Memahami Jiwa Korsa KORPRI

1. Oleh : Drs. H. WARTONO, M.Si.
DISAMPAIKAN PADA ACARA :
SOSIALISASI/SARASEHAN BPJS KESEHATAN
DENGAN ANGGOTA KORPRI SE-KALIMANTAN UTARA
Tarakan, 24 Agustus 2017

2. MENGAPA KORPRI HARUS ADA
1. Anggota KORPRI menjadi perekat NKRI, menjaga
persatuan dan integrasi bangsa.
2. Anggota KORPRI menjadi motor penggerak
pembangunan
3. Anggota KORPRI harus sejahtera dan mendapatkan
perlindungan hukum dalam berkarier
PERLU ORGANISASI KORPRI
YANG SOLID DAN TANGGUH

3. APA MASALAH YANG KITA HADAPI
1. Anggota KORPRI belum merasakan kehadiran
KORPRI
2. Anggota KORPRI merasa biasa-biasa saja menjadi
anggota atau tidak menjadi anggota KORPRI
3. Anggota KORPRI belum mendapatkan manfaat dari
Organisasi KORPRI.
ORGANISASI KORPRI HARUS MAMPU
MEMBERIKAN WARNA DAN RASA DALAM
BIROKRASI DAN KEMASYARAKATAN

6. 6
Sejarah KORPRI
Masa Reformasi
Masa ORBA
Masa Kemerdekaan
s.d.Masa ORLA
Next …
Periodesasi…..
SEJARAH KORPRI

7.  Kemerdekaan, 17 Agustus 1945
Pegawai yang dipekerjakan pemerintah Jepang secara
otomatis dijadikan Pegawai Negara Kesatuan Republik
Indonesia
 Masa Agresi 1948 - 1949
Pegawai negeri terbagi dalam 3 kelompok :
 Pegawai Negeri yang tinggal di daerah pemerintahan
Republik Indonesia tetap menjadi Pegawai Republik
Indonesia (RI),
 Pegawai Negeri yang tinggal di daerah pendudukan
Belanda ada yang tetap menjadi pegawai RI (pegawai
Non-kooperator) dan
 Pegawai yang bekerja sama dengan Belanda
(Kooperator).

8.  Pemerintahan parlementer dimana sistem
ketatanegaraan menganut sistem multi partai.
 Politisi, tokoh partai mendominasi dan memegang
kendali pemerintahan, termasuk dalam seleksi pegawai
negeri.
 PNS lebih berfungsi sebagai alat partai politik dan PNS
jadi terkotak-kotak.
 Manajemen PNS baik mulai penerimaan, pengangkatan
hingga pemberhentian lebih ditentukan oleh kedekatan
atau loyalitas terhadap partai.
 Masa Republik Indonesia Serikat

9. 9
 Organisasi Pegawai Negeri terkotak-kotak. Masing-
masing instansi Pemerintah memiliki Organisasi/
perhimpunan/serikat pegawai sendiri-sendiri
 Pemilu 1955 ada 100-an partai politik. Fanatisme
kelompok dan pengaruh parpol sangat kuat.
 Bila pimpinan suatu instansi berasal dari salah satu
parpol, maka para pejabat di bawahnya juga akan
berasal dari partai tsb.

10. KORPRI Lahir
PANITIA 6
KETUA
SUMARMAN, SH
KEPPRES
NO. 82 TAHUN 1971
( 29 NOV. 1971 )
TUJUAN :
 Ikut memelihara dan mematapkan stabilitas perpolitikan
 Memelihara dan meningkatkan mutu para anggota
 Membina watak, memelihara persatuan dan kesatuan
secara kekeluargaan dan kesetiaan terhadap negara
dan pemerintah

11. 11
 Ada upaya memepersatukan seluruh Pegawai
Negeri melalui Organisasi KORPRI
29 November 1971.
(Kepres RI No.82/1971 tentang KORPRI)
 Pada awal berdirinya KORPRI, berjalan sesuai dgn
harapan dari tujuan pembentukannya. Namun dlm
perjalanan berikutnya KORPRI menjadi “kuda
Tunggangan” di peran Politik & MONOLOYALITAS thdp
kekuatan sosial politik tertentu, sehingga mengakibatkan
tdk tercapai VISI dan MISI Org.
 MUNAS VI KORPRI pd 2004 mereposisi diri dan
menyatakan sikap NETRALITAS. Artinya, melepaskan diri
dan tdk berafiliasi lagi dgn kekuatan politik manapun
 MUNAS VII KORPRI 17-19 Nopember 2009 lebih tegas
eksistensinya secara organisatoris, TDK TERPISAHKAN
DARI KEDINASAN.

