2693007 KEBIJAKAN & PERATURAN BIDANG PERTANIAN.ppt
1. KEBIJAKAN & PERATURAN
BIDANG PERTANIAN
DOSEN PENGAMPU :
Prof.Dr.Ir. Rudi Wibowo, MS
Ir. Imam syafi’i, MS
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS PERTANIAN
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
Semester Gasal 2014-2015 (4 : 0)
JURUSAN SOSEK
FAPERTA UNEJ
1
2. KONTRAK KULIAH
1. Team Teaching :
Prof. Dr. Ir. Rudi Widowo, MS
- Ir. Imam Syafi’i, MS
2. Sistem Penilaian
- Penilaian pokok : UAS, UTS
- Penilaian Tambahan : Tugas, Assigment, dsb.
3. Aturan Main Perkuliahan
- Paling lambat 10 menit setelah jadwal kuliah yang ditetapkan
- Yang melebihi sebaiknya tidak perlu masuk
- Ditetapkan seorang mahasiswa sebagai ketua kelas
4. Etika Akademik
- Pakaian sopan, bersepatu
- Menggunakan bahasa Indonesia yang baik
- Selama kuliah HP dimatikan
5. Ruang Lingkup Mata Kuliah
3. SILLABI KEBIJAKAN DAN PERATURAN
BIDANG PERTANIAN
KOMPETENSI
STANDAR KOMPETENSI :
Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dengan
baik berbagai konsepsi kebijakan dan peraturan-peraturan
di bidang pertanian, khususnya Indonesia.
KOMPETENSI DASAR :
(a) Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan peran
dan fungsi pertanian/pangan dalam pembangunan,
(b) Mahasiswa mampu memahami memahami berbagai
landasan teori/akademik atau konsepsi berfikir tentang
perlunya kebijakan dalam pembangunan pertanian
(c) Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan berbagai
peraturan perundangan di bidang pertanian, khususnya di
Indonesia.
4. DESKRIPSI MATERI, KEGIATAN, PENILAIAN
DAN PEMBINA
1 Deskripsi Materi Perkuliahan mencakup semua aspek
tentang konsepsi kebijakan yang diperlukan bagi bidang
pertanian dan pangan, baik produksi, distribusi maupun
konsumsi. Selain itu, mencakup pula berbagai peraturan
di bidang pertanian dan pangan, baik lahan, budidaya,
tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan
dan hortikultura serta pangan pada umumnya.
2. Kegiatan Pembelajaran meliputi kuliah/ceramah dan
diskusi, sebanyak 30 kali @ 100 menit tatap muka.
3. Penilaian (asesmen), meliputi kuis/tugas/pekerjaan
rumah 30 persen, Ujian Tengah Semester 30 persen, dan
Ujian Akhir Semester 40 persen.
3. Pembina Mata Kuliah adalah Rudi Wibowo, Imam Syafii,
Yuli Haryati & Lenny W (untuk kelas H, Semester gasal
2013/2014).
5. JADUAL KEGIATAN PERKULIAHAN
1. Kontrak Perkuliahan
2. Pemahaman Dasar tentang Pembangunan Pertanian dan
Pembangunan Ekonomi.
3. Kerangka Strategis Kebijakan Pembangunan Pertanian (I).
4. Kerangka Strategis Kebijakan Pembangunan Pertanian (II).
5. Isyu-Isyu Penting Kebijakan Pertanian (I).
6. (Isyu-Isyu Penting Kebijakan Pertanian (II).
7. Kebijakan Yang Mempengaruhi Insentif Bagi Produsen (I).
8. Kebijakan Yang Mempengaruhi Insentif Bagi Produsen (II)..
9. Kebijakan Yang Mempengaruhi Insentif Bagi Produsen (III).
10. Kebijakan Yang Mempengaruhi Insentif Bagi Produsen (IV).
11. Kebijakan Yang Mempengaruhi Insentif Bagi Produsen (V).
6. JADUAL KEGIATAN PERKULIAHAN
12. Kebijakan Penguasaan Lahan (Land Tenure). (II).
13. Kebijakan Penguasaan Lahan (Land Tenure). (III).
14. Kebijakan Manajemen Sumberdaya Air Bagi Pertanian (I).
15. Kebijakan Manajemen Sumberdaya Air Bagi Pertanian (II).
16. Kebijakan Pembiayaan Perdesaan dan Pertanian (I).
17. Kebijakan Pembiayaan Perdesaan dan Pertanian (II).
18. Kebijakan Pembiayaan Perdesaan dan Pertanian (III).
19. Kebijakan Teknologi Pertanian (I).
20. Kebijakan Teknologi Pertanian (II).
21. Strategi Pembangunan Pertanian : Proses dan Struktur (I)
(Pembahasan Kasus Kebijakan Pertanian di Indonesia (I) :
22. Isyu Penting Kebijakan Perberasan dan Tanaman Pangan
Penting (Jagung dan Kedelai).
