SlideShare a Scribd company logo
1 of 31
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
I GUSTI AYU BUDIADNYANI
RUANG LINGKUP
I. PENDAHULUAN
II. SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN
III. SISTEM SERTIFIKASI JAMINAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
IV. DAMPAK PENERAPAN SERTIFIKASI TERHADAP
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
V. TEMUAN HASIL AUDIT/INSPEKSI
VI. TINDAK LANJUT OLEH OTORITAS KOMPETEN
Komoditi Pangan
 Ketahanan Pangan
 Sumber gizi (konsumsi dalam negeri : + 34 kg/kapita/tahun
 Memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan
Komoditi Perdagangan (Ekonomi)
 Komoditi ekspor penghasil devisa negara
 Memerlukan daya saing pasar mutu dan
keamanan pangan
Ikan Sebagai Komoditi Strategis
I. PENDAHULUAN
Indonesia : 17.502 pulau dan panjang pantai 81.000 km
 70 % atau 2/3 bagian : lautan
 Potensi perikanan laut (MSY) : 6,410 juta ton/tahun
• 4,625 juta ton/th (wilayah teritorial)
• 1,785 juta ton/th (ZEE)
Konsumsi per kapita :
 Daging : 3 kg/kapita/tahun
 Ayam : 7,6 kg/kapita/tahun
 Ikan : 38,14 kg/kapita/tahun
Produksi hasil perikanan (2014) : 14.55 juta ton
 Tangkap : 4.765 juta ton
 Budidaya : 9.69 juta ton
Pasar lokal : + 94 %
Ekspor (2015) :
 Volume : 872,4 ribu ton (+ 6 %)
 Value : 3,3, milyar US$
Data Umum
Kelebihan
 Asam amino esential (20 Asam Amino)
 Vitamin dan mineral (Vit. A, Vit. B, Vit. B6, Vit. B12, Fe, Yodium, Selenium, Zink, Flour)
 Asam lemak omega 3 (EPA dan DHA)
 Kandungan proksimat
Kandungan Gizi Ikan
Jenis Ikan
Kandungan Gizi per 100 gram
Kalori Protein (gr) Lemak
(gr)
Kolesterol (mg) Zat Besi (mg)
Ikan Salmon 116 19,9 3,45 52 0,77
Ikan Tenggiri 112 21,4 2,3 33 0,9
Ikan Tongkol 111 24 1 46 0,7
Ikan Kakap 111 24 1 46 0,7
Ikan Kembung 112 21,4 2,3 33 0,9
Kelemahan
 Mudah membusuk (Gizi berubah menjadi racun)
 Rawan cemaran mikrobiologi, kimiawi : bakteri, logam berat (Merkuri, dll)
6
Apa yang paling ditakuti
oleh industri pangan ?
Suatu wabah keracunan atau penyakit akibat
terkontaminasinya bahan pangan
dimana produk dari perusahaannya sebagai
penyebab
II. SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN
Peranan dan tanggung jawab :
 Pemerintah, sebagai fasilitator, pembimbing dan
pengawas
 Produsen hasil perikanan sebagai pelaku utama
(produsen bahan baku, pelaku usaha, distributor,
pengecer maupun jasa boga)
 Konsumen
adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus
diperhatikan dan dilakukan sejak praproduksi sampai dengan
pendistribusian untuk menghasilkan Hasil Perikanan yang
bermutu dan aman bagi kesehatan manusia
..
 Sistem Jaminan Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan
TUJUAN
 Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan tugas pengendalian dari hulu ke
hilir untuk memberikan jaminan mutu dan
keamanan hasil perikanan untuk tujuan
konsumsi.
 Jaminan yang diberikan oleh pemerintah/
Otoritas Kompeten terhadap pelaku usaha
berupa sertifikat (CPIB, CBIB, HACCP
(sistem) dan HC (Produk))
Pentingnya Sistem Jaminan Mutu dan Sertifikasi
bagi negara importir
 Sebagai jaminan mutu dan keamanan kepada
konsumen (negara importir)
 Persyaratan pemasukan barang ke negara
penerima (importing country)
 In Process Inspection (IPI) di Port Entry
(Traceability)
PERLU SISTEM
Kapal
SERTIFIKASI
CBIB
SERTIFIKASI
CPIB
monitoring
UNIT PENGOLAHAN
IKAN/
INSTALASI
PERIKANAN
TANGKAP
(Kapal)
Pakan/
Obat-obatan
SERTIFIKASI
HACCP
DISTRIBUSI
DAN PASAR
SERTIFIKASI (HC)
- Mutu dan keamanan pangan
hasil perikanan
TRANSPORTASI
Supplier
Supplier
SERTIFIKASI
CPIB
PRODUK
MONITORING
Bio Security
No matter how good a company organizes one element of a chain,
if any other part of the chain doesn’t perform, the whole chain is contaminated
TRACEABILITY
NRCP
AQUACULTURE
Tempat pendaratan
/pelabuhan
SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
A. DASAR HUKUM
III. SISTEM SERTIFIKASI JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN
1. Undang- Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
2. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 revisi dari Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 tentang Perikanan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi
Pangan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang tentang Sistem Jaminan
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk
Hasil Perikanan
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 19/MEN/2010 tentang
Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013
tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses
Produksi, Pengolahan dan Distribusi
7. Keputusan Kepala Badan Karantina lkan, Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Nomor 371/KEPBKIPM/2014 tentang Petunjuk Teknis Inspeksi
cara Penanganan lkan yang Baik Berdasarkan Konsepsi Hazard Analysis Critical
Control Poin Pada Unit Pengumpul/Suplier
QUALITY & SAFETY
CERTIFICATION
NRCP & FEED/DRUG
CERTIFICATION
GAP CERTIFICATION
HATCHERY
CERTIFICATION
MANAJEMEN MUTU
BUDIDAYA
LEMBAGA INSPEKSI DAN
SERTIFIKASI
Pendelegasian Otoritas
KOMISI APPROVAL
FISH HEALTH
CERTIFICATION
SERTIFIKASI KAPAL
MANAJEMEN
PELABUHAN
REFERENCE LAB
