Dokumen tersebut membahas tentang peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam pengawasan impor barang larangan dan pembatasan. DJBC bertugas melaksanakan kebijakan dan mengawasi impor barang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh instansi terkait, serta menindaklanjuti barang yang tidak sesuai persyaratan.

1. PERAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DALAM PENGAWASAN IMPORTASI BARANG
LARANGAN PEMBATASAN

2. TUGAS POKOK & FUNGSI DJBC
(Berdasarkan Keppres 109 Tahun 2001 & Keppres 23 Tahun 2004 j.o. KMK 466/KMK.01/2006)
Tugas Pokok :
Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Kepabeanan dan Cukai
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Menteri Keuangan dan Peraturan Perundangan yang berlaku
Fungsi :
• Penyiapan perumusan kebijakan di bidang Kepabeanan dan Cukai
• Pelaksanaan kebijakan di bidang Kepabeanan dan Cukai
• Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang Kepabeanan dan Cukai
• Pemberian bimbingan teknis di bidang Kepabeanan dan Cukai
• Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.
Tugas :
• Pelayanan dan Pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar wilayah Republik
Indonesia
• Pemungutan Penerimaan Negara berupa Bea Masuk dan Cukai serta Pungutan Negara lainnya
Landasan Hukum Pelaksanaan Tugas :
• Undang-Undang No. 17 tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
• Undang-Undang No. 39 tahun 2007 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

3. Trade Facilitator
Industrial Assistance
Revenue Collector
Community Protector
Aspek Penerimaan
Aspek Pelayanan
Aspek Pengawasan
TUGAS dan
Fungsi DJBC :
Aspek SDM (Integritas
dan Kesejahteraan)
Aspek Kelembagaan
Tugas dan Fungsi DJBC
 Pelayanan & Pengawasan atas
Lalulintas Barang yang Masuk dan
Keluar Daerah Pabean Indonesia
 Pemungutan Bea Masuk & Cukai
serta Pungutan Negara lainnya
( KEPPRES No. 23 Thn. 2004 dan
Kep.Menkeu 466/KMK.01/2006 )
Program
Dan
Kebijakan
Di Bidang
KEPABEANAN
Program
Dan
Kebijakan
Di Bidang
CUKAI
Program
Dan
Kebijakan
Di Bidang
LAINNYA

4. Trade
Facilitator/
Memfasilitasi
Perdagangan
Industrial
Assistance/
Melindungi
Industri
Dalam Negeri
Revenue
Collector/
Kontribusi
Penerimaan APBN
Community
Protector/
Melindungi
Masyarakat
Pelaksanaan
Tugas dan
Fungsi
Di Bidang
KEPABE
ANAN
 Pemberian Jalur Prioritas
 Pengembangan Sistim Otomasi Kepabeanan
 Sistim Pembayaran Elektronik / Online
 Selektifitas Pemeriksaan Pabean
 Kawasan Berikat, Gudang Berikat
 Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)
 Fasilitas impor Mesin, Brg Modal, Bahan Baku
 Fasilitas Pembebasan BM Industri Tertentu
 Penanggulangan Penyelundupan
 Penanggulangan Pelanggaran Kepabeanan
 Pengawasan Barang Larangan & Pembatasan
 Optimalisasi Penerimaan Negara
 Optimalisasi Penagihan Tunggakan
 Penyempurnaan Administrasi Penerimaan

5.  Peningkatan kecepatan pelayanan
 Kelancaran arus barang impor/ekspor
 Kepastian waktu pelayanan
 Penghilangan ekonomi biaya tinggi
 Proses pelayanan mudah & sederhana
 Transparansi & keterbukaan pelayanan
 Penanggulangan Penyelundupan
 Pemberantasan Perdagangan Ilegal
 Pencegahan Pelanggaran Kepab.& Cukai
 Penegakan Hukum yang optimal
 Akuntabilitas & kinerja Unit Pengawasan
 Peningkatan Integritas Pegawai
 Penetapan Kode Etik & Perilaku
 Pembinaan Moral dan Etika
 Pemberian Sanksi & Penghargaan
 Saluran Pengaduan Etika & Perilaku
 Pelayanan
 Pengawasan
 Integritas SDM
Tugas dan
Fungsi DJBC
Trade Facilitator
Industrial Assistance
Revenue Collector
Community Protector
Aspirasi / Tuntutan Masyarakat

