Pengantar kepabeanan audit keban_tp
•Download as PPT, PDF•
3 likes•2,604 views
Pengantar kepabeanan untuk d1bc
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to Pengantar kepabeanan audit keban_tp
Similar to Pengantar kepabeanan audit keban_tp (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Pengantar kepabeanan audit keban_tp
- 1. LOGO Konsep Tarif dan Nilai Pabean Konsep Kepabeanan POKOK BAHASAN 1 Konsep Fasilitas Kepabeanan Konsep Pembukuan Konsep Pengawasan Konsep Keberatan & Banding Konsep Pidana & Penyidikan PENGANTAR KEPABEANAN
- 2. Menghimpun Penerimaan Negara (Revenue Collection) Melindungi Masyarakat (Community Protection) Memfasilitasi Perdagangan (Trade Facilitation) Mendukung Industri Dalam Negeri (Industrial Assistance) FUNGSI UTAMAFUNGSI UTAMA ((PENGAWASANPENGAWASAN)) FUNGSI TAMBAHANFUNGSI TAMBAHAN ((PELAYANANPELAYANAN)) FUNGSI CUSTOMS 2
- 3. LOGO 3 KEGIATAN PENGAWASAN KEPABEANANKEGIATAN PENGAWASAN KEPABEANAN Hi-Co Scan Jalur Merah Intelijen
- 4. LOGO 4 REGISTRASI IMPORTIR • Direktorat Audit mengkoordinasi pelaksanaan untuk seluruh Kantor Wilayah melalui website • Kantor Wilayah melakukan penelitian lapangan (uji eksistensi, responsibility, nature of bussiness, dan pembukuan) • Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) menentukan penjaluran berdasarkan score registrasi, Past Record Importir dan Profil komoditi • Hasilnya Profil Risiko atau Penjaluran Pelayanan (Jalur Merah, Hijau, dan Prioritas) PRE-CLEARANCEPRE-CLEARANCE
- 5. LOGO 5 • Pelayanan importasi barang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dengan memperhatikan : Database Harga (disusun oleh Direktorat Teknis Kepabeanan) untuk menguji kewajaran Nilai Pabean Informasi dari P2 (NI, NHI) dalam menentukan target pemeriksaan fisik • Hasilnya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) CLEARANCECLEARANCE
- 6. LOGO 6 Kegiatan Post Clearance meliputi : • Verifikasi (Kantor Wilayah) • Audit (Direktorat Audit dan Kantor Wilayah) • Penyelidikan/Penyidikan (P2) POSTPOST CLEARANCECLEARANCE
- 7. LOGO SELF ASSESSMENT RISK MANAGEMENT AUDIT PILAR PELAYANAN DAN PENGAWASANPILAR PELAYANAN DAN PENGAWASAN ERA KEPABEANAN MODERENERA KEPABEANAN MODEREN 7
- 8. LOGO Kenapa audit kepabeanan dan cukai diperlukan???? 8
- 9. LOGO Mengapa perlu Audit 9 •Self assessment Dengan pengguna jasa menghitung sendiri kewajiban bea masuk dan pajak maka perlu adanya kontrol untuk memastikan kebenaran pemberitahuan tersebut. •Ketentuan nilai persediaan berdasarkan transaksi Nilai transaksi sebagai nilai pabean memerlukan mekanisme kontrol untuk perhitungan nilai transaksi yang tepat •Pemberian fasilitas bea masuk Berbagai fasilitas yang diberikan memerlukan kontrol agar tidak tidak terjadi penyimpangan atas fasilitas tersebut. Audit sebagai alat Kontrol
- 10. LOGO KEWENANGAN MELAKUKAN AUDIT Pejabat BC BERWENANG a. Buku / catatan Surat-menyurat Sediaan barang ImportirImportir EksportirEksportir Pengusaha TPSPengusaha TPS Pengusaha TPBPengusaha TPB PPJKPPJK PengangkutPengangkut Orang (pasal 49) yg menyebabkan pejabat bea dan cukai tidak dapat menjalankan kewenangan audit kepabeanan kena SA denda 7 5 juta rupiah AUDIT b. Keterangan lesan / tertulis c. Memasuki bangunan dan/atau sarana d. Pengamanan ruang tempat menyimpan dokumen
- 11. LOGOKONSEP PEMBUKUAN IMPORTIR EKSPORTIR PENGUSAHA TPS PENGUSAHA TPB PPJK PENGUSAHA PENGANGKUTAN adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi dan mempengaruhi keadaan harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya yang secara khusus menggambarkan jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang kemudian diikhtisarkan dalam laporan keuangan PEMBUKUAN YG BERKEWAJIBAN MEMBUAT 11
