[Ringkasan] Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan perbandingan hukum, pengertian, dan metode perbandingan hukum. Perbandingan hukum awalnya berkembang secara perseorangan kemudian berkembang menjadi lembaga-lembaga. Perbandingan hukum adalah metode penelitian dan bukan cabang hukum. Metode perbandingan hukum yang modern menggunakan pendekatan fungsional yang kritis, realistis, dan tidak dogmatis.

1. Muhamad Aljebra Aliksan Rauf
PERBANDINGAN
HUKUM
1

2. PENDAHULUAN
A.Riwayat Perkembangan
• Menurut Rene David, perbandingan hukum merupakan
ilmu yg setua dg ilmu hukum itu sendiri, namun
perkembangannya sebagai ilmu pengetahuan baru pada
abad-abad terakhir ini.
• Demikian pula Adolf F. Schnitser mengemukakan, bahwa
baru pada abad ke-19 perbandingan hukum itu berkembang
sebagai cabang khusus dari ilmu Hukum.
• Perkembangan pada abad ke-19 itu terutama terjadi di
Eropa (khususnya Jerman,Prancis,Inggeris) dan Amerika.
2

3. Pada mulanya minat terhadap
studi perbandingan hukum bersifat
perseorangan,seperti dilakukan
oleh:
• Montesque (Prancis);
• Mansfield (Inggeris), dan
• Von Feuerbach, Thibaut dan Gans
(Jerman).
3

4. Kemudian berkembang dalam
bentuk kelembagaan . Di Prancis
misalnya :
• Tahun 1832 berdiri Institut
Perbandingan Hukum di College de
France; dan
• Tahun 1846 berdiri Institut
Perbandingan Hukum di University
of Paris.
• Tahun 1869 terbentuk
badan/lembaga Historical and
Comparative juris prudence
5

5. Dalam perkembangannya sekarang,
perbandingan hukum tidak mempunyai
obyek tersendiri, tetapi mempelajari
hubungan-hubungan sosial yg telah
menjadi obyek studi dari cabang-cabang
hukum yg telah ada.Jadi lebih merupakan
suatu metode keilmuan/penelitian
dalam memahami obyek ilmu hukum.
6

6. A. Istilah dan Pengertian
Perbandingan Hukum
Terdapat berbagai istilah asing
mengenai perbandingan hukum,
antara lain: Comparative
Law,Comparative
Jurisprudence,Foreigen
Law(Inggeris),Droit
Compare(Prancis),Rechtsvergelijking
(Belanda)dan Rechtsvergleichung
atau Vergleichende Rechlere-Jerman
7

7. Ada pendapat yg membedakan antara
Comparative Law dg Foreign Law, Yaitu :
 Comparative Law:
Mempelajari berbagai sistem hukum
asing dg maksud untuk membanding-
kannya;
 Foreign Law: Mempelajari hukum asing
dg maksud semata-mata mengetahui
sistem hukum asing itu sendiri dg tdk
secara nyata bermaksud untuk mem-
bandingkannya dg sistem hukum lain.
8

8. Di dlm Black`s Law Dictionary
dikemukakan,Comparative Jurisprudence
ialah suatu studi mengenai prinsip2 ilmu
hukum dg melakukan perbandingan
berbagai macam sistem hukum.
W.EWALD, mengemukakan,perbandingan
hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan
yg bersifat filosofis.Perbandingan hukum
adalah suatu studi atau kajian perbandingan
mengenai konsepsi2 intelektual yg ada di
balik institusi/lembaga hukum yg pokok dari
satu atau beberapa sistem hukum asing.
10

9. Prof. Jaakko Husa, membedakan
antara : “macro-comparative law” dan
“micro-comparative law”
• Perbandingan hukum macro, lebih fokus
pada masalah2 atau tema2 besar/luas,
seperti masalah sistematika,penggolongan
& pengklasifikasikan sistem hukum;
• Perbandingan hukum micro,berkaitan dg
aturan2 hukum,kasus2,& lembaga2 yg
bersifat khusus/aktual.

10. Jaakko Husa,
mengemukakan:
“legal system” dapat dilihat dalam arti
sempit dan luas.
Arti sempit : sistem hukum formal dari
berbagai negara;
Luas : tdk hanya mencakup
aturan,lembaga,jurisprudensi & doktrin2
hukum, tetapi juga mencakup berbagai
unsur hubungan sosial, faktor
sejarah,ideologi,budaya,dan tradisi.

11. C. PERBANDINGAN HUKUM SEBAGAI SUATU
METODE PENELITIAN/KEILMUAN
 Rudolf D. Schlessinger mengemukakan :
 Comparative Law merupakan metode
penyelidikan dg tujuan untuk memperoleh
pengetahuan yg lebih dlm ttg bahan
hukum tertentu.
CL, bukanlah suatu perangkat peraturan &
asas2 hukum,bukan suatu cabang hukum.
CL, adalah teknik atau cara menggarap
unsur hukum asing yg aktual dlm suatu
masalah hukum.

12. Bertolak dari pengertian di atas,maka
tepatlah digunakan istilah “perbandingan
hukum” & bukan “hukum perbandingan”
seperti dikemukakan oleh Dr.G.Guitens-
Bourgois sbb:
“Perbandingan hukum adalah metode
perbandingan yg diterapkan pada ilmu
hukum . Perbandingan hukum bukanlah
ilmu hukum,melainkan hanya suatu
metode studi,suatu metode untuk meneliti
sesuatu,suatu cara kerja,yakni
perbandingan.

