SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Download to read offline
Justifikasi Teknis Vaksinasi Rabies di
Daerah Bebas Rabies
Drh Tri Satya Putri Naipospos MPhil PhD
Ketua Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Kementerian Pertanian
Peringatan WRD di Pusat Veterinarian Farma, Surabaya, 7 Oktober 2018
“Vaksinasi massal
anjing adalah
metode satu-
satunya untuk
memberantas
rabies yang
ditularkan dari
anjing ke manusia”
(OIE, 2015)
Kategorisasi anjing (WHO, 2007)
❖ Kategorisasi anjing digunakan dalam menentukan metoda vaksinasi
rabies yang akan digunakan (suntikan atau oral)
Kunci keberhasilan pemberantasan rabies
▪ Cakupan vaksinasi secara teoritis
harus sedikitnya 70% (WHO, 2005)
untuk mencapai insidensi 0 baik
pada manusia dan hewan
▪ Mengingat pergantian populasi
anjing yang tinggi, semua anjing
harus divaksinasi, termasuk anak
anjing (<3 bulan) (Cliquet et al, 2001)
Standar OIE (Chapter 18.4.): RABIES
▪ Status bebas hanya berlaku untuk NEGARA
▪ Persyaratan importasi dari negara bebas rabies untuk
mamalia domestik, mamalia liar (tangkapan dan bukan)
▪ Persyaratan importasi dari negara terinfeksi rabies untuk:
▪ anjing, kucing dan musang
▪ ruminansia domestik, equida, camelid dan suids
▪ rodensia dan lagomorfa yang lahir dan dipelihara dalam
suatu fasilitas ‘biosecure’
▪ satwa liar
Standar OIE: Negara bebas rabies
▪ Penyakit wajib dilaporkan (notifiable disease)
▪ Sistim surveilans yang efektif dilaksanakan berkelanjutan
▪ Semua tindakan regulasi untuk pencegahan rabies telah
diimplementasikan, termasuk prosedur importasi hewan
▪ Tidak ada kasus asli yang dikonfirmasikan terjadi pada
manusia atau spesies hewan peka dalam 2 tahun terakhir
▪ Tidak ada kasus impor pada Carnivora yang
dikonfirmasikan terjadi diluar suatu stasiun karantina
selama 6 bulan terakhir
Artikel 18.4.3.
Standar WHO: Negara/Wilayah bebas rabies
▪ Tidak ada kasus asli virus Lyssa yang dikonfirmasikan
pada manusia atau spesies hewan (termasuk kelelawar)
dalam 2 tahun terakhir
▪ Sistim surveilans yang efektif dilaksanakan berkelanjutan
▪ Kebijakan impor diimplementasikan, seperti tindakan-
tindakan untuk pencegahan importasi rabes
▪ Tindakan-tindakan tambahan harus diijalankan seperti
vaksinasi anjing dan hewan peliharaan lainnya, dan
kegiatan-kegiatan manajemen populasi HPR
Sumber: WHO Expert Consultation on Rabies 2010
OIE: Negara atau Zona bebas rabies
▪ Suatu negara atau zona dinyatakan bebas infeksi virus rabies
apabila:
▪ Penyakit wajib dilaporkan (notifiable disease)
▪ Seluruh hewan peka yang memperlihatkan gejala klinis terduga
rabies telah dilakukan penyidikan lapangan dan laboratorium
▪ Sistim surveilans yang efektif dilaksanakan berkelanjutan
▪ Tindakan regulasi untuk pencegahan rabies telah diimplementasikan
▪ Tidak ada kasus asli terjadi yang dikonfirmasikan pada manusia atau
spesies hewan peka dalam 2 tahun terakhir
▪ Vaksinasi untuk pencegahan terhadap hewan berisiko tinggi
tidak mempengaruhi status bebas rabies
▪ Suatu kasus rabies yang diimpor pada manusia tidak
mempengaruhi status bebas rabies
Sumber: OIE Terrestrial Animal Health Scientific Committee, February 2018.
Vaksin rabies: Suntikan
Rekomendasi OIE:
Diproduksi di cell culture
Inaktif
Adjuvant
Potensi: 1,0 IU/dosis
Lama kekebalan setidaknya satu tahun
Kendali mutu yang harus dilakukan untuk menjamin:
Safety: Pengendalian proses inaktivasi
Stabilitas: selama penyimpanan yang lama dan dalam bentuk
liquid atau lyophilized
Efikasi:
Uji Potensi: mengikuti standar yang diformulasikan dalam NIH USA
atau European Pharmacopoea
Immunogenisitas pada 35 ekor hewan (survei serologis dan studi
tantang)
Respon immunologis terhadap vaksinasi
❖ Vaksinasi rabies dengan suntikan menginduksi respon humoral
dengan diproduksinya antibodi netralisasi rabies
Pada anjing dan kucing, puncak antibodi netralisasi rabies secara
umum tercapai antara 4-5 minggu setelah stimulasi antigenik pertama
Antibodi
Level
Sumber: Cliquet F. & Barrat J. 2011. OIE Global conference on Rabies control
