Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pembangunan hukum di Indonesia. Terdapat tekanan dari pemerintah dan masyarakat untuk menjadikan proses perubahan kebijakan hukum lebih sistematis dan transparan. Riset kebijakan bertujuan memberikan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan publik.

2. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
HUKUM
Istilah ‘kebijakan Pembangunan hukum’ mencakup banyak isu yang
paling bersangkutan dengan pembahasan ini adalah maksud atau
tujuan yang dinyatakan pemerintah. Terdapat tekanan dari dalam
pemerintah dan masyarakat untuk menjadikan proses perubahan
kebijakan hukum lebih sistematis dan transparan. Riset kebijakan
digambarkan oleh Ann Majchrzak sebagai proses yang sangat
elusif dalam ‘mengadakan riset, atau analisis, atas masalah hukum
fundamental guna memberikan saran yang pragmatis dan
berorientasi kebijakan kepada pembuat kebijakan untuk
mengurangi permasalahan’, riset kebijakan bertujuan memberikan
informasi yang tepat yang relevan dengan keputusan publik.

3. LEGAL POLICY ATAU KEBIJAKAN HUKUM
MELIPUTI :
1. Pelaksanaan secara konsisten ketentuan hukum
yang telah ada
2. Pembangunan hukum yang berintikan pembaruan
atas hukum yang telah ada dan pembuatan
hukum-hukum baru
3. Penegasan fungsi lembaga penegak hukum serta
pembinaan para anggotanya
4. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
menurut persepsi elit pengambil kebijakan

4. 1. PEMBUAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TIDAK MEMBERI
PERHATIAN YANG CUKUP APAKAH ATURAN YANG DIBUAT NANTINYA BISA
DIJALANKAN ATAU TIDAK. PEMBUAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SADAR ATAU TIDAK TELAH MANGAMBIL ASUMSI ATURAN YANG DIBUAT
AKAN DENGAN SENDIRINYA DAPAT BERJALAN. DITINGKAT NASIONAL,
MISALNYA, UU DIBUAT TANPA MEMPERHATIKAN ADANYA JURANG UNTUK
MELAKSANAKAN UU ANTARA SATU DAERAH DENGAN DAERAH LAIN. KERAP
UU DIBUAT DENGAN MERUJUK PADA KONDISI PENEGAKAN HUKUM DI
JAKARTA ATAU KOTA BESAR. KONSEKUENSI UU DEMIKIAN TIDAK DAPAT
DITEGAKKAN DI KEBANYAKAN DAERAH DI INDONESIA DAN BAHKAN
MENJADI UU MATI.
2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KERAP DIBUAT SECARA TIDAK
REALISTIS. INI TERJADI TERHADAP PEMBUAT PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG MERUPAKAN PESANAN DARI ELIT POLITIK, NEGARA
ASING MAUPUN LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL. DISINI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DIANGGAP SEBAGAI KOMODITAS.

5.  KONSEP IDIIL. UNSUR INI TERBENTUK OLEH SISTEM MAKNA DARI
HUKUM, YANG TERDIRI ATAS ATURAN-ATURAN , KAIDAH-KAIDAH,
DAN ASAS-ASAS. UNSUR INI YANG OLEH PARA YURIS DISEBUT
“SISTEM HUKUM”, NAMUN BAGI PARA SOSIOLOG, UNSUR INI
BELUM CUKUP MENYATAKAN SEUATU ITU SEBAGAI SISTEM
HUKUM, KARENA MASIH ADA UNSUR LAINNYA YANG TIDAK KALAH
PENTINGNYA.
 KONSEP OPERASIONAL. UNSUR INI TERDIRI ATAS KESELURUHAN
ORGANISASI-ORGANISASI DAN LEMBAGA-LEMBAGA, YANG
DIDIRIKAN DALAM SUATU SISTEM HUKUM. TERMASUK DI
DALAMNYA ADALAH JUGA PARA PEMANGKU JABATAN YANG
BERFUNGSI DALAM KERANGKA SUATU ORGANISASI ATAU
LEMBAGA
 KONSEP AKTUAL. UNSUR INI ADALAH KESELURUHAN PUTUSAN-
PUTUSAN DAN PERBUATAN-PERBUATAN KONKRET YANG
BERKAITAN DENGAN SISTEM MAKNA DARI HUKUM, BAIK DARI
PEMANGKU JABATAN MAUPUN DARI MASYARAKAT, YANG
DIDALAMNYA TERDAPAT SSISTEM HUKUM ITU.