KEPALA BKIPM
(TOP MANAGER)
MENTERI KP
BKIPM PERIKANAN TANGKAP
C. SUB SISTEM DI OTORITAS KOMPETEN
1. YURIDIKSI
 UU
 PP
 Per/Kep Men :
• Peraturan System CA
• Hulu –Hilir
• Sub System
 Keputusan Ka Ban, SOP
2. KELEMBAGAAN/
ORGANISASI
 Lembaga Inspeksi dan
Sertifikasi :
Pusat dan daerah
 Laboratorium
3. PELAKU
 Kapal
 Tambak
 Suplier
 Pelabuhan
 Unit Pengolahan Ikan
4.SERTIFIKASI
 Unit : CBIB, CPIB, HACCP,
HC
 Personel : Inspektur, Analis,
Quality Control
1. Keamanan Air dan Es
2. Kondisi dan kebersihan Sarana /
Prasarana yang kontak langsung
dengan produk
3. Pencegahan Kontaminasi Silang
4. Pemeliharaan Fasilitas
Sanitasi/Pencucian Tangan/Toilet
5. Perlindungan Produk/bahan
pengemas/Alat dari Bahan-bahan
Kimia/kontaminan
6. Pelabelan, Penyimpanan dan
penggunaan bahan kimia berbahaya
7. Pengendalian Kesehatan Karyawan
8. Pest Control (Pengendalian
terhadap hewan pengganggu)
1. SELEKSI BAHAN BAKU
2. PENANGANAN DAN
PENGOLAHAN
3. BAHAN PEMBANTU
4. BAHAN KIMIA
5. PENGEMASAN
6. PENYIMPANAN
7. DISTRIBUSI
a. SSOP b. GMP
D. Faktor yang dievaluasi dalam Inspeksi
FISIK DAN PENERAPAN
E. Prosedur Sertifikasi Suplier (Cara Penanganan Ikan
yang Baik/CPIB)
Unit Pengumpul/
Supplier
UPT KIPM
BKIPM
Sertifikat
CPIB
1. Identifikasi
supplier
2. Inspeksi
3. Tindakan
Perbaikan Evaluasi
Laporan
Hasil
Sertifikasi
dan
Monitoring
4. Penerbitan
• LANGSUNG KE SUPLIER
• SUPLIER DI UPI
• PELAKU USAHA LALU LINTAS/ANTAR AREA
F. Sertifikat CPIB
Jumlah UPI yang Terdaftar di Negara Mitra
IV. DAMPAK PENERAPAN SERTIFIKASI TERHADAP MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
NO NEGARA JUMLAH UIPI
TERDAFTAR
LEGAL BASIS
1 UNI EROPA 212 CD 94/324
(19 May 1994)
2 KOREA 364 MRA (2005)
3 CHINA 445 Cooperation Agreement
(2008)
4 EURASIAN
ECONOMIC
UNION (EEC)
15 MRA 92009)
5 KANADA 163 MoU (2002)
6 VIETNAM 278 Implementing Agreement
(2011)
7 NORWEGIA 212 MRA 92013)
VKASUS PENOLAKAN PRODUK PERIKANAN INDONESIA
DI NEGARA MITRA 2007 – 2016
NO NEGARA
PERIODE PENOLAKAN
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 UNI
EROPA**)
6 9 11 7 • Italia: 9
• Spanyol: 2
• Perancis: 1
• Inggris: 1
• Greece: 1
• Italia: 1
• Jerman: 2
• Perancis: 1
• Spanyol: 1
• Jerman: 3
• Belgia: 1
• Italia: 1
• Perancis:
1
• Inggris: 1
• Slovenia: 1
• Spanyol: 1
• Belgia: 1
• Perancis : 2
• Inggris : 2
• Italia : 2
• Perancis : 2
• Italia : 1
• Belanda : 2
2 KOREA 6 4 3 1 2 3 0 1 3
3 CHINA 2 12 0 2 0 0 0 0 0
4 RUSIA 1 1 7 6 1 4 0 2 2
5 KANADA 0 6 1 0 0 3 3 1 1
6 VIETNAM - - - 0 0 0 0 0 0
Sumber : Pusat Sertifikasi Mutu KHP,
BKIPM
Keterangan : *) Data sampai dengan Mei 2016
**) terdiri dari 28 negara anggota
Data RASFF Produk Perikanan Indonesia Berdasarkan Alasan Penolakan (2007 - 2016)
ALASAN
PENOLAKAN
TAHUN
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Produk
Carbon
Monoxide
2 - - - 1 - - - - - Frozen Swordfish
Heavy Metal 7 3 2 4 3 1 1 4 4 3 Frozen Baramundi,
Canned Octopus, marlin
loins, Frozen dolphin
Fish Fillets. Frozen
Moon fish, frozen
swordfish
Histamine 4 1 - 1 - 3 4 - - Chilled Tuna (Thunnus
Albacares), Canned
Sardine
Antibiotik 3 1 2 - 1 - - - - Produk Budidaya
Mikrobiologi 1 - - 1 1 9 - 1 - - Frozen Octopus
Organoleptik - - - 1 - - - - - Frozen Frog legs
Peningkatan
Suhu
- 1 2 3 1 3 1 - 1 - Frozen Cooked Peeled
Prawns Chilled
Yellowfin Tuna, Frozen
Tuna Loin
Parasit - - 2 - - - - - - - Frog legs
Irradiasi - - 1 1 - - - - - - Frozen Frog legs
Lain-lain - - - - 1 - - - 2 2 Frozen Escolar, Canned
crab. Frozen Octopus
TOTAL RASFF 17 6 9 11 7 14 5 9 7 5
Data “Perbandingan RASFF (Fishery Products)” Indonesia dan negara eksportir lain (2013-2016)
NO NEGARA
JUMLAH
2013
1 SPANYOL 128
2 VIETNAM 48
3 PERANCIS 27
4 CINA 23
5 MAROKO 22
6 TURKI 21
7 ITALIA 16
8 INDIA 15
9
AMERIKA
SERIKAT
13
10 MOZAMBIQUE 13
11 BELANDA 13
12 DENMARK 11
13 TUNISIA 10
14 POLANDIA 9
15 IRLANDIA 9
16 SWEDIA 8
17 EKUADOR 7
18 YUNANI 7
19 ARGENTINA 7
20 THAILAND 6
21 SRILANKA 6
22 INDONESIA 5
23
PAPUA NEW
GUINEA
4
24 GHANA 4
25 FAROE ISLANDS 3
26 COTE' D'IVOIRE 3
27 UGANDA 2
28 JEPANG 2
29 ALBANIA 1
30 PHILIPHINA 1
Sumber : RASFF report yang diolah oleh Pusat Pengendalian Mutu – BKIPM
NO NEGARA
JUMLAH
2014
1 SPANYOL 93
2 VIETNAM 92
3 INDIA 28
4 BELANDA 28
5 PERANCIS 27
6 POLANDIA 25
7 CHINA 21
8 ITALIA 21
9 PORTUGAL 19
10 TUNISIA 17
11 MAOKO 14
12 LATVIA 12
13 DENMARK 11
14 INGGRIS 10
15 CHILI 10
16 INDONESIA 10
17 THAILAND 10
18 USA 8
19 BELGIA 8
20 SENEGAL 6
21 MESIR 6
22 EKUADOR 6
23 IRLANDIA 6
24 MOZAMBIQUE 6
25 MAURITANIA 5
26 YUNANI 5
27 NAMIBIA 4
28 ARGENTINA 4
29 GHANA 4
30 URUGUAY 2
NO NEGARA
JUMLAH
2015
1 SPANYOL 84
2 VIETNAM 41
3 ITALIA 23
4 POLANDIA 20
5 INDIA 18
6 PORTUGAL 17
7 PERANCIS 15
8 CHINA 12
9 TUNISIA 11
10 BELANDA 11
11 DENMARK 11
12 THAILAND 10
13 MAROKO 8
14 LATVIA 8
15 IRLANDIA 7
16 SENEGAL 7
17 KOREA 7
18 MAURITANIA 7
19 INDONESIA 7
20 KROASIA 6
21 INGGRIS 6
22 EKUADOR 5
23 ARGENTINA 5
24 SRILANKA 4
25 BELGIA 4
26 PERU 3
27 USA 3
28 NAMIBIA 2
29
PAPUA NEW
GUINEA
2
30 YUNANI 2
NO NEGARA
JUMLAH
2016
1 SPANYOL 115
2 VIETNAM 38
3 PERANCIS 31
4 INDIA 31
5 BELANDA 22
6 MAROKO 21
7 THAILAND 19
8 ITALIA 18
9 INGGRIS 14
10 TUNISIA 13
11 DENMARK 10
12 CHINA 10
13 NAMIBIA 8
