Prosedur pelaksanaan ekspor impor

38,280 views

Published on

2 Comments
12 Likes
Statistics
Notes
  • URUS IZIN EKSPORT - IMPORT DI KOTA MEDAN


    URUS PENDIRIAN PT – PERSEROAN TERBATAS.
    URUS PENDIRIAN PMA, PMDN
    URUS PENDIRIAN CV – COMANDITAIRE VENOOTSCHAP
    URUS PENDIRIAN UD – USAHA DAGANG
    URUS SIUP – SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
    URUS TDP – TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
    URUS UUG/ HO – UNDANG – UNDANG GANNGUAN
    URUS IMB – IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
    URUS UKL-UPL, AMDAL, SPPLH – LINGKUNGAN HIDUP
    URUS P-IRT/ INDUSTRI RUMAHAN DINKES
    URUS SIUJK/ IUJK – SURAT IZIN JASA KONSTRUKSI
    URUS SIUP PARIWISATA-BPW ( TRAVEL), RESTORAN, HOTEL, RUMAH MAKAN, SALOON
    URURUS MERK DAGANG/ HAK PATEN/ HAK CIPTA
    URUS IZIN INDUSTRI, INDUSTRI RUMAHAN -IUI
    URUS API – U PMA.
    URUS API – P PMA
    URUS API – U PMDN/Perusahaan Lokal
    URUS API – P PMDN/Perusahaan Lokal
    URUS API PRODUSEN – KONTRAKTOR
    URUS NPIK-NOMOR PENGENAL IMPORTIR KHUSUS
    URUS NIK BEACUKAI EKSPORT IMPORT.
    URUS IT ELEKTRONIKA
    URUS IT MAINAN ANAK-ANAK.
    URUS IT ALAS KAKI
    URUS IT BAJA/BESI
    URUS IT NON CAKRAM OPTIK
    URUS IT OBAT TRADISIONAL DAN HERBAL.
    URUS IT PAKAIAN JADI.
    URUS IT MAKANAN DAN MINUMAN.
    URUS IT PRODUK TERTENTU.
    URUS IT PRODUK HEWAN.
    URUS IT PRODUK HORTIKULTURA.
    URUS PENDAFTARAN KEAGENAN/ DISTRIBUTOR.
    URUS IZIN PRINSIP DAN PERUBAHAN.
    URUS REKOMENDASI DEP. PERINDUSTRIAN
    URUS IUT – IZIN USAHA TETAP PMA/PMDN
    URUS IZIN IMPORT BARANG BUKAN BARU
    URUS IMPORT TANPA API- BARANG PERBAIKAN
    URUS IMPORT – BARANG EKSPOR YANG DITOLAK
    URUS IZIN POSTEL
    URUS SIUJPT ( SURAI IZIN USAH TARANSPORTASI ) – URUS SIUP
    URUS PASPOR.
    IZIN DISNAKER OUTSOURCHING, WAJIB LAPOR
    IZIN USAHA LAINNYA
    IZIN PEMAKAIAN GENSET



    Hubungi Kami Konsultasi bebas :

    PT. Legalitas Sarana Izin Cab. Medan
    www.legalitasizinusaha.com

    Jln. Tani Bersaudara No 09 Gd. Johor Medan
    Telp : + (62) 61 77554440, (62)61 7031581
    Mobile : 085270139105
    PIN BB 7FABC07B
    E-mail : sarana.izin@yahoo.com
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • pak ada pt.tahun 2008 yg dijual apa gak ,tpi yg pajak juga dilaporkankan biar nihil kalau ada email atau sms 081389822998tq
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
38,280
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
917
Comments
2
Likes
12
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prosedur pelaksanaan ekspor impor

