Berisi apa itu bea cukai dari a Sampai z

1. *
Oleh :
RETNO NINGSIH
NELLYNDA Q.A
FINDA DESYNTA
DESINTA PRAMUDYA A
FERDIAN NOVA S.A
M.AKMAL BARIKLANA
FAZA MUHAMMAD S

2. *KONSEP KEPABEANAN
ZEE
LANDAS KONTINEN
DAERAH PABEAN
PUNGUT BEA MASUK
PUNGUT BEA KELUAR
PENGAWASAN PENGAWASAN
KEPABEANAN adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan
pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah
pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar

3. adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan
dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi
eksklusif dan landas kontinen
*
*
*
*
Wilayah RI
ZEE
Landas Kontinen
DAERAH PABEAN
DARAT
PERAIRAN
RUANG UDARA

4.  UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana
telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006;
 UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana
telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007;
 Per. Menkeu No. 144/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran
Barang Impor Untuk Dipakai,
 Peraturan DJBC No. P-42/BC/2008 tentang Petunjuk
Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai sebagaimana telah
diubah dengan P-08/BC/2009 .

5.  Menghimpun Penerimaan Negara (Revenue Collection)
 Melindungi Masyarakat (Community Protection)
 Memfasilitasi Perdagangan (Trade Facilitation)
 Mendukung Industri Dalam Negeri (Industrial Assistance)
FUNGSI UTAMA
FUNGSI TAMBAHAN
FUNGSI CUSTOMS
5

6. *
Facilitation Control

7. *
Undang-Undang No. 17 Tahun 2006. Pasal 5A menyatakan :
*(1) Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di
atas formulir atau dalam bentuk data elektronik.
*(2) Penetapan kantor pabean tempat penyampaian
pemberitahuan pabean dalam bentuk data elektronik
dilakukan oleh Menteri.
*(3) Data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan alat bukti yang sah menurut UndangUndang ini.
*(4) Ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan
peraturan menteri.

8. *Pemberitahuan pabean
diwajibkan kepada :
*Pengangkut/Sarana
Pengangkut
*Pengangku tidak langsung
*Ekportir
*Importir
Hal hal yang berkaitan
dengan pemberitahuan
Pabean :
• Rencana Kedatangan
Sarana Pengangkut
• Daftar Manifest (Muatan)
• Daftar Pemberitahuan
Impor Barang (PIB)
• Daftar Pemberitahuan
Ekspor Barang (PEB)
• Electronics Data
Interchange (EDI)
• Penyerahan Pemberitahuan
Secara Elektronik

9. Macam Macam Dokumen Pemberitahuan Pabean
BC 1.0 Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana
Pengangkut
BC 1.1 Pemberitahuan Manifest/Muatan Sarana
Pengangkut
BC 1.2 Pemberitahuan Barang Impor yang Diangkut
Lanjut
BC 1.3 Pemberitahuan Pengangkutan Barang Asal Daerah
Pabean Dari Satu Tempat Ke Tempat Lain Melalui Luar
Daerah Pabean
BC 2.1 Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
BC 2.1 Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (PIBT)
BC 2.2 Pemberitahuan Impor Barang Penumpang atau
Awak Sarana Pengangkut

10. BC 2.3 Pemberitahuan Pemasukan Barang Impor ke
Tempat Penimbunan Berikat
BC 2.4 Pemberitahuan Penyelesaian Barang Impor yang
Mendapat Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai serta
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah Tidak Dipungut
BC 2.5 Pemberitahuan Pengeluaran Barang dari Tempat
Penimbunan Berikat
BC 3.0 Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
BC 4.0 Pemberitahuan Pemasukan Barang Asal Daerah
Pabean Ke Kawasan Berikat

11. PEMBERITAHUAN PABEAN
IMPOR
BC 2.0
BC 2.1
BC 2.2
BC 2.3
BC 2.4
BC 2.5
EKSPOR
BC 3.0
BONDED
BC 4.0
KAPAL
BC 1.0
BC 1.1
BC 1.2
BC 1.3

12. DAERAH PABEAN
KAWASAN PABEAN
TEMPAT PENIMBUANAN
TEMPAT PENIMBUNAN
SEMENTARA
PASAL 43 UU NO. 10 /
1995
TEMPAT PENIMBUNAN
BERIKAT
PASAL 44 UU NO. 10 / 1995
• KB (Kawasan Berikat)
• GB (Gudang Berikat)
• ETP (Enterpot untuk
Tujuan Pameran)
• TBB (Toko Bebas Bea)
TEMPAT PENIMBUNAN
PABEAN
PASAL 48 UU NO. 10 / 1995
YANG SUDAH ADA HANYA/BARU
DI SOEKARNO-HATTA
• BARANG TIDAK DIKUASAI
• BARANG DIKUASAI NEGARA
• BARANG MENJADI MILIK
NEGARA
DALAM AREAL
PELABUHAN
DI LUAR AREAL PELAB.
TEMPAT LAIN DP 3
SUATU LOKASI DILUAR D. KERJA
PENYELENGGARAAN PELABUHAN YANG
MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU DAN
MERUPAKAN PERPANJANGAN LINI 1
DEPO PETI KEMAS PENGAWASAN PABEAN

13. *
RED YELLOW GREEN MITA
NON-PRIO
MITA
PRIORITY
PIB (Pemberitahuan
Impor Barang)
dikirim
Rekonsiliasi
Pembayaran /
Jaminan
Konfirmasi Perizinan
Penelitian Dokumen
Pemeriksaan Fisik
SPPB (Surat
Persetujuan
Pengeluaran Barang)
Penelitian Dokumen

14. *
Definisi : Adalah proses transfer data
yang terstruktur, dalam format
standar yang disetujui, dari satu
sistem komputer ke sistem komputer
lainnya, dalam bentuk elektronik.

