SlideShare a Scribd company logo

Cukai

•Download as PPTX, PDF•
•
Arya Dika Surya Calvin
Arya Dika Surya Calvin

Dokumen tersebut membahas tentang gambaran umum sistem cukai di Indonesia, mulai dari dasar-dasar hukum yang mengatur cukai hingga amandemen UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Dokumen ini juga menjelaskan tentang unsur-unsur pokok cukai seperti subjek, objek, dan reksan cukai serta ketentuan-ketentuan umum mengenai pelunasan, fasilitas, dan penagihan cukai.

Education
1 of 47
BAHAN TAYANG DTSD KEPABEANAN DAN CUKAI LOGO
Gambaran Umum UU Cukai MINYAK TANAH STBL 1886/249 1. ALKOHOL SULINGAN STBL. 1896/90 ORDONANSI CUKAI BIR STBL 1931/488-489 TEMBAKAU STBL. 1932/517 2. D A S A R Kepentingan Politik Dan Ekonomi Sistem Hukum Kolonial 3. Indonesia Sebagai Daerah Jajahan (Hindia Belanda) 4. Indonesia (Hb) Sebagai Daerah Eksploitasi (Sumber Daya Alam Dan Sumber Daya Manusia) GULA STBL. 1933/351 MASIH BERLAKU BERDASARKAN PS. II ATURAN PERALIHAN UUD 1945 DIRASAKAN : • DISKRIMINATIF • TIDAK DAPAT MEMENUHI TUNTUTAN PEMBANGUNAN • TIDAK DAPAT MEMENUHI PERANNYA SEBAGAI ALAT PEMBAHARUAN SOSIAL
Pembentukan UU Cukai PANCASILA PEMBAHARUAN HUKUM NASIONAL DI BIDANG CUKAI UUD 1945 UU CUKAI GBHN ADIL Hukum Nasional Harus Bersumber Pada Pancasila Dan Uud 1945 MEMENUHI TUNTUTAN PEMBANGUNAN MEMENUHI PERANNYA SEBAGAI ALAT PEMBAHARUAN SOSIAL
Amandemen UU Nomor 11 Tahun 1995 1. Dalam pelaksanaan UU No.11/1995, masih terdapat hal-hal yang belum tertampung, terutama yang berkaitan dengan upaya pengawasan dan pengendalian serta memberdayakan peranan cukai sebagai salah satu sumber penerimaan negara. 2. Sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang perlu diperluas batasan dan cakupannya sehingga dapat memberikan keluwesan dan kekuatan hukum dalam upaya menambah atau memperluas obyek cukai dengan tetap memperhatikan aspirasi dan kemampuan masyarakat. 3. Penyempurnaan sistem administrasi pungutan cukai dan peningkatan upaya penegakan hukum (law enforcement) serta penegasan pembinaan pegawai dalam rangka tata pemerintahan yang baik (good governance).
 Keadilan dalam keseimbangan;  Pemberian insentif ;  Pembatasan Produksi dan Konsumsi untuk perlindungan kepada masyarakat;  Netral dalam pemungutan Cukainya ;  Kelayakan Administrasi ;  Penerimaan Negara ;  Pengawasan dan Penerapan Sanksi secara Konsisten.
Menimbulka n dampak Negatif Pungutan Negara terhadap barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan Undang-undang Pengendalian Konsumsi Pembebanan demi Keadilan dan Keseimbangan Pengawasan Peredaran 6
Unsur Subyek Pajak Penanggung Pajak Pajak Langsung Pemikul Pajak 3 Unsur Wajib Pajak BACK NEXT 7 Pajak Tidak langsung < 3 Unsur
Hasil Tembakau Etil Alkohol Produsen/Pengusaha •Wajib Cukai •Penanggung Cukai Konsumen •Pemikul Cukai MMEA SUBJEK CUKAI OBJEK CUKAI Reksan Cukai 8
- sepanjang memenuhi sifat/karakteristik yg ditetapkan - disampaikan oleh pemerintah kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi keu. untuk mendapat persetujuan dalam RAPBN
Hasil tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembaku iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya. Sigaret Sigaret Putih Sigaret Kretek Sigaret Kelembak Rokok Daun HTPL Tembaka u Iris Cerutu
Adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna yang merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C2H5OH, yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi. Bila diproses dengan cara peragian maka akan diperoleh alkohol dengan kadar sampai 15%, tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan dapat mencapai 100%. Secara umum di pasaran, etil alkohol yang banyak diproduksi dan diperjualbelikan sebagai bahan baku untuk MMEA ataupun bahan baku industri lainnya adalah etil alkohol yang berasal dari pengolahan molase (tetes tebu) yang diproses dengan cara penyulingan (destilled), dengan kadar 95% sampai 96%.
Adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman, yang mengandung etil alkohol, yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya. Adapun jenis-jenis MMEA yang beredar di pasaran sangat bervariasi dengan kadar alkohol yang berbeda-beda MMEA LOKAL/DN MMEA IMPOR
JENIS MMEA KADAR ALKOHOL Bir 3% s.d. 5% Anggur/Anggur Obat 9% s.d. 18% Arak ≥ 38% Wine 9% s.d. 18% Whisky ≥ 30% Brandy ≥ 30% Vodka ≥ 40% Gin ≥ 38% Genever ≥ 30%
•Sigaret Kretek •Cerutu •Sigaret Putih •Rokok Daun •Sigaret kelembak•Hasil tembakau lainnya menyan •Bir •Shandy •Anggur Obat •Arak •Wine & Brandy •Cider •Whisky •Vodka, gin & genever •Etil Alkohol hasil Penyulingan Kadar Alkohol Tinggi (95% s.d 96%) •Etil Alkohol hasil Fermentasi Kadar alkohol relatif rendah ( < 40%) BACK NEXT 14
Lingkaran Cukai Taatbestand Saat Pelunasan Saat Penagihan Timbulnya Hutang Cukai Fasilitas Cukai Kadaluwarsa Pengembalian Cukai Company Logo
BAB I KETENTUAN UMUM Pungutan Negara Yang Dikenakan Terhadap Barang-barang Tertentu Yang Mempunyai Sifat Atau Karakteristik Yang Ditetapkan Dalam Undang-undang Barang-barang Tertentu Yang : - Produksinya Perlu Dikendalikan - Peredarannya Perlu Diawasi - Pemakaiannya Menimbulkan Dampak Negatif Bagi Masyarakat Atau Lingkungan Hidup - Pemakaiannya Perlu Pembebanan Cukai Demi Keadilan Dan Keseimbangan DINYATAKAN SEBAGAI BARANG KENA CUKAI SAAT PENGENAAN CUKAI TANGGUNG JAWAB CUKAI SAAT PENGENAAN CUKAI SELESAI DIBUAT YANG DIBUAT DIINDONESIA YANG DIIMPOR TANGGUNG JAWAB CUKAI PENGUSAHA PABRIK/ TEMPAT PENYIMPANAN PEMASUKKANNYA KE DALAM DAERAH PABEAN IMPORTIR DAN PIHAK LAIN SESUAI UU KEPABEANAN DOKUMEN FORMULIR ATAU DATA ELEKTRONIK MERUPAKAN ALAT BUKTI YANG SYAH THD BKC BERLAKU SELURUH KETENTUAN DALAM UU INI
Psl 4; Psl 5 dan ; Psl 6 BAB II BKC, TARIF CUKAI, DAN HARGA DASAR BARANG KENA CUKAI I. A.Etil Alkohol/Etanol Tidak Mengindahkan Bahan Yang Digunakan Dan Proses Pembuatannya. B.Minuman Etil Alkohol Dalam Kadar Berapapun, Dan Yang Digunakan Dan Proses Pembuatannya Termasuk Konsentrat Yang Menandung Etil Alkohol C. Hasil Tembakau :   Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Tis Dan Pengolahan Tembakau Lainnya. Tidak Mengindahkan Digunakan/Tidak Bahan Pengganti/Bahan Pencampur Penambahan Atau Pengurangan - Memenuhi Sifat/Karakteristik - Disampaikan Oleh Pemerintah Kepada Alat Kelengkapan DPR RI Yang Membidangi Keu. Untuk Mendapat Persetujuan Dalam RAPBN TARIF CUKAI H.T. (MAX) 275% BKC DN ATAU HARGA DASAR HARGA JUAL PABRIK ATAU 57% ATAU BKC IMP 275% Dapat Diubah Menjadi Spesifikasi (Jumlah Rp./Status Bkc) Atau Sebaliknya Atau Penggabungan Keduanya Diatur Oleh Menteri. PENETAPAN BESARNYA TARIF CUKAI UNTUK SETIAP JENIS BKC DIATUR OLEH MENTERI. HARGA JUAL ECERAN NILAI PABEAN + BEA MASUK PENETAPAN HARGA DASAR DIATUR LEBIH LANJUT OLEH MENTERI
II. BKC DN TARIP CUKAI BKC LAINNYA (MAX) 1.150% HARGA DASAR HARGA JUAL PABRIK 80% ATAU BKC IMP 1.150% HARGA JUAL ECERAN NILAI PABEAN + BEA MASUK
BAB III KETENTUAN UMUM Psl 7; BAGIAN PERTAMA PELUNASAN CUKAI PRODUK DN BKC DILUNASI PADA SAAT KELUAR DARI PABRIK/ TEMPAT PENYIMPANAN IMPOR DILUNASI PADA SAAT IMPOR UNTUK DIPAKAI CARA PELUNASAN DENGAN PEMBAYARAN DENGAN PELEKATAN PITA CUKAI PEMBUBUHAN TANDA PELUNASAN CUKAI
