Contoh Perjanjian Bimbingan Teknis Sertifikasi Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))

1. Halaman 1 dari 12
PERJANJIAN KERJASAMA
BIMBINGAN TEKNIS SERTIFIKASI CONTROLLED WOOD
antara
PT. _______________
dan
_________________________
___________________
No.: ........................................
Perjanjian Kerjasama Bimbingan Teknis Sertifikasi Controlled Wood ini dibuat dan
ditandatangani di ..............., pada hari ..……. tanggal ………................ bulan ………………
tahun …….. (Tgl-Bln-Thn) oleh dan antara:
1. PT. _______________, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-
Undang Republik Indonesia, berkedudukan di .................................................................,
dalam hal ini diwakili oleh ....................... selaku Direktur, oleh dan karenanya berhak
bertindak untuk dan atas nama PT. _______________ (selanjutnya disebut sebagai
“PIHAK PERTAMA”); dan
2. CV. _________________________ (“ I “), suatu Commanditaire Vennootschap (CV)
yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, berkedudukan di
__________ dengan alamat di ............................................................................., dalam
hal ini diwakili oleh ......................... selaku President Director, oleh dan karenanya
berhak bertindak untuk dan atas nama “ I “ (selanjutnya disebut sebagai “PIHAK
KEDUA”).
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut
“PARA PIHAK” dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai “PIHAK”.
Selanjutnya PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
A. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Konsultan di bidang Pengelolaan
Sumberdaya Alam Produksi Lestari yang menyediakan jasa konsultansi pembimbingan
teknis bagi PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan sertifikat Controlled Wood sesuai
dengan Pedoman FSC-STD-30-010 (version 2-0);
B. Bahwa PIHAK KEDUA akan melakukan pendampingan dan memberikan bimbingan
secara teknis bagi PIHAK PERTAMA berdasarkan Certification Action Plan Based on
Gap Assessment (Controlled Wood Standards) yang tertuang dalam Forest Baseline
Appraisal Report (terlampir dalam Lampiran 1 PERJANJIAN) yang dilakukan oleh

2. Halaman 2 dari 12
Global Forest & Trade Network (GFTN)-WWF pada tanggal ..................................
(selanjutnya disebut “BIMBINGAN TEKNIS”);
C. Bahwa dalam rangka untuk:
i. menyusun Standard Operating Procedure (SOP) dan kegiatan lain yang relevan
dengan Pedoman FSC-STD-30-010 (version 2-0) (terlampir dalam Lampiran 2
PERJANJIAN) dan hasil Forest Baseline Appraisal Report yang dilakukan oleh
Global Forest & Trade Network (GFTN)-WWF; dan
ii. mendapatkan sertifikat Controlled Wood dari PIHAK KEDUA;
PIHAK PERTAMA membutuhkan BIMBINGAN TEKNIS dari PIHAK KEDUA;
D. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia untuk memberikan jasa konsultansi dan BIMBINGAN
TEKNIS kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan kemampuan dan pengetahuan
terbaiknya untuk kepentingan PIHAK PERTAMA;
E. Bahwa berdasarkan itikad baik, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama
untuk membawa manfaat optimal bagi PARA PIHAK.
Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini setuju dan
sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama Bimbingan Teknis Sertifikasi Controlled Wood
(untuk selanjutnya disebut “PERJANJIAN”) ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN
PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk menunjuk PIHAK KEDUA, dan sebaliknya
PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk menerima penunjukan dari PIHAK PERTAMA
serta menyanggupi untuk melaksanakan BIMBINGAN TEKNIS dalam rangka memperoleh
Sertifikasi Controlled Wood sesuai dengan keahlian dan kemampuan terbaiknya guna
keberhasilan dan kepentingan PIHAK PERTAMA.
Pasal 2
RUANG LINGKUP BIMBINGAN TEKNIS
1. Ruang lingkup kegiatan BIMBINGAN TEKNIS dalam rangka memperoleh Sertifikasi
Controlled Wood yang akan diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA
akan dilaksanakan dengan mekanisme dan ruang lingkup sebagai berikut (ruang lingkup
selengkapnya dapat dilihat di dalam Lampiran 3 PERJANJIAN tentang Proposal
Pendampingan Sertifikasi Controlled Wood oleh “ I “):
1.1. Tahap I