7. JADUAL KEGIATAN PERKULIAHAN
23. Pembahasan Kasus Kebijakan Pertanian di Indonesia (II) : Isyu
Penting Kebijakan Pengembangan Perkebunan Tebu, Agribisnis Gula
dan swasembada gula 2014.
24. Pembahasan Kasus Kebijakan Pertanian di Indonesia (III) : Isyu
Penting Kebijakan Pengembangan Peternakan Sapi potong dan
Importasinya.
25. Pembahasan Kasus Kebijakan Pertanian di Indonesia (IV)
26. Isyu Penting Kebijakan Pengembangan Hortikultura Buah-buahan
dan Masalah Importasinya. Pembahasan Kasus Kebijakan Pertanian
di Indonesia (V)
27. Isyu Penting Kebijakan Pengembangan Perikanan di Indonesia.
Pembahasan Kasus Kebijakan Pertanian di Indonesia (VI)
28. Isyu Penting Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia. Pembahasan
Kasus Kebijakan Pertanian di Indonesia (VII)
29. Isyu Penting Kebijakan Riset dan Penyuluhan Pertanian di Indonesia.
Pembahasan Kasus Kebijakan Pertanian di Indonesia (VIII)
30. Isyu Penting Kebijakan Distribusi dan Konsumsi Pangan di
Indonesia.
8. KEBIJAKAN PERTANIAN
KEBIJAKAN PERTANIAN :
serangkaian tindakan yang telah, sedang dan akan
dilaksanakan oleh pemerintah untuk memajukan
pertanian, mengusahakan agar pertanian menjadi
lebih produktif, produksi dan efisiensi produksi naik
dan akibatnya tingkat penghidupan dan kesejahteraan
petani meningkat.
Suatu sistem untuk menganalisis kebijakan publik
yang mempengaruhi produsen, pedagang, dan
konsumen dari berbagai produk pertanian baik
tanaman, perikanan maupun ternak untuk mencapai
efisiensi (efficiency), pemerataan (equity), dan
ketahanan (security).
JURUSAN SOSEK
FAPERTA UNEJ
9. KEBIJAKAN PERTANIAN
WUJUD KEBIJAKAN PERTANIAN :
Kebijakan diwujudkan dengan mengeluarkan
peraturan-peraturan tertentu yang berbentuk
Undang-undang, Peraturan-peraturan Pemerintah,
Kepres, Kepmen, keputusan Gubernur dan lain-lain
FRAMEWORK KEBIJAKAN PERTANIAN :
• Tujuan (objectives),
• Kendala (constraints),
• Kebijakan (policies), dan
• Strategi (strategies).
JURUSAN SOSEK
FAPERTA UNEJ
10. KEBIJAKAN PERTANIAN
JENIS KEBIJAKAN PERTANIAN :
1. Kebijakan yang bersifat pengatur (regulating
policies)
misalnya peraturan rayoneering dalam
perdagangan/distribusi pupuk
2. Kebijakan pembagian pendapatan yang lebih adil
merata (distributive policies).
Misalnya penentuan harga kopra minimum yang
berlaku sejak tahun 1969 di daerah-daerah kopra
di Sulawesi.
Persoalan Pokok : Keadilan Ada yang memperoleh
manfaat dan bahkan ada yang dirugikan
JURUSAN SOSEK
FAPERTA UNEJ
11. KEBIJAKAN PERTANIAN
TUJUAN KEBIJAKAN PERTANIAN :
1. Efisiensi (efficiency),
2. Pemerataan (equity), dan
3. Ketahanan (security).
Efisiensi tercapai :
apabila alokasi sumberdaya ekonomi yang langka
adanya mampu menghasilkan pendapatan
Maksimum, serta alokasi barang dan jasa yang
menghasilkan tingkat kepuasan konsumen yang
paling tinggi.
JURUSAN SOSEK
FAPERTA UNEJ
12. KEBIJAKAN PERTANIAN
TUJUAN KEBIJAKAN PERTANIAN :
Pemerataan diartikan sebagai distribusi
pendapatan diantara kelompok masyarakat atau
wilayah yang menjadi target pembuat kebijakan.
Biasanya, pemerataan yang lebih baik akan
dicapai melalui distribusi pendapatan yang lebih
baik atau lebih merata.
Ketahanan (pangan) akan meningkat apabila
stabilitas politik maupun ekonomi memungkinkan
produsen maupun konsumen meminimumkan
adjustment costs.
