Analisis Status dan Situasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di India – Bagian 1 Ringkasan: Dokumen ini menyajikan ringkasan status penyakit mulut dan kuku di India, termasuk informasi geografis, demografi ternak, dan industri peternakan India. Dokumen ini juga menjelaskan status resmi India sebagai negara dengan program pengendalian PMK yang diakui OIE dan bagian dari Strategi Pengendalian PMK Global PCP-FMD.

1. Analisis Status dan Situasi
Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)
di India – Bagian 1
Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Bogor, 30 Maret 2019

2. India
• Luas wilayah: 3.827.263 km2 (negara terluas ke-7 di dunia).
• Panjang pantai: 7.517 km (5.423 km semenanjung India, dan
sisanya Kepulauan Andaman dan Nicobar).
• Panjang perbatasan: 15.000 km dengan negara tetangga:
• di sebelah barat Pakistan (3.190 km), China (2.659 km), Nepal
(1.770 km);
• di sebelah utara Bhutan (659 km);
• di sebelah timur Myanmar (1.468 km) dan Bangladesh (4.142 km).
• Ternak (sensus 2012): 305 juta ekor bovine (sapi, kerbau,
mithun dan yak), 65 juta domba, 135 juta kambing, dam 10 juta
babi. Jumlah ternak yang peka terhadap PMK = 515 juta ekor.
OIE PVS Evaluation Report India, February 2018

3. Peta India
• Ibukota: New Delhi.
• 29 negara bagian
ditambah 7 wilayah
persatuan (union
territory).
• Penduduk: Populasi
ke-2 terbesar di dunia
dengan sekitar 1,3
miliar.
• Pemerintah Federal
dengan pemerintah
Negara Bagian.

4. Industri peternakan dan ekspor
daging kerbau India

5. Sektor peternakan di India
• Sektor peternakan merupakan bagian penting dari ekonomi
India, berkontribusi:
- 8-10% tenaga kerja;
- 4-6% PDB nasional; dan
- 28-32% PDB pertanian.
• Populasi sapi (Bos Taurus/Bos indicus) dan kerbau (Bubalus
bubalis) tahun 2018 diperkirakan 305 juta ekor (sapi 197 juta
dan kerbau 108 juta ekor).
• Kebanyakan negara bagian membatasi atau melarang
penyembelihan sapi karena sensitivitas agama, sehingga
sektor peternakan bergantung terutama pada pemotongan
kerbau betina dan jantan yang tidak produktif.
Sumber: GAIN Report Number: IN7108 (2017)

6. India adalah negara dengan populasi
sapi dan kerbau terbesar di dunia
• Ekspor daging kerbau: 66 negara.
• Jumlah RPH: 3600
• Jumlah RPH teregistrasi: 1783
• Ritel daging skala kecil: 25.000
• RPH dengan fasilitas pemrosesan
yang disetujui APEDA: 77
• Produksi daging kerbau: 3 juta ton
• Ekspor daging kerbau: 13,5 juta
ton (2017-2018)
https://www.vetextension.com/current-livestock-animal-husbandry-statistics-india/

7. Negara bebas PMK dan dengan zona
bebas PMK yang mengimpor daging
kerbau dari India (2017-2018)
Negara bebas PMK tanpa
vaksinasi:
1. Filipina
2. Indonesia
3. Brunei Darussalam
4. Amerika Serikat
5. Singapura
6. Jerman
Negara dengan zona bebas
PMK tanpa vaksinasi:
1. Malaysia (Sabah dan
Sarawak)
2. Namibia (1 zona)
3. Afrika Selatan (1 zona)
Negara dengan zona bebas
PMK dengan vaksinasi:
1. Turki (1 zona)DGCIS (APEDA website); OIE website

8. Perbandingan
ekspor daging
kerbau India
terbesar ke
10 negara
(data APEDA,
2017-2018)
Vietnam
64%
Malaysia
10%
Mesir
8%
Irak
5%
Saudi Arabia
3%
Filipina
4%
Indonesia
2%
UEA
3%
Algeria
1%

9. Populasi kerbau menurut kabupaten (2012)
• Populasi kerbau tertinggi di
negara bagian Uttar Pradesh
• Kontribusi Uttar Pradesh
kepada total produksi
daging = 18,23%.