15. *
*Penghematan Biaya
*Kecepatan
*Keakuratan
*Keamanan
*Integrasi

16. *
*Untuk mengatasi permasalahan dalam hal
pengurusan ijin ekspor dan impor yang
selama ini memiliki berbagai macam
kekurangan. Dengan implementasi EDI ini
diharapkan proses pengurusan kepabeanan
akan menjadi lebih cepat tanpa
mengurangi keakuratan pemeriksaan
dokumen.

17. *
*Proses Bisnis Kepabeanan : Hal ini dilakukan untuk
dapat mengevaluasi proses yang terjadi serta
mengetahui kelemahan dari proses bisnis yang terjadi.
*Migrasi Sistem Kepabeanan : Dalam melakukan migrasi
sistem manual menjadi EDI tersebut, pihak Dirjen Bea
dan Cukai melakukannya secara bertahap dengan
memilih wilayah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya
sebagai pilot project. Hal ini dilakukan untuk melihat
keseluruhan sistem EDI secara utuh untuk selanjutnya
diidentifikasi kelemahan yang ada sebelum sistem ini
diterapkan secara menyeluruh di Indonesia.

18. *Evaluasi Hasil Implementasi EDI : Perubahan dari
sistem manual dengan EDI telah memberikan
manfaat dari segi penghematan biaya dan waktu
pengurusan dokumen. Namun penerapan EDI ini
masih memiliki beberapa kelemahan yang perlu
untuk diperhatikan, yaitu :
Masih terjadi penumpukan dokumen serta pihak
pengaju ijin harus selalu melakukan pengecekan
status ijin mereka.
Efisiensi waktu dalam proses pengajuan ijin di
kepabeanan masih belum dapat tercapai secara
maksimal.
Masih adanya persyaratan yang mengharuskan
penyertaan legalitas surat asli.

19. *

20. *
*Untuk dapat melakukan pemenuhan kewajiban pabean, importir wajib
melakukan registrasi importir
*Registrasi importir adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan oleh
importir dengan mengajukan permohonan ke Dirjen Bea dan Cukai untuk
mendapatkan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)
Tujuan Registrasi
*Registrasi importir dilakukan dalam rangka tertib administrasi untuk
menjamin dipenuhinya hak-hak negara, karena importir yang melakukan
kegiatan impor dapat diketahui secara jelas eksistensinya,
penanggungjawabnya, jenis usahanya, dan auditability (kepastian
penyelenggaraan pembukuan)nya.
*Produk yang dikeluarkan dari Registrasi Importir adalah SPR (Surat
Pemberitahuan Registrasi) yang didalamnya terdapat NIK (Nomor
Identitas Kepabeanan).
*Importir yang belum mendapatkan NIK, dapat dilayani pemenuhan
kewajiban kepabeanannya untuk 1 (satu) kali pemberitahuan pabean
impor setelah mendapat persetujuan dari kepala kantor pabean

21. *
Pemblokiran NIK
Direktur Jenderal melakukan pemblokiran NIK
dengan memberitahukan tindakan pemblokiran
kepada importir dengan disertai alasan yang jelas,
yaitu :
*Selama 12 bulan berturut-turut tidak melakukan
kegiatan impor Dari hasil penelitian & penilaian
kembali ditemukan
*Eksistensi tidak sesuai dengan pemberitahuan
*Identitas pengurus dan penanggung jawab tidak
sesuai pemberitahuan;
*API/ APIT habis masa berlakunya; dan/ atau
*Tidak menyelenggarakan pembukuan.

22. *
Pencabutan NIK
Direktur Jenderal dapat melakukan pencabutan NIK
dengan memberitahukan tindakan pencabutan
kepada importir disertai alasan yang jelas, yaitu :
*Importir melakukan pelanggaran pidana
kepabeanan, cukai, dan/atau perpajakan dengan
kekuatan hukum tetap;
*Dalam waktu 3 bulan setelah pemblokiran importir
tidak memperbaiki data/dokumen;
*API / APIT dicabut;
*Diminta oleh instansi yang menerbitkan API/APIT;
*Importir dinyatakan pailit oleh pengadilan;
dan/atau
*Diminta oleh importir yang bersangkutan

24. *
Dasar Hukum :
 UU No. 10/1995 tentang Kepabeanan
 UU No : 17/2006 tentang perubahan UU No. 10/1995
 SK Menteri Keuangan RI No. 145/PMK.04/2007 tanggal 22 November 2007
tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor.

26. *
*Eksportir wajib memberitahukan barang yang akan diekspor ke kantor
pabean pemuatan dengan menggunakan PEB disertai Dokumen Pelengkap
Pabean.
*PEB disampaikan paling cepat 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan
paling lambat sebelum barang ekspor masuk Kawasan Pabean
*Dokumen Pelengkap Pabean:
*Invoice dan Packing List
*Bukti Bayar PNBP
*Bukti Bayar Bea Keluar (dalam hal barang ekspor dikenai Bea Keluar)
*Dokumen dari intansi teknis terkait (dalam hal barang ekspor terkena
ketentuan larangan dan/atau pembatasan)
*Penyampaian PEB dapat dilakukan oleh eksportir atau dikuasakan kepada
Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)
*Pada Kantor Pabean yang sudah menerapkan sistem PDE (Pertukaran Data
Elektronik) kepabeanan, eksportir/PPJK wajib menyampaikan PEB dengan
menggunakan sistem PDE Kepabeanan

27. *
*Mengekspor tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dipidana
penjara paling singkat 1 tahun paling lama 10 tahun dan pidana denda
paling sedikit lima puluh juta rupiah paling banyak lima miliar
rupiah.
*Menyampaikan pemberitahuan pabean yang tidak benar, palsu atau
dipalsukan dipidana penjara paling singkat 2 tahun paling lama 8
tahun dan pidana denda paling sedikit seratus juta rupiah paling
banyak lima miliar rupiah.
*Tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan pembatalan
ekspornya dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar lima juta
rupiah.
*Salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dikenai sanksi
administrasi berupa denda paling sedikit 100% dari pungutan negara
di bidang ekspor yang kurang dibayar dan paling banyak 1.000% dari
pungutan negara di bidang ekspor yang kurang dibayar.

