Dokumen tersebut membahas analisis pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural di Kantor Camat Kadia Kota Kendari. Pengangkatan pegawai dilakukan melalui proses rekrutmen internal dan diseleksi untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab jabatan. Jabatan struktural merupakan bentuk tanggung jawab pegawai dalam organisasi untuk melaksanakan tugas sesuai jabatan.

1. ANALISIS PENGANGKATAN PEGAWAI DALAM JABATAN STRUKTURAL
PADA KANTOR CAMAT KADIA KOTA KENDARI
oleh:
ARDIANSYAH RAMLI
STB: 21 310 310
Pembimbing I Pembimbing II
DR. Laode Bahana Adam, SE, M.Si. Sabarudin Sondeng, SE, MM
ABSTRAK
Ardiansyah Ramli 21 310 310, Analisis Pengangkatan Pegawai Dalam Jabatan
Struktural Pada Kantor Camat Kadia Kota Kendari Dibimbing oleh Laode Bahana Adam dan
Sabarudin Sondeng, pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Kendari.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Menganalisis pengangkatan
pegawai dan jabatan struktural pada Kantor Camat Kadia Kota Kendari. Jenis penelitian ini
adalah kualitatif dengan menggunakan deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian diperoleh bahwa pengangkatan pegawai yang dilakukan pada kantor
Camat Kadia Kota Kendari melalui proses rekrutmen pegawai yang ada di dalam kantor untuk
menduduk jabatan struktur dan diseleksi untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab untuk
pelaksanaan pengangkatan pegawai untuk jabatan struktural. Jabatan struktural di kantor
Camat Kadia merupakan bentuk tanggung jawab pegawai dalam struktur organisasi untuk
melaksanakan tugas dan fungsi dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan jabatan
yang ditempati oleh setiap pegawai di kantor Camat Kadia Kota Kendari.
Kata Kunci : Jabatan Struktural.
PENDAHULUAN
Pengangkatan pegawai untuk jabatan struktural di kantor camat seharusnya
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural. Jabatan struktural adalah suatu
kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai
Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. Penangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalamdan dari jabatan struktural
ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang.
Keberadaan pegawai dan camat diatur oleh pemerintah Kota Kendari dengan
keputusan dari Walikota untuk dapat jabatan eselon III dan IV. Atau dari segi golongan dan

2. 2
Jurnal Manajemen SDM Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Kendari (2016)
ruang, maka pegawai yang ditempatan pada kantor kecamatan adalah pegawai dengan
golongan dan ruang yang mulai dari IIa, hingga Iva untuk camat. Pengaturan jabatan dalam
struktural di kantor camat selama ini berada di bawah kendali Walikota, namun demikian
peran dari camat menjadi bagian penting yang membuat seorang pegawai mendapat jabatan
yang tepat di kantor camat. Tetapi yang terjadi dewasa ini adalah pengangkatan pegawai
dalam jabatan struktural berdasarkan pendekatan kelompok kepentingan untuk saling
mendukung kepentingan kelompok dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga pegawai yang
tidak terkelompokkan akan menjadi tidak puas dalam bekerja bahkan menunda pekerjaan dan
melaksanakan pelayananan administrasi tidak efektif.
Permasalahan pengangkatan pegawai untuk jabatan struktural dalam organisasi kerja
seperti pada kantor Camat Kadia dengan jumlah pegawai mencapai 44 orang sering tidak
sesuai dengan kompetensi pegawai karena pegawai yang diharapkan untuk menduduki jabatan
kepada seksi, selalu diberikan kepada pegawai yang belum memiliki kapasitas untuk jabatan
tersebut, selalu itu terdapat pegawai yang baru melaksanakan jabatannya di bidang
pemerintahan sudah diganti dengan pegawai lain, dengan alasan terjadi mutasi yang harus
dilaksanakan untuk penyegaran pegawai di dalam kantor.
Kebijakan untuk memutasi dan mempromosi pegawai di dalam jabatan struktural pada
kantor camat Kadia Kota Kendari adalah suatu upaya untuk memotivasi pegawai agar bekerja
sesuai dengan pengetahuan, kemampuan kerja, keterampilan dan pengalaman kerja dan
dilaksanakan dengan kreatif dan inovatif serta efektif dan produktif. Hal ini akan dapat
mewujudkan hasil kerja yang baik dan mereka mendapat kesempatan untuk diangkat pada
jabatan struktural. Tetapi yang terjadi adalah bahwa pengangkatan pegawai untuk jabatan
struktural berada pada kebijakan Walikota atas usulan Camat.
Pegawai pada kantor Camat Kadia Kota Kendari merupakan aparatur pemerintah
daerah dengan pangkat dan golongan yang berbeda-beda. Camat Kadia Golongan IV-a yang
memimpin Kecamatan Kadia dan dibantu oleh staf pegawai sebagai 44 orang dengan
golongan yang berbeda-beda mulai dari II-a – III-d. Pengangkatan pegawai dalam struktur
jabatan dilakukan setiap 4 (empat) tahun sesuai dengan peraturan pengangkatan yang
diberlakukan oleh pemerintah daerah Kota Kendari dalam hal ini Walikota Kendari dan
dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Kendari. Tetapi terkadang pengangkatan
pegawai dilaksanakan secara mendadak tanpa ada pemberitahuan sebelumnya
Pengangkatan pegawai dalam jabatan struktur yang tidak terencana di dalam kantor
camat, selalu menimbulkan jabatan rangkap dan penundaan pekerjaan karena semua pekerjaan
harus dilaksanakan hingga selesai, sementara yang melaksanakan pekerjaan tersebut hanya
pegawai tertentu. Hasil pengamatan awal diperoleh bahwa jabatan rangkap dan pengangkatan
pegawai di Kantor Camat Kadia.