JURUSAN SOSEK
FAPERTA UNEJ
13. 1. Kebijakan Perlindungan Petani
2. Kebijakan Pengembangan Nilai
Tambah
3. Kebijakan Penataan
Kelembagaan Pertanian
Nasional
KERANGKA KEBIJAKAN DASAR
SEKTOR PERTANIAN
14. Kebijakan penetapan dan stabilitas harga produk pertanian
(pengelolaan pasar).
Kebijakan dalam pengelolaan input-input produksi (meliputi
ketersediaan, ketepatan, kemudahan, dan harga wajar dari
input seperti pupuk, bibit, dll).
Kebijakan pengembangan sistem perbenihan, mulai dari
pengelolaan plasma nutfah, pemuliaan, produksi,
pemanfaatan dan pengendalian serta pengawasannya.
Kebijakan penyediaan lahan pertanian dalam rangka
pengembangan kawasan-kawasan Agropolitan sebagai
perwujudan integrasi sistem agribisnis dalam suatu
wilayah.
Kebijakan permodalan yang secara spesifik dirancang
sesuai dengan budaya petani dan karakteristik pertanian.
Kebijakan pengendalian hama dan penyakit serta
penanganan dampak bencana alam.
Kebijakan pengembangan kelembagaan perusahaan petani
untuk mencapai skala usaha yang layak.
1. Kebijakan Perlindungan Petani
15. Kebijakan industrialisasi pertanian/Agroindustri
berbasis pada sumber bahan baku yang dihasilkan di
dalam negeri.
Kebijakan pengembangan produk-produk antara
sebagai bahan dasar untuk berbagai penggunaan.
Kebijakan pengembangan jaringan distribusi dan
transportasi pertanian.
Kebijakan pengembangan sistem informasi dan
pemasaran pertanian.
Kebijakan pemanfaatan limbah-limbah industri
pertanian.
Kebijakan perpajakan untuk memberikan insentif
peningkatan nilai tambah.
2. Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah
16. Kebijakan public awareness tentang peran,
fungsi dan posisi pertanian.
Kebijakan konsolidasi interdependensi antar
sektor/lembaga (consolidated power)
Kebijakan perumusan peraturan perundangan
berdasarkan prioritas-prioritas kepentingan
petani dan pertanian.
Kebijakan pengembangan kelembagaan
petani.
Kebijakan pengembangan SDM, iptek dan
proses inovasi lainnya.
3. Kebijakan Penataan Kelembagaan Pertanian
Nasional
17. Desain institusi harus diarahkan untuk menyelesaikan
tiga hal pokok sebagaimana telah dirumuskan dalam
kebijakan pembangunan pertanian di atas, yaitu:
institusi pembangunan pertanian yang dapat
memberikan perlindungan terhadap petani,
institusi yang mampu menggerakkan proses
industrialisasi yang meningkatkan nilai tambah
produk-produk yang dihasilkan petani pada
umumnya, dan
institusi yang dapat meningkatkan kapabilitas
kelembagaan petani dan pertanian pada umumnya.
Desain Institusi/Kelembagaan
21. KEBIJAKAN PERTANIAN
BEBERAPA CONTOH KEBIJAKAN PERTANIAN :
1. Kebijakan harga, merupakan kebijakan yang
dirancang untuk mempengaruhi tingkat dan
stabilitas harga-harga yang diterima oleh petani
dan hasil-hasil usaha tani.
2. Kebijakan pemasaran, merupakan kebijakan
mengenai pemindahan hasil-hasil usaha tani dari
petani ke konsumen.
3. Kebijakan input, drancang untuk mempengaruhi
harga dan sistem pembelian input variabel.
4. Kebijakan kredit, untuk perolehan modal kerja
22. KEBIJAKAN PERTANIAN
BEBERAPA CONTOH KEBIJAKAN PERTANIAN :
5. Kebijakan mekanisasi, untuk mengadopsi
teknologi mekanis
6. Kebajikan land reform, mengubah distribusi
kepemilikan atau kondisi-kondisi yang
berhubungan dengan tanah
7. Kebijakan penelitian, penyebaran tekologi baru
dan peningkatan produktivitas
8. Kebijakan pengairan, perolehan air sebagai
sumber daya dalam usahatani
23. KEBIJAKAN PERTANIAN
3 KENDALA UTAMA KEBIJAKAN PERTANIAN :
1. penawaran, 2. Permintaan, dan 3. Harga dunia.
Penawaran : (produksi nasional) dibatasi oleh ketersediaan
sumberdaya (lahan, tenaga kerja, dan modal), teknologi,
harga input, dan kemampuan manajemen.