10. Kontribusi populasi kerbau per negara
bagian di India
28%
12%
10% 10%
8% 7% 6% 5% 5%
3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Uttar Pradesh memiliki populasi
kerbau terbesar di India
Sumber: GAIN Report Number: IN7108 (2017)

11. Status PMK India menurut OIE:
“negara dengan program
pengendalian resmi PMK”

12. Status negara/zona bebas PMK dan
program pengendalian resmi PMK

13. Status ‘OIE endorsed official
control programme for FMD’
• Prosedur baru untuk persetujuan status PMK dari Negara
Anggota yang disebut: ‘Endorsement by the OIE of a national
official control programme for FMD’ (program pengendalian
resmi PMK) diadopsi pada Mei 2014 dalam OIE General
Session ke-79 (Resolusi No. 19).
• Pengakuan ini berarti program pengendalian PMK di negara
tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam
Chapter 8.8. OIE TAHC mengenai PMK.
• Daftar negara yang pertama kali ditetapkan dengan status
tersebut adalah: Algeria, Bolivia, Ekuador, Moroko and Tunisia.
Sumber: https://www.oie.int/doc/ged/D13546.PDF

14. Insentif untuk mendapatkan status
‘Program pengendalian resmi PMK’
• Motivasi untuk kemajuan menuju eradikasi PMK
• Advokasi siskeswannas terhadap pemerintahnya
• Insentif negosiasi perdagangan
• Akses pendanaan
• Dukungan politik
• Latihan untuk penyiapan pengakuan status bebas
• Penguatan pendekatan regional
Sumber: Weber-Vintzel & Domenech (2014). Presentation on Submission to the OIE for official
recognition of FMD country status and endorsement of official control programme.

15. Prosedur mendapatkan status
‘Program pengendalian resmi PMK’
• Negara Anggota mengajukan aplikasi untuk persetujuan
‘Program pengendalian resmi PMK’ yang dimuat dalam Artikel
1.11.5. OIE TAHC (kuesioner yang harus diisi oleh Negara
Anggota).
• Negara Anggota harus menyampaikan:
- dokumen yang berisi bukti-bukti yang menyatakan bahwa
Artikel 8.8.39. telah diimplementasikan secara benar dan
telah disupervisi.
- Detil program pengendalian nasional resmi PMK.
• Negara Anggota harus menyampaikan formulir untuk
rekonfirmasi tahunan (annual reconfirmation) untuk
persetujuan program pengendalian resmi PMK.

16. Standar prosedur untuk aplikasi mengenai
‘Program pengendalian resmi PMK’

17. SOP Persetujuan ‘program pengendalian
resmi PMK’ dan SOP Rekonfirmasi tahunan
1. SOP untuk pengakuan
resmi status penyakit dan
untuk persetujuan
program nasional
pengendalian resmi dari
Negara Anggota.
2. SOP untuk rekonfirmasi
pengakuan resmi status
penyakit dan persetujuan
program nasional
pengendalian resmi dari
Negara Anggota.
1
2

18. Persyaratan untuk mengajukan aplikasi
‘program pengendalian resmi PMK’ ke OIE
1. Pendahuluan (geografi negara/zona, demografi ternak/satwa liar, RPH
dan pasar).
2. Sistim veteriner (legislasi, siskeswannas, hasil PVS, partisipasi sektor
swasta, identifikasi ternak dsb).
3. Program pengendalian PMK:
a. Epidemiologi (sejarah penyakit, kepadatan ternak, lalulintas ternak, estimasi
prevalensi PMK).
b. Surveilans PMK (definisi kasus, insentif untuk melapor, surveilans klinis dan
surveilans serologi atau virulogi, strain yang bersirkulasi, pelatihan, pendekatan
berbasis masyarakat).
c. Diagnosis PMK (apabila dilakukan di negara tersebut, jejaring laboratorium,
kapabilitas uji dan jenis uji, prosedur jaminan mutu, prosedur akreditasi laboratorium,
penanganan agen patogen hidup termasuk biosafety dan biosecurity, uji profesiensi).
d. Apabila tidak dilakukan di dalam negeri, sebutkan laboratorium mana di negara lain
yang melakukan diagnosis, termasuk logistik pengiriman sampel dan lama waktu
hasil diterima.