3. Halaman 3 dari 12
a. Review Dokumen
Pekerjaan pertama yang akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA adalah
mengidentifikasi dan mempelajari dokumen-dokumen yang telah dimiliki oleh
PIHAK PERTAMA.
b. Wawancara
Selain mereview dokumen (data sekunder), PIHAK KEDUA akan melakukan
wawancara, baik secara perorangan maupun dalam bentuk tim (focus group
discussion/FGD) kepada staf dan karyawan PIHAK PERTAMA.
c. Observasi
Kegiatan observasi lapangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kondisi
dilapangan telah sesuai dengan ketentuan/aturan yang telah tercantum dalam
dokumen sekunder, baik yang terkait dengan aspek legalitas maupun
manajemen perusahaan.
1.2. Tahap II
a. Penilaian Kondisi Dasar (Baseline Appraisal) dan Identifikasi Gap
PIHAK PERTAMA telah menyusun Certification Action Plan Based on Gap
Assessment (Controlled Wood Standards) yang tertuang dalam Forest Baseline
Appraisal Report yang dilakukan oleh Global Forest & Trade Network
(GFTN)-WWF pada tanggal ................................ Berdasarkan laporan ini,
PIHAK KEDUA akan melakukan bimbingan teknis di lapangan untuk
memenuhi Pedoman FSC-STD-30-010 (version 2-0).
b. Penyusunan Rencana Kegiatan
Berdasarkan hasil temuan gap dalam Certification Action Plan Based on Gap
Assessment (Controlled Wood Standards) yang tertuang dalam Forest Baseline
Appraisal Report yang dilakukan oleh Global Forest & Trade Network
(GFTN)-WWF pada tanggal ............................. serta FGD bersama staf dan
karyawan dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA bersama
dengan PIHAK KEDUA akan menyusun rencana kegiatan (action plan).
1.3. Tahap III
a. Kegiatan Pendampingan Pemenuhan Standar Controlled Wood
Dalam proses pendampingan, maka materi, waktu dan tenaga yang tersedia,
baik dari PIHAK KEDUA maupun dari PIHAK PERTAMA akan sangat
bergantung pada hasil Rencana Aksi yang telah disusun oleh PIHAK KEDUA
dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

4. Halaman 4 dari 12
b. Monitoring dan Evaluasi Program Pendampingan Contolled Wood
PIHAK KEDUA juga akan membantu PIHAK PERTAMA untuk melakukan
monitoring dan evaluasi terhadap seluruh rangkaian proses pendampingan.
Monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara bertahap dan dilakukan pada
interval waktu tertentu yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
2. Secara keseluruhan peran dan ruang lingkup pekerjaan, PIHAK KEDUA adalah
melakukan kegiatan Bimbingan Teknis Menuju Sertifikasi Controlled Wood bagi
PIHAK PERTAMA.
Pasal 3
WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
1. Pelaksanaan BIMBINGAN TEKNIS ini dilaksanakan selama 4 (empat) bulan terhitung
sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini (selanjutnya disebut “JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN”).
2. Tempat pelaksanaan BIMBINGAN TEKNIS yang diberikan oleh PIHAK KEDUA
kepada PIHAK PERTAMA dapat dilaksanakan di areal konsesi PIHAK PERTAMA,
kantor pusat dan kantor cabang PIHAK PERTAMA, kantor PIHAK KEDUA dan/atau
tempat-tempat lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK (selanjutnya disebut
LOKASI BIMBINGAN TEKNIS”).
Pasal 4
BIAYA BIMBINGAN TEKNIS
1. PARA PIHAK sepakat bahwa biaya yang disepakati atas BIMBINGAN TEKNIS yang
diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan PERJANJIAN
ini adalah sebesar Rp. .......................,- (...................................................................)
(selanjutnya disebut “BIAYA BIMBINGAN TEKNIS”).
2. Pembayaran atas BIAYA BIMBINGAN TEKNIS wajib dibayarkan oleh PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui tahap-tahap sebagai berikut:
a. Tahap I, sebesar 50% (lima puluh persen) dari BIAYA BIMBINGAN TEKNIS atau
sebesar Rp ...................., - (....................................................................) wajib
dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesaat setelah
ditandatanganinya PERJANJIAN ini oleh PARA PIHAK; dan
b. Tahap II, sebesar 50% (lima puluh persen) dari BIAYA BIMBINGAN TEKNIS atau
sebesar Rp ......................., - (.......................................................................) wajib
dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK
PERTAMA memperoleh sertifikat Controlled Wood.
3. BIAYA BIMBINGAN TEKNIS sebagaimana diatur di dalam ketentuan ayat (1)
Perjanjian ini adalah sudah termasuk:

5. Halaman 5 dari 12
a. biaya studi pustaka, fotocopy, transport ke dan dari LOKASI BIMBINGAN
TEKNIS; dan
b. biaya penyusunan laporan yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA selama kegiatan BIMBINGAN TEKNIS berlangsung.
4. Pembayaran atas BIAYA BIMBINGAN TEKNIS wajib dibayarkan oleh PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui mekanisme transfer ke rekening bank milik
PIHAK KEDUA sebagai berikut:
Nama Bank : ...................
Cabang : ...................
No. Rekening : ...................
Nama Pemilik Rekening : CV. “ I “
5. Bukti pembayaran atas BIAYA BIMBINGAN TEKNIS pada setiap tahapnya wajib
dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui facsimile.
6. Pajak-pajak yang timbul dan/atau mungkin timbul sebagai akibat dari PERJANJIAN ini
akan ditanggung oleh masing-masing PIHAK.
Pasal 5
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyerahkan data dan informasi yang valid dan
lengkap kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyediakan akomodasi, konsumsi dana
transportasi bagi staf dan/atau karyawan dari PIHAK KEDUA yang berada di lokasi
PIHAK PERTAMA dalam rangka memberikan BIMBINGAN TEKNIS.
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membayar BIAYA BIMBINGAN TEKNIS
sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 PERJANJIAN ini.
Pasal 6
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan jasa BIMBINGAN TEKNIS dan
penyediaan informasi dalam pemenuhan standar Controlled Wood kepada PIHAK
PERTAMA sesuai dengan mekanisme dan/atau ruang lingkup yang tercantum pada Pasal
2 PERJANJIAN ini dan/atau pada Proposal Pendampingan Sertifikasi Controlled Wood
oleh “ I “ berdasarkan pengalaman dan profesional yang tinggi.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan jaminan pelaksanaan terlaksananya
BIMBINGAN TEKNIS sesuai dengan sesuai dengan mekanisme dan/atau ruang lingkup
yang tercantum pada Pasal 2 PERJANJIAN ini dan/atau pada Proposal Pendampingan

6. Halaman 6 dari 12
Sertifikasi Controlled Wood oleh “ I “ dan sesuai dengan JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PERJANJIAN ini.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyerahkan seluruh dokumen dan data serta
laporan BIMBINGAN TEKNIS kepada PIHAK PERTAMA secara lengkap sesuai
dengan pemenuhan standard Controlled Wood.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjamin dan menjaga kerahasiaan data dan
informasi apapun yang telah dan/atau akan diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada
PIHAK KEDUA baik selama berlangsungnya dan/atau setelah berakhirnya JANGKA
WAKTU PELAKSANAAN.
Pasal 7
FORCE MAJEUR
1. Tidak ada satu PIHAK pun yang berkewajiban untuk melaksanakan dan/atau dituntut
untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini apabila
ketidakmampuan pelaksanaan kewajiban-kewajibannya tersebut disebabkan oleh suatu
KEADAAN FORCE MAJEUR.
2. Yang dimaksud dengan keadaan Force Majeur berdasarkan PERJANJIAN ini adalah
suatu keadaan yang terjadi dan disebabkan oleh keadaan yang berada di luar kemampuan
PARA PIHAK, yaitu termasuk namun terbatas kepada kerusuhan sosial, huru-hara,
keadaan darurat sipil atau militer, perang, demonstrasi, pertikaian antar suku atau
golongan atau agama, bencana alam (yaitu: banjir, kebakaran, tanah longsor, gunung
meletus, gempa bumi, dan angin topan), keputusan pemerintah dan/atau kebijakan
pejabat pemerintah, dan hal-hal lain yang secara fundamental mempengaruhi kegiatan
usaha PARA PIHAK serta mempengaruhi pelaksanaan PERJANJIAN ini (selanjutnya
disebut “KEADAAN FORCE MAJEUR”).
3. Dalam hal terjadi KEADAAN FORCE MAJEUR, PIHAK yang mengalami KEADAAN
FORCE MAJEUR berkewajiban untuk melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada
PIHAK lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
terjadinya KEADAAN FORCE MAJEUR. Keterlambatan PIHAK yang mengalami
KEADAAN FORCE MAJEUR untuk melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada
PIHAK lainnya akan mengakibatkan tidak diakuinya KEADAAN FORCE MAJEUR
yang dialami PIHAK tersebut sebagai KEADAAN FORCE MAJEUR berdasarkan
PERJANJIAN ini.
4. Dalam mengatasi KEADAAN FORCE MAJEUR tersebut, maka PARA PIHAK akan
saling berdiskusi melalui mekanisme musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan
bersama mengenai kelangsungan dan/atau pelaksanaan PERJANJIAN ini.

