penerapan PP 22

1. Penerapan Persetujuan Lingkungan
berdasarkan PP 22 Tahun 2021
1
Oleh:
Widhi Handoyo, SKM., MT
Kasubdit. Pengembangan Sistim Kajian DampakLingkungan
Disampaikan pada acara:
“Peningkatan Kapasitas Tim Uji Kelayakan Lingkungan di Provinsi JawaBarat”
@Zoom Cloud Meeting, 14 April 2022
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN,
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATALINGKUNGAN,
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

2. Outline Paparan
1• Pengantar Perizinan Berusaha;
2• Aspek Lingkungan Hidup dalam Perizinan Berusaha;
3• Pengaturan Amdal dan UKL-UPL sesuai UU CK;
4• Penapisan Dokumen Lingkungan;
5• Persetujuan Teknis & Rincian Teknis;
6• Penerapan PP 22/2021.

3. Pengantar Perizinan Berusaha
3
1

5. TUJUAN UU 11/2020 tentang Cipta Kerja
Melalui fasilitasi dan kemudahan prosesdalam
penerbitan Perizinan Berusaha

6. REVOLUSI PERIZINANBERUSAHA
CAKUPAN REVOLUSI PERIZINAN BERUSAHA

7. 7
Pemahaman
tentang
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
Pasal 7 ayat (1) UU Cipta Kerja:
Perizinan Berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat
risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
Prinsip Trust but Verify
perizinan dimudahkan,
pengawasan terkoordinasi,
transparan dan akuntabel

8. PERIZINAN BERUSAHA BERBASISRISIKO

9. PROSES BISNIS PERIZINANBERUSAHA
NIB + IZIN

11. Aspek Lingkungan Hidup dalam
Perizinan Berusaha
11
2

12. Keterkaitan 3 Persyaratan Dasar dalam Perizinan Berusaha
3 “Persyaratan Dasar” yang harus dipenuhi Pelaku Usaha dan
diproses secara sekuensial
Persyaratan
Penerbitan
Pasal 13, UU 11/2020 dan
Pasal 5 ayat (1), PP 5/2021,
“Persyaratan Dasar Perizinan
Berusaha meliputi:
”
Mekanisme Penetapan
KKPR merujuk pada
PP 21/2021
“Konfirmasi KKPR,
Persetujuan KKPR, atau
Rekomendasi KKPR”
Mekanisme PBG dan SLF
merujuk pada PP 16/2021
Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 52
ayat (2), PP 22/2021,
“Lokasi rencana usaha dan/atau
Kegiatan wajib sesuai Rencana
Tata Ruang”
(KKPR menjadi persyaratan)
PERIZINAN BERUSAHA hanya
dapat diterbitkan apabila 3
“Persyaratan Dasar” telah dipenuhi
oleh Pelaku Usaha
Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang
1
Persetujuan
Lingkungan
2
Persetujuan
Bangunan Gedung &
Sertifikat Laik Fungsi
3

13. Keterkaitan 3 Persyaratan Dasar dalam Perizinan Berusaha
3 “Persyaratan Dasar” yang harus dipenuhi Pelaku Usaha dan
diproses secara sekuensial
Persyaratan
Penerbitan
Pasal 13, UU 11/2020 dan
Pasal 5 ayat (1), PP 5/2021,
“Persyaratan Dasar Perizinan
Berusaha meliputi:
”
Mekanisme Penetapan
KKPR merujuk pada
PP 21/2021
“Konfirmasi KKPR,
Persetujuan KKPR, atau
Rekomendasi KKPR”
Mekanisme PBG dan SLF
merujuk pada PP 16/2021
Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 52
ayat (2), PP 22/2021,
“Lokasi rencana usaha dan/atau
Kegiatan wajib sesuai Rencana
Tata Ruang”
(KKPR menjadi persyaratan)
PERIZINAN BERUSAHA hanya
dapat diterbitkan apabila 3
“Persyaratan Dasar” telah dipenuhi
oleh Pelaku Usaha
Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang
1
Persetujuan
Lingkungan
2
Persetujuan
Bangunan Gedung &
Sertifikat Laik Fungsi
3
Aspek Lingkungan Hidup
dalam Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko

14. Penyelenggaraan
Perlindungan & Pengelolaan
Lingkungan Hidup
PP. 22/2021
Daftar Usaha dan/atau
Kegiatan yang wajib
Amdal, UKL-UPL atau
SPPL
P. 4/2021
Pertek dan SLO
Pengendalian
Pencemaran
P
.5/2021
Tata Cara dan
Persyaratan PLB3
(Pertek PLB3)
P.6/2021
Sertifikasi Kompetensi
Amdal, LPJP Amdal,
dan Uji Kelayakan
Lingkungan
P.18/2021
Tata Cara
Pengelolaan
Limbah Non B3
P.19/2021
PP 22/2021 dan PermenLHK Turunannya

15. Pengaturan Amdal dan UKL-UPL
sesuai UU CK
15
3

16. 2010
16
tonggakawal
(PP 29/1986)
Pengembangan
(PP 51/1993)
Perbaikan
(PP 27/1999)
revitalisasi
PP 27/2012
Integrasi IL dalam
Proses Amdal &UKL-
UPL
2012
1982
UU 4/1982
1997
UU 23/1997
2009
UU 32/2009
“Revolusi Perizinan”:
1. PP No 24/2018,Perizinan Melalui(OSS);
2. PP No. 22/2021
PP
22/2021
Perkembangan Kebijakan AMDAL di Indonesia
2018
OSS
(PP 24/2018)
2020
UU 11/2020
1986
1
1993
2
1999
3
4 2021
5

17. :
• Administrasi
• Pidana
• Perdata
Bisnis Proses Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan Berusaha sesuai
dengan UU CK 11/2020 dan UU PPLH 32/2020
• RPPLH
• D3TLH
• EKOREGION
KLHS
RENCANATATA
RUANG
• RTRW/RDTR
• RZWP3K
Rencana Usaha
dan/atau Kegiatan
SKKL
PKPLH
:
• Izin
• Sertifikat
Standar
• NIB
Persyaratan penerbitan
Perizinan Berusaha
(Psl. 24 ayat (5), UU CK)
Pengawasan
(Psl. 63, UU CK)
• Gubernur dan Bupati/Walikota berhak melakukan pengawasan
ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap
Perizinan Berusaha;
• Menteri berhak melakukan pengawasan jika dianggap terjadi
pelanggaran serius terhadap Perizinan yang seharusnya dilakukan
pengawasan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.
• Pemerintah Pusat menerapkan sanksi administratif kepada
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, jika hasil pengawasan
ditemukan pelanggaran terhadap PerizinanBerusaha.
(Psl. 72 & 76, UU CK)
Shifting Environmental
Safeguard dan
Pengecualian Amdal
Pengelolaan B3, LB3 & Pengelolaan Air Limbah, Emisi
(Persetujuan Teknis + SLO) & Kajian Dampak Lalu Lintas
(Persetujuan Teknis)
Baku Mutu
LH
Kriteria Baku
Kerusakan LH
Integrasi ke dalam Dokumen Lingkungan Hidup
Penilaian Amdal oleh TIM UJI
KELAYAKAN LH (Unsur Pemerintah &
Ahli Bersertifikat) yang dibentuk oleh
LEMBAGA UJI KELAYAKAN
Penyusunan Amdal:
Sertikasi Penyusun
Amdal (LSPLSK)
Pelibatan
Masyarakat
Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup
NIB
Dokumen LH &
Persetujuan LH
(Psl. 1, angka 35, UU CK)

18. Penaatan terhadap BML
& KBKL
Persetujuan Lingkungan: Jantungnya Sistem Perizinan di Indonesia
• Pelaksanaan Usaha
dan/atauKegiatan
• Pelaksanaan Perizinan
Berusaha
Persetujuan
Lingkungan
ProsesAmdal
atau UKL-UPL
RencanaUsaha
dan/atau
Kegiatan
PengawasanLingkungan
Hidup& Penegakan
Hukum Lingkungan
• PERSETUJUANLINGKUNGANmerupakan ”Jantung-nya”Sistem Perizinan di Indonesia.
Secara legal, sesuai UU CIPTAKERJA Perizinan Berusaha untuk usaha dan/atau kegiatan
tidak dapat diterbitkan tanpa adanya PersetujuanLingkungan.
• Persetujuan Lingkungan merupakan hasil dari Proses Amdal atau UKL-UPL yangdisusun
oleh Pemrakarsa dan dinilai oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup atau diperiksa oleh
Instansi LH;
• Persetujuan Lingkungan yang termuat dalam Perizinan Berusaha merupakaninstrumen
utama penurunan Beban Pencemaran Lingkungan dan Laju Kerusakan Lingkungan &
Pengawasan LH
Proses Penyusunan Amdal atau UKL-UPL
oleh Pemrakarsa
• Proses Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
oleh Tim Uji Kelayakan;
• Proses Pemeriksaan UKL-UPL oleh
Instansi LH.
Diterbitkan oleh MENLHK,
Gubernur, atau
Bupati/Walikota
Diterbitkan oleh Menteri terkait,
Gubernur, atau Bupati/Walikota
Dilakukan oleh
MENLHK, Gubernur,
atau Bupati/ Walikota
Pemrakarsa Pertek (PPLH)
Perizinan
Berusaha
18
Diterbitkan oleh
MENLHK, Menteri
Sektor, Gubernur,
atau Bupati/Walikota

19. Substansi Pengaturan dalam
PP 22 Tahun2021
19

20. PRINSIP & KONSEP DASAR
Pengaturan Amdal dalam UU Cipta Kerja
Point pengaturan Amdal dalam UU CK:
• Perubahan nomenklatur perizinan;
• Pengintegrasian Izin Lingkungan;
• Perubahan Komisi Penilai Amdal;
• Uji kelayakan dokumen Amdal;
• Fokusing Keterlibatan Masyarakat;
• Penetapan Kriteria usaha dan/atau kegiatan
berdampak penting;
• Integrasi Izin PPLH dan Andalalin ke dalam
dokumen Lingkungan
Secara Prinsip dan Konsep TIDAK
BERUBAH dari konsep pengaturan
dalam ketentuan sebelumnya,
perubahan lebih diarahkan untuk
PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN
DALAM ATURAN PELAKSANAANNYA
sesuai dengan tujuan UU CK yang
memberikan kemudahan kepada
setiap orang dalam memperoleh
Persetujuan Lingkungan namun
dengan TETAP MEMENUHI
KETENTUAN yang ditetapkan
20