6. Pelayanan >< Pengawasan
Kegiatan Operasional
DJBC
Tugas Pokok
dan Fungsi
DJBC
PELAYANAN PENGAWASAN
 Kelancaran Arus Barang Impor/Ekspor
 Kecepatan Pelayanan Dokumen & Brg
 Pengurangan Ekonomi Biaya Tinggi
 Kemudahan Proses Pelayanan
 Pemberian Fasilitas Kepabeanan
 Transparansi & Keterbukaan Pelayanan
 Pengamanan Kepentingan Nasional
 Perlindungan Kesejahteraan Masyarakat
 Perlindungan Industri Dalam Negeri
 Perlindungan Konsumen Dalam Negeri
 Pengamanan Kebijakan Perdagangan
 Pemungutan Penerimaan BM + PDRI
Efisiensi Pelayanan
PENCAPAIAN
TUJUAN, SASARAN,
VISI DAN MISI
D J B C
Efektifitas Pengawasan

7. Post Audit
Kep. Dirjen No 12 Tahun 2000
Prosedur
Pemeriksaan
Barang Impor
• Penelitian dokumen
• Pemeriksaan fisik barang
UTPK

8. Kantor Pelayanan BC
Pemeriksaan
Fisik
Penelitihan
Dokumen
SPPB
E D I
Network
Validasi / Cek Data
Jalur MerahJalur Hijau
Penetapan
Jalur
Modul PIB
Importir
Bank
Modul Bank
Analyzing
Point
Brg Larangan
Pembatasan
Importir
Instansi Lain
(Other Govt Ag.)
Ya
Tidak
Jalur
Prioritas
Gate-Out
System
SPPB
Komputer/Sistem KPBC
Sistem Aplikasi Pelayanan Impor
(Pada Komputer Kantor Pelayanan)

9. Komputer KPBC
Kantor Pelayanan BC
Persetujuan
Ekspor
Eksportir
Modul PEB
Mandatory
Check
PEB
Penelitian Barang
Larangan/ Pembatasan
Analyzing
Point
Content
Check
Instansi Lain
(Import License)
Sistem Aplikasi Pelayanan Ekspor (EDI-Ekspor)
Pemuatan
Ke Kapal
E D I
Network
Fas.KITE
Pemeriks
Fisik
Pemeriksaan
Hi Co Scan

10. SISTEM PENGAWASAN IMPOR
BARANG IMPOR
PEMERIKSAAN FISIK
PENELITIAN DOKUMEN
SELEKTIF
JALUR MERAH
JALUR HIJAU
NHI
/ NI

11. Kapal sandar di Kade Pembongkaran /
Pemuatan Kontainer
Pelayanan Impor/Ekspor Pemasukan/Pengeluaran
Barang
1. CIQ (Customs,
Immigr, Quarant)
2. Kepanduan (Jasa
Pandu)
3. Pelindo (Proses
+biaya tambat)
1. Operator Terminal
2. Agen Kapal (THC)
3. Pengelola TPS
4. Perusahaan
Bongkar Muat
Instansi Penerbit Ijin/ Rekomendasi (Tata Niaga Impor / Ekspor)
1. Customs
2. Pelindo
3. Operator Terminal
4. TKBM (Tenaga Kerja
Bongkar Muat)
1. Customs
2. Polisi
3. KPLP
4. Security
5. Pelindo (pas pelabuhan)
6. Satuan Pengawal barang
Departemen Perdagangan
Departemen Perindustrian
Departemen Pertanian
Departemen Perhubungan
Departemen Kelautan & Perikanan
Departemen Kehutanan
Departemen Kesehatan
Departemen ESDM
Kementerian Lingkungan Hidup
Mabes TNI/ POLRI, Dephan
BPOM, BAPETEN, BOTASUPAL
Instansi Teknis Lainnya
LINI I GATE
Instansi Terkait dalam Kegiatan Impor di Pelabuhan Laut