Wilayah bebas rabies di Indonesia
Provinsi Jateng, DIY dan Jatim
dinyatakan bebas rabies (SK Mentan
No. No. 892/Kpts/TN.560/09/1997)
DKI Jakarta, Jawa
Barat dan Banten
dinyatakan bebas
rabies (SK Mentan
556/Kpts/PD.640/1
2/2004)
• Pulau Flores (SK. Mentan No. 756/Kpts/TN.510/1998);
• Pulau Bali (SK. Mentan No. 1637.1/Kpts/PD.640/12/2008);
• Pulau Nias (SK Mentan No. 1242/Kpts/ PD.620/03/2010)
Kab. Garut, Tasikmalaya,
Sukabumi, Cianjur dan Kota
Sukabumi, Provinsi Jawa
Barat dan Kab. Lebak Provinsi
Banten (SK Mentan No.
3600/Kpts/PD.640/10/2009);
R0 (Basic Reproductive Number)
Lokasi (tahun)
R0
95% Confidence
Interval
Kondisi wilayah
Kanagawa, Jepang (1917) 1,09 1,02 – 1,17 -
Tokyo, Jepang (1918) 1,25 1,14 – 1,41 Urban
Tokyo, Jepang (1948) 1,05 1,04 – 1,06 -
Perak, Malaysia (1951) 1,12 0,99 – 1,27 Pedesaan
Selangor, Malaysia (1951) 1,62 1,48 – 1,82 Urban
Central New York, A.S. (1944) 1,32 1,25 – 1,40 Pedesaan
Memphis, A.S. (1947)* 1,69 1,33 – 2,17 Urban dan pedesaan
Israel (1948) 1,12 1,07 – 1,19 -
Hongkong (1949) 1,27 1,02 – 1,60 Urban
Lima-Calau, Peru (1984) 1,19 1,03 – 1,38 Pedesaan
Hermosilo, Meksiko (1987) 1,68 1,52 – 1,91 Urban
Jawa Tengah, Indonesia (1985) 1,49 1,23 – 1,80 Pedesaan
Sultan Hamad, Kenya (1992)** 1,72 1,34 – 2,18 Pedesaan
Ngorongoro, Tanzania (2003) 1,14 0,94 – 1,32 Pedesaan
Serengeti, Tanzania (2003) 1,19 1,12 – 1,41 Pedesaan
Bali, Indonesia (2013) 1,2 1,3 – 1,4 Pedesaan
Catatan: * cakupan vaksinasi <10%
** cakupan vaksinasi + 24%
R0 dan Cakupan vaksinasi 20-45%
▪ R0 untuk rabies yang rendah (R0 = 1 - 2) mengindikasikan
bahwa cakupan vaksinasi yang diperlukan secara kritis untuk
mencegah rabies bertahan berkisar antara 20 dan 45%
▪ 20-45% disebut “batas ambang kritis” dan vaksinasi tetap
diperlukan untuk mempertahankan cakupan diatas batas
ambang kritis (Hampson K. et al. 2009)
▪ Hal ini bergantung kepada introduksi individu anjing yang peka
ke dalam populasi, baik yang diperoleh dari:
▪ kelahiran dalam populasi atau
▪ datang dari luar populasi; serta
▪ hilangnya individu anjing yang telah divaksinasi akibat kematian
dan umur (Morters M.K. et al. 2014).
Pencegahan (Artikel 18.4.2.)
▪ Kegiatan-kegiatan rutin tetap perlu dilakukan untuk mencegah
penurunan cakupan vaksinasi di bawah 20–45%, batas ambang
kritis yang diperlukan untuk mengendalikan rabies:
▪ Vaksinasi HPR
▪ Identifikasi (registrasi)
▪ Prosedur yang efektif untuk importasi HPR
▪ Kegiatan-kegiatan manajemen populasi anjing
▪ Surveilans juga harus dipertahankan meskipun di negara/wilayah
yang telah dinyatakan bebas rabies, terutama di negara/wilayah
yang berisiko tinggi karena importasi ilegal hewan peliharaan dari
wilayah endemik
▪ Keberadaan antibodi terhadap rabies merupakan indikator yang
menunjukkan bahwa hewan-hewan peliharaan telah diimunisasi
dan terlindungi
Vaksinasi di negara bebas rabies
Negara Bebas Tindakan menurut Undang-undang
Inggris Tahun
1920
Pet Travel scheme (Feb 2000)
• microchipped
• pet passport atau veterinary certificate
• vaksinasi bagi hewan yang masuk
• Uji darah (bagi negara-negara yang tidak masuk
daftar bebas)
Jepang Tahun
1957
Rabies Prevention Law
• Registrasi anjing oleh pemerintah daerah setempat
• Vaksinasi wajib anjing setiap tahun
• Anjing harus mempunyai tanda (tag) yang
menyatakan telah diregistrasi dan divaksinasi
• Anjing yang tidak mempunyai tanda harus
ditangkap
• Anjing dan hewan peliharaan lainnya dapat diimpor
atau diekspor hanya dengan karantina yang benar
Mengapa vaksinasi rabies tetap dilakukan?
▪ Risiko masuknya rabies pada anjing tetap mungkin terjadi,
terutama karena lalu lintas HPR dari wilayah endemik
rabies yang sulit dikendalikan
▪ Meskipun suatu kasus rabies baru muncul pada anjing,
penyebaran penyakit memerlukan waktu karena R0 yang
rendah antar anjing
▪ Untuk memitigasi dampak dari pemasukan tersebut,
surveilans yang efektif harus dijalankan dan diperlukan
deteksi dini dari kasus indeks
▪ Surveilans harus didukung oleh diagnosis laboratorium
Terima kasih atas perhatiannya

