SlideShare a Scribd company logo

Materi Perizinan Berusaha Sub Sistem Pengawasan.pptx

Materi Perizinan Berusaha Sub Sistem Pengawasan

1 of 36
Download to read offline
OSS RBA
Sub Sistem Pengawasan
Madiun, 22 November 2023
1 2
3
DASAR HUKUM PENGAWASAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO
 PP No. 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko.
Pasal 215 ayat 1, Pengawasan dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi
antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah
Daerah Kab./kota, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB
OBJEK PENGAWASAN
• Standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha
• Perkembangan realisasi penanaman modal serta pemberian fasilitas, insentif
dan kemudahan untuk penanaman modal dan/atau kewajiban kemitraan
TUJUAN PENGAWASAN DALAM PP NO. 5/2021
memastikan kepatuhan
pemenuhan persyaratan
dan kewajiban oleh
Pelaku Usaha
mengumpulkan data, bukti, dan/atau
laporan terjadinya bahaya terhadap
keselamatan, kesehatan, lingkungan
hidup, dan/atau bahaya lainnya yang
dapat ditimbulkan dari pelaksanaan
kegiatan usaha
rujukan pembinaan atau
pengenaan sanksi
administratif terhadap
pelanggaran Perizinan
Berusaha.
1 2 3
PASAL 217 PP 5/2021
KERANGKA KERJA PENGAWASAN
• PP No. 5
Tahun 2021
• Peraturan
BKPM No. 5
Tahun 2021
but
Verify
Trust
Tingkat Risiko
1) Rendah (R)
2) Menengah
Rendah (MR)
3) Menengah Tinggi
(MT)
4) Tinggi (T)
Kemudahan perizinan
berusaha
Subsistem Pengawasan
Memastikan Pelaku Usaha
memenuhi standar dan/atau
kewajiban kegiatan usaha
melalui pengawasan
Pelaksanaan Pengawasan
Terintegrasi
 Laporan
 Inspeksi Lapangan
Inspeksi Lapangan
RUTIN INSIDENTAL
K/L/D, KEK, KPBPB
Kompetensi
Pengawas
Kesiapan
Perangkat
NSPK
Pengawasan
PENGAWASAN DALAM PP NO. 5/2021
PENGAWASAN
PP No. 5/2021
Pasal 218
RUTIN
INSIDENTAL
LAPORAN
PELAKU USAHA
INSPEKSI
LAPANGAN
PP No. 5/2021 Pasal 219 s.d. Pasal 223
TINDAK LANJUT
PENGADUAN
MASYARAKAT
DAN/ATAU
PELAKU USAHA
PP No. 5/2021 Pasal 224
Pasal 213, PP 5/2021
Indikator Pengawasan:
1) Tata Ruang dan
standar bangunan
gedung
2) Standar K2L
3) Standar pelaksanaan
kegiatan usaha
4) Persyaratan yang
diatur dalam NSPK
5) Kewajiban laporan
pemanfaatan insentif
dan fasilitas
Penanaman Modal
PP No. 5/2021 Pasal 225
PENILAIAN HASIL PENGAWASAN
K/L/D, KEK dan KPBPB melakukan
penilaian hasil pengawasan
Hasil pengawasan diinput ke
dalam OSS-RBA
• Pemuktahiran profil pelaku usaha
• Penyesuaian intensitas pengawasan
• Peninjauan Tingkat Risiko Usaha

Recommended

Lembar verifikasi surat pertanggungjawaban
Lembar verifikasi surat pertanggungjawabanLembar verifikasi surat pertanggungjawaban
Lembar verifikasi surat pertanggungjawabanyayan ruyandi
 
Materi 9 pengadaan khusus
Materi 9 pengadaan khususMateri 9 pengadaan khusus
Materi 9 pengadaan khususMikhail Rasyid
 
Sistem & Prosedur Kepabeanan _ Materi Training "PERDAGANGAN INTERNASIONAL & E...
Sistem & Prosedur Kepabeanan _ Materi Training "PERDAGANGAN INTERNASIONAL & E...Sistem & Prosedur Kepabeanan _ Materi Training "PERDAGANGAN INTERNASIONAL & E...
Sistem & Prosedur Kepabeanan _ Materi Training "PERDAGANGAN INTERNASIONAL & E...Kanaidi ken
 
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (PARSIAL)
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (PARSIAL)BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (PARSIAL)
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (PARSIAL)Rahmat Navis
 

More Related Content

What's hot

A01. juknis-penyelenggaraan-tk
A01. juknis-penyelenggaraan-tkA01. juknis-penyelenggaraan-tk
A01. juknis-penyelenggaraan-tkWelly Indriany
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
1. Paparan Petunjuk Teknis Penerapan Sekolah Sehat - DINKES.pptx
1. Paparan Petunjuk Teknis Penerapan Sekolah Sehat - DINKES.pptx1. Paparan Petunjuk Teknis Penerapan Sekolah Sehat - DINKES.pptx
1. Paparan Petunjuk Teknis Penerapan Sekolah Sehat - DINKES.pptxWiatiLithawati
 
materi power point POKJA IV.pptx
materi power point POKJA IV.pptxmateri power point POKJA IV.pptx
materi power point POKJA IV.pptxTiwilHijacker
 
Kartu Pemantauan Rumah Tangga Sehat
Kartu Pemantauan Rumah Tangga SehatKartu Pemantauan Rumah Tangga Sehat
Kartu Pemantauan Rumah Tangga SehatEmzet Juwitour
 
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/20162017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016Ahmad Abdul Haq
 
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D VoidPenyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D VoidAhmad Abdul Haq
 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...Deddy Supriady Bratakusumah
 
Tatat Cara Pembukuan dan SPJ Dana BOS (Bagi Madrasah Swasta 2013)
Tatat Cara Pembukuan dan SPJ Dana BOS (Bagi Madrasah Swasta 2013) Tatat Cara Pembukuan dan SPJ Dana BOS (Bagi Madrasah Swasta 2013)
Tatat Cara Pembukuan dan SPJ Dana BOS (Bagi Madrasah Swasta 2013) Ifik Firdaus
 
Berita acara barang rusak
Berita acara barang rusakBerita acara barang rusak
Berita acara barang rusaksakola ku
 
3. Modul Komitmen.pptx
3. Modul Komitmen.pptx3. Modul Komitmen.pptx
3. Modul Komitmen.pptxSri Haryati
 
Formulr pendaftaran
Formulr pendaftaranFormulr pendaftaran
Formulr pendaftaranMAC Co. Ltd.
 
