Dokumen tersebut merangkum proses pemeriksaan kepabeanan dan dokumen ekspor impor yang meliputi pemeriksaan administrasi, penetapan jalur, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan secara jabatan oleh pejabat bea cukai untuk memastikan kebenaran dokumen dan klasifikasi barang serta mengamankan hak negara. Ada empat jalur pemeriksaan yaitu hijau, merah, kuning dan MITA berdasarkan risiko importir dan komod

1. Pemeriksaan Kepabeanan &
Dokumen Export Import

2. • Pemeriksaan pabean merupakan suatu proses
yang harus dilakukan oleh pejabat Bea dan
Cukai, setelah pemberitahuan impor barang
(PIB) atau pemberitahuan ekspor barang (PEB)
disampaikan oleh orang yang akan
mengeluarkan barang-barang impornya
diwajibkan untuk membuat dan mengisi atau
mentransfer data pemberitahuan pabean secara
manual maupun elektronik sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
Pemeriksaan Kepabeanan &
Dokumen Export Import

3. Pemeriksaan Kepabeanan …
• Pemeriksaan pabean adalah tindakan yang
dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai yang
ditunjuk dan diberikan kewenangan
pemeriksaan guna mendapatkan data dan
penilaian terhadap dokumen dan fisik barang.
• Pemeriksaan kepabeanan termasuk ke dalam
pengertian pengawasan kepabeanan.

4. Beberapa Cara Pemeriksaan
Kepabeanan
a). Pemeriksaan Administrasi
b). Penetapan Jalur
c). Pemeriksaan Fisik
d). Pemeriksaan fisik secara jabatan (ex-officio)

5. Cara Pemeriksaan Kepabeanan …
a). Pemeriksaan Administrasi
• Pemeriksaan dilakukan setelah data ditransfer melalui
sistem Elektronik Data Interchange atau EDI, dilanjutkan
penelitian administrasi yang didasari hasil penelitian
komputer.
• Kegiatan ini meliputi, pemberitahuan pabean beserta
lampiran-lampirnnya berupa dokumen pelengkap
(termasuk lisensi dan izin dari departemen teknis) yang
diperlukan untuk tujuan ini.
• Penelitian akan dilanjutkan terhadap kebenaran atas
penerapan klasifikasi barang sesuai dengan Buku Tarif
Bea Masuk Indonesia, termasuk Explanatory Notes
termasuk Index dan peraturan tata niaga yang
diterbitkan oleh Departemen Tekhnis.

6. b). Penetapan Jalur
Cara Pemeriksaan Kepabeanan …
• Tindakan penetapan jalur merupakan bagian tidak
terpisahkan dari kegiatan penelitian administrasi.
Penetapan jalur pengeluaran barang impor didasarkan
atas profil Importir, yang dibuat oleh bagian
pencegahan dan/atau profil komoditi yang disusun
berdasarkan perkembangan importasi jenis-jenis
barang yang banyak dilakukan pelanggaran,
• terbagi atas :
1. Jalur Hijau
2. Jalur Merah
3. Jalur Kuning
4. Jalur MITA atau Jalur Prioritas

7. 1. Jalur Hijau
• adalah mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang
impor dengan tidak diakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan
penelitian dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan
Pengeluaran Barang (SPPB), ditetapkan dalam hal :
· Importir berisiko menengah yang mengimpor komodity berisiko
rendah ;
· Importir berisiko rendah yang mengimpor komoditi berisiko
rendah atau menengah ;
• terbagi atas :
1. Jalur Hijau
2. Jalur Merah
3. Jalur Kuning
4. Jalur MITA atau Jalur Prioritas

8. 2. Jalur Merah
• adalah mekanisme pelayanan dan pengawas pengeluaran barang
impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen
sebelum penerbitan SPPB ; Jalur Merah ditetapkan dalam hal :
· Importasi oleh Importir berisiko sangat tinggi ;
· Importir yang berisiko tinggi yang mengimpor komodity berisiko
tinggi atau menengah ;
· Importir berisiko menengah yang mengimpor komoditi berisiko
tinggi ;
· Importir berisiko rendah yang mengimpor komoditi berisiko tinggi ;
· Barang impor sementara, kecuali oleh MITA prioritas ;
· Barang re-impor, kecuali oleh MITA prioritas;
· Barang impor dengan fasilitas penangguhan pembayaran Bea
Masuk, cukai, dan PDRI, kecuali oleh MITA prioritas ;
· Terkena pemeriksaan acak ;
· Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.

9. 3. Jalur Kuning
• Jalur Kuning adalah mekanisme pelayanan dan pengawasan
pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan
fisik tetapi dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan
SPPB ;
• Jalur Kuning ditetapkan dalam hal :
· Importir berisiko tinggi yang mengimpor komoditi berisiko
rendah ;
· Importir berisiko menengah yang mengimpor komoditi berisiko
menengah;
• Dalam hal jalur pengeluaran barang impor ditetapkan jalur Kuning
dan Pejabat Pemeriksa Dokumen memerlukan pemeriksaan
laboratorium, importir mengajukan permohonan mengambil
contoh barang kepada Kepala Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai
atau pejabat yang ditunjuknya. Jalur Kuning sebagaimana
dimaksud di atas dapat dilakukan pemeriksaan fisik
melalui mekanisme NHI berdasarkan informasi dan Pejabat
Pemeriksa Dokumen.