28. EDI NETWORK
EDI-IMPORT
IMPORTER
Import
Declaration
Customs
Response
ONLINE PAYMENT
SYSTEM
BANK
Debit
Advice
Credit
Advice
EDI-EXPORT
EXPORTER
Export
Declar
Customs
Response
EDI MANIFEST
SHIPPING AGENT
Customs
Response
Customs
Cargo
EDI-KAWASAN
BERIKAT
BONDED ZONE
Customs
Response
Bonded
Declar
CUSTOMS HEAD
OFFICE
CUSTOMS SERVICE OFFICE
- Import Service Appl
System
- Export Service Appl
System
- EDI-Manifest System
- On-line Payment System
CUSTOMS
AUTOMATION
SYSTEM
Customs
Response
Data
Declar

29. PENGERTIAN BARANG YANG DIKUASAI NEGARA ADALAH:
a. Barang yang impornya dilarang atau dibatasi
b. Barang atau sarana pengangkut yang ditinggalkan
c. Barang atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di
Kawasan Pabean oleh Pemilik yang tidak dikenal
PENGERTIAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA
ADALAH :
a.Barang yang berasal dari barang yang tidak dikuasai
barang tersebut berupa barang yang dilarang
impornya
b.Barang yang berasal dari barang yang tidak dikuasai
dan barang tersebut berupa barang yang dibatasi
impornya dan tidak diselesaikan dalam 60 hari

30. *
Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang
kepabeanan yang dikenakan terhadap barang impor
Cara memungut bea masuk :
a. Berdasarkan spesifik : dipungut berdasarkan ukuran berat dan
takaran
b. Berdasarkan Advalorum (Harga Barang)
Bea masuk dihitung atas dasar harga barang / nilai pabean.
Terdiri dari nilai CIF :
C = Cost – Lihat nilai pada dokumen Invoice
I = Insurance - Lihat pada polis Assuransi
F = Freifgt – Lihat pada dokumen Bill of Lading / BL
Untuk mengitung bea masuk mengggunakan rumus sebagai berikut :
BM = .... (Tarif BM) % x CIF (NDPBM)
Catatan :
NDPBM = Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk
Pungutan yang lain yang dibebankan pada importir adalah Pajak Dalam
Rangka Impor (PDRI)

31. *
*Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan
Undang- Undang Kepabeanan yang dikenakan
terhadap barang ekspor.
*Harga Patokan Ekspor yang selanjutnya disingkat
HPE adalah harga patokan yang ditetapkan secara
periodik oleh menteri yang tugas dan tanggung
jawabnya di bidang perdagangan setelah
berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga
pemerintah non kementerian/kepala badan teknis
terkait.
*Harga Ekspor adalah harga yang digunakan untuk
penghitungan Bea Keluar.

32. TATA CARA PENGENAAN BEA KELUAR
(1). Terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar
(2). Bea Keluar ditetapkan dengan tujuan untuk
a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri
b. Melindungi kelestarian sumber daya alam
c. Mengantisipasi harga yang cukup drastis dari
komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional
d. Menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di
dalam negeri
(3). Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea
keluar sebagaimana pada point 1 dilakukan oleh
Menteri setelah mendapat pertimbangan dan/atau
usul Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di
bidang perdagangan

33. (4). Menteri dapat mengecualikan pengenaan bea keluar
terhadap barang ekspor yang dikenakan bea keluar
sebagaimana dimaksud pada point 3 dalam hal :
a. Barang perwakilan negara asing beserta para
pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas
timbal balik
b. Barang untuk keperluan musium, kebun binatang, dan
tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum
c. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan
ilmu pengetahuan.
d. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan
e. Barang pindahan
f. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut,
pelintas batas dan barang kiriman sampai batas nilai
pabean
g. Barang asal import yang kemudian di ekspor kembali
h. Barang ekspor yang akan diimport kembali

34. TARIF BEA KELUAR
Ditetapkan paling tinggi :
a. 60% dari harga ekspor atau
b. Nominal tertentu yang besarnya equivalen dengan
60% sebagaimana pada huruf a dalam hal tarif bea
keluar ditetapkan secara spesifik.
RUMUS BEA KELUAR :
= Tarif Bea Keluar x Jumlah Satuan Barang x Harga
Ekspor x Nilai Tukar Mata Uang

35. *
* Harga Referensi adalah harga rata-rata internasional
dan/atau harga rata-rata bursa komoditi tertentu di
dalam negeri untuk penetapan tarif Bea Keluar yang
ditetapkan secara periodik oleh menteri yang tugas
dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan
setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala
lembaga pemerintah non departemen/kepala badan
teknis.
a. Untuk Harga Referensi sampai dengan USD 750 per
ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana Kolom 1
pada Lampiran I. Peraturan Menteri Keuangan No 128
Tahun 2011.
b.Untuk Harga Referensi lebih dari USD 750 per ton
sampai dengan USD 800 per ton, tarif pada Kolom 2.

36. *
c.Untuk Harga Referensi lebih dari USD 800 per ton sampai dengan USD 850 per
ton (Kolom 3).
d.Untuk Harga Referensi lebih dari USD 850 per ton sampai dengan USD 900 per
ton (Kolom 4).
e.Untuk Harga Referensi lebih dari USD 900 per ton sampai dengan USD 950 per
ton (Kolom 5).
f. Untuk Harga Referensi lebih dari USD 950 per ton sampai dengan USD 1,000
per ton (Kolom 6).
g.Untuk Harga Referensi lebih dari USD 1,000 per ton sampai dengan USD 1,050
per ton (Kolom 7).
h.Untuk Harga Referensi lebih dari USD 1,050 per ton sampai dengan USD 1,100
(Kolom 8)
i. Untuk Harga Referensi lebih dari USD 1,100 per ton sampai dengan USD 1,150
per ton (Kolom 9).
j. Untuk Harga Referensi lebih dari USD 1,150 per ton sampai dengan USD 1,200
per ton (Kolom 10).
k.Untuk Harga Referensi lebih dari USD 1,200 per ton sampai dengan USD 1,250
per ton (Kolom 11).
l. Untuk Harga Referensi lebih dari USD 1,250 per ton (Kolom 12).