PELEKATAN PITA CUKAI PITA CUKAI DISEDIAKAN OLEH MENTERI Harus Dilekatkan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku: - Sesuai Tarif Dan Harga Dasar - Utuh - Kemasan Dibuka maka Pita hrs Rusak PELAKSANAAN PELEKATAN : BKC DALAM NEGERI SEBELUM DIKELUARKAN DARI PABRIK. BKC IMPOR : SEBELUM DIIMPOR UNTUK DIPAKAI (LN/TPS) Diberikan Penundaan Pembayaran Max. 3 Bln DIBUKUKAN DALAM BUKU REKENING KREDIT PASAL 19 Tidak Dilunasi s/d Batas Waktu, Dikenakan Sanksi Administrasi Denda 10% Dari Cukai Yang Harus Dibayar 45. H. Sejak Pengeluaran Bkc (Bkc Yang Pelunasannya Dengan Pembayaran)  Berkala 90. H. Sejak Tanggal Pemesanan Pita Cukai. PENUNDAAN /P.BERKALA PELUNASAN CUKAI 45. H. Yang Pelunasannya Dengan Pembubuhan Tanda Pelunasan 60. H. Bagi Importir Bkc Yang Pelunasannya Dengan Pelekatan Pita Cukai
BAGIAN KEDUA FASILITAS Psl 8; Psl 9 TIDAK DIPUNGUT CUKAI 1. Tis Yang Dibuat Secara Tradisional 2. Minuman Yang Dibuat Secara Tradisional Dan Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran 3. Diangkut Terus/Diangkut Lanjut Tujuan Luar Daerah Pabean 4. Di Ekspor 5. Dimasukkan Ke Pabrik/Tempat Penyimpanan 6. Bahan Baku/Penolong Pembuatan Barang Hasil Akhir Bkc 7. Musnah/Rusak Sebelum Dikeluarkan/Diimpor. PEMBEBASAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Bahan Baku/Penolong Pembuatan Non Bkc Penelitian Dan Ilmu Pengetahuan Perwakilan Negara Asing Ahli Bangsa Asing Yang Dibawa Penumpang Awak Sarana Pengangkutan / Pelintas / Kiriman Dari Luar Negeri Tujuan Sosial Dimasukkan Ke Tbb Etil Alkohol Yang Dirusak Sehingga Tidak Baik Untuk Diminum Minuman Beralkohol Dan Hasil Tembakau Untuk Penumpang Awak Sarana Pengangkut Yang Berangkat Ke Luar Daerah Pabean . PERUBAHAN BKC DAN TUJUAN BKC DIATUR OLEH MENTERI SANKSI ADMINISTRASI ATAS PENYALAHGUNAAN FASILITAS PASAL 8 (3) DAN PASAL 9 (3) MAX 10 NILAI CUKAI, MIN. 2 X NILAI CUKAI YANG SEHARUSNYA DIBAYAR.
BAB IV PENANGIHAN, PENGEMBALIAN DAN KADALUWARSA PENAGIHAN PEJABAT BEA DAN CUKAI: 1. UTANG CUKAI 2. KEKURANGAN CUKAI 3. DENDA ADMINISTRASI HARUS DILUNASI SELAMBAT-LAMBATNYA 30 HARI SETELAH TANGGAL DITERIMANYA - PEMBAYARAN >30 HARI BUNGA 2%/BLN, MAX 24 BLN - DIRJEN IZIN MENGANGSUR TAGIHAN MAX. 12 BLN HAK MENDAHULU: 1. ATAS SEGALA TAGIHAN TERHADAP HARTA YANG BERUTANG 2. TIDAK BERLAKU A. BIAYA PERKARA SUATU PENGHUKUMAN B. BIAYA MENYELAMATKAN BARANG C. BIAYA PERKARA PELELANGAN DAN PENYELESAIAN WARISAN 3. HILANG SETELAH 2 TH SEJAK SURAT TAGIHAN KECUALI DALAM JANGKA WAKTU TERSEBUT ADA 4. BILA DIBERI PENUNDAAN PEMBAYARAN DALAM 2 TH DITAMBAH WAKTU PENUNDAAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN DALAM HAL INI: A. KELEBIHAN KARENA SALAH HITUNG B. BKC DIEKSPOR C. BKC DIMASUKKAN KE PABRIK UNTUK DIMUSNAHKAN/DIOLAH KEMBALI D. MENDAPAT PEMBEBASAN E. PITA CUKAI YANG DIKEMBALIKAN F. AKIBAT PUTUSAN LEMBAGA BANDING KADALUWARSA 1. HAK MENAGIH UTANG KEDALUWARSA SETELAH 10 TH SEJAK TIMBULNYA KEWAJIBAN MEMBAYAR 2. MASA KADALUWARSA TIDAK PERHITUNGAN DALAM HAL ADA PENGAKUAN UTANG WAKTU: SELAMBAT-LAMBATNYA 30 HARI SEJAK DITETAPKANNYA KELEBIHAN PEMBAYARAN MELEBIHI WAKTU: PEMERINTAH MEMBERIKAN BUNGA 2% PER BULAN TATACARA PENAGIHAN DAN PENGEMBALIAN DIATUR MENTERI Psl 10 ; Psl 11; Psl 12 dan Psl 13
Psl 14 ; Psl 15 BAB V PERIZINAN DALAM MENJALANKAN USAHA IZIN - PENGUSAHA PABRIK - PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN - PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN BKC TERTENTU - IMPORTIR - PENYALUR ORANG PRIBADI/BADAN BUKUM BERKEDUDUKAN DI INDONESIA YANG MEWAKILI IZIN BERAKHIR ORANGNYA MENINGGAL TOLERANSI IZIN 1. DICABUT (PSL 14 AYAT (4) HURUF A-H) 2. DIBEKUKAN PSL 14 (3a) AKIBAT IZIN DICABUT SANKSI TANPA IZIN BKC DILUNASI,JIKA > 30 HARI TDK DILUNASI BKC DIMUSNAHKAN YANG MERUGIKAN NEGARA PIDANA PENJARA MIN 1 THN, MAX 5TH DAN/ATAU DENDA minimal 2x dan Max 10 X NC YANG TIDAK MERUGIKAN NEGARA MIN. Rp. 20 JUTA - MAX. 200 JUTA IZIN UMUM
BAB VI PEMBUKUAN, PENCATATAN DAN PENCACAHAN PASAL 16 s.d. 23 BAGIAN PERTAMA PEMBUKUAN PABRIK TEMPAT PENYIMPANAN IMPORTIR . PEMBUKUAN BERISI : HARTA, UTANG, MODAL DAN BIAYA PENYALUR LAPORAN KEUANGAN A. Tdk Membukukan Denda Sebesar Rp. 50 Juta. B. Tdk Mencatat Denda Rp.10 Jt DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBUKUAN ADALAH PENGUSAHAPENGUSAHA YANG BERSKALA KECIL(NON PKP). HANYA DIWAJIB MELAKUKAN : PENCATATAN A. PEMASUKAN, PRODUKSI DAN PENGEMBALIAN B. PENERIMAAN, PEMAKAIAN DAN PENGEMBALIAN PC ATAU TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA TIDAK MENCATAT SESUAI (SAI) DENDA Rp.25 JUTA
PEMBUKUAN PABRIK TEMPAT PENYIMPANAN PENGUSAHA IMPORTIR T.P.E. Berisi Catatan Harta, Kewajiban, Modal, Pendapata n, Biaya Dan Arus Masuk Keluarnya BKC PENYALUR DISIMPAN : 10 TH Pasal 16.A.
BUKU REKENING BKC (DIBUAT OLEH PJBT BC) DIBUAT DI PABRIK BKC DIMASUKKAN/DIKE LUARKAN DARI PABRIK/TEMPAT PENYIMPANAN DIBERITAHUKAN KEPADA KANTOR YG MENGAWASI DIBERITAHUKAN DAN DILINDUNGI DOKUMEN CUKAI BKC TERTENTU DITUTUP : 1. SETIAP AKHIR TAHUN TAKWIM 2. SETELAH PENCACAHAN 3. ATAS PERMINTAAN PABRIK/TEMPA T PENYIMPANAN BUKU REKENING BKC DIATUR LEBIH LANJUT OLEH MENTERI BILA TIDAK MEMBERITAHUKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA 2X NILAI CUKAI BKC YANG TIDAK DIBERITAHUKAN (PASAL 16 AYAT (4)) BILA PENGELUARAN TIDAK DIBERITAHUKAN/TIDAK DILINDUNGI DOKUMEN CUKAI: A. TIDAK MERUGIKAN NEGARA SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA SEBESAR 2X NILAI CUKAI DARI BKC YANG DIKELUARKAN B. MERUGIKAN NEGARA SANKSI PIDANA 1 S/D 5 TAHUN DENDA MAX 10X MIN. 2X NILAI CUKAI YANG SEHARUSNYA DIBAYAR (PASAL 52) C. BILA PEMASUKAN TIDAK DILAPORKAN DENDA MIN. Rp. 10 JUTA MAX. Rp. 50 JUTA
BUKU REKEINING KREDIT MENDAPAT PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI MAKSIMUM 3 BULAN PASAL 7A AYAT 2 DAN 3 PENGUSAHA PABRIK MEMESAN PITA CUKAI IMPORTIR BUKU REKENING KREDIT
BAGIAN KEDUA PENCACAHAN (1) SAMA/ SESUAI PABRIK BKC TERTENTU DICACAH LEBIH KECIL TEMPAT PENYIMPANAN SALDO BUKU REKENING BKC LEBIH BESAR SAMA & LEBIH BESAR TIDAK DIBERI POTONGAN HASIL PENCACAHAN LEBIH KECIL DIBERIKAN POTONGAN MAX. 10% KEKURANGAN
BAGIAN KEDUA PENCACAHAN (2) TIDAK LEBIH MELEBIHI KELEBIHAN SANKSI ADMINISTRASI DENDA MAX. 10X NILAI CUKAI, MIN. 2X NILAI CUKAI DARI BKC YANG KURANG TIDAK MELEBIHI KEKURANGAN BAYAR CUKAI TIDAK KENA SANKSI ADMINISTRASI MELEBIHI SANKSI ADMINISTRASI DENDA MAX. 10X NILAI CUKAI, MIN 2X NILAI CUKAI DARI BKC YANG LEBIH KELONGGARAN 3 X POTONGAN KELONGGARAN 1% SALDO BUKU
BAB VII PENIMBUNAN PASAL 24 PRODUK DALAM NEGERI BARANG KENA CUKAI BELUM DILUNASI CUKAINYA TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA DAPAT DITIMBUN TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT PABRIK SEBAGAI BAHAN BAKU/PENOLONG IMPOR
BAB VIII PEMASUKAN, PENGELUARAN, PENGANGKUTAN DAN PERDAGANGAN PASAL 25, 26, 27, 28 BAGIAN 1 BAGIAN 2 PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PENGANGKUTAN DAN PERDAGANGAN
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN - Pemasukan Bkc Yang Terutang Cukai Ke Pabrik/Tempat Penyimpanan - Pengeluaran Bkc Yang Terutang Cukai Dibebaskan Maupun Yang Telah Dilunasi Dari Pabrik/Tempat Penyimpanan KEADAAN DARURAT PEMINDAHAN BKC YANG TERUTANG CUKAI 1. Wajib Diberitahukan Kepada Kepala Kantor 2. Dilindungi Dengan Dokumen Cukai 3. Dapat Dilakukan Dibawah Pengawasan Pegawai Bea Dan Cukai 1. TANPA DILINDUNGI DOKUMEN CUKAI 2. SEGERA DILAPORKAN KEPADA KEPALA KANTOR A..Tidak Memberitahukan/Tidak Dilindungi Dokumen Cukai Dikenakan Sanksi Administrasi Berupa Denda Sebesar 2x Nilai Cukai Dari Bkc Yang Dikeluarkan Atau Min. Rp. 10 Juta Max. Rp. 50 Juta B. Yang Mengelakkan Pemb.Cukai, Dikenakan Sanksi Pidana Penjara Max. 5 Thn Min. 2 Thn Dan Pid.Denda Min. 2 S/D 10 KALI NC YG SEHARUSNYA Dibayar(psl.52) TIDAK MELAPORKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA MAX.RP.10.JT,- MIN. Rp. 1 JT,-