- 12. WEWENANG CUSTOMS meminta laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan; meminta keterangan lisan / tertulis dari orang dan pihak yang terkait, memasuki bangunan/ruangan untuk menyimpan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan surat-surat, termasuk sarana/media penyimpan data elektronik, dan barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan, melakukan tindakan pengamanan terhadap tempat penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan 12
- 13. FUNGSI PEMBUKUAN laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan Untuk Audit Kepabeanan IMPORTIR, EKSPORTIR, PENGUSAHA TPS, PENGUSAHA TPB, PPJK, PENGUSAHA PENGANGKUTAN WAJIB MENYERAHKAN 13
- 14. KETENTUAN PEMBUKUAN BUKU CATATAN SURAT-SURAT MENGGUNAKAN HURUF LATIN, ANGKAMENGGUNAKAN HURUF LATIN, ANGKA ARAB, MATA UANG RUPIAH, BAHASAARAB, MATA UANG RUPIAH, BAHASA INDONESIA ATAU MATA UANG ASINGINDONESIA ATAU MATA UANG ASING DAN BAHASA ASINGDAN BAHASA ASING TTTTTT MENGGAMBARKANMENGGAMBARKAN KEGIATAN USAHAKEGIATAN USAHA SEBENARNYA, MINSEBENARNYA, MINIMALIMAL CATATCATATANAN HARTA, KEWAJIBAN, MODAL,HARTA, KEWAJIBAN, MODAL, PENDAPATAN DAN BIAYAPENDAPATAN DAN BIAYA Wajib disimpan 10 tahun 14
- 15. DEFINISI • Audit Dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, obyektif, dan tidak memihak, yang disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subyek dari audit telah dilaksanakan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktek yang telah disetujui dan diterima. • Audit kepabeanan dan cukai Adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai 15
- 17. Pada prinsipnya proses auditing adalah merupakan kebalikan dari proses penyusunan laporan keuangan TRANSAKSI DOKUMEN PEMBUKUAN JURNAL BUKU BESAR LAPORAN KEUANGAN BUKU PEMBANTU proses penyusunan laporan keuangan proses auditing 17 AKUNTANSI DAN PROSES AUDITAKUNTANSI DAN PROSES AUDIT
- 18. Audit kepabeanan juga merupakan proses kebalikan dari proses akuntansi, dokumentasi dan pelaporan kegiatan kepabeanan KEGIATAN KEPABEANAN DAN CUKAI DOKUMEN PEMBUKUAN JURNAL BUKU BESAR LAPORAN KEUANGAN BUKU PEMBANTU proses penyusunan laporan keuangan proses audit kepabeanan 18 AKUNTANSI DAN PROSESAKUNTANSI DAN PROSES AUDITAUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAIKEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI DOKUMEN KEPABEANAN
- 19. Menguji tingkat kepatuhan Orang atas pelaksanaan ketentuan Perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai 19
- 20. Audit Kepabeanan : Importir Eksportir Pengusaha TPS Pengusaha TPB Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan Pengusaha Pengangkutan 20 Audit Cukai : Pengusaha Pabrik Pengusaha Tempat Penyimpanan Importir BKC Penyalur dan Pengguna BKC yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai
- 21. 21
- 22. Sistematika Audit Kepabeanan dan Audit Cukai Ketentuan Umum Jenis AuditObjek AuditTujuan Audit Perencanaan Audit Pelaksanaan Audit Evaluasi dan Monitoring 1. Tim Audit 2. Surat Tugas/Surat Perintah 3. Daftar Kuesioner 4. Periode Audit 5. Pengarahan 6. Joint Audit 7. Kewenangan dan Kewajiban Tim Audit 8. Kewajiban Auditee 9. Pekerjaan Lapangan & Kantor 10. Daftar Temuan Sementrara dan tanggapan 11. Pembahasan Akhir 12. LHA dan tindak lanjutnya 13. Tanggung jawab Tim Audit dan Auditee 1. Evaluasi LHA 2. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit 1. Audit terencana berdasarkan Manajemen Risiko 2. Audit Sewaktu- waktu berdasarkan skala prioritas
- 23. 23
- 24. EVALUASI HASIL AUDIT TATA LAKSANA AUDIT UMUM DAN AUDIT KHUSUS LAINNYA 24
- 25. Harus memiliki Sertifikat keahlian Susunan Tim Audit: - Pengawas Mutu Audit - Pengendali Teknis Audit - Ketua Auditor - Auditor Berpedoman pada Standar Audit Kepabeanan dan Audit Cukai