12. Pasal 53 UU No. 17 Th 2006 Jo. UU No. 10 Th 1995
Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasan
(1) Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan
dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan
dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor wajib memberitahukan kepada
Menteri.
(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan/atau
pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
atau berdasarkan peraturan menteri.
(3) Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat
untuk diimpor atau diekspor, jika telah diberitahukan dengan pemberitahuan
pabean, atas permintaan importir atau eksportir: dibatalkan ekspornya;
diekspor kembali; atau dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan
cukai kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak
diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai
barang yang dikuasai negara, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan
lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. (1) Ketentuan larangan & pembatasan impor
yg ditetapkan oleh instansi teknis
MENKEU : ditetapkan dan
dilaksanakan oleh DJBC
(2) Barang yg impornya
dilarang/dibatasi
diberitahukan & sesuai ttp
tdk memenuhi syarat ketent
larangan/pembatasan
atas permintaan ybs
a. dibatalkan ekspornya
b. di re-ekspor
c. dimusnahkan di bawah.
pengawasan pejabat BC
(3) Barang yang impornya
dilarang/dibatasi
Tidak diberitahukan atau
diberitahukan secara tidak benar
- Barang yg dikuasai negara
- Sesuai ketentuan larangan/
pembatasan
Ketentuan Pengawasan Barang larangan dan pembatasan
PASAL 53 UU NO. 17 TAHUN 2006 Jo. NO. 10 TAHUN 1995 TTG KEPABEANAN
Penyelesaian

14. POLA PENGAWASAN IMPOR
1. Analyzing Point => penelitian pemenuhan persyaratan impor
2. Manajemen Risiko berdasarkan Profil Importir dan Profil
Komoditi (Profiling=>Risk Assesment=>Targetting)
3. Pemeriksaan Fisik :
# Hi-Co Scan X-Ray Container Inspection
# Pemeriksaan Fisik (Tkt.Pemeriks. 10%, 30% dan 100%)
PROSEDUR PENANGANAN
BARANG LARANGAN DAN PEMBATASAN

15. DATA KOMODITI TATANIAGA LARANGAN/PEMBATASAN IMPOR
INSTANSI JUMLAH PERATURAN JUMLAH HS
BADAN POM 4 1.106
BANK INDONESIA 1 1
BAPETEN 1 10
BOTASUPAL 1 3
KEMENTERIAN ESDM 3 11
KEMENTERIAN BUDAYA & PARIWISATA
1 8
KEMENTERIAN HANKAM 2 18
KEMENTERIAN KEHUTANAN 1 94
KEMENTERIAN KESEHATAN 6 554
KEMENTERIAN PERDAGANGAN 36 4.760
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 1 37
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2 2.371
KEMENTERIAN PERTANIAN 5 1.164
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 3 210
POLRI 1 44
JUMLAH 68 10.391

16. DASAR HUKUM PENGAWASAN IMPOR BPO DAN
LIMBAH B3 DAN NON B3
• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Jo. UU Nomor 10 Tahun 1995
Tentang Kepabeanan;
• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
• Keputusan Presiden RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Ratifikasi
Konvensi Viena tentang Perlindungan Lapisan Ozon dan Protokol
Montreal;
• Keputusan Presiden RI Nomor 92 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Protokol
Montreal;
• Keputusan Presiden no.61 1993 tentang Ratifikasi Konvensi Basel
tentang Limbah B3
• Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan
Berbahaya dan Beracun;
• Kep Menperindag Nomor : 111/MPP/Kep/1/1998 Jo. 411/MPP/Kep/9/1998
Jo. 789/MPP/Kep/12/2002
• Peraturan Menteri Perdagangan RI No : Per-03/M-DAG/PER/1/2012
tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Ozon (BPO)
• Pelarangan impor sampah berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah.

17. • Dilarang Impor untuk BPO pada Lampiran I yaitu
untuk jenis; Halon 1211 (Bromo Khlorodifluoro
Metana), Halon 1301 (Bromo Trifluoro Metana),
Halon 2402 (Dibromo Tetra Fluoro Etana),
CCL4/CTC (Karbon Tetrachlorida), CH3CCl3/
Metil Kloroform,Metilbromida,CFC11,CFC12;
• Diatur tataniaga impornya untuk BPO pada
Lampiran II jenis metil bromide, HCFC.
Ketentuan Impor BPO menurut
Per-03/M-Dag/Per/1/2012