PENGANGKUTAN DAN PERDAGANGAN PENGANGKUTAN BKC YANG TERUTANG CUKAI HARUS DILINDUNGI DENGAN DOKUMEN CUKAI PELANGGARAN KETENTUAN TERSEBUT DIATAS DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA MAX. 10X NC MIN. 2 X NILAI CUKAI YANG SEHARUSNYA DIBAYAR BKC TERTENTU YANG TELAH DILUNASI CUKAI HARUS DILINDUNGI DENGAN DOKUMEN CUKAI PELANGGARAN KETENTUAN TERSEBUT DIATAS DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA MAX. Rp. 5.000.000,00 MIN. 500.000,00 PERDAGANGAN BKC YANG DILUNASI DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI, HANYA BOLEH : - DITAWARKAN - DISERAHKAN - DISEDIAKAN UNTUK DIJUAL SETELAH DIKEMAS DALAM KEMASAN PENJUALAN ECERAN DAN DILEKATI PITA CUKAI YANG DIWAJIBKAN. JIKA DILEKATI PITA CUKAI YG TDK SESUAI YG MENEBABKAN KURANG BAYAR CUKAI DENDA 2 S/D 10 KALI NC YG SEHARUSNYA DILUNASI ( SEPANJANG PITA CUKAINYA SENDIRI), JIKA PITA CUKAI MILIK PENGUSAHA LAIN SANKSI PIDANA PSL.58. BKC YANG TELAH DILUNASI DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI YANG BERADA : - DALAM TEMPAT PENJUALAN ECERAN - DALAM TEMPAT LAIN YANG KEGIATANNYA MENJUAL SECARA ECERAN DIANGGAP DISEDIAKAN UNTUK DIJUAL SANKSI PIDANA BAGI YANG MELANGGAR PALING SINGKAT 1 THN, PALING LAMA 5 THN, DAN/ATAU DENDA MIN. 2X NC, MAX. 10X NC (PASAL 54)
BAB IX LARANGAN PASAL 30 S/D 32 PABRIK MENGHASILKAN BARANG SELAIN SURAT IZIN KECUALI : - PRODUKSI TERPADU - ADA NYA PEMISAHAN YANG JELAS BKC DAN NON BKC MELANGGAR CABUT IZIN SESUAI PASAL 14 AYAT (4) HURUF H. TEMPAT PENYIMPANAN - MENYIMPAN BKC YANG SUDAH DILUNASI CUKAINYA. - JIKA MELANGGAR DIANGGAP BLM BAYAR CUKAI. MENYIMPAN BRG SELAIN YG DITETAPKAN DLM SURAT IZIN, SNKSI DENDA MIN.Rp.5 JT MAX Rp.50.JT. -MENYMPAN BARANG SELAIN BKC YANG ADA DALAM SURAT IZIN SANKSI ADM MAX. Rp. 50 JUTA MIN. Rp. 5 JUTA. -- PABRIK TEMPAT USAHA IMPORTIR -TEMPAT PENJUALAN ECERAN PENYALUR MENYIMPAN/MENYE DIAKAN PITA CUKAI BEKAS ATAU PENGEMAS BEKAS DENGAN PITA CUKAI MASIH UTUH SANKSI ADMINISTARASI MAX. 10 X NILAI CUKAI, MIN 2 X NILAI CUKAI
KEWENANGAN DI BIDANG CUKAI PASAL 33 S/D 40 BAGAIN : UMUM MENGHENTIKAN MEMERIKSA MENEGAH MENYEGEL MENEGAH SARANA MENGANGKUT DAPAT DILENGKAPI SENJATA API MINTA BANTUAN KEPOLISIAN RI, TNI DAN INSTANSI LAINYA MENGAMBIL TINDAKAN YANG DIPERLUKAN BERUPA TDK MELAYANI PEMESANAN PC ATAU TANDA PELUNASAN CUKAI LAINYA AUDIT DI BDG CUKAI
KEWENANGAN DI BIDANG CUKAI (LANJUTAN ) BAGIAN : II PEMERIKSAAN : MEMERIKSA : A. PABRIK B. BANGUNAN C. TEMPAT USAHA PENYALUR D. BKC YANG ADA /TERKAIT A,B,C E. MEMINTA CATATAN SEDIAAN BRG, DOK-CUK, DOK KAP CUK, YANG DI WAJIBKAN F. MENGAMBIL CONTOH G. MENGHALANGI PJBT BC DENDA MIN : Rp. 10 JUTA MAX : Rp. 100 JUTA TDK MENYEDIAKAN TENAGA, PERALATAN, MENYERAHKAN BUKU CATATAN DAN DOKUMEN DENDA ; MIN. RP.25 JUTA MAX. RP.250 JUTA DIREKTUR JENDERAL BC DAPAT; MEMBETULKAN SURAT TAGIHAN/SURAT KEBERATAN ATAU MENGURANGI /MENGHAPUS DENDA.
KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN PASAL 41 S/D 43.C. KEBERATAN ATAS PENETAPAN PAJAK BC DALAM PENEGAKAN UU CUKAI YANG MENGAKIBAUTKAN KEKURANGAN CUKAI DAN ATAU DENDA. DIAJUKAN KEPDA DIRJEN BEA DAN CUKAI SECARA TERTULIS PERSYATAN : - MENARUH JAMINAN SEBESAR KEK CUK/SA. - JANGKA WAKTU 30 HARI SEJAK DITERIMANYA ST PUTUSAN DITERIMA : JAMINAN DIKEMBALIKAN, JIKA JAMINAN TUNAI MELEBIHI 60 HARI DIBERIKAN BUNGA 2 % PER BULAN SELAMA-LAMANYA 24 BULAN. PUTUSAN DITOLAK, JAMINAN DICAIRKAN ( UTK MEMBAYAR CUKAI DAN ATAU SANKSI ADMINISTRASI) BANDING DAN GUGATAN - ATAS PENOLAKAN DIRJEN BEA DAN CUKAI - PENCABUTAN IZIN BUKAN ATAS PERMOHONAN SENDIRI DITUJUKAN BANDING KE PENGADILAN PAJAK (UU. No. 14/2002) GUGATAN : ATAS PENCABUTAN IZIN KE PENGDL.PJK. MAX : 60 H. SEJAK PUTUSAN DJBC
KETENTUAN PIDANA PASAL 50 S/D 59 9 PASAL TINDAK PIDANA - PIDANA PENJARA & PIDANA DENDA - PIDANA KURUNGAN SANKSI PIDANA PENUNTUTAN TINDAK PIDANA DILAKUKAN OLEH BADAN HUKUM THD BADAN HUKUM TERSEBUT PIDANA YANG DITUJUKAN SENANTIASA BERUPA DENDA Rp. 300 JUTA JIKA DIANCAM PIDANA PENJARA KADALUARSA SETELAH 10 TAHUN DAN/ATAU TUTUTAN PIDANA DIJATUHKAN KEPADA MEREKA YANG MEMBERI PERINTAH BKC YANG TERSANGKUT TINDAK PIDANA DIRAMPAS UNTUK NEGARA BARANG-BARANG LAINYA
BAB XIII PENYIDIKAN PASAL 63 DAN 64 PPNS DJBC DASAR : KUHAP MENYAMPAIKAN HASIL PENYIDIKAN WEWENANG : 1.Menerima Laporan/Keterangan 2.Memanggil Orang 3.Penangkapan/Penahanan 4.Memotret/Merekam 5.Memeriksa Catatan 6.Mengambil Sidik Jari 7.Geledah Rumah, Pakaian, Badan 8.Geledah Alat Pengangkut 9.Menyita 10.Memberi Tanda 11.Mendatangkan Tenaga Ahli 12.Menyuruh Berhenti 13.Menghentikan Penyidikan 14.Melakukan Tindakan Yang Lain Yang Perlu PENUNTUT UMUM
PASAL 63 (3) PENYIDIKAN (PPNS) DJBC MEMBERITAHUKAN DIMULAINYA PENYIDIKAN DAN MENYAMPAIKAN KE PENUNTUT UMUM SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA PASAL 63 (2) HURUF M DALAM HAL PENGHENTIAN PENYIDIKAN HARUS DIBERITAHUKAN KEPADA PENYIDIK POLISI NEGARA R.I. DAN PENUNTUT UMUM 1. UU. NO. 11/1995 2. PP. NO. 55/19995 3. KEP NO. 29/KMK05/1997 4. KEP NO. 57/BC/1997 PENYIDIK TINDAK PIDANA DIBIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
PENGHENTIAN PENYIDIKAN UNTUK KEPENTINGAN NEGARA OLEH JAKSA AGUNG ATAS USUL MENKEU SETELAH CUKAI DAN SANKSI ADMINISTRASI DILUNASI
BAB XIV KETENTUAN LAIN – LAIN (Pasal 65-66) PASAL 65 - ORANG YANG DIPEKERJAKAN/ - DITUNJUK SEBAGAI WAKIL/ - KUASA PASAL 66 TANGGUN G JAWAB - PENGUSAHA PABRIK - PENGSH TEMPAT PENYIMPANAN - IMPORTIR - P. TPE - PENYALURAN - BKC & BARANG LAIN DARI PELANGGAR TIDAK DIKENAL - JANGKA WAKTU 14 HARI MENJADI MILIK NEGARA PERBEDAAN : - PELANGGAR TIDAK DIKENAL (TELAH ADA PELANGGARAN) - PEMILIK TIDAK DIKETAHUI BELUM ADA PELANGGARAN TETAPI PEMILIKNYA TIDAK DIKETAHUI - BKC PEMILIKNYA TIDAK DIKETAHUI - JANGKA WAKTU 30 HARI .MENJADI MILIK NEGARA
PASAL 67 PERSYARA TAN DAN TATA CARA IMPOR BKC - KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS/PELABUHAN BEBAS - LANDAS KONTINEN INDONESIA - ZEE PASAL 68 MENGACU PADA - TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI - PENYESUAIAN BESARNYA DENDA - PENYESUAIAN BESARNYA BUNGA UU KEPABEANAN DIATUR DALAM PP
SIKAP PJBT BC TERIKAT PADA KODE ETIK PELANGGARAN KODE ETIK DISELESAIKAN OLEH TIM YANG DIBENTUK MEN-KEU PEJABAT BC MENGHITUNG/MENETAPKAN CUKAI SALAH, SEHINGGA MENYEBABKAN BELUMTERPENUHINYA PUNGUTAN NEGARA SANKSI KET YANG BERLAKU INDIKASI PIDANA MENKEU MENUNJUK TIM BUKTI PERMULAAN
PREMI ORANG PERSEORANGAN ORANG PERSEORANGAN DJBC PENCAPAIAN KINERJA BERJASA DI BDG CUKAI - 50% X SA dan/atau Hasil lelang barang KELOMPOK ORANG /UNIT KERJA DIBERI PREMI DALAM HAL TIDAK DILELANG BESARNYA DITETAPKAN MENTERI
= ALOKASI PEN. CUKAI HT KPD PROVINSI 2% SBB; * 30 % UNTUK PROVINSI PENGHASIL, * 40 % UNUTK KAB/PENGHASIL, * 30 % UNTUK KAB/KOTA LAINYA PERALIHAN PASAL II.  Peraturan Yang Telah Ada Dan Berlaku Sampai Sepanjang Tidak Bertentangan Dengan Uu Cukai  Urusan Yang Belum Selesai, Dipakai Yang Meringankan Kpd Setiap Orang  Peraturan Pelaksanaan Uu Ini Dibuat Paling Lama 1 Tahun Sejak Berlaku Nya Uu No. 39/2007 (Tgl. 15-82007).
www.bppk.depkeu.go.id/webbc LOGO

