Materi Perizinan Berusaha Sub Sistem Pengawasan

1. OSS RBA
Sub Sistem Pengawasan
Madiun, 22 November 2023

2. 1 2
3

3. DASAR HUKUM PENGAWASAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO
 PP No. 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko.
Pasal 215 ayat 1, Pengawasan dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi
antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah
Daerah Kab./kota, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB
OBJEK PENGAWASAN
• Standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha
• Perkembangan realisasi penanaman modal serta pemberian fasilitas, insentif
dan kemudahan untuk penanaman modal dan/atau kewajiban kemitraan

4. TUJUAN PENGAWASAN DALAM PP NO. 5/2021
memastikan kepatuhan
pemenuhan persyaratan
dan kewajiban oleh
Pelaku Usaha
mengumpulkan data, bukti, dan/atau
laporan terjadinya bahaya terhadap
keselamatan, kesehatan, lingkungan
hidup, dan/atau bahaya lainnya yang
dapat ditimbulkan dari pelaksanaan
kegiatan usaha
rujukan pembinaan atau
pengenaan sanksi
administratif terhadap
pelanggaran Perizinan
Berusaha.
1 2 3
PASAL 217 PP 5/2021

5. KERANGKA KERJA PENGAWASAN
• PP No. 5
Tahun 2021
• Peraturan
BKPM No. 5
Tahun 2021
but
Verify
Trust
Tingkat Risiko
1) Rendah (R)
2) Menengah
Rendah (MR)
3) Menengah Tinggi
(MT)
4) Tinggi (T)
Kemudahan perizinan
berusaha
Subsistem Pengawasan
Memastikan Pelaku Usaha
memenuhi standar dan/atau
kewajiban kegiatan usaha
melalui pengawasan
Pelaksanaan Pengawasan
Terintegrasi
 Laporan
 Inspeksi Lapangan
Inspeksi Lapangan
RUTIN INSIDENTAL
K/L/D, KEK, KPBPB
Kompetensi
Pengawas
Kesiapan
Perangkat
NSPK
Pengawasan

6. PENGAWASAN DALAM PP NO. 5/2021
PENGAWASAN
PP No. 5/2021
Pasal 218
RUTIN
INSIDENTAL
LAPORAN
PELAKU USAHA
INSPEKSI
LAPANGAN
PP No. 5/2021 Pasal 219 s.d. Pasal 223
TINDAK LANJUT
PENGADUAN
MASYARAKAT
DAN/ATAU
PELAKU USAHA
PP No. 5/2021 Pasal 224
Pasal 213, PP 5/2021
Indikator Pengawasan:
1) Tata Ruang dan
standar bangunan
gedung
2) Standar K2L
3) Standar pelaksanaan
kegiatan usaha
4) Persyaratan yang
diatur dalam NSPK
5) Kewajiban laporan
pemanfaatan insentif
dan fasilitas
Penanaman Modal
PP No. 5/2021 Pasal 225
PENILAIAN HASIL PENGAWASAN
K/L/D, KEK dan KPBPB melakukan
penilaian hasil pengawasan
Hasil pengawasan diinput ke
dalam OSS-RBA
• Pemuktahiran profil pelaku usaha
• Penyesuaian intensitas pengawasan
• Peninjauan Tingkat Risiko Usaha

7. 1. Pengawas Persyaratan Dasar
2. Pengawas K3L
3. K/L/D Terkait lainnya
Undangan Pengawasan
Kementerian/
Lembaga/
Pemerintah Daerah
Kementerian
Investasi / BKPM
PELAKU
USAHA
Pengawasan terhadap standar
dan/atau kewajiban
pelaksanaan kegiatan usaha
Perkembangan realisasi
penanaman modal serta
pemberian fasilitas, insentif dan
kemudahan untuk penanaman
modal
Data Sharing atas Hasil
Pengawasan
Pada OSS RBA
DPMPTSP PROVINSI, DPMPTSP KABUPATEN/KOTA,
ADMINISTRATOR KEK, BADAN PENGUSAHAAN
KPBPB SESUAI KEWENANGANNYA
IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
PADA SISTEM OSS
• PP No. 5 Tahun
2021
• Per.BKPM No. 5
Tahun 2021
Melakukan Pengawasan
Pengisian BAP
Melakukan Pengawasan
Memberikan masukan
dalam pengisian BAP
Melakukan Pengawasan
Pengisian BAP
Koordinator Pengawasan