18. Persyaratan Impor BPO menurut
Per-03/M-Dag/Per/1/2012
• Hanya dapat diimpor dari negara-negara yang
terdapat dalam daftar yang diterbitkan Kementerian
Negara Lingkungan Hidup, oleh perusahaan yang
telah mendapat pengakuan sebagai IP-BPO atau
penunjukan sebagai IT-BPO;
• Hanya melalui Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok,
Merak, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Sukarno Hatta
(Makassar), BatuAmpar Batam.
• Untuk setiap pelaksanaan impor BPO oleh IT-BPO
harus mendapat persetujuan impor terlebih dahulu
dari Direktur Jenderal Daglu Dep. Dag

19. PELABUHAN PEMASUKAN IMPOR BPO :
• Pelabuhan Belawan, Medan
• Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta
• Pelabuhan Merak, Cilegon
• Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang
• Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya
• Pelabuhan Sukarno Hatta, Makassar
• Pelabuhan Batu Ampar,Batam

20. Tantangan DJBC Dalam Pengawasan BPO
Perkembangan pengetahuan
manusia
Peningkatan kemampuan dan teknik
kejahatan dlm perdagangan
Modus Operandi
1. Penyelundupan (Smuggling)
memasukan/mengeluarkan brg ke dan dari Daerah Pabean tanpa
mengindahkan sama sekali ketentuan kepabeanan
2. Pelanggaran uraian barang yg tidak benar
dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari BM yg rendah atau
menghindari ketentuan larangan/pembatasan
3. Pelanggaran perijinan impor atau ketentuan larangan/pembatasan
- pemberitahuan palsu
- salah pemberitahuan
Tujuan : menghindari kewajiban membayar hak-hak negara
dan memasukkan barang-barang yang dilarang dan dibatasi

21. KENDALA DALAM PENGAWASAN BPO
1. KESULITAN PETUGAS BEA DAN CUKAI DALAM
PEMERIKSAAN TABUNG BPO YANG BERUKURAN
RAKSASA;
2. IDENTIFIKASI BARANG YANG HARUS DILAKUKAN
SECARA LABORATORIS SEDANGKAN MELALUI KASAT
MATA TIDAK DAPAT DILAKUKAN SEHINGGA
MEMPERLAMA PROSES ENGELUARAN BARANG (PADA
BEBERAPA KANTOR BEA CUKAI TELAH DILENGKAPI DGN
“REFRIGERANT GAS IDENTIFIER” BANTUAN KLH);
3. STANDARISASI PENGEMAS JENIS BARANG BPO YANG
DAPAT DIJADKAN ACUAN DALAM PENGIDENTIFIKASIAN
BARANG.

22. TEKNIK-TEKNIK IMPOR ILEGAL BPO
1. Pemasukan BPO melalui pelabuhan-pelabuhan tidak resmi
yang tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia;
2. Importasi BPO oleh pihak-pihak yang tidak berhak
3. Pemalsuan label dan kemasan BPO;
4. Pemberitahuan secara tidak benar / Penggunaan Deskripsi
Barang yang salah dalam PIB (misal : diberitahukan sebagai
jenis barang yang tidak terkena ketentuan larangan dan
pembatasan);
5. Menggunakan Klasifikasi Kode HS yang tidak benar
(Missclassification /Switch HS Code)
6. Mencampur jenis barang yang tidak terkena ketentuan
larangan dan pembatasan dengan jenis barang yang terkena
ketentuan larangan dan pembatasan;
7. Mengemas BPO yang sudah dilarang dengan tabung/kemasan
BPO yang masih diperbolehkan diimpor.

23. Pentingnya Koordinasi DJBC dengan Instansi
Terkait (KLH, Kemendag, Badan POM,dll)
seputar Pengawasan Impor BPO
• Sosialisasi Pelaksanaan Ketentuan Impor BPO yang
terbaru yaitu Per-03/M-Dag/Per/1/2012 kepada para
stake holder (Petugas BC, Importir, Masyarakat
Industri pengguna BPO, dll);
• Pertukaran Informasi antar instansi terkait;
• Penyampaian data-data dari perusahaan yang telah
mendapat rekomendasi, pengakuan, atau
penunjukkan sebagai IP / IT BPO;
• Penyampaian jumlah kuota impor yang
diperbolehkan atas importasi suatu jenis BPO.

