Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai empat jenis pelayanan yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Wajib Pajak di UPTD Pendataan dan Penagihan PBB Wilayah III, yaitu permohonan salinan SPPT, pendaftaran SPPT baru, mutasi data SPPT, dan pembetulan data SPPT.

1. Deskripsi:
merupakan permohonan pembetulan data
yang diajukan oleh Wajib Pajak karena merasa
SPPT/ SKPDnya tidak sesuai dengan
keadaan sebenarnya.
Janji Layanan
1. Jangka waktu penyelesaian paling lama 3
(tiga) Bulan sejak surat permohonan
diterima lengkap.
2. Persyaratan administrasi:
a. Wajib Pajak membuat Surat
permohonan ditulis dalam bahasa
Indonesia Diajukan kepada Kepala
Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi
b. Foto copy KTP pemohon
c. Wajib Pajak mengisi dan
menandatangani SPOP dengan jelas,
benar, dan lengkap;
d. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal
dikuasakan dan foto copy KTP yang
dikuasakan;
e. Foto copy bukti kepemilikan hak atas
tanah (Sertifikat/Akta Jual
Beli/Hibah/Waris/Surat Keterangan
Lurah/Kepala Desa);
f. Foto copy IMB/Surat Keterangan
Lurah/Kepala Desa
g. Foto copy SPPT tetangga;
Permohonan Pembetulan
SPPT PBB-P2 karena salah
tulis nama WP, luas
bumi/bangunan
Jl Raya Sukamahi Kp.Cimahi
Desa Sukamahi RT. 007 / 004
Kecamatan Cikarang Pusat
Kantor Camat Cikarang Pusat
(Lantai 2)
uptdpbb@yahoo.com
U P T D P e n d a t a a n d a n
P e n a g i h a n P B B W i l I I I
http://uptdpbbwil3.wordpress.com
Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan
(PBB P2)
Pelayanan PBB
P2
U P T D P e n d a t a a n d a n
P e n a g i h a n P B B W i l I I I

2. Permohonan SPPT PBB P2 Belum
Terdaftar
Deskripsi:
merupakan pelayanan penyelesaian
permohonan oleh Wajib Pajak yang secara
nyata mempunyai suatu hak atas bumi,
dan/atau memperoleh manfaat atas bumi,
dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau
memperoleh manfaat atas bangunan untuk
mendaftarkan obyek pajaknya
Janji Layanan
1. Jangka waktu penyelesaian paling lama 3
(tiga) Bulan sejak surat permohonan
diterima lengkap.
2. Persyaratan administrasi:
a. Wajib Pajak membuat Surat
permohonan ditulis dalam bahasa
Indonesia diajukan kepada Kepala
Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi
b. Foto copy KTP pemohon
c. Wajib Pajak mengisi dan
menandatangani SPOP dengan jelas,
benar, dan lengkap;
d. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal
dikuasakan dan foto copy KTP yang
dikuasakan;
e. Foto copy bukti kepemilikan hak atas
tanah (Sertifikat/Akta Jual
Beli/Hibah/Waris/Surat Keterangan
Lurah/Kepala Desa);
f. Foto copy IMB/Surat Keterangan
Lurah/Kepala Desa
g. Foto copy SPPT tetangga;
h. Foto copy SSPD BPHTB ; (* apabila
diperlukan)
i. Foto copy SSP PPh. (*apabila
diperlukan)
Permohonan Mutasi PBB P2
Deskripsi:
merupakan pelayanan perubahan data akibat
terjadinya mutasi subjek dan obyek PBB yang
diajukan Wajib Pajak
Janji Layanan
1. Jangka waktu penyelesaian paling lama 3
(tiga) Bulan sejak surat permohonan
diterima lengkap.
2. Persyaratan administrasi:
a. Wajib Pajak membuat Surat
permohonan ditulis dalam bahasa
Indonesia Diajukan kepada Kepala
Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi
b. Wajib Pajak mengisi dan
menandatangani SPOP/LSPOP
dengan jelas, benar, dan lengkap
c. Foto copy KTP pemohon
d. Foto copy bukti kepemilikan hak atas
tanah (Sertifikat/Akta Jual
Beli/Hibah/Waris/Surat Keterangan
Lurah/Kepala Desa);
e. Foto copy SSPD BPHTB ;
f. Foto copy SSP PPh;.
g. Foto copy SPPT tahun bersangkutan;
h. Foto copy pembayaran/STTS PBB
selama 5 (lima) tahun;
i. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal
dikuasakan dan foto copy KTP yang
dikuasakan
Jenis Pelayanan PBB P2 di UPTD
Pendataan dan Penagihan PBB
Wilayah III
1. Permohonan Salinan SPPT
2. Permohonan SPPT PBB-P2 Belum
Terdaftar
3. Permohonan Mutasi SPPT PBB-P2
4. Permohonan Pembetulan SPPT PBB-P2
karena salah tulis nama WP, luas
bumi/bangunan
JENIS PELAYANAN
PBB P2
U P T D P e n d a t a a n d a n
P e n a g i h a n P B B W i l I I I
Jl Raya Sukamahi Kp.Cimahi Desa
Sukamahi RT. 007 / 004 Kecamatan
Cikarang Pusat
Kantor Camat Cikarang Pusat
(Lantai 2)
uptdpbb@yahoo.com
Permohonan Salinan SPPT
Deskripsi:
Permohonan Salinan SPPT yang diajukan
oleh Wajib Pajak, Alasan untuk mengajukan
Salinan antara lain : SPPT yang belum
diterima, tercecer, hilang, rusak, terbakar,
basah dan lain lain
Janji Layanan
1. Jangka waktu penyelesaian paling lama 3
(tiga) Hari sejak surat permohonan
diterima lengkap.
2. Persyaratan administrasi:
a. Wajib Pajak membuat Satu surat
permohonan untuk 1 (satu) salinan
SPPT ditulis dalam bahasa
Indonesia Diajukan kepada Kepala
Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten
Bekasi
b. Foto copy KTP pemohon
c. Foto copy SPPT tahun sebelumnya;
d. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam
hal dikuasakan dan foto copy KTP
yang dikuasakan;
e. Foto copy bukti pembayaran/STTS
PBB tahun sebelumnya.