Berisikan cara menghitung SKP bagi PNS.

1. i
PEDOMAN
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KAB. JOMBANG
TAHUN 2014
Disusun
Sebagai Pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil
dalam Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan
Penilaian Prestasi Kerja PNS
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Pattimura No. 5 Telp. (0321) 861827 Fax. 866791
JOMBANG

2. ii
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI .......................................................................................................... i
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1
A. LATAR BELAKANG ........................................................................ 1
B. DASAR ........................................................................................... 2
C. TUJUAN .......................................................................................... 3
D. PENGERTIAN ................................................................................. 3
E. PEJABAT PENILAI ......................................................................... 3
BAB II PROSES PENYUSUNAN SKP ............................................................ 7
A. SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) .............................................. 7
B. UNSUR YANG DINILAI .................................................................. 8
C. UNSUR-UNSUR SKP ..................................................................... 8
D. PENYUSUNAN SKP ....................................................................... 9
1. SKP Tugas Jabatan Struktural .................................................. 9
2. SKP Tugas Jabatan Fungsional ................................................ 11
E. FORMULIR SKP ............................................................................. 13
F. PENANDATANGANAN SKP ........................................................... 14
BAB III PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS .................................................. 15
A. PENILAIAN SKP (60%) .................................................................. 15
1. Jabatan Struktural ..................................................................... 15
2. Jabatan Fungsional ................................................................... 23
B. PENILAIAN PERLAKU KERJA (40%) ............................................ 31
C. PENILAIAN TUGAS TAMBAHAN ................................................... 36
D. PENILAIAN KREATIVITAS ............................................................. 37
E. PENILAIAN DAN PENANDATANGANAN CAPAIAN SKP .............. 39
F. BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS ................. 41
G. PENYAMPAIAN FORMULIR PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS 42
H. PENYIMPANAN PENILAIAN PRESTASI KERJA ........................... 43
I. KETENTUAN LAIN-LAIN ................................................................ 44
BAB IV PENUTUP ............................................................................................ 46

3. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Sebagai bentuk implementasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan
birokrasi yang berwawasan wirausaha dan berorientasi pada pelayanan publik
serta selalu mengedepankan kepentingan pelanggan, diperlukan etos kerja yang
didukung oleh komitmen atau integritas kuat dari para Pegawai Negeri Sipil
(PNS). Etos kerja merupakan budaya moral yang dianut dan diyakini sebagai
kekuatan atau dorongan yang mendasari setiap langkah dan tindakan pegawai
dalam melakukan aktivitas yang menjadi tugas pokok dan fungsi dalam rangka
mencapai tujuan organisasi.
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan PNS (DP3) telah diimplementasikan selama 34 tahun,
dalam evaluasinya DP3 kurang dapat meningkatkan prestasi kerja dan potensi
PNS tidak dapat dikembangkan, karena sistem penilaiannya kurang objektif,
tidak terukur secara kuantitatif. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1979 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat
terhadap peningkatan pelayanan publik. Dalam reformasi birokrasi saat ini
diperlukan birokrasi yang dapat mengubah paradikma dilayani menjadi
melayani masyarakat. Hal ini birokrasi harus dikendalikan dengan sistem
penilaian prestasi kerja PNS yang terukur, baik secara kuantitatif dan kualitatif
yang berorientasi pada peningkatan prestasi kerja dan pengembangan potensi
PNS.
Untuk menjawab segala permasalahan dan kelemahan DP3,
diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 dan Peraturan
Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. Dalam
peraturan ini penilaian prestasi kerja merupakan suatu proses rangkaian
manajemen kinerja yang berawal dari penyusunan rencana prestasi kerja yang
berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Pelaksanaan penilaiannya dilakukan
dengan cara membandingkan antara Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan
realisasi kerja pegawai yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu dan biaya.
Dalam melakukan penilaian dilakukan analisis terhadap hambatan pelaksanaan

4. 2
pekerjaan untuk mendapatkan umpan balik serta menyusun rekomendasi
perbaikan dan menetapkan hasil penilaian.
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 dan Peraturan Kepala BKN
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, dapat dilaksanakan
dengan baik dan sesuai dengan misi yang dibangun, jika pelaksana memiliki
pemahaman yang utuh terhadap semua aspek yang dibangun dalam peraturan
tersebut. Oleh karena itu dalam rangka mengimplementasikan peraturan ini di
Kabupaten Jombang diperlukan pedoman pelaksanaan yang lebih konkrit dan
detail sebagai penjabaran Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2013 dan sebagai
pedoman dalam melaksanakan penilaian baik oleh pejabat penilai maupun yang
dinilai.
B. DASAR
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan
Angka Kreditnya;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan
Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong
Belajar dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas
Sekolah dan Angka Kreditnya
8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010
tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka
Kreditnya.

5. 3
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
C. TUJUAN
Pedoman pelaksanaan penilaian prestasi kerja ini sebagai penjabaran
dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 dan Peraturan Kepala BKN
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, yang disusun
dengan tujuan :
1. Sebagai pedoman bagi semua Pegawai Negeri Sipil lingkup Dinas
Pendidikan, baik struktural/staf umum maupun jabatan fungsional dalam
menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
2. Sebagai pedoman penilaian prestasi kerja PNS bagi atasan langsung.
D. PENGERTIAN
1. Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara
sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja
pegawai dan perilaku kerja PNS;
2. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) adalah rencana kerja dan target yang akan
dicapai oleh seorang PNS.
E. PEJABAT PENILAI
1. Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang : pejabat penilai
adalah Kepala Subag/Seksi, dan atasan pejabat penilai adalah
Sekretaris/Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.

6. 4
2. Kepala Sub bagian : pejabat penilai adalah Sekretaris Dinas Pendidikan
dan atasan pejabat penilai adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Jombang.
3. Sekretaris Dinas : pejabat penilai adalah Kepala Dinas Pendidikan dan
atasan pejabat penilai adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
4. Kepala Seksi : pejabat penilai adalah Kepala Bidang, dan atasan pejabat
penilai adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
5. Kepala Bidang : pejabat penilai adalah Sekretaris Dinas, dan atasan
pejabat penilai adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
6. Kepala Dinas : pejabat penilai adalah Sekretaris Daerah dan atasan pejabat
penilai adalah Bupati Jombang.
7. Staf pada UPTD Pendidikan Kecamatan : pejabat penilai adalah Kepala
Subbag Tata Usaha UPTD Pendidikan Kecamatan, dan atasan pejabat
penilai adalah Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan.
8. Kepala Subbag Tata Usaha UPTD Pendidikan Kecamatan : pejabat
penilai adalah Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan, dan atasan pejabat
penilai adalah Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten
Jombang.
9. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan : pejabat penilai adalah Kepala
Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang dan atasan
pejabat penilai adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
10. Guru DPK pada TK Swasta : pejabat penilai adalah Kepala UPTD
Pendidikan Kecamatan atas rekomendasi pengawas, dan atasan pejabat
penilai adalah Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten
Jombang.
11. Guru TK Negeri : pejabat penilai adalah Kepala TK Negeri dan atasan
pejabat penilai adalah Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan.
12. Kepala TK Negeri : pejabat penilai adalah Kepala UPTD Pendidikan
Kecamatan, dan atasan pejabat penilai adalah Kepala Bidang Ketenagaan
Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
13. Guru dan Staf pada SD Negeri : pejabat penilai adalah Kepala SD Negeri
dan atasan pejabat penilai adalah Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan.

7. 5
14. Kepala SD Negeri : pejabat penilai adalah Kepala UPTD Pendidikan
Kecamatan, dan atasan pejabat penilai adalah Kepala Bidang Ketenagaan
Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
15. Guru DPK pada SLB Swasta : pejabat penilai adalah Kepala UPTD
Pendidikan Kecamatan atas rekomendasi pengawas sekolah, dan atasan
pejabat penilai adalah Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan
Kabupaten Jombang.
16. Guru SLB Negeri : pejabat penilai adalah Kepala SLB Negeri dan atasan
pejabat penilai adalah Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan.
17. Staf UPTD SKB : pejabat penilai adalah Kepala Subbag Tata Usaha SKB,
dan atasan pejabat penilai adalah Kepala SKB.
18. Kepala Subbag Tata Usaha SKB : pejabat penilai adalah Kepala SKB, dan
atasan pejabat penilai adalah Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan
Kabupaten Jombang.
19. Kepala SKB : pejabat penilai adalah Kepala Bidang Ketenagaan Dinas
Pendidikan Kabupaten Jombang dan atasan pejabat penilai adalah Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
20. Pamong Belajar SKB : pejabat penilai adalah Kepala SKB, dan atasan
pejabat penilai adalah Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan
Kabupaten Jombang.
21. Staf pada UPTD Laboratorium IPA Bersama, pejabat penilai adalah
Kepala Subbag Tata Usaha UPTD Laboratorium IPA Bersama, dan atasan
pejabat penilai adalah Kepala UPTD Laboratorium IPA Bersama.
22. Kepala Subbag Tata Usaha pada UPTD Laboratorium IPA Bersama :
pejabat penilai adalah Kepala UPTD Laboratorium IPA Bersama, dan atasan
pejabat penilai adalah Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan
Kabupaten Jombang.
23. Kepala UPTD Laboratorium IPA Bersama : pejabat penilai adalah Kepala
Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang dan atasan
pejabat penilai adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
24. Staf pada SMP/SMA Negeri : pejabat penilai adalah Kepala Tata Usaha
SMP/SMA Negeri, dan atasan pejabat penilai adalah Kepala SMP/SMA
Negeri.

8. 6
25. Staf pada SMK Negeri : pejabat penilai adalah Kepala Subbag Tata Usaha
SMK Negeri, dan atasan pejabat penilai adalah Kepala SMK Negeri.
26. Kepala Tata Usaha dan Guru SMP/SMA Negeri : pejabat penilai adalah
Kepala SMP/SMA Negeri, dan atasan pejabat penilai adalah Kepala Bidang
Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
27. Kepala Subbag Tata Usaha dan Guru SMK Negeri : pejabat penilai adalah
Kepala SMK Negeri, dan atasan pejabat penilai adalah Kepala Bidang
Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
28. Kepala SMP/SMA/SMK Negeri : pejabat penilai adalah Kepala Bidang
Ketenagaan atas rekomendasi pengawas sekolah, dan atasan pejabat
penilai adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
29. Guru DPK pada SMP/SMA/SMK/Madrasah Swasta : pejabat penilai
adalah Kepala Seksi Ketenagaan Pendidikan Menengah dan PNFI atas
rekomendasi Pengawas Sekolah/Madrasah, dan atasan pejabat penilai
adalah Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
30. Guru DPK pada Madrasah Negeri lingkup Kementerian Agama : Pejabat
penilai adalah Kepala Madrasah tempat tugas dan atasan langsung pejabat
penilai adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang.
31. Pengawas Sekolah : pejabat penilai adalah Sekretaris Dinas Pendidikan
atas rekomendasi Koordinator Pengawas, dan atasan pejabat penilai adalah
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
32. Penilik PNFI : pejabat penilai adalah Kepala Bidang PNFI, atasan pejabat
penilai adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
33. Kepala SMP/SMA/SMK DPK : pejabat penilai adalah Kepala Bidang
Ketenagaan atas rekomendasi pengawas sekolah, dan atasan pejabat
penilai adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
34. Kepala TK DPK : pejabat penilai adalah Kepala UPTD Pendidikan
Kecamatan atas rekomendasi Pengawas Sekolah, dan atasan pejabat
penilai adalah Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten
Jombang.