Recommended

Pengantar Bea Cukai
Pengantar Bea CukaiPengantar Bea Cukai
Pengantar Bea CukaiTjahjo Boedi Santoso
 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Bilawal Alhariri Anwar
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahSujatmiko Wibowo
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahSujatmiko Wibowo
 
PPN pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukanPPN pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukankaromah95
 
Penyidikan Pajak
Penyidikan PajakPenyidikan Pajak
Penyidikan PajakFair Nurfachrizi
 
Akuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDAAkuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDAMahyuni Bjm
 
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)Yudhi Aldriand
 

Recommended

Pengantar Bea Cukai
Pengantar Bea CukaiPengantar Bea Cukai
Pengantar Bea CukaiTjahjo Boedi Santoso
 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Bilawal Alhariri Anwar
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahSujatmiko Wibowo
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahSujatmiko Wibowo
 
PPN pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukanPPN pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukankaromah95
 
Penyidikan Pajak
Penyidikan PajakPenyidikan Pajak
Penyidikan PajakFair Nurfachrizi
 
Akuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDAAkuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDAMahyuni Bjm
 
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)Yudhi Aldriand
 
PPh 23
PPh 23PPh 23
PPh 23aninchuy
 
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Khalid Mustafa
 
Program kerja audit terhadap kecurangan dalam PBJ
Program kerja audit terhadap kecurangan dalam PBJProgram kerja audit terhadap kecurangan dalam PBJ
Program kerja audit terhadap kecurangan dalam PBJSujatmiko Wibowo
 
PPh Final UMKM Setengah Persen Lengkap
PPh Final UMKM Setengah Persen LengkapPPh Final UMKM Setengah Persen Lengkap
PPh Final UMKM Setengah Persen LengkapSupri yanto
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahSujatmiko Wibowo
 
Revormasi Pajak
Revormasi PajakRevormasi Pajak
Revormasi PajakFair Nurfachrizi
 
Hukum pajak slide
Hukum pajak slideHukum pajak slide
Hukum pajak slideIko Matussuniah
 
Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara Tatang Suwandi
 
Sistem Anggaran
Sistem AnggaranSistem Anggaran
Sistem AnggaranAinun Dita Febriyanti
 
PPh Pasal 26
PPh Pasal 26PPh Pasal 26
PPh Pasal 26Aprian Hidayat
 
Hak dan kewajiban wp
Hak dan kewajiban wpHak dan kewajiban wp
Hak dan kewajiban wpKppkp Bangil
 
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanAnggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanDadang Solihin
 
Analisis Laporan Keuangan Daerah
Analisis Laporan Keuangan Daerah Analisis Laporan Keuangan Daerah
Analisis Laporan Keuangan Daerah Yudi Pratama
 
Bea cukai
Bea cukaiBea cukai
Bea cukaiDanis Maulana
 
12 proses audit kinerja
12 proses audit kinerja12 proses audit kinerja
12 proses audit kinerjaFrenki Lestari
 
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara PerpajakanKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakaniyandri tiluk wahyono
 
Audit pertanggungjaaban pemerintah dan auditor
Audit pertanggungjaaban pemerintah dan auditorAudit pertanggungjaaban pemerintah dan auditor
Audit pertanggungjaaban pemerintah dan auditorPuput Wiji
 
Kup penyidikan
Kup penyidikanKup penyidikan
Kup penyidikanAhmad Muzzammil Ibnu Tasmiyah
 
Hukum pajak pertemuan ke 8 pembukuan dan pencatatan
Hukum pajak pertemuan ke 8 pembukuan dan pencatatanHukum pajak pertemuan ke 8 pembukuan dan pencatatan
Hukum pajak pertemuan ke 8 pembukuan dan pencatatanrahiemah
 
Penyusunan Anggaran
Penyusunan AnggaranPenyusunan Anggaran
Penyusunan AnggaraniyonZ
 
Deteksi pc 2013
Deteksi pc 2013Deteksi pc 2013
Deteksi pc 2013becekudus
 
Teknis pemungutan pajak rokok
Teknis pemungutan pajak rokokTeknis pemungutan pajak rokok
Teknis pemungutan pajak rokokbeacukaikudus
 

More Related Content

What's hot

Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Khalid Mustafa
 
Program kerja audit terhadap kecurangan dalam PBJ
Program kerja audit terhadap kecurangan dalam PBJProgram kerja audit terhadap kecurangan dalam PBJ
Program kerja audit terhadap kecurangan dalam PBJSujatmiko Wibowo
 
PPh Final UMKM Setengah Persen Lengkap
PPh Final UMKM Setengah Persen LengkapPPh Final UMKM Setengah Persen Lengkap
PPh Final UMKM Setengah Persen LengkapSupri yanto
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahSujatmiko Wibowo
 
Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara Tatang Suwandi
 
Hak dan kewajiban wp
Hak dan kewajiban wpHak dan kewajiban wp
Hak dan kewajiban wpKppkp Bangil
 
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanAnggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanDadang Solihin
 
Analisis Laporan Keuangan Daerah
Analisis Laporan Keuangan Daerah Analisis Laporan Keuangan Daerah
Analisis Laporan Keuangan Daerah Yudi Pratama
 
12 proses audit kinerja
12 proses audit kinerja12 proses audit kinerja
12 proses audit kinerjaFrenki Lestari
 
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara PerpajakanKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakaniyandri tiluk wahyono
 
Audit pertanggungjaaban pemerintah dan auditor
Audit pertanggungjaaban pemerintah dan auditorAudit pertanggungjaaban pemerintah dan auditor
Audit pertanggungjaaban pemerintah dan auditorPuput Wiji
 
Hukum pajak pertemuan ke 8 pembukuan dan pencatatan
Hukum pajak pertemuan ke 8 pembukuan dan pencatatanHukum pajak pertemuan ke 8 pembukuan dan pencatatan
Hukum pajak pertemuan ke 8 pembukuan dan pencatatanrahiemah
 
Penyusunan Anggaran
Penyusunan AnggaranPenyusunan Anggaran
Penyusunan AnggaraniyonZ
 

What's hot (20)

PPh 23
PPh 23PPh 23
PPh 23
 
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
 
Program kerja audit terhadap kecurangan dalam PBJ
Program kerja audit terhadap kecurangan dalam PBJProgram kerja audit terhadap kecurangan dalam PBJ
Program kerja audit terhadap kecurangan dalam PBJ
 
PPh Final UMKM Setengah Persen Lengkap
PPh Final UMKM Setengah Persen LengkapPPh Final UMKM Setengah Persen Lengkap
PPh Final UMKM Setengah Persen Lengkap
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
 
Revormasi Pajak
Revormasi PajakRevormasi Pajak
Revormasi Pajak
 
Hukum pajak slide
Hukum pajak slideHukum pajak slide
Hukum pajak slide
 
Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara
 
Sistem Anggaran
Sistem AnggaranSistem Anggaran
Sistem Anggaran
 
PPh Pasal 26
PPh Pasal 26PPh Pasal 26
PPh Pasal 26
 
Hak dan kewajiban wp
Hak dan kewajiban wpHak dan kewajiban wp
Hak dan kewajiban wp
 
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanAnggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
 
Analisis Laporan Keuangan Daerah
Analisis Laporan Keuangan Daerah Analisis Laporan Keuangan Daerah
Analisis Laporan Keuangan Daerah
 
Bea cukai
Bea cukaiBea cukai
Bea cukai
 
12 proses audit kinerja
12 proses audit kinerja12 proses audit kinerja
12 proses audit kinerja
 
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara PerpajakanKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
 
Audit pertanggungjaaban pemerintah dan auditor
Audit pertanggungjaaban pemerintah dan auditorAudit pertanggungjaaban pemerintah dan auditor
Audit pertanggungjaaban pemerintah dan auditor
 
