Manajemen Pegawai Negeri Sipil mencakup perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian pegawai untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas PNS.

1. POKOK – POKOK
KEPEGAWAIAN
Drs. Utoyo selaku Sekda Kab. Magelang

2. PNS selaku Aparatur & Abdi Negara
 Mempunyai peran yang amat penting dalam
rangka menciptakan masyarakat madani
yang :
 taat hukum,
 berperadaban modern,
 demokratis,
 Makmur dan adil, serta
 bermoral tinggi
 Untuk menyelenggarakan pelayanan secara
adil dan merata, menjaga persatuan dan
kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan

3. PENGERTIAN PEGAWAI
NEGERI
 Menurut UU Nomor 8 Tahun 1974 jo UU Nomor 43 tahun 1999 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian
 Pegawai Negeri Sipil  setiap WNI yg telah memenuhi syarat,
diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang :
 Bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen
(LPND), Sekretariat Lembaga Negara, instansi vertikal di Daerah
Provinsi/Kabupaten / Kota, Kepaniteraan Pengadilan, instansi TNI
dan Kepolisian;
 Bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
 Diperbantukan atau dipekerjakan pada Daerah Otonom dan
organisasi yang menyelenggarakan pelayanan publik lainnya;
 Menyelenggarakan tugas negara lainnya, seperti hakim pada
Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan lain sebagainya;

4. DEFINISI
 Pejabat yang berwenang  pejabat yang mempunyai
kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan
Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
 Pejabat yang berwajib  pejabat yang karena jabatan atau
tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 Jabatan Negeri  jabatan dalam bidang eksekutif yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan,
termasuk didalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga
tertinggi atau tinggi negara dan kepaniteraan pengadilan.
 Jabatan Karier  jabatan struktural dan fungsional yang hanya
diduduki Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat yang
ditentukan.
 Jabatan Organik  jabatan negeri yang menjadi tugas pokok

5. DEFINISI
 Pejabat Negara  pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan
Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
 Pejabat Negara terdiri atas:
 Presiden dan Wakil Presiden;
 Ketua, Wakil Ketua dan Anggota MPR;
 Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR;
 Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada
Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada
semua Badan Peradilan;
 Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri;
 Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang
berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa
Penuh,
 Gubernur dan Wakil Gubernur;

6. Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah
keseluruhan upaya-upaya untuk
meningkatkan efisiensi, efektivitas dan
derajat profesionalisme penyelenggaraan
tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian,
yang meliputi :
Perencanaan, Pengadaan, Pengembangan
Kualitas, Penempatan, Promosi,
Penggajian, Kesejahteraan Dan
Pemberhentian

7. Perencanaan
 Perencanaan merupakan kegiatan yang
dilaksanakan untuk menyusun dan
menetapkan Formasi PNS.
 Perencanaan berarti juga memikirkan apa
yang akan dikerjakan dengan sumber daya
yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan.
 Inti : Agar pegawai memiliki pekerjaan yang
sesuai dengan kompetensi.

8. Pengadaan
 Pengadaan atau rekrutmen merupakan 
kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong
yang dilakukan mulai dari perencanaan,
pengumuman, pelamaran, penyaringan,
pengangkatan CPNS sampai dengan
pengangkatan menjadi PNS.

9. Pengembangan Kualitas
 Pengembangan Kualitas, didefinisikan sebagai :
Tahapan pemberian pelatihan dan
pendidikan pada PNS yang dilakukan guna
menunjang dan meningkatkan kredibilitas
dalam bekerja dan melayani masyarakat.
 Kegiatan diklat ini dilakukan guna
meningkatkan keahlian konseptual, teoritis, dan
moral;
 Pengembangan kualitas bertujuan akhir 
untuk peningkatan teknis ketrampilan
pekerjaan.

10. Penempatan
 Pada setiap PNS, tahap ini dilaksanakan dengan
menyesuaikan keahlian dan kriteria agar tugas
dan fungsi yang diberikan dapat berjalan
dengan baik.
 Aspek penempatan merupakan aspek kunci
untuk menunjang keberhasilan organisasi
pemerintahan;
 Ketepatan dalam menempatkan SDM menjadi
hal yang mempengaruhi kinerja organisasi

11. Promosi / Penghargaan
 Promosi dalam jabatan atau kepangkatan
tertentu diselenggarakan untuk menghargai
pengorbanan dan pengabdian PNS selama ia
bekerja.
 Tetapi, yang perlu digaris bawahi juga, bahwa
promosi bukan hak melainkan lebih pada
penghargaan

12. Penggajian
 Bahwa sesuai dengan PP No. 7 Tahun 1977 juncto
PP 15 Tahun 2012 tentang Perubahan
Keempat belas tentang Peraturan Gaji PNS;
menegaskan bahwa Gaji bersifat hak dan
merupakan balas jasa atas hasil kerja;
 Maka, gaji PNS ditetapkan berdasarkan atas
pekerjaan dan besarnya tanggung jawab serta
tidak melupakan aspek “kelayakan” untuk
hidup

13. Kesejahteraan
 Diantaranya adalah : Tunjangan Tambahan Penghasilan
atau Kespeg, Tunjangan Sertifikasi Guru, Taspen, ASKES,
Taperum Dsb.
 Pada saat ini, Kesejahteraan PNS perlu mendapatkan
perhatian secara cermat.
 Namun demikian, yang tetap harus diperhatikan adalah
perbedaan antara kesejahteraan dengan pemanjaan.
 Kesejahteraan bukan merupakan pemanjaan yang
berlebihan bagi PNS.
 Oleh karena itu, besaran tingkat kesejahteraan sudah
selayaknya diukur bukan dari suatu nominal yang tinggi,
namun lebih pada tujuan untuk memenuhi kelayakan
hidup secara normal dan manusiawi

