Dokumen tersebut membahas tentang etika dan integritas dalam pelatihan kepemimpinan pengawas di Polri. Dokumen menyoroti pentingnya etika dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara, dengan mengutip pidato Soekarno dan survei yang menunjukkan rendahnya tingkat toleransi masyarakat. Dokumen juga menyinggung berbagai peraturan dan dimensi etika yang harus dipatuhi aparatur negara.
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak dan Ibu diharapkan mampu persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam persepektif wawasan nusantara, kearifan lokal, dan Pancasila, sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara, dengan mengaktualisasi kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan dalam konteks aktual guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik.
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...Ardi Susanto
Berdasarkan analisis masalah dalam organisasi saat ini, dan mengingat pentingnya saluran komunikasi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan mempertimbangkan banyaknya produk kehumasan maka melalui pemanfaatan teknologi informasi kami mengajukan terobosan inovatif dengan membangun aplikasi yang bertujuan sebagai media informasi dan komunikasi publik dan berbasis pada aplikasi android yang dapat di download pada play store.
Terobosan inovatif dimaksud adalah membangun sebuah aplikasi android dengan nama Aplikasi #BarruBaik sebagai upaya untuk membangun saluran informasi secara mudah dan massif.
Dalam aplikasi ini nantinya, diharapkan semua stakeholder pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi menyampaikan informasi public termasuk sebagai sumber untuk mengetahui informasi terbaru secara up to date serta dapat mendownload ragam informasi yang tersimpan di dalamnya termasuk menyimpan beberapa produk komunikasi publik. Produk komunikasi publik dimaksud dapat berupa foto, video, konten grafis, rilis berita serta lainnya.
Selain itu, Aplikasi ini akan me-link-kan publik dengan beberapa Web milik Pemerintah Daerah semisal Barrukab.go.id maupun aplikasi yang bisa diakses publik lainnya. Kemudian, didalamnya diharapkan ada ruang diskusi publik terhadap issue terkini yang dapat terdokumentasi untuk di print out dan dilaporkan ke Pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.
Perlunya ruang komunikasi publik melakukan diskusi dengan memberi masukan berupa diskusi ide, saran dan ruang bersama antara pemerintah daerah dan publik yang nantinya dapat dihimpun kemudian dikelola untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Kemudian, saat ini diperlukan pertukaran informasi antara masayarakat khususnya bagi yang memiliki kompetensi maupun keahlian yang dapat ditawarkan ke public melalui aplikasi #BarruBaik pada fitur yang didesain untuk di isi dan dimanfaatkan sendiri dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Memberikan ruang bagi warga Barru untuk menawarkan diri kepada Publik untuk layanan jasa dan kompetensi yang ia miliki untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan bagi pihak lainnya yang membutuhkan.
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH, MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Ceramah Pelatihan Dasar CPNS
Sorong Selatan, 28 Juli 2021
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak dan Ibu diharapkan mampu persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam persepektif wawasan nusantara, kearifan lokal, dan Pancasila, sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara, dengan mengaktualisasi kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan dalam konteks aktual guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik.
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...Ardi Susanto
Berdasarkan analisis masalah dalam organisasi saat ini, dan mengingat pentingnya saluran komunikasi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan mempertimbangkan banyaknya produk kehumasan maka melalui pemanfaatan teknologi informasi kami mengajukan terobosan inovatif dengan membangun aplikasi yang bertujuan sebagai media informasi dan komunikasi publik dan berbasis pada aplikasi android yang dapat di download pada play store.
Terobosan inovatif dimaksud adalah membangun sebuah aplikasi android dengan nama Aplikasi #BarruBaik sebagai upaya untuk membangun saluran informasi secara mudah dan massif.
Dalam aplikasi ini nantinya, diharapkan semua stakeholder pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi menyampaikan informasi public termasuk sebagai sumber untuk mengetahui informasi terbaru secara up to date serta dapat mendownload ragam informasi yang tersimpan di dalamnya termasuk menyimpan beberapa produk komunikasi publik. Produk komunikasi publik dimaksud dapat berupa foto, video, konten grafis, rilis berita serta lainnya.
Selain itu, Aplikasi ini akan me-link-kan publik dengan beberapa Web milik Pemerintah Daerah semisal Barrukab.go.id maupun aplikasi yang bisa diakses publik lainnya. Kemudian, didalamnya diharapkan ada ruang diskusi publik terhadap issue terkini yang dapat terdokumentasi untuk di print out dan dilaporkan ke Pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.