Kup penyidikan
Kup penyidikanKup penyidikan
Kup penyidikan
 
Hukum pajak pertemuan ke 8 pembukuan dan pencatatan
Hukum pajak pertemuan ke 8 pembukuan dan pencatatanHukum pajak pertemuan ke 8 pembukuan dan pencatatan
Hukum pajak pertemuan ke 8 pembukuan dan pencatatan
 
Penyusunan Anggaran
Penyusunan AnggaranPenyusunan Anggaran
Penyusunan Anggaran
 

Viewers also liked

Deteksi pc 2013
Deteksi pc 2013Deteksi pc 2013
Deteksi pc 2013becekudus
 
Teknis pemungutan pajak rokok
Teknis pemungutan pajak rokokTeknis pemungutan pajak rokok
Teknis pemungutan pajak rokokbeacukaikudus
 
Presentasi beacukaihaikal
Presentasi beacukaihaikalPresentasi beacukaihaikal
Presentasi beacukaihaikalTri Damayantho
 
Instruktur maintenance planner academy
Instruktur maintenance planner academyInstruktur maintenance planner academy
Instruktur maintenance planner academyaribudimanl
 
Presentation consolidation
Presentation consolidationPresentation consolidation
Presentation consolidationDanis Maulana
 
Pengantar kepabeanan audit keban_tp
Pengantar kepabeanan audit keban_tpPengantar kepabeanan audit keban_tp
Pengantar kepabeanan audit keban_tpKamal Chiter
 
Presentation on advance tax
Presentation on advance taxPresentation on advance tax
Presentation on advance taxPooja Gupta
 
Advance tax & interest provision
Advance tax & interest provisionAdvance tax & interest provision
Advance tax & interest provisionSamuel Kondeti
 
Tata Kerja Penyelesaian Barang Impor_Materi "EXPORT-IMPORT" Training
Tata Kerja Penyelesaian Barang Impor_Materi "EXPORT-IMPORT" TrainingTata Kerja Penyelesaian Barang Impor_Materi "EXPORT-IMPORT" Training
Tata Kerja Penyelesaian Barang Impor_Materi "EXPORT-IMPORT" TrainingKanaidi ken
 
Akuntansi Biaya (Cost Accounting) - Anggaran dan Penentuan Tarif Biaya Overhe...
Akuntansi Biaya (Cost Accounting) - Anggaran dan Penentuan Tarif Biaya Overhe...Akuntansi Biaya (Cost Accounting) - Anggaran dan Penentuan Tarif Biaya Overhe...
Akuntansi Biaya (Cost Accounting) - Anggaran dan Penentuan Tarif Biaya Overhe...amrinarosada7x
 
Presentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMPresentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMIcha Icha
 
Prosedur pelaksanaan ekspor impor
Prosedur pelaksanaan ekspor imporProsedur pelaksanaan ekspor impor
Prosedur pelaksanaan ekspor imporIerwhan Nurdiyanto
 

Viewers also liked (14)

Deteksi pc 2013
Deteksi pc 2013Deteksi pc 2013
Deteksi pc 2013
 
Teknis pemungutan pajak rokok
Teknis pemungutan pajak rokokTeknis pemungutan pajak rokok
Teknis pemungutan pajak rokok
 
Presentasi beacukaihaikal
Presentasi beacukaihaikalPresentasi beacukaihaikal
Presentasi beacukaihaikal
 
Instruktur maintenance planner academy
Instruktur maintenance planner academyInstruktur maintenance planner academy
Instruktur maintenance planner academy
 
Pajak rokok
Pajak rokokPajak rokok
Pajak rokok
 
Presentation consolidation
Presentation consolidationPresentation consolidation
Presentation consolidation
 
Pengantar kepabeanan audit keban_tp
Pengantar kepabeanan audit keban_tpPengantar kepabeanan audit keban_tp
Pengantar kepabeanan audit keban_tp
 
Impor Sementara (ppt)
Impor Sementara (ppt)Impor Sementara (ppt)
Impor Sementara (ppt)
 
Presentation on advance tax
Presentation on advance taxPresentation on advance tax
Presentation on advance tax
 
Advance tax & interest provision
Advance tax & interest provisionAdvance tax & interest provision
Advance tax & interest provision
 
Tata Kerja Penyelesaian Barang Impor_Materi "EXPORT-IMPORT" Training
Tata Kerja Penyelesaian Barang Impor_Materi "EXPORT-IMPORT" TrainingTata Kerja Penyelesaian Barang Impor_Materi "EXPORT-IMPORT" Training
Tata Kerja Penyelesaian Barang Impor_Materi "EXPORT-IMPORT" Training
 
Akuntansi Biaya (Cost Accounting) - Anggaran dan Penentuan Tarif Biaya Overhe...
Akuntansi Biaya (Cost Accounting) - Anggaran dan Penentuan Tarif Biaya Overhe...Akuntansi Biaya (Cost Accounting) - Anggaran dan Penentuan Tarif Biaya Overhe...
Akuntansi Biaya (Cost Accounting) - Anggaran dan Penentuan Tarif Biaya Overhe...
 
Presentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMPresentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBM
 
Prosedur pelaksanaan ekspor impor
Prosedur pelaksanaan ekspor imporProsedur pelaksanaan ekspor impor
Prosedur pelaksanaan ekspor impor
 

Similar to Cukai

Permendag no. 86 tahun 2017
Permendag no. 86 tahun 2017Permendag no. 86 tahun 2017
Permendag no. 86 tahun 2017Entang11
 
Permendag 30 Tahun 2022
Permendag 30 Tahun 2022Permendag 30 Tahun 2022
Permendag 30 Tahun 2022CIkumparan
 
Kepmen651tentang usaha air minum
Kepmen651tentang usaha air minumKepmen651tentang usaha air minum
Kepmen651tentang usaha air minumYasintha Maria
 
Peraturan menteri perdagangan nomor 39 m dagper9200979
Peraturan menteri perdagangan nomor 39 m dagper9200979Peraturan menteri perdagangan nomor 39 m dagper9200979
Peraturan menteri perdagangan nomor 39 m dagper9200979Denny Kim
 
Permendag 50 Tahun 2022.pdf
Permendag 50 Tahun 2022.pdfPermendag 50 Tahun 2022.pdf
Permendag 50 Tahun 2022.pdfyudaboyz
 

Similar to Cukai (7)

08a fasilitas cukai
08a fasilitas cukai08a fasilitas cukai
08a fasilitas cukai
 
Permendag no. 86 tahun 2017
Permendag no. 86 tahun 2017Permendag no. 86 tahun 2017
Permendag no. 86 tahun 2017
 
PMK No. 192
PMK No. 192PMK No. 192
PMK No. 192
 
Permendag 30 Tahun 2022
Permendag 30 Tahun 2022Permendag 30 Tahun 2022
Permendag 30 Tahun 2022
 
Kepmen651tentang usaha air minum
Kepmen651tentang usaha air minumKepmen651tentang usaha air minum
Kepmen651tentang usaha air minum
 
Peraturan menteri perdagangan nomor 39 m dagper9200979
Peraturan menteri perdagangan nomor 39 m dagper9200979Peraturan menteri perdagangan nomor 39 m dagper9200979
Peraturan menteri perdagangan nomor 39 m dagper9200979
 
Permendag 50 Tahun 2022.pdf
Permendag 50 Tahun 2022.pdfPermendag 50 Tahun 2022.pdf
Permendag 50 Tahun 2022.pdf
 

Recently uploaded

Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada AnakPpt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anakbekamalayniasinta
 
polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptpolinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptGirl38
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxalalfardilah
 
Model Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsModel Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsAdePutraTunggali
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxModul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxherisriwahyuni
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxarnisariningsih98
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASreskosatrio1
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdfKelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdfmaulanayazid
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxmtsmampunbarub4
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxbkandrisaputra
 
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau tripletMelianaJayasaputra
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxErikaPuspita10
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxMateri Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxc9fhbm7gzj
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxalat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxRioNahak1
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisNazla aulia
 

Recently uploaded (20)

Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada AnakPpt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anak
 
polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptpolinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
 
Model Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsModel Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public Relations
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxModul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdfKelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
 
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxMateri Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxalat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
 

