Contoh Perjanjian Pembuatan Karoseri Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))

1. Halaman 1 dari 8
PERJANJIAN PEMBUATAN KAROSERI
Nomor : _____________________
Perjanjian Pembuatan Karoseri (untuk selanjutnya disebut sebagai: PERJANJIAN) ini dibuat
dan ditandatangani di ............, pada hari ini, ................, tanggal .................., bulan ............,
tahun duaribu .................. (Tgl-Bln-Thn), oleh dan di antara:
1. PT _______________, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh
Tuan ........................., swasta, bertempat tinggal di ..............,..............., yang dalam hal
ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan, karenanya sah bertindak
untuk dan atas nama PT _______________.
-Untuk selanjutnya disebut sebagai :“ K ”.
2. CV _________, berkedudukan di ..............., dalam hal ini diwakili oleh Tuan ..........,
swasta, bertempat tinggal di ..............., yang bertindak dalam jabatannya selaku Direktur
CV _________, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama CV _________.
- Untuk selanjutnya disebut sebagai :“KAROSERI”.
KAROSERI dan “ K “ untuk selanjutnya akan disebut PARA PIHAK.
PARA PIHAK terlebih dahulu hendak menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 Bahwa “ K “ merupakan suatu perusahaan yang menjalankan usahanya selaku Agen
Pemegang Merek, Importir dan Pembuat kendaraan bermotor jenis niaga Hyundai Truck
& Bus berdasarkan Distributorship Agreement yang dibuat dan ditandatangani oleh “ K
“ dan Hyundai Motor Company;
 Bahwa KAROSERI adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan
body kendaraan bermotor (karoseri/autobody manufacturing) yang telah memiliki reputasi
yang baik dan berpengalaman;
 Bahwa “ K “ telah memperoleh permintaan pengadaan ____ unit Bus berdasarkan hasil
tender pengadaan yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi
_____ yang selanjutnya dituangkan ke dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi_____
Nomor :_____ tertanggal ...........................;
 Bahwa KAROSERI telah menyatakan minatnya untuk menyediakan jasa pembuatan Body
Bus kepada “ K “ dan “ K “ dengan ini menunjuk KAROSERI sebagai pihak yang akan
melaksanakan pembuatan Body Bus (Untuk selanjutnya disebut sebagai : PEKERJAAN
KAROSERI).
Selanjutnya, PARA PIHAK, masing-masing dalam kapasitas sebagaimana disebutkan di muka,
setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri kepada PERJANJIAN Pembuatan Karoseri ini
berikut dengan lampiran, perubahan, penambahan, perpanjangan dan/atau pembaharuannya,
dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
PASAL 1
POKOK PERJANJIAN
1.1. “ K “ dengan ini mengikatkan diri untuk memesan PEKERJAAN KAROSERI kepada
KAROSERI dan dengan ini KAROSERI menerima pesanan PEKERJAAN

2. Halaman 2 dari 8
KAROSERI dari “ K “ berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan
sebagaimana diatur dalam PERJANJIAN ini, berupa:
Jumlah Unit : ______ unit
Bare Chassis : ______________(merk)
Spesifikasi : Terlampir
1.2. Pesanan dalam jumlah sebagaimana di atas akan dilakukan secara bertahap dengan
jadwal pemesanan sebagaimana diuraikan dalam Lampiran A.
PASAL 2
HARGA PEKERJAAN KAROSERI
2.1. PARA PIHAK sepakat menetapkan Harga PEKERJAAN KAROSERI:
a) Pemakaian Material Rp. ___________
b) Jasa Teknik Rp. ___________
Harga Pekerjaan Per Unit Rp. ______________
Dengan demikian Total Harga PEKERJAAN KAROSERI ______ Unit Body Bus
adalah Rp. __________,- ( _______ rupiah).
2.2. Harga PEKERJAAN KAROSERI di atas dengan kondisi sebagai berikut:
a) Sudah termasuk biaya pengangkutan berikut asuransinya atas :
- Bare Chassis dari gudang “ K “ ke gudang KAROSERI; dan
- setiap hasil PEKERJAAN KAROSERI ke gudang “ K “ atau lokasi lain yang
akan ditentukan kemudian oleh” K “;
b) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%;
c) Jasa Teknik dipotong PPh 23 sebesar 4.5%.
2.2. Harga sewaktu-waktu dapat berubah apabila ada kenaikan harga bahan-bahan yang
berkaitan dengan PEKERJAAN KAROSERI dengan pemberitahuan terlebih dahulu
dan disetujui oleh” K “ . Apabila “ K “ tidak menyetujui, maka PEKERJAAN
KAROSERI akan dihentikan.
PASAL 3
TATACARA PEMBAYARAN
3.1. “ K “ berkewajiban melakukan pembayaran kepada KAROSERI dengan menggunakan
tahapan sebagai berikut:
 Tahap I 20 %: Rp. ____________,-
(________________________________________ rupiah) selambat-
lambatnya __ (___________) hari kerja sejak tanggal diterimanya
pembayaran Tahap I dari Dinas Perhubungan Provinsi ______ oleh
“ K “ berdasarkan PERJANJIAN Pengadaan;
 Tahap II 80 % : Rp. ____________,-
(________________________________________ rupiah) selambat-
lambatnya __ (___________) hari kerja sejak tanggal diterimanya
pembayaran Tahap II dari Dinas Perhubungan Provinsi ______ oleh
“ K “ berdasarkan PERJANJIAN Pengadaan;
3.2. Pembayaran harga PEKERJAAN KAROSERI tersebut di atas akan dilakukan oleh “ K
“ melalui transfer antar bank, dengan rekening yang dituju sebagai berikut:

3. Halaman 3 dari 8
Bank : _______________
Cabang : _______________
No. Rekening : _______________
Atas Nama : CV _________
PASAL 4
PELAKSANAAN KAROSERI
4.1. KAROSERI akan melaksanakan dan menyelesaikan PEKERJAAN KAROSERI
selambat-lambatnya pada tanggal................................;
4.2 Penyerahan Chassis terakhir kepada KAROSERI paling lambat
tanggal ................................
4.3. Pada masing-masing unit kendaraan Hasil PEKERJAAN KAROSERI PARA PIHAK
akan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan;
4.4. PARA PIHAK menyetujui bahwa serah-terima Hasil Pekerjaan akan dilakukan di
kantor/gudang “ K “ atau tempat-tempat lain yang akan ditentukan oleh” K “ .
4.5 PERJANJIAN ini akan effective, setelah penandatangan kontrak antara Sekretaris Dinas
Perhubungan Provinsi _____ selaku Kuasa pengguna Anggaran dengan” K “ .
4.6. KAROSERI akan memulai pekerjaan (pabrikasi), setelah dapat Pemberitahuan terlebih
dahulu dari” K “ .
PASAL 5
PERUBAHAN PEKERJAAN KAROSERI
5.1. Jika “ K “ meminta perubahan atas PEKERJAAN KAROSERI, termasuk tetapi tidak
terbatas pada tambahan di luar spesifikasi standard, maka permintaan tersebut harus
dilakukan secara tertulis dan disetujui oleh KAROSERI;
5.2. Apabila perubahan tersebut mempengaruhi harga dan jangka waktu penyelesaian
PEKERJAAN KAROSERI, maka KAROSERI akan memberitahukan secara tertulis dan
“ K “ akan mempertimbangkannyaa;
5.3. Pelaksanaan perubahan PEKERJAAN KAROSERI akan dilaksanakan setelah ada
persetujuan” K “ ;
5.4. Keterlambatan atas penyelesaian PEKERJAAN KAROSERI akibat terjadinya
penundaan karena proses permintaan perubahan dari “ K “ menjadi tanggungjawab” K “ .
PASAL 6
SPESIFIKASI KAROSERI
KAROSERI akan melaksanakan PEKERJAAN KAROSERI sesuai dengan Spesifikasi yang
ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Propinsi ______ yang dilampirkan sebagai Lampiran
dalam PERJANJIAN ini, Lampiran mana merupakan suatu kesatuan yang tidak dipisahkan
satu sama lain dengan PERJANJIAN ini.
PASAL 7
PEMBERITAHUAN HASIL PEKERJAAN KAROSERI