10. 4. Jalur MITA atau Jalur Prioritas
• Jalur MITA atau Jalur Prioritas diperuntukkan bagi Mitra Utama (MITA) yaitu
importir, direksi dan ditetapkan oleh Direktur Teknis Kepabeanan atas nama
Direktur Jenderal.
• Untuk Mita ditetapkan jalur terdiri atas.
· Jalur MITA Prioritas yaitu mekanisme pelayanan dan pengawasan
pengeluaran barang impor oleh Importir Jalur Prioritas dengan langsung
diterbitkan SPPB tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen
· Jalur MITA Non Prioritas yaitu mekanisme pelayanan dan pengawasan
pengeluaran barang impor oleh importir dengan langsung diterbitkan SPPB
tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen. Jalur ini
diperuntukkan bagi importir yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan
sebagai Mitra Utama (nonprioritas) dengan keputusan Kepala Kantor Pabean
atas nama Direktur Jenderal, untuk selanjutnya disebut MITA Non Prioritas
kecuali dalam hal ;
1. impor komoditi berisiko tinggi ;
2. impor sementara ;
3. re-impor ;
4. barang impor dengan penangguhan pembayaran Bea Masuk, barang
impor tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah, diterbitkan SPPB setelah
selesainya penelitian dokumen.

11. c). Pemeriksaan Fisik
Cara Pemeriksaan Kepabeanan …
• Pemeriksaan ini merupakan kegiatan yang
dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Barang untuk
mengetahui jumlah dan jenis barang impor atas
instruksi dari PFPD diperiksa dalam
pengklasifikasian dan penetapan nilai pabean.
• Importir atau kuasanya wajib menyiapkan dan
menyerahkan barang impor untuk diperiksa,
membuka setiap bungkusan, kemasan, atau peti
kemas yang akan diperiksa serta menyaksikan
pemeriksaan tersebut.

12. • Kewajiban menyiapkan barang harus dilaksanakan paling lama
3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan pemeriksaan
fisik, dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) hari kerja atas
permintaan importir atau kuasanya, apabila yang
bersangkutan dapat memberikan alasan tentang penyebab
tidak dapat dilakukannya pemeriksaan fisik. Apabila importir
atau kuasanya tidak melaksanakan persiapan barang dalam
jangka waktu yang ditetapkan maka pemeriksaan fisik dapat
dilakukan oleh pejabat bea dan cukai atas risiko dan biaya
importir.
• Dalam hal berdasarkan pemeriksaan pabean terdapat barang
impor yang tidak diberitahukan; atau barang yang dilarang
atau dibatasi untuk diimpor, pejabat pemeriksa dokumen
menyerahkan pemberitahuan pabean beserta dokumen
pelengkap pabeannya tersebut kepada pejabat bea dan cukai
yang bertanggung jawab di bidang pengawasan untuk
dilakukan penyelidikan.

13. Tempat Pemeriksaan Fisik Barang
• Pemeriksaan fisik barang dilaksanakan di :
(a). Tempat Penimbunan Sementara (TPS) atau
tempat lain yang disamakan dengan TPS;
(b). Tempat Penimbunan Pabean (TPP);
(c). Tempat Penimbunan Berikat (TPB));
(d). Di luar daerah pabean.
• Pemeriksaan fisik barang impor dilakukan oleh
pejabat pemeriksa fisik berdasarkan instruksi
pemeriksaan yang diterbitkan oleh pejabat bea
dan cukai atau sistem komputer pelayanan.

14. d). Pemeriksaan fisik secara jabatan (ex-officio)
Cara Pemeriksaan Kepabeanan …
• Pemeriksaan jabatan adalah pemeriksaan fisik terhadap barang yang
impor atau ekspor atau prakasa pejabat bea dan cukai untuk
mengamankan hak-hak negara dan/atau memenuhi ketentuan pejabat
bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan jabatan atas
barang impor atau barang ekspor. Pemeriksaan jabatan dilakukan
sebelum atau sesudah pemberitahuan pabean disampaikan ke kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
• Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan perintah tertulis dari kepala
kantor atau pejabat yang ditunjuk dan dapat dilakukan terhadap,
pertama barang impor yang impornya diduga melanggar peraturan
perundang-undangan yang berlaku berdasarkan hasil analisis intelejen
sebelum pengajuan pemberitahuan pabean namun tidak diurus
sampai jangka waktu tertentu setelah pemberitahuan pabeannya
disampaikan. Kedua, barang Ekspor yang ditimbun di kawasan pabean
dan telah disampaikan pemberitahuan pabeannya namun sampai
jangka waktu tertentu tidak diurus.

15. • Dalam melaksanakan pemeriksaan jabatan sebagaimana
dimaksud, pejabat bea dan cukai berwenang meminta
pengangkut, pengusaha tempat penimbunan sementara,
pengusaha tempat penimbunan berikat atau yang
mewakilinya untuk menyerahkan barang untuk diperiksa,
membuka sarana pengangkut atau bagiannya, dan membuka
setiap bungkusan atau pengemas yang akan diperiksa.
• Untuk kepentingan pemeriksaan pengangkut, pengusaha
tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat
penimbunan berikat atau yang mewakilinya wajib
menyerahkan barang untuk diperiksa dan wajib membuka
setiap bungkusan atau pengemas yang akan diperiksa.
• Apabila permintaan tidak dipenuhi, pejabat bea dan cukai
melakukan pemeriksaan risiko dan biaya yang bersangkutan.
• Atas pemeriksaan jabatan, pejabat bea dan cukai membuat
Berita Acara Pemeriksaan Jabatan, seperti diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 Tahun 2007
tentang Pemeriksaan Jabatan atas Barang Impor atau Barang
Ekspor.

16. www.slideshare.net/kenkanaidi
(Narasumber)
www.ken-spektakuler.blogspot.com