37. *
K
E
L
N
O
JENIS BARANG
TARIF BEA KELUAR (%)
Kol
1
Kol
2
Kol
3
Kol
4
Kol
5
Kol
6
Kol
7
Kol
8
Kol
9
Kol
10
Kol
11
Kol
12
I
1
.
Buah dan Kernel
Kelapa Sawit
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
2
.
Bungkil Kelapa
Sawit
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
II
3
.
Crude Palm Oil
(CPO)
0 7,5 9 10,5 12
13,
5
15 16,5 18
19,
5
21 22,5
4
.
Crude Palm
Kernel Oil
(CPKO)
0 7,5 9 10,5 12
13,
5
15 16,5 18
19,
5
21 22,5

38. *
III
5. Crude Palm Olein 0 3 4 5 6 7 8 9 10,5 12 13,5 15
6. Crude Palm Stearin 0 3 4 5 6 7 8 9 10,5 12 13,5 15
7. Crude Palm Kernel Olein 0 3 4 5 6 7 8 9 10,5 12 13,5 15
8.
Crude Palm Kernel
Stearin
0 3 4 5 6 7 8 9 10,5 12 13,5 15
9.
Palm Fatty Acid
Distillate (PFAD)
0 3 4 5 6 7 8 9 10,5 12 13,5 15
10.
Hydrogenated Palm Oil
(Bulk) >20 kg
0 3 4 5 6 7 8 9 10,5 12 13,5 15
11.
Hydrogenated Palm
Kernel Oil (Bulk) >20 kg
0 3 4 5 6 7 8 9 10,5 12 13,5 15
12.
Hydrogenated Palm
Olein (Bulk) >20 kg
0 3 4 5 6 7 8 9 10,5 12 13,5 15
13.
Hydrogenated Palm
Kernel Olein (Bulk) >20
kg
0 3 4 5 6 7 8 9 10,5 12 13,5 15
14.
Hydrogenated Palm
Kernel Stearin (Bulk) >20
kg
0 3 4 5 6 7 8 9 10,5 12 13,5 15
15.
Hydrogenated Palm
Stearin (Bulk) >20 kg
0 3 4 5 6 7 8 9 10,5 12 13,5 15

39. *
IV
16. RBD Palm Olein 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,5 13
17. RBD Palm Oil 0 0 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18. RBD Palm Kernel Oil 0 0 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19. RBD Palm Kernel Olein 0 0 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20.
RBD Palm Kernel
Stearin
0 0 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21. RBD Palm Stearin 0 0 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22. Hydrogenated RBD
Palm Olein
0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,5 13
23. Hydrogenated RBD
Palm Oil
0 0 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24. Hydrogenated RBD
Palm Kernel Oil
0 0 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25. Hydrogenated RBD
Palm Kernel Olein
0 0 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26. Hydrogenated RBD
Palm Kernel Stearin
0 0 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27.
Hydrogenated RBD
Palm Stearin
0 0 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10

40. *
V
28. RBD Palm Olein dalam
kemasan bermerek ≤ 20kg
0 0 0 0 0 2
2 2 3 4 5 6
29. Biodiesel dari minyak
sawit (Fatty Acid Methyl
Esters)
0 0 0 0 0 2 2 2 2 5 5 7,5

41. *Perhitungan Bea Masuk,
Cukai dan Pajak Dalam
Rangka Impor

42. Untuk barang impor :
- Bea masuk = CIF * tarif bea masuknya (bisa
0%, 5%, 10% dst lihat di BTBMI)
- PPN = (CIF + bea masuk) * 10%
- PPh = (CIF + bea masuk) * 7.5% (bisa kena
2,5% bila punya API, atau terkena 15% bila
tidak punya NPWP)
Untuk barang dgn harga dibawah 50 dolar
gratis / free tidak bayar bea masuk dan pajak
- Bea masuk = (CIF-50) * tarif bea masuknya
- PPN = [(CIF-50) + bea masuk] * 10%
- PPh = [(CIF-50) + bea masuk] * 7.5%

43. *contoh : harga barang US$ 223, ongkir
$48 –> CIF = 223 + 48 = 271, jenis barang
= handphone (tarif bea masuk dlm BTBMI
0%)
- Bea masuk = ( 271 – 50) * 0% = 0
- PPN = ((271-50) + 0) * 10% = $ 22,1
- PPh = ((271-50) + 0) * 7,5% = $ 16,575
total tagihan = 22,1 + 16,575 = $ 38,675 *
Rp13.000,- ($1=Rp13.000) = Rp. 502.775,-
(pembulatan)

44. *Catatan Perhitungan
Nilai Pabean sebagai dasar perhitungan bea
masuk dinyatakan dalam mata uang rupiah
Nilai Pabean (Rupiah) = Nilai Pabean
(Valuta asing) X NDPBM
NDPBM = Nilai Dasar Perhitungan Bea
Masuk Ditetapkan berdasarkan
Keputusan
Menteri Keuangan setiap minggu sekali (setiap
hari Rabu)
Nilai Pabean yang dijadikan
komponen penetapan bea masuk, harus dalam
bentuk CIF (Cost, Insurance dan Freight).

45. *Catatan
Perhitungan
*Cost yaitu harga dasar barang yang dibeli.
* Insurance yaitu biaya asuransi barang yang akan
dikirim
*Freight yaitu ongkos kirim atau ongkos angkut.
* Nilai Dasar Pengenaan Bea Masuk (NDPBM) adalah
nilai tukar yang dipergunakan sebagai dasar
penghitungan bea masuk, atau lebih dikenal dengan
kurs mata uang.