24. MOU antara Dirjen Bea dan Cukai dengan KLH
• Pada tanggal 12 Desember 2005 Kementerian Lingkungan Hidup dan Dirjen
Bea dan Cukai Departemen Keuangan, menandatangani nota kesepahaman
(MoU) tentang peningkatan pengawasan impor bahan perusak ozon (BPO)
dalam rangka pengendalian impor BPO secara terpadu dan terkoordinasi
antar instansi pemerintah terkait.
• Adalah bentuk tindak lanjut dari kewajiban pemerintah Indonesia untuk
memenuhi ketentuan dalam konvesi Wina tentang perlindungan lapisan
ozon dan Protokol Montreal tentang pengaturan BPO.
• Pemberian/Penyerahan bantuan berupa 20 alat refrigerant identifier produksi
2004 dari Jepang oleh KLH kepada Ditjen Bea Cukai untuk mempermudah
tugas Ditjen Bea Cukai dalam mengawasi dan mengidentifikasi BPO yang
diimpor
• Sebagai langkah tindak lanjutnya, pada 9 – 10 Mei 2006 KLH menyelenggarakan
Pelatihan Identifikasi BPO dan Penggunaan Alat Refrigerant Identifier kepada
Petugas Bea Cukai dari 18 KPPBC, Pusdiklat, dan Kantor Pusat DJBC dan
berikut penyerahan alat identifier ke 18 masing-masing KPPBC dari seluruh
Indonesia, 1 buah ke Pusdiklat, dan 1 buah ke Kantor Pusat.

25. Kantor Pelayanan BC
Customs Service
System (CSS)
Customs Intelligence
Database System (CIS)
Kantor Pusat
DJBC
Enforcement & Intelligence
System ( EIS )
Kantor Pusat
DJBC
Profil Importir
Profil PPJK
Profil Pemasok
Profil Komoditi
Profil Agen Pely.
Profil Sar.Pengkt.
Informasi Intelijen
Database Tarip HS
Database Harga
Database Lainnya
Komoditi
dan atau
Negara Asal
Penetapan Jalur Pelayanan Impor
Low Risk High Risk Komoditi dan atau NA
Yang Ditetapkan
Pemerintah
Low Risk
Very Low Risk/
Importir Jalur
Prioritas
Pemeriksaan
Fisik
di Lokasi
Pemeriksaan
Fisik 10%
Importir
Medium Risk
High Risk
Pemeriksaan Fisik 100%
Pemeriksaan Fisik 30%
Database
Sistem Aplikasi
Pelayanan Kepabeanan
Decision of
Selectivity
Process

26. Cusdec
(Dok.PIB)
Cusres
(No/Tgl BC1.1)(Manifest)
Jaringan
EDI
Importir
Agen Pelayaran
(Manifest)
Cusres
(No/Tgl BC1.1)
Cusres
(No/Tgl BC1.1)
(Manifest)
Laporan
Penimbunan
PT. Pelindo
Kantor Pelayanan
Bea dan Cukai
Sistem Pelayanan Manifest
(EDI-Manifest)

27. Single Window Portal (PortNet)
PelindoTPK Koja PT.JICT PT.MTICustoms
Traders
Inhouse System
Shipping
Inhouse System
Forwarder
Inhouse System
PDE Manifes Online System Online SystemOnline System SIMOPPEL
OGA
Inhouse System
Single Submission to multiple agencies,
Single and Synchronous Processing by all related agencies,
Submission & Retrieval Data at own premises
Available 24 hrs X 7 days through Electronically Process
Principles: Seluruh proses kegiatan yang terkait dengan lalulintas barang impor dan ekspor ke dan dari RI,
dapat dilakukan dan diselesaikan hanya melalui satu “Single Portal” yang dapat diakses melalui
Jaringan Internet di lokasi masing-masing (at own premises)
 Seluruh Sistem Pelayanan di semua Instansi Pemerintah & Institusi lainnya, yang terkait dgn
Flow of Goods (Import & Export), akan ter-integrasi menjadi satu sistem terpadu shg semua
proses dan kegiatan yang dilakukan akan sinkron (synchronous-processing)
 Setiap bentuk pelayanan dari satu Instansi akan bisa di-rekonsiliasi dgn pelayanan dan data
di Instansi lainnya, shg akan ada control dan “check and balances” thd semua data.
Konsepsi Penerapan “National Single Window Portal”  PortNet