- 27. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT AUDIT SURAT TUGASNOMOR ST- /BC.6/2012 Berdasakan Pasal 86 undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 dan/atau Pasal 39 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007, dengan ini kami pejabat yang bertanda tangan di bawah ini memberi tugas kepada:: Dikeluarkan di : Jakarta Pada tanggal : JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK 108 JAKARTA-10002 TELEPON (021) 4890308 EXT 603, 608; FAKSIMILE (021) 4892209, 4891366; SITUS : www.beacukai.go.id menilai kinerja Tim Audit dan sistem audit
- 29. Dilaksanakan sebelum pelaksanaan Pekerjaan Lapangan Menjelaskan tentang pelaksanaan Audit Kepabeanan dan Audit Cukai kepada Auditee
- 30. Meminta Data Audit Meminta keterangan lisan dan/ atau tertulis Memasuki bangunan, ruangan, dan tempat penyimpanan data dan sediaan barang Melakukan tindakan pengamanan terhadap tempat atau ruangan penyimpanan dokumen jika dipandang perlu
- 32. Menyerahkan Data Audit serta Sediaan Barang untuk kepentingan pemeriksaan Memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis Menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas penggunaan data elektronik jika diperlukan Menunjuk wakil jika pimpinan Auditee berhalangan DATA AUDIT DATA AUDIT
- 34. paling lama 7 hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 3 hari kerja Audit Umum paling lama 3 hari kerjapaling lama 3 hari kerja Audit Khusus BH Audit Khusus BH Pada saat diterimanya surat permintaan data Audit Investig asi
- 35. Auditee harus menandatangani surat pernyataan penolakan Tim Audit harus membuat berita acara
- 37. Tim Audit dapat melakukan pencacahan fisik Sediaan Barang dalam pelaksanaan Pekerjaan Lapangan memberitahukan secara tertulis mengenai rencana pelaksanaan pencacahan fisik kepada Auditee, kecuali untuk audit investigasi
- 38. Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat menghentikan pelaksanaan Audit dalam hal: 1. Pekerjaan Lapangan tidak dapat dilaksanakan; 2. Audit Kepabeanan dan/atau Audit Cukai tidak dapat dilanjutkan setelah dilakukan Tindakan Pengamanan; dan/atau 3. Terdapat alasan selain alasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA 38
- 39. disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali atau jika tidak, dianggap setuju DTS SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA 39
- 41. DTS LHA TINDAK LANJUT ATAS TANGGAPAN DTS DAN PEMBAHASAN AKHIR TIM PENELAAH AN RISALAH PENELAAHAN Dispute aturan?? Tidak ditanggapi SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA 41
- 42. Laporan pelaksanaan Audit yang disusun oleh Tim Audit sesuai ruang lingkup dan tujuan Audit Ditandatangani oleh PMA, PTA, dan Ketua Auditor
- 46. LOGOPENETAPAN TARIF DAN NILAI PABEAN 46 PENETEPAN TARIFPENETEPAN TARIF DAN NILAI PABEANDAN NILAI PABEAN PENETEPAN TARIFPENETEPAN TARIF DAN NILAI PABEANDAN NILAI PABEAN PEJABAT BEA DAN CUKAI DAPAT MENETAPKAN TARIF SEBELUM PENYERAHAN PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM WAKTU 30 HARI SEJAK TANGGAL PEMBERITAHUAN PABEAN PEJABAT BEA DAN CUKAI DAPAT MENETAPKAN NILAI PABEAN DIRJEN DAPAT MENETAPKAN KEMBALI TARIF DAN NILAI PABEAN UNTUK PERHITUNGAN BM DALAM JANGKA WAKTU DUA TAHUN TERHITUNG SEJAK TANGGAL PEMBERITAHUAN PABEAN
- 47. PMK No.51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai
- 48. MATRIKS PENETAPAN, PENETAPAN KEMBALI, DAN KEPUTUSAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEPABEANAN PEJABAT BEA DAN CUKAI DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI PENGADILAN PAJAK Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (Pasal 16) Keputusan atas keberatan (Pasal 93) PengajuanBanding (Pasal 95) Penetapan Selain Tarif dan/atau Nilai Pabean (Ps 25 ayat 4 dan pasal 26 ayat 4) Contoh: •Pencabutan fasilitas. •Penetapan karena penafsiran peraturan. Keputusan atas keberatan (Pasal 93A) Penetapan Sanksi Administrasi Berupa Denda Contoh: •Tidak memberitahukan barang dalam manifes , •Tidak melaporkan pembatalan ekspor Keputusan atas keberatan (Pasal 94) Penetapan Kembali Tarif