8. Analisa dan verifikasi data, profil dan
informasi kegiatan usaha dari Pelaku
Usaha
1
Kegiatan inspeksi lapangan
Evaluasi penilaian kepatuhan
pelaksanaan Perizinan Berusaha Para
Pelaku Usaha
2
3
1. Penentuan daftar Pelaku Usaha yang diawasi
(Shortlist/Longlist data pengawasan) dan Input jadwal
pengawasan
2. Mereview usulan kegiatan usaha dan jadwal
pengawasan OPD
3. Rapat Koordinasi dan Rapat Teknis dengan OPD
4. Assign Pelaksana inspeksi lapangan dan
Pembuatan Surat Tugas
5. Pelaksanaan Inspeksi Lapangan atas obyek
pengawasan tahun 2023 yang telah disepakati
bersama
6. Pengisian BAP hasil pengawasan
7. Pemuktahiran Profil kepatuhan Pelaku Usaha (dengan
bobot + score)
8. Tindak Lanjut Pengawasan
PERAN KOORDINATOR DALAM PENGAWASAN RUTIN

9. 1. Assign pelaksana baru terbuka tombolnya H-10 s/d H-4 (ditutup
sebelum surat kunjungan ke pelaku usaha di kirim) -> output Surat
Tugas
2. Surat tugas baru muncul jika assign pelaksana/penginputan
pelaksana pengawas/koordinator sudah dilakukan.
3. Surat Kunjungan dikirimkan kepada pelaku usaha H-3 pelaksanaan
inspeksi lapangan.
4. Apabila assign pelaksana sudah dilakukan, BAP baru muncul pada
hari H s/d akhir batas input BAP (saat ini BAP masih bisa diinput
hingga hari terakhir tahun berjalan);
Penyesuaian penginputan pelaksanaan
pengawasan melalui sistem OSS:

10. Perencanaan Inspeksi Lapangan Tahunan
KEMINVEST/BKPM, DPMPTSP
PROVINSI, DPMPTSP
KAB/KOTA, ADMINISTRATOR
KEK, BADAN PENGUSAHAAN
KPBPB
KEMENTERIAN/LEMBAGA/
DAERAH PROVINSI,
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA
KEMINVEST/BKPM, DPMPTSP
PROVINSI, DPMPTSP
KAB/KOTA, ADMINISTRATOR
KEK, BADAN PENGUSAHAAN
KPBPB
SISTEM OSS
Penyusunan rencana inspeksi
lapangan tahunan ke dalam
Sistem OSS
Mengusulkan tambahan
dan penyesuaian Pelaku
Usaha dan lokasi yang akan
diawasi ke dalam rencana
inspeksi lapangan
Memperbarui rencana
inspeksi lapangan tahunan
pada database
pengawasan pada Sistem
OSS berdasarkan usulan
kementerian/lembaga
Menotifikasi K/L/D
rencana inspeksi
lapangan yang telah
ditetapkan pada awal
tahun berjalan
pelaksanaan inspeksi
lapangan
Minggu Ke-4
November
Minggu Ke-2
Desember
Minggu Ke-4
Desember
Awal
Januari
Kemeninvest/BKPM, DPMPTSP provinsi,
DPMPTSP kabupaten/kota, administrator
KEK, dan badan pengusahaan KPBPB
menyusun kompilasi daftar nama pelaku
usaha yang diusulkan untuk dilakukan
inspeksi lapangan tahunan
K/L/D dilarang melakukan
inspeksi lapangan rutin di
luar rencana inspeksi
lapangan tahunan

11. 1. Penentuan daftar Pelaku Usaha yang diawasi
NIB OSS RBA
(diterbitkan hingga November 2022)
NIB MIGRASI KE OSS RBA
(diterbitkan hingga November 2022)
MEMILIKI TINGKAT RISIKO
MENENGAH TINGGI ATAU TINGGI
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH
SESUAI KEWENANGAN
OBYEK PENGAWASAN TAHUN 2023
NILAI RENCANA INVESTASI > Rp 5 MILYAR
1
KEGIATAN USAHA/KBLI
2
3 4
5
LONG LIST
SHORT LIST
JADWAL PENGAWASAN
6
7
Data tarikan baru hingga November 2022
OBYEK PENGAWASAN TAHUN 2022 YANG:
• BELUM DILAKUKAN INSPEKSI LAPANGAN
• BELUM MEMPEROLEH NILAI KEPATUHAN BAIK SEKALI

