2. DEFINISI PERTANIAN
Pengertian pertanian dalam arti sempit hanya mencakup pertanian sebagai budidaya
penghasil tanaman pangan padahal kalau kita tinjau lebih jauh kegiatan pertanian dapat
menghasilkan tanaman maupun hewan ternak demi pemenuhan kebutuhan hidup
manusia.
Semua usaha pertanian pada dasarnya adalah kegiatan ekonomi sehingga memerlukan
dasar-dasar pengetahuan yang sama akan pengelolaan tempat usaha,
pemilihan benih/bibit , metode budidaya, pengumpulan hasil, distribusi produk,
pengolahan dan pengemasan produk, dan pemasaran, Apabila seorang petani
memandang semua aspek ini dengan pertimbangan efisiensi untuk mencapai
keuntungan maksimal maka ia melakukan pertanian intensif (intensive farming). Usaha
pertanian yang dipandang dengan cara ini dikenal sebagai agribisnis Program dan
kebijakan yang mengarahkan usaha pertanian ke cara pandang demikian dikenal
sebagaiintensifikasi. Karena pertanian Industrial selalu menerapkan pertanian intensif,
keduanya eringkali disamakan
3. MANFAAT SEKTOR PERTANIAN
1. Potensi Sumber Daya Yang Sangat Besar dan Beragam
2. Pangsa Pasar Terhadap Pendapatan Nasional Cukup Besar
3. Peranan Petani Dalam Penyediaan Pangan Masyarakat
4. Menjadi Basis Pertumbuhan Ekonomi
5. Kontribusi Terhadap Kesempatan Kerja
6. Kontribusi Pertanian Terhadap Devisa
4. KENDALA SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA
* Kondisi Lahan Pertanian di Indonesia
* Masalah Dari Petani Sendiri dan Mentalitasnya
* Masalah Teknologi
5. KEBIJAKAN PEMERINTAH
1. KEBIJAKAN HARGA
kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan yang terpenting di banyak Negara
dan biasanya digabung dengan pendapatan sehingga disebut kebijakan harga dan
pendapatan (price and income policy). Segi harga dari kebijakan itu bertujuan untuk
mengadakan stabilisasi harga, sedangkan segi pendapatannya bertujuan agar
pendapatan petani tidak terlalu berfluktuasi dari musim ke musim dan dari tahun ke
tahun. Kebijakan harga dapat mengandung pemberian suatu penyangga untuk hasil-hasil
pertanian supaya tidak merugikan petani atau langsung sejumlah subsidi tertentu bagi
petani. Di banyak Negara Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Australia dan lain-lain. Banyak
sekali hasil-hasil pertanian seperti gandum, kapas, padi, gula dan lain-lain yang mendapat
perlindungan pemerintah berupa penyangga dan subsidi. Indonesia baru mempraktikan
kebijakan harga untuk beberapa hasil sejak tahun 1969. Secara teoritis kebijakan harga
dapat dipakai mencapai tiga tujuan yaitu:
A. Stabilisasi harga-harga hasil pertanian terutama pada petani.
B. Meningkatkan pendapatan petani melalui perbaikan nilai tukar (term of trade).
C. Memberikan arah dan petunjuk pada jumlah produks
6. KEBIJAKAN PEMERINTAH
2. KEBIJAKAN STRUKTURAL
Dalam pertanian dimaksudkan untuk memperbaiki struktur produksi
misalnya luas pemilikan tanah, pengenalan dan penguasaan alat-alat
pertanian yang baru dan perbaikan prasarana pertanian pada umumnya
baik prasarana fisik maupun social ekonomi. Kebijakan structural ini
hanya dapat terlaksana dengan kerjasama yang erat dari beberapa
lembaga pemerintah. Perubahan struktur yang dimaksud disini tidak
mudah mencapinya dan biasanya memakan waktu yang lama. Hal ini
disebabkan karena sifat fisik usaha tani yang tidak saja merupakan unit
usaha ekonomi tetapi juga merupakan bagian kehidupan petani denga
segala aspeknya. Oleh sebab itu tindakan ekonomi saja tidak akan
mampu mendorong perubahan struktur dalam sector pertanian sebagai
mana dapat dilaksanakan dengan penyuluhan-penyuluhan yang intensif
adalah merupakan pula satu contoh dari kebijakan ini.
7. KEBIJAKAN PEMERINTAH
3.PENYEDIAAN LAHAN
Menyediakan lahan pertanian yang tepat, hal ini dilakukan untuk
meningkatkan hasil produksi pertanian dalam negeri. Karena seperti yang
diketahui, lahan pertanian saat ini sangatlah sempit. Ini terjadi karena
banyaknya perumahan dan gedung-gedung pembelajaan menggunakan lahan
pertanian yang ada. Maka dari itu, pemerintah sebaiknya menyediakan lahan
pertanian yang sesuai dan strategis. Dengan tujuan untuk meningkatkan hasil
produksi, sehingga kedepannya dapat mengekspor hasil pertanian ke luar
negeri.
