Contoh Perjanjian Kerja AMDAL Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))

1. Perjanjian Kerja tentang Pekerjaan AMDAL Dalam Mencapai Keputusan Lingkungan atas
Pertambangan Batuan Mineral PT. _________________
1/11
SURAT PERJANJIAN KERJA
No. …………………..........
Antara
PT. ___________________
dengan
PT. ______________________
tentang
Pekerjaan AMDAL Dalam Mencapai Keputusan Lingkungan atas
Pertambangan Batuan Mineral PT. ___________________
Surat Perjanjian Kerja (”Perjanjian”) ini dibuat dan ditanda-tangani pada hari ini,
......................, tanggal ...................., bulan .................... tahun dua ribu ..................... (Tgl-
Bln-Thn), oleh dan antara:
1. PT. ___________________, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan
tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di
......................................................................................, dalam hal ini diwakili oleh
.................selaku Direktur oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT
___________________, untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”; dan
2. PT. ______________________, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan
dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di
.................................................................................., yang dalam hal ini diwakili oleh
............................selaku kuasa direksi berdasarkan surat kuasa No. .............................,
tertanggal ........................ (aslinya terlampir sebagai kesatuan Perjanjian ini) dan dalam
hal ini menyatakan diri berwenang berdasarkan surat kuasa tersebut untuk, oleh dan
karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT ______________________, untuk
selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KEDUA”.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai “PARA
PIHAK” dan masing-masing sebagai “PIHAK”.
PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :
A. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud akan menyusun Dokumen AMDAL dalam
mencapai keputusan lingkungan atas Pertambangan Batuan Mineral PT.
___________________ di ..................................................................................................
B. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud menjalin kerjasama dengan PIHAK KEDUA
untuk melakukan penyusunan Dokumen AMDAL dalam mencapai keputusan
lingkungan atas Pertambangan Batuan Mineral PT. ___________________ di
...................................................................................... tersebut.
C. Bahwa PIHAK KEDUA menyatakan bersedia dan sanggup serta mempunyai
kemampuan untuk menyusun Dokumen AMDAL dalam mencapai keputusan

2. Perjanjian Kerja tentang Pekerjaan AMDAL Dalam Mencapai Keputusan Lingkungan atas
Pertambangan Batuan Mineral PT. _________________
2/11
lingkungan atas Pertambangan Batuan Mineral PT. ___________________ PIHAK
PERTAMA dan mendapatkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
(SKKLH) dari Bupati Kotawaringin Barat serta Izin Lingkungan terkait dari pejabat
dan/atau instansi pemerintah yang berwenang untuk itu.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini setuju untuk mengikatkan diri
dalam Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
PASAL 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN
1. PIHAK PERTAMA menyetujui memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, dan
dengan ini PIHAK KEDUA menerima dan menyatakan sanggup untuk menyelesaikan
termasuk namun tidak terbatas kepada pengambilan data lapangan, analisa laboratorium
serta menyusun Dokumen AMDAL Pertambangan Batuan Mineral PT.
___________________ yang berlokasi di
.........................................,........................................, mempresentasikannya di hadapan
Komisi Penilai AMDAL Kotawaringin Barat dan mendapatkan SKKLH atas nama PT
___________________ dari Bupati Kotawaringin Barat serta Izin Lingkungan atas
nama PT ___________________ dari pihak yang berwenang untuk itu (untuk
selanjutnya disebut sebagai “Pekerjaan”).
2. Dalam melaksanakan Pekerjaan, PIHAK KEDUA menyetujui untuk memberikan
laporan tertulis Pekerjaan berupa dokumen lengkap Kerangka Acuan Analisis Dampak
Lingkungan Hidup (“KA-ANDAL”), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (“ANDAL”),
Rencana Pengelolaan Lingkungan (“RKL”) dan Rencana Pemantauan Lingkungan
(“RPL”) dengan format dan substansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
kesemuanya atas nama PT ___________________, kepada PIHAK PERTAMA
(selanjutnya disebut “Dokumen AMDAL”).
PASAL 2
BIAYA PEKERJAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN
1. Biaya pelaksanaan dan penyelesaian Pekerjaan dan Dokumen AMDAL sebagaimana
dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini, yaitu sebesar Rp. _____,- (______Rupiah)
(selanjutnya disebut ”Biaya Pekerjaan”).