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Khalid Mustafa
 
Contoh profil indikator mutu ukm
Contoh profil indikator mutu ukmContoh profil indikator mutu ukm
Contoh profil indikator mutu ukmKlinikSubanmedika
 
4.1.3.4 hasil identifikasi peluang
4.1.3.4 hasil identifikasi peluang4.1.3.4 hasil identifikasi peluang
4.1.3.4 hasil identifikasi peluangRofifah Uzdah
 

What's hot (20)

LKPM ONLINE OSS RBA
LKPM ONLINE OSS RBALKPM ONLINE OSS RBA
LKPM ONLINE OSS RBA
 
A01. juknis-penyelenggaraan-tk
A01. juknis-penyelenggaraan-tkA01. juknis-penyelenggaraan-tk
A01. juknis-penyelenggaraan-tk
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
1. Paparan Petunjuk Teknis Penerapan Sekolah Sehat - DINKES.pptx
1. Paparan Petunjuk Teknis Penerapan Sekolah Sehat - DINKES.pptx1. Paparan Petunjuk Teknis Penerapan Sekolah Sehat - DINKES.pptx
1. Paparan Petunjuk Teknis Penerapan Sekolah Sehat - DINKES.pptx
 
Pemeriksaan Pajak
Pemeriksaan PajakPemeriksaan Pajak
Pemeriksaan Pajak
 
materi power point POKJA IV.pptx
materi power point POKJA IV.pptxmateri power point POKJA IV.pptx
materi power point POKJA IV.pptx
 
Kartu Pemantauan Rumah Tangga Sehat
Kartu Pemantauan Rumah Tangga SehatKartu Pemantauan Rumah Tangga Sehat
Kartu Pemantauan Rumah Tangga Sehat
 
Koperasi tkbm pelabuhan (inkop)
Koperasi tkbm pelabuhan (inkop)Koperasi tkbm pelabuhan (inkop)
Koperasi tkbm pelabuhan (inkop)
 
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/20162017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
 
pengukuran dan evaluasi kinerja
pengukuran dan evaluasi kinerja pengukuran dan evaluasi kinerja
pengukuran dan evaluasi kinerja
 
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D VoidPenyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
 
Tatat Cara Pembukuan dan SPJ Dana BOS (Bagi Madrasah Swasta 2013)
Tatat Cara Pembukuan dan SPJ Dana BOS (Bagi Madrasah Swasta 2013) Tatat Cara Pembukuan dan SPJ Dana BOS (Bagi Madrasah Swasta 2013)
Tatat Cara Pembukuan dan SPJ Dana BOS (Bagi Madrasah Swasta 2013)
 
Berita acara barang rusak
Berita acara barang rusakBerita acara barang rusak
Berita acara barang rusak
 
3. Modul Komitmen.pptx
3. Modul Komitmen.pptx3. Modul Komitmen.pptx
3. Modul Komitmen.pptx
 
Formulr pendaftaran
Formulr pendaftaranFormulr pendaftaran
Formulr pendaftaran
 
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
 
Paparan BLUD FIX.pptx
Paparan BLUD FIX.pptxPaparan BLUD FIX.pptx
Paparan BLUD FIX.pptx
 
Contoh profil indikator mutu ukm
Contoh profil indikator mutu ukmContoh profil indikator mutu ukm
Contoh profil indikator mutu ukm
 
4.1.3.4 hasil identifikasi peluang
4.1.3.4 hasil identifikasi peluang4.1.3.4 hasil identifikasi peluang
4.1.3.4 hasil identifikasi peluang
 

Similar to Materi Perizinan Berusaha Sub Sistem Pengawasan.pptx

02-Bahan-Sosialisasi-Pengawasan-KLD-dan-Pencabutan.pptx
02-Bahan-Sosialisasi-Pengawasan-KLD-dan-Pencabutan.pptx02-Bahan-Sosialisasi-Pengawasan-KLD-dan-Pencabutan.pptx
02-Bahan-Sosialisasi-Pengawasan-KLD-dan-Pencabutan.pptxvivi188959
 
Sosialisasi Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.pptx
Sosialisasi Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.pptxSosialisasi Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.pptx
Sosialisasi Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.pptxnilaapriani3
 
V.1. Pemeriksaaan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.pptx
V.1. Pemeriksaaan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.pptxV.1. Pemeriksaaan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.pptx
V.1. Pemeriksaaan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.pptxHuziMahdiAttamimi
 
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2BAPPEDA - PEMKAB. JOMBANG
 
1. Teknik Menyusun RPT.pptx
1. Teknik Menyusun RPT.pptx1. Teknik Menyusun RPT.pptx
1. Teknik Menyusun RPT.pptxangelinspektorat
 
mengenal Perizian Berusaha berbasis risiko
mengenal Perizian Berusaha berbasis risikomengenal Perizian Berusaha berbasis risiko
mengenal Perizian Berusaha berbasis risikoKasumaYeni
 
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptx
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptxStandar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptx
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptxssusera8d31f
 
Sistem Pengawasan Keuangan Desa Presentation
Sistem Pengawasan Keuangan Desa PresentationSistem Pengawasan Keuangan Desa Presentation
Sistem Pengawasan Keuangan Desa PresentationNourahSuzumieZea1
 
BAHAN SOSIALISASI PP 5 - MARET 2021 -JAWA TENGAH.pptx
BAHAN SOSIALISASI PP 5 - MARET 2021 -JAWA TENGAH.pptxBAHAN SOSIALISASI PP 5 - MARET 2021 -JAWA TENGAH.pptx
BAHAN SOSIALISASI PP 5 - MARET 2021 -JAWA TENGAH.pptxAmin638839
 
BAHAN SOSIALISASI PP 5 TAHUN 2021.pptx
BAHAN SOSIALISASI PP 5 TAHUN 2021.pptxBAHAN SOSIALISASI PP 5 TAHUN 2021.pptx
BAHAN SOSIALISASI PP 5 TAHUN 2021.pptxrizaoctaviany1
 
Deregulasi BKPM_Sosialisasi OSS-RBA.pdf
Deregulasi BKPM_Sosialisasi OSS-RBA.pdfDeregulasi BKPM_Sosialisasi OSS-RBA.pdf
Deregulasi BKPM_Sosialisasi OSS-RBA.pdfFariha54
 
FGD SISTEM PERIZINAN OSS RBA BAGI UMKM HOTEL PADMA.pptx
FGD SISTEM PERIZINAN OSS RBA BAGI UMKM HOTEL PADMA.pptxFGD SISTEM PERIZINAN OSS RBA BAGI UMKM HOTEL PADMA.pptx
FGD SISTEM PERIZINAN OSS RBA BAGI UMKM HOTEL PADMA.pptxyustina11
 
Daftar biaya pendidikan auditor center copy
Daftar biaya pendidikan auditor center copyDaftar biaya pendidikan auditor center copy
Daftar biaya pendidikan auditor center copyZedjen Rohana
 
Panel viii rakornas 2019 - bpkp
Panel viii  rakornas 2019 - bpkpPanel viii  rakornas 2019 - bpkp
Panel viii rakornas 2019 - bpkpJoseph Sitepu
 
Sistem Monitoring Pembangunan Sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di K...
Sistem Monitoring Pembangunan Sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di K...Sistem Monitoring Pembangunan Sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di K...
Sistem Monitoring Pembangunan Sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di K...Oswar Mungkasa
 
Presentasi bppt 7 februari 2014
Presentasi bppt 7 februari 2014Presentasi bppt 7 februari 2014
Presentasi bppt 7 februari 2014Edygur Indra
 