Permintaan (konsumsi nasional) dibatasi atau dipengaruhi
oleh jumlah penduduk, pendapatan, selera, dan harga
output.
Harga dunia, untuk komoditas yang diperdagangkan secara
internasional baik input maupun output, menentukan dan
membatasi peluang untuk mengimpor dalam rangka
meningkatkan supply domestik, dan mengekspor dalam
rangka memperluas pasar bagi produk domestik.
JURUSAN SOSEK
FAPERTA UNEJ
24. KEBIJAKAN MAKRO
1. Kebijakan Moneter :
@ Penetapan Suku Bunga Relatif rendah Merangsang
Usaha Agr.
@ Kredit Investasi/Modal Kerja Mendorong pertumbuhan
Usaha Agr
2. Kebijakan Fiskal
@ Alokasi Pengeluaran Pemerintah Perlu memperhatikan tahap
pembangunan sistem Usaha Agribisnis meliputi :
a. Perkemb. sistem agribisnis tahap awal ( natural resources &
unskill labor based) diprioritaskan pada investasi berupa jalan,
pelabuhan, irigasi dsb.
b. Perkemb. Sistem agribisnis tahap kedua (capital & skill labor
based) diprioritaskan pada pengembangan teknologi & SDM
@ Perlakuan Pajak : Mempercepat transformasi Keunggulan
komparatif menjadi keunggulan kompetitif . Perlu keringanan/
pembebasan pajak bagi :
a. Bagi industri hulu dan hilir usaha agribisnis s/d BEP
b. Bagi perusahaan yang mengembangkan teknologi & SDM bidang
agribnisnis
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
PERTANIAN / AGRIBISNIS DI INDONESIA
JURUSAN SOSEK
FAPERTA UNEJ
25. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI AGRIBISNIS
Diarahkan pada pada pengemb. agroindustri & memperkuat daya saing
- Industri hilir mengolah hasil pertanian intermediate product
semi finished product final product
- Industri Hulu Pengembangan industri pembibitan/pembenihan
dinilai faktor yang masih lemah sedang plasma nutfah yang ada
cukup besar, pengembangan agro-otomotif dan agro kimia (pupuk,
pestisida, vaksin dsb)
KEBIJAKAN PEMASARAN & KERJASAMA INTERNASIONAL
-Kebijakan penjualan barang/ekspor
-Kebijakan informasi pasar (spesifikasi jml, harga, selera konsumen dsb)
-Kebijakan fungsi perdagangan posisi Indonesia dalam perdagangan
global, pajak ekspor, bea masuk
-Pendayagunaan kantor Perwakilan Indonesia di luar negeri sebagai entry
point, pemantauan peluang pasar, kerjasama antar perusahaan
agribisnis dsb.
-Kebijakan penetapan undang-undang/peraturan anti dumping
JURUSAN SOSEK
FAPERTA UNEJ
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
PERTANIAN/AGRIBISNIS DI INDONESIA
26. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INFRA STRUKTUR
Kebijakan Infrastruktur banyak dibutuhkan pelaku agribisnis karena :
1. Menunjang usaha agribisnis yang dilakukan oleh masyarakat banyak
2. Sesuai dengan kebutuhan publik
3. Merangsang usaha/investasi baru shg mengemb. ekonomi wilayah
Jenis investasi infrastruktur yg mendesak utk dikembangkan antara lain :
farm road, drainase, pelabuhan (khususnya Indonesia bag.Timur),
transportasi dan telekomunikasi
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
@ Kebijakan Pengembangan Lembaga Keuangan : Penyediaan modal (credit
program) dgn prosedur sederhana, bunga kondusif & agunan yang dapat
dijangkau, skim kredit sesuai kebutuhan agribisnis melalui unit banking
sistem melalui pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Pedesaan
@ Kebijakan Pengembangan Fungsi Penelitian & Pengembangan :
- Kebijakan pergeseran dari lembaga penelitian pemerintah ke non
pemerintah
- Kebijakan teknologi & bio teknologi sesuai dengan kebutuhan dengan
memperhatikan eco farming, organic farming, eco labeling & food safety
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
AGRIBISNIS DI INDONESIA
JURUSAN SOSEK
FAPERTA UNEJ
27. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KETAHANAN PANGAN
@ Kebijakan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan melalui integrasi
sub sistem hulu, usahatani, hilir dan jasa
@ Kebijakan keragaman sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal
@ Kebijakan pengaturan distribusi pangan yang mengacu pada mekanisme
pasar yang kompetitif
@ Kebijakan pemberdayaan kelompok masyarakat agar mampu dan mandiri
mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.
KELEMAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN AGRIBISNIS MASA LALU
@ Lebih terfokus pada usahatani (on farm)
@ Lemahnya dukungan kebijakan makro
@ Pendekatan pembangunan sentralistik dan top down
BEBERAPA PERMASALAHAN YANG MUNCUL :
@ Teknologi yang dikuasai lebih menonjol pada teknologi budidaya
@ Sistem pelayanan pada subsistem off farm (modal & penyuluhan) tertinggal
@ Kelembagan & organisasi petani masih lemah
@ Adanya benturan hukum formal dan hukum adat
@ Ketidak sinkronan aturan antar departemen, pusat & daerah kurangnya
kepastian usaha
JURUSAN SOSEK
FAPERTA UNEJ
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
AGRIBISNIS DI INDONESIA
28. Fase 2
Memperkuat
pasar
Fase 3
Eksekusi
- Keuangan musiman
- Sistem pasokan input
- Pasar output lokal
Pasar sektor
swasta yang
efektif
Teknologi intensif
Ketidakcukupan keuangan,
pasar input dan output
Permintaan input petani
dan surplus produksi
Volume keuangan yang
besar, permintaan input, dan
pasokan produksi.
Keterkaitan pertumbuhan
non-pertanian
Fase 1
Pemapanan
Basis/pondas
i
Jalan/sistem
irigasi/riset/penyuluhan/
(reformasi tanah)
Ekstensif,
produktivitas
pertanian yang
rendah
Fase 2
Memperkuat
pasar
Fase 3
Eksekusi
- Keuangan musiman
- Sistem pasokan input
- Pasar output lokal
Pasar sektor
swasta yang
efektif
Teknologi intensif
Ketidakcukupan keuangan,
pasar input dan output
Permintaan input petani
dan surplus produksi
Volume keuangan yang
besar, permintaan input, dan
pasokan produksi.
Keterkaitan pertumbuhan
non-pertanian
Fase 1
Pemapanan
Basis/pondasi
Jalan/sistem
irigasi/riset/penyuluhan
(reformasi tanah)
Ekstensif,
produktivitas
pertanian yang
rendah
FASE KEBIJAKAN UNTUK MENOPANG TRANFORMASI PERTANIAN
29. Arah kebijakan umum yang ditempuh dalam
pembangunan pertanian
a. Membangun basis bagi partisipasi petani;
b. Meningkatkan potensi basis produksi dan skala usaha
pertanian;
c. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sumberdaya insani
pertanian yang berkualitas;
d. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur pertanian:
e. Mewujudkan sistem pembiayaan pertanian tepat guna;
f. Mewujudkan sistem inovasi pertanian;
g. Penyediaan sistem insentif dan perlindungan bagi petani;
h. Mewujudkan sistem usahatani bernilai tinggi melalui
intensifikasi, diverasifikasi dan pewilayahan pengembangan
komoditas unggulan;
i. Mewujudkan Agroindustri berbasis pertanian domestik di
pedesaan;
j. Mewujudkan sistem rantai pasok terpadu berbasis
kelembagaan pertanian yang kokoh;
k. Menerapkan praktek pertanian dan manufaktur yang baik; dan
l. Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berpihak
kepada petani dan pertanian.
30. PERGESERAN PARADIGMA
PEMBANGUNAN PERTANIAN NASIONAL
Product Driven Market Driven
Agriculture Agriculture
AGRICULTURAL / AGRIBUSINESS ACTIVITIES
CARA PANDANG YANG BARU :
PERTANIAN SEBAGAI LAPANGAN USAHA DAN LAPANGAN
KERJA YANG DAPAT MENGHASILKAN BARANG DAN JASA
UNTUK MEMENUHI PERMINTAAN PASAR DENGAN TUJUAN
UNTUK MEMPEROLEH NILAI TAMBAH YANG MAKSIMAL
SECARA KOMPETITIF
KEBERHASILANNYA MEMERLUKAN :
KEBIJAKAN TRANSFORMASI PERTANIAN
& PERATURAN PERTANIAN
JURUSAN SOSEK
FAPERTA UNEJ
31. KEBIJAKAN TRANSFORMASI
PERTANIAN
Membutuhkan kombinasi antara :
1. Teknologi yang tepat
2. Kelembagaan yang fleksibel
3. Orientasi pasar yang menguntungkan petani
LANGKAH-LANGKAH TRANSFORMASI PERTANIAN
:
1. Perbaikan & peningkatan penguasaan petani
terhadap aset atau tanah pertanian
2. Peningkatan nilai produk yang dihasilkan
per satuan aset yang dikuasai
JURUSAN SOSEK
FAPERTA UNEJ
32. LANGKAH TRANSFORMASI PERTANIAN