9. 7
BAB II
PROSES PENYUSUNAN SKP
A. SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) merupakan target kerja yang akan
dilakukan oleh PNS selama satu tahun. SKP sebagai bentuk kontrak kerja
antara PNS dengan atasan langsung. Atas dasar SKP yang telah dibuat sendiri
oleh PNS dan disetujui oleh atasan langsung sebagai penilai, selanjutnya atasan
langsung dapat menilai prestasi kerja pegawai, dengan membandingkan target
atau kontrak kerja dalam SKP dengan realita pekerjaan yang telah dicapai
dalam satu tahun.
Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan Rencana Kerja Tahunan
Instansi dan mengacu pada SKP atasan langsung. Dalam menyusun SKP harus
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Jelas : kegiatan yang dilakukan harus dapat diuraikan secara jelas, apa
yang akan dilakukan.
2. Dapat diukur : kegiatan yang dilakukan harus dapat diukur secara
kuantitatif dalam bentuk angka, seperti jumlah satuan, jumlah hasil, dan lain-
lain. Kegiatan juga harus dapat diukur secara kualitatif seperti hasil kerja
sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan kepada
masyarakat memuaskan, dan lain-lain.
3. Relevan : kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan lingkup tugas jabatan
masing-masing.
4. Dapat dicapai : kegiatan yang dilakukan harus disesesuaikan dengan
kemampuan PNS.
5. Memiliki Target Waktu : Kegiatan dilakukan harus dapat ditentukan
waktunya.
SKP yang disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung
selaku pejabat penilai, tetapi jika SKP karena suatu hal tidak disetujui oleh
atasan langsung, maka keputusannya diserahkan kepada atasan pejabat penilai
dan bersifat final. SKP ditetapkan oleh pejabat penilai setiap awal tahun yaitu
pada awal bulan Januari. Jika terjadi perpindahan pegawai setelah bulan
Januari, maka yang bersangkutan tetap menyusun SKP pada awal bulan sesuai

10. 8
dengan surat perintah melaksanakan tugas atau surat perintah menduduki
jabatan. Selanjutnya jika PNS tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman disiplin
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai
disiplin PNS.
B. UNSUR YANG DINILAI
Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali
dalam satu tahun yaitu pada akhir bulan Desember atau paling lambat akhir
Januari tahun berikutnya. Adapun unsur yang dinilai dalam penilaian prestasi
kerja PNS adalah :
1. Target atau rencana kerja yang ditetapkan oleh PNS sesuai dengan uraian
tugas pokok dan fungsi PNS, yang dituangkan dalam Sasaran Kerja PNS
(SKP) dengan bobot 60 (enam puluh) persen;
2. Perilaku kerja PNS dengan bobot 40 (empat puluh) persen, yang meliputi
aspek :
a. Orientasi pelayanan;
b. Integritas;
c. Komitmen;
d. Disiplin;
e. Kerja sama;
f. Kepemimpinan (bagi pemimpin)
C. UNSUR-UNSUR SKP
1. Kegiatan Tugas Jabatan : Mengacu pada penetapan kinerja atau rencana
kerja tahunan. Dalam melaksanakan kegiatan tugas jabatan pada prinsipnya
pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan tertinggi sampai dengan jabatan
terendah secara hierarki.
2. Jabatan Fungsional : satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi
nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seseorang pejabat fungsional
dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan ditetapkan dengan jumlah
angka kredit yang akan dicapai. Oleh sebab itu pejabat fungsional tertentu
harus menetapkan target angka kredit yang akan dicapai dalam satu tahun.

11. 9
3. Target : Setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan harus ditetapkan target
yang akan diwujudkan secara jelas, sebagai ukuran prestasi kerja.
Penyusunan target SKP paling sedikit meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan
waktu sesuai dengan karakteristik, sifat dan jenis kegiatan masing-masing
unit kereja. Apabila kegiatan tugas jabatan tersebut dibiayai atau
dianggarkan, maka dapat disertai aspek biaya dalam penyusunan SKP.
Dalam menetapkan target meliputi aspek sebagai berikut :
a. Kuantitas (Target Output)
Dalam menentukan Target Output (TO) dapat berupa dokumen, konsep,
naskah, surat keputusan, paket, laporan, dll.
b. Kualitas (Target Kualitas)
Dalam menetapkan target kualitas (TK) harus memprediksi pada mutu hasil
kerja yang terbaik, target kualitas diberikan nilai paling tinggi 100 (seratus).
c. Waktu (Target Waktu)
Dalam menetapkan target waktu (TW) harus memperhitungkan berapa
waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, misalnya
bulanan, tribulanan, kwartal, semester dan tahunan.
d. Biaya (Target Biaya)
Dalam menetapkan target biaya (TB) harus memperhitungkan berapa
biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 1
(satu) tahun, misalnya jutaan, ratusan juta, miliaran dll.
D. PENYUSUNAN SKP
1. SKP Tugas Jabatan Struktural
Penyusunan SKP ini dibuat dari tingkat jabatan yang tertinggi sampai
dengan tingkat jabatan terendah secara hierarki dan harus dijabarkan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi, wewenang, tanggung jawab dan uraian
tugasnya yang secara umum ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata
kerja (SOTK) dengan memperhatikan rencana kerja tahunan (RKT).
Dalam melaksanakan tugas jabatan pada prinsipnya pekerjaan dibagi habis
dari tingkat jabatan tertinggi sampai dengan tingkat jabatan terendah, secara
hierarki, yang dijabarkan sebagai berikut :

12. 10
a) Kepala Dinas: menyusun uraian tugas jabatan yang akan dilakukan
berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, dan
Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Dinas. Tugas pokok dan
fungsi termasuk wewenang dan tanggung jawab serta uraian tugas
jabatan sebagai penjabaran dari Renstra dan RKT, dituangkan dalam
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Jombang. Contoh : menyelenggarakan rapat koordinasi peningkatan
mutu dengan target kuantitas/output 1 (satu) laporan, kuantitas 100, dan
waktu 12 bulan dan biaya Rp. 202.000.000,-
b) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Kerja yang merupakan bagian
dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, menyusun uraian tugas
jabatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 16
Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan
Kabupaten Jombang dan SKP Kepala Dinas Pendidikan, yang dijabarkan
sesuai wewenang, tanggung jawab, sebagai target kegiatan yang akan
dilakukan dalam satu tahun dan dituangkan dalam SKP Sekretaris,
Kepala Bidang dan Kepala Unit Kerja. Kepala Unit Kerja yang dimaksud
adalah Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan, Kepala SMP/SMA dan
SMK Negeri, Kepala Laboratorium IPA Bersama, Kepala SKB.
c) Kepala Sub Bagian: menyusun uraian tugas jabatan dengan mengacu
pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang dan SKP
Sekretaris Dinas Pendidikan, yang dijabarkan sesuai wewenang,
tanggung jawab, sebagai target kegiatan yang akan dilakukan dalam
satu tahun dan dituangkan dalam SKP Kepala Sub Bagian.
d) Kepala Seksi: menyusun uraian tugas jabatan dengan mengacu pada
Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok
dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang dan SKP Kepala
Bidang pada Dinas Pendidikan, yang dijabarkan sesuai wewenang dan
tanggung jawab, sebagai target kegiatan yang akan dilakukan dalam
satu tahun dan dituangkan dalam SKP Kepala Seksi.

13. 11
e) Staf Dinas : memahami uraian tugas staf dan SKP Sekretaris/Kepala
Bagian atau Kepala Subag/Kepala Seksi untuk dijabarkan sesuai dengan
pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya selama 1 (satu)
tahun sebagai target pekerjaan yang dituangkan dalam SKP (Sasaran
Kerja Pegawai).
f) Kepala Subag TU pada UPTD Pendidikan Kecamatan, SKB dan
Laboratorium IPA Bersama : memahami uraian tugasnya dan SKP
Kepala unit kerja, untuk dijabarkan sesuai wewenang, tanggung jawab,
dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya selama 1 (satu) tahun
dan merupakan target pekerjaan yang dituangkan dalam SKP (Sasaran
Kerja Pegawai).
g) Staf pada UPTD Pendidikan Kecamatan, SKB dan Laboratorium IPA
Bersama : memahami uraian tugasnya dan SKP Kepala Subag Tata
Usaha unit kerja untuk dijabarkan sesuai tugas, dan pekerjaannya yang
menjadi tanggung jawabnya selama 1 (satu) tahun merupakan target
pekerjaan yang dituangkan dalam SKP (Sasaran Kerja Pegawai).
h) Kepala Tata Usaha pada SMP/SMA dan Kepala Subbag Tata usaha
SMK Negeri : memahami uraian tugasnya dan SKP Kepala unit kerja
(Kepala SMP/SMA/SMK Negeri) untuk dijabarkan sesuai wewenang,
tanggung jawab, dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya
selama 1 (satu) tahun dan merupakan target pekerjaan yang dituangkan
dalam SKP (Sasaran Kerja Pegawai).
i) Staf TU SMP/SMA/SMK Negeri : memahami uraian tugasnya dan SKP
Kepala Tata Usaha unit kerja untuk dijabarkan sesuai tugas, dan
pekerjaannya yang menjadi tanggung jawabnya selama 1 (satu) tahun
merupakan target pekerjaan yang dituangkan dalam SKP (Sasaran Kerja
Pegawai).
2. SKP Tugas Jabatan Fungsional
Pejabat fungsional lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang adalah
pengawas sekolah, guru TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMK dan
SMALB, pamong belajar pada SKB, Penilik PNFI. Dalam menyusun SKP,
pejabat fungsional mengacu pada tugas pokok dan fungsi dengan target
angka kredit yang direncanakan dalam satu tahun. Angka kredit