2. Pembayaran Biaya Pekerjaan akan dilakukan dalam 4 (empat) tahap, dengan tahapan
pembayaran sebagai berikut :
a. Tahap Pertama sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Biaya Pekerjaan atau
sebesar Rp. ______ (_________ Rupiah) akan dibayarkan oleh PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja
setelah (a) Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan setelah PIHAK
KEDUA menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA sebagai berikut: (b) bank
garansi senilai tersebut berjangka waktu sesuai Perjanjian ini; dan (c) berkas
tagihan lengkap dan benar. Biaya ini untuk dipergunakan sebagai biaya sosialisasi,
ekspose media, dan pengumpulan data pendahuluan oleh PIHAK KEDUA yang
dimulai PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terima
pembayaran Tahap Pertama ini.

3. Perjanjian Kerja tentang Pekerjaan AMDAL Dalam Mencapai Keputusan Lingkungan atas
Pertambangan Batuan Mineral PT. _________________
3/11
b. Tahap Kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Biaya Pekerjaan atau sebesar
Rp. ________.-(_______ Rupiah) akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA
kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyampaikan kepada PIHAK
PERTAMA sebagai berikut: (a) salinan atau fotokopi berkas telah
dilaksanakannya ekspose media dan sosialisasi; dan (b) laporan pelaksanaan
pekerjaan secara tertulis yang ditanda-tangani PIHAK KEDUA atas
dilaksanakannya pengambilan data atau sampel di lapangan; (c) berkas tagihan
lengkap dan benar; dan (d) salinan atau softcopy berkas KA-ANDAL, RKL dan
RPL yang telah disusun; dan (e) mendapat surat undangan rapat KA-ANDAL,
untuk biaya ekspose KA-ANDAL dihadapan Tim Teknis Penilai AMDAL
Kabupaten Kotawaringin Barat, survei lapangan, dan penyusunan Dokumen
AMDAL oleh PIHAK KEDUA.
c. Tahap Ketiga sebesar 20% (dua puluh persen) dari Biaya Pekerjaan atau sebesar
Rp. ______.- (_______ Rupiah) akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA
kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyampaikan kepada PIHAK
PERTAMA sebagai berikut: (a) bukti tertulis bahwa KA-ANDAL ini telah lulus
presentasi tanpa koreksi lagi dan disetujui dari Komisi Penilai AMDAL yang
berwenang; dan (b) surat keterangan bahwa AMDAL ini sedang dalam proses dari
Komisi Penilai AMDAL yang berwenang; dan (c) berkas tagihan lengkap dan
benar; dan (d) mendapat surat undangan rapat AMDAL dari BLH Kotawaringin
Barat, untuk biaya ekspose AMDAL dihadapan Komisi Penilai AMDAL
Kabupaten Kotawaringin Barat.
d. Tahap Keempat sebesar 20% (dua puluh persen) dari Biaya Pekerjaan atau
sebesar Rp. _________ (______ Rupiah) akan dibayarkan oleh PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan (a) 3
(tiga) rangkap Dokumen AMDAL final (berupa hardcopy dan softcopy) yang telah
disahkan instansi yang berwenang dan telah mendapatkan SKKLH atas nama PT
___________________ dari Bupati Kotawaringin Barat dan Izin Lingkungan atas
nama PT ___________________ dari pihak yang berwenang untuk itu dan (b) asli
SKKLH tersebut; dan (c) asli Izin Lingkungan tersebut; dan (d) berkas tagihan
lengkap dan benar kepada PIHAK PERTAMA;.
PIHAK KEDUA harus mengajukan invoice/tagihan lengkap dan benar beserta faktur
pajak dalam setiap tahap pembayaran tersebut di atas dan PIHAK PERTAMA akan
membayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah syarat tahapan pembayaran
berdasarkan Perjanjian ini dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
3. Mekanisme pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening PIHAK KEDUA
sebagai berikut:
Bank : ...............................
Cabang : ...............................
No. Rekening : ...............................
Atas Nama : ...............................
4. PARA PIHAK sepakat bahwa kewajiban pajak yang harus dilaksanakan atau yang
timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan ditanggung masing-masing PIHAK
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu PPN sebesar 10%
(sepuluh persen) akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA dan PPh sebesar 2% (dua

4. Perjanjian Kerja tentang Pekerjaan AMDAL Dalam Mencapai Keputusan Lingkungan atas
Pertambangan Batuan Mineral PT. _________________
4/11
persen) akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA dan akan dipotong secara otomatis oleh
PIHAK PERTAMA berdasarkan tahap pembayaran tersebut di atas.
5. Selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, Para Pihak sepakat bahwa tidak ada
biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
PASAL 3
JANGKA WAKTU PEKERJAAN
1. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 di atas disepakati
oleh PARA PIHAK selama ____ (____) hari kerja setelah tanggal Perjanjian ini
ditandatangani oleh PARA PIHAK (”Jangka Waktu Pekerjaan”).
2. Apabila Pekerjaan tersebut tidak selesai sebagaimana sesuai dengan Jangka Waktu
Pekerjaan, maka PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas segala biaya dan upaya
untuk menyelesaikan Pekerjaan ini sesegera mungkin, PARA PIHAK dapat
mengadakan musyawarah untuk mufakat dalam menetapkan tenggang waktu
pelaksanaan Pekerjaan tersebut selanjutnya.
PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
1. Dalam melaksanakan Perjanjian ini PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
a. Dan dengan ini telah diserahkan copy dokumen yang terdiri dari dokumen perizinan;
struktur organisasi perusahaan; rencana kerja perusahaan; dan semua dokumen lain-
lain yang terkait dalam penyusunan Dokumen AMDAL dan mencapai Pekerjaan;
b. [tidak ada]
c. Mentaati segala petunjuk-petunjuk serta penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh
PIHAK KEDUA sepanjang sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta demi tercapainya Pekerjaan yang
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
d. Melakukan pembayaran Biaya Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
dan
e. Melaksanakan setiap dan seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini dengan itikad baik.
2. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini PIHAK PERTAMA berhak untuk:
a. Memperoleh laporan tertulis dari PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan
Pekerjaan dan menerima hasil akhir Pekerjaan berupa Dokumen AMDAL yang telah
disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta mendapatkan SKKLH dan Izin
Lingkungan atas nama PT ___________________ sesuai ketentuan Perjanjian ini;
b. Memperoleh keterangan dan/atau informasi dan/atau penjelasan baik lisan maupun
tulisan dari PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan dan/atau
Dokumen AMDAL dan/atau hal-hal lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan
Perjanjian ini;
c. Membatalkan penyerahan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian
ini dan mengakhiri Perjanjian apabila:
1) PIHAK KEDUA ternyata telah menyerahkan sebagian dan/atau seluruh Pekerjaan
yang menjadi kewajibannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam Pasal 13

5. Perjanjian Kerja tentang Pekerjaan AMDAL Dalam Mencapai Keputusan Lingkungan atas
Pertambangan Batuan Mineral PT. _________________
5/11
Perjanjian ini, dalam hal ini PIHAK KEDUA wajib mengembalikan semua
pembayaran yang telah dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
menurut Perjanjian ini; atau
2) PIHAK KEDUA ternyata tidak dapat atau tidak mampu melaksanakan dan
menyelesaikan Pekerjaan baik sebagian dan/atau keseluruhan sebagaimana diatur
dalam Perjanjian ini, dalam hal ini PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab atas
kerugian yang mungkin timbul akibat kegagalan PIHAK KEDUA.