  1. 1. PROSEDUR PELAKSANAAN EKSPOR IMPOR Di susun untuk memenuhi tugas mata kuliah: PERDAGANGAN LUAR NEGERI DISUSUN OLEH : IRWAN NURDIYANTO K7409083 PENDIDIKAN EKONOMI BKK PTN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011
  2. 2. BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang Era perdagangan bebas internasional sudah menjadi kegiatan yang lazim bagi setiap negara. Perdagangan bebas internasional memberikan kemudahaan bagi para pelaku bisnis dan perdagangan internasional antar negara untuk dapat berdagang secara lebih luas dan flexibel. Pada perdagangan bebas internasional, sekat sekat peraturan antar bangsa dipermudah, sebagai konsekwensinya banyak negara memperbaharui peraturan ekspor impor atau bahkan beberapa peraturan ditetapkan secara bersama. Dilain pihak perdagangan bebas internasional dapat menjadi pemicu persaingan yang sangat ketat bagi pekerja, karena peraturan bersama perdagangan bebas internasional memungkinkan masuk ke Indonesia para pelaku bisnis dan tenaga kerja dari luar negeri, yang banyak diantaranya mempunyai kwalitasnya rata – rata lebih baik. Kemampuan kita sebagai para pelaku perdagangan internasional Indonesia pelaku ekspor impor Indonesia dan bisnis internasional Indonesia dituntut untuk menjadikan berbagai informasi tentang kemudahaan perdagangan bebas internasional dapat memberikan keuntungan yang maksimal terhadap aktifitas perdagangan bebas internasional. Beberapa peraturan baru yang sudah atau akan ditetapkan dan diberlakukan di Indonesia atau negara lainnya, menuntut kita untuk selalu mengikuti perkembangan dan perubahan - perubahan peraturan dibidang perdagangan ekspor impor Indonesia dan bisnis dalam perdagangan bebas internasional. Pengetahuan mengenai prosedur ekspor impor Indonesia atau tata cara pelaksanaan perdagangan bebas internasional maupun berbagai peraturan yang ditetapkan Departemen Keuangan Republik Indonesia yang membawahi Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak, dan atau Departemen Perdagangan menjadi hal yang sangat penting, oleh karena instansi pemerintah tersebut berurusan langsung dengan ketentuan maupun prosedur ekspor impor Indonesia. Dengan mengetahui prosedur perdagangan bebas internasional yang baru dan aktual dapat membuat perbedaan signifikan dalam cara berdagang . Semua kemudahan dari pembuatan dokumen ekspor impor, kemudahan dalam proses pengiriman/trasportasi barang dagangan , bekerja sama dengan asuransi untuk melindungi aset perdagangan
  3. 3. sampai peran serta lembaga perbankan dalam dukungannya terhadap kegiatan ekspor impor Indonesia menjadi hal yang sangat penting. Dalam perdagangan bebas internasional, pengetahuan dibidang bisnis ekspor impor dan perdagangan bebas internasional sangat menentukan daya saing kita . Dengan menggunakan kemudahan atau fasilitas yang ada peraturan perdangan ekspor impor, konsep, cara atau prosedur ekspor impor dapat meningkatkan kepercayaan dan kemampuan aktivitas ekspor impor Indonesia, serta menghapus keraguan untuk melakukan bisnis internasional dalam kerangka perdagangan bebas internasional.B. Rumusan Masalah Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan sebuah masalah yaitu sebagai berikut: 1. Bagaimana prosedur ekspor itu? 2. Bagaimana prosedur impr itu? 3. Apa sajakah kendala-kendala kegiatan ekspor-impor itu?C. Tujuan Masalah 1. Mengetahui prosedur ekspor yang benar. 2. Mengetahui prosedur impor yang benar. 3. Mengetahui kendala-kendala kegiatan ekspor-impor.