14. 12
sebagaimana dimaksud, berdasarkan peraturan perundangan yang
mengatur angka kredit jabatan fungsional masing-masing. Dalam menyusun
SKP pejabat fungsional menuangkan tugas jabatan yang dilaksanakan dan
angka kreditnya meliputi unsur utama dan unsur penunjang.
1. Kepala TK/SD/SMP/SMA/SMK Negeri : menyusun uraian tugas jabatan
dengan mengacu pada Tugas Pokok Fungsi Kepala sekolah dan Tugas
Pokok Fungsi Guru, yang dijabarkan sesuai wewenang, tanggung jawab,
dan tugasnya sebagai target kegiatan yang akan dilakukan dalam satu
tahun dan dituangkan dalam SKP Kepala Sekolah.
2. Guru TK/SD/SMP/SMA/SMK dan SLB Negeri : menyusun uraian tugas
jabatan guru dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi guru yang
diatur dalam Permenpan dan RB Nomor 16 Tahun 2009, yang dijabarkan
sesuai wewenang, tanggung jawab, dan tugasnya sebagai target kegiatan
yang akan dilakukan dalam satu tahun dan dituangkan dalam SKP Guru
TK/SD/SMP/SMA/SMK Negeri.
3. Guru DPK TK/SLB/SMP/SMA dan SMK Swasta : menyusun uraian
tugas jabatan guru dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi guru
yang diatur dalam Permenpan dan RB Nomor 16 Tahun 2009, yang
dijabarkan sesuai wewenang, tanggung jawab, dan tugasnya sebagai
target kegiatan yang akan dilakukan dalam satu tahun dan dituangkan
dalam SKP Guru TK/SD/SMP/SMA/SMK Negeri yang diperbantukan di
sekolah swasta.
4. Pengawas Sekolah: menyusun uraian tugas jabatan pengawas sekolah
dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam
Permenpan dan RB Nomor 21 Tahun 2010, yang dijabarkan sesuai
wewenang, tanggung jawab, dan tugasnya sebagai target kegiatan yang
akan dilakukan dalam satu tahun dan dituangkan dalam SKP pengawas
sekolah.
5. Penilik PNFI : menyusun uraian tugas jabatan penilik dengan mengacu
pada tugas pokok dan fungsi pengawas yang diatur dalam Permenpan
dan RB Nomor 14 Tahun 2010, yang dijabarkan sesuai wewenang,
tanggung jawab, dan tugasnya sebagai target kegiatan yang akan
dilakukan dalam satu tahun dan dituangkan dalam SKP Penilik PNFI.

15. 13
6. Pamong Belajar : menyusun uraian tugas jabatan pamong belajar
dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi pamong belajar yang
diatur dalam Permenpan dan RB Nomor 15 Tahun 2010, yang dijabarkan
sesuai wewenang, tanggung jawab, dan tugasnya sebagai target kegiatan
yang akan dilakukan dalam satu tahun dan dituangkan dalam SKP
pamong belajar.
E. FORMULIR SKP
Formulir SKP bagi PNS merupakan instrumen yang harus diisi oleh
PNS terdiri dari tiga bagian yaitu : 1) Bagian I Identitas Pejabat Penilai, 2)
Bagian II Identitas PNS yang dinilai, 3) Bagian III Kegiatan Tugas Jabatan yang
meliputi jenis pekerjaan dan target kegiatan yang akan dilakukan selama satu
tahun. Sedangkan target kegiatan yang akan dilakukan terdiri dari a) angka
kredit (khusus diisi pejabat fungsional) b) kuantitas/output, c) kualitas/mutu, d)
waktu dan e) biaya. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan format SKP :
FORMULIR SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1 Nama 1 Nama
2 NIP 2 NIP
3 Pangkat/Gol. Ruang 3 Pangkat/Gol. Ruang
4 Jabatan 4 Jabatan
5 Unit Kerja 5 Unit Kerja
NO III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN
ANGKA
KREDIT
TARGET
KUANT/
OUTPUT
KUAL/
MUTU
WAKTU BIAYA
1 2 3 4 5 6 7
Jombang, 2 Januari 2014
Pejabat Penilai Pegawai Negeri Sipil yang Dinilai
_________________________ __________________________
NIP. NIP.

16. 14
Pengisian formulir SKP
I Pejabat Penilai : diisi identitas lengkap pejabat penilai atau
atasan langsung yang meliputi nomor,
nama, nip, pangkat gol/ruang, dan unit kerja.
II PNS yang dinilai : diisi identitas lengkap PNS yang dinilai,
meliputi nomor, nama, nip, pangkat
gol/ruang, dan unit kerja.
III Kegiatan :
Kolom 1 Nomor : diisi nomor urut kegiatan yang akan
dilaksanakan selama 1 tahun.
Kolom 2 Kegiatan : diisi jenis kegiatan yang akan dilaksanakan
selama 1 tahun.
Kolom 3 Angka Kredit : Diisi jumlah angka kredit yang akan
diperoleh dalam satu tahun (khusus jabatan
fungsional)
Kolom 4 Kuantitas/output : Jumlah target output kegiatan yang akan
dilaksanakan selama satu tahun.
Kolom 5 Kualitas/Mutu : Diisi mutu pekerjaan yang direncanakan
dengan asumsi kualitas terbaik adalah 100
Kolom 6 Waktu : Diisi waktu penyelesaian pekerjaan yang
direncanakan, seperti 7 hari, 1 bln, 3 bln, 6
bln, 9 bln, 12 bln.
Kolom 7 Biaya : Diisi jumlah biaya yang dianggarkan dalam
APBD, APBN atau sumber lain.
F. PENANDATANGANAN SKP
Penyusunan SKP yang telah dilaksanakan oleh PNS dengan formulir
yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013,
disampaikan kepada atasan langsung sebagai pejabat penilai untuk disepakati
kedua belah pihak sebagai kontrak kerja. Dalam hal SKP yang telah disusun
oleh PNS dan tidak disetujui oleh atasan langsung atau pejabat penilai, maka
keputusannya diserahkan pada atasan pejabat penilai dan keputusannya
bersifat final.

17. 15
BAB III
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
A. PENILAIAN SKP (60%)
1. Jabatan Struktural
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (P2KPNS) dilaksanakan
oleh pejabat penilai sekali dalam satu tahun (akhir Desember tahun yang
bersangkutan atau akhir Januari tahun berikutnya) yang terdiri atas unsur
SKP dengan bobot 60% dan perilaku kerja dengan bobot 40%. Penilaian
SKP dilakukan dengan membandingkan antara SKP dengan realisasi
pekerjaan selama satu tahun. Selanjutnya capaian nilai SKP dinyatakan
dengan angka dan sebutan sebagai berikut :
a) 91 – keatas : Sangat Baik
b) 76 – 90 : Baik
c) 61 – 75 : Cukup
d) 51 – 60 : Kurang
e) 50 – kebawah : Buruk
Penilaian SKP untuk setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan diukur
minimal 3 aspek yaitu 1) aspek kuantitas, 2) aspek kualitas, 3) aspek waktu,
dan maksimal 4 aspek yaitu ditambah aspek biaya. Asek biaya dinilai jika
dalam SKP mencantumkan biaya kegiatan yang dianggarkan untuk
melaksanakan pekerjaan tersebut. Adapun cara penilaian SKP adalah
sebagai berikut :
1. Aspek Kuantitas
𝑃𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑆𝐾𝑃
(𝐴𝑠𝑝𝑒𝑘 𝐾𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎𝑠)
=
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 (𝑅𝑂)
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 (𝑇𝑂)
𝑥 100
2. Aspek Kualitas
𝑃𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑆𝐾𝑃
(𝐴𝑠𝑝𝑒𝑘 𝐾𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠)
=
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐾𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 (𝑅𝐾)
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐾𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 (𝑇𝐾)
𝑥 100

18. 16
3. Aspek Waktu
Untuk menghitung SKP dari aspek waktu, terlebih dahulu harus
mengetahui persentase tingkat efisiensi waktu dengan rumus sebagai
berikut :
Persentase tingkat efisiensi waktu
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 = 100% − [
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 (𝑅𝑊)
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 (𝑇𝑊)
× 100%]
a) Setelah mengetahui persentase tingkat efisiensi waktu, jika hasil
perhitungannya ≤ 24%, maka cara menghitung SKP menggunakan
rumus sebagai berikut :
Aspek waktu persentase tingkat efisiensi yang dapat ditoleransikan
≤ 24%
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
1,76 × 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 (𝑇𝑊) − 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 (𝑅𝑊)
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 (𝑇𝑊)
× 100
b) Dalam perhitungan SKP, jika hasil perhitungannya >24%, maka cara
menghitung SKP menggunakan rumus sebagai berikut :
Aspek waktu persentase tingkat efisiensi > 24%
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 = 76 − {[
1,76 × 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 (𝑇𝑊) − 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 (𝑅𝑊)
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 (𝑇𝑊)
× 100] − 100}
c) Dalam hal kegiatan tidak dilakukan maka realisasi waktu 0 (nol),
sehingga cara perhitungannya menggunakan rumus sebagai berikut:
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
1,76 × 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 (𝑇𝑊) − 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 (𝑅𝑊)
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 (𝑇𝑊)
× 0 × 100
Contoh 1:
Seorang PNS bernama Dra. Inul Daratisti, MM. Jabatan sebagai
Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten
Sukagembira, (Eselon IIIb). Pada awal tahun yang bersangkutan

19. 17
menyusun SKP dengan atasan langsungnya sesuai dengan
penetapan kinerja/RKT tahun 2014 antara lain melakukan kegiatan
menyusun rencana penetapan penilaian angka kredit guru tahun
2015 dengan target 6 bulan dan realisasi waktu yang dilaksanakan 5
bulan.
Penyelesaian:
Sebelum menghitung capaian SKP, terlebih dahulu harus dihitung
Persentase efiensi waktu sebagai berikut:
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 = 100% − [
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 (𝑅𝑊)
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 (𝑇𝑊)
× 100%]
= 100% − [
5
6
× 100%]
= 100% − [83,33%]
= 16,67%
Dari perhitungan di atas dapat diketahui tingkat efisiensi waktu
adalah 16,67% atau kurang dari 24%. Sehingga perhitungan
capaian SKP rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
1,76 × 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 (𝑇𝑊) − 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 (𝑅𝑊)
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 (𝑇𝑊)
× 100
=
1,76 × 6 − 5
6
× 100
=
5,56
6
× 100
= 𝟗𝟐, 𝟔𝟕
Contoh 2:
Seorang PNS bernama Akmal, S.Sos. Jabatan sebagai Kepala seksi
Kepegawaian Dikdas (Eselon IVa), pada awal tahun yang
bersangkutan menyusun SKP dengan atasan langsungnya dengan
kegiatan antara lain menyiapkan pelaksanaan rapat koordinasi
bidang kepegawaian dengan target waktu 4 bulan dan realisasi
waktu 2 bulan.
Penyelesaian:
Sebelum menghitung capaian SKP, terlebih dahulu harus dihitung
Persentase efiensi waktu sebagai berikut:

20. 18
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 = 100% − [
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 (𝑅𝑊)
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 (𝑇𝑊)
× 100%]
= 100% − [
2
4
× 100%]
= 100% − [50%]
= 𝟓𝟎%
Dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa persentase
efisiensi waktu adalah 50% atau lebih dari 24%. Sehingga perhitungan
SKP rumus yang digungkan adalah sebagai berikut:
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 = 76 − {[
1,76 × 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 (𝑇𝑊) − 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 (𝑅𝑊)
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 (𝑇𝑊)
× 100] − 100}
= 76 − {[
1,76 × 4 − 2
4
× 100] − 100}
= 76 − {[
5,04
4
× 100] − 100}
= 76 − {[126] − 100}
= 76 − {26}
= 𝟓𝟎
4. Aspek Biaya
Untuk menghitung SKP dari aspek biaya, terlebih dahulu harus
mengetahui persentase tingkat efisiensi biaya dengan rumus sebagai
berikut :
Persentase tingkat efisiensi biaya
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 100% − [
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 (𝑅𝐵)
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 (𝑇𝐵)
× 100%]
a) Setelah mengetahui persentase tingkat efisiensi biaya, jika hasil
perhitungannya ≤ 24%, maka cara menghitung SKP menggunakan
rumus sebagai berikut :
Aspek biaya persentase tingkat efisiensi yang dapat ditoleransikan ≤
24%
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
1,76 × 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 (𝑇𝐵) − 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 (𝑅𝐵)
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 (𝑇𝐵)
× 100

21. 19
b) Dalam perhitungan SKP, jika hasil perhitungannya >24%, maka cara
menghitung SKP menggunakan rumus sebagai berikut :
Aspek biaya persentase tingkat efisiensi > 24%
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 = 76 − {[
1,76 × 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 (𝑇𝐵) − 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 (𝑅𝐵)
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 (𝑇𝐵)
× 100] − 100}
c) Dalam hal kegiatan tidak dilakukan maka realisasi biaya 0 (nol),
sehingga cara perhitungannya menggunakan rumus sebagai berikut:
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
1,76 × 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 (𝑇𝐵) − 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 (𝑅𝐵)
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 (𝑇𝐵)
× 0 × 100
Contoh 3:
Seorang PNS bernama Dra. Inul Daratisti, MM. Jabatan sebagai Kepala
Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukagembira, (Eselon
IIIb). Pada awal tahun yang bersangkutan menyusun SKP dengan
atasan langsungnya sesuai dengan penetapan kinerja/RKT tahun 2014
antara lain melakukan kegiatan menyusun rencana penetapan penilaian
angka kredit guru tahun 2015 dengan target biaya Rp. 10.000.000,- dan
realisasi biaya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp.
8.000.000,-.
Penyelesaian:
Sebelum menghitung capaian SKP, terlebih dahulu harus dihitung
Persentase efiensi biaya sebagai berikut:
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 100% − [
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 (𝑅𝐵)
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 (𝑇𝐵)
× 100%]
= 100% − [
8.000.000
10.000.000
× 100%]
= 100% − [80%]
= 20%
Dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa persentase
efisiensi biaya adalah 20% atau kurang dari 24%. Sehingga perhitungan
SKP rumus yang digungkan adalah sebagai berikut:

22. 20
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
1,76 × 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 (𝑇𝐵) − 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 (𝑅𝐵)
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 (𝑇𝐵)
× 100
=
1,76 × 10.000.000 − 8.000.000
10.000.000
× 100
=
9.600.000
10.000.000
× 100
= 96
Contoh 4:
Seorang PNS bernama Dra. Inul Daratisti, MM. Jabatan sebagai Kepala
Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukagembira, (Eselon
IIIb). Pada awal tahun yang bersangkutan menyusun SKP dengan
atasan langsungnya sesuai dengan penetapan kinerja/RKT tahun 2014
antara lain melakukan kegiatan menyusun rencana penetapan penilaian
angka kredit guru tahun 2015 dengan target biaya Rp. 10.000.000,- dan
realisasi biaya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp.
6.000.000,-.
Penyelesaian:
Sebelum menghitung capaian SKP, terlebih dahulu harus dihitung
Persentase efiensi biaya sebagai berikut:
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 100% − [
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 (𝑅𝐵)
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 (𝑇𝐵)
× 100%]
= 100% − [
6.000.000
10.000.000
× 100%]
= 100% − [60%]
= 40%
Dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa persentase
efisiensi biaya adalah 40% atau lebih dari 24%. Sehingga perhitungan
SKP rumus yang digungkan adalah sebagai berikut:
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 = 76 − {[
1,76 × 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 (𝑇𝐵) − 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 (𝑅𝐵)
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 (𝑇𝐵)
× 100] − 100}
= 76 − {[
1,76 × 10.000.000 − 6.000.000
10.000.000
× 100] − 100}
= 76 − {[
11.600.000
10.000.000
× 100] − 100}
= 76 − {[116] − 100}
= 76 − 16
= 60

23. 21
Contoh 5:
Seorang PNS bernama Dra. Inul Daratisti, MM. Jabatan Kepala Bidang
Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukagembira (Eselon III/b).
Pada awal tahun yang bersangkutan menyusun SKP dengan atasan
langsungnya sesuai dengan penetapan kinerja/RKT tahun 2014 antara
lain melakukan kegiatan penilaian Angka Kredit Guru tahun 2015
dengan target sebagai berikut:
a. Aspek kuantitas/output = 500 dokumen
b. Aspek Kualitas = 100
c. Aspek Waktu = 12 Bulan
d. Aspek Biaya = Rp. 75.000.000,-
Kemudian pada akhir tahun realisasinya sebagai berikut:
a. Aspek Kuantitas/output = 500 Dokumen
b. Aspek kualitas = 90
c. Aspek Waktu = 8 Bulan
d. Aspek Biaya = Rp. 72.000.000,-
Sehingga penilaian capaian SKP sebagai berikut:
𝑃𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑆𝐾𝑃
(𝐴𝑠𝑝𝑒𝑘 𝐾𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎𝑠)
=
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 (𝑅𝑂)
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑛 (𝑇𝑂)
× 100
=
500
500
× 100
= 100
𝑃𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑆𝐾𝑃
(𝐴𝑠𝑝𝑒𝑘 𝐾𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠)
=
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐾𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 (𝑅𝐾)
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐾𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 (𝑇𝐾)
× 100
=
90
100
× 100
= 90
Selanjutnya untuk menghitung SKP Aspek Waktu, terlebih dahulu harus
dihitung Persentase Tingkat Efisiensi Waktu sebagai berikut:
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒
𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢
= 100% − [
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 (𝑅𝐸)
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 (𝑇𝑊)
× 100%]
= 100% − [
8
12
× 100%]
= 100% − 66,67%
= 33,33%

24. 22
Jadi tingkat efisiensi waktu adalah 33,33% atau Lebih dari 24%,
sehingga untuk penghitungan Capaian SKP aspek waktu adalah
sebagai berikut:
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 = 76 − {[
1,76 × 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 (𝑇𝑊) − 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 (𝑅𝑊)
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 (𝑇𝑊)
× 100] − 100}
= 76 − {[
1,76 × 12 − 8
12
× 100] − 100}
= 76 − {[
13,12
12
× 100] − 100}
= 76 − {[109,33] − 100}
= 76 − {9,33}
= 66,67
Selanjutnya untuk menghitung SKP Aspek Biaya, terlebih dahulu harus
dihitung Persentase Tingkat Efisiensi Biaya sebagai berikut:
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 100% − [
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 (𝑅𝐵)
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 (𝑇𝐵)
× 100%]
= 100% − [
72.000.000
75.000.000
× 100%]
= 100% − [96%]
= 4%
Dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa persentase
efisiensi biaya adalah 4% atau kurang dari 24%. Sehingga perhitungan
SKP rumus yang digungkan adalah sebagai berikut:
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
1,76 × 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 (𝑇𝐵) − 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 (𝑅𝐵)
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 (𝑇𝐵)
× 100
=
1,76 × 75.000.000 − 72.000.000
75.000.000
× 100
=
60.000.000
75.000.000
× 100
= 80
Dengan demikian Penilaian Capaian SKP pada akhir tahun kegiatan
Penilaian Angka Kredit Guru Tahun 2015, aspek kuantitas = 100,
aspek kualitas = 90, aspek waktu = 66,67 dan aspek biaya 80, Jadi
Total penghitungan capaian SKP = 100 + 90 + 66,67 + 80 = 336,67 : 4
= 84,17 (Baik).

25. 23
2. Jabatan Fungsional
Perhitungan penilaian SKP jabatan fungsional pada prinsipnya sama dengan
jabatan struktural, hanya karena jabatan fungsional dalam menyusun SKP
mengacu pada tugas pokok dan fungsi dengan target angka kredit yang
direncanakan dicapai dalam satu tahun, sehingga nilai kualitas atau mutu
pada unsur utama menggunakan hasil penilaian kinerja guru (PKG),
sedangkan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
yang berrlaku. Selanjutnya nilai tersebut akan mempengaruhi realisasi angka
kredit yang diperoleh. Penilaian kualitas pada unsur penunjang, angka kredit
yang diperoleh menggunakan tabel lampiran peraturan menteri yang
mengatur jabatan fungsionalnya masing-masing.
Contoh 6:
Seorang Guru PNS bernama Dra. Hamidah, MM. Jabatan Guru Pertama
dengan golongan IIIb. Pada awal tahun yang bersangkutan menyusun SKP
dengan atasan langsungnya sesuai dengan tupoksi dan angka kredit yang
akan dicapai dalam satu tahun berdasarkan Permenegpan dan RB 16/2009.
jumlah angka kredit komulatif naik pangkat ke golongan III/c dibutuhkan
angka kredit minimal 50, yang berasal dari unsur utama 38 dan unsur lainnya
12. Jika Hamidah menargetkan naik pangkat 4 tahun maka jumlah angka
kredit yang harus dicapai setiap tahun adalah 9,5 dari unsur utama. SKP
disusun sbb :
a. Angka Kredit yg akan dicapai = 9,5
b. Aspek kuantitas/output = 1 Laporan Penilaian Kinerja
c. Aspek Kualitas = 100
d. Aspek Waktu = 12 Bulan
Kemudian pada akhir tahun realisasinya sebagai berikut:
a. Angka Kredit yg akan dicapai = Nilai PKG/100*Target Angka Kredit
b. Aspek Kuantitas/output = 1 Laporan Penilaian Kinerja
c. Aspek kualitas = 92 (nilai PKG)
d. Aspek Waktu = 12 Bulan