14 SENEGAL 8
15 EKUADOR 8
16 USA 7
17 POLANDIA 7
18 CHILE 7
19 PORTUGAL 7
20 GHANA 7
21 INDONESIA 7
22 PANAMA 6
23 ARGENTINA 6
24 KOREA 6
25 JERMAN 6
26 IRLANDIA 6
27 NEW ZEALAND 5
28 THE SEYCHELLES 5
29 MOZAMBIQUE 5
30 AFRIKA SELATAN 4
• Belum terjamin mutu dan keamanan hasil perikanan
DOMESTIK karena belum ada jaminan terhadap
penanganan dan pengolahan produk di suplier
• Supplier/pengumpul (Supplier belum seluruhnya
memiliki sertifikat CPIB)
• UPT BKIPM belum semua melaksanakan sertifikasi
CPIB terhadap unit pengumpul/supplier
V. TEMUAN HASIL AUDIT/INSPEKSI
1. BPK Tahun 2015
Otoritas Kompeten (Pemerintah) tidak melakukan
official control terhadap unit supplier yang memasok
bahan baku ke Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang ekspor
ke Uni Eropa sebagaimana pernyataan pada Sertifikat
Kesehatan (Health Certificate/HC) :
2. UNI EROPA TAHUN 2015
Pada Bagian II.1
bahwa produk perikanan yang akan diekspor
ke Uni Eropa telah dilakukan official control
dengan baik tidak terpenuhi.
a. Tim USFDA mengetahui bahwa proses registrasi
supplier baru saja diperkenalkan dan informasi
tentang program ini belum menjangkau seluruh
pemangku kepentingan
b. Supplier/pengumpul tidak memiliki dokumentasi
akurat yang dapat menunjukkan asal tambak
3. US-FDA 11 – 21 APRIL 2016
Produk Udang
Penolakan Produk Perikanan di AMERIKA (SALMONELLA)
TAHUN JUMLAH UPI
2009 31 UPI
2010 22 UPI
2011 9 UPI
2012 8 UPI
2013 7 UPI
2014 3 UPI
2015 6 UPI
Produk :
tuna/snapper/squid/shrimp/milkfish, octopus, dried
salted fish, mahi-mahi, scallop, cuttlefish, anchovy
- Otoritas Kompeten harus memulai melaksanakan proses registrasi tanpa
penundaan
- Seluruh Supplier harus mendapatkan pelatihan yang cukup tentang
keamanan pangan dan bahaya pada produk budidaya
- Mendorong Supplier untuk menerapkan program keamanan pangan
berdasarkan prinsip HACCP dan memelihara rekaman untuk traceability
- Supplier menjadi bagian audit/inspeksi yang dilakukan oleh pemerintah
secara teratur
- Mewajibkan UPI untuk mendapatkan rekaman bahan baku dari supplier
dan memeliharanya
- Mendorong UPI mendesak suplier untuk menggunakan system
pengkodean bagi para pemasok bahan bakunya
- Mendorong UPI melakukan audit kepada suppliernya (tambak) minimal
satu kali periode pada tahap pembesaran di tambak
Rekomendasi USFDA :
a. Hasil surveilan USFDA ditemukannya
chloramphenicol pada Crabmeat asal Indonesia
b. Mini-plant belum menjamin setiap produk yang
dihasilkannya karena belum dilakukan
pengendalian oleh Otoritas Kompeten
4. US-FDA 11 – 21 APRIL 2016
Produk Rajungan
• Mendorong OK Indonesia untuk mencari penyebab kontaminasi
chloramphenikol (CAP) dan menetapkan pengawasan terhadap
keefektifan pengendalian yang dilakukan oleh UPI dan menganalisa trend.
• Mengumpulkan sampel crabmeat untuk analisa CAP selama inspeksi UPI
dan Mini-plant, kemudian hasilnya digunakan untuk memformulasikan
tindakan pencegahan yang tepat
• Terbentuknya toxin Staphylococcus aureus terjadi pada saat pengupasan
cangkang (picking) karena tidak adanya pengawasan waktu dan suhu. Sifat
toxin yang tahan panas tidak dapat dikurangi dengan proses pasteurisasi
dan karena Mini-plant tidak diwajibkan memiliki HACCP Plan maka
diwajibkan pengawasan terhadap suhu dan waktu menjadi bagian
program SOP.
• Mendorong Mini-plants menjadi bagian inspeksi
• OK Indonesia melatih Pemilik dan karyawan Mini-plant terkait
pencegahah dan pengawasan terhadap potensi bahaya keamanan pangan
Rekomendasi USFDA :
Hasil temuan:
a. Regulasi mengenai impor bahan baku yang diekspor kembali ke UE
belum sesuai dengan regulasi UE
b. Kapal Penangkap sebagai suplier bahan baku ke UPI yang melakukan
ekspor belum memenuhi persyaratan CPIB
c. Suplier bahan baku ke UPI belum seluruhnya mempunyai sertifikat
CPIB/HACCP
d. Kapal yang mendarat di pelabuhan belum seluruhnya dilakukan
inspeksi pembongkaran oleh pengawas mutu pelabuhan setempat
e. Sebagian UPI yang mempunyai Approval Number dinilai belum
memenuhi persyaratan UE
f. Pengawasan kapal penangkap yang mensuplai/memindahkan di tengah
laut (kapal-kapal) belum dilaksanakan sesuai regulasi
5. Uni Eropa Tahun 2017
Fokus inspeksi produk tuna beserta turunannya
(Jakarta, jawa barat, bali, Sulawesi Utara)
VI. TINDAK LANJUT OLEH OTORITAS KOMPETEN
• Otoritas Kompeten sedang melaksanakan registrasi supplier
• Pelatihan supplier akan dilaksanakan
• OK sedang melakukan sertifikasi supplier berdasarkan
prinsip HACCP
• OK dalam melakukan survailen dan verifikasi HACCP
termasuk audit/inspeksi terhadap supplier
• Akan dilakukan monitoring terhadap monitoring potensi
kontaminasi CAP terhadap daging rajungan (crab yang baru
ditangkap, diproses, dan di UPI)
• OK menerbitkan surat edaran untuk memfasilitasi
pelatihan/training terhadap pekerja miniplant
• Mewajibkan semua kapal penangkap/pengangkut
memenuhi persyaratan CPIB
• Mewajibkan Suplier memenuhi persyaratan
CPIB/HACCP
• Menyiapkan SDM yang kompeten melakukan inspeksi di
kapal dan pelabuhan
• Melakukan Re-listing terhadap UPI yang tidak memenuhi
persyaratan UE
• Melengkapi SOP yang diperlukan pada setiap unit
@ 2011 Balai Riset dan Observasi Kelautan