12. OBYEK PENGAWASAN
KEGIATAN USAHA MEMILIKI RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI
NILAI INVESTASI > RP 5 MILYAR
No Kewenangan Jumlah
1 Kementerian/Lembaga 23.076
2 Provinsi 5.689
3 Kab./Kota 2.266
4 KEK 69
5 KPBPB 167
Total 31.267
Rencana pengawasan rutin/inspeksi lapangan tahun 2023 akan dilaksanakan kepada 31.267
kegiatan usaha, dengan tingkat risiko MT dan T > Rp 5 Milyar pada Sistem OSS RBA
STATISTIK DATA KEGIATAN USAHA OBYEK PENGAWASAN
Kegiatan usaha objek pengawasan dari NIB OSS RBA dan NIB Migrasi Update hingga November 2022
Penambahan kegiatan usaha obyek pengawasan dapat dilakukan atas data sebagai berikut:
a) Kegiatan usaha dengan kriteria (sumber data NIB OSS RBA dan NIB Migrasi):
Rentang Waktu: sampai dengan saat ini; Tingkat risiko: Tinggi, Menengah Tinggi, Menengah Rendah, dan Rendah; Tanpa batasan nilai investasi; Semua
skala usaha (UMK* dan Non UMK**)
b) Kegiatan usaha dengan kriteria (sumber data: NIB OSS 1.1 dan NIB OSS 1.0 (Belum migrasi OSS RBA)):
Rentang Waktu: sampai dengan saat ini ; Tingkat risiko: Tidak ada; Tanpa batasan nilai investasi; Semua skala usaha (UMK dan Non UMK)
*) kegiatan usaha skala UMK, menjadi obyek pengawasan dengan skema pembinaan
**) kegiatan usaha dengan tingkat risiko Rendah (Non UMK) agar menjadi obyek pengawasan Pemerintah Daerah sesuai kewenangan.

13. 2. Mereview usulan kegiatan usaha dan jadwal pengawasan OPD
Klik USULAN
JADWAL
untuk melakukan
verifikasi
usulan jadwal
OPD Jawa Timur

14. 2. Mereview usulan kegiatan usaha dan jadwal pengawasan OPD
Anda dapat memilih hasil verifikasi usulan
jadwal dengan melakukan
klik pada tombol:
a. SETUJUI jika data usulan jadwal akan
disetujui
b. TOLAK jika data usulan jadwal akan
ditolak

15. 3. Rapat Koordinasi dan Rapat Teknis dengan OPD
Untuk menyepakati penentuan:
Kegiatan Usaha yang akan diawasi
Waktu Pelaksanaan Inspeksi Lapangan
Hal-hal lain terkait pelaksanaan Inspeksi Lapangan

16. 4. Assign Pelaksana inspeksi lapangan
Klik ASSIGN PELAKSANA
untuk melengkapi data
pelaksana inspeksi
lapangan

17. 4. Assign Pelaksana inspeksi lapangan
Anda wajib mengisi Data Profil
Pelaksana Pengawasan, meliputi:
1. Nama Pelaksana
2. Nomor Induk Pegawai
3. Pangkat/Golongan Ruang
4. Jabatan Pelaksana
5. Instansi Pelaksana
6. Email
7. No. Handphone

