Dokumen tersebut membahas pentingnya kemerdekaan yudisial dan supremasi hukum sebagai prinsip negara hukum. Kekuasaan kehakiman harus bebas dari pengaruh kekuatan lain dan hanya berdasarkan hukum dan keadilan, bukan kepentingan rezim atau kekuasaan. Kemerdekaan ini penting untuk menegakkan konstitusi, hak asasi manusia, dan tatanan demokrasi yang sehat.

1. HUKUM & KEMANDIRIAN
YUDISIAL
Oleh :
Muhamad Aljebra Aliksan Rauf

2. 1. Hukum dan Kemandirian Yudisial harus
bertumpu dan berdasarkan pada prinsip-prinsip
negara berdasar hukum, yang meliputi :
a. Pelaksanaan prinsip negara berdasar konstitusi
dan konstitusionalisme yang berintikan pembatasan
kekuasaan adalah sebuah konsep.
- Untuk menegakkan tatanan konstitusional
dalam perikehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara menurut
sendi-sendi kerakyatan (demokrasi) negara
berdasarkan hukum, dan kesejahteraan umum
menurut dasar keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.

3. b. Pelaksanaan “fair Trial”, sebagai perwujudan
kekuasaan kehakiman yang merdeka, harus
berdasarkan prinsip-prinsip seperti :
- impartiality;
- due process;
- presumption of innocence;
- non self incrimination
- Mewujudkan keadilan dan bukan menerapkan hukum
belaka.
- Kebenaran materiil bukan sekedar kebenaran formal.
- Penegak Hukum bukan mulut UU tetapi mulut keadilan.
- Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, kekuasaan kehakiman
harus dibenarkan untuk menilai/menguji, semua tindakan
pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

4. c. Pemerintahan diselenggarakan semata-mata
berdasarkan atas ketentuan hukum bukan
berdasarkan “Beleid” atau “descrece”.
d. Pelaksanaan HAM hanya dapat dilakukan
berdasarkan ketentuan hukum, bukan demi
ketertiban dan keamanan, demi kepentingan umum,
demi pembangunan, dan lain-lain cara untuk
menyembunyikan kepentingan kekuasaan.

5. TEGAKNYA TATANAN DEMOKRASI
 Di bidang Politik, tatanan kerakyatan, mengandung
arti tegaknya prinsip-prinsip persamaan kebebasan,
keterbukaan, hak berbeda pendapat, ketersediaan
alternatif dan sarana serta prasarana demokrasi
seperti infra struktur politik yang sehat, pemilihan
umum yang bebas, badan perwakilan yang berfungsi
mewujudkan secara wajar tatanan demokrasi yang
sehat dan bertanggungjawab.
 Di bidang Ekonomi, terwujudnya tatanan demokrasi
ekonomi untuk menjamin sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
 Di bidang sosial budaya, menjamin tumbuhnya
kreativitas menuju kemajuan atau modernisasi.

6. TEGAKNYA NEGARA BERDASAR HUKUM
 Mengandung makna menjamin
supremasi hukum, penghormatan
terhadap HAM.

7. Terbebasnya Kekuasaan Peradilan Dari
Segala Bentuk Tekanan
(1) Apabila tersangkut kepentingan rezim yang
berkuasa, putusan hakim tidak bebas (tidak
merdeka), melainkan akan selalu berpihak pada
kepentingan kekuasaan, tidak mengindahkan
hukum dan nilai-nilai kebenaran serta keadilan.
(2) Hakim dan hukum semata-mata alat (tool) rezim
kediktatoran.
- perlu dicatat, pengertian kekuasaan kehakiman
yang tidak bebas ini jangan dicampur adukkan
dengan putusan hakim yang sewenang-wenang.
- Hakim dapat sewenang-wenang walaupun merdeka.
Bahkan kesewenang-wenangan tersebut dapat
lahir dari kemerdekaannya. Kedua hal ini harus di
pilah secara kritis.

8. 2.Kekuasaan kehakiman yang bebas
(Merdeka) lepas dari pengaruh kekuatan/
kekuasaan lain.
Pengertian
Kekuasaan kehakiman yang bebas atau
merdeka adalah terbebasnya kekuasaan
peradilan dari segala bentuk tekanan, segala
bentuk rasa takut baik langsung atau tidak
langsung yang menyebabkan putusan hakim
tidak lagi didasarkan hukum dan keyakinan
hakim untuk menegakkan kebenaran dan
keadilan.

9. (3) Dalam hal tertentu kesewenang-wenangan Hakim
timbul karena tidak ada kemerdekaan. Di pihak
lain, kesewenang-wenangan hakim dapat timbul
karena penyalahgunaan kemerdekaan yang
menimbulkan keserakahan, korupsi, kolusi, dan lain
sebagainya.