More Related Content

Similar to Ruang Lingkup Keamanan Hasil Perikanan.pptx

Bahan presentasi umkm 2014
Bahan presentasi umkm 2014Bahan presentasi umkm 2014
Bahan presentasi umkm 2014agus_ibnu_hasan
 
2_Sistem_Pengendalian_Mutu_Terpadu_menuju_Kemandirian_UKM_Ir_Kuncoro.pptx
2_Sistem_Pengendalian_Mutu_Terpadu_menuju_Kemandirian_UKM_Ir_Kuncoro.pptx2_Sistem_Pengendalian_Mutu_Terpadu_menuju_Kemandirian_UKM_Ir_Kuncoro.pptx
2_Sistem_Pengendalian_Mutu_Terpadu_menuju_Kemandirian_UKM_Ir_Kuncoro.pptxPujoyuwonoMartosuyon
 
E-Learning-Pengendalian-Mutu-Hasil-Laut.pdf
E-Learning-Pengendalian-Mutu-Hasil-Laut.pdfE-Learning-Pengendalian-Mutu-Hasil-Laut.pdf
E-Learning-Pengendalian-Mutu-Hasil-Laut.pdfkasman17
 
Cfc fao pekanbaru, 13 september 2013
Cfc fao pekanbaru, 13 september 2013Cfc fao pekanbaru, 13 september 2013
Cfc fao pekanbaru, 13 september 2013King Aga
 
Presentasi solo, 25 februari 2014
Presentasi solo, 25 februari 2014Presentasi solo, 25 februari 2014
Presentasi solo, 25 februari 2014agus_ibnu_hasan
 
Gap Analysis Rancangan SMKP UKM Pengolahan Ikan
Gap Analysis Rancangan SMKP UKM Pengolahan Ikan Gap Analysis Rancangan SMKP UKM Pengolahan Ikan
Gap Analysis Rancangan SMKP UKM Pengolahan Ikan Sawarni H
 
Kebijakan Pengawasan Keamanan Pangan - BPOM
Kebijakan Pengawasan Keamanan Pangan - BPOMKebijakan Pengawasan Keamanan Pangan - BPOM
Kebijakan Pengawasan Keamanan Pangan - BPOMStenly Mandagi
 
[Tulisan] [penyuluh perikanan-sulawesi-tenggara-mengikuti-apresiasi-auditor-s...
[Tulisan] [penyuluh perikanan-sulawesi-tenggara-mengikuti-apresiasi-auditor-s...[Tulisan] [penyuluh perikanan-sulawesi-tenggara-mengikuti-apresiasi-auditor-s...
[Tulisan] [penyuluh perikanan-sulawesi-tenggara-mengikuti-apresiasi-auditor-s...obin6664
 
Mekanisme Sertifikasi Kelayakan Pengolahan.pdf
Mekanisme Sertifikasi Kelayakan Pengolahan.pdfMekanisme Sertifikasi Kelayakan Pengolahan.pdf
Mekanisme Sertifikasi Kelayakan Pengolahan.pdfadriantoprasetyo29
 
Perkembangan Sertifikasi Perikanan Budidaya di Indonesia
Perkembangan Sertifikasi Perikanan Budidaya di IndonesiaPerkembangan Sertifikasi Perikanan Budidaya di Indonesia
Perkembangan Sertifikasi Perikanan Budidaya di IndonesiaSyauqy Nurul Aziz
 
Penerapan konsep HACCP untuk produk perikanan
Penerapan konsep HACCP untuk produk perikananPenerapan konsep HACCP untuk produk perikanan
Penerapan konsep HACCP untuk produk perikananAdi Wibowo
 
FAQ Ditjen PDS dalam Paparan.pptx
FAQ Ditjen PDS dalam Paparan.pptxFAQ Ditjen PDS dalam Paparan.pptx
FAQ Ditjen PDS dalam Paparan.pptxSlidesJac
 
Presentasi insert pangan (1)
Presentasi insert pangan (1)Presentasi insert pangan (1)
Presentasi insert pangan (1)Wa Ode AsriFa
 
Diktat mata kuliah standarisasi hasper
Diktat mata kuliah standarisasi hasperDiktat mata kuliah standarisasi hasper
Diktat mata kuliah standarisasi hasperEly John Karimela
 
652_QC1_Final ATP_Takrudin_SMKN 6 Bandar Lampung.pdf
652_QC1_Final ATP_Takrudin_SMKN 6 Bandar Lampung.pdf652_QC1_Final ATP_Takrudin_SMKN 6 Bandar Lampung.pdf
652_QC1_Final ATP_Takrudin_SMKN 6 Bandar Lampung.pdfmoch suef
 
Analisis HACCP pada produk fish nugget
Analisis HACCP pada produk fish nuggetAnalisis HACCP pada produk fish nugget
Analisis HACCP pada produk fish nuggetDwi Astuti
 
Akselerasi Pengembangan Budidaya Udang dan Pengendalian Sistem Penjaminan Mut...
Akselerasi Pengembangan Budidaya Udang dan Pengendalian Sistem Penjaminan Mut...Akselerasi Pengembangan Budidaya Udang dan Pengendalian Sistem Penjaminan Mut...
Akselerasi Pengembangan Budidaya Udang dan Pengendalian Sistem Penjaminan Mut...Syauqy Nurul Aziz
 