18. 4. Pembuatan Surat Tugas
Klik SURAT TUGAS Cetakan SURAT TUGAS

19. STATISTIK SEBARAN DATA KEGIATAN USAHA OBYEK PENGAWASAN K/L (KEENANGAN PUSAT)
1 Penilaian Kepatuhan Administratif
Penilaian Pelaksanaan Kegiatan Usaha
A Rasio Realisasi Penanaman Modal (Bobot 50%)
No Hal yang ditanyakan:
1 Apakah sudah mengetahui Kewajiban untuk menyampaikan LKPM? ( sudah / belum)
2 Apakah sudah menyampaikan LKPM secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku setiap Triwulan? ( sudah / belum)
3 Apabila belum mengetahui Kewajiban LKPM dijelaskan secara singkat dan informasi laporan LKPM dapat diakses pada oss.go.id atau
dilakukan pendampingan
4 Berapa nilai rencana investasi dari kegiatan usaha? Rp
5 Berapa realisasi investasi/biaya yang sudah dikeluarkan dari rencana investasi? Rp
6 Apakah kegiatan usaha sudah berproduksi/beroperasi komersial? (sudah/belum)
7 Berapa rasio nilai realisasi investasi dimana diperoleh dari nilai realisasi/nilai rencana investasi?
( ) Rasio nilai realisasi investasi 76%-100% (skor maksimal 100)
( ) Rasio nilai realisasi investasi 51%-75% (skor maksimal 75)
( ) Rasio nilai realisasi investasi 25%-50% (skor maksimal 50)
( ) Rasio nilai realisasi investasi <25% (skor minimal 0 s.d. maksimal 25)
Daftar Pertanyaan Kegiatan Inspeksi Lapangan Oleh Koordinator
5. Pelaksanaan Inspeksi Lapangan

20. STATISTIK SEBARAN DATA KEGIATAN USAHA OBYEK PENGAWASAN K/L (KEENANGAN PUSAT)
B Pemenuhan Penyampaian Laporan Berkala Sesuai Ketentuan yang berlaku (Bobot 10%)
Diisi otomatis oleh sistem atas pengisian laporan berkala sektor oleh OPD
C Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia dan/atau Investasi Besar (bobot 10%)
No Hal yang ditanyakan:
1 Berapa besar Investasi dan penyerapan tenaga kerja?
( ) Investasi > Rp. 5 triliun dan/atau menyerap tenaga kerja > 10.000 orang (skor maksimal 100)
( ) Investasi Rp 1 triliun – Rp. 5 triliun dan/atau menyerap tenaga kerja 5.000 - 10.000 orang (skor maksimal 75)
( ) Investasi Rp 100 milyar – Rp.1 triliun dan/atau menyerap tenaga kerja 1.000 - 5.000 orang (skor maksimal 50)
( ) Investasi Rp < Rp 100 Milyar dan/atau menyerap tenaga kerja <1.000 orang (skor minimal 0 s.d. maksimal 25)
2 Jumlah Tenaga Kerja? ………. Orang Laki-Laki ……… Orang Perempuan …….. Orang
3 Jumlah Tenaga Kerja yang ber KTP (Lokal) ? …….. Orang
4 Apakah Perusahaan sudah mendaftarkan BPJS Kesehatan untuk pegawainya? ( sudah/ belum)
5 Apakah Perusahaan sudah mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan untuk pegawainya? ( sudah/ belum)
6 Apakah Perusahaan sudah mendaftar dan melaporkan secara online WLKP? ( sudah/ belum)

21. STATISTIK SEBARAN DATA KEGIATAN USAHA OBYEK PENGAWASAN K/L (KEENANGAN PUSAT)
D Kemitraan dengan UMKM (bobot 10%)
No Hal yang ditanyakan:
1 Apakah sesuai ketentuan Pelaku usaha diwajibkan melakukan kemitraan dengan UMKM? (ya (lanjut ke no.2) / tidak
(skor = 100) )
2 Apakah perusahaan melakukan kemitraan dengan UMKM? (ya (skor = 100) / tidak (skor = 0) )
E Kepatuhan terhadap pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan dalam rangka penanaman
modal (bobot 10%)
No Hal yang ditanyakan:
1 Apakah perusahaan menerima pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan dalam rangka penanaman modal (ya
(lanjut ke pertanyaan no.2) / tidak (skor = 100)
2 Kalau YA Apakah perusahaan memanfaatkan:
a. Bea Masuk Mesin (
b. Bea Masuk Bahan Baku
c. Tax Allowance
d. Tax Holiday
Apabila memanfaatkan 1 dari 4 maka skor maksimal 100
Apabila memanfaatkan 2 dari 4 maka skor maksimal 75
Apabila memanfaatkan 3 dari 4 maka skor maksimal 50

22. STATISTIK SEBARAN DATA KEGIATAN USAHA OBYEK PENGAWASAN K/L (KEENANGAN PUSAT)
F Pemilihan Lokasi kegiatan yang mendukung upaya pemerataan pembangunan ekonomi dan
investasi (bobot 10%)
No Hal yang ditanyakan:
1 Apakah Lokasi kegiatan berada di luar Pulau Jawa? (ya (skor=80) / tidak (skor=25))
2 Apakah Lokasi kegiatan berada di Pulau Terluar, Perbatasan, dan Daerah Tertinggal ? (ya (skor=100))