Materi_Inspektur_Utama.pptx
Materi_Inspektur_Utama.pptxMateri_Inspektur_Utama.pptx
Materi_Inspektur_Utama.pptxssuser7f59cb
 
OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DLM PENGELOLAAN KEUDA.ppt
OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DLM PENGELOLAAN KEUDA.pptOPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DLM PENGELOLAAN KEUDA.ppt
OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DLM PENGELOLAAN KEUDA.pptalpin14
 

Similar to Materi Perizinan Berusaha Sub Sistem Pengawasan.pptx (20)

02-Bahan-Sosialisasi-Pengawasan-KLD-dan-Pencabutan.pptx
02-Bahan-Sosialisasi-Pengawasan-KLD-dan-Pencabutan.pptx02-Bahan-Sosialisasi-Pengawasan-KLD-dan-Pencabutan.pptx
02-Bahan-Sosialisasi-Pengawasan-KLD-dan-Pencabutan.pptx
 
Sosialisasi Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.pptx
Sosialisasi Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.pptxSosialisasi Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.pptx
Sosialisasi Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.pptx
 
V.1. Pemeriksaaan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.pptx
V.1. Pemeriksaaan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.pptxV.1. Pemeriksaaan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.pptx
V.1. Pemeriksaaan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.pptx
 
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
 
1. Teknik Menyusun RPT.pptx
1. Teknik Menyusun RPT.pptx1. Teknik Menyusun RPT.pptx
1. Teknik Menyusun RPT.pptx
 
mengenal Perizian Berusaha berbasis risiko
mengenal Perizian Berusaha berbasis risikomengenal Perizian Berusaha berbasis risiko
mengenal Perizian Berusaha berbasis risiko
 
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptx
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptxStandar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptx
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptx
 
Sistem Pengawasan Keuangan Desa Presentation
Sistem Pengawasan Keuangan Desa PresentationSistem Pengawasan Keuangan Desa Presentation
Sistem Pengawasan Keuangan Desa Presentation
 
BAHAN SOSIALISASI PP 5 - MARET 2021 -JAWA TENGAH.pptx
BAHAN SOSIALISASI PP 5 - MARET 2021 -JAWA TENGAH.pptxBAHAN SOSIALISASI PP 5 - MARET 2021 -JAWA TENGAH.pptx
BAHAN SOSIALISASI PP 5 - MARET 2021 -JAWA TENGAH.pptx
 
BAHAN SOSIALISASI PP 5 TAHUN 2021.pptx
BAHAN SOSIALISASI PP 5 TAHUN 2021.pptxBAHAN SOSIALISASI PP 5 TAHUN 2021.pptx
BAHAN SOSIALISASI PP 5 TAHUN 2021.pptx
 
Deregulasi BKPM_Sosialisasi OSS-RBA.pdf
Deregulasi BKPM_Sosialisasi OSS-RBA.pdfDeregulasi BKPM_Sosialisasi OSS-RBA.pdf
Deregulasi BKPM_Sosialisasi OSS-RBA.pdf
 
FGD SISTEM PERIZINAN OSS RBA BAGI UMKM HOTEL PADMA.pptx
FGD SISTEM PERIZINAN OSS RBA BAGI UMKM HOTEL PADMA.pptxFGD SISTEM PERIZINAN OSS RBA BAGI UMKM HOTEL PADMA.pptx
FGD SISTEM PERIZINAN OSS RBA BAGI UMKM HOTEL PADMA.pptx
 
Daftar biaya pendidikan auditor center copy
Daftar biaya pendidikan auditor center copyDaftar biaya pendidikan auditor center copy
Daftar biaya pendidikan auditor center copy
 
Panel viii rakornas 2019 - bpkp
Panel viii  rakornas 2019 - bpkpPanel viii  rakornas 2019 - bpkp
Panel viii rakornas 2019 - bpkp
 
materi BPKP
materi BPKPmateri BPKP
materi BPKP
 
Sistem Monitoring Pembangunan Sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di K...
Sistem Monitoring Pembangunan Sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di K...Sistem Monitoring Pembangunan Sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di K...
Sistem Monitoring Pembangunan Sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di K...
 
Rakornis hub sulbar 26 juli 2017
Rakornis hub sulbar 26 juli 2017Rakornis hub sulbar 26 juli 2017
Rakornis hub sulbar 26 juli 2017
 
Presentasi bppt 7 februari 2014
Presentasi bppt 7 februari 2014Presentasi bppt 7 februari 2014
Presentasi bppt 7 februari 2014
 
Materi_Inspektur_Utama.pptx
Materi_Inspektur_Utama.pptxMateri_Inspektur_Utama.pptx
Materi_Inspektur_Utama.pptx
 
OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DLM PENGELOLAAN KEUDA.ppt
OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DLM PENGELOLAAN KEUDA.pptOPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DLM PENGELOLAAN KEUDA.ppt
OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DLM PENGELOLAAN KEUDA.ppt
 

More from Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun (6)

Pemilihan KBLI_Badan Pusat Statistik.pptx
Pemilihan KBLI_Badan Pusat Statistik.pptxPemilihan KBLI_Badan Pusat Statistik.pptx
Pemilihan KBLI_Badan Pusat Statistik.pptx
 
Paparan OSS Pemilihan KBLI Kegiatan Usaha
Paparan OSS Pemilihan KBLI Kegiatan UsahaPaparan OSS Pemilihan KBLI Kegiatan Usaha
Paparan OSS Pemilihan KBLI Kegiatan Usaha
 
Materi Implementasi Bimtek Pengawasan Perizinan Berusaha
Materi Implementasi Bimtek Pengawasan Perizinan BerusahaMateri Implementasi Bimtek Pengawasan Perizinan Berusaha
Materi Implementasi Bimtek Pengawasan Perizinan Berusaha
 
Sosialisasi Perizinan Berusaha Bagi OPD Teknis.pdf
Sosialisasi Perizinan Berusaha Bagi OPD Teknis.pdfSosialisasi Perizinan Berusaha Bagi OPD Teknis.pdf
Sosialisasi Perizinan Berusaha Bagi OPD Teknis.pdf
 
Proses Perizinan Untuk Penyelenggaraan Jasa Internet
Proses Perizinan Untuk Penyelenggaraan Jasa InternetProses Perizinan Untuk Penyelenggaraan Jasa Internet
Proses Perizinan Untuk Penyelenggaraan Jasa Internet
 
BOOKLET PROFIL 2023 KOTA MADIUN_ID.pdf
BOOKLET PROFIL 2023 KOTA MADIUN_ID.pdfBOOKLET PROFIL 2023 KOTA MADIUN_ID.pdf
BOOKLET PROFIL 2023 KOTA MADIUN_ID.pdf
 

Recently uploaded

Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]Modul Guruku
 
Modul Ajar Teks Fantasi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 7
Modul Ajar Teks Fantasi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 7Modul Ajar Teks Fantasi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 7
Modul Ajar Teks Fantasi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 7LIDIADEVEGA4
 
