Probity audit per362k042012 draft
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•89 views
Pedoman Probity Audit memberikan panduan mengenai pelaksanaan probity audit atas pengadaan barang/jasa pemerintah yang bertujuan untuk memastikan proses pengadaan dilakukan secara integritas, jujur, dan sesuai peraturan guna meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana publik.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Probity audit per362k042012 draft
Similar to Probity audit per362k042012 draft (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Probity audit per362k042012 draft
- 1. PROBITY AUDITPERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INTERN ATAS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
- 2. PROBITY AUDIT kegiatan penilaian secara independen untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran serta memenuhi ketentuan perundangan berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik.
- 3. 5 / Prakter/Simula si 6 . TindakLanjut 3 . Tujuan/Manfa at 4 . RuangLingkup TOPIK BAHASAN 1 . Latar Belakang 2 . Dasar Hukum .
- 4. Pasal 4, Pedoman Probity Audit Pedoman Probity Audit Pasal 5, Penugasan probity audit, audit, dan reviu pada PBJ Penugasan Probity Audit Pasal 6, Proses dan Tahapan (Lamp.II) Proses & Tahapan PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INTERN ATAS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH .
- 5. MANFAAT PROBITY AUDIT . Integrity, Uprightness, Honesty 01. Tujuan dan Pandangan Independen . 02. Menghindari Terjadinya Konflik Kepentingan . 03. Menghindari Terjadinya Tindak Pidana Korupsi . 04. Meningkatkan Integritas Sektor Publik Melalui Perubahan Pengorganisasian dan Perilakuk 05. Meyakinkan Publik danPelaku Usaha Sektor Publik bahwa Proses dan Hasil PBJ Dapat . 06. Meminimalkan Kemungkinan Terjadinya Proses Pengadilan yang
- 6. 2 . Menjaga Kerahasiaan 1 . Independen, Obyektif, Berintegritas Tinggi 4 . Memahami Proses Pengadaan B/J 3 . Memahami Ketentuan SYARAT PROBITY AUDITOR .
- 7. PERAN APIP (Auditing and Advising) 01 02 03 04 EFISIEN DAN EFEKTIF (Best Value Of Money) TERBUKA DAN TRANSPARAN AKUNTABEL DAN ADIL/TIDAK DISKRIMINATIF (Accountability and Fair) BERSAING REAL TIME AUDITPENGADAAN BARANG/JASA YANG KREDIBEL DAN TERHINDAR DARI KORUPSI PBJ Perencana an Persiapan Pemilihan Pemilihan Penyedia Pelaksanaa n Kontrak Penyeraha n Penatausa haan Pemanfaat an Probit y Audit / Integrity Uprightnes Honesty
- 8. MENGAPA PROBITY AUDIT PBJ PROBITY AUDIT PELAYANAN DASAR MASYARAK AT TERKAIT ISU POLITIK MELEKAT RISIKO TINGGI/ BERSIFAT KOMPLEKS/ BERNILAI RELATIF BESAR MEMILIKI SEJARAH/ LATAR BELAKANG KONTROVERSI AL/ BERHUBUNGAN DENGAN PERMASALAHA N HUKUM MELIBATKA N KEPENTING AN MASYARAK AT
- 9. TAHSAP PERENCANAAN DAN PERSIAPAN A TAHAPA PEMILIHAN ENYEDIA BARANG/JASA B TAHAPA PELAKSANAAN KONTRAK C IMPLEMENTASI PROBITY AUDIT PADA PBJ. TAHAP PEMANFAATAN D