Cukai

  • 2. Gambaran Umum UU Cukai MINYAK TANAH STBL 1886/249 1. ALKOHOL SULINGAN STBL. 1896/90 ORDONANSI CUKAI BIR STBL 1931/488-489 TEMBAKAU STBL. 1932/517 2. D A S A R Kepentingan Politik Dan Ekonomi Sistem Hukum Kolonial 3. Indonesia Sebagai Daerah Jajahan (Hindia Belanda) 4. Indonesia (Hb) Sebagai Daerah Eksploitasi (Sumber Daya Alam Dan Sumber Daya Manusia) GULA STBL. 1933/351 MASIH BERLAKU BERDASARKAN PS. II ATURAN PERALIHAN UUD 1945 DIRASAKAN : • DISKRIMINATIF • TIDAK DAPAT MEMENUHI TUNTUTAN PEMBANGUNAN • TIDAK DAPAT MEMENUHI PERANNYA SEBAGAI ALAT PEMBAHARUAN SOSIAL
  • 3. Pembentukan UU Cukai PANCASILA PEMBAHARUAN HUKUM NASIONAL DI BIDANG CUKAI UUD 1945 UU CUKAI GBHN ADIL Hukum Nasional Harus Bersumber Pada Pancasila Dan Uud 1945 MEMENUHI TUNTUTAN PEMBANGUNAN MEMENUHI PERANNYA SEBAGAI ALAT PEMBAHARUAN SOSIAL
  • 4. Amandemen UU Nomor 11 Tahun 1995 1. Dalam pelaksanaan UU No.11/1995, masih terdapat hal-hal yang belum tertampung, terutama yang berkaitan dengan upaya pengawasan dan pengendalian serta memberdayakan peranan cukai sebagai salah satu sumber penerimaan negara. 2. Sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang perlu diperluas batasan dan cakupannya sehingga dapat memberikan keluwesan dan kekuatan hukum dalam upaya menambah atau memperluas obyek cukai dengan tetap memperhatikan aspirasi dan kemampuan masyarakat. 3. Penyempurnaan sistem administrasi pungutan cukai dan peningkatan upaya penegakan hukum (law enforcement) serta penegasan pembinaan pegawai dalam rangka tata pemerintahan yang baik (good governance).
  • 5.  Keadilan dalam keseimbangan;  Pemberian insentif ;  Pembatasan Produksi dan Konsumsi untuk perlindungan kepada masyarakat;  Netral dalam pemungutan Cukainya ;  Kelayakan Administrasi ;  Penerimaan Negara ;  Pengawasan dan Penerapan Sanksi secara Konsisten.
  • 6. Menimbulka n dampak Negatif Pungutan Negara terhadap barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan Undang-undang Pengendalian Konsumsi Pembebanan demi Keadilan dan Keseimbangan Pengawasan Peredaran 6
  • 7. Unsur Subyek Pajak Penanggung Pajak Pajak Langsung Pemikul Pajak 3 Unsur Wajib Pajak BACK NEXT 7 Pajak Tidak langsung < 3 Unsur
  • 9. - sepanjang memenuhi sifat/karakteristik yg ditetapkan - disampaikan oleh pemerintah kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi keu. untuk mendapat persetujuan dalam RAPBN
  • 10. Hasil tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembaku iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya. Sigaret Sigaret Putih Sigaret Kretek Sigaret Kelembak Rokok Daun HTPL Tembaka u Iris Cerutu
  • 11. Adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna yang merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C2H5OH, yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi. Bila diproses dengan cara peragian maka akan diperoleh alkohol dengan kadar sampai 15%, tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan dapat mencapai 100%. Secara umum di pasaran, etil alkohol yang banyak diproduksi dan diperjualbelikan sebagai bahan baku untuk MMEA ataupun bahan baku industri lainnya adalah etil alkohol yang berasal dari pengolahan molase (tetes tebu) yang diproses dengan cara penyulingan (destilled), dengan kadar 95% sampai 96%.
  • 12. Adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman, yang mengandung etil alkohol, yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya. Adapun jenis-jenis MMEA yang beredar di pasaran sangat bervariasi dengan kadar alkohol yang berbeda-beda MMEA LOKAL/DN MMEA IMPOR
  • 13. JENIS MMEA KADAR ALKOHOL Bir 3% s.d. 5% Anggur/Anggur Obat 9% s.d. 18% Arak ≥ 38% Wine 9% s.d. 18% Whisky ≥ 30% Brandy ≥ 30% Vodka ≥ 40% Gin ≥ 38% Genever ≥ 30%
  • 14. •Sigaret Kretek •Cerutu •Sigaret Putih •Rokok Daun •Sigaret kelembak•Hasil tembakau lainnya menyan •Bir •Shandy •Anggur Obat •Arak •Wine & Brandy •Cider •Whisky •Vodka, gin & genever •Etil Alkohol hasil Penyulingan Kadar Alkohol Tinggi (95% s.d 96%) •Etil Alkohol hasil Fermentasi Kadar alkohol relatif rendah ( < 40%) BACK NEXT 14
  • 16. BAB I KETENTUAN UMUM Pungutan Negara Yang Dikenakan Terhadap Barang-barang Tertentu Yang Mempunyai Sifat Atau Karakteristik Yang Ditetapkan Dalam Undang-undang Barang-barang Tertentu Yang : - Produksinya Perlu Dikendalikan - Peredarannya Perlu Diawasi - Pemakaiannya Menimbulkan Dampak Negatif Bagi Masyarakat Atau Lingkungan Hidup - Pemakaiannya Perlu Pembebanan Cukai Demi Keadilan Dan Keseimbangan DINYATAKAN SEBAGAI BARANG KENA CUKAI SAAT PENGENAAN CUKAI TANGGUNG JAWAB CUKAI SAAT PENGENAAN CUKAI SELESAI DIBUAT YANG DIBUAT DIINDONESIA YANG DIIMPOR TANGGUNG JAWAB CUKAI PENGUSAHA PABRIK/ TEMPAT PENYIMPANAN PEMASUKKANNYA KE DALAM DAERAH PABEAN IMPORTIR DAN PIHAK LAIN SESUAI UU KEPABEANAN DOKUMEN FORMULIR ATAU DATA ELEKTRONIK MERUPAKAN ALAT BUKTI YANG SYAH THD BKC BERLAKU SELURUH KETENTUAN DALAM UU INI
  • 17. Psl 4; Psl 5 dan ; Psl 6 BAB II BKC, TARIF CUKAI, DAN HARGA DASAR BARANG KENA CUKAI I. A.Etil Alkohol/Etanol Tidak Mengindahkan Bahan Yang Digunakan Dan Proses Pembuatannya. B.Minuman Etil Alkohol Dalam Kadar Berapapun, Dan Yang Digunakan Dan Proses Pembuatannya Termasuk Konsentrat Yang Menandung Etil Alkohol C. Hasil Tembakau :   Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Tis Dan Pengolahan Tembakau Lainnya. Tidak Mengindahkan Digunakan/Tidak Bahan Pengganti/Bahan Pencampur Penambahan Atau Pengurangan - Memenuhi Sifat/Karakteristik - Disampaikan Oleh Pemerintah Kepada Alat Kelengkapan DPR RI Yang Membidangi Keu. Untuk Mendapat Persetujuan Dalam RAPBN TARIF CUKAI H.T. (MAX) 275% BKC DN ATAU HARGA DASAR HARGA JUAL PABRIK ATAU 57% ATAU BKC IMP 275% Dapat Diubah Menjadi Spesifikasi (Jumlah Rp./Status Bkc) Atau Sebaliknya Atau Penggabungan Keduanya Diatur Oleh Menteri. PENETAPAN BESARNYA TARIF CUKAI UNTUK SETIAP JENIS BKC DIATUR OLEH MENTERI. HARGA JUAL ECERAN NILAI PABEAN + BEA MASUK PENETAPAN HARGA DASAR DIATUR LEBIH LANJUT OLEH MENTERI
  • 18. II. BKC DN TARIP CUKAI BKC LAINNYA (MAX) 1.150% HARGA DASAR HARGA JUAL PABRIK 80% ATAU BKC IMP 1.150% HARGA JUAL ECERAN NILAI PABEAN + BEA MASUK
  • 19. BAB III KETENTUAN UMUM Psl 7; BAGIAN PERTAMA PELUNASAN CUKAI PRODUK DN BKC DILUNASI PADA SAAT KELUAR DARI PABRIK/ TEMPAT PENYIMPANAN IMPOR DILUNASI PADA SAAT IMPOR UNTUK DIPAKAI CARA PELUNASAN DENGAN PEMBAYARAN DENGAN PELEKATAN PITA CUKAI PEMBUBUHAN TANDA PELUNASAN CUKAI
  • 20. PELEKATAN PITA CUKAI PITA CUKAI DISEDIAKAN OLEH MENTERI Harus Dilekatkan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku: - Sesuai Tarif Dan Harga Dasar - Utuh - Kemasan Dibuka maka Pita hrs Rusak PELAKSANAAN PELEKATAN : BKC DALAM NEGERI SEBELUM DIKELUARKAN DARI PABRIK. BKC IMPOR : SEBELUM DIIMPOR UNTUK DIPAKAI (LN/TPS) Diberikan Penundaan Pembayaran Max. 3 Bln DIBUKUKAN DALAM BUKU REKENING KREDIT PASAL 19 Tidak Dilunasi s/d Batas Waktu, Dikenakan Sanksi Administrasi Denda 10% Dari Cukai Yang Harus Dibayar 45. H. Sejak Pengeluaran Bkc (Bkc Yang Pelunasannya Dengan Pembayaran)  Berkala 90. H. Sejak Tanggal Pemesanan Pita Cukai. PENUNDAAN /P.BERKALA PELUNASAN CUKAI 45. H. Yang Pelunasannya Dengan Pembubuhan Tanda Pelunasan 60. H. Bagi Importir Bkc Yang Pelunasannya Dengan Pelekatan Pita Cukai