PERBAIKAN & PENINGKATAN PENGUASAAN PETANI
TERHADAP ASET ATAU TANAH PERTANIAN
1. Melaksanakan reformasi agraria
2. Memperluas kesempatan kerja di luar usahatani
melalui pengembangan agroindustri yang
bersifat padat tenaga kerja sehingga mampu
menyerap kelebihan tenaga kerja di sektor
pertanian
3. Memperbaiki akses petani terhadap sumber
pembiayaan untuk investasi atau modal kerja
4. Memperbaiki prasarana & sarana pertanian dan
pedesaan sehingga lahan yang selama ini tidak
produktif dapat diusahakan oleh petani
5. Meningkatksn pendidikan & kesehatan anggota
rumah tangga petani
33. LANGKAH TRANSFORMASI PERTANIAN
PENINGKATAN NILAI PRODUK DARI SETIAP ASET
YANG DIGUNAKAN/DIKUASAI MELALUI :
1. Memperbaiki & meningkatkan teknologi di
setiap tahapan produksi (kualitas & kuantitas)
2. Memperkuat kelembagaan yang memungkinkan
terjadinya transfer teknologi dengan benar dan
tepat
3. Memperbaiki kualitas dan meningkatkan
kuantitas ketersediaan sarana produksi
pertanian
4. Meningkatkan akses petani terhadap sarana
produksi pertanian & akses pada pembiayaan
5. Meningkatkan kualitas & kuantitas
infrastruktur pertanian & pedesaan
34. LANGKAH TRANSFORMASI PERTANIAN
PENINGKATAN NILAI PRODUK DARI SETIAP ASET
YANG DIGUNAKAN/DIKUASAI MELALUI :
6. Mengurangi resiko harga yang dihadapi petani
baik harga input maupun output melalui
kebijakan yang tepat
7. Meningkatkan pendidikan & kesehatan petani
8. Menghapus berbagai pungutan yang membebani
produk pertanian
9. Meningkatkan kerjasama antar daerah otonom
dalam mengelola sumberdaya alam
10.Melindungi petani dari persaingan yang tidak
sehat dan tidak adil
35. KEBIJAKAN TEKNOLOGI PERTANIAN
KONSEP & DEFINISI TEKNOLOGI & INOVASI
Kata teknologi berasal dari bahasa Yunani
technología (τεχνολογία) ‐ TECHNE (τέχνη),
'kerajinan' dan‐Logia (‐λογία), studi tentang
sesuatu, atau cabang pengetahuan dari suatu
disiplin. Teknologi juga dapat diartikan
benda‐benda yang berguna bagi manusia,
seperti mesin, tetapi dapat juga mencakup hal
yang lebih luas, termasuk sistem, metode
organisasi, dan teknik.
36. KEBIJAKAN TEKNOLOGI PERTANIAN
KONSEP & DEFINISI TEKNOLOGI & INOVASI
(a) Seperangkat alat, pengetahuan manusia dan
kelembagaan sosial ekonomi untuk melaksanakan suatu
ikhtiar atau usaha
(b) Kegiatan manusia yang secara sistematis Iangkah demi
langkah dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan
tertentu secara efisien sampai pada faktor pengetahuan
yang mendasari kegiatan itu
(c) Merupakan suatu proses produksi dengan
mengkombinasikan faktor-faktor produksi (input) untuk
menghasilkan suatu produk (output)
(d) Inovasi atau perubahan teknologi sebagai perubahan
cara mengkombinasikan faktor-faktor produksi
sehingga mampu meningkatkan tingkat produksi atau
produktifitasnya.
37. KEBIJAKAN TEKNOLOGI PERTANIAN
TAKSONOMI TEKNOLOGI PERTANIAN
(a) TEKNOLOGI MEKANIS terkait dengan penghematan tenaga
kerja melalui :substitusi tenaga kerja manusia dengan mesin
(b) TEKNOLOGI BIOLOGIS DAN KIMIAWI Tercipta dan tersebar
luas untuk menggantikan kelangkaan sumberdaya lahan melalui
penggunaan pupuk dan benih unggul, peningkatan produksi ternak
perunit pakan atau per unit induk yang diiringi dengan :
1. pengembangan sumberdaya lahan dan air agar lebih sesuai
dengan pertumbuhan tanaman
2. modifikasi sumberdaya dengan penambahan unsur hara
organik dan anorganik kedalam tanah
3. penggunaan bahan kimia dan biologis untuk melindungi
tanaman & hewan dari serangan hama & penyakit
4. seleksi varietas tanaman & hewan yang dapat beradaptasi
dengan kondisi di atas atau kondisi dalam lingkup pengawasan
manusia.