21. Pengaturan Integrasi Persyaratan dan Kewajiban Aspek Lingkungan Kedalam
Perizinan Berusaha
Jenis Dokumen Lingkungan Untuk
Persetujuan Lingkungan
AMDAL
UKL-UPL
SPPL
Persyaratan dan kewajiban
Aspek Lingkungan
“Diintegrasikan”
kembali
Perizinan
Berusaha
“Semangat UU Cipta Kerja
adalah Penyederhanaan
Regulasi Perizinan”
21
“Izin Lingkungan tidak dihilangkan namun tujuan dan fungsinya diintegrasikan ke dalam
Perizinan Berusaha”
“Izin
Lingkungan”

22. Izin
Lingkungan
Pengintegrasian “Izin Lingkungan” kedalam perizinanBerusaha
Pengintegrasian kembali “Izin Lingkungan” kedalam Perizinan Berusaha,
memperkuat posisi perlindungan terhadap Lingkungan Hidup
UU 23 Tahun 1997 dg turunannya PP 27/1999
UU 32 Tahun 2009 dg turunannya PP27/2012
UU 11 Tahun 2020 dg turunannya PP 22/2021
Perizinan
SKKL/Rekomed
asi UKL-UPL
Izin Usaha
Izin Usaha
Izin
Lingkungan
Persetujuan Lingkungan
SKKL/Rekomen
dasi UKL-UPL
Berusaha/Persetujuan
Pemerintah
Persetujuan Lingkungan
SKKL/ PKPLH
Persetujuan Lingkungan
Pejabat Penerbit Izin Usaha memasukkan
persyaratan Lingkungan dalam Izin Usaha
Izin Usaha tidak memasukkan
Peryaratan Lingkungan, namun
telah tercantum dalam Izin
Lingkungan
Persyaratan dan kewajiban Lingkungan tidak dapat di enforce (tidak masuk dalam Izin Usaha)
Persyaratan dan kewajiban Lingkungan dapat di enforce (masuk dalam Izin Lingkungan)
Dalam Implementasi di lapangan
Pejabat penerbit Izin Usaha tidak
memasukkan Peryaratan
Lingkungan dalam Izin Usaha yang
diterbitkan
Perizinan Berusaha/ Izin
Usaha/Persetujuan Pemerintah
akan memuat Peryaratan
kewajiban dan aspek Lingkungan
yang dihasilkan dari proses
dokumen lingkungan
Persyaratan dan kewajiban Lingkungan tetap dapat di enforce
(karena termuat (terintegrasi) dalam Perizinan Berusaha)

23. Pengaturan Amdal, UKL-UPL, SPPL dan Perizinan Berusaha dalam UU CK
Dampak
Jenis Dokumen
Lingkungan
Jenis Perizinan Berusaha
Tinggi
MenengahTinggi
Rendah
MenengahRendah
PENGAWASAN
IZIN
IZIN
SERTIFIKAT STANDAR
NIB
PEMBINAAN
Kriteria Risiko (dasar)
AMDAL
UKL-UPL
Dampak Tidak Penting
kegiatan Skala kecil
Dampak Tidak Penting
Tingkat
Risiko
untuk Instansi Pemerintah
untuk Pelaku Usaha
• Perizinan Berusaha , Sertifikat Standar dan NIB diperuntukkan untuk Pelaku Usaha, Untuk yang dilakukan oleh Pemerintah dalam bentuk Persetujuan dari Pemerintah (Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah)
• Perizinan Berusaha, Sertifikat standar atau Persetujuan dari Pemerintah wajib di lakukan pengawasan
Jenis Dokumen
Lingkungan
SKKL
PKPLH
NIB
Persetujuan
Lingkungan
23
AMDAL
UKL-UPL
SPPL
PERSETUJUAN
PEMERINTAH
PENGAWASAN
Jenis Perizinan/
Persetujuan
Persetujuan
Lingkungan
SPPL
PEMBINAAN
SKKL
PKPLH
Dampak Penting

24. Integrasi Persetujuan Lingkungan ke dalam Perizinan Berusaha
Penegakan
Hukum:
• Administrasi
(Psl. 77, UU CK)
Persyaratan
penerbitan
Perizinan
Berusaha
• Gubernur dan Bupati/Walikota berhak melakukan pengawasan
ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap
Perizinan Berusaha;
• Menteri berhak melakukan pengawasan jika dianggap terjadi
pelanggaran serius terhadap Perizinan yang seharusnyadilakukan
pengawasan oleh Gubernur atauBupati/Walikota.
• Pemerintah Pusat menerapkan sanksi administratif kepada
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, jika hasilpengawasan
ditemukan pelanggaran terhadap PerizinanBerusaha.
(Psl. 72 & 76, UU CK)
Persetujuan
Lingkungan
Dokumen
Lingkungan
Perizinan
Berusaha:
• Izin
• SertifikatStandar
• NIB
Matrik RKL-RPL
TERMUAT dalam
Perizinan Berusaha
(Psl 1 angka 11 &12,
UU CK)
(Psl. 24 ayat (5), UU CK)
Pengawasan
(Psl. 63, UU CK)
Penentuan jenis
dokumen lingkungan
berdasarkan
PermenLHK P.04/2021
Mekanisme Penerbitan
Persetujuan Lingkungan
berdasarkan PP.22/2021
KKPR menjadi Persyaratan
untuk proses Dokumen
Lingkungan

25. Persetujuan
Lingkungan
Tingkat Risiko Usaha dan Jenis Dokumen Lingkungan
AMDAL
UKL-UPL
SPPL
Perizinan
Berusaha :
• Izin
• Sertifikat Standar
• NIB
Persyaratan
penerbitan
“termuat”
dalam
Perizinan
Berusaha
SKKL
PKPLH
NIB
JenisDokumen
Lingkungan
NIB sebagai Perizinan
Berusaha telah
mengintegrasikanSPPL
Rendah
Menengah
Tinggi
Menengah
Rendah
Tingkat
RisikoUsaha
Tinggi
≠
Tidak
Linear
Tingkat Risiko Usaha digunakan
untuk penetapan jenis Perizinan
Berusaha yang harus dimiliki oleh
pelaku usaha
Jenis Dokumen lingkungan tidak inline
dengan tingkat risiko usaha, Penentuannya
didasarkan pada kriteria Dampak Penting
sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan 23,
UU 32/2009
Pada dasarnya setiap pelaku usaha
yang telah memiliki NIB, maka yang
bersangkutan juga telah membuat dan
memiliki SPPL
• NIB
• Sertifikat standar
• NIB
JenisPerizinan
Berusaha
• NIB
• Izin
PermenLHKNomor4 Tahun 2021,
tentang Daftar Usaha dan/atau
Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal,
UKL-UPL atau SPPL

26. Pengaturan Tata Laksana Uji KelayakanLingkungan
PENETAPAN
KELAYAKAN
LINGKUNGAN
Efektif
PERCEPATAN DAN
KETEPATAN
KAJIAN AMDAL
Profesional
ENVIRONMENTAL SAFEGUARDS
Konsep Dasar :
Amdal adalah bagian dari Feasibility Study (teknis, ekonomi dan lingkungan) untuk Penetapan Kelayakan Lingkungan
KELEMBAGAAN
KRITERIA
KOMPETENSI
(Penyusun danAhli)
TATALAKSANA
LEMBAGA di PUSAT,
menugaskan Tim Uji
Kelayakan
Lingkungan Hidupdi
Pusat, Provinsi dan
Kab/ Kota
BERBASIS
STANDARDISASI&
KOMPETENSI
“EFEKTIF”
BERBASIS
SCIENTIFIC
STANDAR &
TEKNOLOGI
III.
I. BENTUK/FORMAT LEMBAGA
II. KRITERIA PERSONIL DALAM
LEMBAGA & PENGATURANNYA
MEKANISME PENILAIAN / TATA
LAKSANA
TAHAPAN:
Pasal 24, UU CK
Dasar pemikiran sistem KPA diganti dengan Sistem Uji Kelayakan:
1. Memastikan standarisasi pelaksanaan sesuai dengan NSPK;
2. Mengembalikan Amdal sebagai kajian ilmiah;
3. Mengatasi bottleneck penilaian Amdal. 26
PengaturanUji
Kelayakan

27. Konsep Lembaga Uji Kelayakan dan Tim UjiKelayakan
LEMBAGAUJI
KELAYAKAN
Tim Uji
Kelayakan
Pusat
(KLHK)
Tim Uji
Kelayakan
Provinsi
(tiap Provinsi)
Tim Uji
Kelayakan
Kab/Kota
(tiap Kab/Kota)
Tim Uji
Kelayakan
Pusat
(penugasan
khusus)
Dibentuk oleh
Pemerintah
Lembaga Uji
Kelayakan
membentuk Tim
Uji Kelayakan
untuk
melaksanakan
tugasnya
Tim Uji Kelayakan,
bertugas membantu
Menteri, gubernur,
bupati/walikota untuk
melakukan penilaian uji
kelayakan lingkungan
hidup rencana usaha
dan/atau kegiatansesuai
kewenangan
27
BankAhli
• Keanggotaan Tim Uji Kelayakan terdiri dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah dan Ahli
bersertifikat;
• Akan disusun mekanisme pemenuhan sertifikasi bagi anggota tim uji kelayakan, sertifikasi
merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Tim Uji Kelayakan yang berasal dari
unsur ahli;
• Tim Uji Kelayakan dengan penugasan khusus dapat ditugaskan sewaktu-waktu dan dimanapun
sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan penilaian uji kelayakan

