Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to 01 - Dit. KSDK - Kebijakan Umum terkait Pembinaan Kelembagaan _ Sumber Daya Konstruksi.pdf
Similar to 01 - Dit. KSDK - Kebijakan Umum terkait Pembinaan Kelembagaan _ Sumber Daya Konstruksi.pdf (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
01 - Dit. KSDK - Kebijakan Umum terkait Pembinaan Kelembagaan _ Sumber Daya Konstruksi.pdf
- 1. KEBIJAKAN TERKAIT PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI Nicodemus Daud Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kamis - 10 Maret 2022
- 2. PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA Kelembagaan Sumber Daya Penataan Regulasi Kelembagaan Pemerintah Kelembagaan Masyarakat Sumber Daya Material Sumber Daya Teknologi dan Produk Dalam Negeri Sumber Daya Peralatan Sumber Daya Manusia (TKK) Badan Usaha Jasa Konstruksi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi Lembaga Sertifikasi LPJK OPD Sub-Urusan JaKon
- 3. OUTLINE Penataaan Regulasi Reformasi Peraturan PerUU-an Terbitnya UU Cipta Kerja’ Regulasi Kebijakan Sertifikasi Badan Usaha Kebijakan dan Regulasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (TKDN) Pengaturan Pengakhiran Transisi SE Menteri PUPR 21/SE/M/2021 Kolaborasi stakeholder Penguatan kelembagana pemerintah OPD SubUrusan Jasa Konstruksi
- 4. PENATAAN REGULASI UU CIPTA KERJA DAN PERATURAN PELAKSAANNYA
- 5. KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERKUATAN MASY JAKON Ø PENGHAPUSAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI MENJADI PERIZINAN BERUSAHA Ø PENYEDERHANAAN PROSES BISNIS PENGAJUAN PERIZINAN BERUSAHA (SBU, SKK KONSTRUKSI, DAN NIB) MELALUI SATU PINTU Online Single Submission (OSS) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi dan bupati/wali kota melakukan PENGAWASAN dan pengenaan sanksi sesuai kewenangannya masing-masing. Pasal 102 PP No 5 Tahun 2021 Ø PEMBAHARUAN KELEMBAGAAN Ø MENINGKATKAN PERAN SERTA ASOSIASI DALAM PENERBITAN SERTIFKAT Asosiasi Terakreditasi ü Pengembangan usaha berkelanjutan ü Pengembangan keprofesian berkelanjutan Wakil Masyarakat Jasa Konstruksi dalam LPJK ü Unsur Pengurus ü Pemilihan Pengurus bersama DPR
- 6. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI BADAN USAHA OLEH LSBU UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Jo UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 1 PP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3 Kep DirJen Bina Konstruksi Nomor 89/KPTS/Dk/2021 Tentang Penetapan Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi 8 SE Menteri 21/SE/M/2021 tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, Dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha Serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi 6 SKK Khusus Asesor Badan Usaha Kep DirJen Bina konstruksi No 56/KPTS/DK/2021 dan di registrasi Kep DirJen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 2/1925/LP.00.00/VIII/2021 7 Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor PUPR 5 UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 2 PP Nomor 22 tahun 2020 Jo PP Nomor 14 tahun 2021 4
- 7. SBU berlaku 3 tahun dan dapat diperpanjang WAJIB MEMILIKI SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mengerjakan Jasa Konstruksi PP 14 TAHUN 2021 -Pasal 41 dan Pasal 43- SERTIFIKAT BADAN USAHA *sesuai dengan kategori dan layanan sertifikasi dari asosiasi badan usaha terakreditasi dengan menerapkan standar persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa. LSBU WAJIB Memiliki Lisensi* dari LPJK Diterbitkan oleh lembaga sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh asosiasi BU terakreditasi
- 8. LSBU DALAM PENENTUAN KUALIFIKASI BADAN USAHA USAHA • Dibuktikan dengan rekaman kontrak kerja konstruksi yang disahkan oleh pemilik pekerjaan dan telah tercatat sebagai pengalaman badan usaha. • Didasarkan pada perolehan pekerjaan dalam masa berlakunya SBU Konstruksi. • Untuk KSO laporan penjualan tahunan dipisahkan sesuai dengan porsinya • Dilakukan terhadap akumulasi penjualan tahunan sejenis • Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas pada neraca keuangan BUJK, untuk BUJK kualifikasi kecil; dan neraca keuangan BUJK hasil audit kantor akuntan publik yang teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk BUJK Kualifikasi menengah dan besar. • Bila ekuitas dinyatakan dalam mata uang asing maka dikonversi sesuai kurs pada tanggal pengajuan • Memenuhi persyaratan minimal yang terdiri atas jumlah tenaga kerja; kualifikasi tenaga kerja; dan jenjang tenaga kerja, dibuktikan dengan kepemilikan SKK utk setiap subklasifikasi • Tenaga kerja meliputi 1) PJBU; 2) PJTBU; 3) PJSKBU. • Memenuhi persyaratan minimal jumlah peralatan utama untuk setiap subklasifikasi. • Wajib disediakan Pelaku Usaha paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SBU Konstruksi diterbitkan. • Dikecualikan untuk Jasa Konsultansi Penjualan Tahunan Kemampuan Keuangan Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Kemampuan dalam Penyediaan Peralatan Konstruksi berdasarkan MEKANISME SERTIFIKASI yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan melakukan penilaian kelayakan terhadap PP NOMOR 5 TAHUN 2021 PASAL 85 AYAT (1)