Similar to Ruang Lingkup Keamanan Hasil Perikanan.pptx (20)

Bahan presentasi umkm 2014
Bahan presentasi umkm 2014Bahan presentasi umkm 2014
Bahan presentasi umkm 2014
 
2_Sistem_Pengendalian_Mutu_Terpadu_menuju_Kemandirian_UKM_Ir_Kuncoro.pptx
2_Sistem_Pengendalian_Mutu_Terpadu_menuju_Kemandirian_UKM_Ir_Kuncoro.pptx2_Sistem_Pengendalian_Mutu_Terpadu_menuju_Kemandirian_UKM_Ir_Kuncoro.pptx
2_Sistem_Pengendalian_Mutu_Terpadu_menuju_Kemandirian_UKM_Ir_Kuncoro.pptx
 
E-Learning-Pengendalian-Mutu-Hasil-Laut.pdf
E-Learning-Pengendalian-Mutu-Hasil-Laut.pdfE-Learning-Pengendalian-Mutu-Hasil-Laut.pdf
E-Learning-Pengendalian-Mutu-Hasil-Laut.pdf
 
Sosialisasi skp
Sosialisasi skpSosialisasi skp
Sosialisasi skp
 
Cfc fao pekanbaru, 13 september 2013
Cfc fao pekanbaru, 13 september 2013Cfc fao pekanbaru, 13 september 2013
Cfc fao pekanbaru, 13 september 2013
 
Presentasi solo, 25 februari 2014
Presentasi solo, 25 februari 2014Presentasi solo, 25 februari 2014
Presentasi solo, 25 februari 2014
 
Gap Analysis Rancangan SMKP UKM Pengolahan Ikan
Gap Analysis Rancangan SMKP UKM Pengolahan Ikan Gap Analysis Rancangan SMKP UKM Pengolahan Ikan
Gap Analysis Rancangan SMKP UKM Pengolahan Ikan
 
Kebijakan Pengawasan Keamanan Pangan - BPOM
Kebijakan Pengawasan Keamanan Pangan - BPOMKebijakan Pengawasan Keamanan Pangan - BPOM
Kebijakan Pengawasan Keamanan Pangan - BPOM
 
[Tulisan] [penyuluh perikanan-sulawesi-tenggara-mengikuti-apresiasi-auditor-s...
[Tulisan] [penyuluh perikanan-sulawesi-tenggara-mengikuti-apresiasi-auditor-s...[Tulisan] [penyuluh perikanan-sulawesi-tenggara-mengikuti-apresiasi-auditor-s...
[Tulisan] [penyuluh perikanan-sulawesi-tenggara-mengikuti-apresiasi-auditor-s...
 
Mekanisme Sertifikasi Kelayakan Pengolahan.pdf
Mekanisme Sertifikasi Kelayakan Pengolahan.pdfMekanisme Sertifikasi Kelayakan Pengolahan.pdf
Mekanisme Sertifikasi Kelayakan Pengolahan.pdf
 
Romi novriadi pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan pancur tower 22 april ...
Romi novriadi pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan pancur tower 22 april ...Romi novriadi pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan pancur tower 22 april ...
Romi novriadi pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan pancur tower 22 april ...
 
Perkembangan Sertifikasi Perikanan Budidaya di Indonesia
Perkembangan Sertifikasi Perikanan Budidaya di IndonesiaPerkembangan Sertifikasi Perikanan Budidaya di Indonesia
Perkembangan Sertifikasi Perikanan Budidaya di Indonesia
 
SNI dan UKM
SNI dan UKMSNI dan UKM
SNI dan UKM
 
Penerapan konsep HACCP untuk produk perikanan
Penerapan konsep HACCP untuk produk perikananPenerapan konsep HACCP untuk produk perikanan
Penerapan konsep HACCP untuk produk perikanan
 
FAQ Ditjen PDS dalam Paparan.pptx
FAQ Ditjen PDS dalam Paparan.pptxFAQ Ditjen PDS dalam Paparan.pptx
FAQ Ditjen PDS dalam Paparan.pptx
 
Presentasi insert pangan (1)
Presentasi insert pangan (1)Presentasi insert pangan (1)
Presentasi insert pangan (1)
 
Diktat mata kuliah standarisasi hasper
Diktat mata kuliah standarisasi hasperDiktat mata kuliah standarisasi hasper
Diktat mata kuliah standarisasi hasper
 
652_QC1_Final ATP_Takrudin_SMKN 6 Bandar Lampung.pdf
652_QC1_Final ATP_Takrudin_SMKN 6 Bandar Lampung.pdf652_QC1_Final ATP_Takrudin_SMKN 6 Bandar Lampung.pdf
652_QC1_Final ATP_Takrudin_SMKN 6 Bandar Lampung.pdf
 
Analisis HACCP pada produk fish nugget
Analisis HACCP pada produk fish nuggetAnalisis HACCP pada produk fish nugget
Analisis HACCP pada produk fish nugget
 
Akselerasi Pengembangan Budidaya Udang dan Pengendalian Sistem Penjaminan Mut...
Akselerasi Pengembangan Budidaya Udang dan Pengendalian Sistem Penjaminan Mut...Akselerasi Pengembangan Budidaya Udang dan Pengendalian Sistem Penjaminan Mut...
Akselerasi Pengembangan Budidaya Udang dan Pengendalian Sistem Penjaminan Mut...
 

Recently uploaded

Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDmawan5982
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdftsaniasalftn18
 
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023DodiSetiawan46
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdfShintaNovianti1
 
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxHeruFebrianto3
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxmawan5982
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfTaqdirAlfiandi1
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKirwan461475
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxmtsmampunbarub4
 
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdfdemontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdfIndri117648
 
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfHARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfkustiyantidew94
 
Model Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsModel Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsAdePutraTunggali
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisNazla aulia
 

Recently uploaded (20)

Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
 
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
 
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
 
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdfdemontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
 
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfHARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
 
Model Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsModel Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public Relations
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
 