More Related Content

Similar to Peringatan World Rabies Day - Pusvetma, Surabaya, 7 Oktober 2018

Upaya Mempertahankan Daerah Bebas Rabies - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pang...
Upaya Mempertahankan Daerah Bebas Rabies - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pang...Upaya Mempertahankan Daerah Bebas Rabies - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pang...
Upaya Mempertahankan Daerah Bebas Rabies - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pang...Tata Naipospos
 
Workshop Pembebasan Hog Cholera - Direktorat Kesehatan Hewan, Batam, 26-27 Ag...
Workshop Pembebasan Hog Cholera - Direktorat Kesehatan Hewan, Batam, 26-27 Ag...Workshop Pembebasan Hog Cholera - Direktorat Kesehatan Hewan, Batam, 26-27 Ag...
Workshop Pembebasan Hog Cholera - Direktorat Kesehatan Hewan, Batam, 26-27 Ag...Tata Naipospos
 
Potensi dampak ekonomi apabila terjadi wabah penyakit mulut-dan-kuku di Indon...
Potensi dampak ekonomi apabila terjadi wabah penyakit mulut-dan-kuku di Indon...Potensi dampak ekonomi apabila terjadi wabah penyakit mulut-dan-kuku di Indon...
Potensi dampak ekonomi apabila terjadi wabah penyakit mulut-dan-kuku di Indon...Tata Naipospos
 
Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...
Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...
Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...Tata Naipospos
 
Kompartemen Bebas African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan, Jakarta, 16-17 Maret...
Kompartemen Bebas African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan, Jakarta, 16-17 Maret...Kompartemen Bebas African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan, Jakarta, 16-17 Maret...
Kompartemen Bebas African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan, Jakarta, 16-17 Maret...Tata Naipospos
 
PPT Situasi Pengendalian Rabies Nasional - pdhi 9Sep23.pptx
PPT Situasi Pengendalian Rabies Nasional - pdhi 9Sep23.pptxPPT Situasi Pengendalian Rabies Nasional - pdhi 9Sep23.pptx
PPT Situasi Pengendalian Rabies Nasional - pdhi 9Sep23.pptxDindaRahmaHadiputri
 
Roadmap Pembebasan Rabies Menuju Indonesia Bebas Rabies 2030 - PUSVETMA, Sura...
Roadmap Pembebasan Rabies Menuju Indonesia Bebas Rabies 2030 - PUSVETMA, Sura...Roadmap Pembebasan Rabies Menuju Indonesia Bebas Rabies 2030 - PUSVETMA, Sura...
Roadmap Pembebasan Rabies Menuju Indonesia Bebas Rabies 2030 - PUSVETMA, Sura...Tata Naipospos
 
Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...
Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...
Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...Tata Naipospos
 
Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...
Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...
Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...Tata Naipospos
 
Penyusunan Master Plan Pemberantasan Brucellosis - AIPEID, Makasar, 2 Juli 2013
Penyusunan Master Plan Pemberantasan Brucellosis - AIPEID, Makasar, 2 Juli 2013Penyusunan Master Plan Pemberantasan Brucellosis - AIPEID, Makasar, 2 Juli 2013
Penyusunan Master Plan Pemberantasan Brucellosis - AIPEID, Makasar, 2 Juli 2013Tata Naipospos
 