- 10. IMPLEMENTASI PROBITY AUDIT PROSES PBJ Identifikasi Kebutuhan Penyusunan Rencana Penganggaran Penetapan Kebijakan Umum dan Penyusunan KAK Pembahasan Anggaran Pengumuman RUP Pembentukan Organisasi Pengadaan; Sistem Pengadaan; Penyusunan HPS PROSES AUDIT Audit dilaksanakan sejak Identifikasi Kebutuhan dalam Penyusunan RUP Audit dilakukan saat Proses Perencanaan PBJ sedang berlangsung dan/atau segera setelah Proses tersebut selesai Audit juga dilakukan saat Pembahasan Anggaran oleh TAPD dan DPR/DPRD TUJUAN AUDIT Meyakinkan Rencana Pengadaan B/J telah didahululi oleh Identifikasi Kebutuhan Riil B/J Meyakinkan Anggaran PBJ Wajar dan diumumkan kepada Publik Meyakinkan HPS disusun sesuai Ketentuan dan Nilainya Wajar
- 11. IMPLEMENTASI PROBITY AUDIT PROSES PBJ Pengumuman Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Aanwijzing Pemasukan Dokumen Penawaran Pembukaan Dokumen, Evaluasi, dan Pembuktian Penetapan Pemenang, Pengumuman dan Sanggah PROSES AUDIT Audit dilakukan secara Real Time mulai dari Pengumum Lelang sampai dengan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa TUJUAN AUDIT Memastikan Penetapan Penyedia B/J telah didasarkan pada Tatacara dan Kriteria yang ditetapkan. Memastikan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan secara Tranparan, Adil dan Akuntabel
- 12. IMPLEMENTASI PROBITY AUDIT PROSES PBJ Penyusunan Rancangan Kontrak, Penandatanganan Kontrak dan Penyerahan Jaminan Pelaksanaan Surat Perintah Mulai Kerja, Program Mutu, Mobilisasi, Pemeriksaan Lapangan PROSES AUDIT Audit dilakukan secara Real Time terhadap Pelaksanaan Kontrak, mulai dari Penandatangan Kontrak sampai dengan penyelesaian Pekerjaan TUJUAN AUDIT Memastikan Penetapan Penyedia B/J telah sesuai dengan Peraturan Yang Berlaku Memastikan Isi Kontrak telah sesuai dengan draft Kontrak dalam Dokumen PBJ
- 13. IMPLEMENTASI PROBITY AUDIT PROSES PBJ Penyerahan Barang/Jasa Pencatatan Barang/Jasa dalam Dafttar Inventaris Pemanfaatan Barang/Jasa PROSES AUDIT Audit dilakukan terjdap Penyelesaian Pekerjaan, Serah Terima Pekrejaan dan Pemanfaatan Barang/Jasa TUJUAN AUDIT Meyakinkan Pelaksanaan Kontrak telah selesai dengan Kualitas dan Kuantitas B/J yang diterima sesuai dengan Kontrak Meyakinkan B/J telah dimanfaatkan oleh Pengguna/User
- 14. . PEMILIHAN PENYEDIA B/J . PERENCANAAN PENGANGGARN . Add a Tittle Here • Pelaksanaan Pekerjaan/Pengadaan Tidak Sesuai Kontrak • Fisik Pekerjaan Kurang • Terlambat Diserahkan Tetapi Tidak Dikenakan Denda • Dibuat BA Penyelesaian Fisik Yang Tidak Benar (Dibuat 100% Tetapi Fisik belum selesai) Add a Tittle Here • Mensubkontrakkan Pekerjaan • Kontrak Berbea dengan Syarat, Spesifikasi, Jumlah, Jadwal yang Ditetapkan • Kurangnya Pengawasan Pelaksanaan Kontrak • Manipulasi dan Rekayasa Dokumen • Amandemen Kontrak yang Tidak Add a Tittle Here • Tidak Cermat Menyusun HPS • Tidak Dilakukan Survey Harga • Penunjukkan Langsung Tanpa Ada Negosiasi Harga yang Wajar (untuk meng-Cover “Kick Penggelembungan Harga Key Risk in Procurement PhasesMODUS PENYIMPANGAN PELAKSANAAN PENGADAAN B/J
- 15. TIDAK BAIK Kualitas Pekerjaan KEMAHALAN (MARK UP) Nilai Kontrak Pekerjaan KURANG Adanya Pekerjaan BEBERAPA KASUS TEMUAN RISIKO PERENCANAAN TIDAK MATANG DAN/ATAU PENGAWASAN TIDAK OPTIMAL TIDAK DIMANFAATKAN Hasil Pekerjaan FIKTIF Pekerjaan TIDAK MEMENUHI PRINSIP-PRINSIP PB/J EFISIEN, EFEKTIK, AKUNTABLE, ADIL, TERBUKA, TRANSPARAN, BERSAING
- 16. THANKS Here you can add something in brief as the explanation, this is a demo text