Ruang Lingkup Keamanan Hasil Perikanan.pptx

  • 1. KEAMANAN HASIL PERIKANAN I GUSTI AYU BUDIADNYANI
  • 2. RUANG LINGKUP I. PENDAHULUAN II. SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN III. SISTEM SERTIFIKASI JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN IV. DAMPAK PENERAPAN SERTIFIKASI TERHADAP MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN V. TEMUAN HASIL AUDIT/INSPEKSI VI. TINDAK LANJUT OLEH OTORITAS KOMPETEN
  • 3. Komoditi Pangan  Ketahanan Pangan  Sumber gizi (konsumsi dalam negeri : + 34 kg/kapita/tahun  Memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan Komoditi Perdagangan (Ekonomi)  Komoditi ekspor penghasil devisa negara  Memerlukan daya saing pasar mutu dan keamanan pangan Ikan Sebagai Komoditi Strategis I. PENDAHULUAN
  • 4. Indonesia : 17.502 pulau dan panjang pantai 81.000 km  70 % atau 2/3 bagian : lautan  Potensi perikanan laut (MSY) : 6,410 juta ton/tahun • 4,625 juta ton/th (wilayah teritorial) • 1,785 juta ton/th (ZEE) Konsumsi per kapita :  Daging : 3 kg/kapita/tahun  Ayam : 7,6 kg/kapita/tahun  Ikan : 38,14 kg/kapita/tahun Produksi hasil perikanan (2014) : 14.55 juta ton  Tangkap : 4.765 juta ton  Budidaya : 9.69 juta ton Pasar lokal : + 94 % Ekspor (2015) :  Volume : 872,4 ribu ton (+ 6 %)  Value : 3,3, milyar US$ Data Umum
  • 5. Kelebihan  Asam amino esential (20 Asam Amino)  Vitamin dan mineral (Vit. A, Vit. B, Vit. B6, Vit. B12, Fe, Yodium, Selenium, Zink, Flour)  Asam lemak omega 3 (EPA dan DHA)  Kandungan proksimat Kandungan Gizi Ikan Jenis Ikan Kandungan Gizi per 100 gram Kalori Protein (gr) Lemak (gr) Kolesterol (mg) Zat Besi (mg) Ikan Salmon 116 19,9 3,45 52 0,77 Ikan Tenggiri 112 21,4 2,3 33 0,9 Ikan Tongkol 111 24 1 46 0,7 Ikan Kakap 111 24 1 46 0,7 Ikan Kembung 112 21,4 2,3 33 0,9 Kelemahan  Mudah membusuk (Gizi berubah menjadi racun)  Rawan cemaran mikrobiologi, kimiawi : bakteri, logam berat (Merkuri, dll)
  • 6. 6 Apa yang paling ditakuti oleh industri pangan ? Suatu wabah keracunan atau penyakit akibat terkontaminasinya bahan pangan dimana produk dari perusahaannya sebagai penyebab
  • 7. II. SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN Peranan dan tanggung jawab :  Pemerintah, sebagai fasilitator, pembimbing dan pengawas  Produsen hasil perikanan sebagai pelaku utama (produsen bahan baku, pelaku usaha, distributor, pengecer maupun jasa boga)  Konsumen adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan Hasil Perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia
  • 8. ..  Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan TUJUAN  Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pengendalian dari hulu ke hilir untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk tujuan konsumsi.  Jaminan yang diberikan oleh pemerintah/ Otoritas Kompeten terhadap pelaku usaha berupa sertifikat (CPIB, CBIB, HACCP (sistem) dan HC (Produk))
  • 9. Pentingnya Sistem Jaminan Mutu dan Sertifikasi bagi negara importir  Sebagai jaminan mutu dan keamanan kepada konsumen (negara importir)  Persyaratan pemasukan barang ke negara penerima (importing country)  In Process Inspection (IPI) di Port Entry (Traceability) PERLU SISTEM
  • 10. Kapal SERTIFIKASI CBIB SERTIFIKASI CPIB monitoring UNIT PENGOLAHAN IKAN/ INSTALASI PERIKANAN TANGKAP (Kapal) Pakan/ Obat-obatan SERTIFIKASI HACCP DISTRIBUSI DAN PASAR SERTIFIKASI (HC) - Mutu dan keamanan pangan hasil perikanan TRANSPORTASI Supplier Supplier SERTIFIKASI CPIB PRODUK MONITORING Bio Security No matter how good a company organizes one element of a chain, if any other part of the chain doesn’t perform, the whole chain is contaminated TRACEABILITY NRCP AQUACULTURE Tempat pendaratan /pelabuhan SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
  • 11. A. DASAR HUKUM III. SISTEM SERTIFIKASI JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN 1. Undang- Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan 2. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 revisi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi 7. Keputusan Kepala Badan Karantina lkan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 371/KEPBKIPM/2014 tentang Petunjuk Teknis Inspeksi cara Penanganan lkan yang Baik Berdasarkan Konsepsi Hazard Analysis Critical Control Poin Pada Unit Pengumpul/Suplier
  • 12. QUALITY & SAFETY CERTIFICATION NRCP & FEED/DRUG CERTIFICATION GAP CERTIFICATION HATCHERY CERTIFICATION MANAJEMEN MUTU BUDIDAYA LEMBAGA INSPEKSI DAN SERTIFIKASI Pendelegasian Otoritas KOMISI APPROVAL FISH HEALTH CERTIFICATION SERTIFIKASI KAPAL MANAJEMEN PELABUHAN REFERENCE LAB KEPALA BKIPM (TOP MANAGER) MENTERI KP BKIPM PERIKANAN TANGKAP
  • 13. C. SUB SISTEM DI OTORITAS KOMPETEN 1. YURIDIKSI  UU  PP  Per/Kep Men : • Peraturan System CA • Hulu –Hilir • Sub System  Keputusan Ka Ban, SOP 2. KELEMBAGAAN/ ORGANISASI  Lembaga Inspeksi dan Sertifikasi : Pusat dan daerah  Laboratorium 3. PELAKU  Kapal  Tambak  Suplier  Pelabuhan  Unit Pengolahan Ikan 4.SERTIFIKASI  Unit : CBIB, CPIB, HACCP, HC  Personel : Inspektur, Analis, Quality Control