Kerja Sama Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembebasan Penyakit Hewan - Pusat ...
Kerja Sama Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembebasan Penyakit Hewan - Pusat ...Kerja Sama Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembebasan Penyakit Hewan - Pusat ...
Kerja Sama Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembebasan Penyakit Hewan - Pusat ...Tata Naipospos
 
Pentingnya Azas Regionalisasi Dalam Meningkatkan Perdagangan Indonesia di Sub...
Pentingnya Azas Regionalisasi Dalam Meningkatkan Perdagangan Indonesia di Sub...Pentingnya Azas Regionalisasi Dalam Meningkatkan Perdagangan Indonesia di Sub...
Pentingnya Azas Regionalisasi Dalam Meningkatkan Perdagangan Indonesia di Sub...Tata Naipospos
 
Strategi Pemberantasan Menuju Pembebasan Hog Cholera - Rakor BBVet Maros, Men...
Strategi Pemberantasan Menuju Pembebasan Hog Cholera - Rakor BBVet Maros, Men...Strategi Pemberantasan Menuju Pembebasan Hog Cholera - Rakor BBVet Maros, Men...
Strategi Pemberantasan Menuju Pembebasan Hog Cholera - Rakor BBVet Maros, Men...Tata Naipospos
 
Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober ...
Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober ...Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober ...
Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober ...Tata Naipospos
 
Peran Kesehatan Hewan Dalam Menghadapi Tantangan Penyakit Zoonosis - KIVNAS X...
Peran Kesehatan Hewan Dalam Menghadapi Tantangan Penyakit Zoonosis - KIVNAS X...Peran Kesehatan Hewan Dalam Menghadapi Tantangan Penyakit Zoonosis - KIVNAS X...
Peran Kesehatan Hewan Dalam Menghadapi Tantangan Penyakit Zoonosis - KIVNAS X...Tata Naipospos
 
Asistensi Penyusunan Program Pengendalian Brucellosis - AIPEID, Pare-Pare, 29...
Asistensi Penyusunan Program Pengendalian Brucellosis - AIPEID, Pare-Pare, 29...Asistensi Penyusunan Program Pengendalian Brucellosis - AIPEID, Pare-Pare, 29...
Asistensi Penyusunan Program Pengendalian Brucellosis - AIPEID, Pare-Pare, 29...Tata Naipospos
 
Pengendalian dan Penanganan African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan - Presentas...
Pengendalian dan Penanganan African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan - Presentas...Pengendalian dan Penanganan African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan - Presentas...
Pengendalian dan Penanganan African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan - Presentas...Tata Naipospos
 
Rencana Kontinjensi LSD di Indonesia - Ditjen PKH & AIHSP - 6 Agustus 2021
Rencana Kontinjensi LSD di Indonesia - Ditjen PKH & AIHSP - 6 Agustus 2021Rencana Kontinjensi LSD di Indonesia - Ditjen PKH & AIHSP - 6 Agustus 2021
Rencana Kontinjensi LSD di Indonesia - Ditjen PKH & AIHSP - 6 Agustus 2021Tata Naipospos
 
Penilaian Situasi BSE di Irlandia - Ditkeswan - Presentasi Zoom, 3 November 2020
Penilaian Situasi BSE di Irlandia - Ditkeswan - Presentasi Zoom, 3 November 2020Penilaian Situasi BSE di Irlandia - Ditkeswan - Presentasi Zoom, 3 November 2020
Penilaian Situasi BSE di Irlandia - Ditkeswan - Presentasi Zoom, 3 November 2020Tata Naipospos
 
Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...
Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...
Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...Tata Naipospos
 

Similar to Peringatan World Rabies Day - Pusvetma, Surabaya, 7 Oktober 2018 (20)

Upaya Mempertahankan Daerah Bebas Rabies - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pang...
Upaya Mempertahankan Daerah Bebas Rabies - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pang...Upaya Mempertahankan Daerah Bebas Rabies - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pang...
Upaya Mempertahankan Daerah Bebas Rabies - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pang...
 
Workshop Pembebasan Hog Cholera - Direktorat Kesehatan Hewan, Batam, 26-27 Ag...
Workshop Pembebasan Hog Cholera - Direktorat Kesehatan Hewan, Batam, 26-27 Ag...Workshop Pembebasan Hog Cholera - Direktorat Kesehatan Hewan, Batam, 26-27 Ag...
Workshop Pembebasan Hog Cholera - Direktorat Kesehatan Hewan, Batam, 26-27 Ag...
 