Koneksi Antar Materi pada Modul 3.2.pdf
Koneksi Antar Materi  pada Modul 3.2.pdfKoneksi Antar Materi  pada Modul 3.2.pdf
Koneksi Antar Materi pada Modul 3.2.pdfResnaningPujiAstuti1
 
SOSIALISASI LOMBA INOBEL 2024. .pptx
SOSIALISASI LOMBA INOBEL 2024.          .pptxSOSIALISASI LOMBA INOBEL 2024.          .pptx
SOSIALISASI LOMBA INOBEL 2024. .pptxgeri91000081118200
 
RENCANA + Link2 MATERI Training _"Penyusunan HPS dan Perhitungan TKDN & BMP" ...
RENCANA + Link2 MATERI Training _"Penyusunan HPS dan Perhitungan TKDN & BMP" ...RENCANA + Link2 MATERI Training _"Penyusunan HPS dan Perhitungan TKDN & BMP" ...
RENCANA + Link2 MATERI Training _"Penyusunan HPS dan Perhitungan TKDN & BMP" ...Kanaidi ken
 
Bahasa Bare'e, Bahasa pembentuk nama negara Indonesia
Bahasa Bare'e, Bahasa pembentuk nama negara IndonesiaBahasa Bare'e, Bahasa pembentuk nama negara Indonesia
Bahasa Bare'e, Bahasa pembentuk nama negara Indonesiaposotojo01
 
power point materi negosiasii kelas X.pptx
power point materi negosiasii kelas X.pptxpower point materi negosiasii kelas X.pptx
power point materi negosiasii kelas X.pptxNurindahSetyawati1
 
soialisasi isu perundungan di satuan pendidikan
soialisasi isu perundungan di satuan pendidikansoialisasi isu perundungan di satuan pendidikan
soialisasi isu perundungan di satuan pendidikanLIDIADEVEGA4
 
LAPORAN BEST PRACTICE. PPG UNKHAIR ANGKATAN 3
LAPORAN BEST PRACTICE. PPG UNKHAIR ANGKATAN 3LAPORAN BEST PRACTICE. PPG UNKHAIR ANGKATAN 3
LAPORAN BEST PRACTICE. PPG UNKHAIR ANGKATAN 3mardia2
 
AKSI NYATA REFLEKSI DIRI DALAM MENYIKAPI MURID.pdf
AKSI NYATA REFLEKSI DIRI DALAM MENYIKAPI MURID.pdfAKSI NYATA REFLEKSI DIRI DALAM MENYIKAPI MURID.pdf
AKSI NYATA REFLEKSI DIRI DALAM MENYIKAPI MURID.pdfpaktani4
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Teknik Perhitungan & Verifikasi TK...
PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training _"Teknik Perhitungan & Verifikasi TK...PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training _"Teknik Perhitungan & Verifikasi TK...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Teknik Perhitungan & Verifikasi TK...Kanaidi ken
 
Modul 3.2. Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya - Final.pdf
Modul 3.2. Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya - Final.pdfModul 3.2. Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya - Final.pdf
Modul 3.2. Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya - Final.pdfricky987142
 
Materi Kelas Ministry Learning Center "Kehidupan Rasul Paulus"
Materi Kelas Ministry Learning Center "Kehidupan Rasul Paulus"Materi Kelas Ministry Learning Center "Kehidupan Rasul Paulus"
Materi Kelas Ministry Learning Center "Kehidupan Rasul Paulus"SABDA
 
Pelaksanaan WEBINAR_ Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" _ DPW PDPTN JABAR.
Pelaksanaan WEBINAR_ Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" _ DPW PDPTN JABAR.Pelaksanaan WEBINAR_ Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" _ DPW PDPTN JABAR.
Pelaksanaan WEBINAR_ Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" _ DPW PDPTN JABAR.Kanaidi ken
 
Suku Bare'e (Baree) di Sulawesi Bagian Tengah
Suku Bare'e (Baree) di Sulawesi Bagian TengahSuku Bare'e (Baree) di Sulawesi Bagian Tengah
Suku Bare'e (Baree) di Sulawesi Bagian TengahPejuangKeadilan2
 
Demonstrasi Kontekstual tugas Modul 3.2.pdf
Demonstrasi Kontekstual  tugas Modul 3.2.pdfDemonstrasi Kontekstual  tugas Modul 3.2.pdf
Demonstrasi Kontekstual tugas Modul 3.2.pdfResnaningPujiAstuti1
 
Contoh Sertifikat Komunitas Belajar SMPN
Contoh Sertifikat Komunitas Belajar SMPNContoh Sertifikat Komunitas Belajar SMPN
Contoh Sertifikat Komunitas Belajar SMPNwatihirma7
 
BAB 6.pptx kebangkitan heroisme daan kesadaran kebangsaan
BAB 6.pptx kebangkitan heroisme daan kesadaran kebangsaanBAB 6.pptx kebangkitan heroisme daan kesadaran kebangsaan
BAB 6.pptx kebangkitan heroisme daan kesadaran kebangsaanBangkitRioPasaribuSE
 
Rubrik Observasi Kelas Supervisi akademik
Rubrik Observasi Kelas Supervisi akademikRubrik Observasi Kelas Supervisi akademik
Rubrik Observasi Kelas Supervisi akademikAgusSetyawan71
 
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _Prinsip & Penerapan TATA KELOLA Perusah...
PELAKSANAAN & Link2  MATERI Workshop _Prinsip & Penerapan TATA KELOLA Perusah...PELAKSANAAN & Link2  MATERI Workshop _Prinsip & Penerapan TATA KELOLA Perusah...
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _Prinsip & Penerapan TATA KELOLA Perusah...Kanaidi ken
 

Recently uploaded (20)

Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
 
Modul Ajar Teks Fantasi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 7
Modul Ajar Teks Fantasi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 7Modul Ajar Teks Fantasi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 7
Modul Ajar Teks Fantasi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 7
 
Koneksi Antar Materi pada Modul 3.2.pdf
Koneksi Antar Materi  pada Modul 3.2.pdfKoneksi Antar Materi  pada Modul 3.2.pdf
Koneksi Antar Materi pada Modul 3.2.pdf
 
SOSIALISASI LOMBA INOBEL 2024. .pptx
SOSIALISASI LOMBA INOBEL 2024.          .pptxSOSIALISASI LOMBA INOBEL 2024.          .pptx
SOSIALISASI LOMBA INOBEL 2024. .pptx
 
RENCANA + Link2 MATERI Training _"Penyusunan HPS dan Perhitungan TKDN & BMP" ...
RENCANA + Link2 MATERI Training _"Penyusunan HPS dan Perhitungan TKDN & BMP" ...RENCANA + Link2 MATERI Training _"Penyusunan HPS dan Perhitungan TKDN & BMP" ...
RENCANA + Link2 MATERI Training _"Penyusunan HPS dan Perhitungan TKDN & BMP" ...
 