26. 24
Penyelesaian:
Pada soal tersebut diatas, diketahui bahwa Target Angka Kredit untuk
golongan III/b adalah 9,5. Selanjutnya untuk menentukan Realisasi Angka
Kredit berdasarkan nilai PKG yaitu 92 (Baik) adalah sebagai berikut:
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐴𝑛𝑔𝑘𝑎 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 =
92
100
× 9,50
= 0,92 × 9,50
= 8,74
Selanjutnya untuk menghitung SKP Aspek Kuantitas menggunakan rumus
sebagai berikut:
𝑃𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑆𝐾𝑃
(𝐴𝑠𝑝𝑒𝑘 𝐾𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎𝑠)
=
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 (𝑅𝑂)
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑛 (𝑇𝑂)
× 100
=
1
1
× 100
= 100
Aspek kedua yaitu aspek kualitas dihitung dengan menggunakan rumus
sebagai berikut:
𝑃𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑆𝐾𝑃
(𝐴𝑠𝑝𝑒𝑘 𝐾𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠)
=
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐾𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 (𝑅𝐾)
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐾𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 (𝑇𝐾)
× 100
=
92
100
× 100
= 92
Aspek ketiga yaitu aspek waktu. Sama halnya dengan jabatan struktural,
terlebih dahulu harus dihitung tingkat efisiensi waktu pelaksanaan kegiatan
tersebut dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒
𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢
= 100% − [
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 (𝑅𝐸)
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 (𝑇𝑊)
× 100%]
= 100% − [
12
12
× 100%]
= 100% − 100%
= 0%
Dari hasil perhitungan persentase efisiensi waktu adalah 0% atau kurang dari
24%, sehingga perhitungan SKP aspek waktu adalah sebagai berikut:

27. 25
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 =
1,76 × 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 (𝑇𝑊) − 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 (𝑅𝑊)
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 (𝑇𝑊)
× 100
=
1,76 × 12 − 12
12
× 100
=
9,12
12
× 100
= 0,76 × 100
= 76
Dari hasil perhitungan di atas, bila dimasukkan dalam formulir SKP adalah
sebagai berikut:
FORMULIR SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1 Nama Abd. Wahab, S.Pd.MM. 1 Nama Dra. Hamidah, MM
2 NIP 196311121994031001 2 NIP 196402022000032002
3 Pangkat/Gol. Ruang Pembina, III/d 3 Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda, III/b
4 Jabatan Kepala Sekolah 4 Jabatan Guru Pertama
5 Unit Kerja SMPN 1 Sooko 5 Unit Kerja SMPN 1 Sooko
NO III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN
ANGKA
KREDIT
TARGET
KUANT/
OUTPUT
KUAL/
MUTU
WAKTU BIAYA
1 2 3 4 5 6 7
1
MELAKSANAKAN
PEMBELAJARAN/BIMBINGAN
9,50 1 Lap 100 12 Bln -
Jombang, 31 Januari 2014
Pejabat Penilai Pegawai Negeri Sipil yang Dinilai
_________________________ __________________________
NIP. NIP.

28. 26
PENILAIAN SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Jangka Waktu Penilaian 2 Januari s.d. 31 Desember 2014
NO
I. KEGIATAN TUGAS POKOK
JABATAN
AK
TARGET
AK
RALISASI
PENG
HITUNGAN
NILAI
CAPAIAN
SKPKuant/
Output
Kual/
Mutu
Waktu Biaya
Kuant/
Output
Kual/
Mutu
Waktu Biaya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
MELAKSANAKAN PROSES
PEMBELAJARAN/BIMBINGAN
9,50 1 Lap 100 12 Bln - 8,74 1 Keg 92 12 Bln
-
268
(100+92+76)
89,33
Jombang, 2 Januari 2015
Pejabat Penilai
_____________________________
NIP. .

29. 27
Contoh 7:
Seorang Guru PNS bernama Drs. Husnaidi, Jabatan Guru Pertama dengan
golongan III/b, dan aktif sebagai pengurus dalam organisasi PGRI Kabupaten
dan memiliki Kartu Anggota. Pada awal tahun yang bersangkutan menyusun
SKP dengan atasan langsungnya sesuai dengan tupoksi dan angka kredit
yang akan dicapai dalam satu tahun berdasarkan Permenpan 16/2009.
jumlah angka kredit kumulatif naik pangkat sejumlah 50 yang berasal dari
unsur penunjang 5, jika Drs. Husnaidi menargetkan naik pangkat 4 tahun
maka jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun adalah 1,25 dari
unsur penunjang. SKP disusun sbb :
a. Angka Kredit yg akan dicapai = 1,25
b. Aspek kuantitas/output = 1 Kegiatan
c. Aspek Kualitas = 100
d. Aspek Waktu = 12 Bulan
Kemudian pada akhir tahun realisasinya sebagai berikut:
a. Angka Kredit yg akan dicapai = 1 (lampiran permenpan 16/2009)
b. Aspek Kuantitas/output = 1 Kegiatan
c. Aspek kualitas = 100
d. Aspek Waktu = 12 Bulan
Penyelesaian:
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐴𝑛𝑔𝑘𝑎 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐾𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠/𝑀𝑢𝑡𝑢
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐾𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠/𝑀𝑢𝑡𝑢
× 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐴𝑛𝑔𝑘𝑎 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡
=
100
100
× 1,25
= 1,25
Selanjutnya untuk menghitung SKP Aspek Kuantitas menggunakan rumus
sebagai berikut:
𝑃𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑆𝐾𝑃
(𝐴𝑠𝑝𝑒𝑘 𝐾𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎𝑠)
=
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 (𝑅𝑂)
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑛 (𝑇𝑂)
× 100
=
1
1
× 100
= 100

30. 28
Aspek kedua yaitu aspek kualitas dihitung dengan menggunakan rumus
sebagai berikut:
𝑃𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑆𝐾𝑃
(𝐴𝑠𝑝𝑒𝑘 𝐾𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠)
=
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐾𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 (𝑅𝐾)
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐾𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 (𝑇𝐾)
× 100
=
100
100
× 100
100
Aspek ketiga yaitu aspek waktu. Sama halnya dengan jabatan struktural,
terlebih harus dihitung tingkat efisiensi waktu pelaksanaan kegiatan tersebut
dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒
𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢
= 100% − [
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 (𝑅𝐸)
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 (𝑇𝑊)
× 100%]
= 100% − [
12
12
× 100%]
= 100% − 100%
= 0%
Dari hasil perhitungan persentase efisiensi waktu adalah 0% atau kurang dari
24%, sehingga perhitungan SKP aspek waktu adalah sebagai berikut:
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 =
1,76 × 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 (𝑇𝑊) − 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 (𝑅𝑊)
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 (𝑇𝑊)
× 100
=
1,76 × 12 − 12
12
× 100
=
9,12
12
× 100
= 0,76 × 100
= 76
Dengan demikian Penilaian Capaian SKP pada akhir tahun adalah: Angka
Kredit 1, aspek kuantitas = 100, aspek kualitas = 80 dan aspek waktu = 76,
Jadi Total penghitungan capaian SKP = 100 + 100 + 76 = 276 : 3 = 92 (Baik).
Dari hasil perhitungan di atas, bila dimasukkan dalam formulir SKP adalah
sebagai berikut:

31. 29
FORMULIR SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1 Nama Abd. Wahab, S.Pd.MM. 1 Nama Drs. Husnaidi
2 NIP 196311121994031001 2 NIP 196602122000031006
3 Pangkat/Gol. Ruang Pembina, III/d 3 Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda, III/b
4 Jabatan Kepala Sekolah 4 Jabatan Guru Pertama
5 Unit Kerja SMPN 1 Sooko 5 Unit Kerja SMPN 1 Sooko
NO III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN
ANGKA
KREDIT
TARGET
KUANT/
OUTPUT
KUAL/
MUTU
WAKTU BIAYA
1 2 3 4 5 6 7
1 MELAKSANAKAN PENUNJANG TUGAS GURU
a. Menjadi Pengurus Aktif PGRI 1,25 1 Keg 100 12 Bln -
Jombang, 31 Januari 2014
Pejabat Penilai Pegawai Negeri Sipil yang Dinilai
_________________________ __________________________
NIP. NIP.

32. 30
PENILAIAN SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Jangka Waktu Penilaian 5 Januari s.d. 31 Desember 2014
NO
I. KEGIATAN TUGAS POKOK
JABATAN
AK
TARGET
AK
RALISASI
PENG
HITUNGAN
NILAI
CAPAIAN
SKPKuant/
Output
Kual/
Mutu
Waktu Biaya
Kuant/
Output
Kual/
Mutu
Waktu Biaya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
MELAKSANAKAN PROSES
PEMBELAJARAN/BIMBINGAN
2
MELAKSANAKAN PENUNJANG
TUGAS GURU
1,25 - - - - - - 1,25 276 92
a.
Menjadi Pengurus Aktif
PGRI
1,25 1 Keg 100 12 Bln - 1 1 Keg 100 12 Bln
-
276
(100+100+76)
92
b. ........................................ 92,00
Jombang, 2 Januari 2015
Pejabat Penilai
_____________________________
NIP. .

33. 31
B. PENILAIAN PERILAKU KERJA (40%)
Nilai perilaku kerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut:
a. 91 – 100 : Sangat Baik
b. 76 – 90 : Baik
c. 61 – 75 : Cukup
d. 51 – 60 : Kurang
e. 50 – kebawah : Buruk
Aspek yang dinilai dalam penilaian perilaku kerja meliputi:
a. Orientasi pelayanan
b. Integritas
c. Komitmen
d. Disiplin
e. Kerjasama
f. Kepemimpinan
Adapun cara menilai perilaku kerja oleh atasan langsung dilakukan melalui
pengamatan terhadap PNS yang dinilai. Penilaian perilaku kerja dapat
mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai lain yang setingkat di
lingkungan unit kerja masing-masing dengan nilai paling tinggi 100 (seratus).
Kriteria penilaian perilaku kerja PNS adalah sebagai berikut:
NO
ASPEK
YANG
DINILAI
URAIAN
NILAI
ANGKA SEBUTAN
1 2 3 4 5 6
1
Orientasipelayanan
1
Selalu dapat menyelesaikan tugas
pelayanan sebaik-baiknya dengan sikap
sopan dan sangat memuaskan baik
pelayanan internal maupun eksternal
organisasi
91-100 sangat baik
2
Pada umumnya dapat menyelesaikan
tugas pelayanan dengan baik dan sikap
sopan serta memuaskan baik pelayanan
internal maupun eksternal organisasi.
76-90 baik
3
Adakalanya dapat menyelesaikn tugas
pelayan dengan cukup baik dan sikap
cukup sopan serta cukup memuaskan baik
untuk pelayanan internal maupun eksternal
organisasi.
61-75 cukup
4
Kurang dapat menyelesaikan tugas
pelayanan dengan baik dan sikap kurang
sopan serta kurang memuaskan
pelayanan internal maupun eksternal
organisasi.
51-60 kurang