Potensi dampak ekonomi apabila terjadi wabah penyakit mulut-dan-kuku di Indon...
Potensi dampak ekonomi apabila terjadi wabah penyakit mulut-dan-kuku di Indon...Potensi dampak ekonomi apabila terjadi wabah penyakit mulut-dan-kuku di Indon...
Potensi dampak ekonomi apabila terjadi wabah penyakit mulut-dan-kuku di Indon...
 
Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...
Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...
Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...
 
Kompartemen Bebas African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan, Jakarta, 16-17 Maret...
Kompartemen Bebas African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan, Jakarta, 16-17 Maret...Kompartemen Bebas African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan, Jakarta, 16-17 Maret...
Kompartemen Bebas African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan, Jakarta, 16-17 Maret...
 
PPT Situasi Pengendalian Rabies Nasional - pdhi 9Sep23.pptx
PPT Situasi Pengendalian Rabies Nasional - pdhi 9Sep23.pptxPPT Situasi Pengendalian Rabies Nasional - pdhi 9Sep23.pptx
PPT Situasi Pengendalian Rabies Nasional - pdhi 9Sep23.pptx
 
Roadmap Pembebasan Rabies Menuju Indonesia Bebas Rabies 2030 - PUSVETMA, Sura...
Roadmap Pembebasan Rabies Menuju Indonesia Bebas Rabies 2030 - PUSVETMA, Sura...Roadmap Pembebasan Rabies Menuju Indonesia Bebas Rabies 2030 - PUSVETMA, Sura...
Roadmap Pembebasan Rabies Menuju Indonesia Bebas Rabies 2030 - PUSVETMA, Sura...
 
Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...
Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...
Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...
 
Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...
Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...
Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...
 
Penyusunan Master Plan Pemberantasan Brucellosis - AIPEID, Makasar, 2 Juli 2013
Penyusunan Master Plan Pemberantasan Brucellosis - AIPEID, Makasar, 2 Juli 2013Penyusunan Master Plan Pemberantasan Brucellosis - AIPEID, Makasar, 2 Juli 2013
Penyusunan Master Plan Pemberantasan Brucellosis - AIPEID, Makasar, 2 Juli 2013
 
Kerja Sama Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembebasan Penyakit Hewan - Pusat ...
Kerja Sama Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembebasan Penyakit Hewan - Pusat ...Kerja Sama Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembebasan Penyakit Hewan - Pusat ...
Kerja Sama Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembebasan Penyakit Hewan - Pusat ...
 
Pentingnya Azas Regionalisasi Dalam Meningkatkan Perdagangan Indonesia di Sub...
Pentingnya Azas Regionalisasi Dalam Meningkatkan Perdagangan Indonesia di Sub...Pentingnya Azas Regionalisasi Dalam Meningkatkan Perdagangan Indonesia di Sub...
Pentingnya Azas Regionalisasi Dalam Meningkatkan Perdagangan Indonesia di Sub...
 
Strategi Pemberantasan Menuju Pembebasan Hog Cholera - Rakor BBVet Maros, Men...
Strategi Pemberantasan Menuju Pembebasan Hog Cholera - Rakor BBVet Maros, Men...Strategi Pemberantasan Menuju Pembebasan Hog Cholera - Rakor BBVet Maros, Men...
Strategi Pemberantasan Menuju Pembebasan Hog Cholera - Rakor BBVet Maros, Men...
 
Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober ...
Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober ...Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober ...
Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober ...
 
Peran Kesehatan Hewan Dalam Menghadapi Tantangan Penyakit Zoonosis - KIVNAS X...
Peran Kesehatan Hewan Dalam Menghadapi Tantangan Penyakit Zoonosis - KIVNAS X...Peran Kesehatan Hewan Dalam Menghadapi Tantangan Penyakit Zoonosis - KIVNAS X...
Peran Kesehatan Hewan Dalam Menghadapi Tantangan Penyakit Zoonosis - KIVNAS X...
 
Asistensi Penyusunan Program Pengendalian Brucellosis - AIPEID, Pare-Pare, 29...
Asistensi Penyusunan Program Pengendalian Brucellosis - AIPEID, Pare-Pare, 29...Asistensi Penyusunan Program Pengendalian Brucellosis - AIPEID, Pare-Pare, 29...
Asistensi Penyusunan Program Pengendalian Brucellosis - AIPEID, Pare-Pare, 29...
 
Pengendalian dan Penanganan African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan - Presentas...
Pengendalian dan Penanganan African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan - Presentas...Pengendalian dan Penanganan African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan - Presentas...
Pengendalian dan Penanganan African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan - Presentas...
 