- 49. MATRIKS PENETAPAN, PENETAPAN KEMBALI, DAN KEPUTUSAN BERDASARKAN PMK 51/2008 PASAL PEJABAT BEA DAN CUKAI DIREKTUR JENDERAL FORMULIR PENETAPAN Pasal 2, 3, 4 Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean) (Pasal 5 ayat(1)) Pasal 6 Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean selain Pasal 2,3,4 SPP (Surat Penetapan Pabean) (Pasal 7 yat(2))Pasal 7 ayat (1) Penetapan kewajiban membayar karena Pelanggaran Fasilitas Pembebasan/Keringanan Pasal 8 ayat (1) Penetapan Sanksi Administrasi Berupa Denda SPSA (Surat Penetapan Sanksi Administrasi) (Pasal 8 ayat(2)) Pasal 9 Keputusan keberatan atas penetapan Pejabat Surat Keputusan Dirjen (Pasal 12) Pasal 10 ayat (1) Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean SPKTNP (Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean) (Pasal 10 ayat (4))
- 50. LOGOKONSEP KEBERATAN untuk menjamin adanya kepastian hukum dan manifestasi asasuntuk menjamin adanya kepastian hukum dan manifestasi asas keadilan yang memberikan hak kepada pengguna jasakeadilan yang memberikan hak kepada pengguna jasa Orang yang keberatan atas penetapan tarif dan/atau nilai pabean Orang yang keberatan atas penetapan selain tarif dan/atau nilai pabean KeberatanKeberatan Dirjen Bea dan Cukai 50
- 51. LOGOPASAL 93 PENETAPAN OLEH PEJABAT BC MENGENAI TARIF DAN/ATAU NILAI PABEAN ORANG KEBERATAN TERTULIS DIRJEN 60 HARI menyerahkan jaminan sebesar tagihan yg harus dibayar menyerahkan jaminan sebesar tagihan yg harus dibayar BARANG IMPOR BELUM KELUAR DARI KAWASAN PABEAN TIDAK WAJIBTIDAK WAJIB 60 HARI60 HARI PUTUSANPUTUSAN DITOLAKDITOLAK JAMINAN DICAIRKAN JAMINAN DICAIRKAN DIKABULKANDIKABULKAN JAMINAN DIKEMBALIKAN JAMINAN DIKEMBALIKAN TIDAK BERIKAN PUTUSAN TIDAK BERIKAN PUTUSAN DIANGGAP DIKABULKAN DIANGGAP DIKABULKAN JAMINAN DIKEMBALIKAN JAMINAN DIKEMBALIKAN Apabila jaminan berupa uang tunai dan pengembalian jaminan dilakukan setelah jangka waktu 30 hari, diberikan bunga sebesar 2% setiap bulannya maks. 24 bulan Apabila jaminan berupa uang tunai dan pengembalian jaminan dilakukan setelah jangka waktu 30 hari, diberikan bunga sebesar 2% setiap bulannya maks. 24 bulan BERKEBERATANBERKEBERATAN > 60 HARI> 60 HARI
- 52. LOGOPASAL 93A PENETAPAN OLEH PEJABAT BC SELAIN TARIF DAN/ATAU NILAI PABEAN Mis: pencabt fasilitas ORANG KEBERATAN TERTULIS DIRJEN 60 HARI menyerahkan jaminan sebesar tagihan yg harus dibayar menyerahkan jaminan sebesar tagihan yg harus dibayar BARANG IMPOR BELUM KELUAR DARI KAWASAN PABEAN TIDAK WAJIB TIDAK WAJIB 60 HARI60 HARI PUTUSANPUTUSAN DITOLAKDITOLAK JAMINAN DICAIRKAN JAMINAN DICAIRKAN DIKABULKANDIKABULKAN JAMINAN DIKEMBALIKAN JAMINAN DIKEMBALIKAN TIDAK BERIKAN PUTUSAN TIDAK BERIKAN PUTUSAN DIANGGAP DIKABULKAN DIANGGAP DIKABULKAN JAMINAN DIKEMBALIKAN JAMINAN DIKEMBALIKAN Apabila jaminan berupa uang tunai dan pengembalian jaminan dilakukan setelah jangka waktu 30 hari, diberikan bunga sebesar 2% setiap bulannya maks. 24 bulan Apabila jaminan berupa uang tunai dan pengembalian jaminan dilakukan setelah jangka waktu 30 hari, diberikan bunga sebesar 2% setiap bulannya maks. 24 bulan BERKEBERATANBERKEBERATAN Menyangkut kekurangan Pembayaran BM Menyangkut kekurangan Pembayaran BM > 60 HARI> 60 HARI