28. Pengaturan Sertifikasi dan Kriteria Kompetensi
Penyusun Dokumen Amdal
PENYUSUNAN DOKUMEN AMDAL
AMDAL
UJI KELAYAKANLINGKUNGAN
PEMERINTAH
TIM UJI KELAYAKAN
(Unsur Pemerintah Pusat dan daerah serta
AHLI BERSERTIFIKAT)
LEMBAGA UJI
KELAYAKAN
Penyusun maupun Penilai Amdal dipersyaratkan harus memiliki sertifikat, agar dokumen Amdal yang
digunakan dalam menentukan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah/saintifik
Pengambil Keputusan
(Menteri, gubernur,
bupati/walikota)
PEMRAKARSA
Penyusun
Bersertifikat
Lembaga Penyedia Jasa
Penyusunan Amdal
Teregistrasi
Menunjuk
Persyaratan
memiliki
SERTIFIKASI
diterapkan pada
AHLI/PAKAR
yang duduk
sebagai anggota
Tim Uji Kelayakan
Sertifikasi bukan
dilakukanterhadap
kepakaran teknis,
namun terhadap
Filosophi dan
Pemahaman ybs
terkait Amdal

29. Pengaturan Tata Cara Pelibatan Masyarakat
Masyarakat
Terkena
Dampak
Langsung
Masyarakat
Berkepentingan/
Terpengaruh
LSM pembina
masyarakat
Pemerhati
Lingkungan
Pasal 26
UU CK
masyarakat yang tidak
terkena dampak, tetapi
mempunyai perhatian
terhadap rencanausaha
dan/atau kegiatan
tersebut, maupun
dampak-dampak
lingkungan yang akan
ditimbulkannya
Masyarakat yang berada di dalam batas
wilayah studi amdal (yang menjadi batas
sosial) yang berkepentingan terhadap
rencana usaha dan/atau kegiatan, terdiri
dari masyarakat yang akan mendapatkan
manfaat dan masyarakat yang akan
mengalami kerugian
LSM yang memang terbukti sebelumnya telah
melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap
masyarakat yang terkena dampak langsung
Konsultasi Publik
Pengumuman
Pemerintah
(Tim Uji Kelayakan)
Pemrakarsa
Pelibatan
Masyarakat
Konsultasi Masyarakat
dalam Uji Kelayakan
(2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan
melibatkan masyarakat yang terkena dampak
langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan
PELIBATAN MASYARAKAT DILAKUKAN SECARA PROPORSIONAL.
• Untuk Memberikan Perhatian Lebih Terhadap Kepentingan Masyarakat Yang Terkena Dampak Langsung dari rencana
usaha dan/atau kegiatan oleh pemrakarsa kegiatan dengan tetap membuka ruang bagi pemerhati lingkungan dan LSM
Pembina masyarakat terkena dampak;
• Pelibatan masyarakat lain diluar masyarakat terkena dampak langsung dilakukan oleh pemerintah melaluiTUK
Pembagian
porsi/
tanggung
jawab dalam
proses
Pelibatan
Masyarakat

30. Rumusan keterlibatan masyarakat dalam UU CK
(Penyusunan dan Penilaian Amdal)
30
PENILAIAN AMDAL
Dilakukan oleh TIM UJI KELAYAKAN (TUK)
Masyarakat lain:
• Masyarakat pemerhati
• Masyarakat yang terpengaruh
atas keputusan
• LSM
Dapat dilibatkan oleh TUK apabila
tidak ada masukan yang diperoleh
2
Dalam Penilaian Amdal
masyarakat terkena
dampak langsung
dilibatkan
Masukanmasyarakat
lain yang relevan
disampaikan kepada
pemrakarsa sebagai
bahan Pelingkupan
PENYUSUNAN AMDAL
Dilakukan oleh PEMRAKARSA
Dalam penyusunan Amdal,
Masyarakat yang dilibatkan
adalah masyarakat terkena
dampak langsung
1
Dalam Penilaian Amdal
masyarakat lain yang
masukannya relevan
dilibatkan
Pelibatan terhadap
masyarakat dilakukan
mulai dari tahap
Penyusunan sampai
dengan tahap
Penilaian Amdal

31. Ekonomi
Khusus
Kawasan
Industri
Kawasan
Perdagangan
Bebas dan
Pelabuhan
Bebas
Kawasan …….
Kawasan
……..
Pengaturan RKL-RPL Rinci
31
RKL-RPL Rinci merupakan
Kawasan
bentuk dokumen lingkungan
bagi pelaku usaha/tenant yang
melakukan usaha di dalam:
1.Kawasan Ekonomi Khusus;
2.Kawasan Industri; atau
3.Kawasan Perdangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas.
RKL-RPL Rinci bagi pelaku
usaha/tenant dalam kawasan
industri dapat diterapkan
apabila telah terdapat
dokumen Amdal kawasan

32. Kewenangan Persetujuan Lingkungan dilakukan
dengan merujuk ketentuan:
a. terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha,
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan PP 5 Tahun
2021; dan
b. terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat
dan/atau pemerintah daerah Sesuai UU Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah.
Pengaturan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan (1)
32
Sumber: Pasal 58 dan 60 Permen LHK 18 Tahun2021

33. • Pengaturan kewenangan penerbitan PERSETUJUAN
LINGKUNGAN didasarkan pada kewenangan penerbitan
PERIZINAN BERUSAHA atau PERSETUJUAN PEMERINTAH;
• Berbeda dengan konsep sebelumnya dalam Izin Lingkungan;
• Kewenangan tidak lagi berdasarkan pembagian kegiatan
strategis Pusat, Provinsi dan Kab/Kota;
• Pengaturan menyelaraskan kewenangan Persetujuan
Lingkungan dengan Perizinan Berusaha
Pengaturan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan (2)
33
Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan (PL) mengikuti pembagian
kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha (PB)

34. Pasal 57
Usaha dan/atau Kegiatan
Wajib UKL-UPL
Usaha dan/atau Kegiatan
Wajib AMDAL
Pasal 79
PP 22 Tahun 2021, tentang
PenyelenggaraanPerlindungan
dan Pengelelolaan Lingkungan
Hidup
Pengaturan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan
Kewenangan
Penerbitan Persetujuan
Lingkungan mengikuti
kewenangan
penerbitan Perizinan
Berusaha atau
Persetujuan
Pemerintah
1
2
Lokasi Usaha dan/atau
Kegiatan

35. Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan & Perizinan Berusaha atau Poersetujuan Pemerintah
(contoh: PERTAMBANGAN)
PP 5/2021
LampiranI, (SektorESDM)
PP22/2021
Kewenangan Penerbitan
Persetujuan Lingkungan
sama dengan
kewenangan
penerbitan Perizinan
Berusaha atau
Persetujuan Pemerintah
Usaha dan/atauKegiatan
Wajib UKL-UPL
Usaha dan/atauKegiatan
WajibAMDAL
Perizinan
Berusaha (PB)
di Pusat
Persetujuan
Lingkungan (PL)
di Pusat
Persetujuan
Lingkungan (PL)
di Pusat

36. Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan & Perizinan Berusaha atau Poersetujuan Pemerintah
(contoh: Kegiatan MIGAS)
PP 5/2021
LampiranI, (SektorESDM)
PP22/2021
Kewenangan
Penerbitan
Persetujuan
Lingkungan sama
dengan
kewenangan
penerbitan
PerizinanBerusaha
atau Persetujuan
Pemerintah
Usaha dan/atauKegiatan
Wajib UKL-UPL
Usaha dan/atauKegiatan
WajibAMDAL

37. PP22/2021
Kewenangan
Penerbitan
Persetujuan
Lingkungan sama
dengan
kewenangan
penerbitan
PerizinanBerusaha
atau Persetujuan
Pemerintah
Usaha dan/atauKegiatan
Wajib UKL-UPL
Usaha dan/atauKegiatan
WajibAMDAL
Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Kegiatan Perkebunan Kelapa sawit, sesuai dengan
skala usaha dan lokasi Kegiatanperkebunannya.
• Skala Mikro dan Kecil < 25 Ha di kab/kota  Bupati/Walikota
• Skala Besar > 25 Ha, :
a) Lokasi di Kab/Kota  Bupati/Walikota;
b) Lokasi lintas Kab/Kota  Gubernur;
c) Lokasi lintas Pprovinsi  Menteri;
Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan & Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah
(contoh: Perkebunan Kelapa Sawit/ Pertanian)
PP 5/2021
LampiranI, (SektorPertanian)

38. PP22/2021
Kewenangan
Penerbitan
Persetujuan
Lingkungan sama
dengan
kewenangan
penerbitan
PerizinanBerusaha
atau Persetujuan
Pemerintah
Usaha dan/atauKegiatan
Wajib UKL-UPL
Usaha dan/atauKegiatan
WajibAMDAL
Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan & Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah
(contoh: Industri Pakan Ternak, Perindustrian)
PP 5/2021
LampiranI, (SektorPerindustrian)
Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Kegiatan
Industri Ransum dan Konsentrat makanan hewan
• Skala UKM  Bupati/Wali kota atau Gubernur bila
lintas Kab/Kota
• Skala Besar  Gubernur atau Menteri bila lintas
Provinsi untuk semua skala industri

39. Kewajiban Dokumen Lingkungan
(contoh: Perkebunan Kelapa Sawit/ Pertanian)
Kegiatan
Budidaya
Kelapasawit
Industri Minyak
Goreng

40. Kewajiban DokumenLingkungan
(contoh: Pakan Ternak/ Pertanian)
• AMDAL :
> 2000 Ha;
• UKL-UPL :
25 Ha -- < 2000 Ha;
• SPPL :
< 25 Ha