4. Halaman 4 dari 8
KAROSERI akan memberitahukan secara tertulis (Surat Pemberitahuan) dengan terperinci
hasil PEKERJAAN KAROSERI yang akan diserahkan kepada “ K “ yaitu 3 (tiga) Hari Kerja
sebelum tanggal pelaksanaan serah-terima hasil PEKERJAAN KAROSERI.
PASAL 8
MASA GARANSI & PEMELIHARAAN
8.1. Masa garansi pemeliharaan dan suku cadang kendaraan (spare parts) ditentukan selama
6 (bulan) bulan sejak penyerahan hasil PEKERJAAN KAROSERI;
8.2. Masa garansi dianggap sudah tidak berlaku lagi apabila jangka waktu garansi telah habis
masa berlakunya;
8.3. Biaya garansi untuk pengiriman kendaraan menjadi beban KAROSERI;
8.4. KAROSERI tidak akan bertanggungjawab bila kerusakan terjadi karena kesalahan cara
menjalankan/operasionalisasi hasil PEKERJAAN KAROSERI (kekhilafan operasi) oleh
pengguna hasil Pekerjaan;
8.5. Selama masa garansi, barang-barang yang aus ataupun tidak dapat terpakai lagi karena
masa penggunaannya habis menjadi beban K untuk menggantinya;
8.6. Selama masa garansi bila terjadi kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan
pemasangan oleh KAROSERI maka KAROSERI akan mengganti dan/atau memperbaiki
atas biaya KAROSERI.
PASAL 9
HAK & KEWAJIBAN
9.1. Dalam melaksanakan PERJANJIAN ini “ K “ berkewajiban untuk melakukan
pembayaran seluruh biaya PEKERJAAN KAROSERI sejumlah seperti yang tercantum
pada Pasal 2 (dua) Perjanjian ini, serta melaksanakan cara pembayaran yang disepakati
seperti tercantum dalam Pasal 3 Perjanjian ini kepada KAROSERI;
9.2. KAROSERI berkewajiban memberikan jaminan atas mutu atau kualitas hasil Karoseri
sesuai dengan permintaan dari “ K “;
9.3. Apabila ditemukan ada hasil PEKERJAAN KAROSERI yang tidak sesuai dengan
Spesifikasi yang diminta oleh “ K “, maka “ K “ berhak meminta kepada KAROSERI
untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan kembali hasil Karoseri yang ditemukan
tidak memenuhi spesifikasi tersebut dengan biaya dari KAROSERI.
PASAL 10
PENGALIHAN PEKERJAAN
KAROSERI tidak dapat mengalihkan sebagian maupun seluruh PEKERJAAN KAROSERI
seperti diatur dalam PERJANJIAN ini kepada Pihak Ketiga mana pun tanpa persetujuan
tertulis terlebih dahulu dari “ K “.
PASAL 11
DENDA & SANKSI
11.1. Denda keterlambatan penyelesaian PEKERJAAN KAROSERI :
Apabila terjadi keterlambatan penerimaan unit hasil PEKERJAAN KAROSERI dari
KAROSERI kepada “ K “ sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam PERJANJIAN
ini, maka “ K “ berhak untuk melakukan dan mengenakan denda (penalty) kepada
KAROSERI sebesar sanksi/penalty yang dikenakan kepada “ K “ berdasarkan
PERJANJIAN Pengadaan.

5. Halaman 5 dari 8
11.2. Denda keterlambatan pembayaran :
Apabila terjadi keterlambatan atau ketiadaan membayar yang dilakukan oleh “ K
“ kepada KAROSERI, maka KAROSERI berhak untuk mengenakan denda (penalty)
kepada “ K “ sebesar 1 0/00 (satu per mil) dari total Harga PEKERJAAN KAROSERI
untuk setiap hari keterlambatan atau ketiadaan pembayaran, dengan maksimum denda
(penalty) sebesar 5% (lima persen) dari total biaya PEKERJAAN KAROSERI;
11.3. Apabila “ K “ hingga lewat dari 30 (tigapuluh) hari sejak hasil PEKERJAAN
KAROSERI diterima tetap belum dapat melunasi seluruh pembayaran biaya
PEKERJAAN KAROSERI kepada KAROSERI, maka PARA PIHAK sepakat untuk
membatalkan PERJANJIAN ini dan “ K “ dapat menerima dan setuju bahwa
KAROSERI dapat menarik kembali kendaraan hasil PEKERJAAN KAROSERI yang
sudah diterima oleh “ K “ dalam keadaan dan kondisi seperti pada saat diterima oleh
“ K “.
PASAL 12
FORCE MAJEURE & KENAIKAN HARGA
12.1. Di dalam suatu keterlambatan dan/atau kegagalan memenuhi kewajiban yang
tercantum dalam PERJANJIAN ini oleh salah satu pihak yang disebabkan oleh karena
tindakan atau dapat ditimbulkan oleh kejadian di luar kemampuan PARA PIHAK
seperti : pemogokan pekerja, embargo, huru hara, perubahan peraturan moneter
Pemerintah yang signifikan, pertempuran, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase,
badai, banjir, gempa bumi adalah tidak dapat dianggap sebagai suatu kesalahan yang
dilakukan oleh salah satu pihak, dilindungi, atau tidak akan mengalami tuntutan atas
kerugian yang diderita oleh pihak lain;
12.2. Kepada pihak yang mengalami keadaan Force Majeure diwajibkan untuk
memberitahukan kepada pihak lain selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak terjadinya
keadaan tersebut;
12.3. Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK tersebut (Force Majeure),
maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya dengan cara
musyawarah dan mufakat;
12.4. Apabila di dalam pelaksanaan PERJANJIAN ini terjadi perubahan dalam peraturan
moneter Pemerintah yang mengakibatkan kenaikan harga material atau bahan-bahan
yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PEKERJAAN KAROSERI dan biaya pekerja
yang menyolok sehingga menimbulkan beban tinggi dan/atau kerugian bagi
KAROSERI, maka KAROSERI dapat mengajukan pertimbangan kebijaksanaan
kepada “ K “ mengenai kejadian tersebut.
PASAL 13
MASA BERLAKU PERJANJIAN
13.1. PERJANJIAN ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
13.2. PERJANJIAN ini akan berakhir :
a) apabila “ K “ telah menerima semua hasil PEKERJAAN KAROSERI dari
KAROSERI sesuai dengan jumlah dan spesifikasi seperti diatur dalam
PERJANJIAN ini;
b) apabila “ K “ telah melakukan seluruh kewajibannya untuk melakukan pembayaran
harga dan tagihan-tagihan yang ada dari KAROSERI seperti diatur dalam
PERJANJIAN ini.