- 53. LOGOPASAL 94 ORANG KEBERATAN TERTULIS DIRJEN 60 HARI MENYERAHKAN JAMINAN SEBESAR SANKSI ADMINISTRASI MENYERAHKAN JAMINAN SEBESAR SANKSI ADMINISTRASI 60 HARI60 HARI PUTUSANPUTUSAN DITOLAKDITOLAK JAMINAN DICAIRKAN JAMINAN DICAIRKAN DIKABULKANDIKABULKAN JAMINAN DIKEMBALIKAN JAMINAN DIKEMBALIKAN TIDAK BERIKAN PUTUSAN TIDAK BERIKAN PUTUSAN DIANGGAP DIKABULKAN DIANGGAP DIKABULKAN JAMINAN DIKEMBALIKAN JAMINAN DIKEMBALIKAN Apabila jaminan berupa uang tunai dan pengembalian jaminan dilakukan setelah jangka waktu 30 hari, diberikan bunga sebesar 2% setiap bulannya maks. 24 bulan Apabila jaminan berupa uang tunai dan pengembalian jaminan dilakukan setelah jangka waktu 30 hari, diberikan bunga sebesar 2% setiap bulannya maks. 24 bulan > 60 HARI> 60 HARI DIKENAI SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DIKENAI SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DENGANDENGAN
- 54. LOGO ORANG YANGORANG YANG KEBERATANKEBERATAN TERHADAPTERHADAP } BANDING PENGADILAN PAJAK 60 hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan PENETAPAN DIRJEN ATAS TARIF DAN NILAI PABEAN KEPUTUSAN DIRJEN ATAS KEBERATAN SETELAH PUNGUTAN TERUTANG DILUNASI SETELAH PUNGUTAN TERUTANG DILUNASI 54 KONSEP BANDING 54
- 55. LOGOKONSEP PIDANA & PENYIDIKAN PIDANA KEPABEANAN a. Mengangkut barang yg tak tercantum dalam Manifes, b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean tanpa izin Kepala Kantor Pabean, c. Membongkar barang Impor yg tdk tercantum dlm Pemberitahuan Pabean, d. Membongkar / menimbun barang impor ditempat selain yg diijinkan, e. Menyembunyikan barang impor dgn melawan hukum, f. Mengeluarkan barang impor yg blm selesai kewajiban Pabeannya yg mengakibatkan kerugian Negara. g. Mengangkut barang impor dari TPS / TPB yg tidak sampai ke Kantor Pabean tujuan, h. Dengan sengaja memberitahukan salah ttg jenis dan/atau jml brg impor dlm Pemberitahuan Pabean, SETIAP ORANG PENYELUNDUPAN dibidang IMPORPENYELUNDUPAN dibidang IMPOR 55
- 56. LOGO Kinosta.doc PASAL 102 PENYELUNDUPAN DIBIDANG IMPOR a. Mengangkut barang yg tak tercantum dalam Manifes { psl 7A (2) }; b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean tanpa izin Kepala Kantor Pabean (ps 10A (1); c. Membongkar barang Impor yg tdk tercantum dlm Pemberitahuan Pabean {psl 7A (3)}; d. Membongkar / menimbun barang impor ditempat selain ditujuan; e. Menyembunyikan barang impor dgn melawan hukum; f. Mengeluarkan barang impor yg blm selesai kewajiban Pabeannya yg mengakibatkan kerugian Negara; g. Mengangkut barang impor dari TPS / TPB yg tidak sampai ke Kantor Pabean tujuan; atau h. Dengan sengaja memberitahukan salah ttg jenis dan/atau jml brg impor dlm Pemberitahuan Pabean, SETIAP ORANG PENYELUNDUPAN dibidang IMPOR Dipidana Penjara Min 1 th, Maks 10 th dan Pidana Denda Min. Rp 50 Juta, Maks. Rp 5 Milyar Back to Pasal 7A (2)Back to Pasal 7A (2) Back to Pasal 7A (3)Back to Pasal 7A (3)
- 57. PIDANA KEPABEANAN a. Mengekspor tanpa menyerahkan Pemberitahuan Pabean, b. Dgn sengaja memberitahukan salah ttg jenis dan / atau jml barang ekspor dl Pemberitahuan Pabean yg menyebabkan tdk dipungutnya pungutan ekspor, c. Memuat barang ekspor diluar kawasan Pabean tanpa izin kepala Kantor Pabean, d. Membongkar Barang Ekspor di dalam daerah Pabean tanpa izin Kepala Kantor Pabean, e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah (outward manifes), SETIAP ORANG PENYELUNDUPAN dibidangPENYELUNDUPAN dibidang EKSPOREKSPOR 57
- 58. LOGO PASAL 102A PENYELUNDUPAN DIBIDANG EKSPOR a. Mengekspor tanpa menyerahkan Pemberitahuan Pabean b. Dgn sengaja memberitahukan salah ttg jenis dan / atau jml barang ekspor dl Pemberitahuan Pabean yg menyebabkan tdk dipungutnya pungutan ekspor {psl 11A (1) } c. Memuat barang ekspor diluar kawasan Pabean tanpa izin kepala Kantor Pabean { psl 11A (3) } d. Membongkar Barang Ekspor di dalam daerah Pabean tanpa izin Kepala Kantor Pabean, atau e. Mengangkut barang tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah SETIAP ORANG PENYELUNDUPAN dibidang EKSPOR Dipidana Penjara Min 1 th, Maks 10 th dan Pidana Denda Min Rp 50 Jt, Maks Rp 5 Milyar Back to Pasal 11A (1)Back to Pasal 11A (1) Back to Pasal 11A (3)Back to Pasal 11A (3)