19. Persyaratan untuk mengajukan aplikasi
‘program pengendalian resmi’ ke OIE (lanjt.)
4. Strategi:
a. Organisasi, legilasi dan implementasi program.
b. Strategi pengendalian di seluruh wilayah negara, zona dan pengendalian lalu lintas
ternak.
c. Jenis vaksin yang digunakan, spesies yang divaksin dan lisensi vaksin.
d. Gambaran implementasi kebijakan ‘stamping out’ dan dalam situasi seperti apa.
e. Gambaran dalam keadaan wabah, bukti dampak tindakan pengendalian,
penurunan jumlah wabah dan distribusinya, termasuk penjelasan tentang wabah
primer dan sekunder.
5. Pencegahan PMK:
a. Koordinasi antar negara
b. Gambaran tindakan yang efektif untuk mecegah introduksi agen patogen.
c. Tindakan untuk membatasi hewan domestik, feral dan liar akses terhadap produk
hewan.
d. Prosedur pengendalian impor, termasuk aksi yang dilakukan di bawah legislasi jika
impor illegal terdeteksi.
e. Rencana kerja dan jangka waktu pelaksanaan program.
f. Penilaian terhadap evolusi program sejak awal dan pengukuran indikator kinerja.
g. Jelaskan pendanaan untuk program dan anggaran tahunan yang disediakan.

20. Persyaratan untuk mengajukan aplikasi
‘program pengendalian resmi’ ke OIE (lanj.)
7. Tindakan pengendalian dan respon darurat.
a. Rencana cadangan (contingency plan) dalam menangani wabah dan pelatihan
simulasi PMK dalam 5 tahun terakhir.
b. Dalam situasi terduga atau terkonfirmasi wabah PMK:
i. Tindakan karantina dilaksanakan terhadap kasus terduga, sambil menunggu diagnosis,
prosedur lain terkait dengan kasus terduga (seperti hewan diam di tempat).
ii. Indikasikan prosedur sampling, pengiriman dan pengujian yang digunakan untuk
mengidentifikasi dan mengkonfirmasi adanya agen patogen.
iii. Jelaskan aksi apa yang diambil untuk mengendalikan situasi dan di sekitar peternakan
dimana wabah terkonfirmasi.
iv. Jelaskan prosedur pengendalian atau pemberantasan (seperti penelusuran ke depan dan ke
belakang; desinfeksi peternakan, kendaraan dan peralatan; vaksinasi termasuk distribusi
vaksin dan rantai dingin; kebijakan ‘stamping-out’; pengendalian lalulintas; pengendalian
satwa liar, ternak gembalaan dan ternak peliharaan; metoda disposal karkas dan material
terkontaminasi, dekontaminasi, kampanye kesadaran masyarakat, vaksinasi darurat).
v. Kriteria dan prosedur untuk mengkonfirmasikan suatu wabah telah sukses dikendalikan atau
diberantas, termasuk strategi stok ulang, penggunaan hewan sentinel program surveilans
serologi).
vi. Detil kompensasi yang disediakan untuk pemilik ternak, peternak, dll jika hewan dipotong dan
jelaskan jadwal waktu pembayaran.
vii. Upaya dalam mencapai target titik kritis pengendalian.

21. Elemen kunci untuk status ‘Program
pengendalian resmi PMK’ (Artikel 8.8.39.)
• Bukti-bukti kapasitas Siskeswannas (Penilaian PVS)
• Rencana yang dapat diaplikasikan di seluruh wilayah negara
• Bukti pelaporan penyakit
• Informasi epidemiologi penyakit di negara tersebut
• Tindakan-tindakan pengendalian untuk mencegah introduksi PMK
• Surveilans menurut OIE Code
• Rencana detil mengenai jangka waktu ke depan dan kejadian
penting yang dimaksudkan/indikator kinerja
• Akses/kapabilitas diagnostik
• Program vaksinasi
• Rencana darurat
Sumber: Weber-Vintzel & Domenech (2014). Presentation on Submission to the OIE for official
recognition of FMD country status and endorsement of official control programme.

