2. The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
OUTLINE
2
I. Dasar Kebijakan Impor.
II. Tujuan Kebijakan Impor.
III. Mekanisme Penyusunan Kebijakan
Dibidang Impor
IV. Ketentuan Umum Dibidang Impor
V. Instrumen Pengelolaan Impor
VI. Angka Pengenal Importir (API)
3. The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
I. DASAR KEBIJAKAN DIBIDANG IMPOR
3
Pasal 38 Ayat (1) Undang – Undang No.7 Tahun
2014 Tentang Perdagangan mengamanatkan
“Pemerintah mengatur kegiatan
Perdagangan Luar Negeri melalui
kebijakan dan pengendalian di bidang
Ekspor dan Impor”
4. The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
II. TUJUAN KEBIJAKAN DIBIDANG IMPOR.
4
1. MEMAGARI KEPENTINGAN NASIONAL DARI ASPEK K3LM
(Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, Lingkungan Hidup
dan Moral Bangsa).
2. MELINDUNGI DAN MENINGKATKAN PENDAPATAN
PETANI DAN INDUSTRI DALAM NEGERI.
3. MENDORONG PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM
NEGERI.
4. MENCIPTAKAN PERDAGANGAN DAN PASAR DALAM
NEGERI YANG SEHAT SERTA IKLIM USAHA YANG
KONDUSIF.
5. The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
III. MEKANISME PENYUSUNAN KEBIJAKAN
DIBIDANG IMPOR
5
1. INSTANSI TEKNIS
2. ASOSIASI
3. STAKEHOLDER
MENTERI
PERDAGANGAN
DASAR PERTIMBANGAN
KEPENTINGAN NASIONAL DAN
IMPLEMENTASI KONVENSI
INTERNATIONAL
1. LINGKUNGAN HIDUP
2. KESEHATAN
3. KESELAMATAN
4. KEAMANAN
5. MORAL BANGSA
6. MELINDUNGI INDUSTRI D.N
7. MELINDUNGI PETANI
KOORDINASI DENGAN
INSTANSI TEKNIS
DAN
DUNIA USAHA
HASIL RAPAT/
KOORDINASI
(INSTANSI TEKNIS
DUNIA USAHA
STAKEHOLDER)
KEBIJAKAN / PERATURAN
MENPERDAG
DIBIDANG IMPOR
USULAN
KOMODITI IMPOR
REGISTRASI
DIATUR
DILARANG
6. The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
6
(UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan)
Ketentuan
Umum
Dibidang
Impor
Impor Barang
hanya dapat
dilakukan oleh
Importir yang
memiliki pengenal
sebagai Importir
berdasarkan
penetapan
Menteri.
Setiap Importir
wajib mengimpor
Barang dalam
keadaan baru. Importir
bertanggung
jawab
sepenuhnya
terhadap
Barang yang
diimpor.
IV. KETENTUAN UMUM DIBIDANG IMPOR
7. The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
KETENTUAN UMUM DIBIDANG IMPOR
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 48/M-
DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor,
ditetapkan:
Semua barang dapat diimpor, kecuali barang dilarang impor, atau
ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Barang yang diimpor harus dalam keadaan baru. Dalam hal tertentu,
Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam
keadaan bukan baru.
Impor barang hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki
Angka Pengenal Importir (API).
Dalam hal tertentu, Impor barang dapat dilakukan oleh importir yang
tidak memiliki API
KETENTUAN UMUM DIBIDANG IMPOR
7
8. The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
KETENTUAN UMUM DIBIDANG IMPOR
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 48/M-
DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor,
ditetapkan:
KETENTUAN UMUM DIBIDANG IMPOR
Importir harus mengetahui peraturan perundang-undangan di bidang
impor yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum
melakukan impor.
Importir wajib memiliki perijinan impor atas barang yang dibatasi
impornya sebelum barang masuk ke dalam daerah pabean.
Importir yang tidak memiliki perijinan impor pada saat barang yang
diimpor masuk ke dalam daerah pabean dikenai sanksi pembekuan API
dan sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Terhadap barang yang diimpor tidak memiliki perijinan wajib diekspor
kembali oleh importir
8
9. The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
V. INSTRUMEN PENGELOLAAN IMPOR
9
No. Mekanisme Kelebihan Kelemahan
1. Penetapan tariff Bea
Masuk yang tinggi
Menambah devisa negara dan
dapat dengan mudah untuk
diimplementasikan.
Berpotensi untuk menambah kegiatan
penyelundupan
2 Larangan impor
sementara
Dalam rangka menjaga stabilisasi
harga di dalam negeri
1. Mendapat tantangan dari berbagai
negara mitra dagang
2. Berpotensi menggangu pasokan
kebutuhan nasional
3. Penerapan kuota Jumlah yang diimpor sudah pasti Kesulitan menetapkan jumlah
kebutuhan yang diperlukan (kuota) dan
pembagian kuotanya.
4. Penerapan kuota
tariff
- Menambah devisa negara.
- Memperkecil jumlah barang yang
diimpor sehingga tidak
mengganggu pasar dalam negeri.
-Sulitnya kesiapan sarana dan
prasarana dalam negeri.
-Kesulitan dalam pengawasan.