- 9. KEPUTUSAN DIRJEN BINKON NOMOR 89/KPTS/DK/2021 TENTANG STANDAR SKEMA SERTIFIKASI BUJK Ruang Lingkup 02 Prosedur Penilaian Kesesuaian 03 Pendahuluan 01 Prosedur Sertifikasi 05 Re-sertifikasi/ Proses Sertifikasi Ulang 06 Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi 04 Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat 08 Perubahan yang mempengaruhi sertifikasi 09 Perubahan Ruang Lingkup 07 Pemeliharaan Skema Sertifikasi 11 Penanggung Jawab Pengoperasian Skema 12 Pengoperasian Skema Sertifikasi 10 Keluhan 14 Banding 15 Penggunaan sertifikat 13 Informasi Publik 17 Kompetensi Personel 16 Menjadi Acuan standar minimal operasional LSBU
- 10. Lingkup Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Lingkup kualifikasi usaha jasa konstruksi Umum sesuai PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri dari Kecil, Menengah, dan Besar. Sedangkan untuk kualifikasi usaha jasa konstruksi spesialis tidak ditetapkan; Dalam hal pelaku usaha sudah mendapatkan kriteria modal usaha (skala usaha) sesuai PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang akan melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi, harus memenuhi persyaratan kualifikasi usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi; Dalam hal pelaku usaha mengajukan perubahan kualifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, dilakukan perubahannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi; Kriteria modal usaha (skala usaha) yang dimaksud dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 tidak berkaitan dengan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dimaksud dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Keputusan DirJen BK Nomor 89/KPTS/DK/2021
- 11. Ketentuan Perizinan Berusaha LSBU No Bidang Usaha Risiko Perizinan Berusaha Jangka Waktu Masa Berlaku Kewenangan Pemerintah Parameter Risiko Tingkat Risiko Kode KBLI Judul KBLI Ruang Lingkup Kegiatan Skala Usaha Luas Lahan Parameter Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota 131 71201 Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait pelaksanaan proses sertifikasi badan usaha jasa konstruksi N/A N/A Menengah tinggi NIB dan Sertifikat standar 30 hari 3 tahun dan dapat diperpanja ng Seluruh Menteri Tabel 1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko No Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Berusaha Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan Kewajiban Perizinan Berusaha Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban Keterangan Kode KBLI Judul KBLI 131 71201 Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) Standar Penetapan Kemampuan Sertifikasi Badan Usaha Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS 1. Menerapkan standar persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa sebagai referensi SNI ISO/IEC 17065:2012 2. Memiliki bukti akreditasi oleh lembaga independen sesuai peraturan perundang- undangan, paling lambat 1 tahun setelah diterbitkannya lisensi 3. Menyampaikan laporan kegiatan operasional lembaga sertifikasi 1. Selama melaksanakan kegiatan sertifikasi 2. Paling lambat 1 tahun sejak diterbitkan lisensi Paling sedikit 1 tahun sekali 1.Pelaku usaha: Badan Hukum 2. Risiko menengah tingi Tabel 2. Persyaratan dan/atau Kewajiban Perizinan Berusaha LSBU Harmonisasi dengan UU 20/2014
- 12. Ketentuan Perizinan Berusaha LSBU BESARAN BIAYA SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI Jenis Usaha Kualifikasi Perorangan Kecil Menengah Besar KPBUJKA Spesialis Jasa Konsultansi 150.000 450.000 1.500.000 3.500.000 5.500.000 1.500.000 Pekerjaan Konstruksi 100.000 300.000 2.150.000 9.000.000 17.000.000 2.150.000 Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi - - - 20.000.000 (BUJKN) 30.000.000 (BUJKPMA) 40.000.000 - Jenis Usaha Kualifikasi Perorangan Kecil Menengah Besar KPBUJKA Spesialis Jasa Konsultansi 15.500 60.000 125.000 175.000 600.000 125.000 Pekerjaan Konstruksi 15.500 60.000 175.000 300.000 600.000 175.000 Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi - - - 500.000 (BUJKN) 750.000 (BUJKPMA) 1.000.000 - BESARAN HONORARIUM ASESOR BADAN USAHA* * untuk 1 (satu) orang Asesor Badan Usaha per subklasifikasi ** Besaran biaya Asesor Badan Usaha ini telah tercakup dalam besaran biaya Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Tabel I pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- 13. DAFTAR LSBU TERLISENSI DAN TERCATAT No NOMOR REG LSBU NAMA LSBU ASOSIASI PEMBENTUK EMAIL 1 01/LisensiLSBU/LPJK/VIII/2021 PT. Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA cs@lsbu.id 2 02/LisensiLSBU/LPJK/VIII/2021 PT. Lembaga Sertifikasi INKINDO IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA lsi@lembagasertifikasiinkindo.net 3 03/LisensiLSBU/LPJK/VIII/2021 PT. ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL ASOSIASI KONTRAKTOR NASIONAL info@lsbu-askonas.co.id 4 04/LisensiLSBU/LPJK/VIII/2021 PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL NDONESIA info@lsbugapeksindo.id 5 05/LisensiLSBU/LPJK/VIII/2021 PT. ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI ASOSIASI PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL lsbu.aspeknas@gmail.com 6 06/LisensiLSBU/LPJK/IX/2021 PT. BINA MITRA RANCANGBANGUN GABUNGAN PERUSAHAAN NASIONAL RANCANGBANGUN INDONESIA admin@ptbmr.co.id 7 07/LisensiLSBU/LPJK/X/2021 PT. SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA Asosiasi Kontraktor Indonesia lsbu.ptski@gmail.com 8 08/LisensiLSBU/LPJK/X/2021 PT. SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA Asosiasi Kontraktor Terintegrasi Indonesia sekretariat@sertindo.co.id 9 09/LisensiLSBU/LPJK/XI/2021 LSBU KONSTRUKSI INDONESIA PERKUMPULAN AKSELERASI SELURUH PEMBORONGAN KONSTITUEN INDONESIA lsbukonstruksi@gmail.com 10 10/LisensiLSBU/LPJK/XI/2021 PT. LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR GARDA PEMBANGUN NASIONAL pt.lsbugapeknas21@gmail.com 11 11/LisensiLSBU/LPJK/XI/2021 PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) PERSATUAN KONSULTAN INDONESIA pt.serbujakons@serbujakons.co.id LSBU HARUS MELAYANI SELURUH PEMOHON TIDAK HANYA ANGGOTA ASOSIASI PEMBENTUKNYA
- 14. PENGATURAN PENGAKHIRAN TRANSISI PEMBERLAKUAN SBU SE Menteri PUPR 21/SE/M/2021
- 15. PENGAKHIRAN MASA TRANSISI PENGAKHIRAN MASA TRANSISI TERTERA PADA SURAT EDARAN NOMOR 21/SE/M/2021 HURUF J PENUTUP ANGKA 2 DENGAN BEROPERASINYA LSBU DAN LSP PADA PELAYANAN PERMOHONAN SBU DAN SKK, MAKA LPJK MENGHENTIKAN LAYANAN PERMOHONAN SBU DAN SKK. Permohonan Sertifikat Badan Usaha dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Sertifikasi pada Masa Transisi dihentikan terhitung mulai tanggal 6 Desember 2021 pukul 23.59 WIB Per tanggal 7 Desember 2021, Permohonan SBU akan diproses melalui LSBU terlisensi dan telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan permohonan SKK akan diproses melalui LSP terlisensi BNSP dan teregistrasi serta telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha
- 16. SE Menteri PUPR No. 21/SE/M/2021 Ø PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA LSBU Ø PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA LSP Ø PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA BUJK PORTAL PERIZINAN PUPR Ø PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) z Tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi
- 17. SE Menteri PUPR No. 21/SE/M/2021 A. PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA BUJK Data dan dokumen persyaratan SBU: 1. Data Penjualan Tahunan; 2. Data Kemampuan keuangan; 3. Data Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; 4. Data kemampuan dalam menyediakan peralatan konstruksi 5. Data penerapan Sistem Manajemen Mutu 6. Data penerapan Sistem Manajemen Manajemen Anti Penyuapan KETENTUAN RELAKSASI: • Dalam hal penyetaraan atau konversi klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi belum ditetapkan, maka pemenuhan SKK-K pada PJTBU dan PJSKBU mengacu pada Lampiran SE Menteri PUPR Nomor 21/SE/M/2021 • Dalam hal pemenuhan ketersediaan tenaga kerja pada PJTBU dan PJSKBU tidak dapat dipenuhi dengan tenaga kerja yang sesuai dengan tenaga kerja yang disyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan, maka penilaian dilaksanakan sesuai dengan pemenuhan kesesuaian klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja • LSBU memproses permohonan SBU pelaku usaha yang belum dapat memenuhi persyaratan peralatan konstruksi, penerapan SMM, dan SMAP berdasarkan surat pernyataan pemenuhan komitmen sesuai format pada standar skema sertifikasi badan usaha. PEMENUHAN KOMITMEN: 1. Penyediaan Peralatan à paling lambat 30 Hari kalender sejak SBU terbit 2. SMM à paling lambat 1 (satu) tahun sejak SBU terbit 3. SMAP SBU kualifikasi kecil à paling lambat 3 (tiga) tahun sejak SBU terbit 4. SMAP SBU kualifikasi menengah à paling lambat 2 (dua) tahun sejak SBU terbit 5. SMAP SBU kualifikasi besar à paling lambat 1 (satu) tahun sejak SBU terbit
- 18. KETERSEDIAAN SBU KEDEPAN PADA PROSES PEMILIHAN PENYEDIA BARANG DAN JASA PERMOHONAN SBU MELALUI LPJK MASIH MENGGUNAKAN KBLI 2015/2017 MASA BERLAKU SBU 3 TAHUN S/D DESEMBER 2024 1 Januari 2021 – 31 Desember 2021 SBU YANG DITERBITKAN LSBU TERLISENSI SUDAH MENGGUNAKAN KBLI 2020 PENERBITAN SBU OLEH START AWAL PERMOHONAN SBU MELALUI LSBU TERLISENSI 7 Desember 2021 CUT-OFF PERMOHONAN SBU MELALUI LPJK Dihentikan Tanggal 6 Desember 2021 PERMOHONAN SBU MELALUI LSBU TERLISENSI LSBU TERLISENSI TERDAPAT 2 SBU YANG ADA PADA PROSES TENDER 2 SBU YANG BEREDAR DENGAN KBLI BERBEDA
- 19. Contoh Konversi Subklasifikasi Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum pada klasifikasi Bangunan Gedung dari KBLI 2015 ke KBLI 2020 *Sesuai SE Menteri PUPR 21/SE/M/2021 Ket: Untuk Klasifikasi Bangunan Gedung dalam KBLI 2020 terdapat 11 Subklasifikasi dan pada tahun 2015 terdapat 9 Subklasifikasi
- 20. TINDAK LANJUT PEMBERLAKUAN SBU DAN SKK-K 1. Permohonan SBU & SKK yang masuk sebelum tanggal 6 Desember 2021 tetap dilaksanakan oleh LPJK SBU dan SKK yang sedang dalam Proses di LPJK, LSP, dan LSBU diperpanjang hingga 31 Juli 2022 Registrasi SKA dengan Latar Belakang Diploma III dilaksnakan hingga maret 2022 2. 3.
