Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu konsep yang di dalamnya terdapat perihal usul tentang perubahan perilaku manusia yang diinginkan Hakikat Pembangunan Hukum adalah bagaimana merubah perilaku manusia kearah kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap nilai-nilai yang hidup dan diberlakukan dalam masyarakat

1. Muhamad Aljebra Aliksan Rauf

2.  Konsep Kebijakan ?
 Thomas R. Dye dalam bukunya yang berjudul
“Understanding Public Policy” menyatakan
bahwa public policy is whatever governments
choose to do or not to do
 Kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih
oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak
dilakukan

3. David Easton:
 Dalam bukunya “The Political System”
menyatakan, public policy is the authoritative
allocation of values for the whole society
(kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-
nilai secara sah/paksa kepada seluruh
masyarakat

4. Carl J. Friedrick :
 Dalam bukunya “Man and His Government”
menyatakan public policy is a proposed course of
action of a person, group, or government within a
given environment providing obstacles and
opportunities which the policy was proposed to
utilize and overcome in an effort to reach a goal or
realize an objective or purpose

5.  Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan
yang diusulkan seseorang, kelompok, atau
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu
dengan menunjukkan hambatan-hambatan
dan kesempatan-kesempatan terhadap
pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam
rangka mencapai tujuan tertentu

6.  Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan
atau perbuatan yang ditetapkan dan
dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh
pemerintah yang mempunyai tujuan atau
berorientasi pada tujuan tertentu demi
kepentingan seluruh msyarakat.

7.  Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu
konsep yang di dalamnya terdapat perihal usul
tentang perubahan perilaku manusia yang
diinginkan
 Hakikat Pembangunan Hukum adalah
bagaimana merubah perilaku manusia kearah
kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap
nilai-nilai yang hidup dan diberlakukan dalam
masyarakat.

8.  Pembangunan hukum nasional merupakan salah
satu strategi pembangunan nasional yang telah
berusia kurang lebih 35 tahun sejak di
deklarasikannya model pembangunan hukum
pada tahun 1970
 Model pembangunan hukum yang dikembangkan
dan kemudian dicantumkan dalam GBHN saat itu
dan juga diajarkan di dalam pendidikan hukum di
Indonesia adalah menetapkan fungsi dan peran
hukum dalam pembangunan sebagai penentu arah
kebijakan pembangunan di bidang hukum

9.  Fungsi hukum yang utama dan ingin
diperankan adalah hukum sebagai sarana
rekayasa sosial (law as a tool of social engineering)
yang diharapkan dapat membawa perubahan
mendasar sikap masyarakat dalam berperan
serta dalam setiap gerak pembangunan
nasional yang dilakukan

10. Pembangunan Hukum mengandung dua arti :
 Pertama, sebagai upaya untuk memperbarui
hukum positif (modernisasi hukum)
 Kedua, sebagai usaha untuk mendayagunakan
atau memfungsionalkan hukum yakni dengan
cara turut mengadakan perubahan sosial sesuai
dengan kebutuhan masyarakat yang sedang
membangun

11.  Pembangunan hukum tidak terbatas pada
kegiatan-kegiatan legislasi saja, melainkan pada
upaya bagaimana menjadikan hukum sebagai alat
rekayasa sosial (social engineering)
 Dengan kata lain dapat disimpulkan, bahwa
“konsep“ pembangunan hukum adalah
“ bagaimana menata dan mewujudkan fungsi dan
peran hukum di tengah-tengah masyarakat"
 Ada tiga fungsi hukum: sebagai kontrol sosial,
sebagai penyelesaian sengketa (dispute
settlement), dan sebagai alat rekayasa sosial (social
engineering)

12.  Sistem Hukum adalah rangkaian kesatuan atau
keseluruhan kaidah hukum yang diberlakukan
dalam suatu negara di mana di dalamnya
terdiri atas sub-sub sistem hukum yang saling
terkait atau berhubungan antara satu dengan
lainnya
 Ada dua jenis sistem hukum dunia yakni,
sistem hukum erpa kontinental (civil law
system) dan sistem hukum anglo saxon
(common law system)

13.  Sering orang bertanya, Indonesia
menggunakan sistem hukum apa?
 Apa civil law? Common law? Islamic law? Atau
apa?
 Pertanyaan tersebut sebenarnya sudah ratusan
kali di bahas dan didiskusikan tapi tidak
pernah dikemukakan secara tegas

14.  Jawaban yang seringkali diberikan adalah
sistem hukum di Indonesia banyak
dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa
Kontinental (civil law system)
 Pertanyaannya adalah apakah dengan begitu
sistem hukum Indonesia sama dengan civil Law
system?
 Tentu saja jawabnya adalah tidak, oleh karena
pengaruh bukan berarti identik atau sama

15.  Dibutuhkan pemikiran, pengkajian dan
perumusan untuk membangun dan
mengembangkan sistem hukum nasional kita
 Dibutuhkan adanya grand design pembangunan
sistem hukum nasional agar kerangka sistem
hukum nasional dapat diciptakan?