Dokumen tersebut menjelaskan persyaratan lengkap untuk perpanjangan hak guna usaha (HGU) yang terdiri dari 25 dokumen pendukung sesuai peraturan yang berlaku. Dokumen-dokumen tersebut mencakup surat pengantar, formulir permohonan, dokumen kepemilikan lahan dan perusahaan, izin usaha, peta lahan, dan pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan. Semua dokumen wajib dilegalisir terlebih

1. PERSYARATAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU HAK GUNA USAHA
Memastikan kelengkapan berkas surat/dokumen persyaratan sesuai dengan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan
Hak Guna Usaha jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yaitu
sebagai berikut :
1. Surat Pengantar Permohonan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/
Kota;
2. Surat Pengantar Permohonan dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi;
3. Formulir permohonan bermeterai;
4. Fotokopi KTP dan KK pemohon atau kuasanya yang telah dilegalisir;
5. Surat kuasa apabila dikuasakan;
6. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B yang memuat :
a. uraian atas hak yang akan ditetapkan;
b. uraian atas data pendukung berkas permohonan;
c. dasar hukum atas penetapan hak;
d. uraian dan telaahan atas subyek hak;
e. uraian dan telaahan atas obyek hak;
f. analisa hak atas tanah yang akan ditetapkan; dan
g. kesimpulan;
7. RPDKantor Pertanahan;
8. RPD Kantor Wilayah BPN;
9. Fotokopi akta pendirian badan hukum beserta perubahannya (apabila ada
perubahan) dan keputusan pengesahan badan hukum/persetujuan
perubahan dari pejabat yang berwenang yang telah dilegalisir;
10. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan(TDP) yang masih berlaku dan telah
dilegalisir;
11. Fotokopi NPWP perseroanyang telah dilegalisir;
12. Fotokopi Izin Usaha Perkebunan (IUP)yang telah dilegalisir;
13. Peta Bidang Tanah hasil pengukuran ulang;
14. Pertimbangan teknis pertanahan;
15. Surat keterangan pendaftaran tanah;
16. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan yang telah dilegalisir;
17. Surat keterangan hasil penilaian usaha dari instansi teknis;
18. Surat keterangan terkait gambut dan tanah terbakar dari instansi terkait;
19. Persetujuan perubahan jenis tanaman dari instansi teknis apabila terdapat
perubahan jenis tanaman;
20. Plasma :
a. daftar peserta plasma yang ditunjuk berdasarkan usulan dari Camat
dan Lurah/Kepala Desa setempat yang ditetapkan oleh
Bupati/Walikota/ Pejabat yang ditunjuk;
b. akta perjanjian kerjasama kemitraan dengan masyarakat;

2. c. surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh direksi
perusahaan/kuasanya yang memuat bahwa peserta plasma adalah
benar-benar masyarakat sekitar dan atau masyarakat yang memenuhi
persyaratan sebagai peserta plasma;
d. Peta Bidang Tanah (plasma).
21. Dasar hukum dan atau peraturan daerah terkait apabila terjadi perubahan
letak wilayah administrasi;
22. Dasar hukum dan atau peraturan daerah terkait kesesuaian rencana tata
ruang wilayah;
23. Fotokopi SK Pemberian HGUbeserta fotokopi Sertipikat Hak Guna Usaha
yang telah dilegalisir;
24. Rekomendasi Bupati/Dinas Perkebunan;
25. Surat pernyataan bermeterai yang memuat:
a. penguasaan fisik dan tidak sengketa;
b. kesediaan melepaskan tanah bagi kepentingan umum;
c. menerima hasil pengukuran (apabila ada perbedaan luasan);
d. pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan disertai dengan
bukti pelaksanaannya;
e. pernyataan tetap melaksanakan CSR;
f. persetujuan dari pemegang Hak Tanggungan apabila Hak Guna Usaha
yang akan diperpanjang dibebani Hak Tanggungan dan apabila terjadi
perubahan luas tanah.
Catatan :
 Dokumen/surat persyaratan yang berupa fotokopi harus dilegalisir
terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan yang
berlaku.
 Apabila terdapat kekurangan persyaratan dan atau ketentuan segera
dibuat konsep surat keluar yang memuat mengenai kekurangan
tersebut ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN dengan
tembusan kepada Kantor Pertanahan dan pemohon, untuk segera
memenuhi kelengkapan berkasnya guna proses lebih lanjut.