Behaviour

1. NAMA : M. Fatchul Arifin, S.H, M.M
Tempat / tgl. lahir : Nganjuk
:
Jabatan : - Kepala Bidang Diklat Kepemimpinan
- Kepala Bagian Tata Usaha
- Widyaiswara Ahli Madya (2019)
-Assessor Kompetensi KPK RI
No. Reg. MET.001.000157.2017
- Pelatih/Penyuluh Anti Korupsi No. Reg
PAK.915.1.00144.20180
Alamat
Kabupaten
: Google: percikan pencerahan
http://thewisdomlearning.blogspot.com/
Sleman_ DIY
Lain-lain :

2. Pola Hubungan Antara Birokrasi
dengan warga paradigma lama
Pemegang
Kekuasaan
Obyek
Kekuasaan
Birokrasi Rakyat
Melayani
Mengontrol

3. Pola Hubungan Antara Birokrasi dengan warga yang diharapkan
Agen
(stabilisator, fasilitator,
dinamisator, inovator)
Customer
& prinsipal
Birokrasi Rakyat
Melayani dan
Menghormati
Mengontrol

4. Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana
tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945,
diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi
politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,
mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi
masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat
persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945.
PENJELASAN UMUM UU ASN

5. Undang-Undang ASN
menempatkan ASN sebagai sebuah profesi
yang harus memiliki standar pelayanan
profesi, nilai dasar, kode etik dan kode
perilaku profesi, pendidikan dan
pengembangan profesi, serta memiliki
organisasi profesi yang dapat menjaga
nilai-nilai dasar profesi.
20

6. 21
Undang-undang No 5 tahun 2014 tentang ASN merupakan
dasar dalam MANAJEMEN ASN yang bertujuan
ASN yang memiliki integritas, profesional dan netral
serta bebas dari intervensi politik, juga bebas dari
praktik KKN,

7. 27 Juli 2021
Presiden luncurkan fondasi baru bagi ASN

10. 25

12. UNTUK MENJALANKAN KEDUDUKANNYA, ASN MEMPUNYAI :

13. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:
 a. nilai dasar;
 b. kode etik dan kode perilaku;
 c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;
 d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
 e. kualifikasi akademik;
 f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
 g. profesionalitas jabatan.

14. A. Nilai Dasar
Ketaqwaan kepada TYME
Kesetiaan dan Ketaatan Kepada Pancasila & UUD 1945
Semangat nasionalisme
Mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi/
golongan
Taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
Penghormatan terhadap HAM
Tidak diskriminatif
Profesional, netralitas dan bermoral tinggi
Semangat jiwa korps

15. INTEGRITAS
Integritas (Integrity) adalah bertindak konsisten sesuai dengan
nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi
Mengkomunikasikan / menjelaskan maksud, ide dan perasaan
secara terbuka, jujur dan langsung sekalipun dalam negosiasi
yang sulit dengan pihak lain.
“SATUNYA KATA DAN PERBUATAN”

16. INDIKATOR
INTEGRITAS
Bertindak berdasarkan nilai (values) walaupun ada resiko atau
biaya yang cukup besar.
Mengambil tindakan atas perilaku orang lain yang tidak etis,
meskipun ada resiko yang signifikan untuk diri sendiri dan
pekerjaan.
Bertanggung Jawab atas kesalahan yang dilakukan.

17. Kewajiban pegawai ASN yang disebutkan
dalam UU ASN (1)
1.Setia Dan Taat Pada Pancasila, Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia, Dan Pemerintah Yang Sah;
2.Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Bangsa;
3.Melaksanakan Kebijakan Yang Dirumuskan
Pejabat
Pemerintah Yang Berwenang;
4.Menaati Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan;
33

18. Kewajiban Pegawai ASN Yang Disebutkan
Dalam UU ASN (2)
5. Melaksanakan Tugas Kedinasan Dengan Penuh Pengabdian, Kejujuran,
Kesadaran, Dan Tanggung Jawab;
6. Menunjukkan Integritas Dan Keteladanan Dalam Sikap, Perilaku,
Ucapan Dan Tindakan Kepada Setiap Orang, Baik Di Dalam Maupun Di
Luar Kedinasan;
7. Menyimpan Rahasia Jabatan Dan Hanya Dapat Mengemukakan Rahasia
Jabatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; Dan
8. Bersedia Ditempatkan Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
34

23. ORGANISASI Bertujuan untuk menjaga
kode etik profesi dan
standar pelayanan profesi
ASN dan mewujudkan jiwa
korps ASN sebagai
pemersatu bangsa.
Korps Profesi
Pegawai ASN RI

24. PANDUAN SIKAP/PERILAKU DALAM PELAKSANAAN
TUGAS FUNGSI DI INSTANSI :
1. Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara (UU No. 28 Tahun 1999)
2. Kode Etik PNS UU ASN
3. Nilai Dasar core value (BerAKHLAK)
4. Kode Etik Profesi
5. Etos Kerja / Budaya Kerja instansi
6. PP No. 53 Tahun 2010 jo PP 94 Tahun 2021_ Disiplin PNS
(Kewajiban dan larangan)
7. Sumpah PNS/ Sumpah Jabatan
8. dll

25. Terima
Kasih