23. 6. Pengisian BAP Hasil Pengawasan
Klik
HASIL PENGAWASAN
untuk mengisi laporan hasil
pengawasan

24. 6. Pengisian BAP Hasil Pengawasan (Koordinator)

25. 6. Pengisian BAP Hasil Pengawasan (Koordinator)

26. 1. Penilaian Kepatuhan Teknis Kegiatan Usaha
• Skor Nilai Hasil Pengawasan: Nilai yang diberikan oleh Pengawas berdasarkan hasil pengawasan/inspeksi
lapangan terhadap kegiatan Kegiatan Usaha/KBLI dengan rentang nilai 0 – 100.
• Pengawas mengisi bobot persentase kriteria penilaian sesuai peruntukan masing-masing kegiatan
usaha/KBLI yang diawasi berdasarkan NSPK yang ditetapkan Kementerian/Lembaga pengampu. Adapun
total bobot dari seluruh kriteria penilaian kepatuhan teknis bernilai 100%.
K/L/D Pengawas melakukan penilaian kepatuhan sesuai NSPK yang tercantum dalam Peraturan Menteri teknis
pembina perizinan berusaha berbasis risiko. Hasil penilaian kepatuhan teknis dituangkan dalam bentuk
pengisian bobot presentase dan skor hasil penilaian.
Kegiatan Usaha Tingkat Risiko Rendah
(memuat kriteria a.l. Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan
sebagaimana tercantum pada Persyaratan Umum dan Penilaian Kesesuaian Pengawasan Lampiran III PP No
5/ 2021).
Kegiatan Usaha Tingkat Risiko Menengah Rendah, Menengah Tinggi, Tinggi
((memuat kriteria a.l. Persyaratan Umum, Persyaratan Khusus, Sarana Usaha, Organisasi SDM, Standar Produk
Barang/Jasa, Sistem Manajemen Usaha, Pelayanan Produk Usaha, sebagaiimana tercantum dalam Penilaian
kesesuaian standar usaha dan Pengawasan berdasarkan Lampiran IV PP No 5 Tahun 2021).
6. Pengisian BAP Hasil Pengawasan (K/L/D - opd Pengawas)

27. Pengawas melakukan penilaian atas kesesuaian perizinan berusaha dengan pelaksanaan kegiatan usaha serta
memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban Pelaku Usaha di lokasi usaha sebagaimana
yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria khususnya pada Lampiran II Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Penilaian Kepemilikan Perizinan Berusaha atas Kegiatan Usaha
3. Penilaian Pemenuhan Penyampaian Laporan Berkala
Penilaian pemenuhan laporan berkala Pelaku Usaha dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku
Usaha kepada Kementerian/Lembaga serta melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan
kondisi lapangan. K/L/D Pengawas memilih kriteria penilaian pemenuhan penyampaian laporan berkala (Baik
Sekali, Baik, Cukup, Kurang Baik) dan Sistem OSS melakukan konversi menjadi Skor Nilai Hasil Pengawasan.
6. Pengisian BAP Hasil Pengawasan (K/L/D - opd Pengawas)

28. 6. Pengisian BAP Hasil Pengawasan

29. NO PEMUTAKHIRAN PROFIL PELAKU USAHA PIC %
1. Kepemilikan perizinan berusaha atas kegiatan usaha (NIB/sertifikat standar/ Izin)
(otomatis ditarik dari OSS)
K/L/D 15
2. Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha (hanya pengisian skor heading a-g) K/L/D 40
a. Persyaratan Umum
b. Persyaratan khusus
c. Sarana Usaha
d. Organisasi dan SDM
e. Pelayanan usaha
f. Standar produk barang/jasa
g. Sistem manajemen usaha
3. Penilaian pelaksanaan kegiatan usaha Koord 35
a. Rasio realisasi penanaman modal [50%]
b. Pemenuhan penyampaian laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku [10%] (K/L Pembina sektor,
BKPM)
c. Penyerapan tenaga kerja Indonesia dan/atau investasi besar [10%]
d. Kemitraan dengan UMKM [10%]
e. Kepatuhan terhadap pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan dalam rangka penanaman modal
[10%]
f. Pemilihan lokasi di luar pulau jawa [10%]
4. Riwayat pengenaan sanksi K/L/D 10
TOTAL 100
29
7. Pemuktahiran Profil kepatuhan Pelaku Usaha