  4. 4. BAB II PEMBAHASANPROSEDUR PELAKSANAAN EKSPOR IMPOR  PROSEDUR EKSPORa) PEMBERITAHUAN EKSPOR a. Ekspor barang wajib PEB Bahwa setiap barang ekspor menggunakan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang dapat dibuat dengan mengisi formulir atau dikirim melalui media elektronik. b. Tidak diperlukan PEB/ Dikecualikan dari Pembuatan PEB Dikecualikan dari pembuatan PEB, ekspor barang tersebut di bawah ini : Barang penumpang dan barang awak sarana pengangkut dengan menggunakan Deklarasi Pabean; Barang pelintas batas yang menggunakan Pemberitahuan Pabean sesuai ketentuan perjanjian perdagangan pelintas batas; Barang dan atau kendaraan bermotor yang diekspor kembali dengan menggunakan dokumen yang diatur dalam ketentuan Kepabeanan Internasional (ATA CARNET, TRIPTIEK ATAU CPD CARNET) . Barang kiriman melalui PT.( Persero ) Pos Indonesia dengan menggunakan Declaration En Douane (CN 23).b) PROSEDUR PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG EKSPOR Terhadap barang ekspor hanya dilakukan penelitian dokumen,Dalam hal tertentu diadakan pemeriksaan fisik, dan dilaksanakan oleh : a. DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI Terhadap barang ekspor yang : Berdasarkan petunjuk kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan di bidang ekspor. Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak terdapat petunjuk kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan di bidang perpajakan dalam kaitannya dengan restitusi PPN dan PPn BM atau Akan dimasukkan kembali ke dalam Daerah Pabean (re-impor) Pemeriksaan dapat dilaksanakan di : Kawasan Pabean, Gudang eksportir, atau tempat lain yang digunakan eksportir untuk menyimpan barang ekspor.
  5. 5. b. SURVEYOR Terhadap barang ekspor yang: Seluruhnya atau sebagian berasal dari barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan Bea Masuk, penangguhan pembayaran PPN / PPn BM, dan pengembalian Bea Masuk serta pembayaran pendahuluan PPN/PPn BM. Pemeriksaan dilaksanakan di tempat yang ditunjuk oleh eksportir di luar Kawasan Pabean.c) PENGAJUAN PEB Eksportir atau kuasanya mengisi PEB dengan lengkap dan benar dan mengajukannya kepada Kantor Pabean dengan dilampiri : LPS-E dalam hal barang ekspor wajib diperiksa oleh Surveyor; Copy Surat Tanda Bukti Setor (STBS) atau copy Surat Sanggup Bayar (SSB) dalam hal barang ekspor dikenakan pungutan ekspor; Copy invoice dan copy packing list; Copy dokumen pelengkap pabean lainnya yang diwajibkan sebagai pemenuhan ketentuan kepabeanan di bidang ekspor. Pelunasan Pungutan Negara Dalam Rangka Ekspor (PNDRE). PEB untuk barang yang terutang PNDRE terlebih dahulu diajukan ke Bank Devisa untuk pelunasannya.d) PEMASUKAN BARANG EKSPOR KE KAWASAN PABEAN Pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean atau ke Tempat Penimbunan Sementara dilakukan dengan menggunakan PEB atau dokumen pelengkap pabean dalam hal pelaksanaan ekspor dilakukan dengan PEB Berkala. Atas barang ekspor yang diperiksa Surveyor, selain disertai dengan PEB juga harus dilampiri CTPS; Dalam hal pengangkutan barang ekspor dilakukan dengan menggunakan peti kemas Less Container Load (LCL), seluruh PEB dari barang ekspor dalam peti kemas yang bersangkutan harus diajukan secara bersamaan dan diberitahukan oleh konsolidator dalam dokumen konsolidasi ekspor.e) PENDAFTARAN PEB Pejabat Bea dan Cukai membukukan PEB ke dalam Buku Catatan Pabean dan memberi nomor dan tanggal pendaftaran.f) PENELITIAN DOKUMEN Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian dokumen terhadap PEB bersangkutan, yang meliputi : Kelengkapan dokumen pelengkap pabeannya, berupa dokumen seperti tersebut pada butir 1 di atas. Kebenaran pengisian PEB Kebenaran penghitungan pungutan negara yang tercantum dalam bukti pelunasan PNDRE.
