Presented by Mr. Yudhie, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Jepara, at SVLK training for furniture and handicraft producers in Jepara and Kota Pasuruan, 16-17 September 2020. In this session, the speaker presented the issues related to Principle 1 of the SVLK, which is business legality. In addition, the presenter discussed the regulatory framework, the latest development in the licensing process, including the Online Single Submission (OSS), and challenges for the micro, small and medium enterprises in the furniture and handicraft sectors.

1. Prinsip 1 Legalitas Usaha
Perizinan Berusaha
Bidang Industri Kayu
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
Kabupaten Jepara
Pelatihan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
Bagi Perajin Furniture dan Kerajinan
16-17 September 2020

2. Perizinan Berusaha
Bidang Industri Kayu
Proses
Pengurusan
Perizinan Melalui
OSS
Kendala dalam
Pelaksanaan OSS
Materi Pelatihan

3. Regulasi Terkait
Perizinan Berusaha

4. Regulasi
Perizinan Berusaha
Melalui OSS
1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Eletronik (OSS)
sebagai dasar regulasi pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha
melalui OSS
2. PP Nomor 24 Tahun 2018, mengatur kembali ketentuan mengenai:
a. Jenis Perizinan, Pemohon Perizinan, dan Penerbit Perizinan
b. Mekanisme Pelaksanaan Perizinan: Pengaturan kembali fungsi
K/L/P
c. Reformasi Perizinan: menghapus, menggabungkan,
menyederhanakan, mengelompokan bentuk dan jenis
perizinan dalam bentuk daftar perizinan (postif list)
d. OSS: Kelembagaan dan Operasional Sistem OSS.
e. Insentif atau Disinsentif Pelaksanaan Perizinan Melalui OSS.
f. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Perizinan Melalui
OSS
g. Pengenaan Sanksi
Pelatihan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Bagi Perajin Furniture dan Kerajinan di Jepara dan Pasuruan 16-17 September 2020

5. OSS
• Sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha
yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur,
atau Bupati/Walikota
• Dilakukan secara elektronik

6. Prinsip dasar OSS
• Perizinan terstandardisasi (nasional dan/atau internasional).
• Terintegrasi dengan seluruh K/L/P
• Menggunakan IT yang dapat diakses dan digunakan dengan mudah
oleh seluruh masyarakat/pelaku usaha
• Kepercayaan kepada pelaku usaha untuk memenuhi standar
(melalui komitmen)
• Pengawasan dibantu/dilakukan oleh profesi bersertifikat
• Memastikan terpenuhinya aspek Keselamatan, Kesehatan,
Keamanan, dan Lingkungan (K3L)

7. 1. Menetapkan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala
Daerah mengenai perizinan dengan mengikuti ketentuan PP
Nomor 24 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri/Kepala
mengenai NSPK Pelaksanaan OSS Perizinan Sektor dan
mencabut ketentuan yang lama yang tidak sesuai dengan
bisnis proses OSS.
2. Mengfungsikan PTSP Daerah untuk memberikan fasilitasi
layanan infromasi dan layanan berbantuan OSS.
3. Peningkatan fungsi ASN Daerah dan Organisasi Perangkat
Daerah dalam percepatan layanan pemenuhan komitmen
Pelaku Usaha dan pengawasan pelaksanaan Perizinan.
4. Peningkatan pengawasan terhadap ASN dalam rangka
pelaksanaan OSS.
Dukungan
Pemerintah
Daerah

8. PP 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
1. Lembaga OSS, kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitas Perizinan
Berusaha kepada Pelaku Usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menegah
2. Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. pelayanan informasi yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha; dan
b. bantuan untuk mengakses laman OSS datam rangka mendapatkan Perizinan Berusaha
3. Dalam rangka memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS, kementerian,
lembaga, dan Pemerintah Daerah menyediakan tempat pelayanan dan petugas
4. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.
Pasal 78

9. Berdasarkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 37/2019 tentang
Pola Pelayana Perizinan Terpadu Satu Pintu, Jenis Pelayanan
Perizinan yang dilayani di DPMPTSP Kab. Jepara meliputi :
• Pelayanan perizinan melalui OSS; dan
• Pelayanan perizinan melalui non-OSS, antara lain
• Izin Mendirikan Bangunan
• Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non
Pertanian
• Izin Pemasangan Reklame
• Izin Pemanfaatan Kekayaan Daerah
• Izin Usaha Pemotongan Ternak/Hewan
• Izin Trayek
• Izin Usaha Toko Obat Hewan
• Izin Unit Pelayanan Radiologi Diagnostik
• Izin Unit Pelayanan Dialisis
• Izin Optikal
• Tanda Daftar Gudang
Kewenangan
Kabupaten
• Sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun
2014, Kabupaten tidak lagi memiliki
kewenangan perizinan di bidang
kehutanan
• Berdasarkan PP No. 24/2018
Kabupaten memiliki kewenangan untuk
menotifikasi persyaratan/ komitmen
prasarana usaha seperti misalnya Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin
Lingkungan

10. Beberapa Izin terkait Industri Kayu
berdasarkan Permen LHK No. P.22
1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) Pada Hutan
Produksi;
2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Tanaman
(IUPHHK-HTI) Pada Hutan Produksi;
3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem pada Hutan Alam
(IUPHHK-RE) pada Hutan Produksi;
4. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi; Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (IUPHHK HTHR) pada Hutan
Produksi;
5. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK);
6. Izin Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri;
7. Izin Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri.