Bahasa Bare'e, Bahasa pembentuk nama negara Indonesia
Bahasa Bare'e, Bahasa pembentuk nama negara IndonesiaBahasa Bare'e, Bahasa pembentuk nama negara Indonesia
Bahasa Bare'e, Bahasa pembentuk nama negara Indonesia
 
power point materi negosiasii kelas X.pptx
power point materi negosiasii kelas X.pptxpower point materi negosiasii kelas X.pptx
power point materi negosiasii kelas X.pptx
 
soialisasi isu perundungan di satuan pendidikan
soialisasi isu perundungan di satuan pendidikansoialisasi isu perundungan di satuan pendidikan
soialisasi isu perundungan di satuan pendidikan
 
LAPORAN BEST PRACTICE. PPG UNKHAIR ANGKATAN 3
LAPORAN BEST PRACTICE. PPG UNKHAIR ANGKATAN 3LAPORAN BEST PRACTICE. PPG UNKHAIR ANGKATAN 3
LAPORAN BEST PRACTICE. PPG UNKHAIR ANGKATAN 3
 
AKSI NYATA REFLEKSI DIRI DALAM MENYIKAPI MURID.pdf
AKSI NYATA REFLEKSI DIRI DALAM MENYIKAPI MURID.pdfAKSI NYATA REFLEKSI DIRI DALAM MENYIKAPI MURID.pdf
AKSI NYATA REFLEKSI DIRI DALAM MENYIKAPI MURID.pdf
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Teknik Perhitungan & Verifikasi TK...
PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training _"Teknik Perhitungan & Verifikasi TK...PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training _"Teknik Perhitungan & Verifikasi TK...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Teknik Perhitungan & Verifikasi TK...
 
Modul 3.2. Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya - Final.pdf
Modul 3.2. Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya - Final.pdfModul 3.2. Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya - Final.pdf
Modul 3.2. Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya - Final.pdf
 
Materi Kelas Ministry Learning Center "Kehidupan Rasul Paulus"
Materi Kelas Ministry Learning Center "Kehidupan Rasul Paulus"Materi Kelas Ministry Learning Center "Kehidupan Rasul Paulus"
Materi Kelas Ministry Learning Center "Kehidupan Rasul Paulus"
 
Pelaksanaan WEBINAR_ Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" _ DPW PDPTN JABAR.
Pelaksanaan WEBINAR_ Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" _ DPW PDPTN JABAR.Pelaksanaan WEBINAR_ Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" _ DPW PDPTN JABAR.
Pelaksanaan WEBINAR_ Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" _ DPW PDPTN JABAR.
 
Suku Bare'e (Baree) di Sulawesi Bagian Tengah
Suku Bare'e (Baree) di Sulawesi Bagian TengahSuku Bare'e (Baree) di Sulawesi Bagian Tengah
Suku Bare'e (Baree) di Sulawesi Bagian Tengah
 
Demonstrasi Kontekstual tugas Modul 3.2.pdf
Demonstrasi Kontekstual  tugas Modul 3.2.pdfDemonstrasi Kontekstual  tugas Modul 3.2.pdf
Demonstrasi Kontekstual tugas Modul 3.2.pdf
 
Contoh Sertifikat Komunitas Belajar SMPN
Contoh Sertifikat Komunitas Belajar SMPNContoh Sertifikat Komunitas Belajar SMPN
Contoh Sertifikat Komunitas Belajar SMPN
 
BAB 6.pptx kebangkitan heroisme daan kesadaran kebangsaan
BAB 6.pptx kebangkitan heroisme daan kesadaran kebangsaanBAB 6.pptx kebangkitan heroisme daan kesadaran kebangsaan
BAB 6.pptx kebangkitan heroisme daan kesadaran kebangsaan
 
Rubrik Observasi Kelas Supervisi akademik
Rubrik Observasi Kelas Supervisi akademikRubrik Observasi Kelas Supervisi akademik
Rubrik Observasi Kelas Supervisi akademik
 
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _Prinsip & Penerapan TATA KELOLA Perusah...
PELAKSANAAN & Link2  MATERI Workshop _Prinsip & Penerapan TATA KELOLA Perusah...PELAKSANAAN & Link2  MATERI Workshop _Prinsip & Penerapan TATA KELOLA Perusah...
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _Prinsip & Penerapan TATA KELOLA Perusah...
 