  6. 6. g) PERSETUJUAN MUAT Dalam hal penelitian dokumen kedapatan sesuai, Pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan muat pada PEB tersebut dengan mencantumkan nama tempat, tanggal, tanda tangan, nama terang, NIP serta cap dinas pada PEB yang bersangkutan.h) PEMBETULAN/PERUBAHAN Dalam hal penelitian dokumen tidak sesuai, PEB dikembalikan kepada eksportir untuk diadakan pembetulan/perubahan. Pembetulan atau perubahan isi PEB dapat dilakukan sebelum atau sesudah persetujuan muat diberikan oleh Pejabat Bea dan Cukai dari Kantor tempat PEB didaftarkan.i) PEMUATAN Pemuatan barang ekspor ke atas sarana pengangkut dilaksanakan setelah mendapat persetujuan muat dari Pejabat Bea dan Cukai.j) PENGANGKUTAN Pengangkut yang sarana pengangkutnya meninggalkan Kawasan Pabean dengan tujuan ke luar Daerah Pabean, wajib memberitahukan barang yang diangkutnya dengan menggunakan pemberitahuan berupa manifes (outward manifest) barang ekspor yang diangkutnya kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keberangkatan Sarana Pengangkut. Barang ekspor yang diangkut lanjut ke tempat lain dalam Daerah Pabean wajib diberitahukan oleh pengangkutnya kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor tempat transit dengan menggunakan copy PEB barang ekspor yang bersangkutan dan daftar Rekapitulasi PEB yang telah ditandasahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai di tempat pemuatan.k) TATACARA PEMERIKSAAN FISIK BARANG OLEH SURVEYOR Pemeriksaan barang dilakukan oleh Surveyor setelah adanya Permintaan Pemeriksaan Barang Ekspor (PPBE) dari eksportir. PPBE diajukan oleh eksportir paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum pemeriksaan.l) FASILITAS PEB BERKALA PEB berkala adalah PEB yang diajukan untuk seluruh transaksi ekspor dalam periode waktu tertentu Eksportir dapat memberitahukan ekspor barang yang dilaksanakan dalam periode waktu yang ditetapkan dengan menggunakan PEB Berkala. Penggunaan PEB Berkala, dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuknya.
  7. 7. m) SANKSI ADMINISTRASI Dalam hal pembetulan atau perubahan isi PEB sebagai akibat salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang, eksportir dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspornya dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Eksportir yang tidak menyelenggarakan pembukuan dan menyimpan surat-menyurat yang bertalian dengan ekspor dan perbuatan tersebut tidak menyebabkan kerugian keuangan negara dikenai sanksi administrasi Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pengangkut yang tidak mengajukan pemberitahuan barang yang diangkut dikenai sanksi administrasi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).n) LAIN-LAIN Di luar hari dan jam kerja Bank Devisa, pelunasan pungutan negara dalam rangka ekspor dapat dilakukan di Kantor Pabean; Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor, sementara menunggu pemuatannya dapat ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara. Pemuatan barang ekspor dilakukan : Di Kawasan Pabean atau Di tempat lain yang dipersamakan dengan Kawasan Pabean berdasarkan izin dari Kepala Kantor yang mengawasi tempat yang bersangkutan. Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor, jika dibatalkan ekspornya, wajib dilaporkan kepada Pejabat Bea dan Cukai tempat PEB didaftarkan. Eksportir diwajibkan menyelenggarakan pembukuan dan menyimpan catatan serta surat menyurat yang bertalian dengan ekspor. PROSEDUR IMPOR Pesatnya perkembangan industri & perdagangan menimbulkan tuntutaan pelaku industri agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha,khususnya Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai yang berfungsi sebagai fasilitasi perdagangan international harus mempunyai kerangka hukum kepabeanan yang dapat mengantisipasi perkembangan industri dalam rangka memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah. Kita sudah mempunyai kerangka hukum kepabeanan yaitu UU No.10/1995 diperbaharui dengan UU No.17 tahun 2006 dan Beberapa Peraturan Menteri Keuangan, yang kemudian tata laksananya pelaksanaanya diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal,
  8. 8. tetapi dalam pelaksanaan dan penerapannya tetap saja ada kendala sehingga menghambat percepatan arus keluar barang . Dalam importasi, khususnya impor untuk dipakai, dikenal dua penetapan jalur pengeluaran barang yaitu Jalur Hijau dan Jalur Merah, sebagaimana tertuang pada pasal 17 Kep Dirjen BC No.07/2003 tgl 31 Januari 2003 tentang Petunjuk Pelaksanan Tatalaksana Impor yang diperbaharui dengan Kep Dirjen BC No.68 /2003 tgl 31 Maret 2003. Pada Pasal 52 ayat 1 Keputusan DJBC tersebut, dikatakan bahwa “Kepastian Jangka Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untuk dipakai” :A. Pelayanan PIB sampai dengan penetapan jalur pengeluaran barang impor untuk dipakai dalam waktu paling lama 4 jam kerja sejak penerimaan PIB.B. Dalam hal ditetapkan Jalur Merah,pelaksanaan pemeriksaan harus sudah dimulai dalam waktu paling lama 12 jam kerja sejak penetapan jalur, dan SPPB harus diterbitkan paling lama dalam waktu 24 jam kerja sejak LHP diterima,dalam hal jumlah dan jenis barang yang diberitahukan kedapatan sesuai serta nilai transaksi yang diberitahukan dapat diterima sebagai nilai pabeanC. Penetapan Klasifikasi barang, pembebanan dan nilai pabean harus dilakukan paling lama dalam waktu 29 hari terhitung sejak pendaftaran PIB Praktek dilapangan yang terjadi untuk penetapan Jalur Merah, sering tidak sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Untuk kita dapat menemukan pemeriksanya saja, kadang lama dan baru sehari kemudian didapat nama pemeriksa, lalu dibuatkan LHP untuk kemudian direkam dan diverifikasi lagi oleh Pejabat BC, dan kadang 2 hari baru selesai dan terbit SPPB, kalau nasib baik. Tetapi jika tidak, yang ada akan keluar Notul karena nilai pabean atau klasifikasi barang.
  9. 9. BAB III PENUTUPA. SIMPULAN Dengan adanya berbagai macam peraturan yang telah di tetapkan pemerintahdalam kegiatan ekspor impor tersebut, maka kegiatan ekspor impor akan dapat berjalandengan lancer dan terkendali. Lain halnya jika kegiatan tersebut tidak di dasari denganperaturan-peraturan atau tata laksana sebagai syarat utama pengendali kegiatan tersebut,maka akan banyak terjadi berbagai macam penyalahgunaan ataupenyelewengan,penyelundupan barangf-barang dari luar negeri.B. SARAN Sebagai penutup dari makjalh ini maka saya akan memberikan beberapa saran atau komentar tentang kegiatan ekspor impor tersebut. Sebaiknya dalam melakukan kegiatan ekspor impor, kita harus lebih jeli dan waspada terhadap barang-barang yang akan kita kirimkan ataupun barang-barang yang akan kita terima, terutama pada barang-barang yang akan kita terima dari luar negeri, karena bias saja terjadi pemalsuan barang atau penipuan dengan barng yang tidak orisinil/tidak asli. Jangan sampai kita tertipu dengan hal seperti itu, jadi kita harus waspada.
  10. 10. DAFTAR PUSTAKA http://pendidikanexim.blogspot.com/2009/05/tata-laksana-ekspor.html http://pendidikanexim.blogspot.com Tatalaksana Impor , Peraturan Pelaksanaan & Praktek Pelayanannya « ASAKINDO JAKARTA.htm

×