46. *Contoh
Perhitungan
Tarif Spesifik
BM = Tarif BM (Spesifik) X Jumlah Barang
Gula pasir (refined sugar) sebanyak 10.000
kg. Pos tariff BTBMI: 1701.99.11.00 (BM:
Rp. 700,-
/kg)
BM wajib dibayar adalah : 10.000 x Rp. 700,-
= Rp. 7.000.000,-

47. * Cara Penghitungan
PPN, PPnBM, dan PPh
PPN = % PPN x (nilai pabean +BM + cukai)
PPnBM = % PPnBM x (nilai pabean+BM +
cukai)
PPh = % PPh x (nilai pabean + BM +
cukai)
BM dibayar, ditangguhkan dan/atau
ditanggung pemerintah

48. *
Tarif Advalorum (%)
Misal: Nilai Pabean 1.000 USD
Tarif BM 5%, PPN 10%, PPh2,5%
Kurs NDPBM 1 USD = Rp 9.000
Maka Pungutannya,
Nilai Pabean = 1.000 x 9.000 =
Rp 9.000.000
BM : 5% x 9.000.000 = Rp
450.000
PPN : 10% x 9.450.000 = Rp
945.000
PPh : 2,5% x 9.450.000 = Rp 236.250

49. *CONTOH
PERHITUNGA
N
 Tarif Spesifik
Misal: Nilai Pabean Rp 1.000.000.000
Jumlah barang 100 Ton
Tarif Rp 2.500/Kg,
PPN 10%, PPh 2,5%
Maka Pungutannya,
BM
PPN
PPh
: 2.500 x 100.000 = Rp 250.000.000
: 10% x 1.250.000.000 = Rp 125.000.000
: 2,5% x 1.250.000.000 = Rp 31.250.000

50. *
 PT URIP JAYA Tekstil adalah perusahaan garment yang
berdomisili di Malang. Untuk memenuhi bahan baku
produksinya, selain dari bahan baku lokal juga dibutuhkan
bahan baku tertentu yang berasal dari luar negeri.
Pada awal bulan ini PT URIP JAYA Tekstil mengimpor barang
dari Thailand berupa:
 Benang tunggal dari serat kapas (HS 5206.21.00.00 BM 5%,
PPN 10%) seharga USD 1,500
 Benang filament sintesis polyester (HS 5402.33.00.00 BM 5%,
PPN 10%) seharga USD 2,000
 Kain tenunan dari serat tiruan (HS 5516.21.00.00 BM 15%,
PPn 10%) seharga USD 5,000
 Kain sulaman dari serat sintesis (HS 5810.92.00.00 BM 10%,
PPN 10%) seharga USD 4,500

51. *
 Biaya pengangkutan / pengapalan dari Thailand
sampai Tanjung Perak Surabaya sebesar USD 1,250
dengan asuransi USD 900
 Kurs saat itu USD 1 = Rp 13.000
 Pertanyaan:
1.Berapa besar nilai pabean?
2. Berapa bea masuk yang harus dibayar?
3.Berapa total bea masuk dan pajak dalam rangka
impor yang harus dibayar?

52. *
 NDPBM BT = (1500+1250+900) X 13.000 = Rp47.450.000
 NDPBM BF = (2000+1250+900) X 13.000 = Rp53.950.000
 NDPBM KT = (5000+1250+900) X 13.000 = Rp92.950.000
 NDPBM KS = (4500+1250+900) X 13.000 = Rp86.450.000
 BM BT = 5% X 47.450.000 = Rp 2.372.500
 BM BF = 5% X 53.950.000 = Rp 2.697.500
 BM KT = 15% X 92.950.000 = Rp 13.942.500
 BM KS = 10% X 86.450.000 = Rp 8.645.500
 Total BM = Rp 27.658.000

53. *
* PPN BT = 10% X (47.450.000+2.372.500) = Rp 4.982.250
* PPN BF = 10% X (53.950.000+2.697.500) = Rp 5.664.750
* PPN KT = 10% X (92.950.000+13.942.500) = Rp 10.689.250
* PPN KS = 10% X (86.450.000+8.645.500) = Rp 9.509.550
* PDRI BT = Rp 4.982.250
* PDRI BF = Rp 5.664.750
* PDRI KT = Rp 10.689.250
* PDRI KS = Rp Rp 9.509.550

54. WAJIB L/C
Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 10/M-DAG/PER/3/2009
(1) Ekspor atas barang komoditi Crute Palm Oil (CPO) dan Produk
Pertambangan:
− CPO
− Pertambangan all, biji besi, biji mangan, biji tembaga dan batu bara
− Komoditi Kopi, Kakao dan Karet
Dengan nilai ekspor dalam setiap Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
diatas 1.000.000 (satu juta) Dolar Amerika Serikat wajib dilakukan
dengan cara pembayaran Letter of Credit (L/C) melalui Bank Devisa
Dalam Negeri.
(2) Ekspor atas barang tersebut di atas, dengan nilai ekspor dalam setiap
PEB sampai dengan 1.000.000 (satu juta) Dolar Amerika Serikat dapat
dilakukan dengan cara pembayaran L/C atau cara pembayaran lainnya yang
berlaku dalam perdagangan Internasional melalui Bank Devisa Dalam
Negeri.
(3) Hasil Eskpor (export Proceed) dengan cara pembayaran L/C atau
dengan cara pembayaran lain atas ekspor barang tersebut diatas, wajib
disalurkan dan diterima melalui Bank Devisa Dalam Negeri.

55. *

56. CUKAI
Dasar Hukum
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 62/PMK.011/2010 tentang Tarif
Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan
Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol;
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif
Cukai Hasil Tembakau;
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2010 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009
tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-43/BC/2009
tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;
 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P - 22/BC/2010
tentang Tata Cara Pemungutan Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung
Etil Alkohol, dan Konsentrat Mengandung Etil Alkohol.