34. 32
NO
ASPEK
YANG
DINILAI
URAIAN
NILAI
ANGKA SEBUTAN
1 2 3 4 5 6
5
Tidak pernah dapat menyelesaikan tugas
pelayanan dengan baik dan sikap tidak
sopan serta tidak memuaskan pelayanan
internal maupun eksternal organisasi.
50 kebawah buruk
2
Integritas
1
Selalu dalam melaksanakan tugas bersifat
jujur, ikhlas, dan tidak pernah
menyalagunakan wewenang serta berani
menaggung risiko dari tindakan yang
dilakukannya.
91-100 sangat baik
2
Pada umumnya dalam melaksanakan
tugas bersikap jujur, iklas dan tidak pernah
menyalah gunakan wewenangnya tetapi
berani menanggung resiko dari tindakan
yang dilakukannya.
76-90 baik
3
Adakalanya dalam melaksanakan tugas
bersikap cukup jujur, cukup ikhlas, dan
kadang- kadang menyalahgunakan
wewenangnya serta cukup berani
memanggung resiko dari tindakan yang
dilakukannya.
61-75 cukup
4
Kurang jujur, kurang ikhlas, dalam
melaksanakan tugas dan sering
menyalgunakan wewenangnya tetapi
kurang berani menanggung resiko dari
tindakan yang dilakukanya
51-60 kurang
5
Tidak pernah jujur, tidak ikhlas dalam
melaksanakan tugas, dan selalu
menyalahgunakan wewenangnya serta
tidak berani menanggung resiko dari
tindakan yang dilakukannya.
50 kebawah buruk
3
Komitmen
1
Selalu berusaha dengan sungguh-
sungguh menegakkan ideologi negara
pancasila, Undang- Undang Dasar Negar
Repiblik Indonesia tahu 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia(NKRI),
Bhinekha Tunggal ika dan rencana
rencana pemerintah dengan tujuan untuk
dapat melaksanakan tugasnya secara
berdaya guna dan berhasil guna serta
mengutamakan kepentingan kedinasan
daripada kepentingan pribadi dan / atau
golongan sesuai dengan tugas, fungsi dan
tanggung jawabnya sebagai unsur
aparatur negara terhadap morganisasi
tempat dimana ia bekerja.
91-100 sangat baik

35. 33
NO
ASPEK
YANG
DINILAI
URAIAN
NILAI
ANGKA SEBUTAN
1 2 3 4 5 6
2
Pada umumnya berusaha dengan
sungguh- sungguh menegakkan ideologi
negara pancasila, Undang- Undang Dasar
Negar Repiblik Indonesia tahu 1945,
Negara Kesatuan Republik
Indonesia(NKRI), Bhinekha Tunggal ika
dan rencana rencana pemerintah dengan
tujuan untuk dapat melaksanakan
tugasnya secara berdaya guna dan
berhasil guna serta mengutamakan
kepentingan kedinasan daripada
kepentingan pribadi dan / atau golongan
sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung
jawabnya sebagai unsur aparatur negara
terhadap morganisasi tempat dimana ia
bekerja.
76-90 baik
3
Adakalanya berusaha dengan sungguh
sungguh menegakkan ideologi negara
pancasila , Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),
Bhineka Tunggal Ika dan rencana rencana
pemerintah dengan tujuan untuk dapat
melaksanakan tugasnya secara berdaya
guna dan berhasil guna serta
mengutamakan kepentingan kedinasan
daripada kepentingan pribadi dan / atau
golongan sesuai dengan tugas, fungsi dan
tanggung jawabnya sebagai unsur
aparatur negara terhadap morganisasi
tempat dimana ia bekerja.
61-75 cukup
4
Kurang berusaha dengan sungguh-
sungguh menegakkan ideologi pancasila ,
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI), Bhineka
Tunggal Ika dan rencana rencana
pemerintah dengan tujuan untuk dapat
melaksanakan tugasnya secara berdaya
guna dan berhasil guna serta
mengutamakan kepentingan kedinasan
daripada kepentingan pribadi dan/atau
golongan sesuai dengan tugas, fungsi dan
tanggung jawabnya sebagai unsur
aparatur negara terhadap morganisasi
tempat dimana ia bekerja.
51-60 kurang

36. 34
NO
ASPEK
YANG
DINILAI
URAIAN
NILAI
ANGKA SEBUTAN
1 2 3 4 5 6
5
Tidak pernah berusaha dengan sungguh-
sungguh menegakkan ideologi pancasila ,
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI), Bhineka
Tunggal Ika dan rencana rencana
pemerintah dengan tujuan untuk dapat
melaksanakan tugasnya secara berdaya
guna dan berhasil guna serta
mengutamakan kepentingan kedinasan
daripada kepentingan pribadi dan/atau
golongan sesuai dengan tugas, fungsi dan
tanggung jawabnya sebagai unsur
aparatur negara terhadap morganisasi
tempat dimana ia bekerja.
50 kebawah buruk
4
Disiplin
1
Selalu mentaati peraturan perundang-
undangan dan/atau peraturan kedinasan
yang berlaku dengan rasa tanggung jawab
dan selalu mentaati ketentuan jam kerja
serta mampu menyipan dan/atau
memelihara barang-barang milik negara
yang dipercayakan kepadanya dengan
sebaik-baiknya.
91-100 sangat baik
2
Pada umumnya mentaati peraturan
perundang-undangan dan/atau peraturan
kedinasan yang berlaku dengan rasa
tanggung jawab dan selalu mentaati
ketentuan jam kerja serta mampu
menyipan dan/atau memelihara barang-
barang milik negara yang dipercayakan
kepadanya dengan sebaik-baiknya.
76-90 baik
3
Adakalanya mentaati peraturan
perundang-undangan dan/atau peraturan
kedinasan yang berlaku dengan rasa
cukup tanggung jawab, mentaati peraturan
jam kerja serta cukup mampu menyimpan
dan /atau memelihara barang-barang milik
negara yang dipercayakan kepadanya
dengan cukup baik, serta tidak masuk atau
terlambat masuk kerja dan lebih cepat
pulang dari ketentuan jam kerja tanpa
alasan yang sah selama 5 (lima) sampai
dengan 15 (lima belas) hari kerja.
61-75 cukup
4
Kurang mentaati peraturan perrundang-
undangan dan/ atau peraturan kedinasan
yang berlaku dengan rasa kurang
tanggung jawab , mentaati ketentuan jam
kerja serta kurang mampu menyimpan dan
/ atau memelihara barang-barang milik
negara yang dipercayajkan kepadanya
dengan kurang baik, serta tidak masuk
atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat
pulang dari ketentuan jam kerja tanpa
alasan yang sah selama 16 (enam belas)
sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.
51-60 kurang

37. 35
NO
ASPEK
YANG
DINILAI
URAIAN
NILAI
ANGKA SEBUTAN
1 2 3 4 5 6
5
Tidak pernah mentaati peraturan
perundang-undangan dan/atau peraturan
kedinasan yang berlaku dengan rasa tidak
tanggung jawab, mentaati ketentuan jam
kerja serta tidak mampu menyimpan
dan/atau memelihara barang-barang milik
negara yang dipercayakan kepadanya
dengan kurang baik serta tidak masuk atau
terlambat masuk kerja dan lebih cepat
pulang dari ketentuan jam kerja tanpa
alasan yang sah lebih dari 31 (tiga puluh
satu) hari kerja.
50 kebawah buruk
5
kerjasama
1
Selalu mampu bekerjasama dengan rekan
kerja, atasan,bawahan baik didalam
maupun diluar organisasi serta
menghargai dan menerima pendapat
orang lain, bersedia menerima keputusan
yang diambil secara sah yang telah
menjadi keputusan bersama .
91-100 sangat baik
2
Pada umumnya mampu bekerjasama
dengan rekan kerja, atasan,bawahan baik
didalam maupun diluar organisasi serta
menghargai dan menerima pendapat
orang lain, bersedia menerima keputusan
yang diambil secara sah yang telah
menjadi keputusan bersama .
76-90 baik
3
Adakalanya mampu bekerjasama dengan
rekan kerja, atasan, bawahan baik didalam
maupun diluar organiusasi serta
adakalanya menghargai dan menerima
pendapat orang lain, kadang-kadang
bersedia menerima keputusan yang
diambil secara sah yang telah menjadi
keputusan bersama.
61-75 cukup
4
Kurang mampu bekerjasama dengan
rekan kerja, atasan,bawahan baik didalam
maupun diluar organisasi serta
menghargai dan menerima pendapat
orang lain, kurang bersedia menerima
keputusan yang diambil secara sah yang
telah menjadi keputusan bersama .
51-60 kurang
5
Tidak pernah mampu bekerjasama
dengan rekan kerja, atasan,bawahan baik
didalam maupun diluar organisasi serta
tidak menghargai dan menerima pendapat
orang lain, tidak bersedia menerima
keputusan yang diambil secara sah yang
telah menjadi keputusan bersama .
50 kebawah buruk
6
kepemimpi
nan
1
Selalu bertindak tegas dan tidak memihak
memberikan teladan yang baik,
kemampuan menggerakkan tim kerja untuk
mencapai kinerja ya ng tinggi, mampu
menggugah semangat dan menggerkkan
bawahan dalam melaksanakan tugas serta
mampu mengambil keputusan dengan
cepat dan tepat.
91-100 sangat baik

38. 36
NO
ASPEK
YANG
DINILAI
URAIAN
NILAI
ANGKA SEBUTAN
1 2 3 4 5 6
2
Pada umumnya bertindak tegas dan tidak
memihak,memberikan teladan yang baik ,
kemampuan menggerakkan tim kerja
untuk mencapai kinerja ya ng tinggi,
mampu menggugah semangat dan
menggerkkan bawahan dalam
melaksanakan tugas serta mampu
mengambil keputusan dengan cepat
76-90 baik
3
Adakalanya bertindak tegas dan tidak
memihak,memberikan teladan yang baik,
kemampuan menggerakkan tim kerja
untuk mencapai kinerja yang tinggi,
mampu menggugah semangat dan
menggerkkan bawahan dalam
melaksanakan tugas serta mampu
mengambil keputusan dengan cepat.
61-75 cukup
4
Kurang bertindak tegas dan tidak
memihak,memberikan teladan yang baik ,
kemampuan menggerakkan tim kerja
untuk mencapai kinerja yang tinggi,
mampu menggugah semangat dan
menggerakkan bawahan dalam
melaksanakan tugas serta kurang mampu
mengambil keputusan dengan cepat.
51-60 kurang
5
Tidak pernah mampu bertindak tegas dan
memihak, tidak memberikan teladan yang
baik, tidak mampu menggerakkan tim kerja
untuk mencapai kinerja yang tinggi, tidak
menggugah semangat dan menggerakkan
bawahan dalam melaksanakan tugas serta
tidak mampu mengambil keputusan
dengan cepat dan tepat.
50 kebawah buruk
C. PENILAIAN TUGAS TAMBAHAN
Selain melakukan kegiatan tugas pokok yang ada dalam SKP, seorang PNS
dapat melaksanakan tugas lain atau tugas tambahan yang diberikan oleh atasan
langsungnya dan dibuktikan dengan surat keterangan. Pada akhir tahun yang
bersangkutan dapat diberikan nilai tugas tambahan paling tinggi 3 (tiga) dengan
menggunakan program sebagai berikut:
No. Tugas Tambahan Nilai
1 Tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun
sebanyak 1 (satu) sampai 3 (tiga) kegiatan.
1
2 Tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun
sebanyak 4 (empat) sampai 6 (enam) kegiatan.
2
3 Tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun
sebanyak 7 (tujuh) kegiatan atau lebih.
3