12. 12
 KORPRI sebagai kelembagaan sudah punya
eksistensi diri. :
 Kepres No. 93/2001 tentang Pendanaan KORPRI dan
Perlindungan Bagi PNS yang ditugakan Pada Sekretariat
Dewan Pengurus KORPRI.
 PP 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode
Etik PNS.
 Kepres No. 16 Tahun 2005 tentang pengesahan Perubahan
Anggaran Dasar KORPRI.
 Kepres Nomor 24/2010 tentang Tentang PENGESAHAN
ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA.

14. Tgl. 18 Oktober 2004
a. Membina karakter/watak, memelihara rasa persat dan
kesatuan sec kekeluargaan guna mewujudkan
kerjasama, semangat pengabdian kpd masy serta
meningkatkan kemampuan dan keteladan. PNS
b. Mendorong etos kerja utk mewujudkan mutu tinggi &
sadar tanggungjawab.
c. menumbuhkan dan meningkatkan semangat,
kesadaran, & wawasbang menjaga persatuan dan
kesatuan bgs dalam NKRI
(Pasal 3)
1. TUJUAN

15. a. Peningkatan etos kerja, Produktivitas
dan Profesionalitas;
b. Partisipasi dalam penyusunan kebijakan
Pemerintah yang terkait dengan PNS;
c. Peningkatan kerja sama antara PNS;
d. Perlindungan terhadap hak-hak sipil atau
kepentingan PNS;
Pasal 4
2. RUANG LINGKUP

16. 3. NILAI DASAR
a. KETAKWAAN KEPADA TUHAN Y.M.E
b. KESETIAAN dan KETAATAN KEPADA PANCASILA dan UUD
1945
c. SEMANGAT NASIONALISME
d. MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA
e. KETAATAN TERHADAP HUKUM DAN PER-UU
f. PENGHORMATAN TERHADAP HAM
g. TIDAK DISKRIMINATIF
h. PROFESIONALISME, NETRALITAS DAN BERMORAL TINGGI
i. SEMANGAT JIWA KORPS
PASAL 6

17. a. BERNEGARA
b. BERORGANISASI
c. BERMASYARAKAT
d. PRIBADI (DIRI SENDIRI)
e. SESAMA PNS
4. KODE ETIK PNS

18. a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945;
b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan bernegara;
c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam
melaksanakan tugas;
e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam
melaksanakan setiap kebijaksanaan dan program Pemerintah;
g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara
secara efesien dan efektif;
h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar

19. a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang
berlaku;
b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
c. melaksanakan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh
Pejabat yang berwenang;
d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain
yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam
rangka peningkatan kinerja organisasi;
i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja

20. a. mewujudkan pola hidup sederhana;
b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan
santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan ;
c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka,
dan adil serta tidak diskriminatif;
d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan
masyarakat dalam melaksanakan tugas.

21. a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi
yang tidak benar;
b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok
maupun golongan;
d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan,
kemampuan, ketrampilan, dan sikap;
e. memiliki daya juang yang tinggi;
f. memelihara kesehatan rohani dan jasmani;
g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
h. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan

22. a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk
agama/kepercayaan yang berlainan;
b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai
Negeri Sipil;
c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal
maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar
instansi;
d. menghargai perbedaan pendapat;
e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama
Pegawai Negeri Sipil;
g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia
yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua
Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.

23. 5. JENIS KOTIK PNS
KOTIK INSTANSI
KOTIK PROFESI
6. GAK KOTIK
MAJELIS
KEHORMATAN KODE
ETIK /
MAJELIS KODE ETIK
( MKE )
KETUA : = 1
SEKRETARIS = 1
ANGGOTA = 3
PANGKAT LEBIH TINGGI
MUSYAWARAH MUFAKAT
SUARA TERBANYAK
KEPUTUSAN is FINAL

24. 7. SANKSI
MORAL
ADMINISTRASI
TERTUTUP
TERBUKA
8. KORPRI Pasal 12 g ( PENJELASAN )
“Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik
Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan
soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam
memperjuangkan hak-haknya.”

26. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik
Indonesia adalah Lima Janji Luhur Anggota Korpri
Sebagai Aparatur Pemerintah, Abdi Negara &
Masyarakat, Sebagai Pedoman Dalam Melaksanakan
Tugas Sehari-Hari.
PENGERTIAN ETIKA :
Berasal dari Bahasa Yunani ETHA/TAETHA, yang berati :
TEMPAT TINGGAL, PADANG, RUMPUT, KANDANG,
KEBIASAAN, ADAT/WATAK, PERASAAN/SIKAP, CARA
BERPIKIR, ADAT ISTIADAT.

27. PANCA PRASETYA
Kami anggota Koprs Pegawai Republik Indonesia adalah insan
yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berjanji :
1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta
memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara.
3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas
kepentingan pribadi dan golongan.
4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta
kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia.
5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin, serta
meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.