- 59. PIDANA KEPABEANAN PENYELUNDUPAN IMPOR ATAU EKSPOR YANG MENGAKIBATKAN TERGANGGUNYA SENDI-SENDI PEREKONOMIAN NEGARA DIANCAM DENGAN PIDANA KURUNGANDIANCAM DENGAN PIDANA KURUNGAN DAN PIDANA DENDA LEBIH BERATDAN PIDANA DENDA LEBIH BERAT 59
- 60. LOGO Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA MIN. 5 TAHUN DAN MAKS. 20 TAHUN DAN PIDANA DENDA MIN. 5 MILIAR RUPIAH DAN MAKS. 100 MILIAR RUPIAH. DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA MIN. 5 TAHUN DAN MAKS. 20 TAHUN DAN PIDANA DENDA MIN. 5 MILIAR RUPIAH DAN MAKS. 100 MILIAR RUPIAH. YANG MENGAKIBATKAN TERGANGGUNYA SENDI-SENDI PEREKONOMIAN NEGARA PASAL 102B PENYELUNDUPAN YANG MENGGANGGU SENDI-SENDI PEREKONOMIAN NEGARA
- 61. PIDANA KEPABEANAN PENYELUNDUPAN DILAKUKAN OLEH PEJABATPENYELUNDUPAN DILAKUKAN OLEH PEJABAT DAN APARAT PENEGAK HUKUMDAN APARAT PENEGAK HUKUM DIANCAM DENGAN PIDANA KURUNGANDIANCAM DENGAN PIDANA KURUNGAN DAN PIDANA DENDA LEBIH BERATDAN PIDANA DENDA LEBIH BERAT (DITAMBAH 1/3 DARI PELAKU BIASA)(DITAMBAH 1/3 DARI PELAKU BIASA) 61
- 62. LOGO Kinosta.doc Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B PIDANA YANG DIJATUHKAN DENGAN PIDANA SEBAGAIMANA ANCAMAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG INI DITAMBAH 1/3 (SATU PERTIGA). PIDANA YANG DIJATUHKAN DENGAN PIDANA SEBAGAIMANA ANCAMAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG INI DITAMBAH 1/3 (SATU PERTIGA). DILAKUKAN OLEH PEJABAT DAN APARAT PENEGAK HUKUM PASAL 102C PENYELUNDUPAN DILAKUKAN OLEH PEJABAT DAN APARAT PENEGAK HUKUM
- 63. PIDANA KEPABEANAN PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU TIDAK SAMPAI KE KANTOR PABEAN Kantor Pabean 63
- 64. LOGOPASAL 102D PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU TIDAK SAMPAI KE KANTOR PABEAN Mengangkut Barang Tertentu yg tdk sampai ke Kantor Pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya SETIAP ORANG Dipidana Penjara Min 1 th, Maks 5 th dan / atau Pidana Denda Min Rp 10 Jt, Maks Rp 1 Milyar Kantor Pabean
- 65. PIDANA KEPABEANAN SETIAP ORANG menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen Pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan Data ke dalam buku atau catatan memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana kepabeanan di bidang impor 65
- 66. LOGOPASAL 103 S E T I A P O R A N G menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 SANKSI •Pidana penjara: Min.2th,max.8th •Pidana denda: Min.100 juta, max.5 milyar
- 67. SETIAP ORANG SECARA TIDAK SAH MENGAKSES SISTEM KOMPUTER DI BIDANG KEPABEANAN PUNGUTAN NEGARA TERPENUHI / TDK TERPENUHI Yang dimaksud dengan mengakses yaitu tindakan atau upaya yang dilakukan untuk login ke sistem kepabeanan. Yang dimaksud dengan login yaitu memasuki atau terhubung dengan suatu sistem elektronik sehingga dengan masuk atau dengan keterhubungan itu pelaku dapat mengirim data dan/atau informasi melalui atau yang ada pada sistem elektronik 67 PIDANA KEPABEANAN
- 68. LOGO Kinosta.doc DIPIDANA PENJARA : MIN 2 TH MAKS 10 TH DAN/ATAU DENDA : MIN Rp 1 MILYAR MAKS Rp 5 MILYAR PASAL 103A MENGAKSES SECARA TIDAK SAH SISTEM KOMPUTER DI BIDANG KEPABEANAN SETIAP ORANG SECARA TIDAK SAH MENGAKSES SISTEM KOMPUTER DI BIDANG KEPABEANAN DIPIDANA PENJARA : MIN 1 TH, MAKS 5 TH DAN/ATAU DENDA : MIN Rp 50JT MAKS Rp 1 MILYARJIKA PUNGUTAN NEGARA TAK TERPENUHI Yang dimaksud dengan mengakses yaitu tindakan atau upaya yang dilakukan untuk login ke sistem kepabeanan. Yang dimaksud dengan login yaitu memasuki atau terhubung dengan suatu sistem elektronik sehingga dengan masuk atau dengan keterhubungan itu pelaku dapat mengirim data dan/atau informasi melalui atau yang ada pada sistem elektronik Yang dimaksud dengan mengakses yaitu tindakan atau upaya yang dilakukan untuk login ke sistem kepabeanan. Yang dimaksud dengan login yaitu memasuki atau terhubung dengan suatu sistem elektronik sehingga dengan masuk atau dengan keterhubungan itu pelaku dapat mengirim data dan/atau informasi melalui atau yang ada pada sistem elektronik
