Gkm akuntansi keuangan daerah
•Download as PPTX, PDF•
1 like•1,580 views
Dokumen tersebut membahas sistem akuntansi pemerintahan daerah yang mencakup: 1. Dasar hukum dan definisi sistem akuntansi pemerintahan 2. Penjelasan sub-sistem akuntansi pada SKPD dan SKPKD 3. Prosedur akuntansi yang meliputi penerimaan, pengeluaran, aset tetap, dan selain kas.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Gkm akuntansi keuangan daerah
Similar to Gkm akuntansi keuangan daerah (20)
More from Ambara Sugama
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Gkm akuntansi keuangan daerah
- 1. LOGO Akuntansi Keuangan Daerah Sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya Disampaikan dalam acara Gugus Kendali Mutu Tim Bidang Akuntansi dan Pelaporan 2013
- 2. LOGOPembahasan Dasar Hukum1 Sistem Akuntansi2 3 4 Kebijakan Akuntansi Akuntansi pada SKPD dan SKPKD 5 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- 3. LOGO1.Dasar Hukum • UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara • UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara • PP 24 Tahun 2005 jo PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan • PP 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Keuangan Pemerintah Daerah • PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah • Peraturan Kepala Daerah di masing-masing Pemda (tentang Sistem Akuntansi)
- 4. LOGO2. Pengertian Sistem Akuntansi Rangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data,pencatatan,pengikhtisaran,sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Prosedur yang dapat dilakukan secara manual,maupun menggunakan aplikasi komputer. dan didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku besar dan apabila diperlukan ditambah dengan buku besar pembantu. Ditetapkan dengan peraturan kepala daerah [
- 5. LOGOPenyelenggara Sistem Akuntansi Entitas Pelaporan : pemda secara keseluruhan, dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku BUD Entitas Akuntansi : SKPD
- 6. LOGOPengertian SKPKD, BUD dan SKPD SKPKD 1 Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah : Satker pada pemda selaku PA/PB yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah 2 Bendahara Umum Daerah : Kepala SKPKD (disebut PPKD) dalam kapasistas sebagai bendahara umum daerah BUD 3 Satuan Kerja Perangkat Daerah : perangkat daerah pada pemda selaku PA/PB SKPD
- 7. LOGOSub-Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah SA SKPD dilaksanakan oleh PPK- SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD) SA PD /BUD dilaksanakan oleh PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) di SKPKD SAPD (Pasal 234)
- 8. LOGOKreteria SAPD dan SA SKPD Kreteria SA PD/BUD SA SKPD Organisasi Pelaksana Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Nomenklatur Organisasi pelaksana Biro Keuangan Provinsi / Bagian Keuangan/Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Dinas / Badan di Provinsi/Kab/Kota Fungsi Organisasi Pelaksana Pengelola Keuangan/Barang Daerah /BUD Pengguna Anggaran dan Barang Pejabat Organisasi Pelaksana PPKD (Kepala SKPKD) Pengguna Anggaran/Barang (Kepala SKPD) LK yang LRA,LAK,Neraca, Calk LRA, Neraca, Calk
- 9. LOGOProsedur dalam SAPD : Meliputi sekurang-kurangnya: 1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas 2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas 3. Prosedur Akuntansi Aset/Barang Milik Daerah. 4. Prosedur Akuntansi Selain Kas. Disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai PP tentang pengendalian internal dan PP tentang SAP
- 10. LOGOModel Struktur Organisasi KEPALA DAERAH Pemegang Kekuasaan PKD Koordinator PKD SEKDA Kepala SKPKD Pejabat PKD Kepala SKPD PA/PB
- 11. LOGOMODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD KEPALA SKPD PA/PB Kasubbag TUK PPK SKPD Kabag TU Ka UPT KPA Kabid KPA Kasubbid PPTK Kasubbid PPTK
- 12. LOGOKode Rekening (Akun) : Neraca : aset, kewajiban dan ekuitas dana LRA : pendapatan, belanja dan pembiayaan Kode rekening disusun dengan memperhatikan kepentingan penyusunan laporan statistik keuangan daerah/negara Tercantum dalam lampiran permendagri