- 21. TINDAK LANJUT PEMBERLAKUAN SBU DAN SKK-K 1. 2. 3. Format Sertifikat SBU dan SKK Keabsahan SBU dan SKK yang dapat dilakukan dengan Pindai QR Code. SBU dan SKK yang sedang dalam Proses di LPJK, LSP, dan LSBU diperpanjang hingga 31 Juli 2022
- 22. KEABSAHAN SBU – JAKON TRUST Maka akan muncul Data Badan Usaha dan masa berlaku SBU tersebut “Klik Fitur Scan Barcode, lalu arahkan pada Barcode yang ada pada SBU”
- 23. SBU yang dinyatakan masih berlaku hingga 31 Juli 2022 adalah SBU yang sedang dalam proses perpanjangan dan/atau perubahan melalui LPJK dengan status sebagai berikut: 1. Status 99 : Permohonan SBU disampaikan oleh asosiasi pemilik hak VVA melalui aplikasi SIKI LPJK 2. Status 0 : Permohonan SBU diterima oleh pelaksana SBU Jasa Konstruksi dan penunjukan Asesor 3. Status 1 : Pelaksanaan Asesmen 4. Status 2 : Berita acara hasil penilaian permohonan 5. Status 3 : Penetapan oleh Pengurus LPJK 6. Status 4 : Cetak / generate SBU Elektronik 7. Status 5 : Pengiriman SBU kepada Pemohon 8. Status 6 : Pengunduhan SBU dalam bentuk elektronik telah dilakukan oleh pemohon Penjelasan Surat Dirjen Bina Konstruksi No. BK 0301-Mn/2289 angka 4 SBU dan SKK-K yang sedang dalam proses perpanjangan dan/atau perubahan oleh LPJK, dinyatakan masih berlaku hingga 31 Juli 2022 q Proses perpanjangan dan/atau perubahan SBU untuk status 0 - 6 dapat dilihat melalui laman https://siki.pu.go.id/search/search_badan_usaha. q Proses perpanjangan dan/atau perubahan SBU untuk status 99 dapat diketahui dengan mengirimkan permohonan validasi kepada LPJK melalui Sekretariat LPJK (sekretariatlpjk@pu.go.id). q Proses perpanjangan dan/atau perubahan SBU untuk status 5 - 6 sudah dapat divalidasi langsung melalui QR code yang tercetak pada lembar sertifikat tersebut.
