Permendagri No. 77/2020 mengatur pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang menggantikan peraturan sebelumnya. Permendagri ini memberikan ruang bagi daerah untuk menyesuaikan perencanaan dengan kondisi terkini dan melibatkan masyarakat lewat DPRD dalam proses perencanaan anggaran. Namun perlu diperjelas kriteria penambahan program darurat agar mencegah penyimpangan.

1. BIMTEK DPRD KABUPATEN LUMAJANG
Menakar Efektifitas
Kebijakan Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Oleh: Sigit Kurnianto, SE., M.Si., Ak., CA., SAS., AAP B
(Dosen Universitas Airlangga dan Direktur Eksekutif IAI Wilayah Jawa
Timur)
HP. 082139997711

2. Ikhtisar :
Latar Belakang
Regulasi terkait Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kondisi Eksisting Implementasi Regulasi
Catatan atas Permendagri No. 77/2020
Rekomendasi

3. Latar Belakang
• Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah telah menerbitkan regulasi
mengenai perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.
Regulasi tersebut diantaranya Peraturan Pemerintah (PP) No. 12/2019,
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 70/2019, Permendagri No.
90/2019, dan Permendagri No. 64/2020.
• Dalam implementasinya, regulasi yang ada menemui beberapa kendala baik
dari sisi perencanaan dan pelaksanaannya. Sebagai contoh, hasil pemutakhiran
perubahan nomenklatur perencanaan pembangunan dalam Permendagri No.
90/2019 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 50/2020
belum mengakomodir program strategis daerah.
• Dengan situasi tersebut, Pemerintah mengeluarkan Permendagri No.77/2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan
Permendagri No. 13/2006

5. Regulasi terkait Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan
Keuangan Daerah
2018 2019 2020
• Perpres No.39/2018 tentang
Satu Data Indonesia (SDI)
• Perpres No.95/2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE)
• Peraturan Pemerintah No.
12/2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
• Permendagri No. 70/2019
tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (SIPD)
• Permendagri No.90/2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah
• Permendagri No. 64/2020
tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun 2021
• Kepmendagri No. 050-
3708/2020 terkait pemutakhiran
klasifikasi, kodefikasi dan
nomenklatur
• Permendagri No.77/2020
tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Perpres Satu
Data Perpres
SPBE
Peraturan
Pemerintah
No.12/2019
Permendagri
No. 70/2019
Permendagri
No. 90/2019
Permendagri
No. 64/2020
Permendagri
No.77/2020
Meningkatkan
kualitas tata
Kelola,
menyediakan
statistik
keuangan
daerah, dan
keterbukaan
informasi kepada
masyarakat
Pengganti PP
No. 58/2005,
dan sudah
mengacu
kepada UU No.
23/2014
tentang
Pemerintahan
Daerah
Upaya
mengintegrasian
perencanaan
pembangunan
di daerah dan
memastikan
perencanaan
daerah sejalan
dengan prioritas
pembangunan
nasional
Panduan untuk
menyediakan
informasi
perencanaan
pembangunan
yang lebih
tertata
Panduan untuk
penyusunan
APBD Tahun
2021
Peraturan
turunan PP No.
12/2019 dan
mengganti
Permendagri
No. 13/2006
tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
Pemda Menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan
yang dimandatkan UU (UU 23/2014)

7. Kondisi Eksisting Implementasi Regulasi
Kondisi
Eksisting
Permendagri No. 90/2019 dan Pemutakhiran
• Penyesuaian daerah dalam memadupadankan menu program, kegiatan
dan sub kegiatan dalam Permendagri No. 90/2019 dan pemutakhirannya
dalam APBD
• Penyesuaian daerah dalam melaksanakan Permendagri No.90/2019 jo
Kepmendagri No. 050-3708/2020 pada penyusunan APBD 2021 relative
berjalan sangat singkat (1,5 bulan), Pasca No. 050-3708/2020 sampai
penetapan APBD 2021
Permendagri No. 70/2019
Penerapan SIPD belum berjalan dengan maksimal sehingga pelaksanaan
pencairan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2021 mengalami
keterlambatan
Permendagri No. 64/2020
Masih ada beberapa daerah yang mengalami keterlambatan dalam
pengesahan

