1) Analisis status PMK di India menunjukkan adanya endemisitas penyakit di negara tersebut meski telah ada program vaksinasi. 2) India berhasil mendapatkan pengakuan status program pengendalian resmi PMK dari OIE pada 2015 namun perlu diverifikasi pelaksanaan standar kesehatan hewan secara eksternal. 3) Laporan berkala mengenai kasus PMK dari pemerintah India ke Indonesia perlu dipastikan terpenuhi sesuai komitmen bilateral.

1. Analisis Status dan Situasi
Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)
di India – Bagian 3
Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Bogor, 30 Maret 2019

2. Keamanan Importasi Daging
Kerbau India ke Indonesia

3. Standar persyaratan dasar RPH dan
Peraturan Ekspor daging segar di India

4. Kode praktik inspeksi ante- dan post-mortem
dan Persyaratan teknis untuk daging sapi
dan kerbau di India

5. Meat Food Production Order
(MPFO), 1973
• Registrasi dan lisensi RPH dan
pabrik pemrosesan daging
dilakukan oleh:
– Agriculture and Processed Food
Products Export Development
Authority (APEDA);
– Ministry of Commerce and Industry
(MCI);
– Export Inspection Council (EIC); dan
– Food Safety and Standards Authority
of India (FSSAI).

6. Inspeksi pabrik pemrosesan daging
menurut MFPO 1973
• Inspeksi pabrik pemrosesan daging dilakukan oleh suatu
Komite Ahli sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam
Meat and Meat Products Order (1973) dari FSSAI.
• Selama inspeksi, fokus ditujukan pada kondisi higiene dan
sanitari yang dipertahankan oleh pabrik, inspeksi ante-mortem
dan post mortem, infrastruktur, higiene staf, fasilitas
laboratorium, catatan perawatan dlsb.
• Registrasi diperbaharui setiap tahun setelah suatu rencana detil
inspeksi oleh Komite Ahli yang terdiri dari Export Promotion
Control, FSSAI, Department of Animal Husbandry and Dairying,
APEDA dan Veterinary Department Pemerintah Negara Bagian.
http://apeda.gov.in/apedawebsite/MEAT_MANUAL/Chap6/Chap6.pdf

7. Peraturan tentang ekspor dan
impor di India
• Setiap konsinyasi ekspor harus melalui pengujian mikrobiologik
dan uji lainnya, dan suatu inspeksi pre-shipment yang
komprehensif melalui sertifikat oleh dokter hewan pemerintah.
• Sertifikat Kesehatan Hewan tersebut juga menyatakan bahwa
daging berasal dari ternak yang sehat, bebas penyakit yaitu
bebas dari penyakit menular, termasuk PMK dan penyakit-
penyakit lain.
• Sertifikat Kesehatan Hewan tersebut juga menyatakan ternak
telah melalui inspeksi ante-mortem diikuti dengan post-mortem
dan daging dinyatakan layak untuk konsumsi manusia.
http://apeda.gov.in/apedawebsite/MEAT_MANUAL/Chap6/Chap6.pdf

8. Ekspor daging kerbau India (data
APEDA, Maret 2019)
• Data ini harus dicek silang dengan data yang dimiliki oleh
pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pertanian.
• Kelengkapan data yang mendukung monitoring dalam
rangka manajemen risiko adalah data impor per unit usaha.
2015-2016 2016-2017 2017-2018 %
pertumbuhan
Jumlah (juta ton) 812 65.304 26.204
-56,64
Nilai (US$ juta) 2.36 228.06 95.50
http://agriexchange.apeda.gov.in/indexp/Product_description_32headChart.aspx?gcode=0401

9. Persyaratan importasi daging dari negara
dengan ‘program pengendalian resmi PMK’
Chapter 8.8.22:
• Persyaratan yang meminimalkan kemungkinan hewan yang
akan dipotong terinfeksi PMK:
1) Berasal dari suatu zona dengan ‘official control programme’.
2) Telah divaksinasi dua kali.
3) Telah berada di lokasi yang sama selama 30 hari yang tidak
berdekatan dengan wabah (10 km).
4) Dipotong di RPH yang disetujui dan telah melalui inspeksi ante-
dan post mortem.
• Persyaratan konsinyasi daging untuk ekspor harus:
1) berasal dari karkas tanpa tulang (deboned carcasses) dengan
limfoglandula utama telah dihilangkan (Artikel 8.8.22.2a);
2) dilayukan sekurang-kurangnya selama 24 jam setelah dipotong
(Artikel 8.8.22.2b); dan
3) memiliki pH < 6,0 yang diukur ditengah-tengah otot longissimus
dorsi (Artikel 8.8.22.2b).

10. Unit usaha RPH yang disetujui di
India (2015 dan 2018)
• Total = 29 unit usaha RPH
• Lokasi:
- Uttar Pradesh = 17 unit usaha RPH
- Punjab = 5 unit usaha RPH
- Telangana = 2 unit usaha RPH
- Maharashtra = 2 unit usaha RPH
- Kerala = 1 unit usaha RPH
- Bihar = 1 unit usaha RPH