3. 3
Jurnal Manajemen SDM Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Kendari (2016)
TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu adalah penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan
digunakan dalam penelitian ini sebagai referensi yang dianggap memiliki relevansi dengan
penelitian ini. Penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh :
1. Komang Sridanayasa, (2011) meneliti tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural Pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII (Studi Pada Unit
Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan Di Provinsi Bali). Penelitian ini dilakukand
engan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa keputusan Menteri
Kehutanan yang mengatur jabatan struktural dan Non struktural, tidak terlihat adanya
kepastian hukum persyaratan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural
pada Seksi Informasi Sumber Daya Hutan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah
VIII Denpasar. Persamaan kedua penelitian ini adalah mengkaji tentang pengangkatan
pegawai. Perbedaan kedua penelitian ini, pada penelitian terdahulu difokuskan pada Balai
Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis
Kementerian Kehutanan Di Provinsi Bali) sedangkan pada penelitian ini difokuskan pada
analisis pengangkatan pegawai untuk jabatan struktural pada Kantor Camat Kadia Kota
Kendari.
2. Suci Amelia Permata Sari (2011) meneliti tentang Pelaksanaan Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Pada Pemerintah Daerah Kota Padang. Penelitian
ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
Dalam Jabatan Struktural Pada Pemerintah Daerah Kota Padang. Hasil penelitian
diperoleh kesimpulan bahwa proses pelaksanaan pengangkatan PNS dalam jabatan
strukutral pada Pemerintah Kota Padang yang mengacu pada UU No.43 Tahun 1999
tentang perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan PP
No. 13 Tahun 2002 tentang perubahan atas PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
PNS dalam Jabatan Strukural beserta Peraturan Pelaksanaannya. Namun masih terdapat
kelemahankelemahan dalam proses pelaksanaan pengangkatan PNS dalam jabatan
struktural seperti dalam hal pengangkatan pejabat struktural masih terdapatnya patronage
system selain itu penempatan PNS dalam jabatan yang masih belum sesuai dengan bidang
ilmu yang dikuasai oleh pejabat struktural. Diharapkan perlu adanya kebijakan baru yang
diambil pemerintah kota padang seperti dengan melaksanakan fit and proper test yang
dilakukan oleh tim independen demi menjaga transparansi dalam pelaksanaannya.
Persamaan kedua penelitian ini adalah mengkaji tentang pengangkatan pegawai.
Perbedaan kedua penelitian ini, pada penelitian terdahulu difokuskan pada Pelaksanaan
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Pada Pemerintah Daerah
Kota Padang sedangkan pada penelitian ini difokuskan pada analisis pengangkatan
pegawai untuk jabatan struktural pada Kantor Camat Kadia Kota Kendari.

4. 4
Jurnal Manajemen SDM Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Kendari (2016)
3. Andi Anisa Agung (2014) meneliti tentang Analisis Yuridis Mekanisme Pengisian
Jabatan Struktural Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintahan. Penelitian ini
dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis mekanisme pengisian jabatan struktural
secara terbuka. Hasil penelitian diperoleh kesimpilan bahwa mekanisme pengisian jabatan
struktural secara terbuka dimulai dengan proses pengumuman, pelaksanaan seleksi berupa:
Seleksi Administrasi dan Kompetensi, dan Pengumuman Hasil Seleksi. Prosedur tersebut
telah dilaksanakan di Kabupaten Maros melalui Keputusan Bupati Maros No.
35/KPTS/821.2/BKDD/X/2010 Tentang Mekanisme, Prosedur dan Sistem Pengangkatan
Pejabat Struktural Eselon II, III Dan Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten
Maros. Pada esensinya, Keputusan tersebut secara yuridis memiliki legitimasi dan tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Persamaan kedua penelitian
ini adalah mengkaji tentang jabatan. Perbedaan kedua penelitian ini, pada penelitian
terdahulu difokuskan pada menganalisis mekanisme pengisian jabatan struktural secara
terbuka sedangkan pada penelitian ini difokuskan pada analisis pengangkatan pegawai
untuk jabatan struktural pada Kantor Camat Kadia Kota Kendari.
Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia
Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dapat diartikan sebagai suatu pendekatan
yang mengarah pada pengelolaan tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan dengan
menggunakan tatanan kultur yang terintegrasi melalui pengembangan strategi, kemampuan
dan komitmen guna dapat menciptakan keunggulan bersaing yang meliputi aktivitas-aktivitas
pengambilan keputusan dalam perencanaan, pengimplementasian dan pengendalian sumber
daya manusia (Mangkuprawira, 2003: 6). Aktivitas manajemen SDM sebagai manajemen
strategik adalah merupakan aplikasi dari fungsi-fungsi SDM yang mengacu pada kondisi
lingkungan eksternal yang berkembang dan berinteraksi dengan lingkungan organisasi.
Hasibuan (2001 : 10) menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah
suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam
organisasi perusahaan. Unsur manajemen sumber daya manusia adalah manusia yang
merupakan tenaga kerja pada perusahaan.
Manajemen sumber daya manusia adalah suatu pendekatan terhadap manajemen
sumber daya manusia, yang didasarkan pada 3 (tiga) prinsip dasar yaitu : (Siagian, 2003 : 13)
1. Sumber Daya Manusia adalah harta yang paling penting yang dimiliki oleh suatu
perusahaan, sedangkan manajemen yang efektif adalah kunci bagi keberhasilan organisasi
tersebut.
2. Keberhasilan ini sangat mungkin dicapai jika peraturan atau kebijaksanaan dan prosedur
yang bertalian dengan manusia dari perusahaan tersebut saling berhubungan dan
memberikan sumbangan terhadap pencapaian tujuan perusahaan dan perencanaan
strategis.
3. Kultur dan nilai perusahaan suasana organisasi dan perilaku manajerial yang berasal dari
kultur tersebut akan memberikan pengaruh yang besar terhadap hasil pencapaian yang

5. 5
Jurnal Manajemen SDM Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Kendari (2016)
terbaik. Oleh karena itu, kultur ini harus ditegakkan dengan upaya yang terus menerus
mulai dari puncak, sangat diperhatikan agar kultur tersebut dapat diterima dan dipatuhi.
Menurut Nawawi (2002 : 40), mengetengahkan tiga pengertian tentang sumber daya
manusia, yaitu :
1. Sumber Daya Manusia, (SDM) adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu
organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja dan karyawan).
2. Sumber Daya Manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam
mewujudkan eksistensinya.
3. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai
model (non material/non finansial) didalam organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan
menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi
organisasi.
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengembangan adalah fungsi operasional kedua dari manajemen personalia.
Pengembangan pegawai perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Agar
pengembangan dapat dilaksanakan dengan baik, lebih dahulu ditetapkan suatu program
pengembangan sumber daya manusia (Hasibuan, 2001: 68).
Pengembangan mempunyai lingkup yang luas. Sebagaimana Smith (2000:2)
mengemukakan “Development: the growth or realization of a person ability through
conscious or unconscious learning”. Ini berarti bahwa pengembangan meliputi seluruh
aspek peningkatan kualitas pegawai bukan hanya pendidikan dan pelatihan. Pengembangan
lebih terfokus pada kebutuhan jangka panjang umum organisasi. Hasilnya bersifat tidak
langsung dan hanya dapat diukur dalam jangka panjang. Pelatihan diarahkan untuk
memperbaiki prestasi kerja saat ini sedangkan pengembangan adalah untuk mengembangkan
keterampilan untuk pekerjaan masa depan.
Sumber daya aparatur yang berkualitas merupakan prasyarat dalam meningkatkan
mutu penyelenggaraan negara serta pemerintah kepada masyarakat. Dan agar setiap upaya
pembinaan kearah peningkatan kualitas aparatur pemerintah mencapai sasaran dan menjadi
relevan dalam menjawab tuntutan reformasi pada pencapaian standar kompetensi baik bagi
aparatur pemangku jabatan struktural, fungsional maupun staf/pegawai non-jabatan.
.
Konsep Jabatan Struktural
1. Pengertian Jabatan
Secara etimologi, kata jabatan berasal dari kata dasar „jabat‟ yang ditambah imbuhan –an,
yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “pekerjaan (tugas) dalam
pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan pangkat dan kedudukan (Purwasunata,
2003:314).
Menurut Logemann dalam Makkatutu dan Pangkerego (2005: 124), menyebutkan
bahwa jabatan adalah lingkungan kerja awet dan digaris-batasi, dan yang disediakan untuk