Perlunya ruang komunikasi publik melakukan diskusi dengan memberi masukan berupa diskusi ide, saran dan ruang bersama antara pemerintah daerah dan publik yang nantinya dapat dihimpun kemudian dikelola untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Kemudian, saat ini diperlukan pertukaran informasi antara masayarakat khususnya bagi yang memiliki kompetensi maupun keahlian yang dapat ditawarkan ke public melalui aplikasi #BarruBaik pada fitur yang didesain untuk di isi dan dimanfaatkan sendiri dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Memberikan ruang bagi warga Barru untuk menawarkan diri kepada Publik untuk layanan jasa dan kompetensi yang ia miliki untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan bagi pihak lainnya yang membutuhkan.
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH, MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Ceramah Pelatihan Dasar CPNS
Sorong Selatan, 28 Juli 2021
Disampaikan untuk Pelatihan Dasar CPNS
Lembaga Administrasi Negara RI
Jakarta, 8 Mei 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Materi ini membekali Bapak dan Ibu dengan kemampuan menjelaskan sistem penyelenggaraan pelatihan melalui penguasaan terhadap dasar hukum kebijakan penyelenggaraan, tujuan, sasaran dan kompetensi, kurikulum, evaluasi, fasilitas pendukung pelatihan dan pemanfaatannya, serta tata tertib penyelenggaraan pelatihan. Setelah mengikuti materi ini Bapak dan Ibu mampu menjelaskan aspek substansi dan administratif penyelenggaraan pelatihan.
Disampaikan untuk Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) BPSDM Kementerian Dalam Negeri RI
Jakarta, 19 Agustus 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Materi pengendalian kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawasFatihElluqmani
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak dan Ibu diharapkan mampu mengendalikan pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin jenjang pengawas sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal.
kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan pelatihan kepemimpinan pengawasLuqmanSuyanto
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak dan Ibu diharapkan mampu memimpin dalam pelaksanaan pekerjaan dan menghasilkan rancangan strategi inovasi pelayanan publik pada unit organisasi instansinya.
Disampaikan untuk Pelatihan Dasar CPNS
Lembaga Administrasi Negara RI
Jakarta, 8 Mei 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Materi ini membekali Bapak dan Ibu dengan kemampuan menjelaskan sistem penyelenggaraan pelatihan melalui penguasaan terhadap dasar hukum kebijakan penyelenggaraan, tujuan, sasaran dan kompetensi, kurikulum, evaluasi, fasilitas pendukung pelatihan dan pemanfaatannya, serta tata tertib penyelenggaraan pelatihan. Setelah mengikuti materi ini Bapak dan Ibu mampu menjelaskan aspek substansi dan administratif penyelenggaraan pelatihan.
Disampaikan untuk Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) BPSDM Kementerian Dalam Negeri RI
Jakarta, 19 Agustus 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Materi pengendalian kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawasFatihElluqmani
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak dan Ibu diharapkan mampu mengendalikan pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin jenjang pengawas sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal.
kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan pelatihan kepemimpinan pengawasLuqmanSuyanto
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak dan Ibu diharapkan mampu memimpin dalam pelaksanaan pekerjaan dan menghasilkan rancangan strategi inovasi pelayanan publik pada unit organisasi instansinya.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Kebijakan Publik Series #4, Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI)
Jakarta, 16 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada Lokakarya Persiapan IKK 2024 dan Penganugerahan Hasil Pengukuran IKK Kemenkes Tahun 2023
Jakarta, 30 April 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada “Evaluasi Dampak Diklat”, diselenggarakan
oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Surabaya, 7 Maret 2024
Disampaikan pada “Rapat Koordinasi BPSDM se Kalimantan Utara
Tarakan, 29 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Materi Drum-up Kelas Inovasi, diperuntukkan bagi Tim Adhiganapraya LAN
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Teknis Kementerian Hukum dan HAM dengan tema “Mewujudkan Kebijakan yang Berkualitas untuk Kinerja Kemenkumham yang Berdampak”
Jakarta, 22 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Keynote Speech Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Jakarta, 15 November 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Temu Inovator (Innovation Summit) Kabupaten Bogor
30 Januari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Seri 2 ASN Belajar BPSDM Jawa Timur
18 Januari 2024
Belajar Bersama Widyaiswara LAN
Diselenggarakan oleh Pusbangkom TSK LAN
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
1. Disampaikan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP),
Pusat Pendidikan Administrasi Lemdik Polri
12 Mei 2023
Etika
Etika
Etika
Etika &
&
&
& Integritas
Integritas
Integritas
Integritas
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI
2. “Bahwa membangun suatu negara,
membangun ekonomi, membangun
teknik, membangun pertahanan,
adalah pertama-tama dan pada tahap
utamanya, membangun jiwa bangsa !!