d. Memotong secara otomatis Biaya Pekerjaan sehubungan dengan denda
keterlambatan atas PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
3. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
a. Memulai dan menyelesaikan proses dan Dokumen AMDAL dan sampai dengan
mendapatkan SKKLH dan Izin Lingkungan atas nama PT ___________________
dari pejabat dan/atau instansi yang berwenang untuk itu sesuai dengan Jangka Waktu
Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan tidak akan mengundurkan diri
dengan alasan apapun juga;
b. Menyusun Dokumen AMDAL hingga, mengikuti, menjalani dan memenuhi setiap
dan seluruh rangkaian kegiatan mencapai Dokumen AMDAL, SKKLH dan Izin
Lingkungan atas nama PT ___________________ sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
c. Menyimpan, menjaga, memelihara dan mengamankan segala dokumen/data yang
diberikan oleh PIHAK PERTAMA termasuk namun tidak terbatas terhadap data,
informasi baik tertulis maupun tidak tertulis, keterangan, buku-buku, dokumen-
dokumen, peta dan surat lainnya yang diperlukan sehubungan dengan penyusunan
Dokumen AMDAL;
d. Merahasiakan kepada pihak lainnya yang tidak berhak dan/atau tidak berkepentingan
terhadap segala sesuatu yang diketahui dan/atau diberitahukan oleh PIHAK
PERTAMA, kecuali untuk kepentingan presentasi dengan pihak-pihak yang
berhubungan langsung (pemerintah dan/atau instansi pemerintah yang terkait)
sehubungan dengan penyusunan Dokumen AMDAL;
e. Memperbaiki hingga dapat disetujui, laporan tertulis terkait Dokumen AMDAL
apabila setelah KA ANDAL dan/atau Dokumen AMDAL dipresentasikan oleh
PIHAK KEDUA terdapat perbaikan-perbaikan, sampai dengan diterimanya dan
disahkannya Dokumen AMDAL tersebut oleh instansi pemerintah dan/atau pejabat
yang berwenang untuk itu;
f. Menyerahkan hasil Pekerjaan dan Dokumen AMDAL sebanyak 3 (tiga) eksemplar
dan softcopy-nya kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik serta telah
memenuhi persyaratan telah disahkan oleh instansi yang berwenang yang telah
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. Menyerahkan Dokumen AMDAL untuk pihak terkait (pemerintah dan/atau instansi
terkait) secara langsung;
h. Mentaati petunjuk-petunjuk serta penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh PIHAK
PERTAMA;
i. Memberikan penjelasan dan/atau perbaikan terkait baik secara lisan maupun tulisan
dengan Pekerjaan dan/atau Dokumen AMDAL, apabila ternyata di kemudian hari
setelah berakhirnya Perjanjian ini masih ada hal-hal yang memerlukan penjelasan-
penjelasan dari PIHAK KEDUA maupun perbaikan-perbaikan hasil Pekerjaan
dan/atau Dokumen AMDAL termasuk namun tidak terbatas untuk memberikan
penjelasan kepada pihak-pihak terkait (pemerintah dan/atau non pemerintah) yang

6. Perjanjian Kerja tentang Pekerjaan AMDAL Dalam Mencapai Keputusan Lingkungan atas
Pertambangan Batuan Mineral PT. _________________
6/11
membutuhkan penjelasan sehubungan dengan Pekerjaan dan/atau Dokumen
AMDAL tersebut sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;
j. Memberikan pelatihan dan/atau pendampingan penyusunan Dokumen AMDAL yang
akan dibuat ini apabila diminta dan diperlukan oleh PIHAK PERTAMA;
k. Melaksanakan perubahan dan/ atau penambahan atau apapun yang diminta/
dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang dalam rangka pengurusan/proses
penyelesaian Dokumen AMDAL; dan
l. Melaksanakan setiap dan seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini dengan itikad baik.
4. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini PIHAK KEDUA berhak untuk:
a. Memperoleh copy data dan/atau dokumen PIHAK PERTAMA sehubungan dengan
dan sebatas untuk pelaksanaan Perjanjian ini; dan
b. Memperoleh Biaya Pekerjaan sebagaimana diatur menurut ketentuan dalam
Perjanjian ini.
PASAL 5
DENDA KETERLAMBATAN
1. Apabila Jangka Waktu Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1
diperkirakan terlampaui, maka PIHAK KEDUA harus memberikan laporan tertulis
kepada PIHAK PERTAMA penyebab keterlambatan dimaksud dalam jangka waktu 7
(tujuh) hari kalender sebelum Jangka Waktu Pekerjaan tersebut berakhir.
2. Keterlambatan Pekerjaan tidak dapat dikarenakan proses penerimaan data atau dokumen
dari PIHAK PERTAMA, dimana dengan ditanda-tanganinya Perjanjian ini PIHAK
KEDUA telah memberitahukan semua data atau dokumen yang diperlukan untuk
melaksanakan dan mencapai Pekerjaan dan Dokumen AMDAL ini serta PIHAK
PERTAMA telah menyampaikan semua data atau dokumen yang diperlukan tersebut;
keterlambatan Pekerjaan tidak dapat dikarenakan keterlambatan pembayaran pekerjaan
dari PIHAK PERTAMA sepanjang PIHAK KEDUA telah mencapai perkembangan
pelaksanaan Pekerjaan dan memenuhi syarat untuk dilakukannya pembayaran terkait
menurut Perjanjian ini.
Jika PIHAK KEDUA telah mencapai perkembangan pelaksanaan Pekerjaan dan
memenuhi syarat untuk dilakukannya pembayaran terkait menurut Perjanjian ini tetapi
PIHAK PERTAMA masih terlambat melakukan pembayaran, maka keterlambatan ini
tidak termasuk dalam jangka waktu Pekerjaan.
