9, be & gg, teguh budi santoso, hapzi ali,corporate ethics rights, privileges, problems, universitas mercu buana, 2018

1. 9, BE & GG, Teguh Budi Santoso, Hapzi Ali,Corporate Ethics Rights, Privileges, problems,
Universitas Mercu Buana, 2018
Introduction
Etika bisnis
Etika bisnis mengacu pada standar organisasi kontemporer, prinsip, rangkaian nilai dan norma yang
mengatur tindakan dan perilaku individu dalam organisasi bisnis. Etika bisnis memiliki dua dimensi,
etika bisnis normatif atau etika bisnis deskriptif. Sebagai praktik perusahaan dan spesialisasi karir,
bidang ini terutama bersifat normatif. Akademisi yang mencoba memahami perilaku bisnis
menggunakan metode deskriptif. Kisaran dan kuantitas masalah etika bisnis mencerminkan interaksi
perilaku memaksimalkan laba dengan masalah non-ekonomi
Etika Korporat
Etik korporat adalah bentuk etika terapan atau etika profesional, yang meneliti prinsip-prinsip etika
dan masalah moral atau etika yang dapat timbul dalam lingkungan bisnis. Ini berlaku untuk semua
aspek perilaku bisnis dan relevan dengan perilaku individu dan seluruh organisasi. Etika ini berasal
dari individu, pernyataan organisasi atau dari sistem hukum. Norma-norma, nilai-nilai, etika, dan
praktik yang tidak etis inilah yang digunakan untuk memandu bisnis. Mereka membantu bisnis
tersebut mempertahankan hubungan yang lebih baik dengan para pemangku kepentingan mereka.
a. Etika dan nilai-nilai perusahaan
Etika perusahaan dan nilai-nilai menggambarkan perilaku yang diharapkan dari organisasi. Salah
satu peran kunci dari dewan termasuk menetapkan budaya, nilai-nilai dan etika perusahaan.
b. Kepentingan umum
Dalam hal etika dan nilai-nilai perusahaan ini menyoroti bahwa patokan di mana lembaga harus
dinilai adalah yang berlaku untuk organisasi yang beroperasi di sektor public. Perusahaan meyakini
prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan
berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan
peraturan yang berlaku.
Manfaat dari kode etik korporasi adalah sebagai berikut :
1. Untuk mendorong banyak orang dalam organisasi untuk berpikir, mendiskusikan visi, misi
mereka dan tanggung jawab.
2. Suatu kode etik yang telah disusun dapat digunakan untuk menghasilkan diskusi yang positif
bagi penyempurnaan dan
kemungkinan untuk modifikasi.
3. Dapat membantu karyawan baru dalam rangka penyesuaian diri, menanamkan perlunya
berpikir atas aspek-aspek moral
dalam tindakan mereka, serta menanamkan pentingnya mengembangkan sifat-sifat luhur yang
sesuai dengan posisi mereka
dalam organisasi.
4. Digunakan sebagai dokumen untuk referensi bila mereka meragukan tindakan atau perintah
yang harus dilakukannya.
5. Digunakan untuk meyakinkan pihak luar atas fakta bahwa perusahaan berpegang pada prinsip-
prinsip moral, dan
memberikan mereka kriteria untuk mengukur tindakan perusahaan.

2. Aspek-aspek atau Unsur-unsur Kode Etik Korporasi
Aspek-aspek atau unsur-unsur penting dalam etika perusahaan atau korporasi yang diatur dalam
kode etik adalah sebagai berikut:
1) Perilaku Dewan Direksi, Komisaris, dan Karyawan,
2) Hubungan dengan supplier dan kontraktor
3) Tanggung jawab kepada pemilik/pemegang saham (shareholder)
4) Hubungan dengan pelanggan dan konsumen
5) Hubungan dengan karyawan
6) Tanggung jawab sosial
Implementasi Code Of Conduct di Bank Mandiri
Contoh Code of Conduct (COC) di Bank Mandiri, COC merupakan pedoman perilaku Jajaran Bank
dalam menjalankan tugas dan kedinasan sehari-hari serta dalam melakukan hubungan bisnis dengan
para nasabah, rekanan maupun rekan sekerja. Code of Conduct merupakan pedoman perilaku terkait
Benturan Kepentingan, Kerahasiaan, Penyalahgunaan Jabatan, Perilaku Insiders, Integritas dan
Akurasi Data Bank serta Integritas Sistem Perbankan.
Hak
Secara umum, hak adalah klaim atau kepemilikan individu atau sesuatu. Seseorang dikatakan
memiliki hak jika dia memiliki klaim untuk melakukan tindakan dalam suatu cara tertentu atau jika
orang lain berkewajiban melakukan tindakan dalam suatu cara tertentu kepadanya.
Hak Negatif
Hak negative dapat digambarkan dari fakta bahwa hak-hak yang termasuk di dalamnya dapat
didefinisikan sepenuhnya dalam kaitannya dengan kewajiban orang lain untuk tidak ikut campur
dalam aktivitas-aktivitas tertentu dari orang yang memiliki hak tersebut.
Hak Positif
Hak positif tidak hanya memberikan kewajiban negative, namun juga mengimplikasikan bahwa pihak
lain (tidak selalu jelas siapa mereka) memiliki kewajiban positif pada si pemilik hak untuk memberikan
apa yang dia perlukan untuk dengan bebas mencari atau mengejar kepentingan-kepentingannya.
Hak Privilege
merupakan jaminan khusus yang didasarkan pada undang-undang. Hak privilege atau hak istimewa
adalah hak yang didahulukan. Mengenai hak privilege dapat Anda lihat dalam Pasal 1134 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), yaitu suatu hal yang oleh undang-undang diberikan
kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya,
semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.
Masalah dan Perlindungan
Konsumen ialah orang yang memakai barang atau jasa guna untuk memenuhi keperluan dan
kebutuhannya. Dalam ilmu ekonomi dapat dikelompokkan pada golongan besar suatu rumah tangga
yaitu golongan Rumah Tangga Konsumsi (RTK), dan golongan Rumah Tangga Produksi (RTP).
Perlindungan konsumen adalah perangkat yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak
sebagai contoh para penjual diwajibkan menunjukka tanda harga sebagai tanda pemberitahuan
kepada konsumen. Dengan kata lain, segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk
memberi perlindungan kepada konsumen.

3. Implementtasi di Perbankan:
1. Bank memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan
kewajaran (equal treatment).
2. Bank memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan
menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta membuka akses terhadap informasi
sesuai dengan prinsip keterbukaan.
Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan
adalah :
a. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan
Pasal 33.
b. Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1999 No. 42
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821.
c. Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Usaha Tidak Sehat.
d. Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesian Sengketa.
e. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan
Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
f. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan
pengaduan konsumen yang
ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota
g. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795 /DJPDN/SE/12/2005
tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan
Konsumen
Seperti dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 3, disebutkan bahwa tujuan perlindungan
konsumen adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses
negatif pemakaian barang dan / atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-
haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan
keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen
sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang, menjamin kelangsungan usaha produksi
barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
Daftar Pustaka:
1. Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA, Business Ethics & GG Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Universitas Mercu Buana

4. 2. https://www.bankmandiri.co.id/documents/38268824/38269190/1.7.2.+Code+of+Conduct+%26
+Business+Ethic+%28Indonesia%29.pdf/80d7bcfd-ccf1-919a-dc35-91596b0058c4
3. http://media.corporate-ir.net/media_files/IROL/14/146157/gcg-052016/1.4.2.1-GCG-Charter.pdf