Narasumber: Kanaidi, SE., M.Si., cSAP HP. 0812 2353 284 WA. 0877 5871 1905 e-mail : kanaidi63@gmail.com -----------------------------------------

1. Sistem &
Prosedur Kepabeanan

2. Kepabeanan
• Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan
dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk
atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk
dan bea keluar.
• Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap
barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau
karakteristik:
1) Konsumsinya perlu dikendalikan
2) Peredarannya perlu diawasi
3) Pemakaiaannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi
masyarakat atau lingkungan hidup
4) Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi
keadilan dan keseimbangan (terhadap barang yang
dikategorikan sebagai barang mewah dan atau bernilai
tinggi) dikenai cukai.

3. Tugas & Fungsi Kepabeanan
• Tugas Kepabenan
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi
teknis di bidang kepabeanan dan cukai sesuai denagan
kebijakan yang ditetapkan oleh menteri keuangan dan
berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
• Fungsi Kepabeanan
Menyiapkan perumusan kebijakan departemen keuangan
dan standarisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai,
pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai,
penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur
di bidang kepabeanan dan cukai, pemberian bimbingan
teknis dan evaluasi bidang kepabeanan dan cukai.

4. Kewajiban Pabean
Adalah :
• Semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib
dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam
Undang-Undang kepabeanan
Meliputi :
• Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan
Undang-Undang pabean yang dikenakan
terhadap barang yang diimpor.
• Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan
Undang-Undang Pabean yang dikenakan
terhadap barang ekspor

5. Hal hal yang harus diperhatikan dalam
Pemenuhan kewajiban Pabean
• Orang yang akan melakukan pemenuhan
kewajiban pabean wajib
melakukan registrasi ke Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai untuk mendapat nomor
identitas dalam rangka akses kepabeanan.
• Dikecualikan bagi orang yang melakukan
pemenuhan kewajiban pabean tertentu.

6. Hal hal yang berkaitan dengan
Kewajiban Pabean
1. Pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor
pabean setempat atau tempat lain yang
disamakan dengan kantor pabean dengan
menggunakan Pemberitahuan Pabean.
2. Pemberitahuan Pabean disampaikan kepada
Pejabat Bea dan Cukai di kantor pabean
setempat atau tempat lain yang disamakan
dengan kantor pabean.
3. Untuk Pelaksanaan dan pengawasan pemenuhan
kewajiban pabean, ditetapkan di Kawasan
pabean, Kantor pabean, dan Pos Pengawasan
pabean.
4. Penetapan Kawasan pabean, Kantor pabean dan
Pos Pengawasan pabean ditetapkan oleh Menteri.

7. Pemberitahuan PABEAN

8. JENIS-JENIS PEMBERITAHUAN PABEAN

9. Daerah Pabean
• Adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi
wilayah darat, perairan dan
• ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat
tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif
• dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku
Undang-Undang kepabeanan.

10. Daerah atau Kantor Pengawasan
Pabean
Meliputi :
• Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-
batas tertentu di pelabuhan laut/bandar udara
untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada
di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai.
• Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai digunakan
sebagai tempat dipenuhinya kewajiban pabean
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
• Pos pengawasan pabean adalah tempat yang
digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk
melakukan pengawasan terhadap lalu lintas
barang impor dan ekspor.

11. Fasilitas Kepabeanan
• Salah satu aspek dasar pembentukan UU
No.10 tahun1995 tentang Kepabeanan,
(sebagaimana telah diubah dengan UU
No.17 tahun 2006) adalah pemberian
insentif terhadap perdagangan dan
sektor industri.
• Pemberian insentif tersebut diharapkan
akan memberikan manfaat pertumbuhan
perekonomian nasional.

12. Bentuk Fasilitas Kepabeanan
• Bentuk fasilitas kepabeanan yang diberikan oleh
Undang-undang Kepabeanan secara umum dapat
dibedakan menjadi dua, yaitu:
1) Fasilitas pelayanan, dalam rangka
memberikan pelayanan yang lebih cepat,
lebih baik dan lebih murah.
2) Fasilitas fiskal kepabeanan, berupa:
 pembebasan Bea Masuk,
 keringanan Bea Masuk,
 pengembalian Bea Masuk, dan
 penangguhan Bea Masuk

13. Fasilitas Pelayanan Kepabeanan
1. Pembongkaran atau Penimbunan di Luar Kawasan
Pabean
2. Fasilitas Vooruitslag (izin barang mengeluarkan
terlebih dahulu)
3. Pelayanan Segera (Rush Handling); barang impor
tertentu yang karena karakteristiknya.
4. Fasilitas Jalur Prioritas; tidak dilakukan pemeriksaan
fisik dan penelitian dokumen atas pemasukan barang
impor.
5. Fasilitas Pemberitahuan Pendahuluan (Prenotificatio
n); pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
sebelum pihak pengangkut menyerahkan inward
manifest
Tentang Jalur Pengeluaran Barang akan dibahas lebih lanjut
pada Materi “Pengantar Kepabeanan & Kepabeanan di
Indonesia” berikut.