5. − Lisensi Impor
− Persetujuan
Impor.
− Verifikasi teknis
- Impor oleh pengusaha yang
tepat/profesional.
- Impor dapat dikendalikan dan di
awasi baik jumlah dan jenis, waktu
maupun pelabuhan tujuan impor.
Banyak pengusaha yang akan
melakukan spekulasi.
10. The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
INSTRUMEN PENGELOLAAN IMPOR
10
1. Persetujuan Impor (PI)
Adalah surat yang harus dimiliki oleh perseorangan / badan usaha / badan
hukum yang melakukan kegiatan impor memasukan barang ke dalam
daerah pabean.
2. Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI)*)
Adalah kegiatan yang dilakukan surveyor untuk mengetahui identitas (nama
dan alamat importir, nilai, jumlah/volume atau berat, jenis, spesifikasi,
postarif/HS dan uraiannya, keterangan tempat atau negara/pelabuhan muat
dan pelabuhan tujuan
*) tidak untuk semua produk
11. The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
VI. ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
12. The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
12
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015
tentang Angka Pengenal Importir (API)
API
(Tanda Pengenal
Importir)
JENIS
1. API Umum (API-U)
2. API Produsen (API-P)
*Setiap importir hanya dapat
memiliki 1 (satu) jenis API
MEKANISME
PENGAWASAN
Post Audit
KEWAJIBAN
1.Melakukan pendaftaran
ulang di instansi
penerbit setiap 5 (lima)
tahun sejak tanggal
penerbitan, dan
dilakukan paling lambat
30 hari setelah masa
berlaku selesai.
2.Laporan realisasi impor
setiap 3 (tiga) bulan.
3.Apabila terdapat
perubahan terkait data
API wajib melaporkan
paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak
perubahan
SANKSI
1.Pembekuan API
2.Pencabutan API
KEWENANGAN
PENERBITAN API
1.BKPM
2.Dirjen Daglu
3.Kepala Dinas Provinsi
(Perdagangan) atau
Instansi Penyelenggara
PTSP
4.Kepala Badan
Pengusahaan
13. The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
13
PERSYARATAN PERMOHONAN API
API-U
a. Fotokopi Akta pendirian
perusahaan dan perubahannya
b. Fotokopi surat keterangan
domisili
c. Fotokopi izin usaha di bidang
perdagangan
d. Fotokopi TDP
e. Fotokopi NPWP penanggung
jawab perusahaan
f. Fotokopi KTP penanggung
jawab perusahaan
g. Referensi dari Bank Devisa
h. Pas foto penanggung jawab
perusahaan
API-P
a. Fotokopi Akta pendirian
perusahaan dan perubahannya
b. Fotokopi surat keterangan
domisili
c. Fotokopi izin usaha di bidang
industri
d. Fotokopi TDP
e. Fotokopi NPWP penanggung
jawab perusahaan
f. Fotokopi KTP penanggung
jawab perusahaan
g. Pas foto penanggung jawab
perusahaan
14. The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
14
KEWAJIBAN LAPORAN REALISASI
• Wajib melaporkan realisasi impor baik terealisasi
maupun tidak, sekali dalam 3 bulan kepada instansi
penerbit API (BKPM/Direktur Jenderal/Kepala Dinas
Kabupaten/Kota dimana perusahaan berdomisili)
• Laporan realisasi tersebut wajib juga disampaikan
melalui website http://api.kemendag.go.id
• Instansi penerbit menyampaikan laporan rekapitulasi
realisasi impor masing-masing perusahaan secara
periodik setiap 3 bulan sekali kepada Menteri.
15. The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
15
PEMBEKUAN API
• Tidak melaksanakan pendaftaran ulang
• Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan realisasi impor
• Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data dalam API
PENCABUTAN API
• Mengalami pembekuan API sebanyak 2 kali
• Tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran ulang paling lama 30 hari
setelah pembekuan
• Menyampaikan informasi data yang tidak benar
• Tidak bertanggungjawab atas barang yang diimpor
• Melanggar ketentuan porundang-undangan
• Menyalahgunakan dokumen impor
• Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindakan pidana
16. The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
16
PENGAWASAN
Pasal 28 Permendag No. 70 tahun 2015
1. Pengawasan terhadap pemilik API dilakukan dengan cara penilaian
kepatuhan (post audit) terhadap:
a) kebenaran laporan realisasi impor;
b) kesesuaian antara barang yang diimpor dengan data yang tercantum
dalam dokumen API dan peruntukkannya; serta
c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait di
bidang impor.
2. Penilaian kepatuhan (post audit) dilakukan secara berkala dan secara
sewaktu-waktu.
3. Penilaian kepatuhan (post audit) dilaksanakan secara berkoordinasi dengan
instansi penerbit API dan Ditjen Bea dan Cukai.
4. Dalam rangka pelaksanaan penilaian kepatuhan (post audit), Dirjen Daglu
dapat membentuk Tim Terpadu Pengawasan API.
17. The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
TERIMA KASIH
Direktorat Impor
Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Kementerian Perdagangan
Jl. MI.Ridwan Rais No. 5 Jakarta
Telp. (021)3858171-ext.1145,1144
Fax. (021)3858194
17