Tentu saja keahlian adalah perlu,
tetapi keahlian saja tanpa dilandaskan
pada jiwa yang besar, tidak akan dapat
mungkin mencapai tujuannya. Inilah
perlunya, sekali lagi mutlak perlunya,
nation and character building”.
(Soekarno, Pidato HUT RI, 17 Agustus 1966)
5. Sk
Sk
Sk
Ska
a
a
ala
la
la
la 0
0
0
0-
-
-
-100:
100:
100:
100: 0=
0=
0=
0=S
S
S
Sa
a
a
an
n
n
ng
g
g
ga
a
a
at
t
t
t In
In
In
Int
t
t
to
o
o
ol
l
l
le
e
e
er
r
r
ra
a
a
an
n
n
n,
,
,
, 100=
100=
100=
100=S
S
S
Sa
a
a
an
n
n
ng
g
g
ga
a
a
at
t
t
t To
To
To
Tol
l
l
le
e
e
er
r
r
ra
a
a
an
n
n
n
Survei Nasional Mei 2022
Rata-rata skor toleransi adalah 49,1 dalam skala 0-100, yang
berarti tingkat toleransi warga relatif rendah.
Mean = 49.1
Stdev = 16.00
SKOR TOLERANSI 49,1
NILAI
TERTINGGI
100
(SANGAT
TOLERAN)
NILAI
TERENDAH
0
(SANGAT
INTOLERAN)
RATA-
RATA
49,1
MENURUT SMRC
TOLERANSI KATEGORI RENDAH
6. 85% millenial rentan radikalisme
Potensi radikalisme
pada PRIA 12,1%
Potensi radikalisme
pada WANITA 12,3%
7. TIDAK MEMEGANG
SUMPAH JABATAN
INGIN MENGGANTI
DASAR NEGARA
MELAWAN UUD
DAN IDEOLOGI
NEGARA
TERSEBAR DI SELURUH
INDONESIA
AKAN ADA TINDAKAN
LEBIH TEGAS
14. STASTISTIK TINDAK PIDANA KORUPSI
per 1 Juni 2020
htt ps://w w w .kpk.go.id/id/statist ik/penindakan /tp k-b erdasarkan -jenis-p erkara
Berdasarkan Profesi/Jabatan
Berdasarkan Jenis Perkara 80%
kasus korupsi yang diungkap m elibatkan
sektor sw asta & sektor publik/instansi
pem erintah. Modusnya antara lain:
SUAP-MENYUAP & GRATIFIKASI
16. ETIKA: Ilmu tentang apa yang baik
dan apa yang buruk dan tentang hak
dan kewajiban moral/akhlak (KBBI).
INTEGRITAS: mutu, sifat, atau
keadaan yang menunjukkan
kesatuan yang utuh sehingga
memiliki potensi dan kemampuan
yang memancarkan kewibawaan
(KBBI).
PM M Natsir
17. The qualification of being honest and having
strong moral principles, or moral uprightness
(Wikipedia, Cambridge English Dict);
Strict adherence to a moral code, reflected in
transparent honesty and complete harmony in
what one thinks, says, and does (Business
Dict);
Mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan
kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi
dan kemampuan yang memancarkan
kewibawaan; kejujuran (KBBI);
Definisi umum: “kesesuaian antara pikiran,
ucapan, dan perbuatan”.
Pikiran
Ucapan
Perbuatan
Apa
Apa
Apa
Apa itu
itu
itu
itu Integritas
Integritas
Integritas
Integritas?
?
?
?
18. UU No. 5/2014
UU No. 5/2014
UU No. 5/2014
UU No. 5/2014 Tentang
Tentang
Tentang
Tentang ASN
ASN
ASN
ASN
Pasal 87 ayat 4 huruf (a) => PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan
penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945;.