- 69. mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana impor/ekspor memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut undang-undang ini harus disimpan menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean 69 PIDANA KEPABEANAN SETIAP ORANG
- 70. LOGO Kinosta.doc PASAL 104 S E T I A P O R A N G mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut undang-undang ini harus disimpan menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut undang-undang ini SANKSISANKSI Pidana penjara Min 1 th max 3 th DAN/ATAU denda Min Rp 500 jt max Rp 3 milyar
- 71. YANG DIMAKSUD MERUSAK PADA AYAT INI ADALAH MERUSAK SECARA FISIK ATAU MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENGUBAH FUNGSI KUNCI, SEGEL, ATAU TANDA PENGAMAN SETIAP ORANG Dengan sengaja dan tanpa hak Dengan sengaja dan tanpa hak Membuka, Melepas, atau merusak Kunci, segel, atau tanda pengaman yang dipasang oleh Pejabat BC 71 PIDANA KEPABEANAN
- 72. LOGOPASAL 105PASAL 105 MEMBUKA, MELEPAS, MERUSAK KUNCI, SEGEL,MEMBUKA, MELEPAS, MERUSAK KUNCI, SEGEL, ATAU TANDA PENGAMANATAU TANDA PENGAMAN YANG DIMAKSUD MERUSAK PADA AYAT INI ADALAH MERUSAK SECARA FISIK ATAU MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENGUBAH FUNGSI KUNCI, SEGEL, ATAU TANDA PENGAMAN SETIAP ORANG Dengan sengaja dan tanpa hak Dengan sengaja dan tanpa hak Membuka, Melepas, Atau merusak Kunci, segel, Atau tanda Pengaman yang Dipasang oleh Pejabat BC Membuka, Melepas, Atau merusak Kunci, segel, Atau tanda Pengaman yang Dipasang oleh Pejabat BC DipidanaDipidana Penjara min 1 th, maks 3 th Dan / atau Denda min Rp 500 Jt, maks Rp 1 Milyar Penjara min 1 th, maks 3 th Dan / atau Denda min Rp 500 Jt, maks Rp 1 Milyar
- 73. PPJK Melakukan pengurusan Melakukan pengurusan Pemberitahuan pabean Pemberitahuan pabean IMPORTIR/ EKSPORTIR ancaman pidana tsb berlaku juga terhadapnya ancaman pidana tsb berlaku juga terhadapnya apabilaapabila melakukan perbuatan yg diancam dgn pidana melakukan perbuatan yg diancam dgn pidana 73 PIDANA KEPABEANAN Atas kuasa dariAtas kuasa dari
- 74. LOGOPASAL 107 ANCAMAN PIDANA TERHADAP PPJK PPJKPPJK Melakukan pengurusan Melakukan pengurusan Pemberitahuan pabean Pemberitahuan pabean IMPORTIR/ EKSPORTIR ancaman pidana tersebut berlaku juga terhadapnya ancaman pidana tersebut berlaku juga terhadapnya Atas kuasa dariAtas kuasa dari apabilaapabila Melakukan perbuatan Yg diancam dgn pidana Melakukan perbuatan Yg diancam dgn pidana Menegaskan bahwa jika pengusaha pengurusan jasa kepabeanan melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini dalam melaksanakan pekerjaan yang dikuasakan oleh importir atau eksportir, yang bersangkutan diancam dengan pidana yang sama dengan ancaman pidana terhadap importir atau eksportir
- 75. LOGO Kinosta.doc PASAL 108 Tindak Pidana Badan Hukum, persh, koperasi Yang memberi perintah/lalai mencegah Tuntutan/ sanksi Jatuh pada Juga pada orang yang berdasarkan hub kerja / hub lain Dlm hal tuntutan Pidana harus dilakukan terhadap badan hukum, perseorangan, pd waktu penuntutan diwakili seorang pengurus dan dapat diwakili oleh kuasanya Pidana pokok senantiasa Pidana denda maks Rp 1,5 M jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.