41. Kriteria Multisektor
(Lampiran II, PermenLHK Nomor.4 Tahun 2021)

42. Pengaturan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha Sektor PUPR
PP.5 Tahun 2021, Lampiran I Sektor PUPR
Pengaturan Perizinan Berusaha dalam PP 5/2021, Lampiran 1 sektor PUPR adalah pengaturan
Perizinan Berusaha untuk USAHA JASA KONSTRUKSI (KONTRAKTOR), bukan untuk Kegiatan
pembangunan gedungnya
Penerbitan Perizinan
Berusaha untuk Usaha
Jasa Konstruksi
(KONTRAKTOR)
merupakan
kewenangan Menteri

43. Pengaturan Jenis Dokumen Lingkungan Kegiatan BangunanGedung
PermenLHK Nomor. 4 Tahun 2021,
Lampiran II Multisektor
Skala/Besaran
Wajib AMDAL
Skala/Besaran
Wajib UKL-UPL
Skala/Besaran
Wajib SPPL

44. Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan & Perizinan Berusaha
(contoh: Kegiatan Perumahan/Bangunan Gedung)
PP 16/2021
TentangBangunanGedung
PP22/2021
Kewenangan Penerbitan
Persetujuan Lingkungan
sama dengan
kewenangan penerbitan
Perizinan Berusaha atau
PersetujuanPemerintah
Usaha dan/atauKegiatan
Wajib UKL-UPL
Usaha dan/atauKegiatan
WajibAMDAL
Kewenangan
Penerbitan
PERSETUJUAN
BANGUNAN
GEDUNG berada di
Daerah (Kab/Kota),
Sebagai contoh
adalah untuk
pembangunan
Gedung, rumah,
atau cluster
perumahan
Khusus terkait dengan pembangunan sarana
bangunan seperti gedung, perumahan dan lainnya
merujuk pada Persetujuan Bangunan Gedung
(dahulu IMB)
Kewenangan PBG untuk Kegiatan Perumahan dan
Bangunan Gedung di Kab/ Kota, dengan demikian
kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan
juga mengikuti di Kab/ Kota

45. Pengaturan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan
Terhadap Kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah
PP.5 Tahun 2021, Lampiran I Sektor ESDM PP 5 Tahun 2021, hanya mengatur
“Kewenangan Penerbitan
PERIZINAN BERUSAHA untuk
PELAKU USAHA”.
Bagaimana terhadap Kegiatan
yang dilakukan oleh instansi
Pemerintah??...
UU. 23 Tahun 2014, Lampiran, Angka 1 huruf C, Pembagian Urusan
Pemerintahan Bidang pekerjaan Umumdan penataan Ruang
Pembagian Urusan Pemerintahan, telah diatur &
dibagi habis dalam UU 23 Tahun 2014 tentang
PEMERINTAHAN DAERAH. Pengaturan
kewenangan sebagaimana diatur dalam lampiran
bukan merupakan bagian yang dirubah sesuai
dengan UU 11 Tahun 2020.
Perubahan pengaturan kewenangan hanya untuk
PERIZINAN BERUSAHA bagi Pelaku Usaha.
Dengan demikian terhadap pengaturan
Pemrakarsa Kegiatan dari instansi pemerintah UU
23/2014 masih relevan dijadikan rujukan

46. Pengajuan
Pemeriksan Formulir
Kerangka Acuan
Pemeriksaan
FormulirKA
PenyusunanFormulir
Kerangka Acuan(KA)
PenyusunanANDAL
dan RKL-RPL
Pengumumandan
KonsultasiPublik
Ketidaklayakan Lingkungan
Hidup
Pemrakarsa Tim Uji Kelayakan (TUK) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
Penyusunan dan Penilaian AMDAL serta Penerbitan Persetujuan Lingkungan
(Sesuai Mekanisme PP 22 Tahun 2021)
Penerbitan Berita
AcaraKesepakatan
FormulirKA
Penilaian
Administrasi
ANDAL & RKL-RPL
Penilaian Substansi
ANDAL & RKL-RPL
RekomendasiTUK
SPT dari
Pengumuman
= 10 hari
Kerja
PemeriksaanFormulir KerangkaAcuan
10 hari kerja
(semenjak Formulir KA diterima secara lengkap)
PenilaianANDAL danRKL-RPL
50 hari kerja,
(termasuk perbaikan dokumen)
10 hari kerja
Surat Keputusan
Perizinan
Berusaha
1
2 3 4 5
6
8 9
10
11a
Surat KeputusanKelayakan
LingkunganHidup
11b
SKKL sebagaiprasyarat
dan termuat dalam
Perizinan Berusaha
Pengajuan Penilaian
ANDAL dan RKL-
RPL
7 PersetujuanLingkungan
Dikembalikan untuk
diperbaiki, dalam hal
diperlukan perbaikan
Terkaitmuatan dokumen Andal RKL-RPL dan metode penilaiannya secara prinsip dan konsepnya masih
tetap sama seperti sebelumnya

47. Pemrakarsa
Penyusunan
FormulirUKL-UPL
PemeriksaanAdministrasi
Penyusunan & Pemeriksaan Formulir UKL-UPL serta Penerbitan PersetujuanLingkungan
(Sesuai Mekanisme PP 22 Tahun 2021)
MenengahRendah MenengahTinggi
Form disediakan oleh
sistem
Persetujuan Lingkungan
Diterbitkan otomatis
oleh sistem
Form Standar
tersedia
Form Standar
belumtersedia
Proses melalui
sistem
Proses melalui
pembahasan
Persetujuan Lingkungan
(Persetujuan Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup/ PKPLH)
Proses akan difasilitasi dengan pemanfaatan Sistem Informasi Amdalnet
• Pemerintah memfasilitasi
pelaku usaha dengan
menyediakanstandar-standar
pengelolaan danpemantauan
lingkungan untuk usaha
dan/atau Kegiatan;
Pemrakarsa
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
Permohonan Persetujuan Lingkungan dan Pemeriksaan UKL/UPL

48. Pemrakarsa
Mengajukan AdministrasiPerizinan:
• Pelaku Usaha (NIB)
• Instansi Pemerintah (SPPL) Pengisiandata
Pelaku Usaha
Penyusunan SPPL oleh Pelaku Usaha dan InstansiPemerintah
(Sesuai Mekanisme PP 22 Tahun 2021)
Pemrakarsa terdiridari:
• Pelaku Usaha (institusi
swasta/ perorangan); atau
• Instansi Pemerintah.
Pemrakarsa
InstansiLH
Pengisian
Formulir SPPL
(Lampiran III, PP 22/2021)
Pelaku Usaha
LembagaOSS
Instansi Pemerintah
Data Lengkap dan
Benar
Penerbitan NIB
(yang didalamnya telah
mengintegrasikan pulaSPPL)
Data yangdilengkapi
meliputi::
• Identitas pelaku usaha;
• Rencana Usaha;
• Pernyataan
Kesanggupan
Pengelolaan dan
Pemantauan
Lingkungan(SPPL)
Proses melalui OSS Proses melalui Amdalnet
Pasal 66 ayat (1), PP 22/2021 : “Pengintegrasi SPPL kedalam NIB dilakukan melalui sistim
Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik “ (OSS)
Data Lengkap dan
Benar
SPPL
teregistrasi

49. SISTIM INFORMASI DOKUMEN LINGKUNGAN
Persetujuan Lingkungan diproses secara daring melalui
sistim informasi Amdalnet
Amdalnet sebagai BACKBONE
proses Persetujuan Lingkungan
SOP Standar
Pengelolaan dan
Pemantauan
Formulir UKL-UPL
Standar Spesifik
Pertek Standar
Sistem Pelaporan
Persetujuan
Lingkungan
Lingkungan
Sistem Pelaporan
persetujuan
Lingkungan
Lingpkeursnegtaunjuan
P
S
e
i
s
n
t
g
e
e
m
m
b
P
a
en
l
ag
pa
o
n
r
a
n
p
S
le
a
i
s
r
in
t
s
e
n
e
y
m
t
a
u
j
P
u
e
a
l
n
a
p
o
r
a
n
Amdalnet akan terus dikembangkan
memasukkan: SOP, Form UKL-UPL standar
spesifik, Pertek standar dan lainnya guna
memberi kemudahan bagi pelaku usaha
dalam proses & pelaksanaan Persetujuan
Lingkungan

50. Perubahan Persetujuan Lingkungan (PL)
Pemegang
Persetujuan
Lingkungan
Perubahan
Usahadan/atau
Kegiatan
Perubahan
Persetujuan
Lingkungan
Pelaksanaan
Perubahan Usaha
dan/atauKegiatan
Terdapat 13 jenis Perubahan Usaha dan/atau
Kegiatan yang wajib diikuti dengan Perubahan
Persetujuan Lingkungan sebagaimana diatur dalam
Pasal 89 ayat (2) PP 22 Tahun 2021
Perubahan Usaha
dan/atau kegiatan tidak
dapat dilakukan
sebelum diterbitkannya
perubahan Persetujuan
Lingkungan
TANPA menyusun
Dokumen LH
DENGAN menyusun
Dokumen LH
Pasal 89 ayat (1), PP 22 Tahun 2021,
“Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila Usaha
dan/atau Kegiatannya yang telah memperoleh surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Persetujuan
Penyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan”