Rencana Kontinjensi LSD di Indonesia - Ditjen PKH & AIHSP - 6 Agustus 2021
Rencana Kontinjensi LSD di Indonesia - Ditjen PKH & AIHSP - 6 Agustus 2021Rencana Kontinjensi LSD di Indonesia - Ditjen PKH & AIHSP - 6 Agustus 2021
Rencana Kontinjensi LSD di Indonesia - Ditjen PKH & AIHSP - 6 Agustus 2021
 
Penilaian Situasi BSE di Irlandia - Ditkeswan - Presentasi Zoom, 3 November 2020
Penilaian Situasi BSE di Irlandia - Ditkeswan - Presentasi Zoom, 3 November 2020Penilaian Situasi BSE di Irlandia - Ditkeswan - Presentasi Zoom, 3 November 2020
Penilaian Situasi BSE di Irlandia - Ditkeswan - Presentasi Zoom, 3 November 2020
 
Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...
Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...
Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...
 

More from Tata Naipospos

Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024Tata Naipospos
 
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...Tata Naipospos
 
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024Tata Naipospos
 
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023Tata Naipospos
 
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023Tata Naipospos
 
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...Tata Naipospos
 
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...Tata Naipospos
 
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...Tata Naipospos
 
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...Tata Naipospos
 
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...Tata Naipospos
 
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...Tata Naipospos
 
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...Tata Naipospos
 
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...Tata Naipospos
 
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023Tata Naipospos
 
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...Tata Naipospos
 
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023Tata Naipospos
 
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...Tata Naipospos
 
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...Tata Naipospos
 
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...Tata Naipospos
 
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...Tata Naipospos
 

More from Tata Naipospos (20)

Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
 
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
 
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
 
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
 
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
 
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
 
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
 
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
 
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
 
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
 
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
 
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
 
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
 
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
 
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
 
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
 
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
 
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
 
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
 
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
 

Recently uploaded

Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxMateri Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxSaujiOji
 
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...Kanaidi ken
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"baimmuhammad71
 
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024RahmadLalu1
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfWidyastutyCoyy
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptPpsSambirejo
 
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxMemperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxsalmnor
 
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptxTEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptxMOHDAZLANBINALIMoe
 
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...nuraji51
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
PANDUAN PENGEMBANGAN KSP SMA SUMBAR TAHUN 2024 (1).pptx
PANDUAN PENGEMBANGAN KSP SMA SUMBAR TAHUN 2024 (1).pptxPANDUAN PENGEMBANGAN KSP SMA SUMBAR TAHUN 2024 (1).pptx
PANDUAN PENGEMBANGAN KSP SMA SUMBAR TAHUN 2024 (1).pptxfitriaoskar
 
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaPengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaAndreRangga1
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptxSusanSanti20
 
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANTUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANwawan479953
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxdeskaputriani1
 
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024ssuser0bf64e
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptnovibernadina
 

Recently uploaded (20)

Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
 
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxMateri Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
 
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
 
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
 
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxMemperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
 
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptxTEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
 
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
PANDUAN PENGEMBANGAN KSP SMA SUMBAR TAHUN 2024 (1).pptx
PANDUAN PENGEMBANGAN KSP SMA SUMBAR TAHUN 2024 (1).pptxPANDUAN PENGEMBANGAN KSP SMA SUMBAR TAHUN 2024 (1).pptx
PANDUAN PENGEMBANGAN KSP SMA SUMBAR TAHUN 2024 (1).pptx
 
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaPengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
 
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANTUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
 