6. 6
Jurnal Manajemen SDM Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Kendari (2016)
ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka
sebagai pribadi. Dalam sifat pembentukan hal ini harus dinyatakan dengan jelas.
2. Konsep Jabatan Struktural
Jabatan struktural eselon I pada instansi pusat ditetapkan oleh presiden atas usul
Pimpinan Instansi setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri yang bertanggung
jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Jabatan struktural Eselon II ke bawah pada
instansi Pusat ditetapkan oleh Pimpinan Instansi setelah mendapat pertimbangan tertulis dari
Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Jabatan struktural
Eselon I ke bawah di Propinsi dan Jabatan Struktural Eselon II ke bawah di Kabupaten/Kota
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (PP No.100,
2000).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural,
yang dimaksud dengan jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka
memimpin suatu satuan organisasi negara. Jabatan Struktural, yaitu jabatan yang secara tegas
ada dalam struktur organisasi. Taliziduhu Ndraha (2002:180), mengatakan bahwa jabatan
struktural adalah jabatan yang menunjukan suatu posisi formal dalam suatu organisasi.
Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. Pola karier adalah pola pembinaan PNS
yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukan keterkaitan dan keserasian
antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan
PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai pensiun. Dalam PP Nomor 13
tahun 2002 dijelaskan pula bahwa PNS yang menduduki jabatan struktural tidak dapat
menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan struktural maupun dengan jabatan
fungsional.
3. Pengangkatan Pegawai Dalam Jabatan Struktural
Peraturan pemerintah No. 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai Negeri sipil
Dalam Jabatan Struktural. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1) Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokokKepegawaian sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
2) Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan
organisasi negara.
3) Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
4) Pimpinan Instansi adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet,
Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden. Kepala Kepolisian

7. 7
Jurnal Manajemen SDM Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Kendari (2016)
Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan
Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota.
5) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara,
Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden,
Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan
Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
6) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur
7) Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota
8) Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan
dan/atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
9) Pola karier adalah pola pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang menggambarkan alur
pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan,
pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seseorang
Pegawai Negeri Sipil sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan
pensiun.
Konsep Pegawai
Pegawai Negeri Sipil, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia “Pegawai” berarti
“orang yang bekerja pada pemerintahan (perusahaan dan sebagainya)” sedangkan “Negeri”
berarti Negara atau pemerintahan, jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada
pemerintahan atau Negara (Kadarsih, 2008: 315). Sedangkan pengertian pegawai negeri
menurut Mahfud M.D dalam Kadarsih, (2008: 315), terbagi dalam dua bagian yaitu :
1. Pengertian Stipulatif
Pengertian yang bersifat stipulatif (penetapan tentang makna yang diberikan oleh Undang-
Undang tentang pegawai negeri terdapat dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang No. 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 1 angka 1 : Pegawai negeri adalah setiap
warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat
oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi
tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 3 ayat (1) : Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen aparatur sipil Negara
berdasarkan pada asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan,
delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, nondiskriminatif,
pesatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan. Pengertian di atas
berlaku dalam pelaksanaan semua peraturan-peraturan kepegawaian dan pada umumnya
dalam pelaksanaan semua peraturan perundang-undangan.
2. Pengertian Ekstensif
Selain dari pengertian stipulatif ada beberapa golongan yang sebenarnya bukan
Pegawai Negeri, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tetapi dalam hal
tertentu dianggap sebagai dan diperlukan sama dengan Pegawai Negeri.

8. 8
Jurnal Manajemen SDM Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Kendari (2016)
Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dijelaskan
bahwa pegawai negeri adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang
ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. pegawai negeri terdiri dari :
a. Pegawai Negeri Sipil
b. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan
c. Anggota Kepolisian Negara Repubik Indonesia.
Pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan diatas terdiri dari :
a. Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah :
1. Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) dan bekerja pada Departemen, Lembaga Non Departemen,
Kesekretariatan Lembaga tertinggi/Tinggi Negara, dan kepaniteraan pengadilan.
2. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada perusahaan jawatan
3. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan pada daerah
otonom.
4. Pegawai Negeri Pusat yang berdasarkan suatu peraturan perundangundangan
diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain, seperti perusahaan umum, yayasan,
dan lain-lain.
5. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menyelenggarakan tugas negara lain, seperti hakim
pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan lain-lain.
METODE PENELITIAN
Objek Penelitian
Objek penelitian adalah pegawai negeri sipil
Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Camat Kadia Kota Kendari Penelitian ini
dilaksanakan dari Maret - Juli 2016.
Informan Penelitian
Penelitian ini menggunakan informan penelitian yang terdiri dari
1. Camat Kadia Kota Kendari,
2. Sekretaris
3. Kasubag Umum dan Kepegawaian
4. Pegawai yang lebih mengetahui tentang camat Kadia Kota Kendari
5. Jadi jumlah informan penelitian ini sebanyak 12 pegawai.
Jenis dan Sumber Data
Jenis data :
Data menurut jenisnya terbagi atas data kualitatif yaitu data berupa perkataan atau
keterangan-keterangan dan informasi. Serta data kuantitatif yaitu data berupa angka atau
nilai.