51. Jenis Perubahan Persetujuan Lingkungan
1. Perubahan Spesifikasi Teknik;
2. Penambahan Kapasitas Produksi;
3. Perluasan lahan usaha dan/ataukegiatan;
4. Perubahan waktu atau durasi operasi;
5. Perubahan Kebijakan Pemerintah;
6. Perubahan LH yang mendasar akibat peristiwa alamatau
akibat lain;
7. Tidak dilaksanakannya kegiatan dalam jangka waktu 3
tahun sejak diterbitkan keputusan PersetujuanLingkungan;
8. Perubahan identitas penanggung jawabkegiatan;
9. Perubahan wilayah administrasi pemerintahan
10. Perubahan pengelolaan dan pemantauanlingkungan;
11. Perubahan SLO yang lebih ketat dari Persetujuan
Lingkungan yang dimiliki;
12. Penciutan/pengurangan luas areal usaah dan/atau
kegiatan;
13. Perubahan dampak dan/atau risiko lingkunganberdasarkan
hasil analislis risiko dan/atau audit lingkungan yang
diwajibkan.
Perubahan Usaha dan/atauKegiatan
1. Jika Pemrakarsa akan melakukan perubahan kegiatan
seperti yang tercantum pada angka 1 s/d 7, maka
Sesuai ketentuan Pasal 90 ayat (2), PP 22 Tahun
2021, maka perubahan dalam kategori tersebut
merupakan Perubahan Persetujuan Lingkungan
dengan kewajiban menyusun dokumen
lingkungan hidup baru.
 MerupakanPerubahan PL yang disertai dengan
perubahanKeputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup
2. Jika Pemrakarsa akan melakukan perubahan kegiatan
seperti yang tercantum pada angka 8 s/d 13, maka
Sesuai ketentuan Pasal 90 ayat (3), PP 22 Tahun
2021, maka perubahan dalam kategori tersebut
merupakan Perubahan Persetujuan Lingkungan
tanpa disertai dengan kewajiban menyusun
dokumen lingkungan hidup baru.
 MerupakanPerubahan PL yang bersifat
Administrasi saja

52. TANPAmenyusun Dokumen
Lingkungan Hidup baru
Perubahan PL & Kewajiban Menyusun Dokumen Lingkungan
Kriteria
Perubahan
yang lebih
detail
1. Perubahan Spesifikasi Teknik;
2. Penambahan Kapasitas Produksi;
3. Perluasan lahan usaha dan/atau kegiatan;
4. Perubahan waktu atau durasi operasi;
5. Perubahan Kebijakan Pemerintah;
6. Perubahan LH yang mendasar akibat peristiwa alam
atau akibat lain;
7. Tidak dilaksanakannya kegiatan dalam jangka waktu 3
tahun sejak diterbitkan keputusan Persetujuan
Lingkungan;
8. Perubahan identitas penanggung jawab kegiatan;
9. Perubahan wilayah administrasi pemerintahan
10. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
11. Perubahan SLO yang lebih ketat dari Persetujuan
Lingkungan yang dimiliki;
12. Penciutan/pengurangan luas areal usaah dan/atau
kegiatan;
13. Perubahan dampak dan/atau risiko lingkungan
berdasarkan hasil analislis risiko dan/atau audit
lingkungan yang diwajibkan.
a
AMDAL
BARU
Perubahan Usaha dan/atauKegiatan
c
UKL-UPL
BARU
Pasal 89 dan 90, PP 22 Tahun2021
DENGAN menyusun Dokumen
Lingkungan Hidup baru
b
Adendum
Andal &
RKL-RPL
Sumber:
Perubahan
No. 1 s/d 7
Perubahan
No. 8 s/d 13

53. Penapisan Dokumen Lingkungan
53
4

54. PermenLHK 4/2021
• 1004 KBLI dan 36 Non KBLI
• Lampiran I, KBLI (12 Sektor);
• Lampiran II, Non KBLI;
Usaha dan/atau Kegiatan di Luar
Lampiran, Penetapan Wajib Amdal
nya akan ditetapkan kemudian
oleh Menteri setelah dilakukan
pengkajian
Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal, UKL-UPL, atau SPPL
No Sektor
Jumlah Jenis
Kegiatan/KBLI
KBLI
1. Sektor PUPR 39 KBLI
2. Sektor Perhubungan 11 KBLI
3. Sektor Perindustrian 527 KBLI
4. Sektor Pariwisata 45 KBLI
5. Sektor Ketenaga Nukliran 11 KBLI
6. Sektor Kesehatan 25 KBLI
7. Sektor Pertanian 196 KBLI
8. Sektor Perikanan dan Kelautan 33 KBLI
9. Sektor Ketenagalistrikan 3 KBLI
10. Sektor LHK 78 KBLI
11. Sektor ESDM 34 KBLI
12. Sektor Kominfo 2 KBLI
Non KBLI
1 Multisektor 3
2. Non KBLI Lainnya 33
Berisi Daftar Usaha dan/atau
Kegiatan Wajib Amdal, UKL-UPL
dan SPPL Terhadap kegiatan perdagangan, jasa dan sejenisnya yang melakukan pembangunan
sarana dan prasarana, kewajiban pemenuhan dokumen lingkungannya mengikuti
ketentuan pengaturan multisektor

55. Lampiran Daftar Usaha dan/atauKegiatan
Wajib Amdal, UKL-UPL, atau SPPL(1)

56. Lampiran Daftar Usaha dan/atauKegiatan
Wajib Amdal, UKL-UPL, atau SPPL(2)

57. Lampiran Daftar Usaha dan/atauKegiatan
Wajib Amdal, UKL-UPL, atau SPPL(3)

58. Lampiran Daftar Usaha dan/atauKegiatan
Wajib Amdal, UKL-UPL, atau SPPL(4)

59. Bagaimana Menggunakan PermenLHK 4/2021 ?...
Pasal 7 ayat (3)
“Penentuan wajib Amdal, UKL-UPL,
dan SPPL untuk usaha jasa yang
membangun sarana dan prasarana
sebagaimana Lampiran II”
Lampiran II, Multisektor
AMDAL
UKL - UPL
SPPL
Luas Lahan Terbangun ≥ 5 ha
Luas Bangunan ≥ 10.000 m2
Pemakaian Air Tanah ≥ 50 l/dtk
Luas Lahan Terbangun 1 ha ≤ x < 5 ha
Luas Bangunan 5.000 m2 ≤ x < 10.000 m2
Pemakaian Air Tanah 1 l/dtk ≤ x < 50 l/dtk
Luas Lahan Terbangun < 1 ha
Luas Bangunan < 5.000 m2
Pemakaian Air Tanah < 1 l/dtk
Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Jasa yang
membangun sarana atau prasarana untuk
pelaksanaan kegiatannya, gunakan norma
pengaturan Pasal 7

60. Bagaimana membaca P.04/2021 ?...
Cek LampiranI
Cek Lampiran II,
(Untuk Kegiatan/KBLIyang
tidak masuk di Lampiran I)
Ketentuan jenis Dokumen
Lingkungan mengikuti
pengaturanMultisektor
Usaha dan/atau Kegiatan
yang akan ditapis
Masuk dalam pengaturan lampiran I,
ikuti ketentuan pengaturan jenis
Dokumen Lingkungannya
Ada
Tidak ada
AMDAL
UKL - UPL
SPPL
Luas Lahan Terbangun ≥ 5 ha
Luas Bangunan ≥ 10.000 m2
Pemakaian Air Tanah ≥ 50l/dtk
Luas Lahan Terbangun 1 ha≤ x <5 ha
Luas Bangunan 5.000 m2 ≤ x <10.000 m2
Pemakaian Air Tanah 1 l/dtk ≤ x <50l/dtk
Luas Lahan Terbangun < 1 ha
Luas Bangunan < 5.000 m2
Pemakaian Air Tanah < 1l/dtk
Lampiran II, Multisektor
Jenis dokumen
lingkungan yang
harus disusun
DIKETAHUI

61. Gambaran Umum Proses Penapisan Dokumen Lingkungan
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan (Project)
Proses Penapisan (Screening)
WajibAmdal Wajib UKL-UPL
Proses
Amdal
Proses
UKL-UPL
SPPL
Proses
SPPL
Kriteria:
1. Skala dan Besaran;
2. Lokasi Rencana usaha
dan/atau Kegiatan
Jika Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan
“diperbolehkan”, proses selanjutnya adalah
penentuan wajib Amdal dan pendekatan studi

62. Pemrakarsa mengisi
ringkasan informasi
awal Rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang
diusulkan (Kegiatan
Utama & Pendukung)
Uji informasi Awal
dengan daftar jenis
rencana usaha
dan/atau kegiatan
(Lampiran I dan II
PermenLHK
04/2021)
Wajib Memiliki
Amdal,
Uji ringkasan awal dengan
kriteria pengecualian
(Pasal 10, PP 22/2021)
WajibAmdal
UKL-UPL, atau SPPL
Catatan.
• Kawasan lindung wajib ditetapkan;
• Tidak semua jenis kawasan lindung dalam PP 26/2008, PP
13/2017 dan Keppres 32/1990 dimasukan dalam daftar
kawasan lindung sebagaimana dalam PP 22/2021
• Terdapat jenis usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan
Periksa apakah lokasinya
berada di dalam dan/atau
berbatasan langsung
dengan kawasan
lindung??..
(Lampiran I, PP 22/2021)
Ya
Skema Penapisan Usaha/Kegiatan
Wajib Dokumen Lingkungan(Screening)
Tidak
Ya
Tidak

63. Daftar Kawasan Lindung dalam PP 22 Tahun2021
1. Kawasan hutan lindung
2. Kawasan bergambut
3. Kawasan ResapanAir
4. Sempadan Pantai
5. Sempadan Sungai
6. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk
7. Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut
8. Cagar Alam dan Cagar Alam Laut
9. Kawasan Pantai Berhutan Bakau
10. Taman Nasional dan Taman Nasional Laut
11. Taman Hutan Raya
12. Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut
13. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan
14. Kawasan Cagar Alam Geologi
15. Kawasan Imbuhan Air Tanah
16. Sempadan Mata Air
17. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah
18. Kawasan Pengungsian Satwa
19. Terumbu Karang
20. Kawasan Koridor Bagi Jenis Satwa dan Biota Laut yang Dilindungi
21. Kawasan Konservasi Pesisir dan pulau-pulau kecil;
22. Kawasan Konservasi Maritim;
23. Kawasan Konservasi Perairan.
Kawasan lindung yang dimaksud dalam PP ini: Kawasan lindung  wilayah yang
TELAH DITETAPKAN dengan
fungsi utama untuk melindungi
kelestarian lingkungan hidup
mencakup SDA dan Sumber Daya
Buatan. Penetapan kawasan
lindung tersebut dilakukan sesuai
dengan ketentuan PUU
Catatan:
Kawasan Lindung di Luar 23 Jenis
Kawasan Lindung ini, bukanlah
Kawasan Lindung yang dimaksud
PP 22/2021