39. 37
Contoh 8:
Seorang PNS bernama Kosasih, SE. Jabatan fungsional umum pada Sub
Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, yang bersangkutan
diberikan tugas tambahan oleh atasan langsungnya untuk menjadi Bendahara
Dinas. Dalam hal demikian maka pada akhir tahun yang bersangkutan dapat
diberikan nilai tugas tambahan sebesar 1 (satu) sebagai bagian dari capaian
nilai SKP.
D. PENILAIAN KREATIVITAS
Apabila seorang PNS pada tahun berjalan menemukan sesuatu yang baru dan
berkaitan dengan tugas pokoknya serta dibuktikan dengan surat keterangan
sebagai berikut:
1. Unit kerja setingkat eselon II
2. Pejabat Pembina Kepegawaian; atau
3. Presiden
Dibuat menurut dengan format di bawah ini. Maka pada akhir tahun yang
bersangkutan dapat diberikan nilai kreativitas paling tinggi 12 (dua belas)
dengan menggunakan pedoman sebagai berikut:
No. Kreativitas Nilai
1 Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru
dan bermanfaat bagi unit kerjanya dan dibuktikan dengan
surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala Unit Kerja
setingkat eselon II.
3
2 Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru
dan bermanfaat bagi organisasinya serta dibuktikan dengan
surat keterangan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian
6
3 Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru
dan bermanfaat bagi Negara dengan penghargaan yang
diberikan oleh presiden.
12
Keterangan:
Penilaian kreativitas tidak bersifat kumulatif dan dinilai yang paling tinggi,
sehingga PNS tidak dapat memperoleh 2 (dua) nilai kreativitas dan nilainya tidak
dapat dijumlahkan.

40. 38
Formulir Surat Keterangan Menemukan Sesuatuu yang Baru (Kreativitas)
SURAT KETERANGAN
MENEMUKAN SESUATU YANG BARU (KREATIVITAS)
1. Yang bertanda tangan di bawah ini:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan Ruang :
d. Kabatan :
e. Unit Kerja :
f. Instansi :
2. Dengan ini menyatakan bahwa Saudara:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan Ruang :
d. Kabatan :
e. Unit Kerja :
f. Instansi :
g. Jangka Waktu Penilaian :
3. Telah menemukan sesuatu yang baru (kreativitas) yang bermanfaat bagi:
a. Unit Kerja, diberikan nilai 3
b. Organisasi diberikan nilai 6
c. Negara, diberikan nilai 12
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
........................, ...................................
Pejabat yang membuat keterangan
Eselon II/PPK*)
Nama ............................
NIP.
*) coret yang tidak perlu

41. 39
Contoh 9:
Seorang PNS bernama Mardudin, SE. Jabatan Kepala Sub Bagian Akuntansi
dan Pelaporan, pada pertengahan tahun yang bersangkutan membut aplikasi
Sistem Akuntansi dan Pelaporan berbasis Teknologi Informasi dan dapat
bermanfaat bagi unit kerjanya serta dapat diaplikasikan untuk mempercepat
pelaksanaan tugas jabatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala
unit kerja setingkat pejabat struktural eselon II. Disamping itu, Sdr. Mardudin,
SE. juga membuat sistem pengendalian dan pembayaran gaji Pegawai Negeri
Sipil, untuk menjamin ketepatan jumlah dan waktu penerimaan gaji bagi PNS
dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
Dalam hal demikian maka PNS yang bersangkutan pada akhir tahun dapat
diberikan nilai kreativitas 6 (enam) dan bukan nilai kumulatif 9 (Sembilan)
sebagai bagian dari nilai capaian SKP.
E. PENILAIAN DAN PENANDATANGANAN CAPAIAN SKP
1. Penilaian SKP dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kerja
dengan target
2. Dalam hal realisasi kerja melebihi target, maka penilaian capaian kerja SKP
dapat lebih dari 100 (seratus)
3. Penandatanganan hasil penilaian capaian SKP dilakukan oleh pejabat penilai
pada formulir penilaian SKP.

42. 40
PENILAIAN SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Jangka Waktu Penilaian 5 Januari s.d. 31 Desember 2014
NO I. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN AK
TARGET
AK
RALISASI PENG
HITUNGA
N
NILAI
CAPAIAN
SKPKuant/
Output
Kual/
Mutu
Wakt
u
Biaya
Kuant/
Output
Kual/
Mutu
Waktu Biaya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
MELAKSANAKAN PROSES
PEMBELAJARAN/ BIMBINGAN
4,75 1 Keg 100 12 Bln 1.000.000 4,24 1 Keg 89,29 12 Bln 900.000 351,29 87,82
2
MELAKSANAKAN TUGAS LAIN YANG
RELEVAN DENGAN FUNGSI SEKOLAH
4,90 - - - - - - 4,34 270,12 90,04
a. Wakil Kepala Sekolah 4,75 1 Keg 100 12 Bln - 4,19 1 Keg 88,24 12 Bln 264,24
b. Menyusun Kurikulum 0,15 1 Keg 100 12 Bln - 0,15 1 Keg 100 12 Bln 276,00
3
MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN
KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB)
5,00 - - - - - - 5,00 276,00 92,00
a. Diklat Fungsional Guru 1,00 30 Jam 100 12 Bln - 1,00 30 Jam 100 12 Bln 276,00
b. Menyusun PTK 4,00 1 Keg 100 12 Bln - 4,00 1 Keg 100 12 Bln 276,00
4
MELAKSANAKAN PENUNJANG TUGAS
GURU
1,50 - - - - 1,50 276,00 276,00
a. Menjadi Anggota PGRI 0,75 1 Keg 100 12 Bln - 0,75 1 Keg 100 12 Bln 276,00
b. Menjadi Anggota Pramuka 0,75 1 Keg 100 12 Bln - 0,75 1 Keg 100 12 Bln 276,00
JUMLAH 16,15 15,08 1.173,41 361,86
TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS 7
a. Tugas Tambahan 1
b. Kreativitas 6
NILAI CAPAIAN SKP
97,47
Sangat Baik
Jombang, 2 Januari 2015
Pejabat Penilai
_____________________________
NIP. .

43. 41
F. BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS
1. Untuk memudahkan monitoring dan evaluasi capaian SKP secara berkala
dan perilaku kerja PNS yang dinilai, Pejabat Penilai dapat menggunakan
formulir buku catatan penilaian perilaku kerja PNS dibuat dengan contoh
sebagai berikut:
BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS
Nama :
NIP :
No. Tanggal Uraian
Nama/NIP dan
Paraf Pejabat
Penilai
1 2 3 4
2. Dalam hal seorang PNS pindah dari instansi pemerintah yang satu kepada
instansi yang lain, maka buku catatan penilaian perilaku kerja dikirimkan oleh
pimpinan instansi lama kepada pimpinan instansi baru.
Contoh 10:
Seorang PNS bernama Saiful bekerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten
Jombang. Selanjutnya yang bersangkutan pindah instansi ke UPTD
Pendidikan Kecamatan Jombang. Dalam hal demikian, maka buku catatan
penilaian perilaku kerja Sdr. Saiful, dikirimkan oleh Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jombang kepada Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan
Jombang.

44. 42
3. Dalam hal seorang PNS pindah unit organisasi tetapi masih tetap dalam
instansi yang sama, maka hanya buku catatan penilaian perilaku kerja saja
yang dikirimkan oleh pimpinan unit organisasi yang lama kepada pimpinan
unit organisasi yang baru.
Contoh:
BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS
Nama : Ali Muktar, S.Sos.
NIP. : 19750713 200001 1 099
No. Tanggal Uraian
Nama/NIP dan Paraf
Pejabat Penilai
1 2 3 4
1 2 Januari 2014
s.d. 30 Juni 2014
Penilaian SKP sampai dengan akhir Juni 2014 =
89,04, sedangkan penilaian perilaku kerjanya
adalah sebagai berikut:
Orientasi Pelayanan = 85 (Baik)
Integritas = 80 (Baik)
Komitmen = 84 (Baik)
Disiplin = 85 (Baik)
Kerjasama = 87 (Baik)
Kepemimpinan = 88 (Baik)
Kepala Dinas Pendidikan
Drs. Muntholip, M.Si.
NIP. 196510241994031008
Jumlah = 509
Nilai Rata-Rata = 84,83 (Baik)
G. PENYAMPAIAN FORMULIR PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
1. Formulir penilaian prestasi kerja yang dibuat dan telah ditandatangani oleh
Pejabat Penilai diberikan secara langsung kepada PNS yang dinilai oleh
Pejabat Penilai
2. Apabila tempat bekerja antara Pejabat Penilai dengan PNS yang dinilai
berjauhan, maka formulir penilaian prestasi kerja tersebut dikirimkan pada
PNS yang dinilai.
3. PNS yang dinilai wajib mencantumkan tanggal penerimaan formulir penilaian
prestasi kerja yang diberikan/dikirimkan kepadanya pada ruangan yang telah
disediakan.
4. Apabila PNS yang dinilai, menyetujui atas penilaian terhadap dirinya
sebagaimana tertuang dalam formulir penilaian prestassi kerja, maka yang
bersangkutan membuuhkan tanda tangan pada tempat yang disediakan dan
sesudah itu mengembalikan formulir penilaian prestassi kerja tersebut
kepada Pejabat Penilai paling lambat 14 (empat belas) hari kelender

45. 43
terhituung mulai yang bersangkutan menerima formulir penilaian prestasi
kerja.
5. Formulir penilaian prestasi kerja yang telah dibubuhi tanda tangan oleh PNS
yang dinilai, dikirimkan oleh Pejabat Penilai kepada Atasan Pejabat Penilai
dalam waktu yang sesingkat mungkin untuk mendapatkan pengesahan.
6. Dalam hal seorang PNS pindah unit organisasi tetapi masih tetap dalam
instansi yang sama, maka formulir penilaian prestasi kerja tetap disimpan
oleh pejabat pejabat yang bertanggung jawab dii bidang kepegawaian.
7. Dalam hal seorang PNS pindah dari instansi yang satu kepada instansi yang
lain, maka formulir penilaian prestasi kerja dikirimkan oleh pimpinan instansi
lama kepada pimpinan instansi baru.
H. PENYIMPANAN PENILAIAN PRESTASI KERJA
1. Penilaian prestasi kerja disimpan dan dipelihara dengan baik oleh pejabat
yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian
2. Penilaian prestasi kerja disimpan selama 3 (tiga) tahun. Misalnya formulir
penilaian prestasi kerja yang dibuat pada akhir tahun:
a. 2014 dismpan sampai dengan akhir 2017;
b. 2017 disimpan sampai dengan akhir tahun 2020
c. Dan seterusnya.
3. Penilaian prestasi kerja yang telah lebih dari 3 (tiga) tahun tidak digunakan
lagi.
4. Penilaian prestasi kerja bagi PNS:
a. Yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas
dibuat dalam 2 (dua) rangkap yaitu:
1) 1 (satu) rangkap untuk arsip instansi yang bersangkutan;
2) 1 (satu) rangkap dikirimkan kepada Kepala Badan Kepegawaian
Negara;
b. Yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah dibuat
1 (satu) rangkap
5. Penilaian prestasi kerja dapat dibuat melebihi jumlah rangkap sebagaimana
tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Bupati Jombang.