9. 9
Jurnal Manajemen SDM Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Kendari (2016)
Sumber Data
Data menurut sumbernya terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.
a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti, dapat berupa
opini subyek secara individu atau kelompok dan hasil observasi suatu kejadian atau
kegiatan. Dengan data primer peneliti dapat mengumpulkan secara teliti informasi
yang mereka inginkan (Cooper dan Emory, 1999). Dalam penelitian ini yang
merupakan data primer adalah :
a) Wawancara dengan Camat Kadia Kota Kendari.
b) Dilengkapi dengan observasi di kantor Camat Kadia Kota Kendari.
b. Data sekunder adalah data yang telah didokumentasikan dalam bentuk laporan,
majalah, atau dokumen pada kantor Camat Kadia Kota Kendari.
Teknik Pengumpukan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode
sebagai berikut :
1. Observasi,.
2. Wawancara.
3. Dokumentasi.
Metode Pengolahan Data
Adapun metode ppengolahan data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut :
1. Editing.
2. Correction.
3. Tabulating,
4. Interpretasi.
Metode Analisis Data
Teknik analisis data yang sesuai dengan penelitian kualitatif adalah analisis deskriptif
kualitatif. Secara operasional teknik analisis data yang dilakukan melalui beberapa tahapan
sebagaimana model teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994:
218) adalah:
a. Pengumpulan data
Pada bagian ini, penulis melakukan observasi dan pengumpulan data melalui
wawancara, serta dokumentasi dari informan yang berhubungan dengan tujuan penelitian.
b. Reduksi data
Pada bagain ini, penulis melakukan proses pemilihan, penyederhanaan klasifikasi
data kasar dari hasil penggunaan teknik dan alat pengumpulan data di lapangan. Reduksi
dilaksanakan secara bertahap dengan cara membuat ringkasan data dan menelusuri tema
yang tersebar untuk menggali informasi dalam wawancara dan observasi.
c. Penyajian data
Pada bagian ini penulis melakukan penyusunan informasi dari para informan
menjadi pernyataan yang berhubungan dengan tujuan penelitian yang akan disajikan

10. 10
Jurnal Manajemen SDM Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Kendari (2016)
dalam bentuk teks yang pada mulanya terpencar dan terpisah diklasifikasikan menurut
pokok-pokok permasalahan.
d. Menarik kesimpulan
Pada bagian ini penulis melakukan perbaikan data dan informsan untuk tujuan
interpelasi dan penyajian data dilakukan pada setiap tahap sebelumnya selaras dengan
mekanisme logika pemikiran induktif dengan hal-hal yang khusus (spesifik) sampai
kepada rumusan kesimpulan yang sifatnya umum (general). (Miles dan Huberman, 1994:
187) dimodifikasi.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Pengangkatan Pegawai Untuk Jabatan Struktur pada Kantor Camat Kadia Kota
Kendari.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengangkatan pegawai untuk
jabatan struktural pada Kantor Camat Kadia Kota Kendari. Seorang pegawai yang diangkat
untuk jabatan struktur pada satuan kerjannya diukur dari pendidikan dan masa kerja serta
golongan. Tetapi hal ini diawali dengan proses perekrutan, seleksi dan kemuaian
pengangkatan pegawai.
Rekrutmen Pegawai dalam Jabatan Struktural
Pegawai yang ada pada Kantor Camat memiliki kesempatan yang sama untuk
menduduki jabatan struktur seperti sekretaris, kepala subbagian atau kepala seksi. Pelaksanaan
rekurtmen pegawai untuk jabatan struktur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 100
Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. Dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil
(PNS) dirubah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam penelitian ini fokus penelitian
pada pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan struktural.
Dalam penelitian ini yang dikaji adalah rekrut pegawai kepada jabatan yang ada di
dalam kantor camat. Bukan pegawai yang baru diterima. Pandangan terhadap rekrutmen
bukan terbatas pada penerimaan pegawai baru yang selalu digunakan untuk mendapat pekerja,
karyawan atau pegawai baru Tetapi penelitian ini difokuskan pada rekrutmen pegawai kepada
jabatan struktural di dalam kantor Camat untuk menduduki jabatan struktural sesuai dengan
Peraturan Pemerinta Nomor 100 Tahun 2000.
Hasil wawancara dengan Camat Kadia pada Tanggal 3 Agustus 2016 mengatakan
bahwa :
Rektrumen dalam kantor camat ini dilakukan untuk memperoleh pegawai yang akan
menduduki jabatan struktural karena tidak selamanya seorang pegawai berada pada
jabatannya, mereka harus dimutasi atau dipromosikan lagi untuk meningkatkan karier
mereka. Pada umumnya prosesi rekrutmen ini dilakukan melalui penilaian kinerja
pegawai dan kemudian diajukan kepada walikota Kendari untuk memperoleh
pengesahan untuk pegawai dalam jabatan struktural.

11. 11
Jurnal Manajemen SDM Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Kendari (2016)
Sementara itu Sekretaris Camat Kadia pada Tanggal 3 Agustus 2016 mengatakan
bahwa :
Proses rekurtmen pegawai pada jabatan struktural ini bukan pegawai baru yang
diurus, tetapi pegawai yang sudah ada dan mereka telah memiliki kemampuan dan
kapasitas yang baik. Camat selalu melakukan rekrutmen berdasarkan hasil penilaian
prestasi pegawai. Perekrutan ini dilaksanakan secara internal di kantor camat Kadia.
Perekrutan di kantor camat ini adalah proses untuk memilih calon pejabat di dalam
kantor camat yang layak untuk jabatan yang tersedia.
Menurut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan kantor Camat Kadia
Kota Kendari bahwa :
Pengalaman kami sebelum menjadi pejabat, kami direkrut berdasarkan hasil
penilaian kinerja oleh camat selama kurang lebih 5 tahun dinas dan kemudian kami
ditetapkan pada jabatan struktural berdasarkan keputusan Camat. Proses perekrutan
pegawai untuk jabatan struktural tidak sama seperti perekrutan pegawai baru. Kami
ini pegawai yang sudah bekerja dan direkrut oleh pimpinan dalam hal ini Camat
untuk dapat bertanggung jawab pada unit kerja yang ada di kantor Camat.
Hasil wawancara yang disajikan di atas menunjukkan bahwa perekrutan pegawai
dilakukan terhadap pegawai yang sudah ada di dalam kantor untuk dapat memenuhi jabatan
yang ada pada struktur organisasi. Perekrutan ini tidak sama seperti penermaan pegawai baru,
akan tetapi perekrutan pegawai untuk jabatan struktural dilaksanakan secara internal oleh
camat di kantornya.
Berdasarkan hasil wawancara dan temuan dalam penelitian ini, maka dapat
dikemukakan bahwa rekrutmen merupakan salah satu bagian penting untuk mendukung
proses pengangkatan pegawai untuk jabatan struktur dengan proses yang dilakukan melalui
test atau mutasi dalam satuan kerja untuk mendapatkan pegawai yang potensial dan
profesional guna meningkatkan pelaksanaan pekerjaan di kantor camat Kadia.
Seleksi Pegawai
Kegiatan untuk mencapatkan pegawai yang potensial dan ideal dalam pelaksanaan
suatu pekerjaan, maka ada tindakan yang dilakukan adalah seleksi. Proses seleksi telah
digunakan oleh semua unit kerja untuk menentukan sumber daya manusia yang
berpengetahuan, berpengalaman dan beretos dalam pelaksanaan pekerjaan. Seleksi di kantor
Camat Kadia dilakukan di dalam kantor untuk menempatkan pegawai pada posisi jabatan
yang ada seperti sekretaris, kepala sub bagian dan kepala seksi. Jabatan-jabatan ini ada pada
struktur organisasi Kecamatan Kadia. Untuk memilih atau menentukan pegawai yang sesuai
dengan kualifkasi penempatannya, maka seleksi dilaksanakan melalui beberapa tahapan
sebagai berikut :