3. Apabila PIHAK KEDUA terlambat menyerahkan hasil Pekerjaan sebagaimana diatur
dalam Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA sepakat dikenakan denda sebesar 1 o
/oo
(satu perseribu) per hari dari Biaya Pekerjaan, dengan maximum denda sebesar 10%
(sepuluh persen) dari Biaya Pekerjaan yang akan diperhitungkan dengan pembayaran
yang dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, atau mengajukan klaim
langsung jika pembayaran selanjutnya oleh PIHAK PERTAMA menurut Perjanjian ini
kurang dari maksimum denda tersebut, dan terhadap pengurangan tersebut tidak dapat
dijadikan alasan oleh PIHAK KEDUA untuk menambah waktu penyelesaian Pekerjaan.
4. Apabila denda keterlambatan telah mencapai maximum, maka PIHAK PERTAMA
berhak untuk menunjuk pihak lain untuk menyelesaikan Pekerjaan dengan biaya untuk

7. Perjanjian Kerja tentang Pekerjaan AMDAL Dalam Mencapai Keputusan Lingkungan atas
Pertambangan Batuan Mineral PT. _________________
7/11
mencapai Pekerjaan ditanggung penuh oleh PIHAK KEDUA dan/atau mengakhiri
Perjanjian ini. Denda keterlambatan akan diperhitungkan dan dipotong pada tahap
pembayaran terakhir, atau dengan klaim langsung.
PASAL 6
PENAMBAHAN DAN/ATAU PENGURANGAN PEKERJAAN
Berdasarkan kemampuan PIHAK KEDUA, dengan ini tidak ada penambahan dan/atau
pengurangan Pekerjaan, Biaya Pekerjaan telah mencakup semua biaya jasa, upah,
transportasi, akomodasi, konsumsi, retribusi, administrasi, korespondensi, survei,
pengambilan data dan sampel, tes laboratorium, tenaga ahli dan semua pengeluaran lain
yang diperlukan untuk melaksanakan dan mencapai Pekerjaan dan Dokumen AMDAL
menurut Perjanjian ini.
PASAL 7
FORCE MAJEURE
1. Setiap kegagalan dan/atau keterlambatan baik dari PIHAK PERTAMA maupun PIHAK
KEDUA dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan ketentuan-
ketentuan Perjanjian ini, tidak dapat dan tidak akan dianggap sebagai pelanggaran atau
kegagalan terhadap ketentuan Perjanjian apabila pelanggaran atau kegagalan tersebut
disebabkan oleh Force Majeure (sebagaimana didefinisikan di bawah).
2. Yang termasuk ke dalam Force Majeure berdasarkan Perjanjian ini adalah setiap
kejadian yang timbul di luar kendali dan kekuasaan dari PIHAK yang terkena untuk
mengatasinya sehingga secara langsung menyebabkan tertundanya atau terhambatnya
atau terhalangnya PIHAK yang mengalami keadaan Force Majeure untuk melaksanakan
kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yaitu termasuk namun terbatas
kepada:
a. Bencana alam (seperti, topan, gempa bumi, dan banjir) yang dinyatakan dalam berita
acara oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah setempat; atau
b. kebijakan Pemerintah di bidang moneter, dengan ketentuan Peraturan Pemerintah
yang menyertainya.
3. Dalam hal terjadinya Force Majeure, PIHAK yang terkena keadaan Force Majeure
wajib untuk menyampaikan laporan kepada PIHAK yang tidak terkena keadaan Force
Majeure mengenai terjadinya Force Majeure tersebut, selambat-lambatnya 2 (dua) hari
kerja sejak terjadinya Force Majeure tersebut. Apabila PIHAK yang terkena keadaan
Force Majeure lalai dalam melaporkan hal ini, maka PIHAK yang tidak terkena
keadaan Force Majeure dapat menganggap bahwa Force Majeure tersebut tidak pernah
terjadi dan PIHAK yang terkena keadaan Force Majeure harus segera menyelesaikan
kewajibannya sesuai dengan Jangka Waktu Pekerjaan tanpa memperhatikan waktu
terjadinya keadaan Force Majeure tersebut.