14. Fasilitas Fiskal Kepabeanan
• Fasilitas fiskal kepabeanan merupakan suatu
bentuk pemberian insentif yang berkaitan
dengan pungutan Bea Masuk.
• Bentuk-bentuk perlakuan yang diberikan
dapat berupa :
tidak dipungut Bea Masuk,
pembebasan Bea Masuk,
pembebasan atau keringanan Bea Masuk,
penangguhan Bea Masuk, serta
pengembalian Bea Masuk.

15. Prosedur Kepabeanan
BARANG EKSPOR
• Pengertian :
1. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang keluar daerah
pabean sesuai dengan UU Kepabeanan.
2. Barang ekspor adalah barang yang telah diajukan pemberitahuan
ekspor barang dan telah mendapatkan nomor pendaftaran.
3. Eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang
melakukan ekspor.
4. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) adalah pemberitahuan
pabean yang digunakan untuk memberitahukan ekspor barang
dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik.
Bentuk dan isi pemberitahuan pabean ekspor ditetapkan dalam
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
5. Nota Pelayanan Ekspor (NPE) adalah nota yang diterbitkan oleh
Pejabat Pemeriksa Dokumen, Sistem Komputer Pelayanan, atau
Pejabat Pemeriksa barang atas PEB yang disampaikan, untuk
melindungi pemasukan barang yang akan diekspor ke Kawasan
Pabean dan/atau pemuatannya ke sarana pengangkut.

16. Pengawasan Barang Larangan/
Pembatasan
• Salah satu fungsi utama Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai adalah melindungi masyarakat, industri
dalam negeri dan kepentingan nasional, melalui
pengawasan dan/atau pencegahan masuknya
barang impor maupun keluarnya barang ekspor
yang berdampak negatif dan berbahaya yang
dilarang dan/atau dibatasi oleh ketentuan/regulasi
yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga
terkait.
• Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang
Larangan dan/atau Pembatasan, untuk
selanjutnya dilakukan pengawasan oleh Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.

17. Tata Laksana EKSPOR
1. Eksportir/ Kuasanya menyampaikan dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke Kantor Bea
Cukai tempat pemuatan.
2. Terhadap Barang Ekspor yang diberitahukan dalam
PEB dilakukan penelitian dokumen setelah dokumen
pemberitahuan disampaikan.
3. Jika terhadap penelitian dokumen PEB menunjukkan
pengisian atas data PEB tidak lengkap dan/atau tidak
sesuai, diterbitkan respon Nota Pemberitahuan
Penolakan (NPP).
4. Jika dalam penelitian larangan dan/atau pembatasan
menunjukkan dokumen persyaratan belum dipenuhi
maka diterbitkan Nota Pemberitahuan Persyaratan
Dokumen (NPPD).

18. Tata Laksana EKSPOR …
5. Dalam hal hasil penelitian Sistem Komputer Pelayanan
menunjukan lengkap dan sesuai, dan tidak termasuk
barang yang dilarang/dibatasi ekspornya, atau termasuk
barang yang dilarang dibatasi ekspornya tetapi
persyaratan ekspornya telah dipenuhi, serta barang
tidak dilakukan pemeriksaan fisik, PEB diberi nomor dan
tanggal pendaftaran dan diterbitkan respon NPE.
6. Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik, maka diterbitkan
Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (PPB). Jika
pemeriksaan fisik barang ekspor menunjukkan:
a. Hasil sesuai, maka diterbitkan Nota Pelayanan
Ekspor (NPE).
b. Hasil tidak sesuai, diteruskan kepada Unit
Pengawasan untuk penelitian lebih lanjut.

19. Prosedur Kepabeanan Ekspor
1. Eksportir wajib memberitahukan barang yang akan
diekspor ke Kantor Bea dan Cukai tempat pemuatan
dengan menggunakan PEB (BC 3.0).
2. PEB dibuat oleh Eksportir berdasarkan dokumen
pelengkap pabean berupa:
a. Invoice;
b. Packing List;
c. Dokumen lain yang diwajibkan.
3. Eksportir wajib memenuhi ketentuan larangan dan/ atau
pembatasan ekspor yang ditetapkan oleh instansi
teknis.
4. Penghitungan besaran Bea Keluar dilakukan sendiri
oleh Eksportir secara Self Assessment.