- 76. untuk negarauntuk negara Sarana pengangkut untuk tindak pidana impor/ekspor PIDANA KEPABEANAN BrgBrg exex penyelundupanpenyelundupan imporimpor BrgBrg exex penyelundupanpenyelundupan eksporekspor BrgBrg tertentu daritertentu dari tindak pidanatindak pidana DIRAMPASDIRAMPAS untuk negarauntuk negaraDAPAT DIRAMPAS DAPAT DIRAMPAS 76
- 77. LOGOPASAL 109 BARANG DAN SARANA PENGANGKUT YANG BERHUBUNGAN TINDAK PIDANA DIRAMPAS UNTUK NEGARA Dirampas untuk negara I. Barang : 1. Impor : psl. 102; psl. 103 huruf d; atau psl.104 huruf a 2. Ekspor : psl.102A 3. Barang tertentu (psl. 102B) yang berasal dari tindak pidana II. Sarana pengangkut untuk melakukan tindak pidana (psl. 102; psl.102A; atau psl.102B) Dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan Pasal 73
- 78. LOGO Kinosta.doc PASAL 110 Pidana denda tidak dibayar terpidana SEBAGAI GANTI Diambil kekayaan dan/atau pendapatan terpidana TIDAK DAPAT DIPENUHI Pidana kurungan paling lama enam bulan
- 79. TINDAK PIDANA KEPABEANAN TINDAK PIDANA KEPABEANAN TIDAK DAPAT DITUNTUT TIDAK DAPAT DITUNTUT SETELAH LAMPAU WAKTU 10 TAHUN SETELAH LAMPAU WAKTU 10 TAHUN Sejak diserahkannya pemberitahuan pabean atau sejak terjadinya tindak pidana Sejak diserahkannya pemberitahuan pabean atau sejak terjadinya tindak pidana Kadaluwarsa penuntutan tindak pidana di bidang kepabeanan dimaksudkan untuk memberikan suatu kepastian hukum, baik kepada masyarakat usaha maupun penegak hukum. 79 KADALUWARSAKADALUWARSA
- 80. LOGO PASAL 111 KADALUWARSA TINDAK PIDANA KEPABEANAN TINDAK PIDANA KEPABEANAN TIDAK DAPAT DITUNTUT TIDAK DAPAT DITUNTUT SETELAH LAMPAU WAKTU 10 TAHUN SETELAH LAMPAU WAKTU 10 TAHUN Sejak diserahkannya pemberitahuan pabean atau sejak terjadinya tindak pidana Sejak diserahkannya pemberitahuan pabean atau sejak terjadinya tindak pidana Kadaluwarsa penuntutan tindak pidana di bidang kepabeanan dimaksudkan untuk memberikan suatu kepastian hukum, baik kepada masyarakat usaha maupun penegak hukum.
- 81. 81 Pegawai Negeri Sipil DJBC tertentu Untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan Tugas : Memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum Diberi wewenang khusus sebagai Diberi wewenang khusus sebagai P E N Y I D I K PASAL 112 KETENTUAN PENYIDIKAN
- 82. LOGOKEWENANGAN PENYIDIK a. menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang kepabeanan; b. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan; d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan; e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang sangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan; f. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan; g. memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait; h. mengambil sidik jari orang;
- 83. LOGOKEWENANGAN PENYIDIK i. menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan; j. menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang kepabeanan; k. menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan; l. memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan; m. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang kepabeanan; n. menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka; o. menghentikan penyidikan; p. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 84. PEJABAT BC SALAH MENGHITUNG ATAU MENETAPKAN BEA MASUK ATAU BEA KELUAR (ps 113B) menghitung/ menetapkan bea masuk atau bea keluar tidak sesuai dengan UU Dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku mengakibatkan belum terpenuhinya pungutan negara PEJABAT BC SANKSI UTK PEGAWAI
- 85. TINDAK PIDANA KEPABEANAN OLEH PEJABAT BC (ps 113C) Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang kepabeanan yang menyangkut pegawai Ditjen Bea dan Cukai MENTERI MENUGASKAN Unit pemeriksa internal di lingkungan Departemen Keuangan untuk melakukan pemeriksaan pegawai guna menemukan bukti permulaan Tata cara pemeriksaan Diatur dengan Peraturan Menteri SANKSI UTK PEGAWAI
- 86. PEMBERIAN PREMI (ps 113D) Orang yang berjasa dalam menangani pelanggaran kepabeanan P R E M I Jumlah premi 50% dari Sanksi administrasi berupa denda dan/atau hasil lelang Dalam hal hasil tangkapan berupa barang yang dilarang dan/atau dibatasi yang tidak boleh dilelang, dasar preminya ditetapkan oleh Menteri Berhak memperoleh Yang dimaksud dengan berjasa yaitu berjasa dalam menangani: 1. pelanggaran administrasi meliputi memberikan informasi, menemukan baik secara administrasi maupun secara fisik, sampai dengan menyelesaikan penagihan, atau 2. pelanggaran pidana kepabeanan meliputi memberikan informasi, melakukan penangkapan, penyidikan, dan penuntutan. REWARD UTK PEGAWAI
- 87. 87
Editor's Notes
- Pengujian antara lain dengan TEKNIK AUDIT SAMPLING