12. 12
Jurnal Manajemen SDM Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Kendari (2016)
1. Seleksi Administrasi
Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi di kantor Camat Kadia yang
mendukung persyaratan. Penetapan minimal 3 (tiga) calon pejabat struktural yang
memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap 1
(satu) lowongan jabatan struktural. Kriteria persyaratan administrasi didasarkan atas
peraturan perundang-undangan dan peraturan internal instansi yang ditetapkan oleh
Walikota Kendari.
Syarat yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara kualifikasil
latar belakang pendidikan/ijasah, pengalaman kerja, serta rekam jejak yang bersangkutan
dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki di kantor Camat
Kadia.
2. Seleksi Kompetensi.
Calon pejabat struktural yang telah dinyatakan lulus dalam Seleksi administrasi,
maka tahapan selanjutnya adalah seleksi kompetensi. Seleksi ini akan menguji
pengetahuan calon pejabat struktural. Tahapan dalam melakukan seleksi kompetensi
dapat dikategorikan menjadi beberapa tahap yakni:
a) Kompetensi Manajerial
Kompetensi manajerial yaitu kompetensi atau kemampuan pegawai dalam
melakukan manajemen atau pengaturan tata kelola kerja dalam pelaksanaan suatu
fungsi atau program kerja kepegawaian. Peranan utama kompetensi manajerial
tersebut adalah untuk mengelola dan mengatur berbagai sumber daya dalam
lingkungan di kantor Camat Kadia, baik sumber daya tenaga kerja, infrastruktur,
dan sebagainya guna sehingga mampu berhasil guna secara maksimal. Dengan
kata lain, kompetensi ini tidak menitikberatkan pada kemampuan spesifik pegawai
dalam suatu sub-bidang kerja yang ada di kantor Camat Kadia.
b) Kompetensi Bidang
Kompetensi bidang merupakan kompetensi, kemampuan, dan/atau
keahlian yang dimiliki pegawai dalam suatu bidang tertentu secara spesifik di
kantor Camat Kadia. Kompetensi ini menekankan pada kemampuan atau keahlian
individual pegawai dalam melakukan kerja untuk melaksanakan suatu fungsi kerja
tertentu yang bersifat spesifik terhadap suatu bidang kerja, misalnya dalam bidang
pengembangan wilayah tata kelola ruang, pertanian, kelautan, komputer, dan
sebagainya di kantor Camat Kadia.
Hasil wawancara dengan Camat Kadia pada Tanggal 3 Agustus 2016 mengatakan
bahwa :
Seleksi pegawai yang kami lakukan di kantor ini adalah proses pemeriksanaan
dan penilaian pegawai yang layak untuk menduduki jabatan struktural yang
kemudian dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik di dalam jabatan
tersebut. Seleksi dalam pengangkatan pegawai untuk jabatan struktural ini
menjadi tanggung jawab kami untuk mendapatkan pegawai yang berkualitas dan

13. 13
Jurnal Manajemen SDM Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Kendari (2016)
mampu bekerja dengan baik. Seleksi ini harus betul-betul terlaksana dengan baik
karena pekerjaan yang ada pada kantor camat Kadia harus terlaksana oleh
pejabat yang tepat di kantor Camat ini sehingga pelayanan tetap berlangsung
dengan baik.
Sementara itu Sekretaris Camat Kadia pada Tanggal 3 Agustus 2016 mengatakan
bahwa :
Memang selama ini, kami melakukan seleksi terhadap para pegawai yang akan
menduduki jabatan struktural dan hal ini dilakukan dalam bentuk penilaian hasil
kerjadari para pegawai tersebut serta beberapa kriteria penilaian lainnya seperti
masa kerja, pendidikan, dan lainnya yang berhubungan dengan proses seleksi.
Menurut hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
kantor Camat Kadia Kota Kendari bahwa :
Saya sudah menjadi sebagai Kasubag Pemerintahan selama 7 tahun dan tidak
ada pergantian. pernah saya memiliki jabatan rangkap dan semua terselenggaran
dengan baik, tetapi hal ini tidak efektif karena mengendalikan dua subbagian
berbeda untuk itu perlu adanya pegawai yang tepat sehingga pekerjaan dapat
berlangsung dengan baik.
Hasil wawancara dengan narasumber di atas, maka dapat ditemukan seleksi dalam
penelitian ini menjadi atribut penting untuk mendukung kegiatan pelaksanaan pekerjaan
pada kantor camat Kadia Kota Kendari. Hasil penelitian ini juga sekaligus menunjukkan
bahwa keberadaan pegawai di kantor camat Kadia tidak lepasn dari proses seleksi yang
membuat mereka layak untuk berada di kantor camat Kadia hingga saat ini.
2. Pengangkatan Pegawai Untuk Jabatan Struktural
Pengangkatan pegawai yang dimaksudkan adalah memindahkan pegawai dari
tugas-tugas yang lama kepada tugas-tugas yang baru dan jauh lebih banyak dari tugas
sebelumnya, artinya ada pemindahan tanggung tanggung jawab dari bawahan menjadi
atasan atau pimpinan. Jenjang kepangkatan dalam pegawai negeri diukur berdasarkan
golongan dan ruang. Golongan yang dimaksud adalah golongan I, II, III dan IV sedangkan
ruang yang dimaksud adalah ruang a, b, c dan d. Ruang a menunjukkan ruangan rendah
atau ruang dimana pegawai mulai mendapat tanggung jawab sebagai pegawai negeri sipil
dan ruang d adalah ruang akhir untuk kembali ke ruang awal pada golongan yang baru
atau dari I/d ke II/a. Penggolongan untuk pegawai negeri sipil di era reformasi adalah II/a
untuk pendidikan SMA dan III/a untuk pendidikan sarjana.
Pengangakatan pegawai untuk jabatan struktur dilaksanakan berdasarkan hasil
penilaian kinerja pegawai setiap tahun. Penilaian pegawai untuk menduduki jabatan yang
ada pada kantor camat Kadia diatur dalam Peraturan Pemerintah Kota Kendari dan