Pasal 4 => ASN wajib memegang teguh ideologi Pancasila; setia dan mempertahankan
UUD 1945 serta pemerintahan yang sah; menciptakan lingkungan kerja yang
nondiskriminatif; menghargai komunikasi, konsultasi, kerja sama; mendorong
kesetaraan dalam pekerjaan, dsb
Pasal 3, 4 dan 5 UU ASN
Nilai Dasar serta Kode Etik dan Kode Perilaku
PP No.
53/2010 tentang Disiplin PNS yang diantaranya memuat 17 kewajiban dan 15 larangan.
19. Core Values Ber
Core Values Ber
Core Values Ber
Core Values Ber-
-
-
-AKHLAK
AKHLAK
AKHLAK
AKHLAK
PADA TANGGAL 27 JULI 2021 PRESIDEN
JOKOWI MELUNCURKAN CORE VALUES
DAN EMPLOYER BRANDING ASN
DENGAN SLOGAN BERAKHLAK.
SURAT EDARAN MENTERI PANRB
NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG
IMPLEMENTASI CORE VALUES DAN
EMPLOYER BRANDING ASN BANGGA
MELAYANI BANGSA.
20. Dimensi
Dimensi
Dimensi
Dimensi Etika
Etika
Etika
Etika
Tap MPR No. VI/2001 PP No. 42/2004
Etika Sosial dan Budaya Etika Dalam Bernegara
Etika Politik dan Pemerintahan Etika Dalam Berorganisasi
Etika Ekonomi dan Bisnis Etika Dalam Bermasyarakat
Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan Etika Terhadap Diri Sendiri
Etika Keilmuan Etika Sesama PNS
Etika Lingkungan
Pasal 7 PP No. 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS:
Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib bersikap
dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan,
dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama PNS
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
21. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan bernegara;
Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam
melaksanakan tugas;
Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang
bersih dan berwibawa;
Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan
setiap kebijaksanaan dan program Pemerintah;
Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efesien
dan efektif;
Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
Etika
Etika
Etika
Etika dalam
dalam
dalam
dalam Bernegara
Bernegara
Bernegara
Bernegara
22. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
Melaksanakan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pejabat yang
berwenang;
Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
Menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait
dalam rangka pencapaian tujuan;
Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka
peningkatan kinerja organisasi;
Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
Etika
Etika
Etika
Etika Dalam
Dalam
Dalam
Dalam Berorganisasi
Berorganisasi
Berorganisasi
Berorganisasi
23. Mewujudkan pola hidup sederhana;
Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa
pamrih dan tanpa unsur pemaksaan ;
Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta
tidak diskriminatif;
Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam
melaksanakan tugas.
Etika
Etika
Etika
Etika Dalam
Dalam
Dalam
Dalam Bermasyarakat
Bermasyarakat
Bermasyarakat
Bermasyarakat
24. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan,
ketrampilan, dan sikap;
Memiliki daya juang yang tinggi;
Memelihara kesehatan rohani dan jasmani;
Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.
Etika
Etika
Etika
Etika Terhadap
Terhadap
Terhadap
Terhadap Diri
Diri
Diri
Diri Sendiri
Sendiri
Sendiri
Sendiri
25. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan
yang berlainan;
Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun
horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
Menghargai perbedaan pendapat;
Menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil;
Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin
terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam
memperjuangkan hak-haknya.
Etika
Etika
Etika
Etika Terhadap
Terhadap
Terhadap
Terhadap Sesama
Sesama
Sesama
Sesama PNS
PNS
PNS
PNS
26. Redefinisi
Redefinisi
Redefinisi
Redefinisi Integritas
Integritas
Integritas
Integritas
Zaman Old:
Tidak menerima yang bukan haknya.
Tidak melakukan yang tidak boleh
dilakukan.
Zaman Now:
Melakukan sesuatu tidak ala
kadarnya, namun sepenuh hati
(mindfulness) & segenap
kemampuan (professional).
Walk the Talk – memenuhi janji
dan sumpah jabatan.
Self Mastery – mengendalikan
diri dari godaan atau
kecenderungan berpikir sempit
atau menyimpang.
Quality Orientation – terus
menjaga mutu pekerjaan agar
tetap akuntabel dan transparan.