8. Catatan terhadap kebijakan
1. Terdapat opini perubahan regulasi membatasi ruang inovasi daerah dalam menyusun program
dan kegiatan, namun dapat diatasi dengan pemuktahiran dan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. Terkait program mengacu pada sub urusan UU 23/ 2014, terkait
kegiatan berdasarkan kewenangan pada UU 23/ 2014. Tidak ada urasan dan kewenangan yang
ditarik pemerintahan pusat.
2. Perubahan regulasi sebagai solusi mengatasi timpang tindih penyelenggaraan pemerintahan
antar level pemerintahan sering terjadi.
3. Reduksi Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan (Musrenbang) karena terpaku
hanya pada nomenklatur yang disediakan pemerintah, butuh proaktif dari Pemda untuk
mengajukan penambahan nomenklatur.
4. PP No. 12/2019, Pokok-Pokok Pikiran DPRD (Pokir) harus tuntas dalam proses perencanaan
pembangunan/ RKPD, fungsi DPRD memastikan Pokir sudah masuk dalam dokumen
perencanaan/ RKPD masuk dalam pembahasan RAPBD.
5. Perubahan Regulasi sudah mempertimbangkan manajemen kinerja sesuai struktur belanja
yang ada PP 71 Tahun 2010
6. Perubahan Regulasi yang berturut-turut, persiapan pelaksaan yang sangat singkat dan ditengah
COVID 19 kurangnya pendampingan ditingkat Kabupaten/ Kota.
7. Keberadaan Permendagri No. 90/2019 belum mendukung keterbukaan informasi (tidak dapat
diakses masyarakat)

9. Beberapa Poin Pengaturan dalam Permendagri No.77/2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
• Ketentuan Umum
Pasal 1
• Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah
Pasal 2
• Memberikan mandat kepada Pemda untuk penetapan Perda dan Perkada yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah
paling lama 2 tahun
Pasal 3
• Mencabut 3 Permendagri yang sudah ada sebelum Permendagri ini terbit
Pasal 4
• Berlaku sejak 30 Desember 2020
Pasal 5

10. Beberapa Poin Pengaturan dalam Permendagri
No.77/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah
Penyusunan RAPBD Penetapan RAPBD
Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS menggunakan
ketentuan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur dan
pemutakhirannya serta penggunaan dan penyajian dokumen
secara elektronik.
Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD, DPRD
dapat meminta RKA-SKPD sesuai kebutuhan yang disajikan
secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah
Kepala Daerah dapat mengajukan usulan penambahan
kegiatan/sub kegiatan baru dalam rancangan KUA dan
rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD untuk
disepakati Bersama dengan DPRD dalam pembahasan
rancangan KUA dan rancangan PPAS
Kepala daerah dan/atau DPRD dapat mengajukan usulan
penambahan/perubahan kegiatan/sub kegiatan dalam
Raperda APBD yang terdapat dalam KUA dan PPAS untuk
disetujui bersama
Penambahan kegiatan/sub kegiatan baru tersebut memenuhi
kriteria darurat atau mendesak
Penambahan atau perubahan kegiatan/sub kegiatan dapat
dilakukan berdasarkan kriteria keperluan mendesak

11. Catatan atas Permendagri No. 77/2020
• Permendagri No.77/2020 telah memasukan ketentuan baru terkait
klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur dan pemutakhirannya serta
penggunaan dan penyajian dokumen secara elektronik dalam pengelolaan
keuangan daerah
• Penyajian data dan informasi melalui SIPD yang diatur dalam Permendagri
No.77/2020 belum memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat
berpartisipasi
• Permendagri No. 77/2020 memberikan “ruang” partisipasi kepada DPRD
dalam proses pembahasan rancangan KUA dan PPAS dan raperda APBD
• Penambahan kegiatan/sub kegiatan baru yang dapat diajukan Kepala
Daerah dan/atau DPRD pada saat penyusunan rancangan KUA dan PPAS
serta pembahasan Raperda APBD terdapat klausul memenuhi kriteria
darurat atau mendesak

12. 1. Pendampingan intensif
atas pelaksanaan
Permendagri No. 77/2020
dan regulasi terkait
lainnya
• Kemendagri melakukan pendampingan
yang intensif kepada Pemda dalam
melaksanakan ketentuan Permendagri No.
77/2020, dan regulasi lain seperti
Permendagri No. 90/2019 dan
Pemutakhirannya
2. Pemutakhiran
berkala
3.Akses atas SIPD
•Mendorong SIPD agar menjadi portal untuk Keterbukaan informasi
dan dapat diakses oleh publik, serta memberi kemudahan bagii
Pemda dalam menerapkan SIPD
4. Perjelas kriteria
penentuan keperluan
mendesak dan darurat
dalam Permendagri
No.77/2020
• Kriteria penentuan keperluan
mendadak dan darurat dalam
mengusulkan program di luar
RKPD
Kemendagri melakukan pemutakhiran berkala agar
memberikan ruang kepada Pemda untuk menyampaikan
usulan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan
kebutuhan dan kondisi daerahnya

13. TERIMA KASIH