Materi Perizinan Berusaha Sub Sistem Pengawasan.pptx

  • 1. OSS RBA Sub Sistem Pengawasan Madiun, 22 November 2023
  • 3. DASAR HUKUM PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  PP No. 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pasal 215 ayat 1, Pengawasan dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah Kab./kota, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB OBJEK PENGAWASAN • Standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha • Perkembangan realisasi penanaman modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk penanaman modal dan/atau kewajiban kemitraan
  • 4. TUJUAN PENGAWASAN DALAM PP NO. 5/2021 memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha rujukan pembinaan atau pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha. 1 2 3 PASAL 217 PP 5/2021
  • 5. KERANGKA KERJA PENGAWASAN • PP No. 5 Tahun 2021 • Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 but Verify Trust Tingkat Risiko 1) Rendah (R) 2) Menengah Rendah (MR) 3) Menengah Tinggi (MT) 4) Tinggi (T) Kemudahan perizinan berusaha Subsistem Pengawasan Memastikan Pelaku Usaha memenuhi standar dan/atau kewajiban kegiatan usaha melalui pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Terintegrasi  Laporan  Inspeksi Lapangan Inspeksi Lapangan RUTIN INSIDENTAL K/L/D, KEK, KPBPB Kompetensi Pengawas Kesiapan Perangkat NSPK Pengawasan
  • 6. PENGAWASAN DALAM PP NO. 5/2021 PENGAWASAN PP No. 5/2021 Pasal 218 RUTIN INSIDENTAL LAPORAN PELAKU USAHA INSPEKSI LAPANGAN PP No. 5/2021 Pasal 219 s.d. Pasal 223 TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT DAN/ATAU PELAKU USAHA PP No. 5/2021 Pasal 224 Pasal 213, PP 5/2021 Indikator Pengawasan: 1) Tata Ruang dan standar bangunan gedung 2) Standar K2L 3) Standar pelaksanaan kegiatan usaha 4) Persyaratan yang diatur dalam NSPK 5) Kewajiban laporan pemanfaatan insentif dan fasilitas Penanaman Modal PP No. 5/2021 Pasal 225 PENILAIAN HASIL PENGAWASAN K/L/D, KEK dan KPBPB melakukan penilaian hasil pengawasan Hasil pengawasan diinput ke dalam OSS-RBA • Pemuktahiran profil pelaku usaha • Penyesuaian intensitas pengawasan • Peninjauan Tingkat Risiko Usaha
  • 7. 1. Pengawas Persyaratan Dasar 2. Pengawas K3L 3. K/L/D Terkait lainnya Undangan Pengawasan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah Kementerian Investasi / BKPM PELAKU USAHA Pengawasan terhadap standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha Perkembangan realisasi penanaman modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk penanaman modal Data Sharing atas Hasil Pengawasan Pada OSS RBA DPMPTSP PROVINSI, DPMPTSP KABUPATEN/KOTA, ADMINISTRATOR KEK, BADAN PENGUSAHAAN KPBPB SESUAI KEWENANGANNYA IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PADA SISTEM OSS • PP No. 5 Tahun 2021 • Per.BKPM No. 5 Tahun 2021 Melakukan Pengawasan Pengisian BAP Melakukan Pengawasan Memberikan masukan dalam pengisian BAP Melakukan Pengawasan Pengisian BAP Koordinator Pengawasan
  • 8. Analisa dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari Pelaku Usaha 1 Kegiatan inspeksi lapangan Evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha 2 3 1. Penentuan daftar Pelaku Usaha yang diawasi (Shortlist/Longlist data pengawasan) dan Input jadwal pengawasan 2. Mereview usulan kegiatan usaha dan jadwal pengawasan OPD 3. Rapat Koordinasi dan Rapat Teknis dengan OPD 4. Assign Pelaksana inspeksi lapangan dan Pembuatan Surat Tugas 5. Pelaksanaan Inspeksi Lapangan atas obyek pengawasan tahun 2023 yang telah disepakati bersama 6. Pengisian BAP hasil pengawasan 7. Pemuktahiran Profil kepatuhan Pelaku Usaha (dengan bobot + score) 8. Tindak Lanjut Pengawasan PERAN KOORDINATOR DALAM PENGAWASAN RUTIN
  • 9. 1. Assign pelaksana baru terbuka tombolnya H-10 s/d H-4 (ditutup sebelum surat kunjungan ke pelaku usaha di kirim) -> output Surat Tugas 2. Surat tugas baru muncul jika assign pelaksana/penginputan pelaksana pengawas/koordinator sudah dilakukan. 3. Surat Kunjungan dikirimkan kepada pelaku usaha H-3 pelaksanaan inspeksi lapangan. 4. Apabila assign pelaksana sudah dilakukan, BAP baru muncul pada hari H s/d akhir batas input BAP (saat ini BAP masih bisa diinput hingga hari terakhir tahun berjalan); Penyesuaian penginputan pelaksanaan pengawasan melalui sistem OSS:
  • 10. Perencanaan Inspeksi Lapangan Tahunan KEMINVEST/BKPM, DPMPTSP PROVINSI, DPMPTSP KAB/KOTA, ADMINISTRATOR KEK, BADAN PENGUSAHAAN KPBPB KEMENTERIAN/LEMBAGA/ DAERAH PROVINSI, PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA KEMINVEST/BKPM, DPMPTSP PROVINSI, DPMPTSP KAB/KOTA, ADMINISTRATOR KEK, BADAN PENGUSAHAAN KPBPB SISTEM OSS Penyusunan rencana inspeksi lapangan tahunan ke dalam Sistem OSS Mengusulkan tambahan dan penyesuaian Pelaku Usaha dan lokasi yang akan diawasi ke dalam rencana inspeksi lapangan Memperbarui rencana inspeksi lapangan tahunan pada database pengawasan pada Sistem OSS berdasarkan usulan kementerian/lembaga Menotifikasi K/L/D rencana inspeksi lapangan yang telah ditetapkan pada awal tahun berjalan pelaksanaan inspeksi lapangan Minggu Ke-4 November Minggu Ke-2 Desember Minggu Ke-4 Desember Awal Januari Kemeninvest/BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB menyusun kompilasi daftar nama pelaku usaha yang diusulkan untuk dilakukan inspeksi lapangan tahunan K/L/D dilarang melakukan inspeksi lapangan rutin di luar rencana inspeksi lapangan tahunan
  • 11. 1. Penentuan daftar Pelaku Usaha yang diawasi NIB OSS RBA (diterbitkan hingga November 2022) NIB MIGRASI KE OSS RBA (diterbitkan hingga November 2022) MEMILIKI TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI ATAU TINGGI KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH SESUAI KEWENANGAN OBYEK PENGAWASAN TAHUN 2023 NILAI RENCANA INVESTASI > Rp 5 MILYAR 1 KEGIATAN USAHA/KBLI 2 3 4 5 LONG LIST SHORT LIST JADWAL PENGAWASAN 6 7 Data tarikan baru hingga November 2022 OBYEK PENGAWASAN TAHUN 2022 YANG: • BELUM DILAKUKAN INSPEKSI LAPANGAN • BELUM MEMPEROLEH NILAI KEPATUHAN BAIK SEKALI