22. Resolusi OIE – Program Pengendalian
Resmi PMK (2014-2018)
• Negara yang ditarik dari status tersebut: Algeria (2016); Venezuela (2018)
Resolusi OIE Negara dengan status program pengendalian
resmi PMK
Resolusi No. 16
(Mei 2014)
Algeria, Bolivia, Ekuador, Moroko, Tunisia
Resolusi No. 18
(Mei 2015)
Algeria, Bolivia, China, Ekuador, India, Moroko,
Namibia, Venezuela
Resolusi No. 17
(Mei 2016)
Bolivia, China, Ekuador, India, Kazakhstan, Moroko,
Mongolia, Namibia, Thailand, Venezuela
Resolusi No. 23
(Mei 2017)
China, India, Kazakhstan, Moroko, Mongolia
Namibia, Thailand, Venezuela
Resolusi No. 23
(Mei 2018)
China, India, Mongolia, Moroko, Namibia,
Thailand

23. Status PMK India
• India mendapatkan status ‘OIE
endorsed official control
programme for FMD’ pada
tahun 2015 (lihat sertifikat)
• OIE tidak bertanggung jawab
atas publikasi dan upaya
mempertahankan status
tersebut berdasarkan:
- informasi yang tidak akurat,
atau
- tidak melapor ke OIE
mengenai terjadinya
perubahan yang signifikan
dalam implementasi tindakan-
tindakan pengendalian yang
relevan
sampai waktu persetujuan
berikutnya.

24. Keterkaitan antara “OIE program
pengendalian resmi PMK” dengan
PCP-FMD

25. Program pengendalian resmi PMK
India sebagai bagian Strategi Global
• FAO dan OIE pada tahun 2012 secara bersama mengembangkan Strategi
Pengendalian PMK Global, dibawah kerangka GF-TADs (Global
Framework for the progressive control of Transboundary Animal Diseases).
PCP-FMD =
Progressive Control
Pathway for Foot and
Mouth Disease
Control.
• Ada 6 tahapan
(tahap 0 s/d 5).

26. PCP-FMD untuk negara endemik PMK
• PCP-FMD – TIDAK untuk negera bebas yang ingin
mendapatkan kembali status PMK setelah terjadinya
suatu serangan wabah.
• Negara-negara yang sebelumnya bebas PMK (seperti:
Indonesia, Australia, Filipina dstnya) yang ingin
mendapatkan kembali secara cepat status bebas setelah
terjadinya suatu serangan wabah, harus mengikuti
persyaratan OIE untuk status bebas PMK.
Presentasi “FMD Progressive Control Pathway (PCP-FMD)” - Gunel Ismayilova (European
Commission for the Control of Foot-and-Mouth Disease (2016).

27. Gambaran kunci dari PCP-FMD
0
1
2
3
4
Pertahankan sirkulasi nol dan
serangan; berhenti lakukan vaksinasi
Risiko PMK tidak dikendalikan, tidak
ada informasi yang dipercaya
Identifikasi risiko dan opsi
pengendalian
Implementasi pengendalian berbasis
risiko
Implementasi strategi pengendalian
untuk mengeliminasi sirkulasi virus
Pertahankan sirkulasi nol dan
serangan
5
Untuk ke tahap 1: Lakukan studi
epidemiologi PMK yang komprehensif
Untuk ke tahap 2: Kembangkan
Rencana Strategis berdasarkan risiko
Untuk ke tahap 3: Kembangkan strategi
agresif untuk mengeliminasi PMK
Untuk ke tahap 4: Tidak ada lagi
endemik PMK pada ternak domestik
Untuk ke tahap 5: Aplikasi status resmi
(OIE) “bebas dengan vaksinasi”
Aplikasi status resmi (OIE) “bebas
tanpa vaksinasi” dan hentikan PCP
Tahap PCP Tujuan tiap tahapan Indikator hasil

28. Strategi nasional reduksi risiko
untuk mendukung upaya regional

29. Progressive Control Pathway FMD
PCP: alat untuk menangani
situasi di negara yang belum
bebas PMK dan membantu
negara tersebut mencapai
kemajuan secara bertahap
dalam pengendalian PMK
menuju sasaran akhir yaitu
pemberantasan.
India
Negara dengan status “OIE-officially
endorsed FMD Control Programmes”
sama dengan PCP Tahap 3.