Beyond Integrity
Integrity
29. Mohammad
Mohammad
Mohammad
Mohammad Natsir
Natsir
Natsir
Natsir
George McTurnan Kahin, guru besar Universitas Cornell,
terhenyak kala bertemu M. Natsir untuk kali pertama
pada 1946. Ketika itu, Natsir adalah Menteri Penerangan
RI. “Ia memakai kemeja bertambalan, sesuatu yang
belum pernah saya lihat di antara para pegawai
pemerintah mana pun,” terang Kahin seperti tertulis
dalam buku Natsir: 70 Tahun Kenang-kenangan
Kehidupan dan Perjuangan. Ternyata Natsir hanya
memiliki 2 stel kemeja kerja yang sudah tidak begitu
bagus. Natsir tak malu menjahit kemejanya itu bila
robek.
Bertahun-tahun, Natsir tak malu nenumpang di paviliun
rumah Prawoto Mangkusasmito. Dia pun sempat
menumpang di rumah H. Agus Salim. Baru pada 1946,
pemerintah memberikan rumah dinas kepadanya.
Menteri Penerangan (1946-1949); Perdana
Menteri (1950-1951)
30. KH.
KH.
KH.
KH. Saifuddin
Saifuddin
Saifuddin
Saifuddin Zuhri
Zuhri
Zuhri
Zuhri Di jabatan strategis ini dirinya diuji. Suatu kali adik
iparnya, Mohammad Zainuddin Dahlan menghadap dan
memohon untuk dihajikan dengan biaya dinas (abidin)
dari Departemen Agama. Meski sebenarnya lazim
menghajikan orang yang potensial apalagi pejuang
kemerdekaan, namun Saifuddin menolak permintaan
adiknya.
"Sebagai orang yang berjasa dan mengingat kondisi
perekonomianmu belum memungkinkan, sudah layak jika
Departemen Agama menghajikan. Apalagi kamu pernah
berjuang dalam perang kemerdekaan. Tetapi ada satu hal
yang menyebabkan saya tidak mungkin membantu
melalui haji departemen. Karena kamu adikku. Coba
kamu orang lain, sudah lama aku hajikan," ujar KH
Saifuddin Zuhri kepada iparnya.
Tak hanya itu, selepas menjadi Menteri, Saifuddin tetapa
berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-
cara yang halal dan bersahaja. Dikutip dari buku "Karisma
Ulama Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU" karangan
Saifullah Ma'shum, jika banyak mantan menteri bergelut
dalam bisnis yang prestise, justru Saifuddin memilih
menjalani profesi sebagai pedagang beras di Glodok.
Menteri Agama pada Kabinet Kerja III, Kabinet
Kerja IV, Kabinet Dwikora I, Kabinet Dwikora II,
dan Kabinet Ampera I.
31. H.
H.
H.
H. Agus
Agus
Agus
Agus Salim
Salim
Salim
Salim
Walau menjabat Menteri, Agus Salim sengaja
hidup dalam kesederhanaan. Rumahnya
mengontrak, atapnya bocor jika hujan tiba.
“Orang tua yang sangat pandai ini adalah seorang
yang genius. Ia mampu berbicara dan menulis
secara sempurna sedikitnya dalam sembilan
bahasa. Kelemahannya hanya satu: ia hidup
melarat“.
Begitulah tulisan Willem Schermerhorn, seorang
pejabat Belanda, dalam Het Dagboek van
Schermerhorn (Buku Harian Schermerhorn) saat
mengomentari kebersahajaan H. Agus Salim.
Menteri Luar Negeri (1947-1949)
32. Prawoto
Prawoto
Prawoto
Prawoto Mangkoesasmito
Mangkoesasmito
Mangkoesasmito
Mangkoesasmito Dalam sebuah tulisan untuk mengenang Prawoto,
rekannya di Masyumi, M Roem menyebut sejawatnya
itu sebagai “orang yang selamanya hidup sederhana,
orang yang tak pernah meminta, orang yang hanya
belajar memberi dan mengasih,” demikian dikutip
dari buku M Roem, Bunga Rampai dari Sejarah.
Cerita tentang kesederhanaan Prawoto dituturkan
putrinya Sri Sjamsiar Prawoto Issom seperti dikutip
dari buku “Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto
Mangkusasmito” karangan SU Basajut.