  • 12. OBYEK PENGAWASAN KEGIATAN USAHA MEMILIKI RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI NILAI INVESTASI > RP 5 MILYAR No Kewenangan Jumlah 1 Kementerian/Lembaga 23.076 2 Provinsi 5.689 3 Kab./Kota 2.266 4 KEK 69 5 KPBPB 167 Total 31.267 Rencana pengawasan rutin/inspeksi lapangan tahun 2023 akan dilaksanakan kepada 31.267 kegiatan usaha, dengan tingkat risiko MT dan T > Rp 5 Milyar pada Sistem OSS RBA STATISTIK DATA KEGIATAN USAHA OBYEK PENGAWASAN Kegiatan usaha objek pengawasan dari NIB OSS RBA dan NIB Migrasi Update hingga November 2022 Penambahan kegiatan usaha obyek pengawasan dapat dilakukan atas data sebagai berikut: a) Kegiatan usaha dengan kriteria (sumber data NIB OSS RBA dan NIB Migrasi): Rentang Waktu: sampai dengan saat ini; Tingkat risiko: Tinggi, Menengah Tinggi, Menengah Rendah, dan Rendah; Tanpa batasan nilai investasi; Semua skala usaha (UMK* dan Non UMK**) b) Kegiatan usaha dengan kriteria (sumber data: NIB OSS 1.1 dan NIB OSS 1.0 (Belum migrasi OSS RBA)): Rentang Waktu: sampai dengan saat ini ; Tingkat risiko: Tidak ada; Tanpa batasan nilai investasi; Semua skala usaha (UMK dan Non UMK) *) kegiatan usaha skala UMK, menjadi obyek pengawasan dengan skema pembinaan **) kegiatan usaha dengan tingkat risiko Rendah (Non UMK) agar menjadi obyek pengawasan Pemerintah Daerah sesuai kewenangan.
  • 13. 2. Mereview usulan kegiatan usaha dan jadwal pengawasan OPD Klik USULAN JADWAL untuk melakukan verifikasi usulan jadwal OPD Jawa Timur
  • 14. 2. Mereview usulan kegiatan usaha dan jadwal pengawasan OPD Anda dapat memilih hasil verifikasi usulan jadwal dengan melakukan klik pada tombol: a. SETUJUI jika data usulan jadwal akan disetujui b. TOLAK jika data usulan jadwal akan ditolak
  • 15. 3. Rapat Koordinasi dan Rapat Teknis dengan OPD Untuk menyepakati penentuan: Kegiatan Usaha yang akan diawasi Waktu Pelaksanaan Inspeksi Lapangan Hal-hal lain terkait pelaksanaan Inspeksi Lapangan
  • 16. 4. Assign Pelaksana inspeksi lapangan Klik ASSIGN PELAKSANA untuk melengkapi data pelaksana inspeksi lapangan
  • 17. 4. Assign Pelaksana inspeksi lapangan Anda wajib mengisi Data Profil Pelaksana Pengawasan, meliputi: 1. Nama Pelaksana 2. Nomor Induk Pegawai 3. Pangkat/Golongan Ruang 4. Jabatan Pelaksana 5. Instansi Pelaksana 6. Email 7. No. Handphone
  • 18. 4. Pembuatan Surat Tugas Klik SURAT TUGAS Cetakan SURAT TUGAS
  • 19. STATISTIK SEBARAN DATA KEGIATAN USAHA OBYEK PENGAWASAN K/L (KEENANGAN PUSAT) 1 Penilaian Kepatuhan Administratif Penilaian Pelaksanaan Kegiatan Usaha A Rasio Realisasi Penanaman Modal (Bobot 50%) No Hal yang ditanyakan: 1 Apakah sudah mengetahui Kewajiban untuk menyampaikan LKPM? ( sudah / belum) 2 Apakah sudah menyampaikan LKPM secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku setiap Triwulan? ( sudah / belum) 3 Apabila belum mengetahui Kewajiban LKPM dijelaskan secara singkat dan informasi laporan LKPM dapat diakses pada oss.go.id atau dilakukan pendampingan 4 Berapa nilai rencana investasi dari kegiatan usaha? Rp 5 Berapa realisasi investasi/biaya yang sudah dikeluarkan dari rencana investasi? Rp 6 Apakah kegiatan usaha sudah berproduksi/beroperasi komersial? (sudah/belum) 7 Berapa rasio nilai realisasi investasi dimana diperoleh dari nilai realisasi/nilai rencana investasi? ( ) Rasio nilai realisasi investasi 76%-100% (skor maksimal 100) ( ) Rasio nilai realisasi investasi 51%-75% (skor maksimal 75) ( ) Rasio nilai realisasi investasi 25%-50% (skor maksimal 50) ( ) Rasio nilai realisasi investasi <25% (skor minimal 0 s.d. maksimal 25) Daftar Pertanyaan Kegiatan Inspeksi Lapangan Oleh Koordinator 5. Pelaksanaan Inspeksi Lapangan
  • 20. STATISTIK SEBARAN DATA KEGIATAN USAHA OBYEK PENGAWASAN K/L (KEENANGAN PUSAT) B Pemenuhan Penyampaian Laporan Berkala Sesuai Ketentuan yang berlaku (Bobot 10%) Diisi otomatis oleh sistem atas pengisian laporan berkala sektor oleh OPD C Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia dan/atau Investasi Besar (bobot 10%) No Hal yang ditanyakan: 1 Berapa besar Investasi dan penyerapan tenaga kerja? ( ) Investasi > Rp. 5 triliun dan/atau menyerap tenaga kerja > 10.000 orang (skor maksimal 100) ( ) Investasi Rp 1 triliun – Rp. 5 triliun dan/atau menyerap tenaga kerja 5.000 - 10.000 orang (skor maksimal 75) ( ) Investasi Rp 100 milyar – Rp.1 triliun dan/atau menyerap tenaga kerja 1.000 - 5.000 orang (skor maksimal 50) ( ) Investasi Rp < Rp 100 Milyar dan/atau menyerap tenaga kerja <1.000 orang (skor minimal 0 s.d. maksimal 25) 2 Jumlah Tenaga Kerja? ………. Orang Laki-Laki ……… Orang Perempuan …….. Orang 3 Jumlah Tenaga Kerja yang ber KTP (Lokal) ? …….. Orang 4 Apakah Perusahaan sudah mendaftarkan BPJS Kesehatan untuk pegawainya? ( sudah/ belum) 5 Apakah Perusahaan sudah mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan untuk pegawainya? ( sudah/ belum) 6 Apakah Perusahaan sudah mendaftar dan melaporkan secara online WLKP? ( sudah/ belum)
  • 21. STATISTIK SEBARAN DATA KEGIATAN USAHA OBYEK PENGAWASAN K/L (KEENANGAN PUSAT) D Kemitraan dengan UMKM (bobot 10%) No Hal yang ditanyakan: 1 Apakah sesuai ketentuan Pelaku usaha diwajibkan melakukan kemitraan dengan UMKM? (ya (lanjut ke no.2) / tidak (skor = 100) ) 2 Apakah perusahaan melakukan kemitraan dengan UMKM? (ya (skor = 100) / tidak (skor = 0) ) E Kepatuhan terhadap pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan dalam rangka penanaman modal (bobot 10%) No Hal yang ditanyakan: 1 Apakah perusahaan menerima pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan dalam rangka penanaman modal (ya (lanjut ke pertanyaan no.2) / tidak (skor = 100) 2 Kalau YA Apakah perusahaan memanfaatkan: a. Bea Masuk Mesin ( b. Bea Masuk Bahan Baku c. Tax Allowance d. Tax Holiday Apabila memanfaatkan 1 dari 4 maka skor maksimal 100 Apabila memanfaatkan 2 dari 4 maka skor maksimal 75 Apabila memanfaatkan 3 dari 4 maka skor maksimal 50
  • 22. STATISTIK SEBARAN DATA KEGIATAN USAHA OBYEK PENGAWASAN K/L (KEENANGAN PUSAT) F Pemilihan Lokasi kegiatan yang mendukung upaya pemerataan pembangunan ekonomi dan investasi (bobot 10%) No Hal yang ditanyakan: 1 Apakah Lokasi kegiatan berada di luar Pulau Jawa? (ya (skor=80) / tidak (skor=25)) 2 Apakah Lokasi kegiatan berada di Pulau Terluar, Perbatasan, dan Daerah Tertinggal ? (ya (skor=100))
  • 23. 6. Pengisian BAP Hasil Pengawasan Klik HASIL PENGAWASAN untuk mengisi laporan hasil pengawasan
  • 24. 6. Pengisian BAP Hasil Pengawasan (Koordinator)
  • 25. 6. Pengisian BAP Hasil Pengawasan (Koordinator)