- 24. Penelusuran Proses Perpanjangan/Perubahan Melalui SPEKTRUM Untuk Status 0 S/d 4 - lpjk.pu.go.id kemudian klik menu Garis Tiga Klik Menu Searching kemudian pilih #SBU Kemudian Klik Menu ”CEK PROSES & REGISTRASI BADAN USAHA”
- 25. Penjelasan Surat Dirjen Bina Konstruksi No. BK 0301-Mn/2289 angka 5 SBU dan SKK-K yang sedang dalam proses perpanjangan dan/atau perubahan oleh LSBU dan LSP, dinyatakan masih berlaku hingga 31 Juli 2022 - Proses perpanjangan dan/atau perubahan SBU yang dilakukan oleh LSBU dapat dilihat melalui laman https://siki.pu.go.id/search/search_status_permohonan_lsbu. - SBU yang dinyatakan masih berlaku hingga 31 Juli 2022 adalah SBU yang sedang dalam proses perpanjangan dan/atau perubahan melalui LSBU dengan status konfirmasi pembayaran atau perjanjian sertifikasi antara pemohon dengan LSBU. Status Permohonan “Konfirmasi Pembayaran” Dan SBU dinyatakan masih berlaku
- 26. PEMERIKSAAN KEABSAHAN SBU PROSES DI LSBU MELALUI WEB LPJK - lpjk.pu.go.id No Kode Status Keterangan Status Penjelasan 1 20 Validasi Petugas LSBU melakukan pengecekkan terhadap permohonan izin tersebut 2 10 Dokumen lengkap Dokumen permohonan izin dinyatakan lengkap dan benar oleh Petugas LSBU yang selanjutnya akan disampaikan permohonan pembayaran (invoice) 3 11 Dokumen tidak lengkap Dokumen permohonan izin belum lengkap dan dikembalikan ke pelaku usaha 4 30 Verifikasi pembayaran Petugas LSBU melakukan verifikasi pembayaran terhadap Pelaku Usaha 5 31 Konfirmasi pembayaran Petugas LSBU melakukan konfirmasi pembayaran terhadap Pelaku Usaha termasuk surat perjanjian sertifikasi, selanjutnya akan dilakukan proses asesmen oleh asesor 6 50 Disetujui LSBU menyetujui permohonan Izin Usaha setelah melalui proses asesmen (rekomendasi asesor) 7 90 Ditolak LSBU menolak permohonan Izin Usaha setelah melalui proses asesmen (rekomendasi asesor) Tabel kodifikasi status sesuai dengan urutan proses sertifikasi:
- 27. TATA CARA PEMERIKSAAN MASA BERLAKU SBU Tata cara Pokja Verifikasi masa berlaku SBU: 1. Memeriksa proses perpanjngan SBU melalui siki.pu.go.id 2. Dalam hal tgl permohonan perpanjangan SBU dilakukan sebelum 7 Des 2021 dan status peroses registrasi SBU tercantum angka 1, 2, 3, dan 4 maka SBU dinyatakan masih berlaku sampai 31 Juli 2022 3. Dalam hal tgl permohonan perpanjangan SBU dilakukan sebelum awal masa transisi 22 Des 2020 dan status registrasi SBU tercantum angka 5 dan 6 perlu dipastikan perpanjangan SBU oleh LSBU. 4. Pengecekan perpanjangan SBU melalui LSBU melalui lpjk.pu.go.id dan pastikan SBU tercantum status Konfirmasi pembayaran atau disetujui. SBU dinyatakan masih berlaku sampai 31 Juli 2022. 5. Dalam hal tidak terdapat info apapun dari SBU maka SBU dinyatakan tidak sedang dalam proses perpanjangan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 28. TINDAK LANJUT PEMBERLAKUAN SBU DAN SKK-K Menindaklanjuti Surat BK0301-Mn/2289 tentang Perberlakuan SBU dan SKK setelah masa transisi 1. SBU dan SKK yang sedang dalam Proses Perpanjangan dan/Perubahan di LPJK, LSP, dan LSBU diperpanjang hingga 31 Juli 2022 yang dibuktikan dengan Persyaratan Dokumen secara lengkap dan dibuktikan dengan surat perjanjian sertifikasi
- 29. KEBIJAKAN Penggunaan Produk Dalam Negeri (TKDN)
- 30. Aku Cinta Produk Indonesia Dari masa ke masa, Slogan/jargon cinta produk Indonesia senantiasa digaungkan oleh Presiden Republik Indonesia. Untuk mendorong… • Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Kementerian PUPR salah satu anggota. Yang terkini... • Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2O21 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 08 September 2021, Kementerian PUPR salah satu anggota.
- 31. Aku Cinta Produk Indonesia Sumber: Bahan Paparan Pusat P3DN Kementerian Perindustrian, 2021 (diolah)
- 32. Pengawasan dan Sanksi sesuai dengan PP No. 29 Tahun 2018 dan Perpres No. 16 Tahun 2018 Sumber: Bahan Paparan Pusat P3DN Kementerian Perindustrian, 2021
