2. Dasar Hukum
• Perdirjen Perbendaharaan nomor Per-66/PB/2005
• Perdirjen Perbendaharaan nomor Per-57/PB/2010
• Perdirjen Perbendaharaan nomor Per-41/PB/2011
• Perdirjen Perbendaharaan nomor Per-11/PB/2011
• Perdirjen Perbendaharaan nomor Per-88/PB/2011
3. Jam Kerja & Jam Layanan KPPN
• Jam Kerja Senin - Jumat: 07.30 – 17.00
• Jam Layanan Senin – Jumat : 08.00 – 15.00
• Jam istirahat :
Senin – Kamis : 12.15 – 13.00
Jumat : 11.30 – 13.15
4. SPM UP
• SPM UP dan ADK
• Fotokopi BAR Tahun Anggaran Lalu
• Khusus UP PNBP dilampiri Daftar Realisasi
Pendapatan dan Penggunaan Dana DIPA tahun
anggaran yang lalu
• SK Pejabat Perbendaharaan
• Spesimen PP SPM, PPK dan Bendahara
Pengeluaran
• Surat Penunjukan Petugas Pengantar
SPM/Pengambil SP2D
5. Besaran UP
Perhitungan Maksimal Pagu DIPA UP
1/12 50 JT s.d. 900 JT
1/18 100 JT 900 JT s.d. 2,4 M
1/24 200 JT 2,4 M s.d. 6 M
1/30 500 JT 6 M
KHUSUS UP PNBP DAPAT DIBERIKAN 20% DARI PAGU DANA
PNBP PADA DIPA MAKSIMAL 500 JT
6. SPM TUP
• SPM TUP dan ADK
• Surat Persetujuan Kepala KPPN ( s.d. 500
juta)/Kepala Kanwil DJPBN ( di atas 500 juta)
• Rincian Rencana Penggunaan Dana TUP
• Rekening Koran
• Surat Pernyataan TUP
• Khusus TUP PNBP dilampiri Daftar
Perhitungan Maksimal Pencairan (MP)
7. SPM GUP
• SPM GUP dan ADK
• SPTB GUP
• Fotokopi SSP PPN/PPh yang dilegalisasi KPA/PPK dan telah
dikonfirmasi Seksi Bank/Giro Pos KPPN
• Khusus SPM GUP PNBP dilampiri :
– Daftar Perhitungan MP
– Fotokopi SSBP yang dilegalisasi KPA/PPK dan telah dikonfirmasi
Seksi Bank/Giro Pos KPPN untuk satker pengguna PNBP tidak
terpusat
– Fotokopi SE Maksimal Pencairan Dana untuk satker Pengguna
PNBP terpusat (kecuali POLRI)
PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN KEPADA
SATU REKANAN TIDAK BOLEH MELEBIHI 20 JT KECUALI
UNTUK HONOR DAN PERJALANAN DINAS
8. SPM LS NON BELANJA PEGAWAI
(Honor Belanja barang, perjalanan dan Belanja
Modal)
• SPM LS dan ADK
• SK
• SPTB LS
• Daftar nominatif perjalanan dinas
• Daftar perhitungan pembayaran honor
• SSP bila dipotong PPh
• Khusus SPM LS PNBP dilampiri :
– Daftar Perhitungan MP
– Fotokopi SSBP yang dilegalisasi KPA/PPK dan telah dikonfirmasi Seksi
Bank/Giro Pos KPPN untuk satker pengguna PNBP tidak terpusat
– Fotokopi SE Maksimal Pencairan Dana untuk satker Pengguna PNBP
terpusat (kecuali POLRI)
9. SPM LS KEPADA REKANAN
• SPM LS dan ADK
• ADK KONTRAK (PER-41/PB/2011)
• RESUME KONTRAK
• SPTB LS
• Faktur Pajak dan SSP PPN/PPH
• PERHATIAN :
Rekening harus menggunakan rekening perusahaan, bukan rekening
pribadi
• Khusus SPM LS PNBP dilampiri :
– Daftar Perhitungan MP
– Fotokopi SSBP yang dilegalisasi KPA/PPK dan telah dikonfirmasi Seksi
Bank/Giro Pos KPPN untuk satker pengguna PNBP tidak terpusat
– Fotokopi SE Maksimal Pencairan Dana untuk satker Pengguna PNBP terpusat
(kecuali POLRI)
10. ADK KONTRAK
• Data kontrak terjamin keamanan dan akurasinya
• Memenuhi persyaratan kelengkapan database satker,
KPPN dan Pusat
• Memudahkan dan mempercepat proses pembuatan
SPM
• Meminimalisir kesalahan SPM
• Lebih praktis : Resume kontrak, kartu pengawasan
kontrak dan realisasi bisa dilihat dan dicetak di aplikasi
• Menghindari retur akibat kesalahan nama dan nomor
rekening
11. SPM GAJI ( 51)
• Gaji Induk ( Paling lambat tanggal 10 )
• Gaji susulan
• Gaji terusan
• Uang duka wafat
• Uang duka tewas
• Porsekot gaji
• Kekurangan Gaji
• Lembur/honor/vakasi
• Uang makan
