2. ALUR PROSES BARANG IMPOR
PENGANGKUTAN
PEMBONGKARAN
PENIMBUNAN
PEMBERITAHUAN
IMPOR
PEMERIKSAAN
PENGELUARAN
BARANG
3.
4. PENGELUARAN BARANG IMPOR
DARI KAWASAN PABEAN
Kawasan Pabean
a. diimpor untuk dipakai;
b. diimpor sementara;
c. ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat;
d. diangkut ke TPS di Kawasan Pabean lain
e. diangkut terus
f. diangkut lanjut;
5. Pengeluaran Barang Impor
• Barang impor dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat
lain yang diperlakukan sama dengan tempat penimbunan
sementara setelah dipenuhinya kewajiban pabean untuk:
a. diimpor untuk dipakai;
b. diimpor sementara;
c. ditimbun di tempat penimbunan berikat;
d. diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan
pabean lainnya;
e. diangkut terus atau diangkut lanjut; atau
f. diekspor kembali.
Pasal 10A ayat (7) UU No.17/2006
6. • Yang dimaksud dengan barang diangkut terus yaitu
barang yang diangkut dengan sarana pengangkut
melalui kantor pabean tanpa dilakukan
pembongkaran terlebih dulu.
• Yang dimaksud dengan barang diangkut lanjut yaitu
barang yang diangkut dengan sarana pengangkut
melalui kantor pabean dengan dilakukan
pembongkaran terlebih dulu.
• Yang dimaksud dengan diekspor kembali antara
lain:
– pengiriman kembali barang impor keluar daerah pabean
karena ternyata tidak sesuai dengan yang dipesan;
– oleh karena suatu ketentuan baru dari pemerintah tidak
boleh diimpor ke dalam daerah pabean.
7. Impor Untuk Dipakai
• Impor untuk dipakai adalah:
– memasukkan barang ke dalam daerah pabean
dengan tujuan untuk dipakai; atau
– memasukkan barang ke dalam daerah pabean
untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang
berdomisili di Indonesia.
Pasal 10B ayat (1)
8.
9. • Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang
impor untuk dipakai setelah:
– diserahkan pemberitahuan pabean dan dilunasi bea
masuknya;
– diserahkan pemberitahuan pabean dan jaminan.
Ketentuan ini memungkinkan importir yang memenuhi
persyaratan, untuk mengeluarkan barang impor untuk
dipakai sebelum melunasi bea masuk yang terutang
dengan menyerahkan jaminan. Namun, importir wajib
menyelesaikan kewajibannya dalam jangka waktu yang
ditetapkan menurut undang-undang ini. Kemudahan ini
diberikan dengan tujuan untuk memperlancar arus
barang.
– diserahkan dokumen pelengkap pabean dan jaminan.
Pasal 10B ayat (2)
10. • Barang impor yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, atau
pelintas batas ke dalam daerah pabean pada saat kedatangannya wajib
diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai. (Pasal 10B ayat (3))
Yang dimaksud dengan penumpang yaitu setiap orang yang melintasi
perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut, tetapi
bukan awak sarana pengangkut dan bukan pelintas batas.
Yang dimaksud dengan awak sarana pengangkut yaitu setiap orang yang
karena sifat pekerjaannya harus berada dalam sarana pengangkut dan datang
bersama sarana pengangkut.
Yang dimaksud dengan pelintas batas yaitu penduduk yang berdiam atau
bertempat tinggal dalam wilayah perbatasan negara serta memiliki kartu
identitas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan yang melakukan
perjalanan lintas batas di daerah perbatasan melalui pos pengawas lintas
batas.
Yang dimaksud dengan diberitahukan yaitu menyampaikan pemberitahuan
secara lisan atau tertulis.
11. Barang Impor Melalui Pos atau Jasa Titipan
• Barang impor yang dikirim melalui pos atau jasa
titipan hanya dapat dikeluarkan atas persetujuan
pejabat bea dan cukai. (Pasal 10B ayat (4))
Yang dimaksud dengan persetujuan pejabat bea dan
cukai yaitu penetapan pejabat bea dan cukai yang
menyatakan bahwa barang tersebut telah dipenuhi
kewajiban pabean berdasarkan undang-undang ini.