Peringatan World Rabies Day - Pusvetma, Surabaya, 7 Oktober 2018

  • 1. Justifikasi Teknis Vaksinasi Rabies di Daerah Bebas Rabies Drh Tri Satya Putri Naipospos MPhil PhD Ketua Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementerian Pertanian Peringatan WRD di Pusat Veterinarian Farma, Surabaya, 7 Oktober 2018
  • 2. “Vaksinasi massal anjing adalah metode satu- satunya untuk memberantas rabies yang ditularkan dari anjing ke manusia” (OIE, 2015)
  • 3. Kategorisasi anjing (WHO, 2007) ❖ Kategorisasi anjing digunakan dalam menentukan metoda vaksinasi rabies yang akan digunakan (suntikan atau oral)
  • 4. Kunci keberhasilan pemberantasan rabies ▪ Cakupan vaksinasi secara teoritis harus sedikitnya 70% (WHO, 2005) untuk mencapai insidensi 0 baik pada manusia dan hewan ▪ Mengingat pergantian populasi anjing yang tinggi, semua anjing harus divaksinasi, termasuk anak anjing (<3 bulan) (Cliquet et al, 2001)
  • 5. Standar OIE (Chapter 18.4.): RABIES ▪ Status bebas hanya berlaku untuk NEGARA ▪ Persyaratan importasi dari negara bebas rabies untuk mamalia domestik, mamalia liar (tangkapan dan bukan) ▪ Persyaratan importasi dari negara terinfeksi rabies untuk: ▪ anjing, kucing dan musang ▪ ruminansia domestik, equida, camelid dan suids ▪ rodensia dan lagomorfa yang lahir dan dipelihara dalam suatu fasilitas ‘biosecure’ ▪ satwa liar
  • 6. Standar OIE: Negara bebas rabies ▪ Penyakit wajib dilaporkan (notifiable disease) ▪ Sistim surveilans yang efektif dilaksanakan berkelanjutan ▪ Semua tindakan regulasi untuk pencegahan rabies telah diimplementasikan, termasuk prosedur importasi hewan ▪ Tidak ada kasus asli yang dikonfirmasikan terjadi pada manusia atau spesies hewan peka dalam 2 tahun terakhir ▪ Tidak ada kasus impor pada Carnivora yang dikonfirmasikan terjadi diluar suatu stasiun karantina selama 6 bulan terakhir Artikel 18.4.3.
  • 7. Standar WHO: Negara/Wilayah bebas rabies ▪ Tidak ada kasus asli virus Lyssa yang dikonfirmasikan pada manusia atau spesies hewan (termasuk kelelawar) dalam 2 tahun terakhir ▪ Sistim surveilans yang efektif dilaksanakan berkelanjutan ▪ Kebijakan impor diimplementasikan, seperti tindakan- tindakan untuk pencegahan importasi rabes ▪ Tindakan-tindakan tambahan harus diijalankan seperti vaksinasi anjing dan hewan peliharaan lainnya, dan kegiatan-kegiatan manajemen populasi HPR Sumber: WHO Expert Consultation on Rabies 2010
  • 8. OIE: Negara atau Zona bebas rabies ▪ Suatu negara atau zona dinyatakan bebas infeksi virus rabies apabila: ▪ Penyakit wajib dilaporkan (notifiable disease) ▪ Seluruh hewan peka yang memperlihatkan gejala klinis terduga rabies telah dilakukan penyidikan lapangan dan laboratorium ▪ Sistim surveilans yang efektif dilaksanakan berkelanjutan ▪ Tindakan regulasi untuk pencegahan rabies telah diimplementasikan ▪ Tidak ada kasus asli terjadi yang dikonfirmasikan pada manusia atau spesies hewan peka dalam 2 tahun terakhir ▪ Vaksinasi untuk pencegahan terhadap hewan berisiko tinggi tidak mempengaruhi status bebas rabies ▪ Suatu kasus rabies yang diimpor pada manusia tidak mempengaruhi status bebas rabies Sumber: OIE Terrestrial Animal Health Scientific Committee, February 2018.
  • 9. Vaksin rabies: Suntikan Rekomendasi OIE: Diproduksi di cell culture Inaktif Adjuvant Potensi: 1,0 IU/dosis Lama kekebalan setidaknya satu tahun Kendali mutu yang harus dilakukan untuk menjamin: Safety: Pengendalian proses inaktivasi Stabilitas: selama penyimpanan yang lama dan dalam bentuk liquid atau lyophilized Efikasi: Uji Potensi: mengikuti standar yang diformulasikan dalam NIH USA atau European Pharmacopoea Immunogenisitas pada 35 ekor hewan (survei serologis dan studi tantang)
  • 10. Respon immunologis terhadap vaksinasi ❖ Vaksinasi rabies dengan suntikan menginduksi respon humoral dengan diproduksinya antibodi netralisasi rabies Pada anjing dan kucing, puncak antibodi netralisasi rabies secara umum tercapai antara 4-5 minggu setelah stimulasi antigenik pertama Antibodi Level Sumber: Cliquet F. & Barrat J. 2011. OIE Global conference on Rabies control