38. KEBIJAKAN TEKNOLOGI PERTANIAN
KONTEKS TEKNOLOGI PERTANIAN
1. FISIK MATERI/BAHAN : varietas unggul, pupuk
(formulasi ), perstisida
2. REKOMENDASI TEKNOLOGI : al. Cara
pemupukan, pengendalian hama & penyakit,
penggunaan air
3. TEKNOLOGI PROSES : al. produksi benih,
produksi pupuk organik, produksi pestisida
hayati/organik
4. RANCANG BANGUN TEKNOLOGI/PROTOTIPE
ALAT & MESIN PERTANIAN : al. mesin pompa
air, alat tanam, aplikator pupuk, pemipil,
penyiang dan sebagainya.
39. PERLUNYA KEBIJAKAN TEKNOLOGI
1. Mempertemukan sasaran pengembangan sumberdaya
manusia (sektor pendidikan) dengan kualifikasi tenaga
kerja yang dibutuhkan oleh berbagai sektor pembangunan.
2. memilih teknologi yang cocok guna eksploitasi
sumberdaya alam seperti tanah, air, hutan, gas, bahan
tambang, dan lainnya, termasuk mempertimbangkan
dampak teknologi yang dipakai terhadap lingkungan,
3. Mencari aspek keunggulan komperatif maupun kompetitif
bagi bidang usaha-usaha tertentu, ditinjau dari sisi
besaran kandungan teknologi yang melekat pada barang
dan jasa yang diperdagangkan (ekspor dan impor), agar
diperoleh neraca perdagangan yang positif.
4. Mengintegrasikan kebijakan sektor-sektor yang terkait.
Menyatukan visi serta komitmen berbagai disiplin dan
keahlian dari perpektif bahwa teknologi dan penguasaan
teknologi merupakan sumberdaya yang sangat penting
bagi pembangunan sosial-ekonomi bangsa.
40. KEBIJAKAN TEKNOLOGI DARI PERSPEKTIF
KEILMUAN
1. Dari perspektif Ilmu Ekonomi ; teknologi adalah salah satu
faktor produksi guna mentransformasi bahan baku
menjadi produk. teknologi adalah komiditi, dia memiliki
nilai tambah dan laku dijual. Teknologi juga berperan
menggerakkan dan menumbuhkan berbagai sektor
perekonomian.
2. Dari perspektif Ilmu Sosial, teknologi merupakan
instrumen untuk membantu menyelesaikan banyak
masalah yang dihadapi masyarakat. Baik masyarakat desa
maupun masyarakat kota.
3. Dari perspektif Ilmu Budaya atau Antropologi, teknologi
merupakan penggerak utama terjadinya perubahan budaya
atau peradaban umat manusia.
4. Dari perspektif Ilmu Manajemen, teknologi adalah aset
strategis perusahaan yang berguna dalam menghadapi
persaingan bisnis.
5. Dari Ilmu Teknik, teknologi merupakan instrumen penting
untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas kerja.
41. KEBIJAKAN TEKNOLOGI PERTANIAN
KEBIJAKAN PERTANIAN :
Suatu sistem untuk menganalisis kebijakan publik yang
mempengaruhi produsen, pedagang, dan konsumen dari
berbagai produk pertanian baik tanaman, perikanan maupun
ternak untuk mencapai efisiensi (efficiency), pemerataan
(equity), dan ketahanan (security).
KEBIJAKAN TEKNOLOGI PERTANIAN :
Suatu sistem aplikasi teknologi (merupakan suatu proses
produksi dengan mengkombinasikan faktor-faktor produksi
(input) untuk menghasilkan suatu produk /output) untuk
menganalisis kebijakan publik yang mempengaruhi
produsen, pedagang, dan konsumen dari berbagai produk
pertanian baik tanaman, perikanan maupun ternak untuk
mencapai efisiensi (efficiency), pemerataan (equity), dan
ketahanan (security).