  • 21. BAGIAN KEDUA FASILITAS Psl 8; Psl 9 TIDAK DIPUNGUT CUKAI 1. Tis Yang Dibuat Secara Tradisional 2. Minuman Yang Dibuat Secara Tradisional Dan Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran 3. Diangkut Terus/Diangkut Lanjut Tujuan Luar Daerah Pabean 4. Di Ekspor 5. Dimasukkan Ke Pabrik/Tempat Penyimpanan 6. Bahan Baku/Penolong Pembuatan Barang Hasil Akhir Bkc 7. Musnah/Rusak Sebelum Dikeluarkan/Diimpor. PEMBEBASAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Bahan Baku/Penolong Pembuatan Non Bkc Penelitian Dan Ilmu Pengetahuan Perwakilan Negara Asing Ahli Bangsa Asing Yang Dibawa Penumpang Awak Sarana Pengangkutan / Pelintas / Kiriman Dari Luar Negeri Tujuan Sosial Dimasukkan Ke Tbb Etil Alkohol Yang Dirusak Sehingga Tidak Baik Untuk Diminum Minuman Beralkohol Dan Hasil Tembakau Untuk Penumpang Awak Sarana Pengangkut Yang Berangkat Ke Luar Daerah Pabean . PERUBAHAN BKC DAN TUJUAN BKC DIATUR OLEH MENTERI SANKSI ADMINISTRASI ATAS PENYALAHGUNAAN FASILITAS PASAL 8 (3) DAN PASAL 9 (3) MAX 10 NILAI CUKAI, MIN. 2 X NILAI CUKAI YANG SEHARUSNYA DIBAYAR.
  • 22. BAB IV PENANGIHAN, PENGEMBALIAN DAN KADALUWARSA PENAGIHAN PEJABAT BEA DAN CUKAI: 1. UTANG CUKAI 2. KEKURANGAN CUKAI 3. DENDA ADMINISTRASI HARUS DILUNASI SELAMBAT-LAMBATNYA 30 HARI SETELAH TANGGAL DITERIMANYA - PEMBAYARAN >30 HARI BUNGA 2%/BLN, MAX 24 BLN - DIRJEN IZIN MENGANGSUR TAGIHAN MAX. 12 BLN HAK MENDAHULU: 1. ATAS SEGALA TAGIHAN TERHADAP HARTA YANG BERUTANG 2. TIDAK BERLAKU A. BIAYA PERKARA SUATU PENGHUKUMAN B. BIAYA MENYELAMATKAN BARANG C. BIAYA PERKARA PELELANGAN DAN PENYELESAIAN WARISAN 3. HILANG SETELAH 2 TH SEJAK SURAT TAGIHAN KECUALI DALAM JANGKA WAKTU TERSEBUT ADA 4. BILA DIBERI PENUNDAAN PEMBAYARAN DALAM 2 TH DITAMBAH WAKTU PENUNDAAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN DALAM HAL INI: A. KELEBIHAN KARENA SALAH HITUNG B. BKC DIEKSPOR C. BKC DIMASUKKAN KE PABRIK UNTUK DIMUSNAHKAN/DIOLAH KEMBALI D. MENDAPAT PEMBEBASAN E. PITA CUKAI YANG DIKEMBALIKAN F. AKIBAT PUTUSAN LEMBAGA BANDING KADALUWARSA 1. HAK MENAGIH UTANG KEDALUWARSA SETELAH 10 TH SEJAK TIMBULNYA KEWAJIBAN MEMBAYAR 2. MASA KADALUWARSA TIDAK PERHITUNGAN DALAM HAL ADA PENGAKUAN UTANG WAKTU: SELAMBAT-LAMBATNYA 30 HARI SEJAK DITETAPKANNYA KELEBIHAN PEMBAYARAN MELEBIHI WAKTU: PEMERINTAH MEMBERIKAN BUNGA 2% PER BULAN TATACARA PENAGIHAN DAN PENGEMBALIAN DIATUR MENTERI Psl 10 ; Psl 11; Psl 12 dan Psl 13
  • 23. Psl 14 ; Psl 15 BAB V PERIZINAN DALAM MENJALANKAN USAHA IZIN - PENGUSAHA PABRIK - PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN - PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN BKC TERTENTU - IMPORTIR - PENYALUR ORANG PRIBADI/BADAN BUKUM BERKEDUDUKAN DI INDONESIA YANG MEWAKILI IZIN BERAKHIR ORANGNYA MENINGGAL TOLERANSI IZIN 1. DICABUT (PSL 14 AYAT (4) HURUF A-H) 2. DIBEKUKAN PSL 14 (3a) AKIBAT IZIN DICABUT SANKSI TANPA IZIN BKC DILUNASI,JIKA > 30 HARI TDK DILUNASI BKC DIMUSNAHKAN YANG MERUGIKAN NEGARA PIDANA PENJARA MIN 1 THN, MAX 5TH DAN/ATAU DENDA minimal 2x dan Max 10 X NC YANG TIDAK MERUGIKAN NEGARA MIN. Rp. 20 JUTA - MAX. 200 JUTA IZIN UMUM
  • 24. BAB VI PEMBUKUAN, PENCATATAN DAN PENCACAHAN PASAL 16 s.d. 23 BAGIAN PERTAMA PEMBUKUAN PABRIK TEMPAT PENYIMPANAN IMPORTIR . PEMBUKUAN BERISI : HARTA, UTANG, MODAL DAN BIAYA PENYALUR LAPORAN KEUANGAN A. Tdk Membukukan Denda Sebesar Rp. 50 Juta. B. Tdk Mencatat Denda Rp.10 Jt DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBUKUAN ADALAH PENGUSAHAPENGUSAHA YANG BERSKALA KECIL(NON PKP). HANYA DIWAJIB MELAKUKAN : PENCATATAN A. PEMASUKAN, PRODUKSI DAN PENGEMBALIAN B. PENERIMAAN, PEMAKAIAN DAN PENGEMBALIAN PC ATAU TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA TIDAK MENCATAT SESUAI (SAI) DENDA Rp.25 JUTA
  • 25. PEMBUKUAN PABRIK TEMPAT PENYIMPANAN PENGUSAHA IMPORTIR T.P.E. Berisi Catatan Harta, Kewajiban, Modal, Pendapata n, Biaya Dan Arus Masuk Keluarnya BKC PENYALUR DISIMPAN : 10 TH Pasal 16.A.
  • 26. BUKU REKENING BKC (DIBUAT OLEH PJBT BC) DIBUAT DI PABRIK BKC DIMASUKKAN/DIKE LUARKAN DARI PABRIK/TEMPAT PENYIMPANAN DIBERITAHUKAN KEPADA KANTOR YG MENGAWASI DIBERITAHUKAN DAN DILINDUNGI DOKUMEN CUKAI BKC TERTENTU DITUTUP : 1. SETIAP AKHIR TAHUN TAKWIM 2. SETELAH PENCACAHAN 3. ATAS PERMINTAAN PABRIK/TEMPA T PENYIMPANAN BUKU REKENING BKC DIATUR LEBIH LANJUT OLEH MENTERI BILA TIDAK MEMBERITAHUKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA 2X NILAI CUKAI BKC YANG TIDAK DIBERITAHUKAN (PASAL 16 AYAT (4)) BILA PENGELUARAN TIDAK DIBERITAHUKAN/TIDAK DILINDUNGI DOKUMEN CUKAI: A. TIDAK MERUGIKAN NEGARA SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA SEBESAR 2X NILAI CUKAI DARI BKC YANG DIKELUARKAN B. MERUGIKAN NEGARA SANKSI PIDANA 1 S/D 5 TAHUN DENDA MAX 10X MIN. 2X NILAI CUKAI YANG SEHARUSNYA DIBAYAR (PASAL 52) C. BILA PEMASUKAN TIDAK DILAPORKAN DENDA MIN. Rp. 10 JUTA MAX. Rp. 50 JUTA
  • 27. BUKU REKEINING KREDIT MENDAPAT PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI MAKSIMUM 3 BULAN PASAL 7A AYAT 2 DAN 3 PENGUSAHA PABRIK MEMESAN PITA CUKAI IMPORTIR BUKU REKENING KREDIT
  • 28. BAGIAN KEDUA PENCACAHAN (1) SAMA/ SESUAI PABRIK BKC TERTENTU DICACAH LEBIH KECIL TEMPAT PENYIMPANAN SALDO BUKU REKENING BKC LEBIH BESAR SAMA & LEBIH BESAR TIDAK DIBERI POTONGAN HASIL PENCACAHAN LEBIH KECIL DIBERIKAN POTONGAN MAX. 10% KEKURANGAN
  • 29. BAGIAN KEDUA PENCACAHAN (2) TIDAK LEBIH MELEBIHI KELEBIHAN SANKSI ADMINISTRASI DENDA MAX. 10X NILAI CUKAI, MIN. 2X NILAI CUKAI DARI BKC YANG KURANG TIDAK MELEBIHI KEKURANGAN BAYAR CUKAI TIDAK KENA SANKSI ADMINISTRASI MELEBIHI SANKSI ADMINISTRASI DENDA MAX. 10X NILAI CUKAI, MIN 2X NILAI CUKAI DARI BKC YANG LEBIH KELONGGARAN 3 X POTONGAN KELONGGARAN 1% SALDO BUKU
  • 30. BAB VII PENIMBUNAN PASAL 24 PRODUK DALAM NEGERI BARANG KENA CUKAI BELUM DILUNASI CUKAINYA TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA DAPAT DITIMBUN TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT PABRIK SEBAGAI BAHAN BAKU/PENOLONG IMPOR
  • 31. BAB VIII PEMASUKAN, PENGELUARAN, PENGANGKUTAN DAN PERDAGANGAN PASAL 25, 26, 27, 28 BAGIAN 1 BAGIAN 2 PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PENGANGKUTAN DAN PERDAGANGAN
  • 32. PEMASUKAN DAN PENGELUARAN - Pemasukan Bkc Yang Terutang Cukai Ke Pabrik/Tempat Penyimpanan - Pengeluaran Bkc Yang Terutang Cukai Dibebaskan Maupun Yang Telah Dilunasi Dari Pabrik/Tempat Penyimpanan KEADAAN DARURAT PEMINDAHAN BKC YANG TERUTANG CUKAI 1. Wajib Diberitahukan Kepada Kepala Kantor 2. Dilindungi Dengan Dokumen Cukai 3. Dapat Dilakukan Dibawah Pengawasan Pegawai Bea Dan Cukai 1. TANPA DILINDUNGI DOKUMEN CUKAI 2. SEGERA DILAPORKAN KEPADA KEPALA KANTOR A..Tidak Memberitahukan/Tidak Dilindungi Dokumen Cukai Dikenakan Sanksi Administrasi Berupa Denda Sebesar 2x Nilai Cukai Dari Bkc Yang Dikeluarkan Atau Min. Rp. 10 Juta Max. Rp. 50 Juta B. Yang Mengelakkan Pemb.Cukai, Dikenakan Sanksi Pidana Penjara Max. 5 Thn Min. 2 Thn Dan Pid.Denda Min. 2 S/D 10 KALI NC YG SEHARUSNYA Dibayar(psl.52) TIDAK MELAPORKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA MAX.RP.10.JT,- MIN. Rp. 1 JT,-