6. Halaman 6 dari 8
PASAL 14
PENGAKHIRAN
Dalam hal PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri berlakunya PERJANJIAN ini, maka
PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 dan 1267 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata yang mensyaratkan adanya keputusan pengadilan untuk
mengakhiri berlakunya suatu PERJANJIAN,namun PARA PIHAK tetap berkewajiban untuk
memenuhi masing-masing kewajiban atas bagian-bagian dari PERJANJIAN ini yang telah
terlaksana.
PASAL 15
PERSELISIHAN
15.1. Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari PERJANJIAN ini, maka PARA
PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah
dan mufakat;
15.2. Apabila dengan musyawarah dan mufakat tersebut tidak tercapai kata sepakat, maka
PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut akan diajukan
ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.
PASAL 16
DOMISILI HUKUM
Tentang PERJANJIAN ini dan segala akibatnya, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih
tempat kediaman/domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.
PASAL 17
HUKUM YANG BERLAKU
PERJANJIAN ini tunduk pada dan harus ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
PASAL 18
PEMBERITAHUAN
Segala pemberitahuan harus dilakukan melalui teleks atau transmisi facsimile atau dengan
surat pos udara tercatat atau melalui surat elektronik (e-mail). Pemberitahuan dan
korespondensi di antara PARA PIHAK harus dikirimkan kepada alamat yang benar dari
masing-masing pihak sebagaimana dicantumkan di bawah atau kepada suatu alamat
sebagaimana dapat diberitahukan dari waktu ke waktu:
“ K “ : PT._______________
..........................................
Jl. ......................................
...................,
Telepon : ........................
Faksimili : ........................
Up : Direksi
KAROSERI : CV _______________
Jl. ..........................................
.....................................
Magelang 56191
Telepon : ...........................

7. Halaman 7 dari 8
Faksimili : ...........................
Up : Direksi
PASAL 19
PERUBAHAN PERJANJIAN (AMANDEMEN)
19.1. Setiap syarat dan ketentuan yang belum dicantumkan dalam PERJANJIAN ini akan
dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan bersama PARA
PIHAK;
19.2. Semua amandemen terhadap PERJANJIAN ini tidak akan berlaku kecuali dilakukan
secara tertulis dan ditandatangani oleh para pejabat yang sah serta berwenang dari
PARA PIHAK, dan dianggap sebagai kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan serta
mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan PERJANJIAN ini.
PASAL 20
BAHASA
PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani dalam bahasa Indonesia, dan semua
pemberitahuan, dokumen, dan surat-menyurat berdasarkan PERJANJIAN ini harus dibuat
dalam bahasa Indonesia.
PASAL 21
KESELURUHAN PERJANJIAN
PERJANJIAN ini menetapkan keseluruhan kontrak dan kesepakatan di antara PARA PIHAK
dan mengatasi segala kontrak atau kesepakatan sebelumnya diantara PARA PIHAK yang
berkenaan dengan pokok PERJANJIAN ini.
PASAL 22
LAIN-LAIN
Di dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam PERJANJIAN ini, akan diatur
serta ditetapkan atas persetujuan PARA PIHAK.
PASAL 23
PENUTUP
Demikian PERJANJIAN ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, yang masing-
masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani di tempat dan pada
tanggal tersebut di muka oleh PARA PIHAK.
“ K “, KAROSERI,
PT ___________________ CV __________________
________________ __________________
Director Director

8. Halaman 8 dari 8
Lampiran A
PERJANJIAN Pembuatan Karoseri
Nomor : ___-_______________
TAHAPAN PENYERAHAN
Tanggal Jumlah
___________ 2020 __ Unit
___________ 2020 __ Unit
___________ 2020 __ Unit
___________ 2020 __ Unit
Total __ Unit