4. Dalam hal Force Majeure berlangsung selama lebih dari 14 (empat belas) hari kalender
berturut-turut, maka PIHAK yang tidak terkena Force Majeure mempunyai hak untuk
dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan terlebih dahulu mengadakan pembebasan dan

8. Perjanjian Kerja tentang Pekerjaan AMDAL Dalam Mencapai Keputusan Lingkungan atas
Pertambangan Batuan Mineral PT. _________________
8/11
penyelesaian atas kewajiban PARA PIHAK yang masih tertunggak sampai dengan
tanggal diakhirinya Perjanjian ini.
PASAL 8
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara
Republik Indonesia.
2. Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul atau terjadi perbedaan pendapat atau
perselisihan atau sengketa diantara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian ini,
maka perselisihan atau sengketa atau perbedaan pendapat tersebut akan diselesaikan
secara musyawarah untuk memperoleh mufakat di antara keduanya.
3. Apabila musyawarah mufakat sebagaimana diatur dalam ayat 2 di atas tidak tercapai
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pertemuan pertama
dalam rangka penyelesaian perselisihan diadakan PARA PIHAK, maka PARA PIHAK
memilih domisili yang tidak dapat dirubah lagi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan sebagai tempat penyelesaian perselisihan tersebut.
PASAL 9
KERAHASIAAN
1. PIHAK KEDUA wajib menyimpan, menjaga, memelihara dan mengamankan serta
mengembalikan berupa data, informasi, keterangan, buku-buku, dokumen-dokumen,
peta dan surat lainnya yang dipinjamkan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban merahasiakan kepada pihak lainnya yang tidak berhak
atas segala sesuatu yang diterima, diketahui dari atau diberitahukan oleh PIHAK
PERTAMA, kecuali untuk kepentingan presentasi dan hal lainnya yang berkaitan
dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung atas penyusunan Dokumen AMDAL
ini dan pencapaian Pekerjaan.
3. Seluruh data dan informasi serta Dokumen AMDAL final dan hasil Pekerjaan selama
proses berjalan dan hasilnya akan menjadi milik PIHAK PERTAMA yang akan
diserahkan oleh PIHAK KEDUA setelah Pekerjaan selesai.
4. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal ini akan menimbulkan hak kepada PIHAK
PERTAMA untuk mengurangi dan/atau dibebaskan dari kewajiban membayar Biaya
Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perjanjian ini; dan PIHAK KEDUA
bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi akibat tidak dipenuhinya
tersebut.
PASAL 10
PEMBERITAHUAN
1. Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi lainnya yang diberikan oleh salah satu
PIHAK kepada PIHAK lainnya terkait dengan dan/atau sehubungan dengan Perjanjian

9. Perjanjian Kerja tentang Pekerjaan AMDAL Dalam Mencapai Keputusan Lingkungan atas
Pertambangan Batuan Mineral PT. _________________
9/11
ini harus disampaikan secara tertulis melalui penyerahan langsung, surat tercatat,
faksimili atau e-mail yang ditujukan ke alamat sebagai berikut:
PIHAK PERTAMA:
PT ___________________
..........................................................
..........................................................
..........................................................
No. Telp.: .......................................
No. Fax.: .......................................
E-mail : .......................................
Up.: …............................................
PIHAK KEDUA:
PT ______________________
..........................................................
..........................................................
No. Telp.: .......................................
No. Fax.: .......................................
E-mail: .......................................
2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 dianggap telah diterima
secara sah oleh PIHAK lainnya:
a. Pada tanggal penerimaan sebagaimana tercantum dalam tanda terima apabila
disampaikan melalui penyerahan langsung; atau
b. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja apabila disampaikan melalui surat tercatat; atau
c. Pada hari pengiriman apabila disampaikan melalui faksimili maupun e-mail
sebagaimana dibuktikan dengan konfirmasi yang dikeluarkan oleh mesin faksimili
pengirim.
3. Setiap PIHAK dalam Perjanjian ini dapat setiap waktu mengubah alamatnya dengan
terlebih dahulu memberitahukan PIHAK lainnya atas perubahan alamat tersebut secara
tertulis.