30. 7. Pemuktahiran Profil kepatuhan Pelaku Usaha (dengan bobot + score)
TINGKAT KEPATUHAN
PELAKU USAHA
USULAN PENILAIAN
TOTAL NILAI HASIL KOMBINASI
BAIK SEKALI > 70
BAIK 30 - 70
KURANG BAIK < 30
*Dimana tingkat kepatuhan baik sekali akan diberikan insentif berupa pengurangan intensitas pengawasan,
dan bagi pelaku usaha dengan tingkat kepatuhan baik dan kurang baik diindikasikan masih memerlukan
pembinaan dan pengawasan lebih lanjut.

31. 8. Tindak Lanjut Pengawasan
Tindak Lanjut
• Pembinaan
• Perbaikan
• Penerapan Sanksi
Hasil Pengawasan
Adanya
ketidaksesuaian/ketidakpatu
han Pelaku Usaha atas
ketentuan peraturan
perundang-undangan
Kementerian/lembaga, pemda provinsi, pemda
Kab./kota, administrator KEK, dan/atau badan
pengusahaan KPBPB mencatatkan informasi
pemberian sanksi ke dalam sistem OSS

32. Video Tutorial Penjadwalan Inspeksi
Lapangan Rutin

34. TAHAPAN PENYUSUNAN CHECK LIST PENILAIAN K3L
Masing – masing pengampu K3L (Kemenaker, Kemenkes, KLHK)
memberikan input check list pertanyaan
Keminvest/BKPM dan Pengampu K3L melakukan konsolidasi atas
checklist K3L
Ujicoba pengisian checklist penilaian
K3L pada google form saat inspeksi
lapangan bersama
Evaluasi pengisian checklist
penilaian K3L
Kesepakatan Check list General
K3L
Kesepakatan Check list General
K3L
Rapat tindak lanjut pembahasan
metode penilaian dan
pembobotan K3L
Kementerian Pengampu KBLI
memberikan
input atas penilaian K3L yang
sudah
terdapat dalam Penilaian Teknis
Usulan Tindak Lanjut
Rapat Penilaian K3L

35. KESEPAKATAN CHECKLIST GENERAL PENILAIAN K3L
Usulan Tindak Lanjut
Rapat Penilaian K3L
1. Keselamatan Kerja
https://bkpm-
my.sharepoint.com/:x:/g/personal/muhamad_fathin_bkpm_go_id/ESnR6nLthahJgEh4FGTzPtwBCgM
Stop18aT2Wr0M1a4sXQ?
2. Kesehatan Masyarakat
Menunggu input dari Kementerian Kesehatan pada tanggal 8 Februari 2023
3. Lingkungan
Menunggu input dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

36. RUNDOWN PELAKSANAAN
AGENDA SESI/KEGIA
T
AN CA
T
A
T
AN
I
• Kegiatan dimulai pukul 09.00 WIB
• Koord pelaksana pengawasan : sebagai pimpinan rapat
Agenda rapat penjelasan umum mekanisme
pelaksanaan pengawasan kepada pelaku usaha
Ruang rapat di lokasi perusahaan
Peserta rapat : Pemerintah dan Pelaku Usaha
II • Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang meliputi Perusahaan menetapkan PIC untuk setiap substansi
pengawasan terhadap pemenuhan : pengawasan yang dilakukan oleh setiap KL
1. Perizinan Berusaha Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara paralel
2. PB-UMKU Perusahaan menyiapkan lokasi yang terpisah untuk setiap
3. K3L substansi ) + peninjauan langsung ke lapangan
4. Persyaratan Dasar
5. Kewajiban Ketenagakerjaan
6. LKPM
III • Koord pelaksana pengawasan : sebagai pimpinan rapat Ruang rapat di lokasi perusahaan
Agenda rapat evaluasi pelaksanaan pengawasan dan penyusunan
berita acara pengawasan
Peserta rapat : Pemerintah
IV
• FGDterkaithasilpengawasan:
Koordinator pelaksana pengawasan sebagai pimpinan rapat
Ruang rapat tbc
Agenda rapat Penandatanganan berita acara pengawasan dan
penilaian kepatuhan pelaku usaha
Peserta rapat : Pemerintah dan Pelaku Usaha