  • 14. 1. Keamanan Air dan Es 2. Kondisi dan kebersihan Sarana / Prasarana yang kontak langsung dengan produk 3. Pencegahan Kontaminasi Silang 4. Pemeliharaan Fasilitas Sanitasi/Pencucian Tangan/Toilet 5. Perlindungan Produk/bahan pengemas/Alat dari Bahan-bahan Kimia/kontaminan 6. Pelabelan, Penyimpanan dan penggunaan bahan kimia berbahaya 7. Pengendalian Kesehatan Karyawan 8. Pest Control (Pengendalian terhadap hewan pengganggu) 1. SELEKSI BAHAN BAKU 2. PENANGANAN DAN PENGOLAHAN 3. BAHAN PEMBANTU 4. BAHAN KIMIA 5. PENGEMASAN 6. PENYIMPANAN 7. DISTRIBUSI a. SSOP b. GMP D. Faktor yang dievaluasi dalam Inspeksi FISIK DAN PENERAPAN
  • 15. E. Prosedur Sertifikasi Suplier (Cara Penanganan Ikan yang Baik/CPIB) Unit Pengumpul/ Supplier UPT KIPM BKIPM Sertifikat CPIB 1. Identifikasi supplier 2. Inspeksi 3. Tindakan Perbaikan Evaluasi Laporan Hasil Sertifikasi dan Monitoring 4. Penerbitan • LANGSUNG KE SUPLIER • SUPLIER DI UPI • PELAKU USAHA LALU LINTAS/ANTAR AREA
  • 17. Jumlah UPI yang Terdaftar di Negara Mitra IV. DAMPAK PENERAPAN SERTIFIKASI TERHADAP MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN NO NEGARA JUMLAH UIPI TERDAFTAR LEGAL BASIS 1 UNI EROPA 212 CD 94/324 (19 May 1994) 2 KOREA 364 MRA (2005) 3 CHINA 445 Cooperation Agreement (2008) 4 EURASIAN ECONOMIC UNION (EEC) 15 MRA 92009) 5 KANADA 163 MoU (2002) 6 VIETNAM 278 Implementing Agreement (2011) 7 NORWEGIA 212 MRA 92013)
  • 18. VKASUS PENOLAKAN PRODUK PERIKANAN INDONESIA DI NEGARA MITRA 2007 – 2016 NO NEGARA PERIODE PENOLAKAN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 UNI EROPA**) 6 9 11 7 • Italia: 9 • Spanyol: 2 • Perancis: 1 • Inggris: 1 • Greece: 1 • Italia: 1 • Jerman: 2 • Perancis: 1 • Spanyol: 1 • Jerman: 3 • Belgia: 1 • Italia: 1 • Perancis: 1 • Inggris: 1 • Slovenia: 1 • Spanyol: 1 • Belgia: 1 • Perancis : 2 • Inggris : 2 • Italia : 2 • Perancis : 2 • Italia : 1 • Belanda : 2 2 KOREA 6 4 3 1 2 3 0 1 3 3 CHINA 2 12 0 2 0 0 0 0 0 4 RUSIA 1 1 7 6 1 4 0 2 2 5 KANADA 0 6 1 0 0 3 3 1 1 6 VIETNAM - - - 0 0 0 0 0 0 Sumber : Pusat Sertifikasi Mutu KHP, BKIPM Keterangan : *) Data sampai dengan Mei 2016 **) terdiri dari 28 negara anggota
  • 19. Data RASFF Produk Perikanan Indonesia Berdasarkan Alasan Penolakan (2007 - 2016) ALASAN PENOLAKAN TAHUN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Produk Carbon Monoxide 2 - - - 1 - - - - - Frozen Swordfish Heavy Metal 7 3 2 4 3 1 1 4 4 3 Frozen Baramundi, Canned Octopus, marlin loins, Frozen dolphin Fish Fillets. Frozen Moon fish, frozen swordfish Histamine 4 1 - 1 - 3 4 - - Chilled Tuna (Thunnus Albacares), Canned Sardine Antibiotik 3 1 2 - 1 - - - - Produk Budidaya Mikrobiologi 1 - - 1 1 9 - 1 - - Frozen Octopus Organoleptik - - - 1 - - - - - Frozen Frog legs Peningkatan Suhu - 1 2 3 1 3 1 - 1 - Frozen Cooked Peeled Prawns Chilled Yellowfin Tuna, Frozen Tuna Loin Parasit - - 2 - - - - - - - Frog legs Irradiasi - - 1 1 - - - - - - Frozen Frog legs Lain-lain - - - - 1 - - - 2 2 Frozen Escolar, Canned crab. Frozen Octopus TOTAL RASFF 17 6 9 11 7 14 5 9 7 5
  • 20. Data “Perbandingan RASFF (Fishery Products)” Indonesia dan negara eksportir lain (2013-2016) NO NEGARA JUMLAH 2013 1 SPANYOL 128 2 VIETNAM 48 3 PERANCIS 27 4 CINA 23 5 MAROKO 22 6 TURKI 21 7 ITALIA 16 8 INDIA 15 9 AMERIKA SERIKAT 13 10 MOZAMBIQUE 13 11 BELANDA 13 12 DENMARK 11 13 TUNISIA 10 14 POLANDIA 9 15 IRLANDIA 9 16 SWEDIA 8 17 EKUADOR 7 18 YUNANI 7 19 ARGENTINA 7 20 THAILAND 6 21 SRILANKA 6 22 INDONESIA 5 23 PAPUA NEW GUINEA 4 24 GHANA 4 25 FAROE ISLANDS 3 26 COTE' D'IVOIRE 3 27 UGANDA 2 28 JEPANG 2 29 ALBANIA 1 30 PHILIPHINA 1 Sumber : RASFF report yang diolah oleh Pusat Pengendalian Mutu – BKIPM NO NEGARA JUMLAH 2014 1 SPANYOL 93 2 VIETNAM 92 3 INDIA 28 4 BELANDA 28 5 PERANCIS 27 6 POLANDIA 25 7 CHINA 21 8 ITALIA 21 9 PORTUGAL 19 10 TUNISIA 17 11 MAOKO 14 12 LATVIA 12 13 DENMARK 11 14 INGGRIS 10 15 CHILI 10 16 INDONESIA 10 17 THAILAND 10 18 USA 8 19 BELGIA 8 20 SENEGAL 6 21 MESIR 6 22 EKUADOR 6 23 IRLANDIA 6 24 MOZAMBIQUE 6 25 MAURITANIA 5 26 YUNANI 5 27 NAMIBIA 4 28 ARGENTINA 4 29 GHANA 4 30 URUGUAY 2 NO NEGARA JUMLAH 2015 1 SPANYOL 84 2 VIETNAM 41 3 ITALIA 23 4 POLANDIA 20 5 INDIA 18 6 PORTUGAL 17 7 PERANCIS 15 8 CHINA 12 9 TUNISIA 11 10 BELANDA 11 11 DENMARK 11 12 THAILAND 10 13 MAROKO 8 14 LATVIA 8 15 IRLANDIA 7 16 SENEGAL 7 17 KOREA 7 18 MAURITANIA 7 19 INDONESIA 7 20 KROASIA 6 21 INGGRIS 6 22 EKUADOR 5 23 ARGENTINA 5 24 SRILANKA 4 25 BELGIA 4 26 PERU 3 27 USA 3 28 NAMIBIA 2 29 PAPUA NEW GUINEA 2 30 YUNANI 2 NO NEGARA JUMLAH 2016 1 SPANYOL 115 2 VIETNAM 38 3 PERANCIS 31 4 INDIA 31 5 BELANDA 22 6 MAROKO 21 7 THAILAND 19 8 ITALIA 18 9 INGGRIS 14 10 TUNISIA 13 11 DENMARK 10 12 CHINA 10 13 NAMIBIA 8 14 SENEGAL 8 15 EKUADOR 8 16 USA 7 17 POLANDIA 7 18 CHILE 7 19 PORTUGAL 7 20 GHANA 7 21 INDONESIA 7 22 PANAMA 6 23 ARGENTINA 6 24 KOREA 6 25 JERMAN 6 26 IRLANDIA 6 27 NEW ZEALAND 5 28 THE SEYCHELLES 5 29 MOZAMBIQUE 5 30 AFRIKA SELATAN 4