Saat itu menjelang pembubaran Masyumi, Prawoto
dan tokoh-tokoh partai politik lain seperti Subadio
Sastrosatomo dan Sutan Sjahrir dipanggil ke Istana
oleh Presiden Soekarno. Malam harinya, Prawoto
meminta putrinya untuk menisik (menambal lubang)
di kerah baju koko putih miliknya. Keesokan harinya
di istana, para undangan lain mengenakan setelan jas,
dasi dan bersepatu, tetapi Prawoto hanya
mengenakan sarung, baju koko tua, peci dan sandal
kulit.
Anggota Badan Pekerja KNIP; Wakil Perdana
Menteri di era Mr. Assaat sebagai PM; Wakil
Ketua I Konstituante; Ketua Umum Masyumi
33. SK. Trimurti
SK. Trimurti
SK. Trimurti
SK. Trimurti Pada saat aktif di Partai Buruh Indonesia, 18 bulan
setelah merdeka Trimurti mendapat tawaran menjadi
Menteri Tenaga Kerja, dari Setiajid, salah satu anggota
formatur kabinet yang juga rekan separtai. Pertama,
ajakan menjadi menteri dijawab spontan, tidak!
Selepas berhenti dari jabatannya sebagai Menteri Tenaga
Kerja, Trimurti kembali ke bangku kuliah. Tetapi, di saat
mereguk nikmatnya kebebasan pendidikan, Soekarno
menawari Trimurti untuk menjadi Menteri Sosial pada
tahun 1959. Tak tergiur dan tak ingin dianggap haus
kekuasaan, Trimurti menolak.
Berbeda dengan kehidupan mantan menteri di zaman
sekarang ini, Trimurti selama sisa hidupnya terang-
terangan menolak semua pemberian dan fasilitas
negara. Padahal itu adalah haknya.
Trimurti meninggal tahun 2008 di RSPAD Gatot Soebroto.
Sebelum meninggal, Trimurti tinggal di rumah
kontrakan yang sempit di Bekasi. Di rumah
kontrakannya, di antara deretan foto-fotonya bersama
keluarga, terdapat sebuah lukisan yang paling besar
bergambar Bung Karno menyematkan Bintang
Mahaputra tingkat V padanya.
Jurnalis; Menteri Tenaga Kerja pertama (1947-
1948) di bawah PM Amir Sjarifuddin.
34. Baharuddin
Baharuddin
Baharuddin
Baharuddin Lopa
Lopa
Lopa
Lopa
Suatu ketika, sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi
Sulawesi Selatan, Lopa mengadakan kunjungan ke
sebuah kabupaten di wilayah kerjanya. Dalam
perjalanan pulang, Lopa tiba-tiba menyuruh
ajudannya menghentikan mobil. Lopa bertanya
kepada sang ajudan, “Siapa yang mengisi bensin?”
Si ajudan pun dengan jujur menjawab, “Pak Jaksa,
Pak!”
Mendengar itu, Lopa menyuruh ajudannya
memutar mobil, kembali ke kantor sang Jaksa yang
mengisikan bensin ke mobil itu. Tiba di sana, Lopa
meminta sang Jaksa menyedot kembali bensin
sesuai dengan jumlah yang diisikannya. “Saya
punya uang jalan untuk beli bensin, dan itu harus
saya pakai,” kata Barlop.
Bupati Majene 1 (1959-1960); Jaksa Agung
(2001); Menteri Kehakiman & HAM (2001)
35. Hoegeng sangat gencar memerangi penyelundupan. Dia tidak
peduli siapa beking penyelundup tersebut, semua pasti
disikatnya. Wanita ini pun berusaha mengajak damai.
Berbagai hadiah mewah dikirim ke alamat Hoegeng. Tentu
yang ditolak mentah-mentah. Hadiah ini langsung
dikembalikan oleh Hoegeng. Tapi si wanita tak putus asa. Dia
terus mendekati Hoegeng.
Yang membuat Hoegeng heran, malah koleganya di Polri dan
Kejaksaan yang memintanya untuk melepaskan wanita itu.
Hoegeng heran, kenapa begitu banyak pejabat yang mau
menolong pengusaha wanita tersebut. Hoegeng pun hanya
bisa mengelus dada prihatin menyaksikan tingkah polah
koleganya yang terbuai uang.
Kapolri (1968-1971)
Jend
Jend
Jend
Jend. Pol.
. Pol.
. Pol.
. Pol. Hoegeng
Hoegeng
Hoegeng
Hoegeng Imam S.
Imam S.
Imam S.
Imam S.