57. CUKAI
Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang
tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan
dalam Undang-undang Cukai
Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai
yang terdiri dari :
a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan
dan proses pembuatannya.
b. Minuman yang mengandung etik alkohol dalam kadar berapapun, dengan
tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya
termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol.
c. Hasil tembakau yang meliputi cigarrett, cerutu, rokok daun, tembakau iris,
dan hasil pengolahan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan
digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam
pembuatannya.

58. Barang Kena Cukai
Barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat
atau karakteristik, yang :
 konsumsinya perlu dikendalikan,
 peredarannya perlu diawasi,
 pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau
lingkungan hidup,
 atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan
dan keseimbangan
Tarif Cukai
Barang kena cukai yang dibuat di Indonesia dikenakan cukai
berdasarkan tarif setinggi- tingginya :
a. 250% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah
harga jual pabrik atau
b. 55% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga
jual eceran

59. TIDAK DIPUNGUT CUKAI
Adalah :
(1). a. Tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak
dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan
bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, apabila dala pembuatannya
tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau
bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau dari atau
pada kemasannya taupun tembakau irisnya tidak dibubuhi merk dagang, etiket,
atau yang sejenis.
b. Minuman yang mengandung etil alkohol hasil peragian atau penyulingan yang
dibuat oleh rakyat di Indonesia secara sederhana semata-mata untuk mata
pencaharian dan tidak dikemas untuk penjualan eceran.
(2). Cukai juga tidak dipungut atas barang kena cukai apabila :
a. Diangkut terus atau diangkut lanjut dengan tujuan luar daerah pabean
b. Di ekspor
c. Di masukkan kedalam pabrik atau tempat penyimpanan
d. Digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang
hasil akhir yang merupakan barang kena cukai
e. Telah musnah atau rusak sebelum dikeluarkan dari pabrik, tempat
penyimpanan atau sebelum diberikan persetujuan import untuk dipakai

60. Langkah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Menghadapi MEA
1. Proses Bisnis yang Efisien
a. Pertukaran data Impor dan Ekspor secara Elektronik
b. Pelayanan cepat dan transparan
c. Portal Nasional Indonesia Single Window (INSW)
2. Perbaikan Organisasi
a. Penghentian seluruh pungutan resmi untuk pelayanan
b. Dimulainya “Model Office” di 132 kantor sejak 2007
c. Tambahan kantor pelayanan di Pelabuhan
3. Pengawasan Efektif
a. Inisiatif reformasi anti penyelundupan
b. Meningkatkan pelatihan dan cakupan penangkapan narkotika
c. Perbaikan sistem profiling penumpang sarana pengangkut

61. Strategi Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam menghadapi M
Simplifikasi Peraturan dan
Birokrasi :
1. Orientasi terhadap Ekspor
2. Pemenuhan Kebutuhan
Domestik Secara Mandiri
3. Dukungan terhadap
pertambangan dalam negeri
4. Pemanfaatan Rules Of Origin
(ROO)
Peningkatan Insentif Bea Masuk
dan Pajak :
1. Ekstensifikasi objek
pembebasan bea masuk untuk
mendukung industri dalam
negeri
2. Fasilitas penundaan
pembayaran serta
pembayaran berkala
3. Fasilitas penangguhan bea
masuk oleh pemerintah
4. Free Trade Agreement
Meningkatkan pertumbuhan investasi dan
ekonomi Indonesia

62. *

63. Dwelling Time adalah: Waktu berapa lama petikemas (barang
impor) ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) di
pelabuhan sejak dibongkar dari kapal sampai dengan barang impor
keluar dari TPS. Dwelling Time terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu Pre-
Customs Clearance, Customs Clearance, dan Post-Customs
Clearance.
1. Pre Customs Clearance : Waktu yang diperlukan sejak peti
kemas dibongkar dari kapal sampai dengan importir melakukan
submit PemberitahuanImporBarang (PIB) keBea Cukai
2. Customs Clearance : Waktu yang dibutuhkan dari sejak PIB
diterima sampai dengan diterbitkannya Surat Persetujuan
PengeluaranBarang(SPPB)olehBea Cukai
3. Post Customs Clearance : waktu yang dibutuhkan dari sejak
SPPBsampaidenganpengeluaranbarangimpordariTPS.

64. *
Faktor Penentu :
a. Kecepatan instansi terkait dalam penerbitan lartas (51% komoditi wajib
memenuhiperijinan impor)
b. Prosespenelitian lartas melalui INSW
c. Kesadaran importir untuk segera submit PIB (43% importir menyampaikan PIB di
atas 3hari sejak barang dibongkar)
Kendala :
a. Kesadaran importir untuk segera submit PIB
b. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait perijinan lartas
c. Sering terjadinya gangguan NSW
Upaya :
a. Mendorong tingkat pemanfaatan fasilitas prenotification untuk jalur prioritas
b. Koordinasi dengan importir untuk percepatan penyampaian PIB
c. Koordinasi berkala dengan penerbit lartas
d. Pengusulan perbaikan sistem INSW

65. *
Faktor Penentu :
a. PenarikankontainerdantempatpenimbunandiTPSketempatpemeriksaanfisik(jalurmerah)
b. Kesiapansaranadantempatpemeriksaanfisikolehentitaslain.
c. Belumoptimalnyaaplikasidankecepatanjaringandalamprosescustomsclearance
Kendala:
a. Masihlamanyawaktupenyerahanhardcopydokumenjalurkuningdanmerah
b. Masihlamanyapenarikancontaineruntukperiksafisik
c. Lamanyapengurusbarangdalampendampinganperiksafisik
Upaya :
a. PercepatanpenyerahanhardcopyPIB
b. MandatoryprogramDokapOnline
c. ImplementasizonasiTPS
d. PengadaanUnitHi-CoScanuntukJITCdanNewKalibaruPort.