64. Jenis dokumen Lingkungan di sektor Perhubungan
PermenLHK Nomor. 4 Tahun 2021, Lampiran I
KegiatanOffStreet
Parking,tidakada yang
wajib dokumen Amdal.
(Hanya UKL-UPLatau
SPPL)
Kegiatan Aktivitas terminal darat,
tidak ada yang dokumen
lingkungannya SPPL, (Hanya
Kategori Amdal, atau UKL-UPL)

65. Persetujuan Teknis & Rincian Teknis
65
5

66. Integrasi
dalam
dokumen
Amdal atau
UKL-UPL
Rincian
Teknis
Penyimpanan,
SementaraLB3
Persetujuan
Teknis
Pembuangan
air limbah ke
laut
Persetujuan
Teknis
Pembuangan
air limbah ke
sumber air
Persetujuan
Teknis
Membuang
emisi ke udara
Persetujuan
Teknis
Pemanfaatan air
limbah untuk
aplikasi ke tanah
Persetujuan
Teknis
Penyimpanan,
pengumpulan,
pemanfaatan
pengolahandan
penimbunanB3
Amanat dalam UU 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja
Sejalan dengan pengaturan Pasal 123, UU
32/2009
Pasal 61 A
Dalam hal Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan:
a. Menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan,
memanfaatkan, dan/atau mengolah B3;
b. Menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan,
memanfaatkan, mengolah, dan/atau menimbun Limbah B3;
c. Melakukan pembuangan air limbah ke laut;
d. Melakukan pembuangan air limbah ke sumber air;
e. Membuang emisi ke udara; dan/atau
f. Memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ketanah;
yang merupakan bagian dari kegiatan usaha, pengelolaantersebut
dinyatakan dalam Amdal atau UKL-UPL.
Pengaturan Integrasi Izin PPLH dengan Amdal dan UKL-UPL
Sertifikat
Layak Operasi
Untuk
Operasional
kegiatannya
Izin PPLH  Persetujuan Teknis(Pertek)
& Rincian Teknis(Rintek)
TerhadapRincian
Teknis
Tidak diterbitkan
Sertifikat Layak
Operasional(SLO)

67. Penerbitan Izin PPLH/ Persetujuan Teknis
sebelum dan setelah UU 11/2020 dan PP 22/2021
UU 11 Tahun 2020 dgn turunannya PP22/2021
Izin Lingkungan
Uji Coba Izin PPLH
1
Penyusunan
Dokumen Lingkungan
5
Penilaianpermohonan
Izin PPLH
6 7
4
Persetujuan
Lingkungan
3
Penilaian/pemeriksaan
Dokumen Lingkungan
2
ProsesParalel
Penyusunan
Dokumen Lingkungan
Penilaian Persetujuan
Teknis
Post Inspection
1
4
SLO
(Sertifikat Laik Operasi)
5
3
Persetujuan
Lingkungan
Penilaian/pemeriksaan
Dokumen Lingkungan
2
a
b
Prosessecara
Sekuen
Izin PPLH bertransformasi menjadi Persetujuan Teknis (Pertek)
UU 32 Tahun 2009 dgn turunannya PP 27/2012

68. Kewenangan Penerbitan Persetujuan Teknis
Persetujuan Teknis Baku Mutu Lingkungan Hidup
1. Kewenangan penerbitan Pertek mengikuti/sesuai dengan kewenangan penerbitan
Persetujuan Lingkungan;
2. Pengaturan terdapat dalam Pasal 8 ayat (2), PermenLHK Nomor 5 Tahun 2021tentang
Tata Cara Penerbitan Pertek dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian
Pencemaran;
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
1. Kewenangan penerbitan Pertek sesuai dengan kewenangan penerbitan Persetujuan
Lingkungan berada di Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota;
Menteri
gubernur
:Pengumpulan LB3 skala nasional, Pemanfaatan LB3, Pengolahan LB3,
Penimbunan LB3, dumping (pembuangan) LB3
:Pengumpulan LB3 skala provinsi; atau
bupati/ wali kota : Pengumpulan LB3 skala kabupaten/kota
2. Pengaturan diatas terdapat dalam Pasal 221 ayat (1), PermenLHK Nomor 6 Tahun 2021
tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

69. Kewajiban Penyusunan Persetujuan Teknis
Persetujuan Teknis Baku Mutu Lingkungan Hidup
(PermenLHK 05/2021), Pasal 3
• ayat (1), setiap usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan Kegiatan
pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah, wajib memiliki Persetujuan Teknis dan SLO”;
• ayat (2), Kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah, meliputi:
1) pembuangan Air Limbah ke Badan Air permukaan;
2) pembuangan Air Limbah ke formasi tertentu;
3) pemanfaatan Air Limbah ke formasi tertentu;
4) pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah; dan
5) pembuangan Air Limbah ke Laut.
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
(PermenLHK 06/2021), Pasal 220
• ayat (1), setiap usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan
Pengelolaan Limbah B3, wajib memiliki Persetujuan Teknis PLB3 dan SLO-PLB3”;
• ayat (2), kegiatan pengelolaan limbah B3, meliputi:
1) pengumpulan Limbah B3;
2) pemanfaatan Limbah B3;
3) pengolahan Limbah B3; dan
4) penimbunan Limbah B3.
• Ayat (3), Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKLUPL yang melakukan kegiatan
Dumping (pembuangan) Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis PLB3, tanpa disertai dengan
kewajiban memiliki SLO-PLB3.

70. 70
Kewajiban Penyusunan Persetujuan Teknis
Kewajiban Menyusun Pertek
Pertek Pengelolaan LB3 (Pasal 220, PermenLHK 06/2021)
Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan
Kegiatan pengelolaan LB3, yaitu: pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan,
dan penimbunan LB3
Pertek Baku Mutu Lingkungan (Pasal 3, PermenLHK 05/2021)
Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang membuang atau
memanfaatkan air limbah, yaitu: pembuangan air limbah ke badan air
permukaan, laut, formasi tertentu dan pemanfaatan air limbah aplikasi ke
tanah, formasi tertentu
Penyusunan Pertek
tidak diterapkan
untuk seluruhusaha
dan/atau kegiatan wajib
Amdal atau UKL-UPL

71. Pengaturan Peralihan terhadap Izin PPLH Eksisting (1)
Terkait IPLC
PermenLHK 05 Tahun 2021, Pasal 53 ayat (1) huruf a, menyatakan bahwa “usaha dan/atau
Kegiatan yang telah memiliki perizinan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah,
dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya Usaha dan/atau Kegiatan”
Terkait TPS LB3
PP 22 Tahun2021, Pasal 527huruf a, menyatakan bahwa “Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, Rekomendasi UKL-UPL,
atau dokumen Lingkungan Hidup yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan menjadi prasyarat serta termuat dalam Perizinan Berusaha
atau Persetujuan Pemerintah”
11..T
T
i
d
i
d
a
a
k
k
a
a
d
d
a
a
p
p
e
e
r
r
u
u
b
b
a
a
h
h
a
a
n
n
K
K
e
e
g
g
i
a
i
a
t
a
t
a
n
n
d
d
a
a
n
n
f
f
a
a
s
s
i
l
i
i
l
t
i
t
a
a
s
s
p
p
e
e
n
n
y
y
i
m
i
m
p
p
a
a
n
n
a
a
n
n
L
L
B
B
3
3
,
,
t
t
i
d
i
d
a
a
k
k
p
p
e
e
r
r
l
u
l
u
m
m
e
e
m
m
b
b
u
u
a
a
t
t
r
r
i
n
i
n
c
c
i
a
i
a
n
n
t
e
t
e
k
k
n
n
i
s
i
s
b
b
a
a
r
r
u
u
;
;
22..T
T
e
e
r
r
d
d
a
a
p
p
a
a
t
t
p
p
e
e
r
r
u
u
b
b
a
a
h
h
a
a
n
n
K
K
e
e
g
g
i
a
i
a
t
a
t
a
n
n
d
d
a
a
n
n
f
f
a
a
s
s
i
l
i
i
l
t
i
t
a
a
s
s
p
p
e
e
n
n
y
y
i
m
i
m
p
p
a
a
n
n
a
a
n
n
L
L
B
B
3
3
,
,
p
p
e
e
r
r
l
u
l
u
m
m
e
e
m
m
b
b
u
u
a
a
t
t
r
r
i
n
i
n
c
c
i
a
i
a
n
n
t
e
t
e
k
k
n
n
i
s
i
s
b
b
a
a
r
r
u
u
;
.