8. KEBIJAKAN PEMERINTAH
4.PENYULUHAN PERTANIAN
Melakukan penyuluhan kepada petani, hal ini dimaksudkan agar petani
dapat memahami secara jelas tentang cara bercocok tanam yang baik. Karena
sebagian petani pada umumnya kurang memahami dalam hal menggunakan
pupuk tanaman dan obat pembasmi serangga (pestisida). Bila para petani
kurang memahami hal itu, maka akan ditakutkan akan terjadi perusakan
ekosistem yang berada disekitarnya. Oleh karena, sebaiknya para petani
diberikan penyuluhan khusus dalam hal bercocok tanam. Ini bertujuan agar
hasil produksi yang dihasilkan dapat memiliki nilai yang berkualitas tinggi.
10. SARAN
a. Pengelolaan industri perkebunan perlu meningkatkan teknologi
yang tepat guna sehingga menghasilkan nilai produk yang tinggi.
Diperlukan upaya-upaya yang inovatif dalam peningkatan pengelolan
produk industri.
b. Sosialisasi terhadap masyarakat sekitar tentang perlunya
meningkatkan pemeliharaan terhadap kekayaan perkebunan sebagai
asset agrowisata perlu dilakukan sehingga masyarakat dapat berperan
serta aktif terhadap pemeliharaan dan perlindungan potensi daerah
11. KESIMPULAN
Sektor pertanian merupakan penopang tertinggi dalam pendapatan negara serta menjadi
mata pencaharian sebagian masyarakat Indonesia mengingat wilayah kita yang kaya akan lahan,
subur, dan iklim mendukung. Menghasilkan produk pertanian yang berkualitas meruapakn komoditi
terbesar Megara Indonesia yang menduduki posisi teratas dalam BPS terhadap perhitungan PDB di
Indonesia tiap tahunnya. Untuk itu perlu adanya perhatian khusus terhadap sector pertanian ini
guna peningakatan hasil tani ditahun-tahun kedepannya dengan melihat berbagai factor kendala
seperti masalah minimnya modal para petani, masalah kepemilikan lahan, maupun ketidakmampuan
dalam penggunaan alat yang berteknologi canggih menjadi PR khusus dalam penanganannya
mengenai sector pertanian tersebut sehingga perlu adanya partisipasi dan dukungan dari pihak
pemerintah maupun kepedulian segenap masyarakat dalam menangani kasus tersebut.
Dalam masalah kepemilikan lahan pemerintah beserta masyarakat harus tururt membela hak
lahan milik petani guna menjaga kelangsungan lingkungan dan pengolaan lahan untuk kegiatan
pertanian. Pembangunan yang berkelanjutan pula harus memperhatikan segi lingkungan alam yang
ada diwilayahnya jangan sampai memakan wilayah pertanian dan merusak kondisi lingkungan
kita. Masalah kepemilikan modal pula perlu dibentuknya sejenis koperasi petani, organisasi tani,
serta modal simpan pinjam bagi rakyat kecil guna membantu kegiatan para petani dalam pengeloaan
lahan mulai dari pemberian bibit unggul, pemberiaan pupuk, hingga memperoleh hasil akhir dari
pertanian yaitu ketika tiba musim panen yang memang membutuhkan modal yang tidak sedikit.
Perlu pula adanya penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat
guna meningkatkan semangat para petani dalam pengeloaan lahan, penyampaian informasi tani
yang tepat dalam peningkatan hasil pangan, cara-cara mengkreasikan hasil tani, serta cara-cara
penggunaan alat-alat teknologi canggih guna mendapatkan hasil yang optimal dari kegiatan bertani
dengan efektif dan efisien tanpa memakan waktu lama dan tenaga yang besar serta dengan modal
yang sekecil-kecilnya sesuai dengan prinsip ekonomi.
Jadi dalam penanganan permasalahan pertanian di negara kita perlu adanya dukungan dari
berbagai pihak seperti pemerintah sebagai pendana bagi kegiatan pertanian, masyarakat sebagai
12. DAFTAR PUSTAKA
NN. 2010. Pembangunan Pertanian di Indonesia. Melalui:
http://www.docstoc.com/docs/36654781/PEMBANGUNAN-
PERTANIAN-DI-INDONESIA [2010/04/30]
NN. 2011. Pertanian. Melalui:
http://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian[2011/01/14]
NN. 2009. Tiga Problem Sektor Pertanian. Melalui:
http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=
view&id=9207&Itemid=822[2009/02/04]