30. Apa artinya tahap 3 dalam PCP-FMD?
• Tahap 3: Terjadi reduksi dari insidensi wabah secara
progresif di negara tersebut, diikuti dengan eliminasi
sirkulasi virus PMK pada hewan domestik paling tidak di
satu zona dari negara tersebut (negara dengan ‘OIE
program pengendalian resmi PMK’)
• Tahap 4: Terdapat bukti dan fakta bahwa virus PMK tidak
lagi bersirkulasi secara endemik pada hewan domestik di
wilayah negara atau zona tersebut (negara dengan ’OIE
bebas PMK dengan vaksinasi’).
DAN UNTUK MAJU KE TAHAP 4:
Presentasi “FAO-EuFMD-OIE Progressive Control Pathway for FMD” – Keith Sumption.

31. Karakteristik tahap 3 PCP FMD
• Tingkat yang baik dalam perencanaan kontingensi.
• Akses terhadap cadangan/bank vaksin untuk situasi
darurat.
• Respon cepat terhadap risiko.
• Kemampuan untuk meregulasi pergerakan (lalulintas)
hewan.
Persyaratan minimum untuk tetap berada
dalam Tahap (gagal untuk memenuhi akan
mengarah kepada tahap yang lebih rendah)
Tahap 3 Deteksi dan respon cepat terhadap
semua kejadian wabah PMK

32. Situasi Global PMK (April 2018)

33. Keterkaitan antara “OIE program
pengendalian resmi PMK” dengan
OIE PVS Pathway

34. Pentingnya OIE PVS bagi negara dengan
‘program pengendalian resmi PMK’
• Sejalan dengan ‘FAO-OIE Global FMD Control Strategy’,
suatu negara harus juga mendemonstrasikan secara
progresif penguatan Siskeswannas (Veterinary Services)
(KOMPONEN 2).
• OIE PVS merupakan suatu pendorong dan penjamin
untuk efikasi dan keberlanjutan tindakan-tindakan terkait
PMK berjalan dengan baik di negara tersebut.
• Negara tersebut harus mencapai tingkat kemajuan yang
diperlukan untuk sejumlah kompetensi kritis (critical
competences) dari alat evaluasi OIE PVS yang relevan
dengan tahapan PCP-FMD.

35. OIE PVS Pathway
• OIE PVS Pathway adalah suatu
proses yang terus menerus yang
bertujuan untuk meningkatkan
secara berkesinambungan
kepatuhan Siskeswannas terhadap
standar-standar internasional dan
efisiensi berkelanjutan.
• OIE PVS Pathway merupakan
komponen 2 dari “Global Foot and
Mouth Disease Strategy”
(penguatan Siskeswannas)

36. Hasil PVS India (Februari 2018)
• Perdagangan daging kerbau tanpa
tulang dan tanpa glandula paling
banyak ke negara tertular PMK, tetapi
pasar ekspor mungkin dapat tertutup
jika PMK meningkat secara dramatis.
• India memiliki suatu rekam jejak yang
baik dalam penyampaian laporan-
laporan rutin periodik dan ‘ad hoc’ ke
OIE/WAHIS.
• Akurasi dari laporan-laporan status
kesehatan hewan rutin tersebut
dipertanyakan mengingat
keterbatasan sistim surveilans yang
dimiliki.

37. Hubungan antara FMD PCP
dengan OIE PVS Pathway
• Penetapan tahap PCP harus disetujui oleh GF-TADS
regional dan Komite Global.
• Penetapan skor dari OIE PVS Pathway dibuat oleh suatu
misi OIE yang dikirimkan ke negara yang dinilai.