14. 14
Jurnal Manajemen SDM Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Kendari (2016)
diterapkan di setiap satuan kerja dalam lingkung pemerintahan Kota Kendari.
Pengangkatan pegawai di kantor camat Kadia sama seperti pada kantor lainnya tetapi jika
ada pegawai pejabat yang dipindahkan atau dikenakan sanksi jabatan maka terjadi
kekosongan jabatan.
Jabatan Camat adalah jabatan struktural yang berada pada posisi teratas dan
diangkat dan ditempatkan serta dimutasikan oleh Walikota dengan surat keputusan yang
dikeluarkan oleh pemerintah Kota Kendari. Masa jabatan camat adalah 5 tahun tetapi ada
Camat Kadia hanya 3 tahun sudah diganti dengan camat yang baru dengan alasan rotasi
kepemimpinan di kecamatan Kadia.
Jabatan untuk seorang sekretaris camat adalah jabatan struktur dan diangkat
menurut pangkat dan golongan di dalam struktural. Masa jabatan seorang sekretaris dapat
lebih dari 5 tahun, dan pejabat sekretaris dapat menjadi camat sementara jika belum ada
camat tetap (defenitif). Pengangkatan sekretaris di kecamatan dilakukan berdasarkan surat
keputusan Walikota yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-
tugas (a) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan
dan administrasi kepegawaian. (b) Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan,
keprotokolan dan hubungan masyarakat. (c) Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan
dan perpustakaan, (d) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja dan (e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan
oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Hasil wawancara dengan Camat Kadia pada Tanggal 3 Agustus 2016 mengatakan
bahwa :
Pengangkatan pegawai untuk jabatan sekretaris pada umumnya dilakukan oleh
pemerintah Kota Kendari langsung dan diketahui oleh Walikota. Kami
melaksanakan keputusan walikota untuk Jabatan sekretaris adalah jabatan utama
yang memiliki tanggung jawab besar terhadap penyelenggaraan kepemimpinan
administrasi di dalam kantor camat dan jika jabatan ini kosong atau berada pada
pegawai yang tidak tepat, maka akan terjadi kesenjangan pekerjaan. Jadi jabatan
sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan camat.
Hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Kadia pada Tanggal 3 Agustus 2016
mengatakan bahwa :
Memang benar bahwa jabatan sekretaris ini amat berat, selain memimpin
pelaksanaan administrasi, juga menjabat sebagai camat sementara jika camat
diberhentikan atau kondisi lainnya yang menimpa camat. Saya disini sudah lebih
10 tahun dan menjabat sebagai sekretaris sudah 6 tahun tidak pernah mutasi ke
satuan kerja lainnya. Mulai dari rektrut, seleksi sampai penempatan pegawai, saya
sudah di kantor ini dan saya menghadapi 3 orang camat dengan kepemimpinan
yang berbeda, ada yang baru 2 tahun sudah mutasi, ada juga yang 4 tahun. Hal ini
menggambarkan bahwa pengangkatan pegawai untuk jabatan struktural

15. 15
Jurnal Manajemen SDM Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Kendari (2016)
dikendalikan oleh Walikota, sedangkan camat hanya pelaksana tugas Walikota di
Kecamatan Kadia, Namun demikian saya sering merangkap jabatan karena
pergantian kepemimpinan di dalam kantor camat ini adalah setiap 4 tahun sesuai
dengan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan
pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural.
Hasil wawancara dengan Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian Kantor
Camat Kadia pada Tanggal 4 Agustus 2016 mengatakan bahwa :
Berbicara kepangkatan, kalau untuk kantor camat disini sejajar dengan eselon
IV. Jabatan yang ada pada kantor camat ini adalah jabatan sub-bagian, bukan
bagian dan yang menjadi pejabat adalah mereka yang memiliki
golongan/ruang III/d atau IV/a itu tergantung juga pada prestasi dan dedikasi.
Biar golongan dan ruang memenuhi tetapi kalau tidak ada prestasi dan
dedikasi, maka tidak akan ada pengangkatan, begitupula jikan golongan baru
III/b atau III/c dengan prestasi dan dedikasi yang baik, maka akan
dipromosikan untuk jabatan yang ada di dalam kantor camat ini. Disinilah
yang menimbulkan kekosongan jabatan dan terjadinya jabatan rangkap
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber, maka dapat
dikemukakan bahwa pengangkatan pegawai untuk jabatan struktural didasarkan pada
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 dan dilaksanakan sebagian oleh
Walikota kepada Camat dan Sekretrasi sedangkan jabatan Kepala Sub Bagian dan
Kepala Seksi dilakukan oleh camat selaku pimpinan dalam struktur organisasi.
3. Proses Pengangkatan Pegawai Dalam Jabatan Struktural
Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. Jabatan struktural adalah suatu
kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai
Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. Dalam penelitian ini,
jabatan struktural di kantor camat merupakan kedudukan pimpinan dengan tanggung jawab
administrasi pemerintahan di Kecamatan Kadia Kota Kendari.
Proses pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural pada penelitian ini adalah
jabatan untuk sekretaris, kepala sub bagian dan kepala seksi. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, maka pejabat dalam lingkungan kantor camat Kadia
diangkat dan diberhentikan oleh camat, koordinasi dengan Walikota Kendari.
Proses pengangkatan pegawai dilakukan dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh
pemerintah Kota Kendari sebagai berikut :
1. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai, hal ini menjadi salah satu dasar untuk mengetahui
kelayakan seorang pegawai dari kantor camat yang memiliki kinerja baik di kantor.