42. KEBIJAKAN TEKNOLOGI PERTANIAN
KEBIJAKAN PENINGKATAN INOVASI &
DISEMINASI TEKNOLOGI PERTANIAN :
1. Merespon permasalahan dan kebutuhan
pengguna (petani, nelayan, peternak,
Agroindustri)
2. Mendukung optimalisasi pemanfaatan sumber
daya pertanian spesifik lokasi
3. Pengembangan produk berdaya saing
4. Penyelarasan dan integrasi dengan penguasaan
IPTEK pertanian
5. Percepatan proses dan perluasan jaringan
diseminasi serta penjaringan umpan balik
inovasi pertanian
43. PRASYARAT KEBIJAKAN TEKNOLOGI PERTANIAN
1. Berbasis sumberdaya lokal sehingga keuntungan
komparatif yang dimiliki dapat dimanfaatkan semaksimal
mungkin untuk mencapai keuntungan kompetitif
2. Melakukan orientasi pada pasar lokal, pasar domestik dan
pasar internasional (ekspor) terutama penciptaan mutu
produk yang sesuai dengan permintaan pasar melalui
teknologi pengolahan, pengemasan, trasnsportasi,
penggudangan dan teknologi informasi
3. Menghasilkan keragaman usaha yang besar dan
mendorong perkembangan ekonomi wilayah terutama
teknologi pasca panen produk hulu sehingga
meningkatkah nilai tambah produk hilir
4. Memiliki SDM yang mampu mengetrapkan inovasi
teknologi yang tepat terap dan tepat sasaran serta berjiwa
wirausaha
5. Memiliki kelayakan usaha ekonomi dan finansial yang baik
sehingga mampu berkompetisi melalui teknologi ysang
brtkenaan dengan market intelegent, e-commerce dsb.
44. ARAH KEBIJAKAN TEKNOLOGI PERTANIAN
DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN
1. Pemanfaatan taknologi yang diarahkan pada
teknologi yang tepat guna dan tepat terap yang
diseduaikan dengan jenis komoditas dan
sumberdaya yang tersedia
2. Peningkatan efisiensi & produktifitas sistem
pemasaran dengan penerapan teknologi yang
tepat sehingga meningkatkan kualitas produk
sesuai dengan permintaan pasar
3. Pengembangan kualitas SDM unggulan yang
mencakup meningjkatan keahlian, ketrampilan,
pengetahuan, dan pengembangan jiwa
kewirausahaan
4. Peningkatan kerjasama teknologi antar pelaku
mkelalui kemitraan yang luas, adil dan terbuka,
kuat dan daling mendukung
45. ARAH KEBIJAKAN TEKNOLOGI PERTANIAN
DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN
5. Peningkatan teknologi informasi untuk
memperoleh informasi pasar dan promosi
produk pertanian
6. Upaya pengembangan peraturan dan
standarisasi mutu produk pertanian
7. Upaya kebijakan proteksi udshas ysng
merugikan masyarakat pelaku produk pertanian
8. Peningkatan sarana dan prasarana yang
mendukung kegiatan pertanian seperti
perbankan dan asuransi serta sarana
transportasi
9. Peningkatan kemampuan teknologi yang ramah
lingkungan yang mendukung pertanian
berkelanjutan
46. PRIORITAS PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
PERTANIAN DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN
1. Teknologi bio processing, yang dapat menghsilkan
penyediaan bahan pangan, obat-obatan, pupuk,
embrio, enzim atau mikroba dengan memanfaatkan
keanekaragaman hayati yang ada.
2. Teknologi bio prospecting, yang menghendaki
presisi dan ketepatan tingkat efisiensi produksi dan
produktifitas optimal melalui kombinasi faktor
produksi dan teknologi modern seperti pupuk dan
pestisida
3. Teknologi bio informatics yang diperlukan dalam
pengembangan data base genetika, biologi
mulekuler, analisis sekuensi, analisis kuantitatif dan
analisis lainnya
4. Teknologi bio safety, dalam konteks keamanan
pangan
5. Teknologi tiessue culture (kultur jaringan) untuk
pengembangan bahan tanaman dan plasma nutfah
47. KEBIJAKAN TEKNOLOGI PERTANIAN
KEBIJAKAN PENINGKATAN DAYA SAING PRODUKSI
DALAM NEGERI :
1. Pemberdayaan petani & pelaku usaha pertanian untuk
mengakses teknologi pengolahan & informasi pasar
2. Menumbuh kembangkan teknologi pengolahan hasil
pertanian di perdesaan
3. Pengembangan produk berdaya saing baik volume
maupun keragaman produk (segar maupun olahan)
4. Penumbuhan kawasan agroindustri melalui Pelayanan
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P3HP)
5. Pengembangan sarana dan prasarana termasuk teknologi
penyimpanan (cold storage) & packing house
6. Harmonisasi tarif, pajak/pungutann ekspor & standarisasi
mutu
48. KEBIJAKAN TEKNOLOGI PERTANIAN
KEBIJAKAN PENINGKATAN DAYA SAING
PANGSA PASAR EKSPOR
1. Pengembangan informasi pasar dan market
intellegence
2. Penguatan diplomasi, negosiasi dalam membuka
pasar
3. Perluasan akses pasar melalui promosi dan
pengembangan Free Trade Area (FTA)
4. Peningkatan kerjasama internasional
5. Peningkatan kemampuan negosiasi dan
diplomasi
6. Sosialisasi hasil-hasil diplomasi dan negosiasi