20. Prosedur Kepabeanan Ekspor …
5. PEB disampaikan ke Kantor Bea Cukai pemuatan paling
cepat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal perkiraan ekspor
dan paling lambat sebelum barang ekspor masuk ke
Kawasan Pabean tempat pemuatan.
6. Atas Ekspor barang curah, eksportir atau PPJK dapat
menyampaikan PEB sebelum keberangkatan sarana
pengangkut.
7. Pengurusan PEB dapat dilakukan sendiri oleh eksportir
atau dikuasakan kepada Pengusaha Pengurusan Jasa
Kepabeanan (PPJK).
8. Pada Kantor Pabean yang sudah menerapkan sistem
PDE (Pertukaran Data Elektronik) kepabeanan,
eksportir/PPJK wajib menyampaikan PEB dengan
menggunakan sistem PDE Kepabeanan

21. Prosedur Kepabeanan
BARANG IMPOR
• Pengertian :
1. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam
Daerah Pabean suatu negara yang dilakukan oleh
perusahaan maupun perseorangan sesuai dengan
aturan dan ketentuan yang berlaku,
2. Importir adalah perseorangan ataupun lembaga yang
mengimpor barang dari luar negeri dengan tujuan
memperoleh keuntungan. Sedangkan, arti importir
menurut Undang-Undang Perdagangan Pasal 1
nomor 19 yaitu lembaga, badan usaha, maupun
perseorangan baik berbentuk badan hukum ataupun
tidak yang melakukan impor barang.

22. (1) Sebelum kedatangan sarana pengangkut di suatu Kantor
Pabean, Pengangkut wajib memberitahukan rencana
kedatangan sarana pengangkut kepada Kepala Kantor
Pabean dengan menyerahkan pemberitahuan yang sedikit-
dikitnya mencantumkan :
a. nama sarana pengangkut;
b. nomor pengangkutan (misalnya : Voyage/Flight No. :
…….);
c. nama pengangkut;
d. pelabuhan asal;
e. pelabuhan terakhir yang disinggahi di luar daerah pabean;
f. pelabuhan tujuan;
g. perkiraan tanggal kedatangan kapal;
h. rencana jumlah kemasan, peti kemas atau barang curah
yang akan dibongkar;
i. pelabuhan tujuan berikutnya di dalam Daerah Pabean;
Kedatangan Sarana Pengangkut
Barang Impor
Psl 2 Permenkeu No. Nomor KEP-453/KMK.04/2002

23. Kedatangan Sarana Pengangkut ….
(2) Penyerahan Pemberitahuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilakukan secara manual atau melalui
media elektronik paling lama dalam waktu 24 (dua
puluh empat) jam sebelum kedatangan sarana
pengangkut.
(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) yang telah diterima oleh Kepala Kantor Pabean
merupakan persetujuan pembongkaran barang impor.
(4) Setiap perubahan Rencana Kedatangan Sarana
Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
wajib diberitahukan kepada Kepala Kantor Pabean.
(5) Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana
Pengangkut tidak berlaku bagi Sarana Pengangkut
yang dapat dari luar daerah pabean melalui darat.
Psl 2 Permenkeu No. Nomor KEP-453/KMK.04/2002

24. Pembongkaran Barang Impor
(1) Pembongkaran barang impor dilaksanakan :
a. di Kawasan Pabean; atau
b. di tempat lain, setelah mendapat persetujuan dari
Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat
tersebut.
(2) Paling lama 12 (dua belas) jam setelah selesai
pembongkaran barang impor, Pengangkut wajib
menyampaikan daftar kemasan atau peti kemas atau
jumlah barang curah yang telah dibongkar kepada Kepala
Kantor Pabean.
(3) Pengangkut yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
diatur dalam ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa
denda sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 7A ayat
(7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Kepabeanan Psl 7 Permenkeu No. Nomor KEP-453/KMK.04/2002

25. Penimbunan Barang Impor
(1) Barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya
dapat ditimbun di :
a. Tempat Penimbunan Sementara; atau
b. Gudang atau lapangan penimbunan milik importir setelah
mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean.
(2) Paling lama 12 (dua belas) jam setelah selesainya
penimbunan, Pengusaha tempat sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), wajib menyampaikan daftar kemasan atau
peti kemas atau jumlah barang curah yang telah ditimbun
kepada Kepala Kantor Pabean.
(3) Pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban tersebut
dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai
ketentuan yang diatur dalam Pasal 7A ayat (7) Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