28. 28
Walaupun pegawai Republik Indonesia melaksanakan tugas diberbagai
bidang dengan jenis karya yang beraneka ragam, tetap satu dalam rangka
melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

29. Berdasar Pancasila
Dan Undang-Undang Dasar Empat Lima
Serta dipandukan oleh haluan negara
Kita maju terus
Di bawah Panji Korpri
Kita mengabdi tanpa pamrih
Di dalam naungan Tuhan Yang Maha
Kuasa Korpri maju terus
Satukan irama langkahmu
Bersatu tekad menuju ke depan
Berjuang bahu-membahu
Memberikan tenaga tak segan
Membangun negara yang jaya
Membina bangsa besar sejahtera
Mamakai akal dan daya
Membimbing membangun mengemban

30. KEPRES NO. 82/1971
TENTANG
KORPRI
WADAH UTK MENGHIMPUN SEGENAP PEGAWAI RI
SBG SATU-SATUNYA WADAH BAGI SEGENAP PEGAWAI RI
DIBERI NAMA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
PERIODE: 1971-1999
KEPRES NO. 63/1994
TENTANG
AD KORPRI
WADAH UTK MENGHIMPUN SEGENAP
PEGAWAI RI SBG SATU-SATUNYA WADAH
BAGI SEGENAP PEGAWAI RI DIBERI NAMA
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
PERIODE : 2004-2009
KEPRES NO. 24/2010
TENTANG
PENGESAHAN AD KORPRI
PENGGANTAIN DIPUTUSKAN PD WAKTU
MUSPIM KORPRI DI HTL BIDAKARA

31. LOGO KORPRI
SESUAI HASIL MUNAS
VII
TIDAK SAH
SE DPKN Nomor : SE-05/KU/II/2014, tanggal 13 Februari 2014 tentang Eksistensi Organisasi
dan Atribut KORPRI, dan
Nomor : SE-02/KU/V/2016, tanggal 10 Mei 2016 tentang Penegasan Atribut KORPRI
X

32. BIDANG KEGIATAN
Bidang Kegiatan KORPRI:
1. Upacara
2. Bantuan Hukum : Klinik Konsultasi dan Bantuan
Hukum
3. Kesejahteraan : Perumahan KORPRI, Super Market
KORPRI, Poliklinik, Olahraga, Seni Budaya dan
Agama
4. Pembinaan dan Pengembangan Profesi ASN: Diklat,
Seminar, Pemagangan
5. Penegakan Kode Etik : Pengurus KORPRI menjadi
anggota majelis kode etik
6. Pemberian Penghargaan
32

33. Pemerintah sudah menerbitkan 3 (tiga) undang-undang (saya
sebut : TRILOGI UNDANG-UNDANG), untuk menjamin
perolehan hak-hak pegawai dalam pelaksanaan tugas, yaitu :
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara ; Psl 92, 106, dan 126
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah; Psl 385.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan; Psl. 17 s.d. 21.
PERLINDUNGAN DAN BANTUAN HUKUM

34.  Membangun RS KORPRI dan Poliklinik KORPRI,
unit-unit usaha KORPRI dengan biaya dari iuran
anggota KORPRI.
 Mensinkronkan program-program KORPRI dengan
PT Taspen, khususnya dalam pemberian uang duka,
pemakaman, penyerahan Kartu Hari Pertama
Pensiun, dll.
 Penyediaan rumah bagi anggota KORPRI yang layak
huni dan terjangkau.
 Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS
Kesehatan
DI BIDANG KESEJAHTERAAN

35.  Menyelenggarakan PORNAS KORPRI
 Menghidupkan kembali olahraga bersama setiap
minggu.
 Menyelenggarakan olahraga rekreasi.
 Menyelenggarakan BINROH :
- MTQ KORPRI
- Pengajian Bersama
- Gampang Umroh Bersama KORPRI
 Menyelenggarakan Pemakaman bagi anggota yang
meninggal dan pemberian uang duka
 Pemberian santunan dll.
DI BIDANG KESEJAHTERAAN

39. KANTOR KONSULTASI HUKUM KORPRI

40. 40
 Menguasai bidang tugas masing-masing;
 Terus meningkatkan pengetahuan &
Kemampuan;
 Mampu memecahkan masalah yg sulit, baik
dalam tugas maupun di masyarakat;
 Memberikan kepada masyarakat pelayanan
secara maksimal & tidak diskriminatif, dgn
berpedoman kepada Birokrat Profesional Karir
 Tidak menjadi kuda tunggangan partai
politik;
 Menjaga jarak yg sama diantara Parpol;
 Tidak berpolitik praktis;
 Monoloyalitas hanya kepada Pemerintah,
Bangsa dan Negara yang berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945.
 Program umum dam Kegiatan Strategis
KORPRI bertumpu pada kesejahteraan
anggota dan keluarganya.
KORPRI PARADIGMABARU

41. 41

42. 42

44. KORPRI......
Maju Terus....!!!