  • 11. Wilayah bebas rabies di Indonesia Provinsi Jateng, DIY dan Jatim dinyatakan bebas rabies (SK Mentan No. No. 892/Kpts/TN.560/09/1997) DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten dinyatakan bebas rabies (SK Mentan 556/Kpts/PD.640/1 2/2004) • Pulau Flores (SK. Mentan No. 756/Kpts/TN.510/1998); • Pulau Bali (SK. Mentan No. 1637.1/Kpts/PD.640/12/2008); • Pulau Nias (SK Mentan No. 1242/Kpts/ PD.620/03/2010) Kab. Garut, Tasikmalaya, Sukabumi, Cianjur dan Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Kab. Lebak Provinsi Banten (SK Mentan No. 3600/Kpts/PD.640/10/2009);
  • 12. R0 (Basic Reproductive Number) Lokasi (tahun) R0 95% Confidence Interval Kondisi wilayah Kanagawa, Jepang (1917) 1,09 1,02 – 1,17 - Tokyo, Jepang (1918) 1,25 1,14 – 1,41 Urban Tokyo, Jepang (1948) 1,05 1,04 – 1,06 - Perak, Malaysia (1951) 1,12 0,99 – 1,27 Pedesaan Selangor, Malaysia (1951) 1,62 1,48 – 1,82 Urban Central New York, A.S. (1944) 1,32 1,25 – 1,40 Pedesaan Memphis, A.S. (1947)* 1,69 1,33 – 2,17 Urban dan pedesaan Israel (1948) 1,12 1,07 – 1,19 - Hongkong (1949) 1,27 1,02 – 1,60 Urban Lima-Calau, Peru (1984) 1,19 1,03 – 1,38 Pedesaan Hermosilo, Meksiko (1987) 1,68 1,52 – 1,91 Urban Jawa Tengah, Indonesia (1985) 1,49 1,23 – 1,80 Pedesaan Sultan Hamad, Kenya (1992)** 1,72 1,34 – 2,18 Pedesaan Ngorongoro, Tanzania (2003) 1,14 0,94 – 1,32 Pedesaan Serengeti, Tanzania (2003) 1,19 1,12 – 1,41 Pedesaan Bali, Indonesia (2013) 1,2 1,3 – 1,4 Pedesaan Catatan: * cakupan vaksinasi <10% ** cakupan vaksinasi + 24%
  • 13. R0 dan Cakupan vaksinasi 20-45% ▪ R0 untuk rabies yang rendah (R0 = 1 - 2) mengindikasikan bahwa cakupan vaksinasi yang diperlukan secara kritis untuk mencegah rabies bertahan berkisar antara 20 dan 45% ▪ 20-45% disebut “batas ambang kritis” dan vaksinasi tetap diperlukan untuk mempertahankan cakupan diatas batas ambang kritis (Hampson K. et al. 2009) ▪ Hal ini bergantung kepada introduksi individu anjing yang peka ke dalam populasi, baik yang diperoleh dari: ▪ kelahiran dalam populasi atau ▪ datang dari luar populasi; serta ▪ hilangnya individu anjing yang telah divaksinasi akibat kematian dan umur (Morters M.K. et al. 2014).
  • 14. Pencegahan (Artikel 18.4.2.) ▪ Kegiatan-kegiatan rutin tetap perlu dilakukan untuk mencegah penurunan cakupan vaksinasi di bawah 20–45%, batas ambang kritis yang diperlukan untuk mengendalikan rabies: ▪ Vaksinasi HPR ▪ Identifikasi (registrasi) ▪ Prosedur yang efektif untuk importasi HPR ▪ Kegiatan-kegiatan manajemen populasi anjing ▪ Surveilans juga harus dipertahankan meskipun di negara/wilayah yang telah dinyatakan bebas rabies, terutama di negara/wilayah yang berisiko tinggi karena importasi ilegal hewan peliharaan dari wilayah endemik ▪ Keberadaan antibodi terhadap rabies merupakan indikator yang menunjukkan bahwa hewan-hewan peliharaan telah diimunisasi dan terlindungi
  • 15. Vaksinasi di negara bebas rabies Negara Bebas Tindakan menurut Undang-undang Inggris Tahun 1920 Pet Travel scheme (Feb 2000) • microchipped • pet passport atau veterinary certificate • vaksinasi bagi hewan yang masuk • Uji darah (bagi negara-negara yang tidak masuk daftar bebas) Jepang Tahun 1957 Rabies Prevention Law • Registrasi anjing oleh pemerintah daerah setempat • Vaksinasi wajib anjing setiap tahun • Anjing harus mempunyai tanda (tag) yang menyatakan telah diregistrasi dan divaksinasi • Anjing yang tidak mempunyai tanda harus ditangkap • Anjing dan hewan peliharaan lainnya dapat diimpor atau diekspor hanya dengan karantina yang benar
  • 16. Mengapa vaksinasi rabies tetap dilakukan? ▪ Risiko masuknya rabies pada anjing tetap mungkin terjadi, terutama karena lalu lintas HPR dari wilayah endemik rabies yang sulit dikendalikan ▪ Meskipun suatu kasus rabies baru muncul pada anjing, penyebaran penyakit memerlukan waktu karena R0 yang rendah antar anjing ▪ Untuk memitigasi dampak dari pemasukan tersebut, surveilans yang efektif harus dijalankan dan diperlukan deteksi dini dari kasus indeks ▪ Surveilans harus didukung oleh diagnosis laboratorium
  • 17. Terima kasih atas perhatiannya