26. Pengeluaran Barang Impor
Dari Kawasan Pabean
Tujuan Pengeluaran Barang Impor:
(1) Terhadap barang impor yang akan dikeluarkan dari
Kawasan Pabean dengan tujuan untuk dipakai, Importir
atau kuasanya membuat Pemberitahuan Impor Barang
(PIB) berdasarkan Dokumen Pelengkap Pabean
dengan menghitung sendiri Bea Masuk, Cukai, dan
Pajak dalam rangka impor yang harus dibayar
Psl 9 Permenkeu No. Nomor KEP-453/KMK.04/2002
Psl 10 Permenkeu No. Nomor KEP-453/KMK.04/2002

27. (2) Dikecualikan dari penggunaan PIB sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), adalah barang impor
dengan tujuan impor untuk dipakai berupa :
a.barang pindahan;
b.barang impor sementara yang dibawa oleh
penumpang;
c.barang impor melalui jasa titipan;
d.barang impor tertentu yang akan ditetapkan oleh
Direktur Jenderal
(3) Pengeluaran barang impor sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) dilakukan dengan menggunakan
Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (PIBT).
Psl 10 Permenkeu No. Nomor KEP-453/KMK.04/2002

28. Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan
Pajak dalam Rangka Impor
Psl 11 Permenkeu No. Nomor KEP-453/KMK.04/2002

29. Tanggung jawab atas Bea Masuk
Psl 12 Permenkeu No. Nomor KEP-453/KMK.04/2002

30. Pengajuan PIB
(Pemberitahuan Impor Barang)
Psl 13 Permenkeu No. Nomor KEP-453/KMK.04/2002

31. Pemeriksaan Pabean dan Persetujuan
Pengeluaran Barang Impor
(1) Barang impor dengan tujuan untuk dipakai hanya dapat
dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau dari tempat lain yang
berada di bawah pengawasan pabean setelah dilakukan
Pemeriksaan Pabean dan diberikan persetujuan pengeluaran
barang oleh Pejabat Bea dan Cukai.
(2) Pemeriksaan Pabean sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang.
(3) Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) dilakukan secara selektif.
(4) Barang impor yang diawasi atau diatur tataniaganya, hanya
dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang
berada di bawah pengawasan pabean setelah kewajiban
tersebut dipenuhi.
(5) Barang impor berupa Barang Kena Cukai yang wajib dilekati
Tanda Pelunasan atau Pengawasan Cukai, hanya dapat
dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang
berada di bawah pengawasan pabean setelah kewajiban
tersebut dipenuhi. Psl 14 Permenkeu No. Nomor KEP-453/KMK.04/2002

32. Barang Impor yang akan
Diekspor Kembali
(1) Terhadap barang impor yang masih berada di dalam Kawasan
Pabean yang akan Diekspor Kembali, Importir atau Pengangkut
mengisi dan menyerahkan Pemberitahuan Pabean tentang
barang yang akan diekspor kembali kepada Pejabat di Kantor
Pabean tempat pembongkaran barang.
(2) Pemuatan barang impor yang akan dikeluarkan dari Kawasan
Pabean untuk Diekspor Kembali dilakukan di bawah
pengawasan pabean.
Psl 22 Permenkeu No. Nomor KEP-453/KMK.04/2002
(1) Pengeluaran barang impor yang berasal dari barang ekspor yang karena
sesuatu hal diimpor kembali atau dari ekspor sementara dilakukan dengan
menggunakan Pemberitahuan Pabean.
(2) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikeluarkan dari
kawasan pabean setelah dilakukan pemeriksaan pabean dan diberikan
persetujuan pengeluaran barang oleh Pejabat Bea dan Cukai.
Psl 21 Permenkeu No. Nomor KEP-453/KMK.04/2002

33. Pemeriksaan Ulang (Verifikasi)
Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
(1) Terhadap PIB atas barang impor yang telah
diberikan persetujuan pengeluaran barang dapat
dilakukan verifikasi oleh Pejabat Bea dan Cukai.
(2) Verifikasi PIB dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua)
tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB di
kantor Pabean.
(3) Hasil verifikasi PIB sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) menjadi salah satu kriteria untuk
pelaksanaan audit di bidang kepabeanan.
Psl 23 Permenkeu No. Nomor KEP-453/KMK.04/2002

34. www.slideshare.net/kenkanaidi
(Narasumber)
www.ken-spektakuler.blogspot.com
e-mail: kanaidi63@gmail.com atau
kanaidi@yahoo.com
Fax. 022-4267749 HP. 0812 2353 284
WA. 0877 5871 1905
www.antawijaya.com