- 33. Kebijakan terkait TKDN di Kementerian PUPR Pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi (SDMPK) dilaksanakan dalam rangka memastikan bahwa SDMPK yang digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi harus telah lulus uji dan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri. Pencatatan Sumber Daya Material Konstruksi dilakukan terhadap kesesuaian dengan SNI dan nilai TKDN berdasarkan sertifikat TKDN. Pasal 25 2) Sumber daya konstruksi mengutamakan produk lokal, unggulan, dan ramah lingkungan yang terdiri atas: a. Sumber daya material; b. Sumber daya peralatan; c. Sumber daya teknologi; dan d. Sumber daya manusia. Pasal 4 (1) Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas: a. … e. meningkatnya kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri. Pasal 17 (1) Kegiatan usaha Jasa Konstruksi didukung dengan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi. (2) Sumber daya konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari produksi dalam negeri. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 2/2017 Pasal 26 1) Sumber daya material dan peralatan konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2) huruf a dan b harus: a. Menggunakan material dan peralatan yang telah lulus uji dari lembaga yang berwenang sesuai dengan standar; dan b. Mengoptimalkan penggunaan material dan peralatan dalam negeri. Permen PUPR No. 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi SIMPK simpk.pu.go.id
- 34. "Pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana APBN harus menggunakan produk dalam negeri, atau kalaupun produk dari luar, harus punya pabrik di sini.” Basuki Hadimuljono Sumber: https://pu.go.id/berita/kementerian-pupr-bangun- infrastruktur-dasar-pendukung-kawasan-industri- terpadu-batang-berdayakan-tenaga-kerja-lokal-dan- prioritaskan-produk-dalam-negeri Pada surat ini ditekankan keharusan penggunaan material/bahan produk dalam negeri atau yang diproduksi di dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kementerian PUPR. Meminta persetujuan pejabat Tinggi Madya untuk penggunaan non produk dalam negeri (impor). Surat Menteri PUPR Nomor PB.01.01-Mn/2775 tanggal 30 Desember 2020 Kebijakan Menteri PUPR dalam Penggunaan Produk Dalam Negeri
- 35. Surat Direktur KSDK tentang “Referensi Sumber Informasi Produk Dalam Negeri” Butir 2 pada Surat Menteri PUPR dinyatakan bahwa “Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus menggunakan material/bahan produk dalam negeri atau yang diproduksi di dalam negeri.” Referensi: 1. tkdn.kemenperin.go.id 2. simpk.pu.go.id 3. Pusat P3DN Kemenperin 4. Asosiasi MPK 5. Produsen/pemasok material atau peralatan konstruksi 6. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui alamat email simpk@pu.go.id 7. Rapat pembahasan bersama Surat Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi Nomor BK 0403-Kd/770 tanggal 07 Oktober 2021
- 36. Highlight RegulasiBIMdiKementerianPUPR dinyatakan bahwa Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan dilakukan secara terpadu dan efisien dengan memperhatikan Penggunaan teknologi pemodelan informasi bangunan (BIM) Pada Lamp. Bagian 2 … d. Metode Pelaksanaan Konstruksi bangunan dapat dilakukan dengan: …... 2) padat teknologi yang diwajibkan untuk menggunakan BIM paling sedikit sampai dimensi kelima; 3) Padat modal yang diwajibkan untuk menggunakan BIM sampai dimensi kedelapan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tantang Bangunan Gedung Peraturan Menteri PUPR No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan Peraturan Menteri PUPR No. 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Gedung Negara Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga No. 11/SE/Db/2021 tentang Penerapan BIM pada Perencanaan Teknis, Konstruksi, dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Ditjen. Bina Marga Sumber: Olahan Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, 2021 Dinyatakan bahwa BIM wajib diterapkan pada Bangunan Gedung Negara tidak sederhana dengan kriteria luas diatas 2000 m2 (dua ribu metern persegi) dan diatas 2 (dua) lantai. Keluaran dari perancangan merupakan hasil desain menggunakan BIM untuk: a) Gambar arsitektur; b) Gambar struktur; c) Gambar utilitas (mekanikal dan elektrikal); d) Gambar lansekap; e) Rincian volume pelaksanaan pekerjaan; f) Rancangan anggaran biaya. Mengatur teknis penerapan BIM di Direktorat Jenderal Bina Marga secara lebih detil sesuai kebutuhan Bina Marga. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga No. 11/SE/Db/2021 tentang Penerapan BIM pada Perencanaan Teknis, Konstruksi, dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Ditjen. Bina Marga
- 37. Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi simpk.pu.go.id (sebagai daftar inventarisasi produk material dan peralatan konstruksi dalam negeri)
- 38. SE Menteri PUPR yang mengatur substansi terkait Perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA) dengan Preferensi TKDN SE Menteri PUPR No. 18 Tahun 2021 terkait Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Persiapan Pemilihan untuk Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian PUPR H. Penyesuaian Dokumen Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi
- 40. 1.png • PERLU KOORDINASI • PERLU KOLABORASI ANTARA PEMERINTAH BAIK PUSAT DAN DAERAH, AKADEMISI (PERGURUAN TINGGI/ PAKAR), ASOSIASI, BADAN USAHA, DAN SELURUH PELAKU RANTAI PASOK/ INDUSTRI
- 41. 1.png SUMBER DAYA MANUSIA ANGGARAN PERALATAN D U K U N G A N P E M E R I N T A H D A E R A H O R G A N I S A S I P E R A N G K A T D A E R A H
- 42. Profil OPD Jasa Konstruksi Provinsi 70% 15% 9% 6% Data OPD Provinsi berdasarkan Jumlah Eselon Setara Es.3 Setara Es.4 NonStruktural Belum Ada 70% 12% 12% 6% Data OPD Provinsi berdasarkan Jumlah Eselon Setara Es.3 Setara Es.4 NonStruktural Belum Ada 24 Provinsi setingkat eselon 3 5 Provinsi setingkat eselon 4 3 Provinsi non struktural 2 Provinsi belum terdapat OPD 2 PROVINSI yang belum memiliki OPD Sub-urusan Jasa Konstruksi (DKI, NTT) dan Penguatan OPD Sub-Urusan Jasa Konstruksi 24 Provinsi setingkat eselon 3 4 Provinsi setingkat eselon 4 4 Provinsi non struktural 2 Provinsi belum terdapat OPD 2021 2022
- 43. Profil OPD Jasa Konstruksi Kab/Kota 25% 33% 4% 38% Data OPD Kab/Kota berdasarkan Jumlah Eselon Setara Es.3 Setara Es.4 NonStruktural Belum Ada 24% 33% 6% 37% Data OPD Kab/Kota berdasarkan Jumlah Eselon Setara Es.3 Setara Es.4 NonStruktural Belum Ada 122 Kab/Kota setingkat eselon 3 159 Kab/Kota setingkat eselon 4 21 Kab/Kota non struktural 187 Kab/Kota belum terdapat OPD Fokus : 193 Kab/Kota yang belum memiliki OPD Jasa Konstruksi Fokus : 187 Kab/Kota yang belum memiliki OPD Sub-Urusan Jasa Konstruksi dan Penguatan OPD Sub-urusan Jasa Konstruksi 2021 2022
- 44. 1.png No Daerah HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG* OPD Sub-Urusan Jasa Konstruksi KETERANGAN TINGKAT INTENSITAS BEBAN KERJA Ess. III Ess.IV Hanya Tusi Tdk Ada Skor Kategori Tipe 1 Provinsi Sumatera Selatan 1065 BESAR A 1 Sudah dapat Setingkat Es 3 2 Kabupaten Ogan Komering Ulu 796 SEDANG B 1 Sesuai 3 Kabupaten Ogan Komering Ilir 937 BESAR A 1 Sudah dapat Setingkat Es 3 4 Kabupaten Muara Enim 860 BESAR A 1 Sesuai 5 Kabupaten Lahat 724 SEDANG B 1 Sudah dapat Setingkat Es 3 6 Kota Palembang 821 BESAR A 1 Sesuai 7 Kabupaten Musi Rawas 979 BESAR A 1 Sudah dapat Setingkat Es 3 8 Kabupaten Ogan Ilir 814 BESAR A 1 Sudah dapat Setingkat Es 3 9 Kota Pagar Alam 594 KECIL C 1 Sudah dapat Setingkat Es 4 10 Kabupaten Musi Banyuasin 829 BESAR A 1 Sesuai 11 Kabupaten Banyuasin 959 BESAR A 1 Sesuai 12 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 669 SEDANG B 1 Sesuai 13 Kabupaten Empat Lawang 724 SEDANG B 1 Sesuai KONDISI OPD JASA KONSTRUKSI DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
- 45. 1.png KONDISI OPD JASA KONSTRUKSI DI PROVINSI SUMATERA SELATAN No Daerah HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG* OPD Sub-Urusan Jasa Konstruksi KETERANGAN TINGKAT INTENSITAS BEBAN KERJA Ess. III Ess.IV Hanya Tusi Tdk Ada Skor Kategori Tipe 14 Kota Prabumulih 568 KECIL C 1 15 Kota Lubuklinggau 691 SEDANG B 1 Sesuai 16 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 821 BESAR A 1 Sudah dapat Setingkat Es 3 17 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 651 SEDANG B 1 Sudah dapat Setingkat Es 3 18 Kabupaten Musi Rawas Utara 728 SEDANG B 1 Sudah dapat Setingkat Es 3 Hasil pemetaan ada didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Umum dan Penataan Ruang
- 46. 1.png KONDISI OPD JASA KONSTRUKSI DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Hasil pemetaan ada didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Umum dan Penataan Ruang No Daerah HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG* OPD Sub-Urusan Jasa Konstruksi KETERANGAN TINGKAT INTENSITAS BEBAN KERJA Ess. III Ess.IV Hanya Tusi Tdk Ada Skor Kategori Tipe 1 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 997 BESAR A 1 Sesuai 2 Kabupaten Bangka 930 BESAR A 1 Sudah dapat Setingkat Es 3 3 Kabupaten Bangka Barat 960 BESAR A 1 Sudah dapat Setingkat Es 3 4 Kabupaten Bangka Selatan 874 BESAR A 1 Sudah dapat Setingkat Es 3 5 Kabupaten Bangka Tengah 669 SEDANG B 1 Sudah dapat Setingkat Es 3 6 Kabupaten Belitung 790 SEDANG B 1 Sudah dapat Setingkat Es 3 7 Kabupaten Belitung Timur 725 SEDANG B 1 Sudah dapat Setingkat Es 3 8 Kota Pangkal Pinang 455 KECIL C 1 Sesuai
- 47. 1.png KONDISI OPD JASA KONSTRUKSI DI PROVINSI JAMBI Hasil pemetaan ada didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Umum dan Penataan Ruang No Daerah HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG* OPD Sub-Urusan Jasa Konstruksi KETERANGAN TINGKAT INTENSITAS BEBAN KERJA Ess. III Ess.IV Hanya Tusi Tdk Ada Skor Kategori Tipe 1 JAMBI 620 SEDANG B 1 Sesuai 2 Kabupaten Batang Hari 735 SEDANG B 1 Sudah dapat Setingkat Es 3 3 Kabupaten Bungo 788 SEDANG B 1 Sudah dapat Setingkat Es 3 4 Kabupaten Kerinci 680 SEDANG B 1 Sudah dapat Setingkat Es 3 5 Kabupaten Merangin 832 BESAR A 1 Sesuai 6 Kabupaten Muaro Jambi 530 KECIL C 1 Sesuai 7 Kabupaten Sarolangun 810 BESAR A 1 Sudah dapat Setingkat Es 3 8 Kabupaten Tanjung Jabung Barat 816 BESAR A 1 Sudah dapat Setingkat Es 3 9 Kabupaten Tanjung Jabung Timur 832 BESAR A 1 Sesuai 10 Kabupaten Tebo 873 BESAR A 1 Sudah dapat Setingkat Es 3 11 Kota Jambi 796 SEDANG B 1 Sudah dapat Setingkat Es 3 12 Kota Sungai Penuh 546 KECIL C 1 Sesuai