PASAL 11
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
1. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini hanya dapat berakhir atau diakhiri karena
hal-hal sebagai berikut:
a. Berakhir secara otomatis dengan sendirinya apabila Jangka Waktu Pekerjaan telah
berakhir dan PARA PIHAK tidak melakukan perpanjangan terhadapnya dengan
ketentuan bahwa hal tersebut dapat dilaksanakan jika Pekerjaan telah selesai, namun
jika Pekerjaan belum selesai saat Jangka Waktu Pekerjaan telah berakhir, maka
Perjanjian ini tetap aktif berlaku hingga Pekerjaan diselesaikan PIHAK KEDUA atau
hingga Perjanjian diperpanjang atau diakhiri secara tertulis oleh PARA PIHAK; atau
b. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat
2 huruf c Perjanjian ini dengan sebelumnya menyampaikan pemberitahuan tertulis
terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya jika tidak ada upaya perbaikan setelah
disampaikan peringatan tertulis; atau
c. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK yang tidak terkena Force Majeure sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat 4 Perjanjian ini dengan sebelumnya
menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya; atau

10. Perjanjian Kerja tentang Pekerjaan AMDAL Dalam Mencapai Keputusan Lingkungan atas
Pertambangan Batuan Mineral PT. _________________
10/11
d. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK PERTAMA tidak
dapat melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan pembayaran Biaya Pekerjaan
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Perjanjian ini dengan ketentuan bahwa:
(a) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA atas semua
bukti konkrit-tertulis bahwa Pekerjaan telah dimulai dan dilaksanakan dengan baik
sesuai Perjanjian ini sebagai realisasi penggunaan biaya dalam hal telah dibayar oleh
PIHAK PERTAMA dan mengembalikan sisa uang pembayaran yang belum
digunakan untuk mengupayakan Pekerjaan,
(b) dengan sebelumnya menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu
kepada PIHAK lainnya jika tidak ada upaya perbaikan setelah disampaikan
peringatan tertulis; atau
e. Diakhiri atas dasar kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
2. Dalam hal pengakhiran Perjanjian yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 11
ayat 1 huruf b atau c atau d atau e di atas, maka hal tersebut tidak serta merta
menghilangkan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang masih terhutang kepada
PIHAK lainnya sebelum dilakukannya pengakhiran Perjanjian ini dan seluruh resiko
serta kewajiban selanjutnya dari PARA PIHAK yang timbul bukan berdasarkan
Perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-masing PIHAK.
3. Untuk pengakhiran Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengenyampingkan
keberlakuan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam
hal diperlukannya keputusan hakim atau pengadilan sehubungan dengan pengakhiran
perjanjian.
PASAL 13
LARANGAN PENGALIHAN PERJANJIAN
PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengalihkan sebagian dan/atau seluruh Pekerjaan
berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari PIHAK PERTAMA.
PASAL 14
LAIN-LAIN
1. Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum diatur dalam Perjanjian ini, akan
ditetapkan dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK dalam suatu addendum yang
akan menjadi bagian dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini tidak dapat dirubah tanpa persetujuan tertulis PARA PIHAK. Setiap
perubahan terhadap ketentuan Perjanjian ini akan dibuat secara tertulis dan
ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam suatu amandemen yang merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi batal, tidak

11. Perjanjian Kerja tentang Pekerjaan AMDAL Dalam Mencapai Keputusan Lingkungan atas
Pertambangan Batuan Mineral PT. _________________
11/11
berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, baik seluruhnya atau sebagian
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan suatu
penetapan dan/atau keputusan pengadilan dan/atau lembaga arbitrase dan/atau instansi
yang berwenang, hal itu tidak akan mempengaruhi keabsahan atau berlakunya
ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini. PARA PIHAK akan dan berkewajiban,
dalam setiap kejadian semacam itu, membuat dan menyepakati suatu dokumen
tambahan sebagaimana diperlukan untuk dapat memberlakukan dan/atau menggantikan
ketentuan-ketentuan yang menjadi batal, tidak sah atau tidak berlaku tersebut.
4. Semua lampiran, tambahan, perubahan, amandemen dan/atau addendum atas Perjanjian
ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
5. Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian di antara PARA PIHAK berkenaan
dengan materi yang diperjanjikan, serta menghapuskan dan membatalkan kesepakatan
dan/atau perjanjian apapun baik secara lisan dan/atau tertulis yang dibuat sebelumnya
oleh PARA PIHAK berkenaan dengan materi yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini.
Demikian Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) di atas
kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama,
selanjutnya 1 (satu) eksemplar disimpan pada PIHAK KEDUA dan 1 (satu) eksemplar pada
PIHAK PERTAMA untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Menyepakati,
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
PT. ___________________
______________________________
Nama: ……………………................
Jabatan: ……......................................
PT. ______________________
______________________________
Nama: ................................................
Jabatan: Kuasa Direksi