7. Halaman 7 dari 12
Pasal 8
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA
1. PARA PIHAK sepakat bahwa PERJANJIAN ini tunduk dan hanya dapat ditafsirkan
berdasarkan ketentuan Hukum Negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perselisihan/perbedaan pendapat yang terkait dengan penafsiran dan/atau
pelaksanaan dari PERJANJIAN ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal perselisihan/perbedaan pendapat tersebut tidak
dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya perselisihan/perbedaan pendapat
tersebut, maka PARA PIHAK setuju memilih kedudukan hukum yang tetap dan umum
di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Pasal 9
PEMBERITAHUAN
1. Semua surat menyurat, pemberitahuan, dan penyampaian dokumen lainnya yang
berkaitan dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini harus disampaikan secara tertulis
kepada masing-masing PIHAK dan dikirimkan ke alamat masing-masing PIHAK sebagai
berikut:
PIHAK PERTAMA:
PT. _______________
Alamat : ......................................................................
..............................................................
Telepon : .......................
Fax. : .......................
Up. : .......................
PIHAK KEDUA:
_________________________
Alamat : ......................................................................
Telepon : .......................
Fax. : .......................
Up. : .......................
2. Apabila terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Pasal 9 PERJANJIAN ini, maka
PIHAK yang melakukan perubahan alamat wajib memberitahukan perubahan tersebut
kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah perubahan
alamat tersebut dilakukan.

8. Halaman 8 dari 12
PASAL 10
LAIN-LAIN
1. PARA PIHAK menyatakan berwenang dan berhak untuk menandatangani dan
melaksanakan PERJANJIAN ini, dan dengan demikian PERJANJIAN ini sah dan
mengikat PARA PIHAK.
2. Hal-hal yang tidak dan/atau belum diatur dalam PERJANJIAN ini akan dinyatakan
dalam suatu addendum perjanjian yang dibuat secara tertulis sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
3. PERJANJIAN ini tidak dapat dirubah dan/atau ditambahkan dan/atau dialihkan tanpa
mendapatkan persetujuan secara tertulis dari PARA PIHAK.
4. Dalam hal terdapat suatu ketentuan dalam PERJANJIAN ini yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hal tersebut tidak mengakibatkan
PERJANJIAN ini batal, namun PARA PIHAK akan berdiskusi dan menggantinya
dengan ketentuan lain yang serupa sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan
kepentingan PARA PIHAK.
5. PERJANJIAN ini mengesampingkan seluruh negosiasi dan/atau kesepakatan yang dibuat
baik secara tertulis maupun lisan yang pernah dibuat sebelumnya oleh PARA PIHAK
dan PARA PIHAK tidak ada pengertian, kesepakatan dan/atau perjanjian lain dalam
bentuk apapun oleh PARA PIHAK selain hal-hal yang diatur secara jelas dalam
PERJANJIAN ini dan/atau di dalam dokumen-dokumen yang disebutkan di dalam
PERJANJIAN ini.
6. PARA PIHAK sepakat bahwa lampiran-lampiran PERJANJIAN, dokumen Proposal
Pendampingan Sertifikasi Controlled Wood oleh “ I “ dan/atau dokumen-dokumen lain
yang disebutkan di dalam PERJANJIAN ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dari PERJANJIAN ini dan sepanjang tidak diatur lain di dalam PERJANJIAN ini PARA
PIHAK sepakat bahwa ketentuan yang terdapat di dalam Lampiran 3 PERJANJIAN
tentang dokumen Proposal Pendampingan Sertifikasi Controlled Wood oleh “ I “ akan
mengikat PARA PIHAK.
7. PARA PIHAK dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.
Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di
atas dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup yang mempunyai
kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak.

9. Halaman 9 dari 12
PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
PT. _______________ CV. “ I “ CONSULTANCY
SERVICES
_________________________ _________________________
Nama: ..................................... Nama: ...................................
Jabatan: Direktur Jabatan: President Director

10. Halaman 10 dari 12
Lampiran 1
Forest Baseline Appraisal Report
Global Forest & Trade Network (GFTN)-WWF .............................. 2020

11. Halaman 11 dari 12
Lampiran 2
Pedoman FSC-STD-30-010 (version 2-0)

12. Halaman 12 dari 12
Lampiran 3
Proposal Pendampingan Sertifikasi Controlled Wood oleh “ I “