28. DASAR HUKUM PENGAWASAN IMPOR BPO DAN
LIMBAH B3 DAN NON B3
• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Jo. UU Nomor 10 Tahun 1995
Tentang Kepabeanan;
• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
• Keputusan Presiden RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Ratifikasi
Konvensi Viena tentang Perlindungan Lapisan Ozon dan Protokol
Montreal;
• Keputusan Presiden RI Nomor 92 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Protokol
Montreal;
• Keputusan Presiden no.61 1993 tentang Ratifikasi Konvensi Basel
tentang Limbah B3
• Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan
Berbahaya dan Beracun;
• Kep Menperindag Nomor : 111/MPP/Kep/1/1998 Jo. 411/MPP/Kep/9/1998
Jo. 789/MPP/Kep/12/2002
• Peraturan Menteri Perdagangan RI No : Per-03/M-DAG/PER/1/2012
tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Ozon (BPO)
• Pelarangan impor sampah berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah.

29. penyelundupan ekspor komoditi yang dilarang
untuk diekspor berupa kayu gelondongan
Modus :
Memberitahukan jenis barang secara tidak benar dalam pemberitahuan
pabean, dengan memberitahukan jenis barang sbg slag, furniture parts,
Modus operandi yang digunakan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 tahun 2006 pasal
103 huruf (a) yaitu "Setiap orang yang menyerahkan pemberitahuan
pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau
dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)
tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau
pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)"
Kerugian negara akibat upaya ekspor ini adalah rusaknya ekosistem
hutan dan lingkungan hidup

30. KESIMPULAN
1. DJBC MERUPAKAN INSTITUSI YANG BERFUNGSI SELAIN
SEBAGAI FASILITATOR, PEMUNGUT BEA MASUK DAN PAJAK
DLM RANGKA IMPOR, JUGA MERUPAKAN “BORDER
ENFORCEMENT AGENCY” TERHADAP LALU LINTAS BARANG
IMPOR TERMASUK BARANG LARANGAN DAN PEMBATASAN;
2. BAHWA DALAM MENJALANKAN TUGAS PENGAWASAN
IMPORTASI BPO DAN EKSPOR KAYU ILEGAL, DJBC
MEMBUTUHKAN KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT,
DALAM RANGKA MENJAGA LAPISAN OZON DAN
MELESTARIKAN EKOSISTEM HUTAN DI WILAYAH INDONESIA
GUNA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI LINGKUNGAN ALAM
INDONESIA DAN KESEHATAN MANUSIA.

31. KESIMPULAN
3. DIPERLUKAN KERJASAMA INSTANSI TERKAIT DALAM
PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS BEA CUKAI SEBAGAI
LAW ENFORCEMENT AGENCY UNTUK PENEGAKAN ATURAN
MEMERANGI PERDAGANGAN BPO ILEGAL, KAYU ILEGAL,
LIMBAH BERBAHAYA, MELALUI LATIHAN DAN SARANA

32. SARAN
1. PERLU ADANYA KOORDINASI ANTARA DJBC DENGAN
INSTANSI TERKAIT KHUSUSNYA KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP RI SECARA INTENSIF DAN
BERKELANJUTAN UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI DAN
EFEKTIFITAS PENGAWASAN IMPOR BPO, LIMBAH
BERBAHAYA dan EKSPOR KAYU ILEGAL, SATWA
DILINDUNGI ; INFORMASI PEMUATAN BRG DICURIGAI,
PEMBERIAN ALAT DETEKSI,
2. PERLU ADANYA SALING TUKAR MENUKAR INFORMASI
BAIK INFORMASI TENTANG PERUBAHAN TERBARU
KETENTUAN/KEBIJAKAN INSTANSI TERKAIT TENTANG
BPO MAUPUN INFORMASI TENTANG ADANYA UPAYA
PEMASUKAN BPO, LIMBAH BERBAHAYA & EKSPOR KAYU
ILEGAL, SATWA DILINDUNGI.

33. Terima Kasih