38. Kompetensi kritis OIE PVS
• Dari 47 kompetensi kritis OIE PVS, 33 dinilai relevan
secara langsung dengan pengendalian PMK.
• Untuk setiap kompetensi kritis tersebut, level 3 dari 5
dipertimbangkan sebagai persyaratan minimum.
4 komponen dasar

39. Tingkat kemajuan (Level of Advancement)
OIE PVS Pathway
• 5 tingkat kemajuan (kualitatif) untuk setiap kompetensi
kritis (critical competency).
• Suatu tingkat yang lebih tinggi mengasumsikan
pemenuhan seluruh standar dibawahnya.
Level of advancement 5 - Pemenuhan seluruh standar OIE
Level of advancement 4
Level of advancement 3
Level of advancement 2
Level of advancement 1
- Pemenuhan minimum standar OIE
- Tidak memenuhi standar OIE

40. Hubungan antara Tahapan PCP FMD dengan
Kompetensi Kritis OIE PVS Pathway

41. 7 Kompetensi kritis OIE PVS pada
tahap 1 PCP FMD
Kompetensi kritis OIE PVS
Tahap 1
PCP FMD
PVS
India
I-2.A. Kompetensi professional dokter hewan 3 2
I-3. Pendidikan berkelanjutan 3 2
I-6.B. Koordinasi eksternal 3 3
II-3. Analisis risiko 3 2
III-2. Konsultasi dengan para pemangku kepentingan 3 4
IV-1. Penyiapan legislasi dan regulasi 3 2
II-5.B. Surveilans epidemiologi aktif 3 4

42. 10 Kompetensi kritis OIE PVS pada
tahap 2 PCP FMD
Kompetensi kritis OIE PVS
Tahap 2
PCP FMD
PVS
India
I-2.B. Kompetensi paraprofesional veteriner 3 2
III-3. Keterwakilan resmi 3 2
III-6. Partisipasi produsen dan pemangku kepentingan dalam
program bersama
3 4
IV-2. Implementasi legislasi dan regulasi dan kepatuhan 3 1
II-5.A. Surveilans epidemiologi pasif 3 3
II-1. Akses terhadap diagnosis laboratorium veteriner 2/3 4
II-2. Jaminan mutu laboratorium 3 2
IV-6. Transparansi 3 3
I-1.A. Tenaga dokter hewan dan profesional lainnya 3 4
I-1.B. Tenaga paraprofesional veteriner dan staf teknis
lainnya
3 3

43. 12 Kompetensi kritis OIE PVS pada
tahap 3 PCP FMD
Kompetensi kritis OIE PVS
Tahap 3
PCP FMD
PVS
India
I-6.A. Koordinasi internal (rantai komando) 3 4
I-11. Manajemen sumberdaya dan operasi 3 2
II-11. Isu-isu darurat 3 N/A
III-4. Akreditasi / otorisasi / delegasi 3/4 3
III-5.A. Otoritas ‘Veterinary Statutory Body’ (VSB) 3/4 3
III-5.B. Kapasitas ‘Veterinary Statutory Body’ (VSB) 3 2
II-6. Respon darurat 3 4
II-7. Pencegahan, pengendalian & pemberantasan penyakit 3 3
II-8. Inspeksi ante mortem dan post mortem 3 3
II-12.A. Identifikasi ternak dan pengendalian lalu lintas ternak 3 3
I-7. Sumberdaya fisik 3 3
I-8. Dana operasional 4/5 4

44. Pemenuhan tahap 3 FMD PCP
dengan pengukuran skor OIE PVS
• Jumlah kompetensi kritis sampai tahap 3 FMD
PCP adalah 7 + 10 + 12 = 29.
• Jumlah yang tidak mencapai persyaratan
minimum standar OIE (<3) = 10.
• Jumlah yang mencapai persyaratan minimum
standar OIE (3/4) = 19.
• Persentase pencapaian = 19/29 = 65,5%.

45. Bersambung ke
Analisis Status dan Situasi
Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)
di India – Bagian 2
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jakarta, 30 Maret 2019