13. Apabila hukum itu terdiri atas
seperangkat peraturan,maka
jelaslah bahwa “hukum
perbandingan” itu tidak
ada.Metode untuk membanding-
bandingkan aturan hukum dari
berbagai sistem hukum tidak
mengakibatkan perumusan2
aturan2 yg berdiri sendiri: tidak ada
aturan hukum perbandingan.”

14. • Dr.Sunaryati Hartono, “Perbandingan
hukum bukankah suatu bidang hukum tertentu
seperti misalnya hukum tanah,hukum
perburuhan atau hukum acara, akan tetapi
sekedar merupakan cara penyelidikan suatu
metode untuk memahas suatu persoalan
hukum,dlm bidang mana pun juga.
Jika kita hendak membahas persoalan2 yg
terletak dlm bidang hukum perdata,atau hukum
pidana,atau hukum tata negara,…mau tdk mau
kita harus terlebih dahulu membahas
persoalan2 umum secara perbandingan hukum
yg merupakan dasar dari keseluruhan sistem
hukum dan ilmu hukum itu.”

15. • Prof.Dr.Van Apeldoorn, “Obyek ilmu
hukum adalah hukum sebagai gejala
kemasyarakatan.Ilmu hukum tdk
hanya menjelaskan apa yg menjadi
ruang lingkup dari hukum itu sendiri,
tetapi juga menjelaskan hubungan
antara gejala2 hukum dg gejala sosial
lainnya.Untuk mencapai tujuan
itu,maka digunakan metode
sosiologis,sejarah dan perbandingan
hukum.

16. Metode sosiologis dimaksudkan
untuk meneliti hubungan antara
hukum dg gejala2 sosial lainnya;
Metode sejarah, untuk meneliti
perkembangan hukum , dan
Metode perbandingan hukum,
untuk membandingkan berbagai
tertib hukum dari bermacam-
macam masyarakat.”

17.  Prof. Dr. Soerjono Soekanto,
mengemukakan bahwa ketiga metode
tersebut saling berkaitan & hanya dapat
dibedakan tetapi tdk dpa dipisah-pisahkan:
 Metode sosiologis tdk dpt diterapkan
tampa metode sejarah,krn hubungan
antara hukum dg gejala2 sosial lainnya
merupakan hasil dari suatu perkembngan
(dari zaman dahulu);metode perbandingan
hukum juga tdk boleh diabaikan krn
hukum merupakan gejala dunia.

18. Metode sejarah juga memerlukan bantuan
dari metode sosiologis, krn perlu diteliti
faktor2 sosial yg mempengaruhi
perkembangan hukum.
Metode perbandingan tidak akan
membatasi diri pada perbandingan yg
bersifat deskriptif; tetapi juga diperlukan
data ttg berfungsinya atau efektivitas
hukum sehingga didiperlukan metode
sosiologis. Juga diperlukan metode
sejarah untuk mengetahui perkembangan
dari hukum yg diperbandingkan.

19. Eratnya hubungan antara perbandingan
hukum dg sejarah hukum,& sosiologi
hukum,terlihat pula :
1. Van der Velden
Perbandingan hukum sulit dibedakan dari
sejarah hukum. Membedakan
perbandingan hukum dari sosiologi
hukum lebih sulit lagi.
2. Sir Frederic Pollock (1903)
Tidak ada perbedaan antara ilmu sejarah
hukum & perbandingan hukum, kedua-
duanya berarti sejarah umum dari hukum.

20. 3. Joseph Kuhler, istilah “sejarah hukum
universal sama dg “perbandingan hukum”
4. Max Rheinstein,dlm bukunya yg berjudul
Pengantar Perbandingan hukum
mengemukakan, bahwa bukunya itu bisa juga
digunakan sebagai pengantar sosiologi
hukum.Ditegaskan bahwa apabila
perbandingan hukum itu tidak hanya berusaha
atau bermaksud untuk lebih memahami
hukumnya sendiri,melainkan mencari kejelasan
ttg fungsi sosial dari hukum pada
umumnya,maka itu sebenarnya adalah
sosiologi hukum.

21. Dari beberpa pandapat yg dikemukakan
di atas,diperoleh gambaran bahwa :
a. Perbandingan hukum bukan suatu
cabang hukum, bukan suatu perangkat
peraturan;
b. Perbandingan hukum merupakan cabang
ilmu hukum; dan
c. Perbandingan hukum merupakan metode
penelitian.

22. D. Metode Perbandingan
Hukum: Metode Fungsional
 Konrad Zweigert & Kurt Siehr,perbandingan
hukum modern menggunakan metode yg
kritis,realistik,& tdk dogmatis:
 Kritis, krn para comparatist (sarjana
perbandingan hukum) sekarang tdk
mementingkan perbedaan2 atau persamaan2
dari berbagai tata hukum (legal orders) semata-
mata sebagai fakta,tetapi yg dipentingkan
ialah”apakah penyelesaian secara hukum atas
sesuatu masalah itu cocok,dapat
dipraktikkan,adil,& mengapa penyelesaian itu
demikian.

23.  Realistis, krn perbandingan hukum bukan saja
meneliti perundang-undangan, keputusan
peradilan & doktrin, tetapi juga semua motif yg
nyata yg menguasai dunia, yaitu yg bersifat
etis,psikologis,ekonomis,& motif2 dari kebijakan
legislatif.
 Tdk dogmatis,krn perbandingan hukum tdk
hendak terkekang dlm kekakuang dogma seperti
sering terjadi pada tiap tata hukum.Meskipun
dogma mempunyai fungsi sistematisasi,akan
tetapi dogma dpt mengaburkan &
menyerongkan (distort) pandangan dlm
menemukan “penyelesaian hukum yg lebih
baik”