- 48. 1.png KONDISI OPD JASA KONSTRUKSI DI PROVINSI BENGKULU Hasil pemetaan ada didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Umum dan Penataan Ruang No Daerah HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG* OPD Sub-Urusan Jasa Konstruksi KETERANGAN TINGKAT INTENSITAS BEBAN KERJA Ess. III Ess.IV Hanya Tusi Tdk Ada Skor Kategori Tipe 1 BENGKULU 766 SEDANG B 1 Sesuai 2 Kabupaten Bengkulu Selatan 673 SEDANG B 1 Sesuai 3 Kabupaten Bengkulu Tengah 638 SEDANG B 1 Sesuai 4 Kabupaten Bengkulu Utara 660 SEDANG B 1 Sesuai 5 Kabupaten Kaur 618 SEDANG B 1 Sesuai 6 Kabupaten Kepahiang 653 SEDANG B 1 Sesuai 7 Kabupaten Lebong 618 SEDANG B 1 Sesuai 8 Kabupaten Mukomuko 682 SEDANG B 1 Sudah dapat Setingkat Es 3 9 Kabupaten Rejang Lebong 634 SEDANG B 1 Sudah dapat Setingkat Es 3 10 Kabupaten Seluma 664 SEDANG B 1 Sesuai 11 Kota Bengkulu 752 SEDANG B 1 Sesuai
- 49. 1.png KONDISI OPD JASA KONSTRUKSI DI PROVINSI LAMPUNG Hasil pemetaan ada didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Umum dan Penataan Ruang No Daerah HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG* OPD Sub-Urusan Jasa Konstruksi KETERANGAN TINGKAT INTENSITAS BEBAN KERJA Ess. III Ess.IV Hanya Tusi Tdk Ada Skor Kategori Tipe 1 LAMPUNG 900 BESAR A 1 Sesuai 2 Kabupaten Lampung Barat 834 BESAR A 1 Sudah dapat Setingkat Es 3 3 Kabupaten Lampung Selatan 882 BESAR A 1 Sesuai 4 Kabupaten Lampung Tengah 977 BESAR A 1 Sesuai 5 Kabupaten Lampung Timur 865 BESAR A 1 Sesuai 6 Kabupaten Lampung Utara 836 BESAR A 1 Sesuai 7 Kabupaten Mesuji 741 SEDANG B 1 Sesuai 8 Kabupaten Pesawaran 752 SEDANG B 1 Sesuai 9 Kabupaten Pringsewu 794 SEDANG B 1 Sesuai 10 Kabupaten Tanggamus 814 BESAR A 1 Sesuai 11 Kabupaten Tulang Bawang 816 BESAR A 1 Sesuai Kabupaten Tulang Bawang Barat 761 SEDANG B 1 Sudah dapat Setingkat Es 3 Kabupaten Way Kanan 920 BESAR A 1 Sudah dapat Setingkat Es 3 Kota Bandar Lampung 794 SEDANG B 1 Sesuai Kota Metro 471 KECIL C 1 Sesuai Kabupaten Pesisir Barat 722 SEDANG B 1 Sesuai
- 50. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 50 PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
- 51. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 51 FILOSOFI KEDUDUKAN JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL Komitmen Komunikasi Proses Keterlibatan Saling percaya Misi 1. Penanggung jawab akhir pelaksanaan tugas; 2. Mengorganisasikan penyelenggaraan tugas. (Membagi tugas, wewenang, tanggung jawab di antara pejabat fungsional yang dilibatkan); 3. Menetapkan rencana dan program; 4. Menetapkan prosedur, standar, spesifikasi produk & manual penyelenggaraan tugas; 5. Mengendalikan jalannya pekerjan (memantau, mengawasi, dan Tindak Turun Tangan); 6. Menyediakan perlengkapan, peralatan, bahan dan pembiayaan; dan 7. Menggerakkan dan memotivasi pegawai dalam melaksanakan tugas. 1. Menyelenggarakan proses pelaksanaan tugas teknis fungsional (pelayanan fungsional) sesuai aturan, dengan mengindahkan aspek pengendalian struktural; dan 2. Secara teknis bertanggung jawab terhadap lingkungan pekerjaan yang ditugaskan dengan menegakkan kejujuran intelektual dan tanggung jawab profesional menurut kode etik dan peraturan perundang-undangan. TUGAS STRUKTURAL TUGAS FUNGSIONAL
- 52. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 52 TUGAS, PERAN, KEDUDUKAN DAN FUNGSI JF ASN TUGAS PERAN KEDUDUKAN Membantu Pimpinan pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas berdasarkan pada keahlian dan keterampilan Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung pada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Ps. 67 dan Ps 68) Casing HP (Struktural) Mobile machine (Fungsional) Memberikan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan 52
- 53. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 53 JAFUNG PEMBINA JASA KONSTRUKSI Dasar Hukum UU 5/2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang OTK Kementerian PUPR Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2020 tentang OTK UPT Kementerian PUPR Permen PANRB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS PERMEN PAN RB 51 TAHUN 2021 TENTANG JAFUNG PEMBINA JASA KONSTRUKSI
- 54. TERIMA KASIH