46. 44
I. KETETUAN LAIN-LAIN
1. PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin
PNS.
2. Ketentuan dalam kewajiban menyusun SKP berlaku juga bagi Calon PNS.
3. SKP bagi calon PNS disusun dan disetujui oleh Pejabat Penilai sejak yang
bersangkutan secara difinitif ditempatkan dalam suatu unit kerja sesuai
dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
4. Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada
Sekolah Swasta Penilaian dilakukan oleh pejabat penilai sebagaimana diatur
Bab I Huruf E Pedoman ini, PNS yang bersangkutan tetap menyusun SKP
dan pada akhir tahun dinilai SKP dan perilaku kerjanya.
5. Dalam hal atasan langsung selaku Pejabat Penilai lowong atau belum terisi,
maka pejabat penilainya adalah pejabat yang lebih tinggi secara hierarki.
6. Dalam hal atasan Pejabat Penilai lowong atau belum terisi, maka atasan
pejabat penilainya adalah atasan pejabat yang lebih tinggi secara hierarki.
7. Dalam hal atasan langsung selaku Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat
Penilai lowong atau belum terisi, maka Pejabat Penilai dan atasan Pejabat
Penilai adalah pejabat yang lebih tinggi secara hierarki.
8. Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati kosong, dan terdapat pejabat Bupati,
maka pejabat tersebut adalah Pejabat Penilai dan/atau Atasan Pejabat
Penilai yang tertinggi dalam lingkungannya masing-masing.
9. Apabila pimpinan instansi atau Pejabat Pembina Kepegawaian lowong, maka
penilaian prestasi kerja dilakukan sebagai berikut:
a. Dalam hal pimpinan instansi atau Pejabat Pembina Kepegawaian kosong
atau belum terisi tetapi terdapat jabatan Wakil Bupati, maka pejabat
tersebut adalah Pejabat Penilai dan/atau Atasan Pejabat Penilai yang
tertinggi dalam lingkungannya masing-masing.
b. Dalam hal tidak terdapat jabatan wakil pada instansi tersebut
sebagaimana dimaksud huruf a, dan ditunjuk Pejabat Pelaksana Tugas
(Plt) untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai pimpinan instansi, maka
Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) tersebut adalah Pejabat Penilai dan/atau
Atasan Pejabat Penilai yang tertinggi dalam lingkungannya masing-
masing.

47. 45
10.Untuk kelancaran penilaian prestasi kerja PNS, Pejabat Pembina
Kepegawaian dalam melakukan perpindahan pegawai harus memperhatikan
jangka waktu penyusunan dan penilaian SKP.
11.Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) PNS masih digunakan
sebagai persyaratan kenaikan pangkat periode April/Oktober 2014 dan/atau
2015, kenaikan gaji berkala, serta pengangkatan dalam jabatan.
12.Peraturan Kepala Badan Kepegawai Negara ini berlaku pada tanggal
diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014.

48. 46
BAB IV
PENUTUP
Pedoman penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi
Kerja PNS ini, disusun sebagai pedoman bagi semua PNS lingkup Dinas
Pendidikan baik yang dinilai maupun pejabat penilai. Dengan pedoman ini
diharapkan terbangun pemahaman konsep yang sama terhadap penilaian prestasi
kerja PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.
Penilaian Prestasi Kerja PNS model ini, diharapkan dapat menjamin
objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan
sistem akrier, yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Penilaian ini
diarahkan sebagai bentuk pengendalian perilaku kerja produktif yang dipersyaratkan
untuk mencapai hasil kerja yang disepakati.
Dengan dasar prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan
ini semoga dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat memotivasi kerja PNS
kearah yang lebih baik pula.
Jombang, 23 Pebruari 2013
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jombang
Drs. MUNTHOLIP, M.Si
NIP. 19651024 199403 1 008

49. 47
Contoh Soal Pegawai Struktural
Seorang PNS bernama Abdul Ghofur, S.Si. NIP. 19780613 200701 1 005,
Golongan III/b, jabatan Staf Bidang ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten
Sukamakmur. Pada awal tahun yang bersangkutan menyusun SKP dengan atasan
langsungnya sesuai dengan tupoksi Sdr. Abdul Ghofur, yaitu sebagai berikut:
1. Menyusun usulan Kegiatan dan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang
Ketenagaan sebanyak 7 kegiatan yang ditargetkan akan selesai dalam waktu 1
bulan;
2. Menyusun Rencana Anggaran KAS Bidang Ketenagaan untuk 7 kegiatan yang
ditargetkan akan selesai dalam waktu 1 bulan;
3. Memproses pengesahan perjanjian kerjasama atau Nota kesepahaman (MoU)
tambahan jam mengajar dengan target 75 berkas MoU dengan merujuk pada
pengajuan yang sudah masuk pada tahun sebelumnya yang ditargetkan selesai
selama 12 bulan, dengan asumsi pengajuan MoU akan terus ada dalam waktu 1
tahun;
4. Menyusunan Administrasi pertanggungjawaban kegiatan dalam DPA Bidang
Ketenagaan untuk 7 kegiatan dan ditargetkan akan selesai dalam waktu 12
bulan;
5. Memproses Surat Tugas, SPPD Guru/PNS baik dalam maupun luar daerah
untuk 11 macam sub kegiatan yang ditargetkan selesai selama 12 bulan;
6. Melaksanakan kegiatan Fasilitas Jardiknas dan Radio Suara Pendidikan yang
ditargetkan selesai selama 12 bulan dengan alokasi anggaran sebesar
280.000.000,-;
7. Melaksanakan kegiatan KMD Tahun Anggaran 2014 sebanyak 5 angkatan yang
ditargetkan selesai dalam waktu 12 bulan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
352.525.000,-;
8. Membantu melaksanakan kegiatan pelatihan Pengembangan Pendidik dan
tenaga kependidikan di Bidang Ketenagaan untuk 1 jenis kegiatan yang
ditargetkan selesai dalam waktu 6 bulan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
650.457.000,-
Pada akhir tahun, atasan langsungnya yang bernama Drs. Abdul Rochman,
MM, NIP. 19621025 198903 1 009, Golongan III/d, Jabatan Kasi Pembinaan pada
Dinas Pendidikan Kab. Sukamakmur, memberikan penilaian terhadap hasil
pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Abdul Ghofur dengan rincian sebagai berikut:
1. Kegiatan 1 dan 2 diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditentukan
2. Kegiatan 3 diselesaikan berkas MoU sebanyak 65 berkas, dengan kualitas/mutu
100% dalam waktu 8 bulan
3. Kegiatan 4 diselesaikan sesuai dengan target, tetapi untuk kualitas/mutu
diberikan nilai 91%
4. Kegiatan 5 diselesaikan sesuai dengan target, tetapi untuk kualitas/mutu
diberikan nilai 98%
5. Kegiatan 6 hanya bisa diselesaikan 1 kegiatan dengan kualitas hasil pekerjaan
89% dan menghabiskan biaya Rp. 220.000.000 dalam waktu 12 bulan
6. Kegiatan 7 hanya bisa diselesaikan 4 kegiatan karena kurangnya peserta dan
untuk kualitasmutu kegiatan 80% dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp.
276.800.000 dalam waktu 8 bulan.
7. Kegiatan 8 diselesaikan sesuai target dengan kualitas/mutu pekerjaan 98%
dalam waktu 3,5 bulan dengan menghabiskan biaya sebesar Rp. 650.445.000,-

50. 48
Pertanyaan:
1. Buatlah Sasaran Kerja Pegawai tersebut dalam lembar kerja yang sudah
disediakan oleh panitia;
2. Buatlah perhitungan Penilaian Prestasi Kerja PNS sesua dengan data tersbut
diatas;
3. Buatlah Penilaian Prestasi Kerja PNS sesuai dengan format Penilaian Prestasi
Kerja PNS yang telah disediakan oleh panitia;

51. 49
Contoh Soal Pegawai Fungsional
Seorang Guru yang Diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah
bernama Sudarsono, S.Pd. NIP. 19740505 200904 1 003, Golongan III/b, Mengajar
Mata Pelajaran Bahasa Indonesia pada SMP Negeri 1 Sukasekali, pada awal tahun
yang bersangkutan menyusun SKP dengan atasan langsungnya.
Sehubungan dengan tugas tambahan yang diberikan kepada Sdr. Sudarsono,
maka Sudarsono juga menyusun kurikulum untuk lembaga dimana ia bekerja.
Untuk meningkatkan keprofesiannya, Sudarsono menargetkan akan mengikuti
kegiatan Diklat Fungsional Guru selama 30 Jam dalam waktu 1 bulan, dan
menyusun Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang ditargetkan selesai dalam waktu 6
bulan.
Selain itu, sudarsono juga aktif sebagai anggota PGRI dan Pramuka dan
memiliki kartu anggota. Disamping itu, sudarsono juga menjadi tim penilai angka
kredit guru pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga pada tahun ini, sudarsono juga
menargetkan menjadi tim penilai angka kredit untuk 2 kali penilaian dalam 1 tahun.
Pada akhir tahun, atasan langsungnya yang bernama Drs. Nurul Ni’mah, MM.
NIP. 19680102 198212 2 002, Golongan IV/a, Kepala Sekolah pada SMP Negeri 1
Sukasekali mengadakan penilaian terhadap hasil pekerjaan sudarsono dengan hasil
sebagai berikut:
Hasil penilaian kinerja guru pada proses pembelajaran adalah sebesar 89,29,
hasil PKG sebagai wakil kepala sekolah sebesar 88,24 dan untuk penyusunan
kurikulum sebesar 100. Target mengikuti diklat fungsional guru dilaksanakan sesuai
dengan target yang telah ditentukan. Sedangkan untuk penyusunan PTK bisa
diselesaikan oleh sudarsono dalam waktu 5 bulan.
Dalam waktu 12 bulan, sudarsono tetap aktif sebagai anggota PGRI dan
Pramuka. Tetapi target sebagai tim penilai angka kredit guru tidak seperti harapan
sudarsono, karena ia diangkat sebagai tim penilai angka kredit guru hanya 1 kali
masa penilaian dan ia bisa menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu 3 bulan.
Pertanyaan:
1. Buatlah Sasaran Kerja Pegawai tersebut dalam lembar kerja yang sudah
disediakan oleh panitia;
2. Buatlah perhitungan Penilaian Prestasi Kerja PNS sesua dengan data tersbut
diatas;
3. Buatlah Penilaian Prestasi Kerja PNS sesuai dengan format Penilaian Prestasi
Kerja PNS yang telah disediakan oleh panitia;