14. Pemberhentian
 Pemberhentian sebagai PNS adalah
pemberhentian yang menyebabkan yang
bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai
PNS.
 Jenis-Jenis Pemberhentian Sebagai PNS, terdiri
atas :
1. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS, dan
2. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

15. JENIS PEGAWAI NEGERI
 UU No. 8 /1974 jo UU No 43 /1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian,
Pegawai Negeri terdiri dari :
1. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI); dan
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
 Pegawai Negeri Sipil (PNS) sendiri terdiri dari :
 PNS Pusat  Pegawai Negeri yang gajinya dibebankan kepada APBN
dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen,
Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau bekerja
menyelenggarakan tugas negara lainnya.
 PNS Daerah  Pegawai Negeri yang bekerja di Daerah Prov./Kab/Kota
yang gajinya dibebankan kepada APBD dan bekerja pada instansi
Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan diluar instansi induknya.
 PNS Pusat dan PNS Daerah dapat diperbantukan di luar instansi
induk, dan gajinya dibebankan pada instansi yang menerima
perbantuan.

16. NETRALITAS PNS
 Untuk menjamin netralitas  PNS dilarang
menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
 Sesuai PP Nomor 5 Tahun 1999 jo PP Nomor 12
Tahun 1999 tentang PNS yang menjadi anggota
Partai Politik.
 PNS harus memiliki kebebasan dari pengaruh-
pengaruh eksternal (seperti pengaruh dari partai
politik tertentu).
 Ketiadaan pengaruh  agar dapat menjalankan
tugas dan tanggung jawab secara demokratis
 Sehingga hasil pelaksanaan pekerjaan tidak hanya
menguntungkan salah satu pihak tertentu saja.
 Dimaksudkan untuk lebih memperjelas garis

17. Keanggotaan PNS Dalam Partai Politik
 Sesuai PP Nomor 5 /1959 jo PP Nomor 12 /1999 tentang Perubahan atas PP
Nomor 5 /1999 tentang PNS yang menjadi Anggota Partai Politik.
 Sebagai aparatur negara, abdi negara, & abdi masyarakat dalam
menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, maka PNS harus
bersikap netral dan menghindari penggunaan fasilitas negara untuk
golongan tertentu. Selain itu juga dituntut tidak diskriminatif khususnya
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 PNS yang telah menjadi anggota/pengurus parpol pada saat PP ditetapkan
dianggap telah melepaskan keanggotaan dan/atau kepengurusannya (hapus
secara otomatis);
 PNS yang tidak melaporkan keanggotaan dan/atau kepengurusannya dalam
partai politik, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS;
 PNS yang ingin menjadi anggota atau pengurus harus mengajukan
permohonan kepada atasan langsungnya.
 PNS yang mengajukan permohonan sebagai anggota dan/atau pengurus
partai politik diberikan uang tunggu selama satu tahun. Dalam satu tahun
apabila tetap ingin menjadi anggota atau pengurus partai politik, maka yang

18. Kewajiban PNS
 Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib setia dan taat sepenuhnya
kepada:
1. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan
Pemerintah Indonesia;
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang
dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian,
kesadaran dan tanggungjawab;
4. Menyimpan rahasia jabatan (Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun
1974);
5. Mengucapkan Sumpah/Janji (Pasal 26 UU Nomor 43 Tahun
1999);

19. Hak PNS
1. Memperoleh gaji yang adil & layak sesuai beban pekerjaan dan tanggung
jawabnya (pasal 7 ayat (1) UU No. 43 /1999 atau pasal 7 UU No. 8 /1974);
2. Memperoleh cuti (pasal 8 UU No. 8 /1974). Cuti PNS sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah No. 24 /1976, terdiri dari :
1. cuti tahunan;
2. cuti besar;
3. cutu sakit;
4. cuti bersalin;
5. cuti karena alasan penting;
6. cuti di luar tanggungan negara.
3. Memperoleh perawatan bagi yang tertimpa kecelakaan dalam dan karena
menjalankan tugas kewajiban (Pasal 9 UU Nomor 8 Tahun 1974);
4. Memperoleh tunjangan bagi yang menderita cacat jasmani & rohani dalam &
karena menjalankan tugas kewajiban yang mengakibatkan tidak dapat bekerja
lagi dalam jabatan apapun juga;
5. Memperoleh uang duka bagi keluarga PNS yang tewas (Pasal 9 UU Nomor 8
/1974);
6. Memperoleh pensiun bagi yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;
7. Menjadi peserta TASPEN, berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1963;
8. Menjadi peserta ASKES, berdasarkan Keputusan Presiden Tahun 1977;
9. Menjadi peserta TAPERUM, berdasarkan KEPRES Nomor 64 Tahun 1994.

20. Cuti Pegawai Negeri Sipil
Cuti Pegawai Negeri Sipil adalah
keadaan tidak masuk kerja yang
diizinkan dalam jangka waktu tertentu
dan dikeluarkan/diberikan oleh
pejabat yang berwenang seperti
Pimpinan Lembaga Tertinggi/Negara,
Menteri, Jaksa Agung, Kepala Lembaga
Pemerintahan Non-Departemen,
Pimpinan Sekretariat Lembaga
Tertinggi/Tinggi Negara dan pejabat lain