6. a) MENERIMA DAN TIDAK MENYANGKAL :
FUNDAMEN TERPENTING DAN UTAMA ADALAH PARA PENGAMBIL KEBIJAKAN
HARUS DALAM POSISI DAPAT MENERIMA ( ACCEPT) BERBAGAI PROBLEM
PENEGAKAN HUKUM. PENGAMBIL KEBIJAKAN TIDAKSEHARUSNYA DALAM POSISI
MENYANGKAL ( DENIAL) BERBAGAI PROBLEM YANG ADA. PENYANGKALAN SAMA
SAJA MENAFIKAN ADANYA PROBLEM DAN DALAM KONDISI DEMIKIAN APAPUN
SOLUSI MENJADI TIDAK RELEVAN.
b) PERLU KESABARAN DAN BUKAN QUICK SOLUTION:
DALAM PEMBENAHAN PROBLEM PENEGAKAN HUKUM DIPERLUKAN KESABARAN
YANG TINGGI KARENA HARUS DISADARI BAHWA TIDAK ADA QUICK SOLUTION
ATAU SOLUSI INSTAN. SEKALI LAGI PROBLEM PENEGAKAN HUKUM YANG SAAT INI
TERJADI DI INDONESIA MERUPAKAN PROBLEM YANG KOMPLEKS. SOLUSI ATAS
PERMASALAHAN INI TIDAK MUNGKIN DILAKUKAN SECARA SEDERHANA.
c) PENDEKATAN MULTI DISIPLIN
PROBLEM PENEGAKAN HUKUM YANG DIHADAPI OLEH INDONESIA HARUS DIAKUI
DAN DITERIMA OLEH KOMUNITAS HUKUM SEBAGAI PROBLEM YANG TIDAK
SECARA EKSLUSIF DAPAT DISELESAIKAN DENGAN PENDEKATAN ILMU HUKUM.
d) MENGEDEPANKAN KESEJAHTERAAN
MENGEDEPANKAN KESEJAHTERAAN APARAT PENEGAK HUKUM HARUS DILIHAT
SEBAGAI FUNDAMEN DARI SOLUSI DAN TIDAK SEKEDAR PROGRAM

7. e) MENJAGA KONSISTENSI
PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA SANGAT DIWARNAI OLEH UANG, PERLAKUAN
YANG DISKRIMNATIF DAN PERASAAN SUNGKAN DARI PARA APARAT PENEGAK
HUKUM.
f) PEMBERSIHAN INTERNAL
PEMBERSIHAN INTERNAL PERLU DILAKUKAN SECARA INTENSIF PADA SAAT
PENGAMBIL KEBIJAKAN TELAH MEMUTUSKAN UNTUK MENGEDEPANKAN
KESEJAHTERAAN.
h) PENDEKATAN MANUSIAWI DAN MENGANTISIPASI PERLAWANAN
PEMBENAHAN ATAS PENEGAKAN HUKUM, TERUTAMA PADA INSTITUSI HUKUM,
HARUS DIPAHAMI SEBAGAI PEMBENAHAN YANG TERKAIT DENGAN MANUSIA.
i) PARTISIPASI PUBLIK
PARTISIPASI PUBLIK TIDAK SEKEDAR MELIBATKAN LEMBAGA SWADAYA
MASYARAKAT, TETAPI PARA INDIVIDU YANG ADA DALAM MASYARAKAT.

8. Robert . B. Seidman : Development of law
Fild & Social
Force
Law
Maker
Bureucracy Role
Occupant Maker
Sanctioning
Field & Social
Force
Field & Social
Force
Konsep
Feed back feed back
norm PROPOSISI rule of law
Feed back