11. Perizinan Berusaha yang terkait
Berdasarkan PP 24/2018
1. Nomor Induk Berusaha
berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Hak Akses Kepabeanan dan Angka Pengenal
Importir (API)
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
untuk sektor Perdagangan, misal KBLI 47526 Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu
(mencakup papan, kusen, balok bantalan dll)
3. Izin Usaha Industri
untuk sektor Perindustrian, misal KBLI 16221 Industri Barang Bangunan dari Kayu (mencakup
kusen, lis, gazebo dll)
4. Izin Usaha Mikro Kecil
dengan batasan modal maksimal sampai dengan 500 juta
5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
6. Izin Lingkungan

12. Pelayanan OSS vs dahulu

13. Proses
Pengurusan
Perizinan
Melalui OSS

14. Pelaksanaan Perizinan Berusaha
1. Pelaku usaha melakukan pendaftaran 2. Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha
dan penerbitan Izin Komersial berdasarkan
komitmen
3. Pelaku usaha melakukan pemenuhan
komitmen Izin Usaha dan Komitmen Izin
Komersial
4. Pelaku usaha melakukan
pembayaran biaya
5. Lembaga OSS fasilitasi
6. K/L, Pemda melakukan pengawasan atas pemenuhan
komitmen Izin Usaha dan pemenuhan komitmen Izin
Komersial dan pelaksanaannya oleh pelaku usaha

15. Pembuatan dan Aktivasi Akun OSS

16. Pembuatan dan Aktivasi Akun OSS
Pendaftaran Akun OSS
Log in OSS

17. Nomor Induk Berusaha (NIB)

18. Syarat mendapatkan
NIB*
Portal OSS di oss.go.id
1. NIK (Nomor Induk Kependudukan) Pemilik Perusahaan
2. Alamat e-mail perusahaan aktif
3. Alamat tempat tinggal
4. Bidang usaha
5. Lokasi penanaman modal
6. Besaran rencana penanaman modal
7. Rencana penggunaan tenaga kerja
8. Nomor kontak usaha dan/ atau kegiatan
9. Rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/atau
fasilitas lainnya
10. NPWP pelaku usaha
11. Akta Perusahaan (Untuk non Perseorangan)
NIB berlaku sebagai:
• Tanda Daftar Perusahaan (TDP )
• Angka Pengenal Impor (API)
(Nomor Induk Berusaha)

19. Contoh Nomor Induk Berusaha (NIB)
barcode

20. Izin Usaha berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia
Penerbitan Izin Usaha
Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan KOMITMEN
b d
a c
Izin Lokasi Izin Lingkungan
Izin Lokasi Perairan IMB
Komitmen
2.DiaturbeberapapengecualianpemberianIzinLokasi,IzinLokasiPerairan,IzinLingkungandanIMBTANPAKOMITMEN
3.PelakuusahayangtelahmendapatkanIzinUsahadanakanmengembangkanusahadan/ataukegiatandi wilayahlain,harustetapmemenuhisyarat
IzinLokasi,IzinLokasiPerairan,IzinLingkungandanIMBdimasing-masingwilayahtersebut
4.IzinUsahadan/atauIzinKomersialberlakuefektifsetelahpelakuusahamenyelesaikankomitmendanmelakukanpembayaranbiayaperizinan
berusahasesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan
1. Penerbitan Izin Usaha berdasarkan komitmen kepada pelaku usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan
usaha dan/atau kegiatan tapi belum memiliki / menguasai prasarana, setelah lembaga OSS menerbitkan :

21. Contoh Izin Usaha
Nama dan alamat disamarkan
barcode
barcode

22. Contoh Izin
Usaha Mikro Kecil
barcode

23. PenerbitanIzinKomersial
Lembaga OSS
menerbitkan Izin
Komersial berdasarkan
komitmen untuk :
a. Standar, sertifikat dan/atau lisensi
b. Pendaftaran barang/jasa
• Lembaga OSS membatalkan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial yang sudah diterbitkan dalam
hal pelaku usaha tidak menyelesaikan pemenuhan komitmen
• Izin Komersial berlaku efektif setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen dan
melakukan pembayaran biaya perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
Sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang
dikomersialkan oleh pelaku usaha melalui OSS

24. Contoh Izin Komersial
Nama dan alamat disamarkan
barcode

25. Kendala dalam
Pelaksanaan
OSS

26. • NSPK sebagai syarat pemenuhan komitmen belum semua
tersedia dari K/L
• NSPK yang sudah terbit belum terintegrasi dengan OSS
• Belum ada pembagian kewenangan untuk pengawasan dan
pemenuhan komitmen
• Sistem masih perlu dan terus melakukan penyempurnaan
• Produk yang dikeluarkan OSS belum dikenal oleh masyarakat
luas
• Tidak ada transisi dalam pelaksanaan OSS
• Belum ada kejelasan regulasi terkait peran PTSP dalam
pengendalian dan pengawasan OSS
Kendala dalam
Pelaksanaan OSS

27. Terima Kasih