16. 16
Jurnal Manajemen SDM Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Kendari (2016)
2. Pengusulan hasil penilaian kepada pemerintah daerah Kota Kendari, hal ini bertujuan
untuk mengetahui pretasi yang dicapai dalam pelaksanaan pekerjaan sebelumnya di kantor
camat.
3. Penerimaan hasil usulan, hasil usulan adalah nama-nama pegawai yang layak untuk
diangkat pada jabatan struktural di kantor camat Kadia.
4. Pemberian pangkat dan golongan berdasarkan hasil usulan. Bentuk pemberian adalah surat
keputusan menjabat pada sub bidang yang ada di kantor camat Kadia.
5. Penyeleksian jabatan yang tersedia, hal ini selalu dilakukan oleh camat untuk mengetahui
kemampuan dan keterampilan pegawai pada jabatan yang akan ditempati di kantor camat
Kadia.
6. Pelaksanaan pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural, ketika pegawai sudah
direktrut dan diseleksi pada jabatan yang akan ditempati dan siap bekerja untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
7. Pelantikan Pejabat yang diangkat merupakan tugas camat Kadia untuk membentuk tim
kerja di dalam kantor camat dengan pejabat yang mampu dan berkualitas untuk
memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kecamatan Kadia Kota
Kendari.
Menurut Camat Kadia dalam wawancara langsung pada Tanggal 4 Agustus 2016,
mengatakan bahwa :
Saya selaku pejabat berwenang diberikan kuasa untuk mengangkat dan
memberhentikan pegawai yang tidak efektif dan tidak produktif pada jabatannya di
kantor. Selama saya menjabat sebagai camat di Kecamatan Kadia ini, sudah 4 tahun
ini ada 2 kali pergantian pejabat yaitu pergantian kepala sub bagian umum dan
kepegawaian dan kepala seksi pemerintahan yang selalu dijabat rangkap oleh
sekretaris. Ada juga beberapa pegawai yang pindah tugas dari kantor camat ke satuan
kerja lainnya. Semua ini ada dalam proses penilaian dan hasil dari penilaian tersebut
menentukan apakah mereka dapat diangkat atau dimutasikan
Keterangan dari Sekretaris Camat Kadia dalam wawancara langsung pada Tanggal 4
Agustus 2016, mengatakan bahwa :
Penilaian terhadap kinerja pegawai di kantor camat, saya yang kelola dan diusulkan
atas perintah camat dan ketika ada persetujuan pengangkatan, maka camat akan
melaksanakan pengangkatan. Artinya bahwa camat melaksanakan pengangkatan
pegawai dalam jabatan struktural ini berdasarkan Peraturan Pemerintan Nomor 100
Tahun 2000 dan hasil penilaian yang diusulkan kepada pemerintah.
Keterangan dari Kepala Seksi Pemerintah dalam wawancara langsung pada Tanggal 5
Agustus 2016, mengatakan bahwa :
Dalam pelaksanaan tugas kerja di kantor camat ini, hal pengangkatan pegawai pada
jabatan sangat berdampak kepada kinerja pemerintahan sehingga terkadang ada

17. 17
Jurnal Manajemen SDM Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Kendari (2016)
jabatan rangkap dan itu terjadi karena tidak mudah menemukan pejabat yang tepat.
Pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural sering dilakukan oleh camat secara
langsung untuk mengefektif waktu pelaksanaan pekerjaan
Hasil wawancana yang disajikan sebelumnya, menunjukkan bahwa pengangkatan
pegawai untuk jabatan struktural merupakan tanggung jawab camat dan berkoordinasi dengan
Walikota serta pihak lainnya yang berkaitan dengan pengembangan karier pegawai.
Pengangkatan pegawai diikuti dengan penempatan pegawai pada jabatan yang ada pada kantor
camat Kadia.
Proses penempatan pegawai pada jabatan struktural dilakukan oleh camat dengan
memperhatikan masa kerja, pendidikan dan kemampuan kerja pegawai pada sub bidang yang
akan ditempati. Camat sebagai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap penempatan
pegawai pada posisi dan jabatan yang sesuai. Namun camat bukan pegawai tetap di kantor
camat tersebut, camat akan berganti dan pergantian itu diiringi dengan perubahan gaya
kepemimpinan yang berdampak juga kepada proses rekrutmen, seleksi hingga pengangkatan
pegawai untuk jabatan struktural.
Keterangan dari Sekretaris Camat Kadia dalam wawancara langsung pada Tanggal 5
Agustus 2016, mengatakan bahwa :
Pelaksanaan pengangkatan pegawai untuk jabatan struktural diikuti dengan
penempatan pegawai tersebut. Cara pengangkatan pegawai di dalam struktural
berdasarkan data kinerja pegawai dan ditempatkan pada posisi jabatan yang sesuai
dengan pendidikan dan pengalaman kerja pegawai. Hal ini bertujuan untuk
meningkatkan produktivitas dan profesionalitas pegawai agar supaya pekerjaan dapat
terlaksana dengan baik. Tapi ada juga pegawai yang sudah ditempatkan, kemudian
mengusulkan dirinya untuk pindah ke satuan kerja lain. Permasalahan ini terjadi
karena adanya upaya mereka mencari peluang jabatan lain, namun demikian, proses
pengangkatan dan penempatan pegawai pada jabatan dalam struktural tetap
berlangsung sebagai salah satu sistem birokrasi administrasi.
Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat diperoleh
bahwa pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural adalah suatu kebijakan pengembangan
sumber daya manusia pada pegawai untuk menggunakan pegawai yang berkualitas,
berpendidikan, berpengalaman dan terampil dalam pelaksanaan pekerjaan serta mampu
memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Pembahasan
Hasil temuan dalam penelitian ini adalah bahwa pengangkatan pegawai dalam jabatan
struktural di kantor camat Kadia Kota Kendari merupakan tanggung jawab camat dan
berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan persetuuan Walikota Kendari.

18. 18
Jurnal Manajemen SDM Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Kendari (2016)
Jabatan dalam struktural kantor camat Kadia merupakan organ urgentif dalam
mengakselerasi penyelenggaraan pekerjaan administrasi dan pada hakikatnya terbagi atas
jabatan fungsional dan jabatan struktural. Ketika jabatan fungsional menekankan pada tataran
jenjang karir atau fungsional kepegawaian, pengisian jabatan struktural yang lowong justru
cenderung dipenuhi dengan praktik kekerabatan politis dan nepotisme, yang merupakan salah
satu permisalan dari kegagalan prinsip desentralisasi saat ini. Hal inilah yang kemudian
mencederai perlindungan terhadap hak asasi setiap orang untuk memperoleh kesempatan yang
sama dalam pemerintahan.
Jabatan struktural merupakan suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka memimpin
Kecamatan Kadia. Pada dasarnya pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural
telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun
2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 2000 Tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. Sebenarnya peraturan ini tidak
menetapkan ketentuan baku dalam mengatur tentang mekanisme dan prosedur pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil PNS dalam jabatan struktural melainkan hanya sebatas persyaratan dan
pihak yang berwenang dalam melakukan pengangkatan. Oleh karena itu tidak heran jika di
masyarakat, proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil PNS dalam jabatan sering dikaitkan
dengan praktik korupsi, kolusi, nepotisme, money politic, sistem yang tertutup, balas jasa, atau
pun kedekatan politik dengan penguasa.
Walikota sebagai pejabat Pembina kepegawaian di daerah berwenang dalam
mengangkat dan memberhentikan pejabat struktural di daerah otonomnya. Masalah yang
paling kronis pada hakikatnya muncul pada saat proses pengangkatan jabatan struktural yang
lowong di pemerintah daerah. Mekanisme pengangkatan masih cenderung dilakukan secara
tertutup sehingga kesempatan dalam menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan semakin
terbatas. Mekanisme pengangkatan jabatan struktural yang lowong tidak dijabarkan secara
baku dalam Peraturan Pemerintah melainkan hanya dijabarkan dalam Surat Edaran
KEMENPAN-RB No. 16 tahun 2012 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural yang
Lowong Secara Terbuka di Instansi Pemerintah, yang secara yuridis hanya bersifat imbauan,
yang mensyaratkan adanya proses pengangkatan jabatan struktural yang lowong di
pemerintahan secara terbuka dengan ketentuan dan prosedur yang telah dijelaskan secara
sistematis dalam surat edaran tersebut.
Berdasarkan pembahasan yang dijelaskan sebelumnya, maka dapat dikemukakan
bahwa pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural pada kantor camat Kadia dilakukan
melalui mekanisme pengusulan hasil kinerja pegawai kepada pemerintah daerah dan
berkoordinasi dengan Walikota Kendari. Proses pengangkatan dan penempatan pegawai
dalam jabatan sturktural dilaksanakan oleh Camat berdasarkan keputusan Walikota Kendari.