  • 26. 1. Penilaian Kepatuhan Teknis Kegiatan Usaha • Skor Nilai Hasil Pengawasan: Nilai yang diberikan oleh Pengawas berdasarkan hasil pengawasan/inspeksi lapangan terhadap kegiatan Kegiatan Usaha/KBLI dengan rentang nilai 0 – 100. • Pengawas mengisi bobot persentase kriteria penilaian sesuai peruntukan masing-masing kegiatan usaha/KBLI yang diawasi berdasarkan NSPK yang ditetapkan Kementerian/Lembaga pengampu. Adapun total bobot dari seluruh kriteria penilaian kepatuhan teknis bernilai 100%. K/L/D Pengawas melakukan penilaian kepatuhan sesuai NSPK yang tercantum dalam Peraturan Menteri teknis pembina perizinan berusaha berbasis risiko. Hasil penilaian kepatuhan teknis dituangkan dalam bentuk pengisian bobot presentase dan skor hasil penilaian. Kegiatan Usaha Tingkat Risiko Rendah (memuat kriteria a.l. Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan sebagaimana tercantum pada Persyaratan Umum dan Penilaian Kesesuaian Pengawasan Lampiran III PP No 5/ 2021). Kegiatan Usaha Tingkat Risiko Menengah Rendah, Menengah Tinggi, Tinggi ((memuat kriteria a.l. Persyaratan Umum, Persyaratan Khusus, Sarana Usaha, Organisasi SDM, Standar Produk Barang/Jasa, Sistem Manajemen Usaha, Pelayanan Produk Usaha, sebagaiimana tercantum dalam Penilaian kesesuaian standar usaha dan Pengawasan berdasarkan Lampiran IV PP No 5 Tahun 2021). 6. Pengisian BAP Hasil Pengawasan (K/L/D - opd Pengawas)
  • 27. Pengawas melakukan penilaian atas kesesuaian perizinan berusaha dengan pelaksanaan kegiatan usaha serta memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban Pelaku Usaha di lokasi usaha sebagaimana yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria khususnya pada Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 2. Penilaian Kepemilikan Perizinan Berusaha atas Kegiatan Usaha 3. Penilaian Pemenuhan Penyampaian Laporan Berkala Penilaian pemenuhan laporan berkala Pelaku Usaha dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Kementerian/Lembaga serta melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan. K/L/D Pengawas memilih kriteria penilaian pemenuhan penyampaian laporan berkala (Baik Sekali, Baik, Cukup, Kurang Baik) dan Sistem OSS melakukan konversi menjadi Skor Nilai Hasil Pengawasan. 6. Pengisian BAP Hasil Pengawasan (K/L/D - opd Pengawas)
  • 28. 6. Pengisian BAP Hasil Pengawasan
  • 29. NO PEMUTAKHIRAN PROFIL PELAKU USAHA PIC % 1. Kepemilikan perizinan berusaha atas kegiatan usaha (NIB/sertifikat standar/ Izin) (otomatis ditarik dari OSS) K/L/D 15 2. Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha (hanya pengisian skor heading a-g) K/L/D 40 a. Persyaratan Umum b. Persyaratan khusus c. Sarana Usaha d. Organisasi dan SDM e. Pelayanan usaha f. Standar produk barang/jasa g. Sistem manajemen usaha 3. Penilaian pelaksanaan kegiatan usaha Koord 35 a. Rasio realisasi penanaman modal [50%] b. Pemenuhan penyampaian laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku [10%] (K/L Pembina sektor, BKPM) c. Penyerapan tenaga kerja Indonesia dan/atau investasi besar [10%] d. Kemitraan dengan UMKM [10%] e. Kepatuhan terhadap pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan dalam rangka penanaman modal [10%] f. Pemilihan lokasi di luar pulau jawa [10%] 4. Riwayat pengenaan sanksi K/L/D 10 TOTAL 100 29 7. Pemuktahiran Profil kepatuhan Pelaku Usaha
  • 30. 7. Pemuktahiran Profil kepatuhan Pelaku Usaha (dengan bobot + score) TINGKAT KEPATUHAN PELAKU USAHA USULAN PENILAIAN TOTAL NILAI HASIL KOMBINASI BAIK SEKALI > 70 BAIK 30 - 70 KURANG BAIK < 30 *Dimana tingkat kepatuhan baik sekali akan diberikan insentif berupa pengurangan intensitas pengawasan, dan bagi pelaku usaha dengan tingkat kepatuhan baik dan kurang baik diindikasikan masih memerlukan pembinaan dan pengawasan lebih lanjut.
  • 31. 8. Tindak Lanjut Pengawasan Tindak Lanjut • Pembinaan • Perbaikan • Penerapan Sanksi Hasil Pengawasan Adanya ketidaksesuaian/ketidakpatu han Pelaku Usaha atas ketentuan peraturan perundang-undangan Kementerian/lembaga, pemda provinsi, pemda Kab./kota, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB mencatatkan informasi pemberian sanksi ke dalam sistem OSS
  • 32. Video Tutorial Penjadwalan Inspeksi Lapangan Rutin
  • 34. TAHAPAN PENYUSUNAN CHECK LIST PENILAIAN K3L Masing – masing pengampu K3L (Kemenaker, Kemenkes, KLHK) memberikan input check list pertanyaan Keminvest/BKPM dan Pengampu K3L melakukan konsolidasi atas checklist K3L Ujicoba pengisian checklist penilaian K3L pada google form saat inspeksi lapangan bersama Evaluasi pengisian checklist penilaian K3L Kesepakatan Check list General K3L Kesepakatan Check list General K3L Rapat tindak lanjut pembahasan metode penilaian dan pembobotan K3L Kementerian Pengampu KBLI memberikan input atas penilaian K3L yang sudah terdapat dalam Penilaian Teknis Usulan Tindak Lanjut Rapat Penilaian K3L
  • 35. KESEPAKATAN CHECKLIST GENERAL PENILAIAN K3L Usulan Tindak Lanjut Rapat Penilaian K3L 1. Keselamatan Kerja https://bkpm- my.sharepoint.com/:x:/g/personal/muhamad_fathin_bkpm_go_id/ESnR6nLthahJgEh4FGTzPtwBCgM Stop18aT2Wr0M1a4sXQ? 2. Kesehatan Masyarakat Menunggu input dari Kementerian Kesehatan pada tanggal 8 Februari 2023 3. Lingkungan Menunggu input dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  • 36. RUNDOWN PELAKSANAAN AGENDA SESI/KEGIA T AN CA T A T AN I • Kegiatan dimulai pukul 09.00 WIB • Koord pelaksana pengawasan : sebagai pimpinan rapat Agenda rapat penjelasan umum mekanisme pelaksanaan pengawasan kepada pelaku usaha Ruang rapat di lokasi perusahaan Peserta rapat : Pemerintah dan Pelaku Usaha II • Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang meliputi Perusahaan menetapkan PIC untuk setiap substansi pengawasan terhadap pemenuhan : pengawasan yang dilakukan oleh setiap KL 1. Perizinan Berusaha Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara paralel 2. PB-UMKU Perusahaan menyiapkan lokasi yang terpisah untuk setiap 3. K3L substansi ) + peninjauan langsung ke lapangan 4. Persyaratan Dasar 5. Kewajiban Ketenagakerjaan 6. LKPM III • Koord pelaksana pengawasan : sebagai pimpinan rapat Ruang rapat di lokasi perusahaan Agenda rapat evaluasi pelaksanaan pengawasan dan penyusunan berita acara pengawasan Peserta rapat : Pemerintah IV • FGDterkaithasilpengawasan: Koordinator pelaksana pengawasan sebagai pimpinan rapat Ruang rapat tbc Agenda rapat Penandatanganan berita acara pengawasan dan penilaian kepatuhan pelaku usaha Peserta rapat : Pemerintah dan Pelaku Usaha