66. *
Faktor Penentu :
a. Kesiapandankeaktifanimportiruntuksegeramengeluarkanbarang
b. KesiapanTPSdanpihaklainuntukmemfasilitasipengeluaranbarangyangtelahSPPBpadajam
kerjamaupundiluarjamkerja.
Kendala:
a. MasihadanyaTPS,ShippingLine,TrackingdanDepoKontaineryangbelumbuka24/7
b. BelumditerapkannyapenyerahanDeliveryOrder(DO)secaraelektronik
c. LamanyapemilikbarangmengeluarkanbarangnyayangtelahSPPB
Upaya:
a. MendorongTPS,ShippingLine,TrackingdanDepoKontainerpemanfaatanpelayanan24/7
b. MendorongimplementasiD/OonlinepadaShippingline
c. PermenhubterkaitpengeluaranbarangolehTPS dalamhal pemilikbarangbelummengeluarkan
barangnyadalamwaktu1x24jam.

67. *
Merupakan sinergi antar unit kementerian dan lembaga,
otoritas pelabuhan, operator terminal, dan pengguna jasa
dalam rangka meningkatkan efisiensi logistik impor.
Indonesia National Single Window (INSW) merupakan suatu
sistem layanan publik yang terintegrasi, yang
menyediakan fasilitas pengajuan, pertukaran dan
pemrosesan informasi standar secara elektronik, guna
menyelesaikan semua proses kegiatan dalam penanganan
lalulintas barang ekspor dan impor, untuk meningkatkan
daya saing perekonomian nasional.
Konsepsi INSW
Single Portal yang terdiri dari dua pilar(trade system &
port system) di indonesia untuk memfasilitasi
percepatan arus barang dan dokumen.

68. Penerapan Sistem NSW di Indonesia dilakukan
melalui pengoperasian Portal INSW, yang
diharapkan akan membawa Indonesia menuju
otomasi sistem pelayanan publik yang
terintegrasi, guna mewujudkan "Reformasi
Layanan Publik di Bidang Ekspor-Impor".
Tujuan Penerapan :
Sistem logistik yang transparant, konsisten,
efisien, dan simpel untuk mempercepat proses
ekspor-impor

69. Entitas utama penerapan Sistem NSW di
Indonesia seluruh pihak yang menjadi entitas
utama dalam Sistem NSW, yaitu yang secara
langsung maupun tidak langsung harus
tergabung kedalam Portal INSW, secara
umum dapat dikelompokkan kedalam 4
kelompok besar, yaitu :

70. *
* Semua GA yang menyelenggarakan pelayanan kepada publik
yang terkait dengan kegiatan perdagangan internasional,
mulai yang menerbitkan perijinan ekspor-impor (licenses),
penyelesaian kewajiban kepabeanan (customs-clearance),
yang menangani pelayanan fisik barang di pelabuhan (cargo-
handling), dan layanan lainnya dalam rangka
menyelenggarakan fungsi pemerintah dalam melakukan
pelayanan dan pengawasan lalulintas barang ekspor-impor.
* Seluruh instansi pemerintah ini bertanggung jawab memasok
layanan publik secara elektronik ke Portal INSW, sesuai
dengan Service Level yang telah disepakati bersama. Jumlah
GA yang tergabung ke Portal INSW bisa berubah-ubah sesuai
dengan dinamika kebijakan perijinan ekspor-impor yang
ditetapkan pemerintah pada saat itu.

71. *
*Para pelaku usaha yang berkaitan dengan kegiatan
ekspor-impor akan menjadi pengguna sistem dalam
layanan Portal INSW, mulai dari pihak Importir,
Eksportir, PPJK, Shipping/ Airline, Forwader,
Perusahaan Transportasi, Perusahaan Logistik,
Warehousing, Perbankan dan sektor-sektor usaha
lain yang ada keterkaitan dengan kegiatan ekspor-
impor.
*Para pelaku usaha tersebut melakukan akses
langsung terhadap layanan Portal INSW dalam
menyelesaikan berbagai kewajiban administratif
yang terkait dengan kegiatan ekspor-impor.

72. *
NSW negara lain, terutama negara-negara
anggota ASEAN, akan menjadi salah satu Entitas
Utama dalam operasional sistem NSW, terutama
apabila sistem NSW di Indonesia sudah dilakukan
interkoneksi dengan NSW negara lain melalui
sistem ASEAN Single Window (ASW) maupun
skema kerjasama bilateral lainnya. Sistem NSW
negara lain berperan aktif dalam melakukan
pertukaran data elektronik antar negara
(crossborder data exchange) dengan sistem NSW
di Indonesia.

73. *
*Pengelola Sistem NSW yang profesional dan handal
merupakan kunci utama keberhasilan operasional
Portal INSW, dimana untuk pengelolaan sistem NSW ini
diperlukan suatu lembaga permanen yang secara
khusus ditugaskan mengelola sistem NSW di Indonesia,
termasuk pengoperasian Portal INSW.
*Sebelum terbentuknya lembaga pengelola sistem NSW
ini, seluruh kegiatan yang terkait dengan
pembangunan, pengembangan dan penerapan Sistem
NSW di Indonesia, ditugaskan kepada Tim Persiapan
NSW RI. Dalam pelaksanaannya, pengembangan dan
penerapan sistem NSW diserahkan kepada Tim
Pelaksana Teknis, yang dikoordinasikan oleh Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.

74. “Harmonized System Code adalah sebuah nomenklatur
untuk mengklasifikasikan produk perdagangan yang
bertujuan untuk mempermudah transaksi perdagangan
international (export import)”.
HS CODE pada INSW

75. *
*Untuk di Indonesia pengklasifikasian barang dituangkan dalam
daftar tarif yaitu Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI)
terdiri dari 10 digit nomor.
*Dimana 6 (Enam) digit nomor yang berada didepan dibuat
oleh World Customs Organisation (WCO) berisi 97 bab yang
berlaku secara international. Sistem klasifikasi dalam HS yang
terdiri dari 6 digit tersebut dapat diperluas untuk menjadi
subkategori tambahan oleh masing-masing negara
penggunanya. Di ASEAN sendiri sepakat membuat Asean
Harmonized Tarif Nomenclature (AHTN) terdiri dari 8
(delapan) digit yang merupakan pengembangan lebih lanjut
dari 6 digit HS. Sedangkan di Indonesia sendiri dari 8 digit
dipersempit lagi menjadi 10 digit nomor yang biasa disebut
pos tariff nasional.

