujui dan ditandatangani secara tertulis
terlebih dahulu oleh PARA PIHAK.
ARTICLE 18
MISCELLANEOUS
1. In the implementation of the Work in this
Agreement cannot be interpreted as a
relationship between superiors and
subordinates or principals and agents
2. This Agreement cannot be changed,
supplemented, terminated and/or transferred
to another party without the prior written
consent of the PARTIES and any changes,
additions, terminations and/or transfers to
this Agreement will only become effective
after being approved and signed in writing
in advance. in advance by the PARTIES.

25. 25
3. Hal hal yang belum diatur dan/atau belum
cukup diatur dalam Perjanjian ini, apabila
dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan
diatur lebih lanjut dalam addendum atau
amandemen atas Perjanjian ini yang
merupakan satu kesatuan dan bagian yang
tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. PARA PIHAK sepakat bahwa semua
lampiran, tambahan, perubahan,
amandemen dan/atau addendum atas
Perjanjian ini merupakan satu kesatuan
dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian ini.
5. Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan
dalam Perjanjian ini menjadi batal, tidak
berlaku, tidak sah atau tidak dapat
diberlakukan, baik seluruhnya atau
sebagian berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku
dan/atau berdasarkan suatu penetapan
dan/atau keputusan pengadilan dan/atau
lembaga arbitrase dan/atau instansi yang
berwenang, hal itu tidak akan
mempengaruhi keabsahan atau
berlakunya ketentuan-ketentuan lain dari
Perjanjian ini. PARA PIHAK akan dan
berkewajiban, dalam setiap kejadian
semacam itu, membuat suatu dokumen
tambahan sebagaimana diperlukan untuk
dapat memberlakukan dan/atau
menggantikan ketentuan-ketentuan yang
menjadi batal, tidak sah atau tidak berlaku
tersebut.
6. Perjanjian ini merupakan keseluruhan
perjanjian di antara PARA PIHAK
berkenaan dengan materi yang
diperjanjikan, serta menghapuskan dan
membatalkan kesepakatan dan/atau
perjanjian apapun baik secara lisan
dan/atau tertulis yang dibuat sebelumnya
oleh PARA PIHAK berkenaan dengan
materi yang diperjanjikan.
3. Matters that have not been regulated and/or
not sufficiently regulated in this Agreement,
if deemed necessary by the PARTIES, will
be further regulated in an addendum or
amendment to this Agreement which is an
integral and inseparable part of this
Agreement.
4. THE PARTIES agree that all attachments,
additions, changes, amendments and/or
addendums to this Agreement constitute an
integral and inseparable part of this
Agreement.
5. In the event that one or more of the
provisions in this Agreement become null,
invalid, invalid or unenforceable, either in
whole or in part based on the provisions of
the applicable laws and/or based on a court
decision and/or decision and/or arbitral
institution and/or competent authority, this
will not affect the validity or enactment of
other provisions of this Agreement. THE
PARTIES will and are obliged, in each such
event, to make an additional document as
needed to be able to enforce and/or replace
the provisions that become null, void or
invalid.
6. This agreement constitutes the entire
agreement between the PARTIES regarding
the material agreed upon, as well as deleting
and canceling any agreement and/or
agreement both verbally and/or in writing
previously made by the PARTIES regarding
the material agreed upon.

26. 26
Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap
2 (dua) asli dan memiliki lampiran-lampiran
yang sah jika dilekatkan pada Perjanjian ini,
masing-masing sama bunyinya, dibubuhi
meterai cukup serta memiliki kekuatan hukum
yang sama setelah ditanda tangani dan
dibubuhi cap perusahaan oleh PARA PIHAK.
Thus, this Agreement is drawn up in 2 (two)
original copies and has valid attachments
attached to this Agreement, each of which
reads the same, is affixed with sufficient
stamp duty and has the same legal force after
being signed and affixed with the company's
stamp by the PARTIES.
PIHAK PERTAMA
____________________________
Oleh: ____________________
Nama:
Jabatan:
PIHAK KEDUA
_______________
Oleh: ____________________
Nama:
Jabatan:
FIRST PARTY
_______________________________
By:____________________
Name:
Title:
SECOND PARTY
_______________
By: ____________________
Name:
Title:

27. 27
LAMPIRAN 1 / ANNEX 1
JADWAL KERJA / WORK SCHEDULE
N
o
Package Condition PIC
Month
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
A Pre-seed:
• UI/UX Design (prototype); TM
• Business Requirement Documents TM
• Product Prototype TM
• Product Market Fit TM
• High Expectation Customers UA
B
Growth
• Product development (website, web app,
mobile app) TM
• Virtual Office TM
• Free Development and Staging Environment TM
• 1 Product Manager UA
• 1 Dedicated Full-time Frontend Developer UA
• 1 Dedicated Full-time Backend Developer UA
User (Program Application) Installation TM
B User Training TM
Trial & Simulation - Soft Launching TM
C Roll Out Preparation
• Data Initialization and Finalization TM
• Beginning Balance Ledger and Sub-Ledger
Upload TM
D Final Launching -
E Guarantee Period TM
• After Final Launching - 6 (Six) Months
Legend
TM = Time Material = The Activities are Limited By time
UA= User Acceptance = The Activities are accepted by user

28. 28
LAMPIRAN 2 / ANNEX 2
TATA CARA PEMBAYARAN / PROCEDURE OF PAYMENT
No Activity
Load/Progress
(%)
Amount
(Rp)
Terms of Payment
1 Agreement Signature / Work Order
Letter (SPK) .... .................
....
.................... The Agreement / SPK signed by the Parties
2 Preparation Phase, Installation,
Training of Trainers, Trial and
Simulation
.... .................... - Minutes of Events
DocumentLayout
SOPs
Coding & Numbering
Master Table Setting
(Prioritize)
Treaty Setting
Scheme Settings
- Minutes of Events
User Manuals
Executable Files
- Minutes of Events
Training Materials
3 Fase Roll Out dan Launching .... .................... Minutes of completion of work
4 Warranty Phase .... .................... Minutes
Application Source Code,
Exe Program, Crystal Report Files,
User Manual and Data Definition
Total .... ....................