- 13. LOGO3. Pengertian Kebijakan Akuntansi adalah dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta laporan keuangan Ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan Kebijakan dalam pengakuan dan pengukuran : harga perolehan dan kapitalisasi aset
- 14. LOGO 4. Akuntansi pada SKPD dan SKPKD 1. Akuntansi pada SKPD (Ps 241-246) : a. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas b. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas c. Prosedur Akuntansi Aset Tetap d. Prosedur Akuntansi Selain Kas 2. Sistem Akuntansi pada SKPKD (Ps 266-289) : a. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas b. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas c. Prosedur Akuntansi Aset Tetap d. Prosedur Akuntansi Selain Kas
- 15. LOGO Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas PENGERTIAN Serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan penerimaan kas pada SKPD dan/atau pada SKPKD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi PELAKSANA Tingkat SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD Tingkat SKPKD dilaksanakan oleh PPKD-Fungsi Akuntansi DOKUMEN - STS - Nota Kredit - Bukti Transfer - Dokumen lainnya Pasal 241 & 266 Permendagri 13/2006
- 16. LOGOProsedur Akuntansi Pengeluaran Kas PENGERTIAN Serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan pengeluaran kas pada SKPD dan/atau pada SKPKD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi PELAKSANA Tingkat SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD Tingkat SKPKD dilaksanakan oleh PPKD-Fungsi Akuntansi DOKUMEN - SP2D - SPJ - Nota Debet - Bukti Transfer - Dokumen Lainnya Pasal 247 & 272 Permendagri 13/2006
- 17. LOGO Prosedur Akuntansi Aset Tetap PENGERTIAN Serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan transaksi dan/atau kejadian aset tetap pada SKPD dan/atau pada SKPKD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi PELAKSANA Tingkat SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD Tingkat SKPKD dilaksanakan oleh PPKD-Fungsi Akuntansi DOKUMEN - Bukti Memorial Pasal 253 & 278Permendagri 13/2006
- 18. LOGO Prosedur Akuntansi Selain Kas PENGERTIAN Serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan transaksi dan/atau kejadian keuangan selain kas pada SKPD dan/atau pada SKPKD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi PELAKSANA Tingkat SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD Tingkat SKPKD dilaksanakan oleh PPKD-Fungsi Akuntansi DOKUMEN - Bukti Memorial Pasal 259 & 283 Permendagri 13/2006
- 19. LOGO Output Prosedur Akuntansi CATATAN LAPORAN YANG DIHASILKAN Tingkat SKPD 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Catatan Atas Laporan Keuangan Tingkat SKPKD 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan Atas Laporan Keuangan - Buku Jurnal Penerimaan Kas - Buku Besar - Buku Besar Pembantu
- 20. LOGO Dokumen Proses Akuntansi Pokok Catatan Laporan SP2D-LS & SPJ Buku Pembantu Kertas Kerja • Bukti Penerimaan Kas •Bukti Pengeluaran Kas •Bukti Memorial Kumpulan Rekening (Ringkasan dan Rincian) • Buku Jurnal Penerimaan Kas •Buku Jurnal Pengeluaran Kas •Buku Jurnal Umum • Laporan Realisasi Anggaran •Laporan Arus Kas •Neraca Daerah •Catatan Atas Laporan Keuangan Kebijakan Akuntansi Pencatatan & Penggolongan Peringkasan Buku Besar Buku Jurnal Laporan Keuangan Pelaporan
- 21. LOGO5. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1. Semester Pertama a. PPK-SKPD menyusun laporan realisasi Smt I dan prognosis 6 bulan ke depan b. Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran tiap SKPD c. Disampaikan kepada PPKD d. PPKD menghimpun laporan dari seluruh SKPD disampaikan ke DPRD 2. Tahunan: a. PPK SKPD menyusun LRA, Neraca dan Calk disertai pernyataan tanggung jawab PA b. PPKD menggabungkan seluruh LK SKPD, dgn dilampirkan LK dan iktisar kinerja BUMD c. Hasil penggabungan (LKPD) merupakan LPJ kepala daerah kepada DPRD