  • 21. • Belum terjamin mutu dan keamanan hasil perikanan DOMESTIK karena belum ada jaminan terhadap penanganan dan pengolahan produk di suplier • Supplier/pengumpul (Supplier belum seluruhnya memiliki sertifikat CPIB) • UPT BKIPM belum semua melaksanakan sertifikasi CPIB terhadap unit pengumpul/supplier V. TEMUAN HASIL AUDIT/INSPEKSI 1. BPK Tahun 2015
  • 22. Otoritas Kompeten (Pemerintah) tidak melakukan official control terhadap unit supplier yang memasok bahan baku ke Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang ekspor ke Uni Eropa sebagaimana pernyataan pada Sertifikat Kesehatan (Health Certificate/HC) : 2. UNI EROPA TAHUN 2015 Pada Bagian II.1 bahwa produk perikanan yang akan diekspor ke Uni Eropa telah dilakukan official control dengan baik tidak terpenuhi.
  • 23. a. Tim USFDA mengetahui bahwa proses registrasi supplier baru saja diperkenalkan dan informasi tentang program ini belum menjangkau seluruh pemangku kepentingan b. Supplier/pengumpul tidak memiliki dokumentasi akurat yang dapat menunjukkan asal tambak 3. US-FDA 11 – 21 APRIL 2016 Produk Udang
  • 24. Penolakan Produk Perikanan di AMERIKA (SALMONELLA) TAHUN JUMLAH UPI 2009 31 UPI 2010 22 UPI 2011 9 UPI 2012 8 UPI 2013 7 UPI 2014 3 UPI 2015 6 UPI Produk : tuna/snapper/squid/shrimp/milkfish, octopus, dried salted fish, mahi-mahi, scallop, cuttlefish, anchovy
  • 25. - Otoritas Kompeten harus memulai melaksanakan proses registrasi tanpa penundaan - Seluruh Supplier harus mendapatkan pelatihan yang cukup tentang keamanan pangan dan bahaya pada produk budidaya - Mendorong Supplier untuk menerapkan program keamanan pangan berdasarkan prinsip HACCP dan memelihara rekaman untuk traceability - Supplier menjadi bagian audit/inspeksi yang dilakukan oleh pemerintah secara teratur - Mewajibkan UPI untuk mendapatkan rekaman bahan baku dari supplier dan memeliharanya - Mendorong UPI mendesak suplier untuk menggunakan system pengkodean bagi para pemasok bahan bakunya - Mendorong UPI melakukan audit kepada suppliernya (tambak) minimal satu kali periode pada tahap pembesaran di tambak Rekomendasi USFDA :
  • 26. a. Hasil surveilan USFDA ditemukannya chloramphenicol pada Crabmeat asal Indonesia b. Mini-plant belum menjamin setiap produk yang dihasilkannya karena belum dilakukan pengendalian oleh Otoritas Kompeten 4. US-FDA 11 – 21 APRIL 2016 Produk Rajungan
  • 27. • Mendorong OK Indonesia untuk mencari penyebab kontaminasi chloramphenikol (CAP) dan menetapkan pengawasan terhadap keefektifan pengendalian yang dilakukan oleh UPI dan menganalisa trend. • Mengumpulkan sampel crabmeat untuk analisa CAP selama inspeksi UPI dan Mini-plant, kemudian hasilnya digunakan untuk memformulasikan tindakan pencegahan yang tepat • Terbentuknya toxin Staphylococcus aureus terjadi pada saat pengupasan cangkang (picking) karena tidak adanya pengawasan waktu dan suhu. Sifat toxin yang tahan panas tidak dapat dikurangi dengan proses pasteurisasi dan karena Mini-plant tidak diwajibkan memiliki HACCP Plan maka diwajibkan pengawasan terhadap suhu dan waktu menjadi bagian program SOP. • Mendorong Mini-plants menjadi bagian inspeksi • OK Indonesia melatih Pemilik dan karyawan Mini-plant terkait pencegahah dan pengawasan terhadap potensi bahaya keamanan pangan Rekomendasi USFDA :
  • 28. Hasil temuan: a. Regulasi mengenai impor bahan baku yang diekspor kembali ke UE belum sesuai dengan regulasi UE b. Kapal Penangkap sebagai suplier bahan baku ke UPI yang melakukan ekspor belum memenuhi persyaratan CPIB c. Suplier bahan baku ke UPI belum seluruhnya mempunyai sertifikat CPIB/HACCP d. Kapal yang mendarat di pelabuhan belum seluruhnya dilakukan inspeksi pembongkaran oleh pengawas mutu pelabuhan setempat e. Sebagian UPI yang mempunyai Approval Number dinilai belum memenuhi persyaratan UE f. Pengawasan kapal penangkap yang mensuplai/memindahkan di tengah laut (kapal-kapal) belum dilaksanakan sesuai regulasi 5. Uni Eropa Tahun 2017 Fokus inspeksi produk tuna beserta turunannya (Jakarta, jawa barat, bali, Sulawesi Utara)
  • 29. VI. TINDAK LANJUT OLEH OTORITAS KOMPETEN • Otoritas Kompeten sedang melaksanakan registrasi supplier • Pelatihan supplier akan dilaksanakan • OK sedang melakukan sertifikasi supplier berdasarkan prinsip HACCP • OK dalam melakukan survailen dan verifikasi HACCP termasuk audit/inspeksi terhadap supplier • Akan dilakukan monitoring terhadap monitoring potensi kontaminasi CAP terhadap daging rajungan (crab yang baru ditangkap, diproses, dan di UPI) • OK menerbitkan surat edaran untuk memfasilitasi pelatihan/training terhadap pekerja miniplant
  • 30. • Mewajibkan semua kapal penangkap/pengangkut memenuhi persyaratan CPIB • Mewajibkan Suplier memenuhi persyaratan CPIB/HACCP • Menyiapkan SDM yang kompeten melakukan inspeksi di kapal dan pelabuhan • Melakukan Re-listing terhadap UPI yang tidak memenuhi persyaratan UE • Melengkapi SOP yang diperlukan pada setiap unit
  • 31. @ 2011 Balai Riset dan Observasi Kelautan