  • 33. PENGANGKUTAN DAN PERDAGANGAN PENGANGKUTAN BKC YANG TERUTANG CUKAI HARUS DILINDUNGI DENGAN DOKUMEN CUKAI PELANGGARAN KETENTUAN TERSEBUT DIATAS DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA MAX. 10X NC MIN. 2 X NILAI CUKAI YANG SEHARUSNYA DIBAYAR BKC TERTENTU YANG TELAH DILUNASI CUKAI HARUS DILINDUNGI DENGAN DOKUMEN CUKAI PELANGGARAN KETENTUAN TERSEBUT DIATAS DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA MAX. Rp. 5.000.000,00 MIN. 500.000,00 PERDAGANGAN BKC YANG DILUNASI DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI, HANYA BOLEH : - DITAWARKAN - DISERAHKAN - DISEDIAKAN UNTUK DIJUAL SETELAH DIKEMAS DALAM KEMASAN PENJUALAN ECERAN DAN DILEKATI PITA CUKAI YANG DIWAJIBKAN. JIKA DILEKATI PITA CUKAI YG TDK SESUAI YG MENEBABKAN KURANG BAYAR CUKAI DENDA 2 S/D 10 KALI NC YG SEHARUSNYA DILUNASI ( SEPANJANG PITA CUKAINYA SENDIRI), JIKA PITA CUKAI MILIK PENGUSAHA LAIN SANKSI PIDANA PSL.58. BKC YANG TELAH DILUNASI DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI YANG BERADA : - DALAM TEMPAT PENJUALAN ECERAN - DALAM TEMPAT LAIN YANG KEGIATANNYA MENJUAL SECARA ECERAN DIANGGAP DISEDIAKAN UNTUK DIJUAL SANKSI PIDANA BAGI YANG MELANGGAR PALING SINGKAT 1 THN, PALING LAMA 5 THN, DAN/ATAU DENDA MIN. 2X NC, MAX. 10X NC (PASAL 54)
  • 34. BAB IX LARANGAN PASAL 30 S/D 32 PABRIK MENGHASILKAN BARANG SELAIN SURAT IZIN KECUALI : - PRODUKSI TERPADU - ADA NYA PEMISAHAN YANG JELAS BKC DAN NON BKC MELANGGAR CABUT IZIN SESUAI PASAL 14 AYAT (4) HURUF H. TEMPAT PENYIMPANAN - MENYIMPAN BKC YANG SUDAH DILUNASI CUKAINYA. - JIKA MELANGGAR DIANGGAP BLM BAYAR CUKAI. MENYIMPAN BRG SELAIN YG DITETAPKAN DLM SURAT IZIN, SNKSI DENDA MIN.Rp.5 JT MAX Rp.50.JT. -MENYMPAN BARANG SELAIN BKC YANG ADA DALAM SURAT IZIN SANKSI ADM MAX. Rp. 50 JUTA MIN. Rp. 5 JUTA. -- PABRIK TEMPAT USAHA IMPORTIR -TEMPAT PENJUALAN ECERAN PENYALUR MENYIMPAN/MENYE DIAKAN PITA CUKAI BEKAS ATAU PENGEMAS BEKAS DENGAN PITA CUKAI MASIH UTUH SANKSI ADMINISTARASI MAX. 10 X NILAI CUKAI, MIN 2 X NILAI CUKAI
  • 35. KEWENANGAN DI BIDANG CUKAI PASAL 33 S/D 40 BAGAIN : UMUM MENGHENTIKAN MEMERIKSA MENEGAH MENYEGEL MENEGAH SARANA MENGANGKUT DAPAT DILENGKAPI SENJATA API MINTA BANTUAN KEPOLISIAN RI, TNI DAN INSTANSI LAINYA MENGAMBIL TINDAKAN YANG DIPERLUKAN BERUPA TDK MELAYANI PEMESANAN PC ATAU TANDA PELUNASAN CUKAI LAINYA AUDIT DI BDG CUKAI
  • 36. KEWENANGAN DI BIDANG CUKAI (LANJUTAN ) BAGIAN : II PEMERIKSAAN : MEMERIKSA : A. PABRIK B. BANGUNAN C. TEMPAT USAHA PENYALUR D. BKC YANG ADA /TERKAIT A,B,C E. MEMINTA CATATAN SEDIAAN BRG, DOK-CUK, DOK KAP CUK, YANG DI WAJIBKAN F. MENGAMBIL CONTOH G. MENGHALANGI PJBT BC DENDA MIN : Rp. 10 JUTA MAX : Rp. 100 JUTA TDK MENYEDIAKAN TENAGA, PERALATAN, MENYERAHKAN BUKU CATATAN DAN DOKUMEN DENDA ; MIN. RP.25 JUTA MAX. RP.250 JUTA DIREKTUR JENDERAL BC DAPAT; MEMBETULKAN SURAT TAGIHAN/SURAT KEBERATAN ATAU MENGURANGI /MENGHAPUS DENDA.
  • 37. KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN PASAL 41 S/D 43.C. KEBERATAN ATAS PENETAPAN PAJAK BC DALAM PENEGAKAN UU CUKAI YANG MENGAKIBAUTKAN KEKURANGAN CUKAI DAN ATAU DENDA. DIAJUKAN KEPDA DIRJEN BEA DAN CUKAI SECARA TERTULIS PERSYATAN : - MENARUH JAMINAN SEBESAR KEK CUK/SA. - JANGKA WAKTU 30 HARI SEJAK DITERIMANYA ST PUTUSAN DITERIMA : JAMINAN DIKEMBALIKAN, JIKA JAMINAN TUNAI MELEBIHI 60 HARI DIBERIKAN BUNGA 2 % PER BULAN SELAMA-LAMANYA 24 BULAN. PUTUSAN DITOLAK, JAMINAN DICAIRKAN ( UTK MEMBAYAR CUKAI DAN ATAU SANKSI ADMINISTRASI) BANDING DAN GUGATAN - ATAS PENOLAKAN DIRJEN BEA DAN CUKAI - PENCABUTAN IZIN BUKAN ATAS PERMOHONAN SENDIRI DITUJUKAN BANDING KE PENGADILAN PAJAK (UU. No. 14/2002) GUGATAN : ATAS PENCABUTAN IZIN KE PENGDL.PJK. MAX : 60 H. SEJAK PUTUSAN DJBC
  • 38. KETENTUAN PIDANA PASAL 50 S/D 59 9 PASAL TINDAK PIDANA - PIDANA PENJARA & PIDANA DENDA - PIDANA KURUNGAN SANKSI PIDANA PENUNTUTAN TINDAK PIDANA DILAKUKAN OLEH BADAN HUKUM THD BADAN HUKUM TERSEBUT PIDANA YANG DITUJUKAN SENANTIASA BERUPA DENDA Rp. 300 JUTA JIKA DIANCAM PIDANA PENJARA KADALUARSA SETELAH 10 TAHUN DAN/ATAU TUTUTAN PIDANA DIJATUHKAN KEPADA MEREKA YANG MEMBERI PERINTAH BKC YANG TERSANGKUT TINDAK PIDANA DIRAMPAS UNTUK NEGARA BARANG-BARANG LAINYA
  • 39. BAB XIII PENYIDIKAN PASAL 63 DAN 64 PPNS DJBC DASAR : KUHAP MENYAMPAIKAN HASIL PENYIDIKAN WEWENANG : 1.Menerima Laporan/Keterangan 2.Memanggil Orang 3.Penangkapan/Penahanan 4.Memotret/Merekam 5.Memeriksa Catatan 6.Mengambil Sidik Jari 7.Geledah Rumah, Pakaian, Badan 8.Geledah Alat Pengangkut 9.Menyita 10.Memberi Tanda 11.Mendatangkan Tenaga Ahli 12.Menyuruh Berhenti 13.Menghentikan Penyidikan 14.Melakukan Tindakan Yang Lain Yang Perlu PENUNTUT UMUM
  • 40. PASAL 63 (3) PENYIDIKAN (PPNS) DJBC MEMBERITAHUKAN DIMULAINYA PENYIDIKAN DAN MENYAMPAIKAN KE PENUNTUT UMUM SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA PASAL 63 (2) HURUF M DALAM HAL PENGHENTIAN PENYIDIKAN HARUS DIBERITAHUKAN KEPADA PENYIDIK POLISI NEGARA R.I. DAN PENUNTUT UMUM 1. UU. NO. 11/1995 2. PP. NO. 55/19995 3. KEP NO. 29/KMK05/1997 4. KEP NO. 57/BC/1997 PENYIDIK TINDAK PIDANA DIBIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
  • 41. PENGHENTIAN PENYIDIKAN UNTUK KEPENTINGAN NEGARA OLEH JAKSA AGUNG ATAS USUL MENKEU SETELAH CUKAI DAN SANKSI ADMINISTRASI DILUNASI
  • 42. BAB XIV KETENTUAN LAIN – LAIN (Pasal 65-66) PASAL 65 - ORANG YANG DIPEKERJAKAN/ - DITUNJUK SEBAGAI WAKIL/ - KUASA PASAL 66 TANGGUN G JAWAB - PENGUSAHA PABRIK - PENGSH TEMPAT PENYIMPANAN - IMPORTIR - P. TPE - PENYALURAN - BKC & BARANG LAIN DARI PELANGGAR TIDAK DIKENAL - JANGKA WAKTU 14 HARI MENJADI MILIK NEGARA PERBEDAAN : - PELANGGAR TIDAK DIKENAL (TELAH ADA PELANGGARAN) - PEMILIK TIDAK DIKETAHUI BELUM ADA PELANGGARAN TETAPI PEMILIKNYA TIDAK DIKETAHUI - BKC PEMILIKNYA TIDAK DIKETAHUI - JANGKA WAKTU 30 HARI .MENJADI MILIK NEGARA
  • 43. PASAL 67 PERSYARA TAN DAN TATA CARA IMPOR BKC - KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS/PELABUHAN BEBAS - LANDAS KONTINEN INDONESIA - ZEE PASAL 68 MENGACU PADA - TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI - PENYESUAIAN BESARNYA DENDA - PENYESUAIAN BESARNYA BUNGA UU KEPABEANAN DIATUR DALAM PP
  • 44. SIKAP PJBT BC TERIKAT PADA KODE ETIK PELANGGARAN KODE ETIK DISELESAIKAN OLEH TIM YANG DIBENTUK MEN-KEU PEJABAT BC MENGHITUNG/MENETAPKAN CUKAI SALAH, SEHINGGA MENYEBABKAN BELUMTERPENUHINYA PUNGUTAN NEGARA SANKSI KET YANG BERLAKU INDIKASI PIDANA MENKEU MENUNJUK TIM BUKTI PERMULAAN
  • 45. PREMI ORANG PERSEORANGAN ORANG PERSEORANGAN DJBC PENCAPAIAN KINERJA BERJASA DI BDG CUKAI - 50% X SA dan/atau Hasil lelang barang KELOMPOK ORANG /UNIT KERJA DIBERI PREMI DALAM HAL TIDAK DILELANG BESARNYA DITETAPKAN MENTERI
  • 46. = ALOKASI PEN. CUKAI HT KPD PROVINSI 2% SBB; * 30 % UNTUK PROVINSI PENGHASIL, * 40 % UNUTK KAB/PENGHASIL, * 30 % UNTUK KAB/KOTA LAINYA PERALIHAN PASAL II.  Peraturan Yang Telah Ada Dan Berlaku Sampai Sepanjang Tidak Bertentangan Dengan Uu Cukai  Urusan Yang Belum Selesai, Dipakai Yang Meringankan Kpd Setiap Orang  Peraturan Pelaksanaan Uu Ini Dibuat Paling Lama 1 Tahun Sejak Berlaku Nya Uu No. 39/2007 (Tgl. 15-82007).