76. *
*Bab (2-digit)
*Pos (4-digit)
*Sub-pos (6-digit)

77. *Contoh HS 1234.56.78.90 diambil dari BTBMI (10 digit)
Berdasarkan gambar di atas:
* 4 (empat) dan 6 (enam) digit pertama berasal dari Harmonized System (HS);
* 8 (delapan) digit berasal dari teks AHTN;
* 10 (sepuluh) digit merupakan sub pos nasional, kecuali:
*apabila 2 digit terakhirnya “00” (misalnya 0301.11.94.00), berarti
berasal dari teks AHTN;
*apabila 4 digit terakhirnya “00.00” (misalnya 0301.91.00.00), berarti
berasal dari teks WCO
*Dari 10 pos tarif ini akan muncul nilai pabean yang harus dibayarkan
pada negara meliputi Bea Masuk, PPH (Pajak Penghasilan) dan PPN
(Pajak Petambahan Nilai)

78. *
1. Masuk ke page INSW -> (eservice.insw.go.id)
2. Klik INDONESIA NTR -> HS CODE INFORMATION –
> Klik di bagian parameter pilih BTBMI

79. 3. Description in Indonesian (Gambar 2) –> Masukkan kata pada
Key words dalam Bahasa Indonesia

80. Contohnya kita ingin mengetahui Nilai Pabean Telepon untuk
jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya yang
harus dibayarkan pada negara meliputi Bea Masuk, PPH (Pajak
Penghasilan) dan PPN (Pajak Petambahan Nilai)

82. *
Permasalahan
*Dwelling time adalah ukuran waktu yang dibutuhkan
kontainer impor, sejak kontainer dibongkar dari
kapal (berthing) sampai dengan keluar dari kawasan
pelabuhan (gate out).
*Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sofjan
Wanandi mengatakan waktu menginap peti kemas
di pelabuhan (dwelling time) di Indonesia termasuk
yang paling lama di kawasan Asia Tenggara.
*Dwelling time di Singapura makan waktu 1,5 hari,
Malaysia 3 hari dan Thailand sekitar 4 hari hingga 5
hari. Di Indonesia ini bisa sampai 14 hari
*Dwelling time yang sangat panjang ini disebabkan
lemahnya koordinasi antar instansi yang berwenang
di pelabuhan.

83. *Rumitnya pengelompokan jalur pemeriksaan barang oleh
Bea Cukai. Pembedaan jalur prioritas, jalur merah dan
jalur hijau menurutnya justru membingungkan. Terdapat
3 jalur pemeriksaan kargo di pelabuhan yaitu jalur
prioritas (MITA), jalur hijau dan jalur merah. Rata-rata
dwelling time pada jalur MITA sepanjang Januari hingga
Mei 2013 mencapai 4,7 hari. Rata-rata dwelling time
pada jalur hijau pada periode yang sama mencapai 6,15
hari dan pada jalur merah 10,45 hari.
*Pemerintah menargetkan dwelling time di Pelabuhan
Tanjung Priok maksimal 3 hari. Namun menurut catatan
Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan,
rata-rata dwelling time berbagai jalur pemeriksaan pada
Januari hingga Mei 2013 mencapai 8,13 hari.
*Berikan Langkah strategis yang harus dilakukan oleh
pemerintah pada permasalahan tersebut !

84. *
1. Sebutkan dasar hukum kepabeanan!
2. Jelaskan cara kerja sistem aplikasi impor melalui PDE!
3. Jelaskan Perbedaan prosedur kepabeanan impor dan ekspor!
4. Sebutkan sanksi dalam kegiatan kepabeanan ekspor!
5. Sebutkan jenis barang apa saja yang dikenakan cukai dan tidak
dikenakan cukai!
6. Apa perbedaan kepabeanan dan cukai?
7. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis dwelling time!
8. Bagaimana proses pengurusan dokumen fisik barang?
9. Bagaimana alur dalam memperoleh pita cukai ? (Kelompok Wimbo,
Yono, Vita)
10.Sebutkan macam / jenis sistem penjaluran secara teknis yang di
gunakan oleh DJBC? (Kelompok Regiyan, Diska, Ulfa)

85. 11. Anda membeli buku musik di Amazon.com dengan
harga barang $ 70 USD , tanpa asuransi dan biaya
pengiriman $ 30 USD (Asumsi $1 USD=13.000 ). Hitunglah :
a. CIF
b. BEA MASUK
c. PPN
d. PPH
e. PAJAK IMPOR

86. *
*https://sites.google.com/site/samudraberlin3344/materi-
kuliah/semester-7/kepabeanan-dan-cukai
*http://dokumen.tips/documents/pengantar-cukai-
55a931d86693f.html
*http://www.beacukai.go.id/faq/dasar-hukum-djbc.html
*https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Bea_dan_Cu
kai
*http://www.customsclearance.asia/2014/05/bea-cukai.htm
*http://www.pelindomarine.com/information/news/132.html,
http://www.kemenperin.go.id/artikel/5528/Strategi-Kurangi-
Dwelling-Time,
http://industri.bisnis.com/read/20130918/98/163684/rekomen
dasi-kemenhub-inilah-5-langkah-tekan-dwelling-time-di-priok
diakses pada 30 Juni 2016 pukul 15.28 WIB

87. *Sumber : Sumber :
http://arvianmmugm.blogspot.co.id/2009/01/aplikasi-edi-
electronic-data_06.html diakses pada 13 Juli 2016 pkl 20.00

88. *