72. Pengaturan Peralihan terhadap Izin PPLH Eksisting (2)
PermenLHK 06 Tahun 2021, Pasal 235 huruf b, “Izin Pengelolaan Limbah B3 yang telah
terbit, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku izin”
Pada saat IPLB3 tersebut habis masa berlaku-nya, pelaku usaha mengajukan
perpanjangan IPLB3 untuk kemudian diterbitkan dalam bentuk Pertek PLB3 yang
berlaku selama usaha dan/atau Kegiatan sepanjang tidak ada perubahan Kegiatan.
Terkait IPLB3

73. PENERBITAN SE MENLHK
Tentang
Pengaturan Peralihan
Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 5
Tahun 2021, Peraturan
Pemerintah Nomor 22
Tahun 2021, dan
Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2021
Penerbitan SURAT EDARAN MENLHK (SE.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2021)

74. a. Dengan terbitnya PP 22/2021 maka Izin Lingkungan tidak lagi diterbitkan.
b. Penilaian Amdal, atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan pengajuan Izin PPLH yang
sedang dalam proses, dilanjutkan sampai dengan terbitnya Persetujuan Lingkungan;
c. Proses penilaian Amdal atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL berdasarkan permohonan
penerbitan Izin Lingkungan yang diajukan dan dinyatakan telah lengkap administrasi
sebelum tanggal 2 Februari 2021, dilaksanakan oleh Komisi Penilai Amdal atau
instansi lingkungan hidup berdasarkan pengaturan kewenangan pada Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013, sampai dengan diterbitkan
Persetujuan Lingkungan dengan format sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (6)
dan Pasal 63 PP 22/2021;
d. Proses penilaian Amdal, pemeriksaan Formulir UKL-UPL atau Proses Izin PPLH terkait
baku mutu lingkungan hidup dan pengelolaan Limbah B3 berdasarkan permohonan
yang diajukan setelah tanggal 2 Februari 2021, pemohon diminta untuk mengajukan
gubernur, atau
Berusaha atau
74
kembali permohonannya sesuai PP 22/2021, kepada Menteri,
bupati/wali kota sesuai kewenangan penerbitan Perizinan
Persetujuan Pemerintah;
Pengaturan SE MenLHK Nomor. 2/2021 (1)

75. 75
PengaturPaennSgEatMureannLPHeKraNloihmanor(.22)/2021(2)
e. Proses Izin PPLH terkait baku mutu lingkungan hidup dan Pengelolaan Limbah B3
berdasarkan permohonan yang diajukan dan dinyatakan telah lengkap administrasi
sebelum tanggal 2 Februari 2021, diterbitkan Persetujuan Teknis yang selanjutnya
dimasukkan dalam Persetujuan Lingkungan melalui perubahan Persetujuan
Lingkungan karena perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai
Pasal 89 ayat (2) huruf j PP 22/2021.
f. Komisi Penilai Amdal tetap melaksanakan penilaian Amdal sampai dengan
terbentuknya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup di Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 531 huruf b, PP 22/2021.
g. Lisensi yang telah dimiliki Komisi Penilai Amdal dinyatakan tetap berlaku dan dapat
diperpanjang sampai dengan terbentuknya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
h. Sertifikasi profesi dari lembaga sertifikasi profesi yang dimiliki oleh penyusun Amdal
tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikasi dan dapat
diperpanjang sampai terbentuknya lembaga sertifikasi kompetensi.

76. 76
“Komisi penilai Amdal tetap melaksanakan tugas
melakukan Uji Kelayakan Amdal sampai dengan
terbentuknya Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup”
“Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup, Rekomendasi UKL-UPL, atau dokumen Lingkungan
Hidup yang telah mendapat persetujuan sebelum
berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap
berlaku dan menjadi prasyarat serta termuat dalam
Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah”
Ketentuan Peralihan dalam PP 22 Tahun 2021

77. Penerapan PP 22/2021
77
6

78. APA YANG TELAH DILAKUKAN ?....
78
Dalam pelaksanaan dan implementasi PP 22 Tahun 2021 khususnya
terkait dengan Persetujuan Lingkungan, beberapa hal yang telah
dilakukan:
1. Clustering daftar usaha dan/atau Kegiatan yang masuk kategori risiko menengah
rendah;
2. Mempersiapkan kesiapan sistim informasi Amdalnet sebagai backbone system informasi
proses Persetujuan Lingkungan;
3. Mempersiapkan SOP standar untuk pengelolaan dan pemantauan dampak tiap tahapan
Kegiatan bagi kegiatan dengan kategori risiko menengah rendah;
4. Mempersiapkan formulir UKL-UPL standar spesifik untuk usaha dan/atau Kegiatan yang
masuk kategori UKL-UPL menengah rendah;
5. Mempersiapkan pertek standar untuk usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi
dengan pertek standar;
6.Penerbitan SE MenLHK Nomor 02/2021, untuk panduan pelaksanaan transisi/peralihan;
7. Penerbitan beberapa PermenLHK (P.4/2021, P.5/2021, P.6/2021, P.18/2021, P.19/2021);

79. HASIL YANG DIPEROLEH....
Telah dihasilkan antara lain:
1. Disusun 72 SOP (Standar Operasional Prosedur) Pengelolaandan
Pemantauan untuk UKL UPL Menengah Rendah
2. Tersusun 11 Kluster untuk Formulir UKL UPL Standar Spesifik kategori
Menengah Rendah
3. Disusun Persetujuan Teknis untuk UKL UPL Menengah Rendah yaitu:
a) 8 Pertek Pengendalian Pencemaran Air;
b) 6 Pertek Pengendalian Pencemaran Laut;
c) 12 Rincian Teknis TPS LB3;
d) 1 Pertek pengendalian Pencemaran Udara.
Jumlah SOP dan Pertek yang dihasilkan akan terus bertambah

80. No InventarisasiKBLI dengantingkatRisikoMenengahRendah ClusteringJenis formulirUKL-UPL standarSpesifik
01411,01412,01413,01414,01420,01430,01441,01442,01443,01444,01494, 01420.01450,
PembibitandanBudi Daya Hewan Ternak
01461,01462,01464,01465,01466,01469,01491,01463,01469,01491,01445,01492,01493,
1 01495,01496,01499
01111,01112,01113,01114,01115,01119,01121,01122,01122,01116,01131,01132,01133,
Perbenihandan Budi DayaPertanian
01134,01136,01139,01194,01253,01193,01220,01230,01240,01251,01259,01210,01301,
2 01302,01191,01192,01199,01283,01285,01286
3
03211,03212,03213,03221,03222,03223,03225,03226,03227,03229,03214,03215,03216,
03217,03219, BudiDaya PerikananAir Lautdi perairan
4 03221,03222,03223,03227,03229,03225,03226, BudiDaya Perikanan Air Tawardidarat
5 03251,03253,03254,03255,03259,03252 BudiDaya Perikanan Air Payaudi darat
6 35129 aktivitas penunjangtenaga listriklainnya
10611,10612,10613,10621,10631,10632,10211,10212,10213,10214,10215,10216,10217,
Industriberbasislahan denganpembangunansaranaprasarana
(Perakitandansejenisnya)
10219,10221,10222,10291,10292,10293,10294,10295,10296,10297,10298,10299,10414,
10799,10794,16102,16104,10130,10213,10311,10391,10392,10413,10414,10415,10421,
10431,10432,10434,10510,10590,10636,10732,10740,10750,10771,10773,10774,10792,
12091,13111,13112,13911,13912,13913,16105,16211,16212,16213,16214,16215,16221,
16222,16230,16295,16299,17012,17019,17021,17022,17091,17099,32111,26220,26511,
26512,26513,26514,26520,26601,26602,27111,27112,27113,27120,27202,27402,27403,
27404,27900,28111,28112,28113,28120,28140,28152,28160,28171,28180,28191,28192,
28193,28199,28210,28221,28222,28223,28224,28230,28240,28250,28262,28263,28264,
28265,28291,28292,28299,29200,29300,30111,30112,30113,30120,30200,30912,30921,
30922,30990,31001,31002,31003,31009,32909,21015,32501,23121,86903,32201,32202,
32300,32401,32402,32501,32502,32503,32509,32901,32902,32903,32904,32905,33111,
33121,33122,33131,33132,33133,33141,33142,33149,45201,45407,58130,95110,95120,
95210,95220,95240,22193,22194,23124,23911,23919,23931,23932,23933,23939,23961,
7 15201,15202,15203,15209,33151
19100,19213,19291,19292,20111,20112,20113,20114,20122,20123,20124, 20125,20126,
Industriberbasisproduksi denganpembangunansaranadan
prasarana(bahanbaku --> proses ---> produk,semisalindustri
sawit/CPOyng menghasilkan berbagaiprodukturunan)
20127,20129,20131,20211,20212,20213,20214,20221,20222,20223,20224,20232,20233,
20234,20291,20293,20295,20296,20299,21012,21013,21015,21021,21022,21023,22112,
24202,24203,24205,24310,24320,25120,25130,25910,25931,25994,18113,13921,13922,
13923,13925,13929,13930,14302,14303,15122,56305,20231,32112,32113,32114,32115,
8 32119,32120,37021,37022,38301,
9 42914 Kegiatan pengerukan/dredging
10 43120 Penyiapanlahan untukkegiatansektor transportasi
93231,91021,91022,93221,93224,93239,49425,55193,55120,55110,55194,56101,93292,
Kegiatan perdagangan,jasa dan pariwisatayang membutuhkan
saranadanprasarana
93219,96129,93229,93193,47215,47245,47753,47754,47727,47728,47843,47723,47844,
11 47724,47725
Telah teridentifikasi sebanyak 11 cluster, yaitu:
1. Pembibitan dan Budi Daya Hewan Ternak
2. Perbenihan dan Budi Daya Pertanian
3. Budi Daya Perikanan Air Laut di perairan
4. Budi Daya Perikanan Air Tawar di darat
5. Budi Daya Perikanan Air Payau di darat
6. Industri berbasis lahan dengan pembangunan sarana
prasarana (Perakitan dan sejenisnya)
7. Industri berbasis produksi dengan pembangunan sarana dan
prasarana (bahan baku --> proses ---> produk, semisal industri
sawit/CPO yng menghasilkan berbagai produk turunan)
8. Kegiatan pengerukan/ dredging
9. Penyiapan lahan untuk kegiatan sektor transportasi
10. Kegiatan perdagangan, jasa dan pariwisata yang
membutuhkan sarana dan prasarana serta aktivitas
penunjang lainnya
11. Kegiatan SPBU, tambang rakyat,dll
CLUSTERING KBLI KEGIATAN DENGAN RISIKO
MENENGAH RENDAH
11Cluster
Identifikasi berdasarkan PP5/2021