11. Unit usaha RPH yang disetujui di
Uttar Pradesh
No. Nama Unit Usaha Est. No Negara Bagian
1. Amroon Food Pvt. Ltd APEDA 42 Uttar Pradesh
2. Fair Export Private Limited APEDA 68 Uttar Pradesh
3. Frigerio Conserva Allana Pvt. Ltd. APEDA 121 Uttar Pradesh
4. HMA Agro Industries Ltd. APEDA 119 Uttar Pradesh
5. Indagro Foods Pvt. Ltd. APEDA 36 Uttar Pradesh
6. Agricom Foods Pvt. Ltd. APEDA 67 Uttar Pradesh
7. AOV Exports Pvt. Ltd. APEDA 133 Uttar Pradesh
8. Rustam Food Pvt. Ltd. APEDA 132 Uttar Pradesh
9. Mash Agro Foods Pvt. Ltd. APEDA 150 Uttar Pradesh
10. Al Super Frozen Foods Pvt. Ltd. APEDA 201 Uttar Pradesh
11. Al-Faheem Meatex Pvt. Ltd. APEDA 111 Uttar Pradesh
12. Al-Saqib Exports Pvt. Ltd. APEDA 49 Uttar Pradesh
13. Al Noor Exports APEDA 56 Uttar Pradesh
14. ALM Industries Ltd. APEDA 38 Uttar Pradesh
15. Al Dua Food Processing Pvt. Ltd. APEDA 140 Uttar Pradesh
16. International Agro Foods APEDA 180 Uttar Pradesh
17. Al-Hamd Agro Food Products Pvt. Ltd. APEDA 66 Uttar Pradesh
Ekspor ke Indonesia

12. Unit usaha RPH yang disetujui
di Punjab
No. Nama Unit Usaha Est. No Negara Bagian
1. Mirha Export Pvt. Ltd. APEDA 125 Punjab
2. MK Overseas Pvt. Ltd. APEDA 55 Punjab
3. ALM Food Products Ltd. APEDA 195 Punjab
4 Abbot Cold Storage Pvt. Ltd. APEDA 47 Punjab
5. Federal Agro Industries Pvt. Ltd. APEDA 164 Punjab
Ekspor ke Indonesia

13. Unit usaha RPH yang disetujui di
Telangana, Maharshtra, Bihar
dan Kerala
No. Nama Unit Usaha Est. No Negara Bagian
1. Al Kabeer Export Pvt. Ltd APEDA 16 Telangana
2. Frigerio Conserva Allana Pvt. Ltd. APEDA 21 Telangana
3. Frigorifico Allana Pvt. Ltd. APEDA 23 Maharashtra
4. Fair Export Pvt. Ltd. APEDA 183 Maharashtra
5. Al Quresh Exports APEDA 71 Maharashtra
6. Marhaba Frozen Foods Pvt. Ltd. APEDA 200 Bihar
7. Varsha Fresh Meat Product Ltd. APEDA 78 Kerala
Ekspor ke Indonesia

14. Hasil analisis status dan situasi PMK (1)
1) Data kasus/wabah PMK (2018-19) di media online mengindikasikan
adanya pengaruh endemisitas yang terjadi di India dan belum
berhasilnya program vaksinasi FMD CP secara menyeluruh.
2) Tingkat insidensi wabah PMK (2018) di negara bagian di India
bervariasi, dengan intensitas kasus paling tinggi di Meghalaya,
Karnataka dan Kerala.
3) Epidemiologi PMK di India kompleks karena adanya prevalensi dari
banyak varian serotipe virus PMK (O, A, Asia1), sistim peternakan
campuran, lanskap yang berbeda-beda, praktik budidaya dan
populasi ternak peka yang sangat besar (sekitar 500 juta ekor).
4) Pelaksanaan surveilans PMK yang regular dan intensif telah
menghasilkan data epidemiologi yang membuktikan bahwa
kejadian wabah PMK telah jauh berkurang dalam populasi yang
tervaksinasi.

15. Hasil analisis status dan situasi PMK (2)
5) Suatu pengendalian berbasis vaksinasi yang sistemik sedang
beroperasi sejak 2003-04 di India untuk menurunkan
kasus/wabah dan mengeliminasi virus PMK dalam populasi
ternak peka domestik dan kemudian dilanjutkan dengan
pemberantasan PMK menuju pembebasan dengan vaksinasi
pada tahun 2025.
6) Adanya variabilitas antigenik di wilayah geografis berbeda atau di
wilayah yang sama dan juga diversitas genetik menyebabkan
pengendalian dan pemberantasan PMK menjadi sulit.
7) India berhasil mendapatkan sertifikat ‘OIE endorsed official
control programme’ pada tahun 2015, dan masih dapat
mempertahankan status tersebut sampai saat ini (2018).
8) Dengan status ini, India ditetapkan berada dalam tahap 3 dari
‘FAO Progressive Control Pathway (PCP) for control of FMD’,
dimana situasi PMK dinilai terkendali di wilayah-wilayah di bawah
program FMD CP.

16. Hasil analisis status dan situasi PMK (3)
9) Dengan pengakuan India sebagai status ‘program pengendalian
resmi PMK’ oleh OIE (2015-2018), maka perlu dilakukan verifikasi
eksternal terhadap:
i) Penerapan Artikel 8.8.39 di seluruh wilayah India, terutama dengan
meminta secara resmi kepada Pemerintah India untuk
menyampaikan informasi ke Pemerintah Indonesia mengenai
laporan kasus/wabah secara regular dan periodik (komitmen yang
dituangkan ke dalam protokol bilateral).
j) penerapan Artikel 8.8.22. pada unit usaha RPH yang melakukan
impor daging kerbau beku ke Indonesia perlu tetap diverifikasi
eksternal secara regular dengan mempelajari sistim jaminan
keamanan daging di India secara menyeluruh.

17. Terima kasih
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Bogor, 30 Maret 2019