19. 19
Jurnal Manajemen SDM Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Kendari (2016)
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam penelitian
ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Pengangkatan pegawai yang dilakukan pada kantor Camat Kadia Kota Kendari melalui
proses rekrutmen pegawai yang ada di dalam kantor untuk menduduk jabatan struktur dan
diseleksi untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab untuk pelaksanaan pengangkatan
pegawai untuk jabatan struktural
2. Jabatan struktural di kantor Camat Kadia merupakan bentuk tanggung jawab pegawai
dalam struktur organisasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam melakukan
pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan jabatan yang ditempati oleh setiap pegawai di kantor
Camat Kadia Kota Kendari.
Saran
Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat disarankan
sebagai berikut :
1. Untuk melaksanakan pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural di kantor Camat
Kadia, maka perlu adanya peningkatan kegiatan rekrutmen pegawai yang lebih efektif
dan seleksi yang memadai sesuai kebutuhan jabatan agar dapat memperoleh pegawai
yang berkualitas dalam pelaksanaan pekerjaan di kantor Camat Kadia pada masa yang
akan datang.
2. Sebaiknya pelaksanaan pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural di kantor
Camat Kadia dilaksanakan oleh camat berdasarkan nilai kemampuan dan pengalaman
kerja pegawai pada bagian kerjanya agar pegawai tersebut lebih bertanggung jawab
dalam pelaksanaan pekerjaan pada sub bagian kerja tersebut secara profesional di masa
mendatang.
3. Sebaiknya proses pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural di kantor Camat
Kadia dilaksanakan setiap tahun kepada seluruh pegawai agar semua pegawai
mendapat kesempatan sebagai pemimpin dan mampu bekerja dengan baik di masa
mendatang.
DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi, 2003. Manajemen Sumber Dana Manusia. Konsep dan Aplikasi. Jakarta : Bhuana
Ilmu Populer.
Amstrong Michael, 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bina Aksara
Andi Anisa Agung, 2014. Analisis Yuridis Mekanisme Pengisian Jabatan Struktural Secara
Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintahan. Yogyakarta : Skripsi STIE Widya
Wiwaha.
As’ad, 2001. Manajemen Personalia. Jakarta : Salemba Empat
Donalson dan Scannnel. 2001. Employ quality step-up Home Affairs Journal Management.
www.jounal-management.com
Dessler Garry, 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Perhanllindo

20. 20
Jurnal Manajemen SDM Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Kendari (2016)
Flippo B. Edwin, 2004. Manajemen Personalia. Yogyakarta : BPFE-UGM
Gibson James L, John M. Ivancevich dan James H Donnely, 2003. Organisasi dan
Manajemen. Terjemahan. Jakarta : Erlangga..
Hasibuan, 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Rajawali Press.
Kadarsih, 2008 Hukum Kepegawaian Di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika,
Komang Sridanayasa, 2011. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
Pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII (Studi Pada Unit Pelaksana
Teknis Kementerian Kehutanan Di Provinsi Bali) Bali : Tesis Universitas
Udayana.
Mangkuprawira, 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta. Gramedi Pustaka Utama.
Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu, 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik.
Jakarta : Ghalia Indonesia.
Mathis, Robert L. & Jackson. John H. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta:
Penerbit Salemba Empat
Michael, 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Ghalia Ilmu
Miles dan Huberman, 1994. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Bahasa Indonesia. Ghalia
Ilmu. Jakarta
Milkovich and Boudreau, 1997. Resourch Management. Journal Management.
www.journal.com
Moekijat, 2004. Administrasi Kepegawaian Negara, Bandung: Mandar Maju.
Muchdar, 2008. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Bandung. Remaja Rosdakarya.
Nawawi Hadori, 2002. Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia. Jakarta : Murai Kencana.
Nawawi Hadari, 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Pengembangan Aparatur. Jakarta
: Bina Aksara.
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural. Jakarta : Kemendagri-Ri
Purwasunata, 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : Gajah Mada Press.
Rivai Veithzal, 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Murai Kencana : Jakarta
Schuler dan Jackson, 1997. Human Resource Development In Corporate. Journal
Management. www.jounal-management.com
Sedarmayanti, 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Refoamasi Birokrasi dan
Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Jakarta : Refika Aditam. Jakarta.
Sharman G. Ricard, 1998. Human Research Development.
www.google.com/journal_management.
Siagian, S.P, 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Keempat. Jakarta :
Gramedia Pustaka Utama
Sihotang, 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Pradnya Paramita : Jakarta
Simamora, 1997. Manajemen Sumber Daya Manusia. Konsep dan Aplikasi. Jakarta : Bina
Aksara
Simanjuntak, 2002. Pengembangan Sumber Daya Aparatur. Jakarta : Balai Pustaka.
Sirait T. Justin, 2006. Memahami Aspek-Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dalam
Organisasi. Jakarta : Grasindo.
Smith, 2000. Managament Resource. Alih Bahasa. Ghalia Ilmu : Jakarta
Suci Amelia Permata Sari, 2011. Pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural Pada Pemerintah Daerah Kota Padang. Padang : Universitas
Negeri Padang

21. 21
Jurnal Manajemen SDM Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Kendari (2016)
Sujoko, 2012. Pengembangan Apartur Negara. Konsep dan Aplikasi. Jakarta : Ghalia Ilmu
Syaiful Makmur, 2002. Manajem Kinerja. Jakarta : Airlangga.
Thoha Mifta, 2005. Perilaku Organisasi. Jakarta : Rajawali Press.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
Utrecht, 1999. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Jakarta : Ghalia Ilmu.
Watkins,1991. Perencanaan Sumber Daya Manusia. Edisi Terjemahan. Jakarta : Binarupa
Aksara.
Werther and Davis, 1998. Perencanaan Sumber Daya Manusia. Edisi Terjemahan. Jakarta :
Binarupa Aksara.
Widjaja, 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Rajawali Press.
Yulianti, 2011. Manajemen Kualitas. Jakarta : Djambatan