81. SISTIM INFORMASI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP
Persetujuan Lingkungan akan diproses secara daring melalui
Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup Amdalnet
Amdalnet sebagai BACKBONE
Proses Persetujuan Lingkungan
SOP Standar
Pengelolaan dan
Pemantauan
Formulir UKL-UPL
Standar Spesifik
Pertek
Standar
Sistem Pelaporan
Persetujuan
Lingkungan
Lingkungan
Sistem Pelaporan
persetujuan
Lingkungan
Lingpkeurnsegtaunjuan
PeS
ni
s
gt
e
em
mbP
ae
l
na
gp
ao
nr
a
n
p
laS
e
ii
r
ns
s
t
ne
e
yt
m
u
aj
u
P
e
a
l
n
a
p
o
r
a
n
Amdalnet akan terus
dikembangkan dengan penambahan:
SOP, Form UKL-UPL standar spesifik, Pertek
standar dan lainnya guna memberi fasilitasi&
kemudahan bagi pelaku usaha dalam proses &
pelaksanaan Persetujuan Lingkungan
“Ditanam” dalam Sistem Informasi Amdalnet, untuk
fasilitasi & kemudahan bagi pelakuusaha

82. 1.1 SOP A.1.1 Perubahan persepsi
masyarakat akibat sosialisasi
2. Pembebasan lahan
1. SOP A.2.1 Perubahan persepsi
masyarakat akibat pembebasan lahan
…..
A. PRA KONSTRUKSI C. OPERASI
1. Sosialisasi 1. SOP C.1 Operasional unit/fasilitas
B. KONSTRUKSI
1. SOP B.1 Penerimaan tenaga kerja
1. SOP B.1.1 Peningkatan kesempatan kerja akibat
penerimaan tenaga kerja
2. SOP B.2 Pembersihan lahan dan pematangan lahan
1. SOP B.2.1 Penurunan kualitas air permukaan
akibat pembersihan lahan dan pematangan
lahan
2. SOP B.2.1 Peningkatan TSP (debu) akibat
pembersihan lahan dan pematangan lahan
……
utama dan
unit/fasilitas pendukung
1. SOP C.1.1 Peningkatan air limbah akibat kegiatan
operasional unit/fasilitas utama dan unit/fasilitas
pendukung
SOP C.1.2 Peningkatan limbah padat (sampah)
akibat kegiatan operasional unit/fasilitas utama
dan unit/fasilitas pendukung
SOP C.1.3 Peningkatan kebauan akibat kegiatan
operasional unit/fasilitas utama dan unit/fasilitas
2.
3.
pendukung
D. PASCA OPERASI
1. SOP D.1 Kegiatan Pasca Operasi
Sampai saat ini telah
tersusun 72 SOP
Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan
Hidup. Jumlah ini
semakin lama akan terus
bertambah dan semakin
detail karena adanya
improvement dalam
pelaksanaannya
SOP PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN
1. SOP D.1.1 Pembongkaran unit/fasilitas utama
dan unit/fasilitas pendukung
SOP D.1.2 Pemutusan tenaga kerja
2.
------
SOP disusun menggunakan pendekatan Generik TahapanKegiatan

83. CONTOH SOP PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN
Contoh:
SOP A.1.1 Perubahan
persepsi masyarakat akibat
sosialisasi

84. CONTOH RINCIAN TEKNIS TPS LB3
KEGIATAN WAJIB UKL-UPL MENENGAH RENDAH
Contoh:
Rincian Teknis TPS LB3
untuk UKL UPL
Menengah Rendah

85. CONTOH PERSETUJUAN TEKNIS
KEGIATAN WAJIB UKL-UPL MENENGAH RENDAH
Contoh:
Persetujuan Teknis
Pembuangan Air
Limbah ke Badan Air
Permukaan

86. CONTOH FORMULIR
UKL-UPL STANDAR SPESIFIK
Contoh:
Formulir UKL-UPL Standar
Spesifik untuk Kegiatan
SPBU Mini

87. Tahapan Pengembangan Amdalnet
Pengembangan
Sistem dan
Infrastruktur
Amdalnet
Operasionalisasi
Layanan
Amdalnet dan
Pengembangan
Sistem
Pengembangan
Sistem dan Big
Data Amdalnet
Tahun II (2022) Tahun III ( 2023..dst)
Pengembangan ini tidak
menghentikan layanan,
karena pengembangan ini
adalah penambahanfitur
untuk penyempurnaan
Tahun 2021, KLHK
membangunSistem
Amdalnet dan
terhadap Amdalnet
eksisting telah
terintegrasi dengan
sistem OSS RBA
semenjak 4 Agustus
2021
` Perancangan
Arsitektur
Amdalnet
PembangunanAmdalnet
Tahun I (2021)

88. Penapi
san
Pelingkupa
n dan
Rona Awal
Prakiraan
dan
Evaluasi
Dampak
Uji
Kelayaka
n
Keputusan
Kelayakan
Lingkungan
Pengelolaa
n dan
Pemantaua
n LH
Wajib
AMDAL?
Skala
besaran
Pengump
ulan
data
Pemodelan Dampak
Lingkungan
Perubahan
desain
Desain
Final
Uji
Kelaya
kan
SKKL/PK
PLH
Monitor
ing
Diula
ngi
diula
ngi
GRAND DESAIN RENCANA PENGEMBANGAN AMDALNET
Amdal
Digital
88
2
Asistensi Pelingkupan
1
PenapisanOtomatis
5
Basis Data Dokumen LingkunganHidup
6
Saran Pendapat TanggapanInteraktif
7
RKL RPL Online
7 Modul Utama AMDALNET :
3
Amdal DigitalWorkspace
4
Pemodelan DampakLingkungan
Modul 1, 2, 3
Modul 6, 7
Modul 4,5
: Tahun 2021
: Tahun 2022
: Tahun 2023

89. Rencana Tahapan Pengembangan Amdalnet Tahun 2022
Integrasi
dengan OSS
RBA
Launching
Amdalnet
Persiapan
penyusunan
Peraturan
Menteri LHK
terkait Penerapan
Amdalnet untuk
prosespersetujuan
lingkungan
Ujicoba
Penggunaan
Amdalnet
Operasionalisasi
Amdalnet
Pengembangan
Amdalnet
(Modul
Pelaporan RKL
RPL Online dan
SPT Interaktif)
Pengembangan
Infrastruktur
dan Organisasi
pelayanan
Amdalnet

90. WORKSHOP UJICOBA PENGGUNAAN AMDALNET
 Amdalnet merupakan bentuk transformasi digital proses persetujuan
lingkungan yang cukup kompleks dan detail sehingga untuk
mengetahui kesiapan dan kehandalan sistem informasi Amdalnet
perlu dilakukan Ujicoba Aplikasi sebelum peluncuran dan
operasionalisasi sistem, dalam bentuk Workshop Ujicoba Penggunaan
Amdalnet
 Amdalnet akan digunakan di seluruh Indonesia (pusat dan daerah)
 Workshop akan dilaksanakan selama 3 hari ( 12 – 14 April 2022) secara
virtual/daring
 Peserta Workshop Ujicoba Amdalnet merupakan perwakilan berbagai
user antara lain : Pelaku Usaha, Penyusun, KPA, Tim teknis dan unit
kerja terkait termasuk BKPM

91. AMDALNET
Aplikasi
Perizinan
Aplikasi
Perizinan
Aplikasi
Perizinan
Aplikasi
Persetujuan
ELEMENDATA ELEMENDATA
End Point
HUBOSS
KLHK
End Point
OSSRBA
BKPM
NIB
1. Check NIB
2. Menerima dataproyek
(ReceiveProyek)
3. Inquery data NIB (InqueryNIB)
4. Pengiriman data status izindari
Sistem K/L/D ke Sistem OSS
(recieveLicenseStatus)
5. Pengiriman data izin finaldari
sistem K/L/D ke Sistem OSS
(recieveLicense)
INTEGRASI AMDALNET – HUB OSS KLHK – OSS RBA BKPM
Consume
PROSES INTEGRASI AMDALNET – HUB OSS KLHK – OSS RBA BKPM TELAH DILAKUKAN,
KHUSUSNYA UNTUK UKL UPL KATEGORI MENENGAH RENDAH (MR)
Sistem
Kerja
Internal
KLHK
Data Base Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

92. Rekap UKL UPL MenengahRendah
4 Agustus 2021 – 4 April 2022
Tidak ada Lampiran
UKL UPL MR
Terkirim Ke OSS Grand Total
2.184 25.896 28.080
Diambil 4 April 10.00 WIB
1. Aliran data dari OSS mulai mengalami masalah
(terputus) pada tgl 14 Oktober
2. Aliran data telah diperbaiki (kembali normal) pada 27
Okt
3. Tgl 2 Nov dilakukan pengaliran data dari OSS Hub ke
Amdalnet sejumlah 596 data (595 gagal terkirim /
tidak masuk Cluster KBLI)
4. Tgl 3 Nov dilakukan pengaliran data dari OSS Hub ke
Amdalnet sejumlah 750 data (735 gagal terkirim /
tidak masuk Cluster KBLI)
5. Mulai dari tanggal 4 Nov, jumlah aliran data UKL-UPL
MR ke Amdalnet berkurang (perlu koordinasi teknis)
6. Tanggal 19 Nov, aliran data naik sejumlah 208 data
yang terkirim ke OSS.

93. Pelayanan Dokumen Lingkungan Pasca PP 22/2021
86
531
Pelayanan Dokumen Lingkungan di Daerah
(Pasca PP 22/2021)
AMDAL UKLUPL
55
30
Pelayanan Dokumen Lingkungan di Pusat
(Pasca PP 22/2021)
AMDAL UKLUPL
Pasal 527, huruf d menyatakan bahwa “Komisipenilai Amdal tetap melaksanakan tugas melakukanUji
Kelayakan Amdal sampai dengan terbentuknya Tim Uji KelayakanLingkungan Hidup”
Pasal ini memerintahkan bahwa proses Persetujuan Lingkungan yang berlangsung tidak boleh terhambat/terhenti
dikarenakan belum terbentuknya Tim Uji Kelayakan ataupun Sistim Informasi Dokumen Lingkungan yang masih
dalam tahap finalisasi.
Berdasarkan data
dari 9 Provinsi
dan 25 Kab/Kota

94. Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK)
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan
Gd. Manggala Wanabakti, Blok IV, Lt. 6, Wing. C
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Telp/Fax: 021-5705090
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:
Terima
kasih